Kategori: HEADLINE

PANDEGLANG, BANPOS – Dua oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang berinisial WA (51) dan DA (42) ditahan penyidik Satreskrim Polres Pandeglang.

Penahanan tersebut diduga atas kasus dugaan penipuan pengadaan barang ini dilakukan pada Jumat (16/12) lalu sekitar pukul 18:30 WIB, di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Ketapang) Kabupaten Pandeglang.

Kasatreskim Polres Pandeglang, AKP Shilton, mengatakan bahwa tersangka WA dan DA diamankan di rumahnya di Kecamatan Majasari dan Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang. Sedangkan satu pelaku lainnya yang diduga sebagai penerima barang masih dalam pengejaran.

Tersangka WA dan DA diduga melakukan tindak pidana dengan cara menjanjikan paket pekerjaan penunjang sarana dan prasarana teknologi informasi, pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2022 berupa pengadaan 50 unit laptop senilai Rp750 juta.

“Modus operandi yang dilakukan, tersangka menjanjikan paket berupa pengadaan belanja peralatan personal komputer sebanyak 50 unit laptop dan hardisk kepada PT OR,” ungkap Kasatreskim Polres Pandeglang, AKP Shilton, Sabtu (15/4).

Dalam memuluskan niat jahatnya, kat Shilton, para pelaku memiliki peran yang berbeda. Tersangka WA berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan barang, tersangka DA penyedia tempat di kantor Dinas Pertanian dan Ketapang sedangkan satu tersangka lainnya bertugas sebagai penerima barang dan pembuat kontrak.

“Berperan sebagai PPK, tersangka WA membuat Surat Perintah Kerja (SPK) dan kontrak bodong, dan menunjuk PT OR sebagai pelaksana proyek,” jelasnya.

Shilton mengatakan, kasus dugaan penipuan ini terungkap setelah pengiriman barang sebanyak 50 unit laptop 50 unit harddisk diterima oleh tersangka. Namun pelaku tidak membayarkan paket pekerjaan yang telah dilaksanakan pelapor dengan nilai pembelian senilai Rp750 juta.

“Selain pengiriman laptop dan hardisk senilai Rp750 juta, korban juga memberikan uang tunai Rp362.230.000, kepada pelaku untuk persentase sebagai biaya ambil paket pengadaan laptop sebesar 22 persen dari nilai kontrak. Total kerugian yang dialami mencapai Rp1.112.230.000,” katanya.

Merasa dirinya telah tertipu PT OR, pelapor kemudian melaporkan kasus penipuan tersebut ke Mapolres Pandeglang. Berdasarkan laporan tersebut, personil Satreskrim selanjutnya bergerak melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti dokumen.

“Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 378 dan pasal 372 KUHPidana tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara,” tandasnya.(MUF/PBN)

CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian mengaku lebih percaya diri untuk kembali mencalonkan diri di Pilkada 2024, karena saat ini bergabung dengan Partai Gerindra. Hal ini dikatakan Helldy saat silaturahmi dan buka puasa bersama pengurus dan kader Partai Gerindra se-Kota Cilegon, di The Royale Krakatau Hotel Cilegon, Minggu (16/4).

 “Saya ini satu-satunya sales Toyota yang jadi walikota. Saya juga satu-satunya yang dulu kader Partai Berkarya yang jadi walikota. Sekarang saya makin PD (percaya diri), makin semangat bersama Partai Gerindra,” tuturnya.

Helldy mengucapkan terimakasih kepada keluarga besar Partai Gerindra yang sudah menerimanya bergabung sebagai kader sejak 20 Februari 2023.

“Dulu saya berpikir lebih baik menjadi ikan paus di kolam kecil, tapi sekarang bersama Gerindra saya harus siap menjadi ikan paus di laut yang luas,” katanya.

Di tempat yang sama, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Banten Desmond J. Mahesa berpesan kepada seluruh kader Gerindra untuk menjadi contoh di tengah masyarakat.

“Gerindra adalah partai amanah, kadernya harus bisa memberikan contoh. Kita bukan main-main mendirikan partai, tapi bagaimana bisa membangun kenangan yang baik agar anak cucu kita bisa mengenang kebaikan kita,” tuturnya.

Kemudian, Desmond juga berpesan agar kader Gerindra bersatu memenangkan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden, juga memenangkan Gerindra.

