Kategori: HEADLINE

Wujudkan Ekonomi Digital, UMKM Banten Harus Melek Teknologi

kegiatan ‘Capacity Building dan Media Gathering’ Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten di salah satu hotel di Bali, Sabtu – Minggu (28-29 September 2019 / RULIE SATRIA
BALI, BANPOS – Masuknya era teknologi berbasis digital, telah banyak mempengaruhi perkembangan di berbagai sektor, salahtunya di bidang perekonomian. Seperti saat ini telah banyak transaksi pembayaran berinovasi melalui aplikasi uang elektronik.

Hal itu semakin memudahkan mobilitas manusia dalam berkegiatan sehari – hari termasuk dalam dunia bisnis khususnya dalam bidang ekonomi kreatif, sehingga fenomena ini semakin mengukuhkan dunia menuju arah ekonomi digital.

Atas perkembangan tersebut, Bank Indonesia (BI) melalui kantor perwakilan Banten sangat mendukung dan merespon posotif sistem pembayaran non tunai, guna mempermudah transaksi dan keamanan.

Hal tersebut dibuktikan, dengan digelarnya kegiatan ‘Capacity Building dan Media Gathering’ Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten di salah satu hotel di Bali, dengan menghadirkan Kepala Kantor Perwakilan BI Banten Erwin Soeriadimadja sebagai moderator, Putu Paulus Adi Susila-Analis DKSP Bank Indonesia, Bari Arijono-Founder and CEO Digital Enterprise Indonesia, Achmad Agustiyama-Merchant Business Product and Service CIMB Niaga sebagai narasumber, serta sejumlah wartawan ekonomi di Banten yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sabtu (28/9).

Kepala Kantor Perwakilan BI Banten Erwin Soeriadimadja dalam kesempatannya mengatakan, bahwa BI Banten sangat mendukung perkembangan ekonomi digital yang mulai tumbuh di Indonesia. Adapun bentuk dukungannya, BI Banten beberapa waktu lalu telah luncurkan QR Code Indonesian Standard (QRIS) pada Sabtu (17/8) lalu.

“Bank Indonesia mendukung perkembangan ekonomi digital di perbankan. Sehingga di tahun berikutnya Indonesia sudah bisa mengembangkan uang elektronik seiring pertumbuhan dunia digitalisasi,” ungkapnya.

Sejumlah wartawan ekonomi Banten saat berfoto bersama para jajaran Bank Indonesia Perwakilan Banten, di kegiatan ‘Capacity Building dan Media Gathering’ Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten di salah satu hotel di Bali, Sabtu – Minggu (28-29 September 2019

Lebih lanjut, Erwin mengutarakan jika saat ini di Banten masyarakatnya sudah menerima pembayaran secara non tunai. Hal ini terbukti dengan banyaknya aplikasi serta sistem pembayaran melalui uang elektronik. Untuk itu, dirinya pun mendorong para UMKM di Banten untuk melek teknologi dan berani berkompetisi di pasar global, sehingga dapat mewujudkan ekonomi digital yang saat ini sedang di kembangkan.

“Fokus BI Banten kedepan adalah, mewujudkan para UMKM yang ada di Banten untuk dapat berkompetisi di pasar global, salah satunya mengimplementasi dari visi sistem pembayaran Indonesia (SPI) 2025, QR Code Indonesian Standard (QRIS). Selain mudah dan cepat, cara tersebut tingkat keamannya lebih tinggi dari cara sebelumnya,” kata Erwin.

Erwin pun berharap, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan dukungan serta edukasi oleh para pelaku ekonomi. Sehingga, dapat berjalan dengan baik. “Kita perlu dukungan dan edukasi dari pemerintah maupun para pelaku ekonomi, untuk bergerak ke arah sana. Sehingga UMKM dapat menjadi bankable.

Sementara, Analis DKSP Bank Indonesia Putu Paulus Adi Susila mengatakan, Indonesia adalah pasar besar dan potensial untuk menyerap arus digitalisasi. kehadiran fintech dan e-commerce membuka lebar peluang inklusivitas ekonomi keuangan.

