Gubernur Banten Wahidin Halim SERANG – Dalam pengelolaan pemerintahan, Pemprov Banten sudah dikategorikan mandiri secara keuangan. APBD Provinsi Banten pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 10,3 trilun, tahun 2018 menjadi Rp11,3 triliun, dan tahun 2019 menjadi Rp 12,15 triliun. Kenaikan APBD mayoritas bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2018 Pemprov Banten targetkan PAD, 6,29 triliun dan terelisasi Rp 6,32 triliun atau 100,52 persen dari target.
Pengelolaan keuangann Pemprov Banten telah mendapatkan penilaian atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia sejak Laporan Pertanggtahun 2016 sampai 2018 secara berturut-turut. Pada saat bersamaan, seluruh kabupaten/kota memperoleh WTP
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPJ Provinsi Banten tahun anggaran 2018, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Dengan capain WTP ini, Pemprov Banten menunjukan komitmen dan upaya nyata untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan praktek-praktek pengelolaan yang baik.
“Kami tentunya berharap agar capaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan,” kata Gubernur.
Gubernur Banten Wahidin Halim Menyampaikan terimakasihnya kepada jajarannya, DPRD Banten dan tentunya BPK atas kerjasama yang dilakukan sehingga Pemprov Banten berhasil meraih WTP untuk yang ketiga kalinya.
“Terimakasih banyak kepada Wakil Gubernur, terimakasih banyak Pak Sekda dan Kepala OPD juga terimakasih kepada DPRD Provinsi Banten. Kepada BPK, terimakasih banyak dan sering-sering kasih WTP buat saya,” sambungnya.
Menanggapi laporan Kepala BPK, Wahidin juga mengaku akan segera mengintruksikan jajarannya untuk memperbaiki catatan-catatan yang diberikan BPK agar hasil laporan keuangan kedepannya dapat lebih baik.
“Opini WTP bukan berarti tuntas pekerjaan kita, masih ada beberapa catatan yang harus kita tindak lanjuti,” pungkasnya. (ADV)
Gubernur Banten Wahidin Halim SERANG – Pemerintah Provinsi Banten mendukung terwujudnya Fakultas Kedokteran Universitas Tirtayasa. Dimana Pemprov Banten telah memberikan hibah secara bertahap sebesar Rp 100 miliar.
Pada tahun akademik 2019/2020, Fakultas Kedokteran Untirta sudah mulai menerima mahasiswa baru.
Selain dukung terwujudnya Fakultas Kedokteran Untirta, Pemprov Banten juga dorong JKN KIS masyarakat Provinsi Banten.
Hingga triwulan III 2019, cakupan UHC (Universal Health Coverage) mencapai 94,48 persen. Total peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat) di Provinsi Banten telah mencapai 10.130.772 jiwa. Sebanyak 706.169 jiwa, premi atau iuran bulanan kepersertaan dibiayai melalui APBD Provinsi Banten.
Pemprov Banten intergasikan Program Kesehatan Gratis Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sehingga masyarakat Banten yang belum tercover BPJS Kesehatan dapat lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibiayai oleh Pemprov Banten.
Dalam upaya penanganan stunting Pemerintah Provinsi Banten telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Banten nomor: 2 tahun 2018 tentang cegah stunting dan eliminasi tuberkolosis. Situasi balita pendek di Provinsi Banten pada tahun 2018 menurun menjadi 26.60% dibanding tahun 2017 yaitu sebanyak 29.60%.
“Saya tidak ingin ada masyarakat Banten yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang merupakan menjadi prioritas dimasa pimpinan kami,” Ujar Wahidin Halim. (ADV)
Andy Mirnawati.CILEGON, BANPOS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cilegon telah menetapkan lebih dari satu orang tersangka kasus korupsi pembangunan median Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang kini sudah berganti nama menjadi jalan Aat-Rusli. Kejari masih menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan mereka yang diduga menyebabkan kerugian negara pada proyek tersebut.