“Tentu saja kalau menang, syarat pencalonan Pak Walikota akan lebih mudah dibandingkan periode sebelumnya. Kalau cukup dengan Gerindra kenapa tidak?,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Cilegon Sokhidin optimistis partainya akan memenangkan pemilu, termasuk di Kota Cilegon. Bila pada 2019 meraih enam kursi di DPRD Kota Cilegon, pada 2024 diharapkan naik dua kali lipat menjadi 12 kursi.

 “Sekarang kami sedang proses penguatan jaringan hingga tingkat TPS (tempat pemungutan suara), juga penguatan SDM (sumber daya manusia) agar memahami keinginan masyarakat Kota Cilegon,” tandasnya.(LUK/PBN)

SERANG, BANPOS – Sejumlah pangan yang dijual di pusat perbelanjaan seperti pasar, tidak memenuhi syarat (TMS) untuk beredar. Hal itu ditemukan oleh Balai BPOM Serang dalam pelaksanaan pengawasan pangan, selama bulan Ramadan. Di sisi lain, Pemprov Banten mengklaim bahwa persediaan pangan masih cukup.

Diketahui, pangan TMS yang ditemukan oleh BPOM sebanyak 23 jenis pangan dari sebanyak 360 sampel yang dilakukan pemeriksaan. Pangan yang ditemukan itu berasal dari 12 titik pengawasan selama awal bulan Ramadan.

Ketua Tim Pemeriksaan BPOM Serang, Prabandaru Wisnu, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan sejak awal Ramadan. Setidaknya, sebanyak 12 titik telah pihaknya awasi dan melakukan pemeriksaan terhadap sampel pangan di sana.

“Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 360 sampel pangan sampai dengan kemarin. Hari ini juga kami melakukan pemeriksaan, namun untuk sampelnya masih belum masuk ke data tersebut,” ujarnya, Rabu (12/4).

Ia menuturkan, dari 360 sampel yang diperiksa, didapati bahwa sebanyak 23 sampel pangan yang masuk dalam kategori TMS. Hal itu lantaran pangan tersebut mengandung zat-zat yang berbahaya untuk dikonsumsi.

“Ada 23 yang TMS, jadi sisanya 337 memenuhi syarat. Dari 23 itu, 7 TMS rhodamin B, 15 TMS formalin dan satu TMS boraks. Yang paling banyak masih formalin,” ungkapnya.

Untuk produk pangan yang masuk kategori TMS, terdiri atas pangan seperti produk ikan yang dikeringkan seperti ikan asin dan teri asin. Selain itu juga terdapat mi basah dan cincau hitam.

“Ikan asin itu kan lebih awet ya, itu yang kami heran mengapa dikasih formalin. Karena biasanya produk yang diberikan formalin adalah produk-produk basah, seperti di tahu dan mi basah. Tapi kalau ada ikan yang diberikan formalin, saya juga agak bingung,” katanya.

Namun pihaknya menduga bahwa adanya formalin tersebut karena pada saat proses penangkapan ikan, yang seharusnya diawetkan menggunakan es, namun diganti menjadi menggunakan formalin yang lebih murah.

“Jadi dalam proses membawa ke darat, ada kemungkinan menggunakan formalin. Ketika dikeringkan itu ternyata masih ada sisa formalin, sehingga produk itu mengandung formalin. Karena kalau pangan kering itu kan pasti awet,” terangnya.

Sementara Ketua Tim Pengujian Pangan BPOM Serang, Siti Nurlaeni, mengatakan bahwa pihaknya pada awal pekan ini pun telah melakukan pengujian di Pasar Induk Rau. Pengujian tersebut dilakukan dengan cara rapid test atau tes cepat.

“Nanti akan diuji konfirmasi lagi. Jadi untuk sampel-sampel yang positif mengandung bahan berbahaya, akan diuji konfirmasi di lab. Uji konfirmasi biasanya dua hari, namun biasanya kami akan rekap lagi di hari Jumat ini,” tandasnya.

Sementara itu, Pemprov Banten mengklaim persediaan barang kebutuhan pokok di Provinsi Banten aman dan mencukupi. Sebab itu, masyarakat diimbau tidak perlu khawatir, tidak perlu melakukan belanja berlebihan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.

“Itu diungkapkan pada saat rapat bersama yang dilakukan secara rutin setiap awal pekan kemarin,” kata Pj Gubernur Banten, Al Muktabar seusai memberikan sejumlah bantuan kepada Yayasan Panti Asuhan Putra Asih, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang.