Fintech dan e-commerce dapat membuka peluang inklusivitas kepada 51 persen penduduk unbanked dan 59,7 juta UMKM. Perluasan inklusivitas tersebut terlihat pada jejaring yang dibangun oleh sejumlah fintech dan e-commerce besar.

Jika Indonesia hanya mengandalkan ekonomi yang tradisional, maka pertumbuhan ekonomi hanya akan tumbuh lebih kurang lima persen. Namun dengan digital, maka perekonomian bisa tumbuh diatas 100 persen. (RUL)

1 Oktober 2019
Serem! Kota Serang Masih Dihantui Kusta

Ilustrasi penderita kusta.
SERANG, BANPOS – Kasus penyakit kusta masih menghantui masyarakat Kota Serang. Pemkot Serang pun semakin gencar mengupayakan pencegahan penularan dan pemulihan penyakit. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinkes Kota Serang, penderita penyakit kusta kurang lebih sebanyak 80 orang.

Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mengatakan bahwa saat ini penanganan penyakit kusta semakin membaik. Hal ini dapat dilihat dari mulai berkurangnya penderita kusta di Kecamatan Kasemen.

“Awalnya yang paling banyak dulu di Kasemen. Sekarang sudah mulai berubah Kasemen sudah mulai berkurang, tapi ada beberapa Kecamatan yang lain seperti Cipocok, memang masih banyak di sana,” ujarnya kepada BANPOS, Senin (30/9).

Menurutnya, lokasi-lokasi yang saat ini masih banyak dan rawan penyakit kusta, merupakan titik konsentrasi Pemkot Serang, untuk menanggulanginya.

“Prinsipnya, semua lokasi-lokasi yang masih tinggi jumlahnya, itu menjadi konsen kita. Karena penyakit kusta ini memang kalau masih ada penderita yang belum diobati itu menjadi sumber penularan,” ucapnya.

Menurutnya, saat ini perbandingan penderita penyakit kusta di Kota Serang, jika dilakukan perbandingan adalah 1 banding 10.000, atau dengan kata lain jika jumlah penduduk Kota Serang 800.000, maka sebanyak 80 orang menderita penyakit kusta.

“Data dari Dinkes, prevalensinya (perbandingan) sekarang 10.000 banding 1. Sekarang sudah mulai turun jika dibandingkan beberapa tahun yang lalu, kita ini kan prevalensinya data yang lalu bisa lebih dari itu,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal, mengatakan bahwa penyakit kusta merupakan penyakit yang pengobatannya cukup lama.

“Kusta ini memang penyakit yang pengobatannya cukup lama. Paling cepat enam bulan dan paling lambat dua sampai tiga tahun,” ujarnya kepada awak media.

Ikbal mengatakan, penyakit kusta ini memang hampir ada di semua Kecamatan. Beberapa tahun yang lalu, lanjut Ikbal, yang paling dominan adalah Kecamatan Kasemen, karena di sana banyak pendatang.

“Berdasarkan riset WHO, memang Indonesia ini ada dua etnis yang memang rentan terhadap penyakit kusta. Tapi di Kasemen sudah kita lakukan upaya-upaya. Bahkan sudah ada pertumbuhan yang cukup bagus. Sekarang ini memang bergeser ke kecamatan lain,” ucapnya.

Untuk penanganan, ia mengatakan bahwa diperlukan peran serta masyarakat dalam mencegah penularan penyakit kusta. Karena, jika memang ada kecurigaan bahwa seseorang telah terkena penyakit kusta, penularan penyakit itu dapat segera diputus.

“Jadi fokus kita sekarang bagaimana menemukan sekaligus kita obati supaya tidak terjadi rantai penularan,” ucapnya.

