Kategori: HEADLINE

SERANG, BANPOS – Praktik baik dan kesesuaian program harus dilakukan guna mendukung pencapaian SDG’s di Provinsi Banten. Selain itu, kolaborasi multipihak jadi agenda penting untuk dilakukan, sehingga pencapaian SDG’s semakin baik.

Hal itu terungkap dalam workshop kolaboratif yang digelar oleh USAID Madani bersama dengan PATTIRO Banten dan Koalisi Masyarakat Sipil Banten, dalam guna berbagi praktik baik dan menyusun kesesuaian program untuk mendukung pencapaian SDG’s di Provinsi Banten.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD, Organisasi Masyarakat Sipil, swasta dan perguruan tinggi se-Provinsi Banten. Workshop itu menghadirkan Komisi I dan V DPRD Banten sebagai narasumber.

Selain itu, PPSW Pasoendan Digdaya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Forum Personalia Provinsi Banten pun menjadi narasumber kegiatan tersebut.

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Dede Rohana, menyampaikan bahwa peran organisasi masyarakat sipil cukup strategis. Sebab itu, diharapkan kedepannya dapat lebih maksimal dalam melakukan kolaborasi.

“Saya sudah melihat bagaimana pemaparan capaian-capaian program dari masing-masing organisasi tadi. Tadi juga saya sudah mencatat apa saja yang bisa saya jadikan program kedepannya. Saya rasa Komisi V dapat mendorong adanya replikasi praktik baik tersebut,” ujar Dede Rohana saat menjadi narasumber dalam workshop tersebut, Rabu (1/3).

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Banten, Jazuli Abdillah menyampaikan praktik baik yang dilakukan oleh mitra utama MADANI, dapat didorong untuk direplikasi dan ditingkatkan. Oleh karena itu, dorongan tersebut akan didiskusikan dengan komisi yang membidangi mitra terkait.

“Namun, anggota dewan tidak bisa memaksakan aspirasi tersebut, karena ada OPD yang bertanggung jawab, tapi hal ini bisa didiskusikan dengan mitra komisi yang ada di DPRD,” jelas Jazuli.

Plt Kepala DPMD Provinsi Banten, Virgojanti, menyampaikan bahwa ada tujuh agenda pembangunan nasional serta tujuh agenda pembangunan desa yang dicanangkan dalam rangka mendukung SDG’s Desa. Untuk menjalankan agenda tersebut, DPMD Banten menyiapkan enam strategi untuk mencapai SDG’s Desa tersebut.

Ia mengapresiasi dengan adanya organisasi masyarakat sipil yang fokus dalam pemberdayaan desa, sebab hal ini dapat mendukung percepatan pencapaian SDG’s maupun SDG’s Desa, khususnya dalam menurunkan persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal serta meningkatnya desa berkembang menjadi desa maju di Provinsi Banten.

“Pemerintah tidak dapat berdiri sendiri, mari berkolaborasi bersama sesuai dengan tupoksinya masing-masing,” ujar Virgojanti.

Sementara itu, Ketua Forum Personalia Provinsi Banten, Heliza Desiana, memaparkan bahwa selama ini dari segi industri dengan organisasi masyarakat sipil sering mengalami miskomunikasi. Hal tersebut dikarenakan adanya kecenderungan perbedaan area dan juga belum adanya komunikasi yang intens.

“Padahal ada beberapa yang bisa dikomunikasikan untuk mencapai tujuan bersama, baik antara industri dengan OMS, maupun dengan pemerintah,” jelasnya.

Oleh sebab itu, ia berharap kegiatan yang seperti ini dapat berlanjut dan dilaksanakan kembali dalam rangka menjalin komunikasi yang lebih baik lagi.

“Kami fokus dalam mengurangi pengangguran di Provinsi Banten, jadi mari kita cari solusi bersamanya,” terangnya.

Direktur PPSW Pasoendan Digdaya, Viva Septiani Ratu, mengatakan bahwa dalam perjalanan program USAID Madani dengan isu tematik Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir, pihaknya telah membuat beberapa inovasi yang dapat direplikasi.

“Kami membuat pokja dan satgas untuk turut serta mengurangi AKI AKB. Adapun pendekatan yang dilakukan oleh pokja adalah memfasilitasi dalam diskusi dan pengembangan ekonomi,” terang Viva.