Ia menjelaskan, Pemprov Banten bersama seluruh jajaran Forkopimda dan juga Pemerintah Kabupaten dan Kota selalu melakukan berbagai upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Meskipun saat ini seluruh daerah dibayang-bayangi oleh meningkatnya angka inflasi, namun dengan kolaborasi dan kekompakan bersama semua itu bisa dilalui dengan baik.

“Kita secara berkala dan intensif melakukan pengawasan, apalagi di momen Ramadan dan menjelang lebaran ini. Jika ada sedikit kenaikan harga karena meningkatnya permintaan, maka dengan cepat kita lakukan intervensi dengan menambah jumlah pasokan kebutuhan pokok itu,” katanya.

Diakui Al Muktabar, sudah banyak langkah-langkah yang  dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas kebutuhan pangan kita. Alhamdulillah secara nasional angka inflasi kita cukup terkendali dengan baik dan itu menjadi ukuran nyata dari kinerja kita.

“Maka dari itu, kita mengimbau kepada masyarakat, karena tersedia cukup aman, maka tidak usah panic buying. Belanja saja sesuai kebutuhan. Kita juga akan mengintensifkan pemberian bantuan seperti ini,” ungkapnya.(RUS/DZH/PBN)

SERANG, BANPOS – DPRD Kota Serang menyoroti terkait dengan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Cilowong, yang masih ‘primitif’ dengan hanya sebagai tempat penumpukan sampah saja. Hal itu juga menjadi alasan DPRD, untuk menyetop kerja sama impor sampah dengan daerah lain pada akhir tahun 2023 ini.

Hal itu terungkap usai kunjungan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Serang tahun 2022, ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang pada Selasa (12/4). Kunjungan tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota Pansus serta Kepala DLH Kota Serang.

Ketua Pansus LKPj Walikota Serang tahun 2022, Bambang Janoko, mengatakan bahwa dalam kunjungan tersebut, pihaknya mencecar sejumlah hal terkait dengan pengelolaan TPAS Cilowong dan juga kerja sama impor sampah.

“Kami sangat menyayangkan TPAS Cilowong itu bukannya pengolahan, tapi sifatnya hanya penimbunan sampah saja yang dilakukan,” ujar Bambang Janoko usai kunjungan ke DLH Kota Serang.

Padahal menurut Bambang, volume sampah yang dihasilkan di Kota Serang dan diangkut ke TPAS Cilowong mencapai 400 ton per harinya. Itu pun masih ada sisa ratusan ton lain yang tidak terangkut ke TPAS Cilowong.

“Sedangkan yang dari Tangsel itu sebanyak 400 ton per hari, namun yang dapat dikelola di TPAS Cilowong hanya 30 ton saja per harinya. Kalau Kota Serang kan sekitar 53 persen sampah sudah dikelola setiap harinya,” tutur Bambang.

Pihaknya pun mendorong agar Pemkot Serang dapat melakukan peningkatan atas jumlah sampah yang dapat dikelola dan diolah oleh DLH setiap harinya di TPAS Cilowong. Hal itu agar TPAS Cilowong tidak hanya menjadi sekadar tempat penimbunan sampah saja.

“Makanya kami masih berupaya supaya ada peningkatan daripada pengolahan sampah. Jangan sampai kita ini menjadi tempat pembuangan sampah, sedangkan sampah itu hanya bisa ditimbun saja, tidak bisa dikelola,” katanya.

Menurut Bambang, memang jika dihitung berdasarkan waktu, apabila proses pengolahan sampah lebih sedikit dibandingkan dengan volume pembuangannya seperti saat ini, TPAS Cilowong masih dapat bertahan hingga 9 tahun ke depan.

“Memang kemarin ada anggaran untuk perluasan, dan juga sudah dipertanyakan usia menampung sampah itu berapa? Katanya masih sanggup untuk menerima sampah sampai 8 atau 9 tahun lagi,” ungkapnya.

Maka dari itu, pihaknya selain mendorong agar pengelolaan sampah di TPAS Cilowong ditingkatkan, juga mendorong agar kerja sama impor sampah antara Kota Serang dengan Kota Tangerang Selatan dapat berjalan sampai akhir tahun 2023 ini saja.