“Kalau ada tanda-tanda yang ada baal-baal (kebal rasa), itu tanda-tanda yang khas ada bintik-bintik tidak terasa, mati rasa silakan koordinasi dengan pihak kesehatan atau datang ke Puskesmas, kita temukan seawal mungkin, kita obati secepat mungkin, dan kalau kita selalu seperti itu kan rantai penularan bisa putus,” tandasnya.(DZH/ENK)

1 Oktober 2019
Mau Demo ke DPR RI, Mahasiswa Dicegat dan Ditangkap

Seorang polisi wanita melakukan pencegahan secara persuasif kepada mahasiswa yang hendak berdemonstrasi di gedung DPR RI.
SERANG, BANPOS – Ratusan mahasiswa Banten kembali bergerak ke DKI Jakarta, tepatnya depan gedung DPR/MPR. Mereka kembali menyuarakan untuk menolak RUU KPK dan RUU kontroversial lainnya. Namun dalam perjalanan menuju Jakarta, tidak semulus biasanya. Beberapa di antara mereka ada yang dicegat oleh pihak Kepolisian saat ingin menaiki KRL di Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Bahkan, ada pula mahasiswa yang ditangkap.

Pengurus Front Perjuangan Rakyat (FPR) Banten, Diego Armando, mengatakan bahwa pihaknya saat ingin menaiki KRL, dicegat oleh pihak Kepolisian. Padahal dalam pemberangkatan dari Serang menuju Tangerang, aman dan lancar.

“Selepas turun dari Bus pukul 10.30 WIB dan hendak melanjutkan perjalan menggunakan KRL dari stasiun Tanah Tinggi, tiba tiba pukul 10.40 WIB sejumlah aparatur negara dalam hal ini Kepolisian dan TNI-AD setempat mencekal pemberangkatan kami,” ujar Diego kepada BANPOS, Senin (30/9).

Menurutnya, pihak Kepolisian beralasan mengenai keamanan, hingga melakukan pencegatan serta melarang masa FPR Banten untuk berangkat ke Jakarta.

“Baru setelah berbagai macam upaya negoisasi yang dilakukan oleh Kawan-kawan FPR Banten, pukul 11.20 massa aksi FPR diperbolehkan untuk melanjutkan pemberangkatannya menuju istana negara,” jelasnya.

Diego menuturkan, dengan perilaku dan tindakan seperti yang dialami oleh pihaknya, membuktikan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai cara, dalam meredam gerakan masyarakat dan mahasiswa. Tindakan tersebut pun disebut oleh pihaknya, sebagai tindakan fasis.

“Dengan tindasan fasis ini, FPR Banten mengecam segala macam upaya rezim melalui aparatur negara, untuk mencekal dan meredam aksi massa yang dilakukan oleh rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, tindakan serupa juga dialami oleh masa aksi Sekolah Mahasiswa Progresif (Sempro), yang berangkat dari Kota Serang. Saat ingin menaiki KRL di Tanah Tinggi, beberapa anggotanya ada yang dicegat, bahkan ditangkap.
“Jadi ada kawan-kawan Sempro yang ketangkep polisi di Tangerang, gara-gara mau berangkat ke Jakarta,” ujar pengurus Sempro, Ibnu, kepada BANPOS melalui pesan singkat.

Menurutnya, sebanyak lima orang anggotanya tertangkap oleh Kepolisian. Bahkan, hingga kini pihaknya belum mengetahui anggota mereka digiring kemana oleh pihak Kepolisian.

“Kurang lebih lima orang yang tertangkap. Salah satunya bernama Rijal Artomi. Sampai sekarang kami tidak tahu mereka dibawa kemana,” katanya.(DZH/ENK)

30 September 2019
Tingkatkan Kesejateraan Ekonomi, UMKM Diharapkan Kurangi Penganguran

Helldy Agustian saat menghadiri kegiatan Pepes Kota Cilegon di Gedung Creative Center Cilegon, Minggu (29/9). LUKMAN HAPIDIN/BANTEN POS

CILEGON, BANPOS – Guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan Perhimpunan Penggerak Indonesia Sejahtera (Pepes) Kota Cilegon terus meningkatkan keterampilan para ibu-ibu dan kaum milenial.

