Kategori: HEADLINE

SERANG, BANPOS – Pj Gubernur Banten Al Muktabar menanggapi kritikan aktivis mahasiswa yang menilai tidak mampu menuntaskan permasalahan sosial yang ada di Provinsi Banten, terutama di sektor kesehatan dan pengangguran.

Merespon kritikan tersebut Al Muktabar justru menanggapinya dengan mengatakan bahwa pihak yang memberikan kritik harus melihat data yang ada secara cermat dan objektif.

Sebab bagi Al Muktabar bagaimanapun Pemprov Banten dianggap telah berhasil menangani masalah-masalah itu. Bisa dilihat dari adanya tren penurunan pada angka stunting, dan juga pengangguran.

”Ya kan harus perbandingan dengan data yang konkret dong. Kan data bisa dibaca. Stunting kan menurun empat setengah persen, inikan harus objektif. Terus pengangguran menurun walaupun masih di posisi tinggi, tapikan tren menurunnya ada, yang lain-lain. Pencapaian kinerja kita investasi terbaik, inflasi terkendali, apa lagi?,” ucapnya saat ditemui di kantor Ombudsman Perwakilan Banten pada Rabu (10/9).

Namun Al Muktabar menyadari, capaian yang diraih memang tidaklah sempurna dan juga tuntas. Sebab baginya, menyelesaikan permasalahan yang ada di Provinsi Banten itu tidaklah mudah.

”Indikator-indikator makro pencapaiannya memadai, mungkin sempurna banget sih tidak. Dan juga gubernur kan tidak bisa seperti membalik-balik tangan dalam sehari dua hari kan? Ini program yang kontinu dan berlanjut. Tapi kita akan terus mengupayakan,” ujarnya.

Al mengungkapkan bahwa dirinya menerima kritikan itu sebagai masukan bagi Pemprov Banten agar mampu lebih menggiatkan kembali program pembangunan yang ada di Provinsi Banten.

”Nah itukan pendapat kan boleh saja. Demokrasi, namanya pendapat dan juga saya memposisikan itu sebagai saran, sebagai kritik, saya terima untuk menggiatkan program lebih lanjut, gitu. Jadi gak ada masalah,” terangnya.

Kritikan terhadap kiner Pj Gubernur Banten tidak hanya datang dari kalangan mahasiswa, namun juga dari berbagai kalangan, termasuk salah satunya datang dari praktisi hukum Agus Setiawan.

Dalam podcast Jawara TV Agus bahkan turut mengkritisi Pj Gubernur yang cenderung anti kritik terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan dirinya. Bahkan ia menduga adanya aliran dana dari kantong Al Muktabar untuk dapat menghentikan kritikan yang ditujukan kepada dirinya.

”Kalau ada yang kritik beliau (Al Muktabar, red), tiba-tiba ada laporan, ke Polda lah, kesini lah, ke situ lah yang mungkin saja beliau tidak tahu atau tidak memerintahkan. Tapi ternyata setelah dicari ada nyambung dan ketemunya, bahkan ada aliran dananya, nah itu lah,” terang Agus.

Mendengar tudingan tersebut, Pj Gubernur Banten itu pun segera menyanggahnya bahwa dirinya tidak mengetahui terkait permasalahan tersebut.

”Waduh gak tau saya kalau yang begitu-begitu ya. Saya belum mengikuti perkembangannya, tapi semua berjalan normatif, gitu. Nanti saya pelajarilah lebih teknis apa itu yang dimaksud, ya. Saya belum ngikutin. Kalau yang lain, yang saya tahu sudah saya jelaskan semua,” tuturnya.

Namun saat ditegaskan kembali perihal tudingan tersebut apakah benar terjadi, Al dengan tegas mengatakan bahwa dirinya perlu waktu untuk mempelajari tudingan itu.

”Dana apa gitu? Saya juga nanti soal benar dan tidak kan kita harus tentang apa dulu. Nah saya perlu waktu untuk mempelajari apa yang dimaksud,” tandasnya.

Sementara itu, pada hari yang sama Komunitas Soedirman 30 atau KMS 30 menilai Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten telah gagal menjalankan tugasnya dalam menangani setiap permasalahan yang ada di Provinsi Banten.

”Hari demi hari berlalu Pj Gub seolah olah hanya diam di tempat, pasalnya sejak dilantik sampai saat ini carut marut problematika yang di Banten tidak teratasi, bahkan tumpang tindih,” terang Korlap Aksi Jhodi Fauzi.

Permasalahan yang paling disoroti oleh KMS 30 adalah soal pengentasan kemiskinan, meningkatnya pengangguran, dan juga komitmen penuntasan kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Banten.

Terkhusus masalah korupsi, Jhodi Fauzi menilai jika Pj Gubernur Banten tidak mampu menuntaskan masalah tersebut dengan tuntas. Sebab menurut pandangannya, korupsi masih menjadi kasus yang masif terjadi di Provinsi Banten.

”Selain dari tingkat pengangguran dan kemiskinan, lagi dan lagi pj gub hari ini belum bisa memberikan jawaban yang bisa membahagiakan rakyatnya. Pasalnya lika liku korupsi sampai saat ini masih masif terjadi,” jelasnya.

Jhodi mencatat setidaknya di tahun 2022 Banten mengalami kerugian sebesar Rp230 miliar akibat kasus korupsi yang terjadi.

”Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mencatat kerugian negara yang ditimbulkan para koruptor selama tahun 2022 sebanyak Rp 230 miliar. Kerugian tertinggi terjadi pada kasus kredit fiktif di Bank Banten senilai Rp186 miliar,” tuturnya.(MG-01/PBN)

LEBAK, BANPOS – Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024, di tahun politik (2023) ini berbagai pihak seolah dipaksa untuk berkecimpung dalam dinamika tersebut.

Berbagai elemen tak luput mengambil peran pada pagelaran pesta demokrasi ini. Bukan hanya politikus, masyarakat dari berbagai kelas pun seolah dirangkul untuk berpartisipasi hingga melanggar aturan seperti para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilarang berkampanye, namun terdapat oknum-oknum yang ikut berkampanye.

Di Kabupaten Lebak, jelang pemilu BANPOS mendapatkan pengakuan dari beberapa masyarakat yang menerima atribut kampanye seperti kalender hingga sarung bahkan sejak momen lebaran Lalu.

Salah satu narasumber yang enggan disebut namanya mengatakan, dirinya mendapatkan kalender dari pihak kecamatan di Kabupaten Lebak dengan terpampang foto salah satu calon peserta dalam Pemilu 2024.

“Saya dapat kalender waktu ada urusan di Kecamatan, kata yang ngasih sih titipan. Dan foto yang ada di kalender itu juga saya kenal,” katanya kepada BANPOS, Senin (8/5).

Dia menjelaskan, orang yang memberikan kalender tersebut merupakan orang yang memiliki jabatan. Saat ditanyakan lebih detail, ia enggan menjawab lantaran khawatir mendapatkan masalah.

Menurutnya, setiap orang yang hadir ke kantor tersebut diberi kalender itu.

“Pokoknya beliau orang penting, saya bersama beberapa rekan saya cuma (diberi) kalender aja,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Informasi Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (KOMINFO HMI-MPO) Cabang Lebak, Tubagus Muhamad Tri Aprilyandi menyoroti netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang ada di kabupaten Lebak.

Tubagus mengatakan, di dalam peraturan No. 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS serta PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS sudah jelas bahwa Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam setiap hajatan menjelang Pemilu adalah suatu keharusan.

“Tentu sudah jelas, Begitu pentingnya netralitas ini sehingga dalam penegasannya telah di atur,” kata Tubagus saat ditemui BANPOS di Sekretariat HMI.