“Karena kami inginnya agar hampir separuhnya lah dapat dikelola dan diolah dengan baik oleh DLH. Makanya jika tidak, tadi disampaikan oleh pak Ridwan agar kerja sama dengan Tangsel ini disetop saja di tahun 2024,” tandasnya.

Kepala DLH Kota Serang, Farach Richi mengatakan bahwa capaian pengelolaan sampah di Kota Serang mencapai 76 persen atau diatas rata-rata nasional sebesar 73 persen.

Berkaitan dengan pengelolaan sampah yang dilakukan di TPAS Cilowong, ia mengaku baru mencapai 30 ton per hari dengan tiap hari hari kerja pada jam kerja.

“Jadi, pengelolaan sampah itu dilakukan per hari sebanyak 30 ton. Jumlah sampah yang masuk kan tidak tiap hari sebanyak 400 ton,” ungkapnya.

Ditanya soal rekomendasi Pansus untuk tidak ada perpanjangan kerja sama pengelolaan sampah dengan Pemkot Tangsel, Farach mengaku apabila hal tersebut menjadi kewenangan pimpinan.

“MoU memang sampai tahun 2023. Terkait dengan perpanjangan itu prosesnya beda,” tandasnya.(DZH/PBN)

LEBAK, BANPOS – Terkait kasus penemuan ribuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di salah satu lapak rongsokan yang berada di Kecamatan Rangkasbitung, berbagai pihak menuntut agar kasus tersebut terus diusut sampai tuntas.

Ketua Forum Simpul Gerakan Madani (SIGMA) Kabupaten Lebak, Nurul Huda mengatakan, peristiwa tersebut merupakan hal yang memalukan bagi dunia pendidikan Kabupaten Lebak.

Menurutnya, dengan adanya kejadian tersebut dapat menimbulkan kecurigaan terhadap berbagai pihak yang mengakibatkan minimnya rasa percaya terhadap instansi terkait.

“Di Lebak, masih banyak anak yang masih butuh bantuan dana untuk sekolah. KIP ini kan tujuannya untuk mereka, kalau begini jadinya meskipun dinyatakan tidak ada isinya namun seolah tidak menghargai,” kata Huda kepada BANPOS, Rabu (12/4).

Ia menuntut kepada pihak berwajib untuk terus melanjutkan penyelesaian kasus penemuan KIP tersebut.

Mantan aktivis HMI-MPO ini menjelaskan, jika kasus ini bisa terkuak secara jelas maka akan memunculkan beberapa kemungkinan tentang permasalahan didunia pendidikan khususnya di Kabupaten Lebak.

“Kita kan belum tau pasti motifnya apa, tapi bisa jadi ini ada indikasi-indikasi lain didalamnya. Apalagi KIP itu menurut keterangan yang didapat pihak kepolisian adalah pada masa pandemi,” jelas Huda.

“Bisa jadi dugaan yang timbul dari masyarakat ialah ada korupsi di dalamnya,” ujar Huda.

Ia menerangkan, Pihak BNI sebagai penyalur bantuan KIP tersebut juga harus bertanggung jawab penuh.

Lanjutnya, segala pihak haruslah profesional dan siap menerima kesalahan bila memang itu adalah bentuk keteledoran yang terjadi dari pihak tertentu.

“Ya harus siap bertanggung jawab atas kelalaian dari peristiwa tersebut. Jangan sampai malah sekedar membela diri, harus dijelaskan sesuai fakta agar semua menjadi terang benderang,” tandasnya. (CR-01/PBN).

SERANG, BANPOS – Pemerintah daerah terus melakukan pembahasan persiapan Idul Fitri 2023 dan mengantisipasi libur lebaran yang diprediksi akan meningkatkan kunjungan warga di tempat-tempat obyek wisata. Sementara itu, dalam tinjauannya, Menko PMK dan Kapolri menyatakan bahwa Merak sudah siap untuk memberikan pelayanan saat mudik.

Pj Gubernur Banten Al Muktabar,Senin (10/4) menggelar Rapat Terbatas persiapan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 2023 terkait persiapan mudik dari logistik hingga transportasi dan kesiapan tempat wisata.

“Di hari pertama minggu ini, kita membahas beberapa hal dalam rangka Mudik Lebaran Tahun 2023. Dimana dalam hal tersebut kita didukung dengan inflasi yang berada di angka 4,17 atau berada di bawah rata-rata Nasional yang bisa digambarkan bahwa persiapan kita baik dalam segi pangan atau transportasi ini bisa kita kendalikan menjelang lebaran ini,” jelas Al Muktabar usai Rapat Pimpinan (Rapim) di Ruang Rapat Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang.