Kepala Kejari Kota Cilegon, Andy Mirnawati mengatakan, persiapan untuk ekspos penetapan tersangka kasus korupsi median jalan JLS sebenarnya sudah dilakukan. Namun, waktunya belum bisa ditentukan karena berbenturan dengan kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan.
“Eksposnya sudah siap, hanya saja kami masih terbentur kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan,” kata Mirnawati saat usai menghadiri rapat forkopimda, di ruang Muspida Pemkot Cilegon, Selasa (1/10).
Meski demikian, Mirnawati enggan berlama-lama menyimpan nama para tersangka agar segera diketahui publik. Rencananya, pekan ini juga nama-nama tersangka yang sudah ditetapkan akan diumumkan.
“(Diumumkan) antara Rabu besok (Hari ini, red) dan Kamis (besok, red). menunggu sampai semuanya siap,” sambung Mirnawati.
Mirnawati juga memastikan, berdasarkan keterangan puluhan saksi yang telah diperiksa, ada lebih dari satu tersangka yang sudah ditetapkan. Kejari mengaku memiliki bukti yang cukup untuk menjerat para tersangka dengan pasal korupsi karena diduga telah menimbulkan kerugian negara dari proyek pembangunan median jalan senilai Rp13 miliar itu tersebut.
“Sebanyak 20 orang saksi telah diperiksa selama proses penyidikan. Mereka berasal dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Cilegon dan pelaksana proyek,” imbuh Mirnawati.
Kejari, kata Mirnawati, menyimpulkan adanya kerugian negara berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyimpulkan hasil audit fisik yang dilakukan oleh penyidik bersama ahli teknik asal Bandung, Jawa Barat. Diduga proyek yang dilaksanakan pada 2013 tidak sesuai spesifikasi kontrak. Sehingga, jalan yang dibangun tersebut ambrol.
“Berdasar hasil audit fisik yang kami lakukan, BPKP menyimpulkan ada kerugian negara dari proyek itu mencapai hampir Rp1 miliar,” kata Mirnawati.
Kejari, lanjut Mirna sudah melakukan peninjauan ke lokasi proyek yang menelan anggaran sebesar Rp13 miliar tersebut. Bahkan, Kejari menerjunkan alat scaning guna memastikan konstruksi jalan beton JLS.
“Hasil sementara diduga terjadi pelanggaran hukum di mana ketidaksesuaian pekerjaan dengan RAB (rencana angggaran biaya),” ujar Mirna.
Meski sudah punya lebih dari satu orang tersangka, Mirnawati menjamin pihaknya tidak akan berhenti sampai di situ. Pengembangan terkait kasus itu akan dilakukan mengingat proyek tersebut melibatkan banyak pihak baik dari pemerintah maupun swasta.
Mirnawati juga tidak menutup kemungkinan adanya tambahan tersangka terkait kasus korupsi JLS ini. “Namun, semua tergantung dari hasil pengembangan yang akan dilakukan oleh Kejari Kota Cilegon setelah melakukan ekspos,” tandasnya.
Diketahui, proyek tahun 2013 itu mulai diselidiki sejak 5 Juli 2019. Belum genap sebulan atau pada 19 Juli 2019, penyidik meningkatkan status perkara tersebut menjadi penyidikan. Penyidik meyakini telah terdapat indikasi perbuatan melawan hukum terhadap proyek tersebut.(LUK/ENK)
Sepasang lansia bersama keluarganya di Kota Cilegon tinggal di gubuk plastik. LUKMAN HAPIDIN/BANTEN POSCILEGON, BANPOS – Sepasang suami istri Asmin (70) dan Muhayanah (68), terpaksa tinggal di gubuk plastik berukuran 5×3 meter, bersama putri dan dua cucunya, di Lingkungan Kelelet, Keluruhan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon.
Asmin sebelumnya menumpang di rumah saudaranya. Namun karena sudah bertahun-tahun menumpang, serta angggota keluarga saudaranya yang cukup penuh yakni lima kepala keluarga, maka Asmin dan keluarga memutuskan untuk pindah.