Tubagus menjelaskan, dirinya sering mendapati informasi terkait aksi nakal dari Oknum-oknum PNS di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Lebak. Mulai dari pembagian atribut hingga pembagian sarung dengan atas nama calon peserta pemilu.

Menurutnya, para oknum ASN tersebut sudah melakukan pelanggaran seperti melakukan sosialisasi dengan membagikan barang-barang yang mengatasnamakan salah satu calon, itu sama saja seperti melakukan kampanye.

“Sama saja ketika ASN membagikan barang atas nama salah satu tokoh politik sama saja ia sudah tidak netral karena sudah berpihak kepada tokoh tersebut untuk memperkuat jaringannya di Kabupaten Lebak,” jelasnya.

Ia menerangkan, dirinya tidak mempermasalahkan calon yang akan bertarung di pemilu 2024, yang ia soroti adalah ASN yang ikut mengkampanyekannya. Tentu itu sudah sebuah pelanggaran.

“Saya harap Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dapat tegas mengawasi dan memberikan sanksi jika ada oknum-oknum nakal yang mencederai integritas ASN khususnya Kabupaten Lebak,” tandasnya. (MYU/PBN)

SERANG, BANPOS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akhirnya bereaksi terkait data rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan, angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten tertinggi se nasional.

Sebelumnya dalam keterangan resminya yang terbit pada Jumat (5/5), BPS menyebutkan angka TPT Provinsi Banten berada di kisaran angka 7,97 persen pada periode Februari 2023.

Kendati mengalami penurunan sekitar sebesar -6,6 persen bila dibandingkan dengan periode sebelumnya pada Februari 2022 (8,53 persen), hal itu tidak membuat posisi tersingkirkan dari puncak tingkat kemiskinan se nasional.

Bahkan data tersebut bila dibandingkan dengan provinsi paling timur di Indonesia, yakni Provinsi Papua Barat, tidak jauh lebih baik. Sebab angka TPT di Provinsi Papua Barat sendiri di periode yang sama, berada di kisaran angka 5,53 persen yang dengan begitu memposisikan mereka di posisi 10 provinsi dengan TPT tertinggi se Indonesia.

Mendapati fakta tersebut, Pj Gubernur Banten Al Muktabar tidak bisa mengelak dan mengakui bahwa pengangguran di Provinsi Banten begitu tinggi.

Namun Al Muktabar mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menekan laju peningkatan TPT itu dengan cara menggenjot investasi di Provinsi Banten.

”Ya memang kita itukan mendalami data pengangguran terbuka itu secara internal kita bahwa ada penurunan. Tetapi, begitu dibandingkan dengan grafik nasional, itu kita masih digolongkan tinggi. Dan kita ini masih terus-menerus ikhtiar, bagaimana kita mendorong untuk investasi meningkat terus,” kata Al Muktabar di Pendopo Gubernur Banten pada Senin (8/5).

Kemudian, Al Muktabar juga mengatakan berdasarkan hasil evaluasi, Pemprov Banten akan memastikan investasi yang ada di Provinsi Banten berdampak secara nyata terhadap penyerapan tenaga kerja.

”Kita tadi ya, mengevaluasi atau mengikuti perkembangan dari investasi seberapa berefek kepada lapangan kerja, nah ini terus menerus kita lakukan. Itu langkah-langkahnya,” tuturnya.

Selain itu Pj Gubernur Banten itu pun menduga, jika kenaikan angka TPT itu disebabkan oleh ramainya para pendatang yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia datang ke Provinsi Banten untuk mencari kerja.

Namun sayangnya, para pencari kerja dari luar daerah itu tidak terserap oleh lapangan pekerjaan di Provinsi Banten.

”Di samping juga, Provinsi Banten kan menjadi provinsi tujuan pencari kerja se Indonesia. Kalau saya cek, data dari pencari kerja itu, ya dari semua, nah ini juga bagian dari kita memohon kesadaran dalam rangka ke Banten itu kalau memang dalam rangka akan mencari kerja seperti yang kita beberapa kali sampaikan itu, ya memang ada kesesuaian nya dengan bidang kerja yang tersedia di Banten,” jelasnya.

Tidak hanya Pemprov Banten, anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten Dede Rohana Putra juga turut memberikan reaksi atas data rilis BPS itu.

Menurutnya Pemprov Banten harus dapat menentukan langkah yang tepat guna menggusur Provinsi Banten dari puncak pengangguran di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kembali sinergitas pemerintah dengan stakeholder di industri.

”Maka ini kinerja pemerintah bersama stakeholder di industri harus lebih ditingkatkan kembali sinergitasnya. Sehingga tingkat pengangguran itu dapat ditekan sedemikian rupa, supaya lebih rendah dari tingkat nasional,” jelasnya.

Namun Dede menyangsikan pernyataan Pj Gubernur Banten terkait peningkatan angka TPT Provinsi Banten disebabkan oleh pencari kerja dari luar daerah yang tidak terserap.

Dede menjelaskan, angka TPT itu diambil berdasarkan data kependudukan yang sudah tercatat. Sehingga masyarakat yang tidak tercatat di data kependudukan dan tidak bekerja, maka hal itu tidak bisa diklaim sebagai warga Banten.

”Ya karena kita ini NKRI tentu tidak bisa membatasi masyarakat luar Banten yang datang ke Banten. Tapi pengangguran di kita itu tentu datanya berdasarkan KTP atau Kekeluargaan Banten, baik dari Kartu Kuning maupun kartu domisili KTP,” terangnya

”Jadi kalau orang yang datang belum punya kartu kuning dan juga KTP, tentu tidak tercatat sebagai pengangguran di Banten. Jadi pengangguran terbuka itu adalah masyarakat yang berdomisili yang sudah ber KTP Banten namun tidak bekerja,” imbuhnya.

Akan tetapi pada satu titik, anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten itu bersepakat jika Pemprov Banten harus dapat lebih meningkatkan investasi di Banten, agar lapangan pekerjaan bisa semakin banyak.

”Peningkatan investasi, peningkatan sinergitas. Kalau investasi semakin banyak di Provinsi Banten, tentu penyerapan tenaga kerjanya semakin banyak. Berikutnya juga kita akan bersinergitas dengan pemerintah, supaya ketika membutuhkan tenaga kerja bisa memaksimalkan warga Banten untuk bekerja,” tandasnya.(MG-01/PBN)

SERANG, BANPOS – Walikota Cilegon, Helldy Agustian resmi dipercaya oleh Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra Prabowo Subianto untuk memimpin partai tersebut di Kota Cilegon.

Informasi dihimpun dari DPP Gerindra di Jakarta, Helldy yang merupakan Walikota Cilegon langsung disetujui namanya oleh Prabowo untuk menjadi Ketua DPC Gerindra Cilegon.

“SK (Surat Keputusan) Pak Helldy sudah diteken oleh Pak Prabowo.Dan per hari ini resmi sudah sah memimpin partai Gerindra di Kota Cilegon,” ujar salah satu pengurus DPP Gerindra kepada BANPOS, seraya meminta identitasnya dirahasiakan, Senin (8/5).

Disetujuinya Helldy menjadi Ketua Gerindra di Kota Cilegon lanjut sumber tersebut adalah karena sudah memiliki hubungan kental dan perjuangan dalam Pilpres tahun 2019.

“Sepertinya Pak Prabowo sulit menolak atau mencoret usulan Pak Helldy dari DPC Gerindra Cilegon. Sudah mengenal satu sama lain. Dan yang jelas kegigihan Pak Helldy terhadap Pak Prabowo sudah tidak diragukan lagi,” ungkapnya.

