SERANG, BANPOS – Menjelang tenggat waktu pengusulan nama calon Penjabat Gubernur Banten oleh DPRD, sejumlah nama mulai bermunculan untuk dapat menggantikan Al Muktabar. Setidaknya, terdapat dua nama yang muncul pada Senin (3/4).
Keduanya yakni Deputi IV Bidang Informasi dan Komunikasi Politik pada KSP, Juri Ardiantoro, yang diusulkan oleh PW GP Ansor Banten dan Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Manajemen dan Tata Kelola, Veri Anggrijono, yang diusulkan oleh Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat.
Sekretaris PW GP Ansor Banten, Khoirun Huda, mengatakan bahwa pihaknya melihat Juri Ardiantoro memiliki kelayakan untuk memimpin Banten. Hal itu didasarkan atas pertimbangan bahwa ia adalah seorang akademisi dan sebagai rektor di salah satu perguruan tinggi Nahdlatul Ulama di DKI Jakarta, yang secara objektif memiliki kerangka berpikir terstruktur dan memiliki orientasi yang panjang dan ke depan.
“Beliau juga salah satu staf di KSP yang memiliki modal pembangunan yang bisa digerakkan di Provinsi Banten dengan mengkombinasikan kemampuan akademisi intelektual organik, juga memiliki kemampuan pengelolaan yang selama ini aktif di KSP dan membantu presiden Jokowi dalam konteks pembangunan di nasional,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Juri Ardiantoro juga merupakan salah satu mantan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, sehingga di tahun politik ini dirinya dianggap sangat paham betul tentang proses demokrasi yang sangat produktif.
“Bang Juri ini sangat layak untuk mengembangkan proses demokrasi di Banten ini dengan menggerakkan seluruh entitas yang ada di Banten. Dengan pengalaman yang panjang di komisioner ini, bang Juri akan mampu menjadikan Provinsi Banten sebagai sebuah pusat konsolidasi demokrasi yang yang fair, yang berkeadilan serta melibatkan masyarakat dengan partisipasi yang tinggi,” katanya.
Huda mengungkapkan, Juri Ardiantoro juga memiliki basis tradisi yang kuat di akar rumput, karena ia merupakan pengurus Nahdlatul Ulama. Di samping itu, ia juga memiliki kaitan nasab dengan Banten, karena sang istri adalah orang Kabupaten Pandeglang dan setiap Minggu dirinya langsung turun ke Banten meskipun tidak punya kepentingan apa-apa.
“Nah ini saya kira menjadi modal utama bang Juri untuk melakukan proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, agar harapan masyarakat Banten dengan PJ ini bisa terwujud. Kira-kira gitu,” ucapnya.
Selain itu menurutnya, tokoh-tokoh ulama Banten juga mendukung Juri Ardiantoro untuk mengemban amanah sebagai Pj Gubernur Banten, dengan harapan akan membuat kebijakan yang berorientasi untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan golongan, apalagi kepentingan dirinya sendiri.
“Jadi untuk kepentingan orang banyak di Provinsi Banten yang berkeadilan, antara Selatan dan Timur, Utara dan Barat akan dibangun dengan proses yang berkeadilan. Dan saya kira yang paling penting bang Juri ini saya lihat akan memproporsikan dan sangat konsen pada pembangunan di Banten,” tuturnya.
Terpisah, Ketua Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat, Cecep Pria Irawan, mengatakan bahwa Veri Anggrijono layak diusulkan menjadi bakal calon Pj Gubernur Banten karena track record-nya yang bersih dan berpengalaman dalam bidang birokrasi selama puluhan tahun.
“Kami sudah mengajukan usulan resmi ke DPRD Banten secara tertulis dilengkapi dengan curriculum vitae (CV),” ujarnya.