Kepala Urusan Pendidikan Pepes Pusat Ira Diah Loka mengatakan hadirnya Pepes di Kota Cilegon untuk menggerakan para pelaku UMKM-UMKM di kota baja.

“Karena untuk menggali potensi-potensi daerah, kita akan adakan program-program yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan bisa mengentaskan pengangguran,” katanya, Minggu (29/9).
Selain itu, kata Ira pihaknya akan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para ibu-ibu dan kaum milenial di Kota Cilegon. “Kedepannya kita adakan latihan-latihan untuk mengasah keterampilan para pelaku umkm-umkm,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Pepes Kota Cilegon Novianti menambahkan dengan kehadiran Pepes di kota baja, pihaknya juga ingin melestarikan kearifan lokal yang bisa ditingkatkan seperti batik dan makanan-makanan dan minuman daerah.

“Untuk di Cilegon baru sekitar dua bulanan terbentuk. Ada sekitar 30 anggota aktif dan ada yang sudah punya UMKM sendiri, punya usaha sendiri dan ada yang memang masuk ingin belajar UMKM. Karena punya semangat yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dan juga pemberdayaan ekonomi kerakyatan,” terangnya.

Dibagian lain salah satu tokoh Cilegon yang turut hadir, Helldy Agustian akan mendukung program-program pepes dalam meningkatkan UMKM.

“Jadi mereka jangan sampai sudah menciptakan suatu produk, kan harus bisa dijual juga. Harus bisa dipromosikan oleh pemerintah supaya bisa lebih cepat berkembangnya produk-produk lokal yang bisa dikembangkan secara nasional. Saya akan support itu,” ungkapnya.

Helldy juga mengatakan bagaimana ke depan di Kota Cilegon juga harus ada yang lebih maksimal seperti di satu kecamatan satu UMKM.

“Minimal satu kecamatan ada satu UMKM, dimana yang berkunjung ke Cilegon dan yang meninggalkan Kota Cilegon minimal ada oleh-oleh khasnya. Kita contohkan kalau kita berada di Sumatera semua ada apa-apa sepanjang jalan,” ujarnya.

Helldy menambahkan bahwa saat ini Cilegon ini jangan-jangan hanya untuk main tapi juga menjadi kota tujuan wisata yang menarik.

“Karena membuat sebuah karya sangat berharga. Jadi kita harus diminta juga bahwa setiap daerah harus bisa bermanfaat buat masyarakat. Dan selain pembinaan harus ada attention apresiasi yang lahir dari Kota Cilegon,” pungkasnya. (LUK/RUL)

30 September 2019
Kekerasan pada Perempuan dan Anak Meningkat di Kabupaten Serang

Ilustrasi kekerasan pada perempuan dan anak.
SERANG, BANPOS – Kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Kabupaten Serang, dalam catatan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBPPPA) dinyatakan meningkat. Hal itu terjadi karena banyak faktor penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak.

Hal itu diungkapkan oleh kepala seksi perlindungan perempuan, Nunung Effendi. Ia mengatakan bahwa beberapa penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak yaitu karena ketidaktahuan keluarga, kemudian pengaruh gadget pun menjadi faktor terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak.

“Ada juga yang disebabkan oleh faktor ekonomi,” ujar lelaki yang kerap disapa Endi.

Jumlah peningkatan angka kekerasan pada perempuan dan anak sebanyak 4 persen. Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 112 kasus, sedangkan per bulan Juli 2019 sebanyak 99 kasus.

“Harapan ke depan, tingginya kasus ini bukan berarti banyaknya kasus. Akan tetapi, kesadaran masyarakat untuk melapor,” terangnya.

Endi menegaskan bahwa kasus di tahun 2019 meningkat, bukan berarti kasusnya banyak. Akan tetapi, masyarakat yang mulai sadar, karena banyaknya sosialisasi di tingkat Kecamatan.

“Artinya masyarakat sudah berani untuk melapor. Sehingga kasus yang tercatat banyak. Mudah-mudahan ke depan, dengan hukuman yang semakin berat, dan semakin banyaknya laporan yang diterima oleh DKBPPPA, semakin meningkat kesadaran masyarakat,” jelasnya.