Rencananya Selasa (besok, red) SK tersebut akan diserahkan langsung dari Pengurus DPD Gerindra Banten kepada Helldy Agustian.

“Kalau dilihat dari prosesnya, rencana penyerahan SK itu Selasa besok dari Pak Desmond (Ketua DPD Gerindra Banten) ke Pak Helldy,” ujarnya.

Sementara yang menjadi Sekretaris DPC Gerindra Kota Cilegon lanjut sumber di DPP yakni, Hasbi Sidik yang saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Cilegon.

“Pak Helldy akan ditemani Pak Hasbi. Pertimbangan Pak Hasbi karena dianggap mampu menjadi duet pimpinan partai di Cilegon. Apalagi Pak Hasbi ini kan di Pemilu 2024 mendatang maju sebagai Caleg di DPRD Provinsi Banten,” ujarnya.

Adapun Sokhidin yang sebelumnya menjadi Ketua DPC Gerindra Kota Cilegon dipercaya oleh Prabowo Subianto menduduki jabatan sebagai Dewan Pembina.

“Pak Sokhidin jadi Dewan Pembina DPC Gerindra Kota Cilegon,” imbuhnya.

Dihubungi melalui telepon genggamnya, Sekretaris DPD Gerindra Banten, Andra Soni membenarkan jika Helldy telah disetujui oleh DPP menjadi Ketua Partai tersebut di Kota Cilegon.

“Betul,” kata Andra yang juga Ketua DPRD Banten ini saat ditanya mengenai sudah adanya penetapan dan persetujuan Helldy dari Prabowo sebagai ketua partai Gerindra di kota baja tersebut.

Andra juga membenarkan bahwa untuk jabatan Sekretaris dan Ketua Dewan Pembina DPC Gerindra Kota Cilegon masing-masing dijabat oleh Hasbi dan Sokhidin. “Betul,” ujarnya.

 Namun Andra belum memastikan kapan SK keputusan Helldy, Hasbi dan Sokhidin sebagai pengurus partai dalam rangka restrukturisasi tersebut akan diserahkan kepada yang bersangkutan. “Yah nanti lihat saja jadwal (penyerahan SK) nya kapan,” ujarnya.

Ketika disinggung mengenai harapan Gerindra di Kota Cilegon, setelah Helldy yang merupakan Walikota tersebut, Andra mengaku optimistis dengan kesuksesan dalam Pemilu 2024.

“Tentunya, lebih baik lagi. Kita mendapatkan suara terbanyak, dan membawa manfaat untuk masyarakat,” kata Andra.(RUS/PBN)

SERANG, BANPOS – Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) Banten membongkar kasus sindikat pengedaran narkotika jenis ganja sebesar kurang lebih 52.015 gram, atau sekitar 52 kilogram asal Provinsi Aceh. Dalam kasus tersebut, BNNP Banten mengungkap juga indikasi adanya keterlibatan oknum TNI.

Hal itu disampaikan langsung oleh Plt Kepala BNN Banten Rachmad Rasnova dalam Press Release yang digelar di halaman Gedung BNNP Banten pada Senin (8/5).

Dari hasil penyelidikan, oknum TNI yang dimaksud berinisial N (33) yang berasal dari kesatuan Kodam Iskandar Muda Aceh.

Berdasarkan penuturan Plt Kepala BNN Banten Rachmad Rasnova, kasus tersebut mulai terungkap berkat adanya aduan dari masyarakat, terkait akan adanya kurir pembawa narkotika jenis ganja dari Aceh menuju Tangerang.

Dijelaskan pula, tersangka membawa barang bukti dari Aceh untuk diantarkan menuju Kabupaten Tangerang dengan menggunakan kendaraan pribadi roda empat.

”Menurut pengakuan dari si tersangka, itu dibawa dengan menggunakan kendaraan roda empat dari Aceh. Jadi barang itu datang duluan satu hari sebelum penyergapan,” tutur Plt BNN Banten Rachmad Rasnova.

Setelah dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut, maka BNN RI, BNNP Banten, KANWIL BC Banten melakukan penangkapan terhadap pelaku di Jl. Sopono Sakti No. C5, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang pada Senin (1/5) sekitar pukul 20.20 WIB.

Selain N dalam penangkapan itu juga turut diamankan masyarakat sipil berinisial PL (43) yang juga bertugas sebagai kurir.

Usai melakukan terhadap pelaku, langkah selanjutnya BNNP Banten akan melakukan pendalaman kasus, guna pengembangan jaringan dan tersangka lainnya.

“Petugas BNNP Banten masih melakukan pendalaman guna pengembangan jaringan dari tersangka,” ujarnya.

Terkait dengan kasus tersebut, para tersangka terancam dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) dan atau Pasal 111 ayat (2) JO Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sementara itu menurut keterangan Kolonel Cpm Irsyad Hamdie Bey Anwar yang juga hadir dalam Press Release BNNP Banten itu mengatakan, proses hukum terhadap oknum TNI yang kini menjadi tersangka masih terus berjalan.

”Proses hukum yang bersangkutan sedang berjalan. Kita kembangkan terus oknum-oknum lain yang terlibat, baik yang dari Aceh maupun dari sini,” katanya.

Kemudian Irsyad juga mengungkapkan sebuah fakta, jika oknum TNI itu diiming-imingi imbalan sebesar Rp100 juta jika berhasil mengantarkan narkotika itu ke tujuan yang dimaksud.

”Menurut pengakuan N, imbalannya Rp100 juta kalau ini berhasil terkirim dan terjual semua,” terangnya.

Akan tetapi terkait kepemilikan barang bukti, Irsyad menegaskan bahwa barang bukti tersebut bukanlah milik oknum TNI. Oleh karenanya kini pihaknya terus berkoordinasi dengan BNN untuk melakukan pengembangan guna mengungkap pemilik dan jaringan itu.

”Tapi dia bukan pemilik, ya. Pemiliknya ada lagi. Kami sudah sampaikan kepada BNN Provinsi Banten untuk mungkin nanti bekerjasama dengan BNN Provinsi Aceh ataupun BNN RI untuk mengembangkan pemilik. Inikan karena jaringannya terputus,” tandasnya.(MG-01)

SERANG, BANPOS – Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten tercatat berada di urutan teratas se nasional.

Data tersebut berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2023 pada Jumat (5/5).

Dalam rilis data tersebut, BPS menyebutkan bahwa pada Februari 2023 angkat Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten berada di kisaran angka 7,97 persen.

Angka itu mengalami penurunan tidak signifikan sebesar -6,6 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya di periode waktu yang sama, yakni pada Februari 2022 dengan angka 8,53 persen.

Meski mengalami penurunan di tahun ini, namun hal itu tidak mengubah fakta bahwa pengangguran di Provinsi Banten tertinggi se nasional.

Karena bila dibandingkan dengan angka TPT nasional, Provinsi Banten jauh lebih tinggi. Sebab TPT nasional berada di kisaran angka 5,45 persen.

Capaian ini juga tidak jauh lebih baik bila dibandingkan dengan TPT di provinsi paling timur di Indonesia, yakni Provinsi Papua Barat.

Berdasarkan data yang ada, tingkat pengangguran di Provinsi Papua Barat berada di kisaran 5,53 persen. Angka itu turun sebesar -4,3 persen bila dibandingkan dengan periode sebelumnya di Februari 2022 dengan angka 5,78 persen.

Capaian itu juga sekaligus menempatkan mereka berada di urutan ke 10 sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia.

Menurut pengamatan Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Hady Sutjipto, penyebab dari tingginya angka TPT Provinsi Banten tidak lepas dari karakteristik perekonomian Provinsi Banten yang didominasi oleh sektor industri.