“Kami tidak diusir, kami pindah sendiri karena melihat kondisi rumah yang sudah sesak, jadi ga enak dan malu. Akhirnya kami putuskan untuk pindah,” ujar Muhayanah, ditemui di gubuk plastik miliknya, Selasa (1/10).
Diakui Muhayanah, dirinya memang tergolong nekat memutuskan pindah. Selain tidak punya alternatif tempat tinggal yang bisa ditumpangi, keluarganya pun tidak punya cukup uang untuk sewa kontrakan. “Nekat aja, pokonya harus pindah walaupun harus tidur di bawah pohon,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Lurah Deringo, Edi Qudrotullah mengatakan, pihaknya akan melakukan upaya untuk perbaikan. Hanya saja memang untuk membantu terkait hunian, pihak kelurahan masih terkandala lahan.
“Upaya perbaikan memang ada, hanya saja warga ini tidak memiliki lahan, jadi kami kesulitan. Namun, mudah-mudahan kalau udah terekspos ada donatur yang memberikan bantuan lahan, kalau sudah ada lahan pihak kelurahan akan mencoba memberikan bantuan terkait tempat tinggalnya,” jelasnya.
Sementara itu, Kasi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana Dinas Sosial Kota Cilegon, Khualizaman mengatakan, pihaknya sudah melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat kurang mampu, dan untuk keluarga Asmin tersebut pihaknya sudah memberikan bantuan PKH, JSCM, dan BPJS.
“Untuk tempat tinggal sebetulnya di Dinsos ada bantuan program rumah tidak layak huni, hanya saja karena Pak Asmin tidak punya lahan belum bisa, karena harus punya lahan sendiri. Tetapi kami akan mencoba ke Baznas atau donatur lain yang tidak terikat, untuk pengadaan lahan ini,” katanya.
Ia menambahkan, untuk sementara ini pihaknya memberikan bantuan berupa makanan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Tidak boleh ada resiko sosial apa lagi sampai kelaparan, makanya saat ini kami berikan bantuan berupa sembako,” ungkpnya. (LUK/RUL)
Jaya Hartono.SERANG, BANPOS – Fokus terkini bagi Perserang adalah mengalahkan Bandung United di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang, hari ini. Setelah itu, kemudian Perserang akan menjamu PSPS Riau dan melakoni laga terakhir kontra Cilegon United di Cilegon.
Sebenarnya Perserang punya rekor bagus saat menghadapi Bandung United. Di putaran pertama, skuad biru langit mampu menaklukkan Tantan dkk di Bandung. Kala itu, Perserang menang meyakinkan dengan skor 3-0.
Namun, pelatih Perserang, Jaya Hartono, tak mau meremehkan lawan. Menurutnya, para punggawa Bandung United punya motivasi khusus di tiga laga tersisa. Posisinya sebagai juru kunci dan hampir pasti terdegradasi, bisa jadi malah membuat pemain Bandung United tampil lepas tanpa beban.
“Info terakhir yang saya terima, di laga terakhirnya, Bandung United ini justru tampil bagus saat main tandang di Cilegon. Karenanya kami tetap waspada jangan sampai tergelincir karena tidak mengantisipasi kebangkitan lawan,” kata Jaya Hartono.
Di sisi lain, Perserang juga tengah bermasalah dengan gol. Dalam empat laga terakhir, Hari Habrian cs tak mampu mencetak satu pun gol ke gawang lawan. Sebaliknya, gawang Perserang bobol empat kali dalam empat laga itu.
“Ini tentu jadi catatan khusus saya sebagai pelatih. Kita tidak mungkin menang jika tidak mencetak gol. Mudah-mudahan dalam pertandingan kali ini lini depan kami bisa kembali gahar,” kata eks peracik taktik untuk Persib Bandung itu, kemarin.
Soal pemain, Jaya menyatakan hanya satu punggawa Perserang yang tidak bisa diturunkan, yaitu Hari Habrian. Tok Skor Laskar Singandaru mengalami cedera dalam pertandingan kontra Persita, medio pekan lalu.