Selain upaya sosialisasi yang dilakukan oleh DKBPPPA, pihaknya juga melakukan sosialisasi dengan cara bermitra. Artinya dengan jejaring, jadi tidak menangani sendiri.
Diketahui, ada lembaga-lembaga lain yang juga turut serta seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA), dan PKK.

“Diharapkan minimal tidak ada kasus, tetapi itu tidak mungkin. Karena yang namanya kekerasan itu pasti ada. Minimal, bisa ditekan. Agar tidak terjadi lagi kekerasan terhadap perempuan dan anak,” harapnya.

Untuk melapor, kata Endi, di Kecamatan pihaknya punya relawan yang menangani kasus salah satunya P2TP dan relawan. Kalau kasus-kasus ringan yaitu kasus-kasus yang tidak perlu berhubungan dengan hukum, cukup diselesaikan di Kecamatan.

“Kalau kasus itu berat, nanti akan dirujuk ke Kabupaten. Nanti Kabupaten yang akan mendampingi. Sepanjang kasus tersebut masih bisa diselesaikan di Kecamatan, kecamatan lah yang menangani,” tuturnya.

Kalau kasus, lanjut Endi, jika sudah berhadapan dengan hukum, yang menangani adalah polisi. Pihaknya hanya menangani dalam pendampingan.

“Wilayah yang memiliki kasus tinggi, mulai dari Kramatwatu, Cipande, Cinangka, Cikeusal dan yang paling rendah tidak ada kasus,” tandasnya.(MUF/ENK)

30 September 2019
Diancam Menristek Dikti Soal Demo Mahasiswa, Ini Kata Rektor UMT

Ratusan massa aksi yang tergabung dalam persatuan pelajar dan mahasiswa Banten menggelar aksi dengan berjalan kaki menyusuri jalan Protokol Kota Serang, Jumat (27/9) / DZIKI OKTOMAULIYADI
TANGERANG, BANPOS – Pernyataan Menteri Ristek Dikti M Nasir yang bakal memberi sanksi kepada rektor yang menggerakkan mahasiswanya untuk berdemonstrasi dinilai pernyataan kurang bijak. Pendapat tersebut salah satunya disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Ahmad Amarullah.

Menurut, Ahmad Ammarullah, mestinya Mensitekdikti mempercayai para rektor yang tidak mungkin menginstruksikan mahasiswanya mengikuti kegiatan yang berpotensi mencelakai. “Ini merupakan sebuah dugaan, bagi saya sebagai rektor menyikapi perkembangan terakhir, kami sudah mengimbau mahasiswa sebelumnya untuk beraktivitas di kampus, tidak harus ikut,” terang Ahmad, Sabtu (28/9).

Amarullah menjelaskan, pastinya semua rektor menyampaikan hal tersebut kepada mahasiswanya agar tidak mengikuti aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta dalam menolak RKUHP dan UU KPK.

“Tidak mungkin rektor menyuruh-nyuruh lah, itu dugaan yang nggak terbukti, karena rektor mikir panjang. Namun, saat sudah di luar kampus, mahasiswa berangkat ke demo itu ya itu di luar kemampuan rektor dan institusi lainnya,” tegasnya.

Kata dia, Menteri Pertahanan justru mempersilakan kepada mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi sepanjang itu baik untuk Indonesia, pastinya tidak dengan cara anarkis. “Harusnya semua pihak menahan diri, pemerintah atau aparat jangan merasa tugasnya untuk menertibkan lalu melakukan tindakan yang mencelakai. Dan mahasiswa yang berintelektual tidak anarkis apalagi merusak fasiltas umum,” paparnya.

Ahmad menambahkan, kalau memang hal seperti ini terjadi dengan yang tidak diinginkan patut dicari bersama siapa sesungguhnya provokator yang membuat saat aksi unjuk rasa itu chaos. “Menurut saya seperti itu, jangan seolah-olah mahasiswa yang disudutkan. Itu kan seperti mahasiswa diadu sama aparat, perlu ketengan untuk menyikapi hal yang saat terjadi,” katanya.