Kemudian ia juga menerangkan bahwa berdasarkan data yang ada, sektor industri menjadi penyumbang terbesar laju pertumbuhan ekonomi (LPE) di Provinsi Banten.

”LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) di Banten yang 4,86 persen ini ternyata di support oleh sektor industri hampir 30 persen,” katanya.

Hal itu juga yang kemudian menjadi daya tarik bagi masyarakat di luar Provinsi Banten untuk migrasi guna mengadu nasib. Akibatnya, tenaga kerja yang berasal dari luar wilayah yang tidak terserap, turut menjadi penyumbang meningkatnya angka pengangguran di Provinsi Banten.

Oleh karenanya menurut Hady, data yang ada perlu diperhatikan betul, apakah pengangguran yang ada itu merupakan masyarakat asli Banten atau bukan.

”Nah sehingga tentu kalau kita melihat dari sisi karakteristik industri, inikan kelihatan betul bahwa ini merupakan daya tarik orang datang ke Banten,” ujarnya.

”Ya memang dari sisi migrasi dan sebagainya, inikan kita tidak menghalangi. Pada jamannya pak Gubernur WH, itu sebetulnya yang menganggur itu orang Banten atau bukan? Orang Banten atau bukan orang Banten? maksudnya gitu,” imbuhnya.

Oleh karenanya ia menyarankan agar, BPS dapat melakukan survei kembali dan melakukan pendalaman, apakah responden tersebut masyarakat Banten atau bukan.

”Artinya inikan perlu ada survei lagi, kalau BPS bisa sekalian mensurvei selain dari sisi tingkat penganggurannya, yang kedua adalah siapa yang sebetulnya menganggur itu? Apakah orang Banten atau bukan? Kalau orang Banten nya, berarti ini ya orang Banten kalah bersaing dengan orang-orang di luar Banten gitu,” ucapnya.

Upaya yang bisa dilakukan oleh Pemprov Banten guna mengatasi masalah tersebut, Hady Sutjipto menyarankan agar pemerintah bijak dalam menentukan investasi.

Sebab berdasarkan pandangannya, Pemprov Banten perlu menentukan investasi yang mampu menggerakan perekonomian di Provinsi Banten.

”Jadi yang saya lihat memang, artinya terkait dengan investasi kan artinya secara ekonomi, investasi yang dibutuhkan itu investasi yang mampu menggerakan ekonomi, termasuk menciptakan lapangan kerja,” terangnya.

”Tapi saya bisa pahami, bahwa ketika  investasi itu adalah investasi yang padat modal, yang berbasis pada teknologi, itukan tetap membuka kesempatan kerja tapi tidak sebanyak industri yang berbasis pada labor intensif,” imbuhnya.(MG-01/PBN)

PANDEGLANG, BANPOS – Dinamika politik menjelang detik-detik penetapan Pj Gubernur Banten masih terus menghangat. Tiga nama yang disodorkan oleh DPRD Banten yaitu Al Muktabar kemudian Agus Sudrajat dan Sugeng diketahui mendapatkan sorotan terutama dari petahana Pj Gubernur Banten saat ini yang mendapatkan penolakan, hingga muncul tagline asal bukan Al. Masyarakat kemudian memunculkan nama baru yaitu Veri Anggrijono untuk menjadi Penjabat  (Pj) Gubernur Banten

Sekretaris Dewan Pembina Paguyuban Warga Banten (Puwnten), H Mardini secara tegas menyatakan menolak Al Muktabar diajukan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Banten oleh DPRD Banten.

Menurut Mardini, dari sekian gubernur yang pernah ada, Al Muktabar adalah yang paling buruk dan tidak komunikatif dengan stakeholder dan tidak responsif terhadap keluh-keluhan publik Banten.

“Mohon maaf ya, saya orangnya terbuka. Al Muktabar itu ibarat anak durhaka,” katanya.

“Minta bertemu saja sulitnya minta ampun. Belakangan dia telepon, saya gak angkat. Sudah tidak ada gunanya. Karena itu pesan saya, kalau bisa usulkan nama lain kecuali dia (Al Muktabar),” ungkapnya.

Senada dengan Mardini, Ali Yahya, mantan ketua Tim Perumus Pembentukan Provinsi Banten di DPR menyebut, Al Muktabar tidak memahami fungsi manajer.

“Jadi, Al Muktabar ini ngurus pegawai saja tidak selesai-selesai hampir setahun. Artinya dia tidak memahami manajerial. Maka jangan diusulkan lagi, siapa saja boleh, asal jangan Al Muktabar. Terbukti gagal,” tegasnya.

Ketua KPK pertama selaku tokoh Banten, Taufiqurrahman Ruki mengatakan, para tokoh Banten datang ke DPRD untuk menyampaikan pikiran-pikiran, bahwa Pj Gubernur itu harus memiliki kualifikasi yang kompeten dalam segala aspek yang mumpuni.

“Ke depan Pj Gubernur harus mampu membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Baik dengan seluruh OPD, DPRD maupun masyarakat yang dipimpinnya. Apalagi kita menghadapi pemilu tahun depan. Maka Pj Gubernur menjadi salah satu kunci suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024. Jadi jangan ada istilah, harus orang saya, harus dari partai saya,” pesan Ruki.

Lebih lanjut Ruki menyinggung soal regulasi. Ia mengungkapkan, sebetulnya tidak ada dasar hukum buat DPRD untuk mengusulkan calon. Karena ini adalah hak prerogatif presiden.

“Tetapi dalam rangka demokrasi, aspirasi masyarakat harus didengar. Oleh karena itu, please dengar aspirasi kami. Kita butuh Pj Gubernur yang kompeten. Jangan lu lagi, lu lagi. Agar Banten ini bisa sejajar dengan provinsi lain yang besar,” pinta Ruki.

Namun, rupanya aspirasi para tokoh Banten itu tidak dihiraukan oleh pimpinan DPRD Banten dan seluruh ketua fraksi. Kendati Al Muktabar ditolak oleh tokoh Banten untuk diusulkan menjadi Pj Gubernur lagi, DPRD Banten memutuskan tetap mengusulkan nama Al Muktabar menjadi salah satu dari tiga nama yang diajukan ke Kemendagri.

Ketiga nama yang diusulkan DPRD Banten ke Kemendagri untuk menjadi calon Pj Gubernur Banten yaitu Dr Agus Sudrajat S Sos, MA; Dr Al Muktabar MSc dan Dr Sugeng Hariyono.

Proses penetapan Pj Gubernur Banten untuk periode 2023-2024 masih berlangsung di Kemendagri dan TPA karena masa jabatan Pj Gubernur Banten Al Muktabar akan berakhir pada tanggal 12 Mei 2023 mendatang.

Ratusan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan tokoh ulama di Provinsi Banten mendeklarasikan dukungan terhadap pejabat eselon I Kementerian Perdagangan (Kemendag) Veri Anggrijono untuk menjadi Penjabat  (Pj) Gubernur Banten.

Deklarasi dukungan tersebut dituangkan dalam bentuk surat pernyataan yang dilengkapi dengan materai dari masing-masing ormas dan juga para tokoh ulama.

Koordinator Komunitas Masyarakat Banten (KMB), Cecep Pria Irawan yang menginisiasi acara deklarasi tersebut mengatakan, kendati Veri Anggrijono tidak diusulkan oleh DPRD Banten ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjadi calon Pj Gubernur Banten, peluang lain tetap ada karena penetapan  Pj Gubernur merupakan  hak prerogatif Presiden.