Dijelaskan, Hari Raya pada tahun pertama setelah dicabutnya PPKM, kebutuhan pangan masyarakat Banten terus meningkat. Namun, hal tersebut bisa dikendalikan dengan ketersediaan pangan di Provinsi Banten atau di Nasional yang terus dikendalikan.

“Kemudian ada beberapa kebutuhan komoditas pangan yang terus meningkat. Seperti bawang merah dan bawang putih. Namun setelah dilakukan beberapa upaya hal tersebut bisa ditangani dengan ketersediaan pangan kita yang cukup,” ungkap Al Muktabar.

“Selain itu, dalam menciptakan mudik lebaran yang nyaman. Pemerintah Provinsi Banten melakukan upaya hadir di tengah masyarakat dengan memberikan layanan Mudik Gratis,” tambahnya.

Diharapkan, lanjut Al Muktabar, dengan mudik gratis mampu mempererat kebersamaan. Serta mampu mengurangi angka kecelakaan yang tidak diinginkan.

“Kemudian secara Nasional kita memiliki satu titik yang menjadi kawasan perlintasan Jawa-Sumatera yang terus melakukan langkah-langkah kita maksimalkan dalam implementasinya,” jelasnya.

Masih menurut Al Muktabar, pada liburan Hari Raya Idul Fitri 2023, Pemprov Banten terus melakukan antisipasi dengan memaksimalkan fungsi dan peran peraturan dalam berwisata yang diharapkan mampu mendukung kegiatan wisata dengan baik. Kepala Dinas Kesehatan Banten Ati Pramudji Hastuti mengungkapkan, pihaknya saat sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan pihak terkait dalam mempersiapkan Posko Kesehatan untuk menyambut arus Mudik Idul Fitri 2023.

“Posko Kesehatan kita gabungan dengan Kabupaten/Kota. Untuk Posko kendalinya ada di setiap Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Posko Utama di masing-masing Puskesmas selama  24 jam,” jelasnya.

Untuk Posko tambahan, kata Ati, ia juga  tengah melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Polda Banten terkait jumlah dan titik lokasi Posko Kesehatan.

“Untuk di terminal kita juga akan buka (Posko Kesehatan). Nah di Pelabuhan kita buka (Posko Kesehatan) di Ciwandan dan di Merak, itu gabungan antara Dinkes Provinsi Banten, Dinkes Kota Cilegon dan Kantor Kesehatan Pelabuhan,” katanya.

Selanjutnya,  menyiapkan Public Safety Center (PSC 119) untuk memberikan pertolongan pertama apabila terjadi keadaan darurat ataupun terjadi kecelakaan.

“Kita punya PSC 119 itu akan mobile dan itu untuk darurat bila ada kecelakaan, dari kecelakaan itu kita akan bawa ke Rumah Sakit terdekat. Jadi 127 Rumah Sakit yang ada di Banten diaktifkan,” imbuhnya.

Selain mempersiapkan Posko Kesehatan, Dinkes Banten juga bersama BPOM akan melakukan pemeriksaan kesehatan lingkungan serta makanan-makanan ditempat-tempat umum, terutama di terminal.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada para pemudik nantinya dapat mempersiapkan beberapa hal dengan sebaik mungkin, mulai dari menjaga kesehatan, mengecek kendaraan yang akan digunakan pada saat mudik dan mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa. Terutama membawa obat-obatan yang dibutuhkan.

“Jadi yang pasti kita yang mudik jauh itu harus bersiap-siap, seperti membawa obat-obatan yang diperlukan,” ungkapnya.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon bakal menyiapkan sebanyak lima posko kesehatan yang tersebar di beberapa wilayah. Posko kesehatan tersebut beberapa di antaranya tergabung bersama instansi lain.

Kepala Bidang Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Cilegon Febri Naldo mengatakan, kelima posko kesehatan itu antara lain ada di Terminal Terpadu Merak, di Pintu Tol Merak, di halaman Cilegon Center Mall (CCM), di perempatan Jalan Lingkar Selatan (JLS), serta di Ciwandan.

“Sementara yang di CCM kita masih menunggu kepastian tempatnya. Kalau yang lain sepertinya sudah final lokasinya,” kata Febri, usai rapat koordinasi teknis dan non-teknis persiapan pembentukan posko Lebaran, Senin (10/4).