Sebelumnya Menristekdikti M Nasir menyayangkan adanya dosen yang mengizinkan mahasiswanya berdemo. Nasir mengatakan nantinya akan ada sanksi kepada rektor perguruan tinggi (PT) jika terjadi pengerahan mahasiswa di kampusnya.

“Nanti akan kita lihat sanksinya ini. Gerakannya seperti apa. Kalau dia mengerahkan ya dengan sanksi yang kita lakukan sanksi keras yang kami lakukan ada dua, bisa dalam hal ini peringatan, SP1, SP2,” kata Nasir di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/09).

Nasir mengatakan sanksi hukum juga siap menanti jika aksi unjuk rasa menyebabkan kerugian pada negara. “Nah kalau dalam hal ini menyebabkan kerugian pada negara dan semuanya ini bisa tindakan hukum. Yang rektornya yang saya ini, nanti dosen rektor yang bertanggung jawab,” ujarnya.(IQBAL/MADE/ENK/BNN)

30 September 2019
Baru Dilantik, Pejabat Kesehatan di Banten Tebar Janji Manis

Gubernur Banten Wahidin Halim melantik 4 pejabat eselon II di Pendopo Gubernur. (ist)

SERANG , BANPOS – Dua pejabat hasil open bidding atau lelang jabatan yang baru saja dilantik oleh Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) pada Jumat tanggal 27 September kemarin menebar janji manis dengan menyatakan akan menjadikan dua rumah sakit milik pemprov tersebut menjadi unggulan.

RSUD Banten akan dipersiapkan menjadi rumah sakit (RS) pendididikan, sedangkan RSUD Malingping bakal ditingkatkan kelasnya menjadi B dari C atau menjadi RS fasilitas kesehatan (faskes) rujukan. Dketahui, RS tipe B merupakan rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran medik spesialis luas dan subspesialis terbatas. RS ini dapat menampung pelayanan rujukan dari rumah sakit kabupaten/kota. Adapun contoh RS tipe ini di Banten adalah seperti RSUD Banten, RSUD Adjidarmo dan RSUD Drajat Prawiranegara.

Sementara RS tipe C mampu memberikan pelayanan kedokteran subspesialis terbatas. RS tipe ini faskes tingkat dua yang menampung rujukan dari faskes tingkat pertama seperti puskesmas, poliklinik atau dokter pribadi.

Kepala Dinkes Banten Ati Pramudji Hastuti Jumat pekan lalu mengatakan, banyak program yang harus dibenahi di bidang kesehatan. Salah satunya adalah pembenahan pelayanan kesehatan di wilayah Banten selatan. Langkah konkretnya dengan menaikan kelas RSUD Malingping.

“Nanti RS Malingping akan kita naikan semula tipe C akan menjadi B, menjadi pusat rujukan di wilayah Banten selatan,” katanya.

Ia menjelaskan, peningkatan kelas RSUD Malingping selain untuk mengcover pelayanan kesehatan di Banten selatan, juga dampak dari rencana pembangunan RSUD Cilograng. Jika awalnya saat dibangun memiliki tipe D, kini direncanakan akan langsung menjadi tipe C.

“Untuk RSU (Cilograng) biasa rencana untuk tahapan (awal) adalah tipe C yang awalnya D. Akan kita naikan karena nanti setelah Cilograng itu sudah selesai, maka nanti RSUD Malingping akan kita naikan,” katanya.

Untuk peninkatan pelayanan kesehatan juga, kata dia, selain RSUD Cilograng pemprov juga berencana membangun Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Banten. Kedua RS itu direncanakan sudah bisa beroperasi pada 2021 mendatang.

“2021 InsyAllah (sudah beroperasi). Ada beberapa PR besar yang harus dilaksanakan oleh Dinkes karena program prioritas gubernur ada tiga, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” ungkapnya.