“Yang hadir dalam deklarasi ini sebanyak 150 ormas dan puluhan kiai dari pondok pesantren. Ini merupakan bentuk aspirasi dari masyarakat Banten untuk memperjuangkan Pak Veri Anggrijono menjadi Pj Gubernur Banten. Surat dukungan ini akan kami bawa ke Kemendagri dan istana agar bisa dipertimbangkan oleh Tim Penilai Akhir (TPA),” kata Cecep pada acara deklarasi di Pandeglang, Minggu (7/5).

Menurutnya, usulan nama Veri Anggrijono ini juga mendapat dukungan dari tokoh kharismatik Banten yaitu Abuya  Kyai Haji (KH) Muhtadi Dimyati, yang merupakan ulama Pondok Pesantren Roudlotul Ulum, Cidahu, Kabupaten Pandeglang.

Dari segi persyaratan, kata Cecep, Veri Anggrijono sangat memenuhi syarat. Dia adalah eselon I di Kemendag Republik Indonesia. Dia telah mengemban berbagai jabatan penting di Kemendag dan sangat berpengalaman.

“Selain itu, dia sangat luwes dalam membangun relasi sosial dengan berbagai elemen masyarakat. Kendati dia birokrat murni, Veri Anggrijono memiliki kemampuan dalam membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Hal ini sangat penting dimiliki oleh seorang Pj Gubernur, karena komunikasi dengan tokoh masyarakat, ormas, DPRD, dan berbagai stakeholder lainnya sangat penting bagi seorang pemimpin dalam hal ini Pj Gubernur,” tandasnya.

Veri Anggrijono telah menduduki berbagai posisi penting di Kemendag RI. Veri saat ini, menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Manajemen dan Tata Kelola Kemendag. Sebelumnya, sejak 2018-2023, Veri Anggrijono menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag.

Pria lulusan S2 Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia ini pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag dari April-September 2022.

Jabatan lain yang diemban pria kelahiran Jakarta, 11 Juni 1964 ini yakni Komisaris Utama PT Sucofindo (Persero) (2019-sekarang), Ketua Majelis Kehormatan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (2020-sekarang) dan Ketua Satuan Tugas Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (2019-sekarang).

Selain itu, Veri Anggrijono menjabat sebagai  Ketua Satuan Tugas Impor Limbah Non Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri (2020-sekarang), Ketua Satuan Tugas Khusus Pengawasan dan Pembinaan Perdagangan Melalui Sistem Perdagangan Elektronik (E-Commerce)(2021-sekarang) dan Wakil Ketua Satgas Pengawasan Harga Patokan Mineral Nikel (2020-sekarang).

Selanjutnya, sebagai Anggota Satuan Tugas Pangan Polri (2018-sekarang), Anggota Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi(2019-sekarang) dan Anggota Tim Pembina Satgas Waspada Investasi (2020-sekarang).

Untuk diketahui,  sebelumnya,  dalam rapat yang diselenggarakan oleh pimpinan DPRD Banten dan para ketua fraksi dengan para tokoh masyarakat Banten, Selasa 4 April 2023, para tokoh Banten menyampaikan aspirasi menolak Al Muktabar yang saat ini menjabat Pj Gubernur Banten untuk menjadi PJ Gubernur Banten lagi. Mereka menilai Al Muktabar  sudah tidak layak untuk diusulkan lagi menjadi Pj Gubernur. Bahkan, para tokoh secara terang-terangan mengatakan, siapapun yang diusulkan tidak masalah yang penting Al Muktabar tidak diusulkan lagi. Asal bukan Al Muktabar.(DHE/PBN)

SERANG, BANPOS – Upaya pemerintah pusat untuk mengurai kemacetan saat arus mudik dengan menganjurkan untuk menunda kepulangan menjadi alasan pemakluman ketidakhadiran ASN pada hari pertama kerja pasca-libur Idul Fitri 1444 Hijriah. Diketahui beberapa ASN Pemkot Serang dan Pemkot Cilegon memilih tidak hadir di hari pertama, sedangkan ASN Pemprov Banten diklaim hadir 100 persen

Pasca Hari Raya Idul Fitri, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Serang. Dalam sidaknya tersebut Pemkot Serang memonitoring keadaan dan kehadiran di sejumlah OPD.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin dalam sidaknya menyampaikan bahwa setelah cuti lebaran ASN harus segera masuk kerja kembali. Akan tetapi dirinya juga mengungkapkan bahwa bagi ASN yang cuti ke luar Kota Serang bisa mengajukan Cuti tambahan.

“Hari ini setelah cuti lebaran, ASN harus masuk kerja. Cuman ada anjuran dari Presiden, bahwa yang sedang mengambil cuti di luar Kota Serang, misalnya Jawa, Sumatera, itu bisa mengajukan cuti tambahan,” ungkapnya, Rabu (26/4).

Dalam sidaknya di RSUD Kota Serang, Nanang mengatakan terdapat beberapa staf yang mengajukan cuti tambahan, termasuk di RSUD Kota Serang akan tetapi pelayanan tetap berjalan secara normal.

“Alhamdulliah di RSUD ada beberapa staf yang mengajukkan cuti tambahan di OPD lain juga ada cuman tidak banyak. Alhamdulilah seluruh staf hadir semua tidak ada yg bolos kecuali yang sedang mengambil cuti. Pelayanan pun berjalan secara normal. Begitupun di disdukcapil dan dishub semua berjalan sesuai perundang-undangan,” katanya.

Nanang juga mengungkapkan bahwa ada sekitar 10 persen pegawai pemerintah yang mengambil cuti tambahan. Hal tersebut diperbolehkan karena merupakan anjuran Presiden.

“Sejauh ini alhamdulillah sekitar 10 persen yang ambil cuti. Kalau dulu kan kebijakannya cuti lebaran tidak boleh nambah, kalo sekarang anjuran presiden, walaupun dia sudah ambil cuti misalnya empat hari, khawatir terjebak macet bisa ambil cuti tambahan,” ungkapnya.

Dirinya menjelaskan bahwa hal tersebut juga untuk mendukung program pemerintah yang mengantisipasi lonjakan arus balik yang akan terjadi dan cukup signifikan.

“Cuti itu 14 hari kerja, ya sampai itu saja. Tapi kadang kala ada yang misalnya ambil cuti 4 hari nambah dua hari atau tiga hari. Ini juga mendukung program pemerintah, khawatir nanti ada lonjakan arus balik yang cukup signifikan sehingga nanti merepotkan petugas yang menghadapi lalu lintas,” jelasnya.

Nanang juga menambahkan bahwasannya Pemkot Serang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan memberikan pelayanan yang terbaik.

“Pemkot Serang terus berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk Kota Serang,” tambahnya.

Dirinya menegaskan bahwa bagi pegawai yang sengaja tidak masuk dan tanpa adanya keterangan atau izin, maka akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Bagi mereka yang tidak masuk tanpa keterangan, sesuai perundang-undangan nanti kita akan tindak,” tegasnya.

Terpisah, Walikota Cilegon Helldy Agustian didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Maman Mauludin melakukan sidak di hari pertama kerja setelah libur Lebaran.

Sidak di hari pertama kerja ASN Pemkot Cilegon tersebut, Helldy berkeliling ke sejumlah kantor OPD di Gedung Graha Edi Praja dan Diskominfo Kota Cilegon.

Sebelum berkeliling, seperti biasanya Pemkot Cilegon menggelar apel pagi terlebih dahulu. Terlihat, para ASN Pemkot Cilegon sudah mulai ramai dan bekerja setelah libur Lebaran, meskipun masih ada beberapa pegawai yang belum hadir.

“Ramai ya, artinya mematuhi aturan dan ketentuan yang sudah dibuat oleh Pemda Kota Cilegon,” kata Helldy kepada awak media disela sidak, Rabu (26/4).

Ditanya terkait masih ada sejumlah ASN yang belum bekerja karena mengajukan perpanjangan cuti, Helldy mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengecek datanya terlebih dahulu.