Dijelaskannya, terdapat puluhan tenaga kesehatan mulai dari dokter, perawat hingga ambulans yang siap siaga 24 jam dalam melayani masyarakat.

“Satu posko siaga 24 jam. Dalam satu shift ada lima orang yang berjaga, ditambah fasilitas ambulans mobil dan sepeda motor, tabung oksigen. Untuk petugas kesehatan di posko kita buat tiga shift,” ujarnya.

Rencananya, kata dia, posko kesehatan akan mulai beroperasi pada 18 hingga 30 April 2023. Adapun pelayanan yang diberikan berupa pemeriksaaan kesehatan kedaruratan.

“Pelayanan kesehatan, terutama yang emergency. Tapi kalau pemudik mau sekedar istirahat karena lelah dan lain sebagainya, ya silahkan mampir. Dengan senang hati kami berikan pelayanan terbaik,” ungkapnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama lintas sektoral terkait meninjau Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ciwandan. Sigit mengatakan, agenda ini dilakukan untuk memastikan kesiapan arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri tahun 2023.

Sigit menjelaskan, tinjauan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan kementerian/lembaga hingga Polri untuk bergerak sejak dini demi mewujudkan mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

“Sesuai arahan Pak Presiden kami di bawah jajaran Menko PMK diminta untuk lebih awal melakukan pengecekan dan perencanaan bersama. Sehingga kesiapan dalam menghadapi arus mudik dan balik tahun 2023 ini bisa lebih baik, karena memang ada peningkatan terhadap jumlah pemudik yang akan kembali,” kata Sigit di Pelabuhan Merak, Senin (10/4).

Dari hasil tinjauannya, Sigit mengungkapkan bahwa segala kesiapan telah dilakukan dengan baik. Mulai dari penambahan kapasitas rest area, tempat parkir dan pengaturan penggunaan Pelabuhan Ciwandan.

Pemerintah sendiri telah memutuskan untuk mengoperasionalkan Pelabuhan Ciwandan sebagai alternatif dari Pelabuhan Merak untuk masyarakat yang melakukan perjalanan mudik Lebaran 2023.

“Alhamdulillah tadi dari hasil pengecekan bersama, sudah ada beberapa penambahan terkait dengan kapasitas Rest Area, kapasitas tempat parkir dan juga ada pengaturan langsung antara Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Merak. Sehingga kemudian ini bisa bermanfaat mengurangi beban terhadap risiko kepadatan yang terjadi,” ujar Sigit.

Terkait operasional Pelabuhan Ciwandan, Sigit menginstruksikan kepada seluruh lintas sektoral serta jajarannya untuk melakukan sosialisasi sejak awal kepada masyarakat. Ia juga mengatakan, personel kepolisian harus memasang rambu lalu lintas untuk masyarakat yang mengarah ke Pelabuhan Ciwandan.

“Mungkin yang perlu saya sampaikan dan tambahkan agar terkait penggunaan Pelabuhan Ciwandan sebagai salah satu yang diaktifkan untuk kendaraan roda dua dan enam ini betul-betul disosialisasikan dari awal. Kemudian personel-personel disiapkan dengan lebih baik. Demikian juga rambu-rambu, sehingga masyarakat yang masih belum tahu arah Ciwandan kemana ini bisa tahu dan tidak terjadi crowded,” ucap Sigit.

Di sisi lain, Sigit juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk bisa memilih alternatif perjalanan pada siang hari. Mengingat, pemudik yang pulang kampung melalui pelabuhan cenderung lebih banyak melakukan perjalanan pada malam hari.

Meski begitu, Sigit menekankan, seluruh personel Polri telah diinstruksikan untuk melakukan pengawalan dan penjagaan di sepanjang jalur perjalanan baik di Pulau Sumatera maupun Jawa, pada siang ataupun malam hari, demi mewujudkan mudik yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

“Tentunya kami dari Polri akan mengawal apabila ada kerawanan-kerawanan di sepanjang jalan. Karena perjalanan siang itu mungkin menjadi pilihan yang kemudian beberapa waktu lainnya dipilih karena masalah risiko keamanan di jalan. Maka kami dari Polri akan mempersiapkan pengawalan baik yang memilih siang atau malam. Sehingga di jalan tidak ada gangguan kejahatan khususnya di jalur setelah turun dari Bakauheni dan mengarah ke tujuan masing-masing,” papar Sigit.