Ia pun menuturkan bahwa Veri Anggrijono telah mendapat dukungan dari ulama Banten, KH Muhtadi Dimyati, dibuktikan dengan tanda tangan resmi dan stempel dari KH Muhtadi Dimyati, yang pihaknya lampirkan pula dalam usulan tersebut.
“Kami berharap DPRD Banten bisa mempertimbangkan Pak Veri Anggrijono untuk menjadi salah satu nama dari tiga calon Pj Gubernur yang akan diusulkan ke Kemendagri pada tanggal 6 April 2023 mendatang,” katanya.
Cecep mengungkapkan, dari segi persyaratan Veri Anggrijono sangat memenuhi syarat. Dia adalah Eselon I di Kemendag. Veri pun disebut telah mengemban berbagai jabatan penting di Kemendag dan sangat berpengalaman.
“Selain itu, dia sangat luwes dalam membangun relasi sosial dengan berbagai elemen masyarakat. Kendati dia birokrat murni, Veri Anggrijono memiliki kemampuan dalam membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Hal ini sangat penting dimiliki oleh seorang Pj Gubernur, karena komunikasi dengan tokoh masyarakat, ormas, DPRD, dan berbagai stakeholder lainnya sangat penting bagi seorang pemimpin dalam hal ini Pj Gubernur,” ungkapnya.
Terpisah, dalam program ‘Urun Rembug Kepemimpinan Banten Masa Depan’ yang dilaksanakan oleh Sultan TV dan tayang pada Minggu (2/4), sejumlah tokoh pendiri Provinsi Banten menyampaikan penolakan apabila Al Muktabar ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur Banten periode selanjutnya.
Sekretaris Dewan Pembina Paguyuban Warga Banten (PUWNTEN) Mardini, menolak Al Muktabar diajukan kembali sebagai Pj Gubernur Banten oleh DPRD. Menurut Mardini, dari sekian Gubernur yang pernah ada, Al Muktabar adalah yang paling buruk dan tidak komunikatif dengan stakeholder dan dan tidak responsif terhadap keluh-keluhan publik Banten.
“Yang ada, dia meresmikan kegiatan seremonial namun persoalan-persoalan urgensi masyarakat tidak selesai. Tidak memahami persoalan, tidak bisa menggali potensi daerah,”ungkap tokoh pendiri pembentukan Provinsi Banten ini.
Menurut Mardini, hampir semua tokoh mengeluhkan gaya komunikasi dan manajemen pemerintahan yang diterapkan oleh Al Muktabar. Oleh karena itu, Mardini berharap DPRD Banten yang diminta Mendagri mengusulkan tiga nama calon Pj Gubernur Banten, tidak mengusulkan Al-Muktabar.
“Mohon pemimpin ke depan untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Dan tidak mencla-mencle,” ungkap Mardini.
Senada disampaikan oleh Mantan Ketua Tim Perumus Pembentukan Provinsi Banten di DPR, Ali Yahya. Ia menyebut, Al Muktabar tidak memahami fungsi manajerial.
“Jadi, Al Muktabar ini ngurus pegawai saja tidak selesai-selesai hampir setahun. Artinya dia tidak memahami manajerial. Maka jangan diusulkan lagi, siapa saja boleh, asal jangan Al Muktabar. Terbukti gagal,” jelas Ali lagi.
Ia pun berharap ada political will dari Presiden Joko Widodo, untuk menunjuk Penjabat Gubernur yang tidak membuat gaduh, terlebih menghadapi tahun politik 2024.
Ketua Harian Perkumpulan Urang Banten, Eden Gunawan, mengatakan bahwa salah satu faktor penting dalam memimpin Provinsi Banten adalah pembangunan SDM.
“Dan yang saya tahu Pemerintah Provinsi Banten memiliki prioritas dalam mendorong pembangunan SDM tentunya dengan Pendidikan,” ungkap Eden.
Namun saat ini ia melihat pendidikan di Banten seperti mainan. Padahal anggarannya 20 persen dari APBD. “Bahkan pada level SMA saya mendapati kepala sekolah saat ini bingung karena tidak dilantik-lantik,” kata.