“Kami belum secara detail melihat siapa yang belum pulang kampung atau seperti apa nanti kita akan minta laporan dari BKPSDM,’ ungkapnya.

Menurut Helldy, soal perpanjangan cuti untuk ASN di arus mudik Lebaran ini sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, Pemkot Cilegon mendukung penuh kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, Helldy meminta kepada seluruh Kepala OPD agar tidak memberikan sanksi kepada ASN yang belum masuk kerja di hari ini dengan catatan sudah mengajukan perpanjangan cuti Lebaran.

“Kami sangat mendukung. Apapun yang menjadi keputusan pusat, Pemerintah Daerah harus mendukung dan mensupport. Instruksi itu kami sudah sampaikan saat apel kepada seluruh OPD agar tidak memberikan sanksi kepada ASN yang memang sesuai diminta Pak Presiden,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cilegon Ahmad Jubaedi mengapresiasi para pegawai yang menghadiri apel pada hari pertama masuk setelah libur dan cuti bersama Idul Fitri.

“Alhamdulillah yang hadir banyak meski di hari pertama masuk kerja usai cuti bersama,” katanya.

Meski demikian, pihaknya masih mentoleransi bila masih ada pegawai yang mengajukan cuti tambahan lebaran. Hal itu sebagaimana arahan pemerintah pusat agar arus balik Idul Fitri tidak terjadi kemacetan parah. “Ada beberapa yang mengajukan cuti tambahan, datanya sedang kami rekap per OPD,” katanya.

Sementara itu, tingkat kehadiran pegawai Pemprov Banten pasca libur bersama idul fitri 1444 Hijriah/2023 Masehi full alias, tidak.ada yang bolos atau mengambil cuti tambahan.

Kepala BKD Banten, Nana Supiana dalam pesan tertulisnya, mengungkapkan, seluruh pegawai hadir seluruhnya, dan bekerja seperti biasanya setelah libur bersama lebaran.

“100 persen hadir,” katanya.

Ia menjelaskan, kehadiran mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai pemerintahan merupakan tanggung jawab sebagaimana mestinya. “Semangat melayani, dan kedisiplinan. Dari niat yang tegak lurus,” ujarnya.

Semangat pegawai yang tinggi ini lanjut Nana tak luput peran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dengan tegas dan tetap bekerja sama serta berkoordinasi yang baik dilakukan secara berjenjang.

“Bapak Gubernur Banten (Al Muktabar) melalui Bu Sekda (Virgojanti telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 800/1372-BKD/2023 tentang Batasan Pengajuan Cuti Pegawai Sebelum dan Sesudah Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah/2023 Masehi,” ujarnya.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar meminta seluruh OPD yang melayani pelayanan dasar sudah harus buka mulai Rabu 26 April 2023.

“Untuk pelayanan dasar itu sudah harus mulai aktif dari hari ini, pagi ini jam 8 sudah mulai buka. Artinya untuk pelayanan OPD itu sudah harus mulai aktif,” Tegas Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar kepada Satelit News, Rabu (26/4).

Lanjut Zaki, hal tersebut disesuaikan dengan aturan dan himbauan cuti bersama yang telah diterbitkan pemerintah. Dimana para pegawai, yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang harus mentaatinya, terlepas boleh atau tidaknya para ASN mengambil cuti.

Menurutnya cuti merupakan hak setiap pegawai, namun pemberian cuti itu juga harus diatur sedemikian rupa sehingga pelayanan dapat terus berjalan dan tidak terganggu.

“Kalau cuti merupakan hak setiap pegawai, kalau sudah diambil semua cutinya sampai akhir tahun ya gak ada cuti lagi. Pelayanan harus terus berjalan,” tandasnya.

Bupati juga mengatakan bahwa pelayanan di Dinas Pendidikan, Dukcapil, Dinas Kesehatan, Dishub sudah buka melayani masyarakat, termasuk para petugas kebersihan dan Dishub dari 1 syawal sudah aktif bekerja.

Di hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran. Zaki langsung meninjau pelayanan di Dinas Kependudukan, Dinas Catatan Sipil, Dinas Kesehatan dan dilanjutkan virtual Zoom meeting dengan seluruh Puskesmas dan RSUD yang ada di Kabupaten Tangerang.

“Hal itu, untuk memastikan seluruh pelayanan kepada masyarakat sudah dilakukan dengan baik, ” katanya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Moch Maesyal Rasyid menambahkan, bahwa setelah dilakukannya peninjauan langsung. Semua OPD di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Tangerang sudah mulai aktif seluruhnya pada Rabu (26/4) ini.

“Semua sudah aktif seperti biasa. Masyarakat juga sudah diberikan pelayanan yang baik, ” katanya.

Sebelumnya diketahui, Pemerintah mengimbau masyarakat menghindari puncak arus balik dengan menunda jadwal kembali dari mudik. Menurut Presiden Joko Widodo, penundaan tersebut dimaksudkan untuk memecah penumpukan kendaraan yang diprediksi akan terjadi pada puncak arus balik tanggal 24 dan 25 April 2023.

“Untuk memecah penumpukan yang terjadi pada puncak arus balik di tanggal 24 dan 25 April 2023 secara bersamaan, pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut dengan cara menunda atau memundurkan jadwal kembali mudik setelah tanggal 26 April 2023,” ujar Presiden dalam video yang diunggah pada kanal YouTube Sekretariat Kabinet, Senin (24/4).

Imbauan tersebut disampaikan menyusul data dari Kementerian Perhubungan yang memprediksi sekitar 203 ribu kendaraan setiap harinya dari arah timur jalan tol Trans Jawa dan dari arah Bandung yang akan melalui tol Jakarta-Cikampek. Presiden menilai jumlah tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan normal yang melewati jalur tersebut.

“Tentu ini merupakan jumlah yang sangat besar dibandingkan dari jumlah normalnya yaitu 53 ribu kendaraan,” imbuhnya.

Presiden Jokowi melanjutkan, ketentuan penundaan tersebut berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri, dan pegawai badan usaha milik negara (BUMN) ataupun pegawai swasta dengan teknis aturan yang diatur oleh instansi atau perusahaan masing-masing. Di samping itu, Kepala Negara juga mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati saat kembali ke kota tujuan masing-masing.

“Bapak, ibu tetap hati-hati, patuhi semua aturan dan ikuti semua arahan petugas di lapangan,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden mengaku bersyukur dengan kerja sama seluruh pihak yang terlibat serta masyarakat sehingga arus mudik kemarin berjalan baik.

“Alhamdulillah pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat serta peran masyarakat kita dapat mengelola arus mudik dengan sebaik-baiknya sehingga puncak arus mudik sepanjang sejarah beberapa hari yang lalu dapat kita lalui dengan baik dan lancar,” kata Jokowi.(MG-02/RUS/LUK/PBN/BNN)

SERANG, BANPOS – Libur lebaran selain digunakan untuk silaturahmi dengan keluarga juga dimanfaatkan untuk berwisata. Walaupun sebagaimana diketahui, ketika masa liburan seperti ini selalu terdapat tantangan, mulai dari kemacetan, tarif parkir yang setinggi langit, hingga ancaman hilangnya kendaraan, tapi hal tersebut tidak menyurutkan warga untuk berwisata, sehingga diklaim hampir 100 persen hotel terisi.

Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Banten, Ashok Kumar, mengatakan bahwa rata-rata tingkat hunian hotel yang berada di pesisir pantai mencapai 90 persen.