Selain itu, Sigit menyebut bahwa personel kepolisian akan melakukan pengecekan hingga pengamanan di seluruh jalur yang mengarah ke Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan lainnya agar tidak terjadi gangguan keamanan yang bisa menghambat perjalanan mudik.

Demi mewujudkan mudik yang lebih baik, Sigit memastikan bahwa, pihaknya akan menyerap seluruh aspirasi dan masukan dari masyarakat. Oleh sebab itu, Sigit juga mengimbau kepada seluruh warga untuk bisa proaktif memberikan informasi-informasi terkait arus mudik dan balik Lebaran 2023.

“Saya minta seluruh jajaran melaksanakan pengecekan terkait masalah kerawanan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Demikian juga kita harapkan juga masyarakat memberikan informasi. Sehingga kemudian terkait kerawanan apakah dari sisi ancaman pidana ataukah mungkin sisi jalur yang bisa diinformasikan ke kementerian terkait semuanya bisa terkendala,” tutur Sigit.

“Yang jelas mulai saat akan masuk ke Ciwandan sampai dengan nanti setelah turun apakah memilih Panjang atau Bakauheni saya minta seluruh jajaran Polri untuk mengawal dan mengamankan,” tegas Sigit.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy memperkirakan adanya perubahan jumlah pemudik di tahun ini. Pada tahun ini jumlah pemudik akan mencapai 123 juta orang.

“Adanya perubahan jumlah pemudik yang diperkirakan tahun ini akan mencapai 123 juta pemudik, tentu saja akan berpengaruh terhadap kenaikan jumlah yang akan menyeberang karena itu ada sejumlah keputusan yang kita sepakat,” kata Muhadjir kepada awak media.

Muhadjir menjelaskan, pada lebaran tahun ini, secara umum ada kebijakan-kebijakan penyesuaian atau adjustment dalam penanganan penyeberangan dari Merak-Bakauheni atau sebaliknya.

“Tentu saja ada beberapa keputusan yang sudah kita sepakati. Yang pertama, penambahan pelabuhan. Yang semula hanya Merak-Bakauheni, sekarang ini sekarang ini ditambah Ciwandan yang kemarin sifatnya hanya emergency hanya kondisional sekarang ini kita pastikan Ciwandan akan dijadikan tempat pelabuhan penyeberangan di samping Merak,” ujar Muhadjir.

Untuk arah Sumatera, sambung Muhadjir ada 2 pelabuhan yang disiapkan. Yakni, Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakauheni. Untuk jalur Ciwandan bisa menuju ke Pelabuhan Bakauheni atau ke Pelabuhan Panjang.

“Semua sudah diatur baik oleh pihak ASDP, pihak kepolisian dan mendapatkan dukungan dari TNI. Mudah-mudahan  semua akan berjalan dengan baik dibandingkan tahun lalu.

“Berangkat dari pengalaman pengelolaan tahun lalu dan tahun sebelumnya. Kita akan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan  memanfaatkan jasa penyebrangan dari arah Jawa ke Sumatera atau sebaliknya Sumatera ke Jawa,” tandasnya.(LUK/RUS/PBN)

PANDEGLANG, BANPOS – Menjelang arus mudik lebaran Idul Fitri 1444 Hijriyah tahun 2023, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pandeglang akan membuka posko pengaduan tarif angkutan umum di Terminal Kadubanen, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang.

Kepala Bidang Angkutan Umum (Angkum) Dishub Kabupaten Pandeglang, Berlyan Henny mengatakan, tujuan dibukanya posko pengaduan tarif angkutan umum adalah untuk menjegal ulah sopir yang nakal dalam menentukan tarif.

“Jadi posko itu dibuka untuk melayani penumpang yang mengeluhkan kenaikan tarif angkutan tidak wajar. Biasanya kan kalau sudah musim arus mudik suka ada sopir nakal naikan tarif sepihak,” kata Berlyan kepada wartawan, Sabtu (8/4).

Menurutnya, menaikan tarif angkutan secara sepihak tersebut tentunya akan memberatkan masyarakat. Oleh karena itu, terkait tarif angkutan akan ada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah disesuaikan kemampuan masyarakat.

“Kita mengimbau kepada para sopir jangan asal menaikan tarif angkutan sebelum terbit aturannya. Kalau ada yang bandel maka akan kita tindak,” terangnya.