Meski demikian, Jaya mengaku tetap optimis skuadnya mampu memberikan permainan terbaik demi menjaga peluang yang saat ini masih tersisa. Selebihnya, Jaya mengaku akan menunggu hasil akhir dari semua pertandingan yang tertera di klasemen akhir.
“Kami akan berjuang sampai akhir. Dan di akhir nanti kami akan melihat di posisi berapa kami berada. Mudah-mudahan perjuangan kami bisa berujung di empat besar dan Perserang bisa lolos ke babak selanjutnya,” pungkas eks pelatih Persik Kediri dan Deltras Sidoarjo itu.(ENK)
Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dilaksanakan di Aula Setda II, Selasa (1/10). LUKMAN HAPIDIN/BANTEN POS CILEGON, BANPOS – Dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 nanti, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2019, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dilaksanakan di Aula Setda II, Selasa (1/10).
Walikota Cilegon Edi Ariadi, telah melakukan penandatangan NPHD antara Pemkot Cilegon dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon dan Badan pengawasan pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Cilegon.
Penandatanagann ini juga dihadiri oleh Wakil Walikota Cilegon Ratu Atu Marliati, Ketua DPRD Kota Cilegon, Unsur Forkopimda serta para pejabat Eselon II, III, dan IV beserta para Camat di lingkungan Pemkot Cilegon.
Walikota Cilegon Edi Ariadi mengatakan, Pemkot memiliki tangung jawab dalam mensukseskan Pilkada dengan fasilitias anggaran.
“NPHD ini merupakan betuk dukungan Pemkot Cilegon dalam pembiayaan pilkada, semoga dengan penandatanganan ini bisa melancarkan proses pilkada sehingga bisa melahirkan pemimpin yang amanah,” Kata Edi.
Lanjutnya, Edi juga menjelaskan secara rinci pengalokasian anggaran hibah daerah untuk pembiayaan Pemilukada Kota Cilegon.
“Dana hibah untuk KPU yaitu sebesar 35 Milyar, sedangkan Bawaslu sebesar 18 Milyar, dan dana anggaran pengamanan sebesar 2,6 Milyar. Hal ini merupakan bukti concern Pemkot untuk memberikan dukungan, mengawal dan menyempurnakan kesuksesan jalannya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon secara demokratis, aman, tertib dan kondusif,” jelasnya.
Selain itu, Edi berharap KPU dan Bawaslu Kota Cilegon bisa mempersiapkan Pilkada tahun 2020 secara matang.
“Kami harap kepada KPU dan Bawaslu Kota Cilegon dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga saya ingin agar lebih teliti lagi dalam menyiapkan segala laporan keuangan penggunaan dana hibah ini sehingga dapat dilakukan degan baik dan tepat waktu nantinya,” harapnya.
Edi menjelaskan, anggaran yang diberikan kepada KPU dan Bawaslu bersumber dari anggaran perubahan tahun 2019 dan anggaran tahun 2020, yang nantinya akan digunakan penyelenggara untuk kegiatan Pilkada tahun 2020 mendatang.
“Anggaran perubahan tahun 2019 nantinya akan diprioritaskan untuk pembentukan PPK dan pengawasan di tingkat Kelurahan yang ada di Kota Cilegon. Sedangkan, untuk anggaran tahun 2020 nanti akan di prioritaskkan untuk kegiatan sosialisasi dan lain sebagainya,” jelasnya.
Ditempat yang sama, Ketua KPU Kota Cilegon Irfan Alfi mengatakan, ada beberapa tahapan yang akan dipersiapkan menjelang Pilkada 2020.
“Alhamdulillah semua tahapan sudah dilakukan, dan semuanya berjalan dengan lancar. Sekarang ini yang akan dilakukan pembentukan badan Adhoc, penyusunan daftar pemilih, pencalonan, penerimaan pendaftaran, penetapan, pelaksanaan kampanye, audit dana kampanye hingga debat masing-masing calon yang akan di lanjutkan dengan pemungutan suara yang akan dilakukan pada tanggal 23 Sepetember 2020 nanti,” kata Irfan.