Sementara itu, Dirut RSUD Banten, Danang Hamsah Nugroho berjanji akan menjadikan RS yang dipimpinya menjadi pilihan masyarakat berobat dan belajar.

“Rumah sakit Banten jadi pilihan utama, kita harus konsolidasi dulu. Kita selesaikan proses administrasi. Kalau kurang tenag kita tambah lagi, kita komplitkan. Sehingga RSUD Banten jadi rumah sakit pendidikan,” katanya. (RUS/AZM)

30 September 2019
Galian C di Taktakan Meresahkan, Warga Pancur Ngadu ke DPRD

Aktivitas penambangan galian C Pancur. (IST)

SERANG , BANPOS – Sejumlah masyarakat asal Lingkungan Pancur, kelurahan Pancur, Kecamatan Taktakan, Kota Serang mendatangi kantor fraksi PKS DPRD Kota Serang, Jumat (27/9). Kedatangannya untuk melaporkan sekaligus meminta dukungan agar galian C yang dilakukan dapat segera ditutup.

Perwakilan Forum Masyarakat Pancur, Junaedi, mengatakan bahwa galian C yang dilakukan di wilayah Pancur sudah sangat meresahkan masyarakat sekitar. Pasalnya, banyak dampak yang ditimbulkan mulai dari debu dan lain sebagainya.

“Kondisinya sudah cukup parah, mobil truk itu sepersekian menit bulak balik terus dan menghasilkan debu, ini mengganggu dari yang tadinya lenggang malah banyak debu,” ujarnya kepada wartawan BANPOS.

Ia menjelaskan, aktivitas galian C tersebut kembali dilakukan sejak pertengah Agustus. Padahal sebelumnya, kata dia, sempat ditutup dan aktivitas dihentikan. Namun berdasarkan informasi yang didapat oleh BANPOS, aktivitas dilakukan setelah ada pergantian pengelola.

“Saya tidak tahu itu perusahaan apa, karena kami ini masyarakat awam yang tidak tahu apa-apa. Namun yang pasti, itu sangat merugikan kami selaku masyarakat terdampak,” terangnya.

Maka dari itu, pihaknya meminta kepada DPRD Kota Serang untuk dapat mengaspirasikan keluhan di masyarakat, khususnya di Lingkungan Pancur.

“Saya minta, sih, ini aktivitas segera dihentikan secara total. Kami juga sebelumnya sudah berbicara kepada Lurah dan Camat, dan mereka setuju agar aktivitas ini dihentikan,” tuturnya.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Serang, Muhtar Efendi, mengatakan bahwa ia menyambut baik kedatangan masyarakat yang notabene berasal dari daerah pilih (Dapil) nya. Mengenai keluhan dilontarkan kepadanya, maka pihaknya akan mencoba berkoordinasi dengan Pemkot Serang agar aktivitas tersebut bisa dihentikan.

“Nanti akan kami tindaklanjuti, meskipun perizinannya ada di Komisi I, dan aktivitas ranahnya ada di Komisi II, tapi saya yang berasal dapil dari sana akan segera berkoordinasi,” ujarnya.

Menurutnya, aktivitas galian C yang dilakukan di Lingkungan Pancur tersebut sudah menyalahi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Serang. Sebab, daerah tersebut merupakan hutan rakyat dan daerah resapan air yang seharusnya tidak boleh ganggu terutama galian C.

“Kalau ini sangat mengganggu, dan apalagi menyalahi aturan berarti memang harus dihentikan, aktivitas itu salah dan tidak boleh dilanjutkan,” katanya menjelaskan.

Bila tidak dihentikan, kata Muhtar, khawatir masyarakat akan turun langsung menangani masalah tersebut. Karena menganggap Pemkot Serang tidak dapat menyelesaikan masalahnya.