“Kalau saya lihat kenaikan huniannya itu memang berbeda-beda. Namun kalau dirata-rata tingkat hunian yang ada di tepi pantai itu mengantongi 90 persen, karena memang untuk waktu hunian penuhnya itu berbeda-beda setiap harinya, ada yang hari ini penuh, besok tidak,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (26/4).

Ia menuturkan bahwa pihaknya tidak bisa mengklaim hunian hotel di pesisir Banten penuh 100 persen selama libur Idul Fitri, karena terdapat pula hotel yang tingkat huniannya berada di angka 60 persen.

“Memang ada beberapa hotel yang penuh terus, seperti Mambruk ketika saya datang pada tanggal 19 itu sudah penuh. Kami keliling sampai Tanjung Lesung itu juga ada Aston yang juga 100 persen. Beberapa ada yang 60 persen,” ucapnya.

Menurut pria yang baru dikukuhkan menjadi Ketua PHRI Banten ini, kondisi tersebut memang terjadi secara nasional. Sebab, pemerintah memberikan momen libur yang cukup panjang, sehingga memberikan waktu yang lebih lama bagi wisatawan untuk menghuni hotel.

“Jadi memang tingkat hunian ini tidak kami jadikan acuan, karena weekend itu rata-rata juga penuh Sabtu dan Minggu. Cuma di musim lebaran ini kami berterima kasih kepada pemerintah karena memberikan libur yang lebih panjang,” katanya.

Menurut Ashok Kumar, penetapan libur yang cukup panjang tersebut membuat peningkatan tingkat hunian hotel terjadi secara konsisten, bahkan hingga selama satu pekan lamanya,

“Karena yang biasanya itu menginap satu malam, hari Sabtu dan Minggu, sekarang bisa sampai satu minggu untuk tingkat hunian tingginya. Jadi secara kasat mata pun akan terlihat bahwa tingkat huniannya meningkat dalam satu minggu ini,” tutur dia.

Selain itu, dengan kebijakan libur panjang pasca-pandemi, Ashok menuturkan bahwa roda perekonomian masyarakat kembali bergeliat. Dengan ramainya wisatawan yang berlibur di hotel, masyarakat di sekitar pun mendapatkan efek positif.

“Ini juga menjadi multiplier effect (efek berganda), karena dari tukang ikan, tukang sayur, tukang emping, oleh-oleh, cinderamata, juga mengalami kenaikan pendapatan. Ini juga membantu mereka karena sebentar lagi akan memasuki masa sekolah anak-anak mereka,” terangnya.

Meski tingkat hunian hotel di pesisir pantai Banten mengalami peningkatan, Ashok mengakui jika untuk hotel-hotel yang berada di kota mengalami penurunan. Namun hal itu menurutnya wajar, karena masyarakat berbondong-bondong berwisata selama masa libur tersebut.

Ashok pun mengaku bahwa pihaknya berterima kasih kepada pemerintah, yang telah memberikan waktu libur yang cukup panjang pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Hal itu memberikan dampak yang cukup besar.

“Kami juga berterima kasih kepada pihak Kepolisian karena telah membantu dalam hal lalu lintas selama libur lebaran ini. Pihak Kepolisian juga memberikan kemudahan ketika ada wisatawan yang telah memesan hotel, ketika memberikan bukti reservasi maka diberikan akses ketika sedang pemberlakuan one way,” tandasnya.

Kepala Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya Prasadya memaparkan, bahwa peningkatan kunjungan wisatawan mencapai 30 persen. Rinciannya pada 23 April untuk hunian kamar hotel 4.092 dengan rata-rata okupansi 80 persen, pantai umum 32.590 wisatawan dan rumah makan 3.360 wisatawan.

“Kemudian untuk tanggal 24 April untuk hunian hotel 4.511 kamar dengan rata-rata okupansi 87 persen, pantai umum 56.360 wisatawan dan rumah makan 4.525 wisatawan,” ujar Anas melalui keterangan tertulisnya yang disiarkan Diskominfosatik, Rabu (26/4).

Dirinya juga menyampaikan mengenai data terbaru untuk kunjungan sampai hingga 26 April 2023 pada pukul 12.00 WIB tercatat pada 25 April untuk hunian hotel 2.769 kamar dengan rata-rata okupansi 64 persen, pantai umum 50.740 wisatawan dan rumah makan 4.620 wisatawan.

“Adapun update untuk kunjungan hingga 26 April pukul 12.00 WIB tercatat pada 25 April untuk hunian hotel 2.769 kamar dengan rata-rata okupansi 64 persen, pantai umum 50.740 wisatawan dan rumah makan 4.620 wisatawan,” ungkapnya.

Kemudian Anas juga menjelaskan bahwa peningkatan kunjungan wisatawan ke pantai maupun hunian hotel dengan rata-rata 30 persen karena faktor sarana prasarana (sarpras) dan pasca-pandemi covid-19 dimana tahun ini tidak ada lagi pembatasan aktivitas masyarakat, kolaborasi kinerja dari berbagai masyarakat, media dan pemerintah sehingga isu-isu negatif tentang pantai Anyer dan Cinangka dapat ditepis. Kemudian masih liburnya para pegawai dan libur sekolah sehingga momennya pas.

“Disisi lain cuaca mendung dan juga promosi yang intens, pihak pengelolaan pantai sendiri yang demikian masif,” katanya.

Anas bersyukur kunjungan di libur Lebaran ini berjalan dengan lancar dan aman dan kedepannya juga begitu, karena mungkin masih ada puncak liburan lagi. Atas lonjakan kunjungan wisatawan ini menunjukan bahwa wisata Pantai Anyer dan Cinangka tetap diminati oleh masyarakat di kawasan Jabodetabek yakni Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok dan pastinya masyarakat Banten.

“Alhamdulillah angka wisatawan setiap pantai semua pengunjungnya meningkat,” ucapnya.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Lebak, Imam Rismahayadin, mengatakan jumlah kunjungan sampai hari Senin kemarin merupakan laporan dari masing-masing pengelola wisata yang ada di Lebak, serta tim monitoring dan evaluasi (Monev) yang diturunkan Dispar. Jumlah tersebut bakalan bertambah, mengingat liburan hari raya Idul Fitri masih akan berlangsung sampai pekan depan, bahkan sampai awal bulan Mei 2023.

 “Update terbaru sampai hari Senin kemarin, sekitar 100 ribu orang mendatangi tempat-tempat wisata yang ada di Lebak. Kami prediksikan jumlah tersebut akan terus bertambah berkisar 300 ribu orang, karena waktu liburan, terutama liburan sekolah masih satu pekan lagi,” kata Imam, kepada wartawan, Selasa (25/04).

Dikatakannya, destinasi wisata yang menjadi favorit para pengunjung tentunya masih didominasi kawasan wisata pantai selatan Baksel. Tercatat, beberapa pantai menjadi tujuan utama, semisal pantai Bagedur, pantai Sawarna, pantai Kelapa Warna dan pantai Tanjung Panto.

Selain kawasan pantai, destinasi wisata buatan seperti waterboom BIM, pemandian wisata air panas juga menjadi tempat yang disukai oleh pengunjung.

Jika kondisi cuaca sangat memungkinkan, kata Imam, tentu akan lebih mendukung para wisatawan untuk berlibur dengan santai. Karena, akhir-akhir ini, cuaca tidak menentu, akan tetapi melihat animo warga yang cukup tinggi untuk mengisi waktu liburan, maka pihaknya optimistis jika jumlah pengunjung akan mencapai target.

“Kawasan wisata pantai masih menjadi primadona wisatawan. Selain itu juga destinasi wisata buatan seperti waterboom juga tak luput dari kunjungan wisatawan, tentunya kami berharap pengunjung juga dapat berhati-hati selama liburan, terlebih cuaca tidak menentu di beberapa wilayah Kabupaten Lebak,” paparnya.