Menurutnya, terdapat dua kegiatan yang akan membutuhkan anggaran sebesar 10 persen dari anggaran yang tersedia yakni kegiatan pembentukan badan Adhoc dan dana kegiatan kampanye.
“Ada dua kegiatan yang akan memakan anggaran yang cukup besar yang mencapai 10% dari anggan yang disediakan yaitu kegiatan pembentukan badan adhoc dan dana kegiatan kampanye,” ucap Irfan.
Irfan menyampaikan, anggaran yang telah diberikan oleh Pemkot sudah sesuai dengan kebutuhan dan sudah dilakukan dengan penuh pertimbangan yang meliputi akuntabilitas dan efisiensi dan lain sebagainya.
“Maka dari itu, diharapkan pada pelaksananya nanti dapat terakomodir semua kebutuhan Pilkada nanti,” pungkasnya. (LUK/RUL)
Satu keluarga di Kota Cilegon tinggal di gubuk plastik. LUKMAN HAPIDIN/BANTEN POS CILEGON, BANPOS – Sepasang suami istri Asmin (70) dan Muhayanah (68), terpaksa tinggal di gubuk plastik berukuran 5 x 3 meter, bersama putri dan dua cucunya, di Lingkungan Kelelet, Keluruhan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon.
Asmin sebelumnya menumpang di rumah saudaranya. Namun karena sudah bertahun-tahun menumpang, serta angggota keluarga saudaranya yang cukup penuh yakni 5 kepala keluarga, maka Asmin dan keluarga memutuskan untuk pindah.
“Kami tidak diusir, kami pindah sendiri karena melihat kondisi rumah yang sudah sesak, jadi ga enak dan malu. Akhirnya kami putuskan untuk pindah,” ujar Muhayanah, ditemui di gubuk plastik miliknya, Selasa (1/10).
Diakui Muhayanah, dirinya memang tergolong nekat memutuskan pindah. Selain tidak punya alternatif tempat tinggal yang bisa ditumpangi, keluarganya pun tidak punya cukup uang untuk sewa kontrakan. “Nekat aja, pokonya harus pindah walaupun harus tidur di bawah pohon,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Lurah Deringo, Edi Qudrotullah mengatakan, pihaknya akan melukan upaya untuk perbaikan. Hanya saja memang untuk membantu terkait hunian, pihak kelurahan masih terkandala lahan.
“Upaya perbaikan memang ada, hanya saja warga ini tidak memiliki lahan, jadi kami kesulitan. Namun, mudah-mudahan kalau udah terekspos ada donatur yang memberikan bantuan lahan, kalau sudah ada lahan pihak kelurahan akan mencoba memberikan bantuan terkait tempat tinggalnya,” jelasnya.
Sementara itu, Kasi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana Dinas Sosial Kota Cilegon, Khualizaman mengatakan, pihaknya sudah melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat kurang mampu, dan untuk keluarga Asmin tersebut pihaknya sudah memberikan bantuan PKH, JSCM, dan BPJS.
“Untuk tempat tinggal sebetulnya di Dinsos ada bantuan program rumah tidak layak huni, hanya saja karena Pak Asmin tidak punya lahan belum bisa, karena harus punya lahan sendiri. Tetapi kami akan mencoba ke Baznas atau donatur lain yang tidak terikat, untuk pengadaan lahan ini,” katanya.
Ia menambahkan, untuk sementara ini pihaknya memberikan bantuan berupa makanan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Tidak boleh ada resiko sosial apa lagi sampai kelaparan, makanya saat ini kami berikan bantuan berupa sembako,” ungkpnya. (LUK/RUL)
Bendera Partai Nasdem. (Foto: Istimewa) CILEGON, BANPOS – DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kota Cilegon secara resmi telah membuka tahapan penjaringan bakal calon walikota dan bakal calon Wakil Wlikota Cilegon untuk pemilihan kepala daerah yang akan digelar 2020 mendatang.