Untuk saat ini, lanjut Berlyan, berkaitan dengan tarif angkutan belum ada pembahasan, termasuk kaitan persiapan menyambut kedatangan pemudik juga belum dilakukan.

“Persiapan saat ini melaksanakan bersih area terminal. Kalau untuk posko mudik belum, karena memang belum ada rapat dan biasanya nanti setelah mendekati H-7 lebaran,” jelasnya.

Berlyan menambahkan, setelah mendekati H-7 lebaran, biasanya di Terminal Kadubanen menjadi salah satu tempat didirikannya posko mudik. Mulai dari posko pelayanan kesehatan, maupun pelayanan lainnya.

“Kemungkinan posko pelayanan mudik mulai dibuka tanggal 12 April mendatang dan kami siap menyambut kedatangan pemudik. Termasuk melakukan pemeriksaan kendaraan angkutan untuk keamanan pemudik,” ungkapnya.

Pemprov Banten terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka menyambut arus mudik 2023, untuk melakukan antisipasi-antisipasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Demikian disampaikan Al Muktabar dalam siaran persnya usai mengikuti Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dalam Rangka Kesiapan Menghadapi Idul Fitri 1444 H/2023 secara virtual di Ruang Vicon Kepolisian Daerah (Polda) Banten, Kota Serang, Kamis (6/4).

“Tadi kita menyimak secara langsung beberapa arahan, dan kita akan menindaklanjuti sesuai dengan tugas, fungsi masing-masing,” ungkapnya.

“Maka kuncinya koordinasi, sehingga kita dapat kompak untuk bisa menjalankan fungsi sesuai dengan yang bisa kita lakukan,” sambungnya.

Selain persiapan menyambut arus mudik, kata Al Muktabar, terdapat beberapa arahan lainnya. Diantaranya yang berkaitan dengan kebutuhanan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H.

“Disituasi menjelang lebaran ini bahan pokok cukup tersedia dan harga tentu kalau kebutuhan banyak ya ada sedikit peningkatan. Tapi masih di batas yang cukup dan terkendali,” katanya.

Selain itu, Al Muktabar juga menyampaikan saat ini Dinas PUPR Provinsi Banten tengah memperbaiki jalan-jalan yang berlubang di jalan wewenang Pemprov Banten.

“Itu bagian dari ikhtiar kita dalam memberikan pelayanan yang maksimal,” imbuhnya.

Sementara itu, Relawan Terpadu se Banten membuka posko mudik lebaran. Dan siap membantu kelancaran serta melakukan pemeriksaaan kesehatan gratis bagi para pemudik dengan membuka Posko Mudik Lebaran yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas.

Koordinator Posko Mudik Lebaran, Lulu Jamaludin saat memimpin apel siaga di Lokasi Posko Mudik memprediksi sebanyak 4,4 Juta pemudik dari arah pulau jawa ke pulau sumatera, otomatis Kota Serang menjadi gerbang lintas para pemudik. Sehingga para Relawan Terpadu berinisiasi membantu kelancaran dan melakukan pemeriksaaan kesehatan gratis bagi para pemudik dengan membuka Posko Mudik Lebaran yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas.

“Oleh karena itu, untuk membantu pemudik khususnya kendaraan motor, kami mendirikan posko mudik Lebaran ini dengan menyiapkan pemeriksaan kesehatan gratis, toilet, parkir, tempat istrahat dan kopi gratis” ungkapnya. Minggu (9/4).

Dirinya menyampaikan bahwasannya Posko mudik Lebaran dibuka H-10 hingga H+7 Idul Fitri 1444 H, para Relawan Terpadu pun telah menyiapkan sejumlah unit ambulan serta obat-obatan. Selain itu, pihaknya juga terbuka untuk bekerjasama jika ada Lembaga/Organisasi/masyarakat/relawan lainnya yang ingin bergabung.

“Posko mudik Lebaran ini dibuka H-10 hingga H+7, kami juga akan menyediakan beberapa unit ambulan dan obat-obatan, kami juga terbuka untuk berbagai pihak jika ingin bergabung di posko mudik lebaran,” ucapnya.

Posko mudik tersebut berada di Lapangan Bulog Kantor Cabang Serang Jl. Raya Serang-Cilegon, Drangong, Taktakan Kota Serang Banten.(MG -02/RUS/dhe/PBN)