Eden menguraikan bahwa pihaknya tidak akan menunjuk sosok yang akan diusulkan menjadi Pj Gubernur Banten, namun PUB berharap orang yang ditugaskan adalah orang yang tepat yang mau bekerja untuk membenahi Banten.
Sementara Itu Uday Suhada yang hadir dalam urun rembug itu menila kebijakan Al Muktabar melenceng dari kebijakan-kebijakan yang digariskan oleh Kemendagri.
“Sesungguhnya patokannya RPD Transisi, sehingga Al Muktabar tidak usah bereksperimen yang bukan-bukan dan tidak jelas,” ujar Uday.
Uday mencontohkan soal perubahan SOTK yang membuat ASN di Banten gelisah dan khawatir. “Karena perubahan SOTK tersebut menyebabkan perubahan nama dan tentu saja merubah posisi menjadi PLT. Ada lebih 170 Pejabat eselon 3 dan 4 yang PLT,” ungkap Uday.
Karena itulah Uday berharap Al Muktabar tidak diajukan oleh DPRD Banten untuk dipertimbangkan oleh Presiden sebagai Penjabat Gubernur Banten.
Sementara, salah satu tokoh Masyarakat Adat Kasepuhan di Banten Selatan, Henriana Hatrawijaya mengharapkan siapapun Pj Gubernur yang diajukan dan dipilih DPRD agar bisa merangkul seluruh sektor masyarakat yang ada di Provinsi Banten.
Menurut Henriana, pemimpin Banten utamanya pada masa transisi tidak mudah, karena mengingat Provinsi ini kaya akan keberanekaragaman, adat, suku dan budaya.
“Tentu saja calon-calon yang secara administratif memenuhi syarat. Kalau dia buka orang asli Banten, paling tidak orang yang terpilih mempunyai pengalaman atau pernah hidup di Banten. Ia juga harus paham betul seperti apa karakteristik masyarakat Banten. Mengingat, kompleksitas kehidupan masyarakat Banten yang sangat luar biasa,” kata Henriana.
Selain itu, pegiat di Satuan Adat Banten Kidul (Sabaki) juga berharap Pj Gubernur Banten yang terpilih nanti bisa berkolaborasi dengan semua pihak, serta memiliki visi misi pembangunan.
Ditambahkannya, dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pemerintah hendaknya bisa meningkatkan peran aktif masyarakat, idealnya melahirkan kondisi masyarakat yang bisa ikut serta berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan dan terlibat dalam pengawasan, terkhusus sektor masyarakat adat.
“Harapannya ke depan PJ gubernur terpilih tidak hanya menjadikan masyarakat adat sebagai objek pembangunan, namun harus dijadikan sebagai subjek pembangunan. Tidak hanya melibatkan masyarakat adat saja, namun juga mampu merangkul seluruh elemen masyarakat lainnya,” kata Tokoh adat asal Lebak selatan itu.
Menyinggung soal kepemimpinan Pj Al Muktabar, Henriana juga berharap surat yang dilayangkan Mendagri ke DPRD Banten bisa dijadikan ruang untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Pj Gubernur Banten tersebut yang sudah menjabat selama hampir kurun waktu hampir satu tahun itu.
Kendati demikian, kata dia, pihaknya menilai Al-Muktabar telah banyak melakukan kinerja yang positif. “Menilai kinerja pejabat dalam kurun waktu menjabat satu tahun saya pikir tidak bisa menyeluruh. Tetapi paling tidak sudah banyak yang dilakukan oleh Al-Muktabar, terutama soal aksesibilitas membuka ruang, membuka jalan untuk menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat adat khususnya di Lebak Selatan. Salah satunya dengan didorongnya implementasi dari peraturan daerah Provinsi Banten soal desa adat,” paparnya.(WDO/DZH/PBN)