Partai yang dinahkodai Surya Paloh ini akan menggratiskan siapapun yang mendaftar bacalon bupati melalui Partai Nasdem. Bakal calon bisa mengambil formulir sejak tanggal 1 Oktober hingga 6 Oktober. Setelah itu, pihaknya memberi waktu sepuluh hari untuk pengembalian formulir pendaftaran.
Demikian disampaikan Ketua Bapilu DPD NasDem Cilegon, Ahmad Efendi kepada Banpos saat ditemui di ruang fraksi, Selasa (1/10).
“Nasdem memberlakukan politik tanpa mahar, kami tidak ingin memberatkan bacalon. Kami tidak memungut biaya sepeser pun bahkan untuk pendaftaran sekalipun,” katanya.
Menurutnya DPD Nasdem Cilegon proses penjaringan ini tanpa mahar, bahkan saat pendaftaran sekalipun. Semua calon dari unsur insternal dan eksternal berhak mengikuti proses penjaringan tersebut.
“Tanggal 23 September hingga 23 Oktober dibuka pendaftaran. Tanggal 1 Oktober pengambilan formulir sampai dengan 6 Oktober. Tanggal 13 Oktober sampai 15 Oktobernya, masa waktu pengembalian formulir bagi masing-masing bacalon,” ucapnya.
Jika semua telah menyelesaikan proses pendaftaran kata Pepen sapaan akrabnya, pihaknya akan memberi ruang bagi para bakal calon untuk menyampaikan visi misi dan strateginya pada tanggal 26 Oktober mendatang.
“Dari hasil pemaparan itu, DPD dan DPW Nasdem Banten akan merumuskan tiga nama yang akan diusulkan ke DPP agar menentukan siapa nama yang akan diusung,” tuturnya.
Namun begitu, partai besutan Surya Paloh itu mewajibkan pelamar untuk melengkapi sejumlah item saat mendaftar. Diantaranya melampirkan visi misi dan menandatangani pakta integritas.
“Kami mengajak partisipasi masyarakat untuk lebih cermat memilih sesuai hati nurani. Kami membuka secara umum artinya dari eksternal dan internal, skalian evaluasi terhadap kader internal,” sambungnya.
Pepen berharap, penjaringan itu bisa diikuti oleh sebanyak-banyaknya oleh bakal calon. Semakin banyak bakal calon yang mendaftar, maka partai memiliki banyak alternatif calon pemimpin yang berkualitas.
“Harapan kami, melalui penjaringan ini kita mengundang, partai dalam konteks rekrutmen bisa disaksikan oleh masyarakat untuk semua kalangan. Kami harap bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas,” tutupnya.
Sementara itu, Sekretaris NasDem Kota Cilegon Erick Rebi’in mengatakan bahwa semua keputusan hasil penjaringan dan survei akan diserahkan ke DPW dan DPP.
“Pada prinsipnya seluruh orang yang mendaftar di Partai NasDem memiliki kesempatan yang sama tidak dipilah-pilah untuk bisa berkiprah dalam pilkada Kota Cilegon,” tandasnya. (LUK/RUL)
Aksi mahasiswa PMII di Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten, Selasa (1/10/2019).SERANG, BANPOS – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) PKC Provinsi Banten, menggelar aksi demonstrasi menjelang HUT Banten ke 19 di Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B), tepatnya di Kantor Gubernur Banten, Selasa (1/10).
Dalam aksinya, mahasiswa menilai, menjelang tiga tahun kepemimpinan Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) dan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy, tidak nampak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat secara umum. Bahkan, janji politik yang tertuang dalam visi misi dan program prioritas belum mampu mengejar target-target capaian pembangunan.
“Ini menjadi salah satu indikator kegagalan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dalam memimpin Banten,” ujar ketua PKC PMII Banten Ahmad Solahudin dalam rilisnya.
Dalam aksinya, ia menilai visi-misi Gubernur dan Wagub Banten dalam hal memperbaiki tata kelola pemerintahan tidak maksimal. Selain itu, reformasi birokrasi dengan mewujudkan good governance and good will melalui keterbukaan informasi publik, juga tidak dilakukan. Sebagaimana dalam catatan LHP LKPD BPK RI Perwakilan banten, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp620.344.000 untuk belanja software website.