“Khawatir mereka turun dengan gayanya sendiri, kita tahu sendiri seperti apa. Tapi sampai saat ini kondisi disana masih aman, dan belum ada bentrokan,” tandasnya. (MUF/AZM)

29 September 2019
Satroni Minimarket di Walantaka, Rp30 Juta Digondol Rampok

Indomaret Cimareng

WALANTAKA , BANPOS – Kawanan perampok bersenjata api berhasil menggondol uang Rp30 juta dalam aksi di minimarket Indomaret Cimareng, Jalan Raya Ciruas – Petir, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Sabtu (28/9) pukul 22.00 WIB. Tak hanya uang, pelaku berjumlah 3 orang ini juga menggondol rokok berbagai merk.

Menurut keterangan yang berhasil dihimpun, tiga orang pelaku mendatangi korban dengan menggunakan kendaraan Honda Scoopy merah motif hitam. Saat kejadian berlangsung, kondisi toko tengah sepi dan menjelang tutup.

Salah satu pelayan indomaret korban perampokan

Tiba di lokasi, ketiga pelaku berpura-pura sebagai konsumen langsung menyergap dua pelayan toko. Kepada korban, salah satu pelaku menodongkan senjata api. Takut akan ditembak pelaku, kedua karyawan pun pasrah.

Dua pelaku lain mengikat kedua tangan dan mulut korban dengan menggunakan lakban. Keduanya hanya bisa pasrah tanpa mampu melakukan perlawanan saat digiring ke ruangan tertutup. Setelah berhasil melumpuhkan karyawan, para pelaku dengan leluasa menguras uang serta barang-barang lainnya.

Salah satu pelayan indomaret korban perampokan

Kapolres Walantaka, AKP Yudi Permana membenarkan aksi perampokan di mini market Indomaret tersebut. Kapolsek juga membenarkan pelaku mengancam korban dengan sejenis senjata api. Dalam aksi perampokan tersebut tidak ada yang dilukai, korban hanya diikat dengan menggunakan lakban.

“Pada saat pelaku masuk, karyawan sedang bersiap untuk tutup dan sedang menghitung uang hasil penjualan. Tiba-tiba pelaku masuk dan langsung mengancam karyawan,” terang Kapolsek dikonfirmasi melalui telepon, Minggu (29/9). (AZM)

29 September 2019
Kapolres Serang Kota Kawal Aksi Pelajar dan Mahasiswa.

Ratusan massa aksi yang tergabung dalam persatuan pelajar dan mahasiswa Banten menggelar aksi dengan berjalan kaki menyusuri jalan Protokol Kota Serang, Jumat (27/9) / DZIKI OKTOMAULIYADI

SERANG, BANPOS – Kapolres Serang Kota AKBP Edhi Cahyono S.I.K. secara langsung mengawal jalannya aksi demo yang berlangsung di Alun-alun Kota Serang, 27 September 2019.

Aksi demo yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Banten Bersatu berjumlah 1000 orang, antara lain mengusung isu tentang penolakan RKUHP.

Dalam aksi tersebut, Polres Serang Kota menempatkan 500 personil gabungan, antara lain dari Sat Brimob Polda Banten.

“Kami tadi telah melaksanakan kegiatan pengamanan unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Bersatu Banten, Alhamdulillah semua berjalan lancar dan damai,” ujar Kapolres Serang Kota saat ditemui sesaat setelah pengamanan aksi.

Masih menurut AKBP Edhi Cahyono yang saat ditemui bersama Karo Ops Polda Banten Kombes Pol Amiludin Roemtaat S.I.K, menyampaikan apresiasi kepada peserta unjuk rasa.

“Semua dapat berjalan dengan damai sesuai harapan, mulai dari Kampus UIN menuju Alun-alun, dan begitu juga sebaliknya,” kata AKBP Edhi Cahyono.

“Kami mengawal jalannya aksi demo tersebut dari awal hingga akhir, karena kami menghargai para peserta demo yang hendak menyampaikan aspirasinya,” imbuhnya.

Kapolres menambahkan bahwa, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, namun semua harus mengikuti aturan yang berlaku.

“Pada intinya, mari kita menjaga keamanan serta ketertiban, walaupun saat menyampaikan aspirasi,” pungkasnya. (ZIK)

27 September 2019