Terpisah, Kabid Wisata sekaligus Ketua Monev, Usep Suparno membenarkan jika jumlah kunjungan ke berbagai destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lebak cukup tinggi. Usep memprediksi, untuk jumlah pengunjung pada hari (Rabu) saja, bisa mencapai angka 150 ribu pengunjung.

“Setiap hari jumlah pengunjung makin bertambah saja, kemaren 100 ribu orang, hari Rabu ini mencapai 150 ribu orang. Tentu sampai akhir pekan akan semakin bertambah,” kata Usep.

Sementara itu, Kasus pencurian motor terjadi di Pantai Karangseke Binuangeun Kecamatan Wanasalam. TKP di salah satu warung makan tempat Bakar Ikan Cumi Tanjungan, disana diduga kendaraan wisatawan kerap jadi incaran para maling.

Salah seorang warga yang enggan namanya disebut, menjelaskan, “Betul adanya informasi yang saya tau di warung bakar ikan Cumi Tanjungan sudah dua Hari ini ada pencurian roda dua dari hari Minggu dan Selasa kemarin. Dan tadi sekitar jam 13,30 ada juga yang hilang, cuman saya tidak tau orang mana yang motornya diambil, yang saya dengar sih motor beat,” ungkap warga itu.

Jajaran Polsek Wanasalam pun turun ke lokasi parkir menanyakan adanya pungutan Karcis Portal masuk Wisata Pantai Karangseke yang ada di empat titik lokasi. Polisi pun memeriksa karcis dengan nominal 10 ribu rupiah dan Warung ikan Bakar Cumi Tanjungan yang menjadi titik adanya informasi kehilangan kendaraan roda dua, mulai hari Minggu dan Rabu sekitar pukul 13,30 Wib.

Kanit Reskrim Polsek Wanasalam Brigadir Ripan saat dikonfirmasi wartawan menjelaskan singkat, “Siap, masih dalam proses penyelidikan pak,” ujarnya.

Terpisah, Diduga telah melakukan Pungutan Liar (Pungli) dengan mematok Harga Tiket Masuk (HTM) objek wisata Pantai Karangsari, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, jajaran Satreskrim Polres Pandeglang mengamankan tujuh orang pengelola, Selasa (25/4).

Ketujuh orang pengelola tersebut diamankan saat melakukan aktivitas dengan mematok HTM objek wisata Pantai Karangsari mulai dari kisaran Rp 35 ribu sampai Rp 800 ribu kepada wisatawan yang akan masuk ke objek wisata tersebut yang statusnya ternyata sebagai aset milik Pemkab Pandeglang.

Kasatreskrim Polres Pandeglang, AKP Shilton mengatakan, diamankannya tujuh orang pengelola obyek wisata Pantai Karangsari tersebut berawal dari banyaknya keluhan dari masyarakat atau pengunjung soal harga tiket masuk yang kemahalan.

“Jadi ketujuh orang ini diduga telah melakukan pungli dengan menaikan harga tiket parkir secara sepihak. Dengan mematok harga tiket untuk sepeda motor Rp35.000 hingga Rp800 ribu untuk kendaraan Bus,” kata Shilton kepada BANPOS.

Setelah diamankan, lanjut Shilton, dari tangan ketujuh orang pengelola tersebut telah diamankan barang bukti berupa karcis dan uang tunai sebanyak Rp 6 juta.

“Setelah kita periksa, diketahui ternyata lahan Pantai Karangsari yang mereka kelola masih aset milik Pemkab Pandeglang. Selanjutnya kita juga meminta keterangan sejumlah saksi dari dinas terkait,” terangnya.

Shilton menambahkan, ketujuh orang pengelola yang telah diamankan tersebut sementara hanya dilakukan pemeriksaan untuk dimintai keterangan dan merek mengklaim selaku keluarga dari ahli waris.

“Sementara lahan itu tercatat sebagai aset milik Pemkab Pandeglang. Dan disana juga masih terpasang plang nama Pemkab Pandeglang, semestinya ketika memang masih dalam sengketa tidak boleh ada aktivitas,” jelasnya.

Jadi, kata Shilton lagi, jika mereka melakukan aktivitas mengelola apalagi sampai menarik retribusi berarti pungli. Sebab secara aturan harusnya retribusi itu ditarik untuk disetorkan ke kas daerah untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita sudah menekankan jangan sampai ada aktivitas. Akan kita pantau terus, karena lahan itu masih milik Pemkab Pandeglang,” ungkapnya.(MG-02/WDO/DHE/DZH/PBN)

SERANG, BANPOS – Pos pengaduan THR yang dibuka oleh LBH Pijar Harapan Rakyat menerima 9 pengaduan dari pekerja terkait dengan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), pada tiga perusahaan di Kabupaten Serang dan Tangerang. Setidaknya terdapat 152 pekerja yang terdampak pada kebijakan THR tiga perusahaan itu.

Direktur LBH Pijar Harapan Rakyat, Rizal Hakiki, mengatakan bahwa pengaduan umum yang pihaknya terima pada posko THR yakni tidak dibayarkannya hak THR oleh perusahaan. Mayoritas, mereka yang tidak menerima THR yakni para pekerja kontrak atau outsourcing.

Sebagai contoh, terdapat pekerja outsourcing yang ketika menuntut hak THR kepada pihak perusahaan pengguna jasa atau user, namun malah dilempar untuk meminta hak THR kepada perusahaan induk yang merupakan penyedia para pekerja tersebut.

“Kami menemukan kasus pekerja kontrak yang mengalami ambiguitas ketika menuntut pembayaran THR, karena ketika mereka menuntut kepada perusahaan outsource-nya (user) jawaban dari perusahaan outsource-nya malah dilempar ke perusahaan induknya atau pihak pertama,” ujarnya, Minggu (16/4).

Selain itu, pihaknya juga mendapati aduan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada satu Minggu pertama bulan Ramadan. Para pekerja tersebut merupakan pekerja kontrak, dan tidak mendapat perlindungan hukum terkait dengan PHK sebelum hari besar keagamaan.

“Ada pekerja yang di-PHK satu Minggu ketika puasa. Nah ini memang ada kelemahan aturan di Pasal 7 Permenaker 6 2016 yang hanya mengatur ketentuan 30 hari pekerja yang PHK tetap dapat THR, hanya berlaku bagi pekerja tetap. Sementara pekerja kontrak gak berlaku,” ucapnya.

Menurutnya, hal tersebut tidaklah adil lantaran hanya melindungi pekerja tetap saja, sementara pekerja kontrak berpotensi menjadi korban.

“Bahkan ini bisa jadi modus operandi PT buat PHK buruh kontrak biar gak bayar THR,” tuturnya.

Rizal mengatakan, situasi tersebut dihadapi sebanyak 152 orang pekerja yang mengadu ke posko pengaduan pihaknya. Para pekerja tersebut berasal dari tiga perusahaan, dua perusahaan berada di Kabupaten Tangerang dan satu perusahaan di Kabupaten Serang.

Pihaknya pun telah mengirimkan somasi atau surat teguran kepada perusahaan terkait, serta pengaduan resmi kepada pengawas ketenagakerjaan setempat, Disnakertrans setempat juga Disnakertrans Provinsi Banten.

Ia pun berharap kedepannya para perusahaan dapat patuh dan tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai pembayaran THR Keagamaan.

“Dan untuk stakeholder seperti Disnaker kabupaten/kota, Disnaker Provinsi dan pengawas ketenagakerjaan, dapat proaktif untuk melakukan pengawasan dan penegakkan kepada perusahaan yang melanggar ketentuan pembayaran THR,” tandasnya.(DZH/PBN)