“Namun ternyata, ini fiktif. Bahkan, websitenya pun tidak memuat informasi tentang data penunjang pembangunan daerah seperti RPJMD dan RKPD,” tegasnya.
Solahudin menuntut janji Gubernur dan Wagub Banten dalam membangun dan meningkatkan kualitas infrastuktur pendidikan berkualitas yang saat ini dinilai hanya narasi kosong. Belum lagi, kata dia, dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pendidikan, baik pada persoalan korupsi pengadaan komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) atau yang lain, yang sampai saat ini belum juga menemukan titik terang.
Gubernur dan Wagub Banten juga berjanji untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan berkualitas serta pengembangan RS Provinsi menjadi RS rujukan regional dan pengobatan gratis dengan menggunakan E-Ktp.
“Alih-alih terealisasi, justru hanya fiksi. Begitu juga isu kesehatan jiwa yang sampai saat ini belum juga diperhatikan, apalagi diprioritaskan dengan cara membuat regulasi yang menunjang,” tuturnya.
Selain itu, para mahasiswa juga menuntut agar Banten bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, menuntaskan persoalan pengangguran yang masihbtinghibdi Banten dan penegakan Perda CSR No 5 Tahun 2016.
“Tegakan Perda No 4 Tahun 2016 tentang keenagakerjaan. Jika gubernur dan wakil gubernur Banten tidak sanggup memimpin, maka lebih baik mundur,” kata Pengurus Kordinator Cabang PMII Banten Ahmad Solahudin dalam tuntutannya.
Sementara itu Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) saat menemui mahasiswa menyampaikan apa-apa saja yang telah dilaksanakan dan dilakukan oleh Provinsi Banten selama kepemimpinannya bersama Wagub Andika Hazrumy, karena diyakini jika banyak mahasiswa yang belum tahu berbagai program pembangunan yang tengah dan telah dilaksanakan provinsi Banten saat ini.
Ia juga menyampaikan terimakasihnya atas kritik yang disampaikan Mahasiswa kepada Pemprov Banten, hal ini merupakan bukti kecintaan mahasiswa kepada Provinsi Banten.
Ia menjelaskan berbagai program yang dipertanyakan mahasiswa dan dianggap tidak berjalan diantaranya persoalan pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Gubernur Banten langsung menjawab tuntutan mahasiswa melalui pengeras suara dipakai koordinator aksi. WH juga mengajak mahasiswa untuk ikut melihat bersama-sama berbagai program pembangunan tersebut dan membuka ruang bagi para mahasiswa di Banten dalam memberikan masukan kepada Pemrov Banten. (RUS)
Gubernur Banten Wahidin HalimSERANG, BANPOS – Untuk mendorong pembangunan manusia secara menyeluruh perlu perhatian kesehatan secara dini, Dimana Kesehatan juga merupakan kewajiban pemerintah, dimana pemerintah harus hadir dalam pelayanan kesehatan.
Peningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas menjadi salah satu misi Provinsi Banten era Gubernur Wahidin Halim dan wakil Andika Hazrumy.
“Menjadi salah satu obsesi saya saat memimpin untuk membangun kesehatan dan pendidikan” ungkap Gubernur Wahidin Halim (WH)
Gubernur Banten Wahidin Halim
“Kesehatan merupakan kewajiban pemerintah. Dimana pemerintah harus hadir dalam pelayanan kesehatan. Bagaimana mampu bersaing kalau masyarakatnya tidak sehat,” tegasnya.
Di bidang kesehatan, Pemprov Banten menganggarkan dana bagi pembangunan infrastruktur kesehatan sebesar Rp 125,10 miliar. Dengan rincian untuk pengadaan lahan rumah sakit Cilograng, pembangunan RSUD Banten, dan pembangunan rumah sakit jiwa tahap I. Berikutnya untuk pembangunan Rumah Sakit Malingping (poliklinik) dan pengadaan lahan 2 hektar untuk perluasan Rumah Sakit Malingping. (ADV)