Senior Field Coordinator USAID Madani, Muslih Amin menyampaikan bahwa program USAID Madani ini telah dilaksanakan di empat daerah yaitu, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak.

“Dalam perjalanan program ini, kami rasa perlu untuk direplikasi praktik-praktik baik yang ada di masing-masing mitra utama, karena ini bisa menjadi solusi dari permasalahan yang ada di Banten,” terang Muslih.

Ia menjelaskan bahwa isu tematik di masing-masing daerah tersebut berbeda, seperti isu Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir fokus di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang, sedangkan di Kota Tangerang, isu tematiknya adalah Pendidikan Inklusi dan di Kabupaten Serang adalah Tata Kelola Desa.(DZH/PBN)

SERANG, BANPOS – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat Banten agar waspada puncak musim penghujan yang terjadi pada awal Maret 2023 dan berpotensi menimbulkan bencana alam.

“Kami berharap warga yang tinggal di daerah rawan bencana alam agar meningkatkan kewaspadaan pada puncak musim penghujan itu,” kata Koordinator Bidang Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geologi Stasiun Meteorologi Maritim Kelas I Serang Tarjono di Serang, Rabu (1/3).

Saat ini, wilayah Provinsi Banten memasuki puncak musim penghujan, karena ditandai dengan durasi curah hujan yang terjadi cukup lama dan intensitas ringan hingga sedang.

Peluang curah hujan bisa saja terjadi pagi hingga sore hari atau dari malam hingga pagi hari.

Kondisi seperti itu tentu bisa saja meningkat intensitasnya, apabila terpantau adanya dinamika atmosfer atau gangguan siklonik di atmosfer, seperti adanya belokan arah angin, terdapat pusat tekanan udara rendah juga bibit siklon tropis di sekitar wilayah Banten.

Masyarakat Banten diminta tetap selalu siaga menghadapi cuaca buruk tersebut karena bisa menimbulkan bencana banjir, longsor, pergerakan tanah, banjir rob, angin kencang dan pohon roboh.

“Kami sudah menyampaikan peringatan dini kewaspadaan ke pemerintah daerah di Banten menyusul musim puncak penghujan itu,” kata Tarjono.

Dia mengatakan, para nelayan, pelaku pelayaran, wisatawan dan masyarakat agar mewaspadai kondisi gelombang di perairan Selat Sunda bagian selatan, Selatan Banten dan Samudera Hindia Selatan Banten.

Ketinggian gelombang terpantau berkisar antara 4-6 meter, sedangkan untuk kondisi gelombang di jalur penyeberangan Merak-Bakauheni masih kategori sedang.

 Gelombang tinggi di lintasan penyeberangan Merak – Bakauheni berkisar antara 1,25-2,50 meter. Namun demikian, operasional penyeberangan masih berjalan lancar.

“Kami mengimbau masyarakat dan para pelaku pelayaran yang beraktivitas di laut untuk mempersiapkan diri dan jangan memaksakan diri jika kondisi cuaca dan gelombang berubah menjadi tidak kondusif guna menghindari kecelakaan laut,” katanya.

Sementara itu, Kampung Siaga Bencana (KSB) Kabupaten Pandeglang, mencatat sebanyak 12 rumah warga di empat kecamatan di Kabupaten Pandeglang, diantaranya Kecamatan Pagelaran, Sumur, Cikeusik dan Kecamatan Jiput mengalami rusak.

“Data yang tercatat di Kecamatan Pagelaran sebanyak 2 rumah rusak, Kecamatan Sumur 4 rumah rusak, Kecamatan Cikeusik 5 rumah dan Kecamatan Jiput 1 rumah rusak,” kata Ketua KSB Pandeglang, Beni Madsira kepada BANPOS, Rabu (1/3).

Dijelaskannya, rumah warga yang rusak tersebut merupakan dampak dari cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari terakhir, sehingga menimbulkan kerusakan terhadap rumah-rumah warga, bahkan ada juga beberapa rumah yang ambruk.

“Dari data kami ada sebanyak 12 rumah terdampak cuaca ekstrim. Ada yang rusak pada bagian atap bangunan, yang tertimpa pohon dan ada juga yang ambruk,” terangnya.

Dengan adanya peristiwa tersebut, lanjut Beni, jajaran KSB di masing-masing kecamatan langsung bergerak cepat untuk melakukan penanggulangan terhadap para korban.

“Selain membantu evakuasi, kami juga langsung menyalurkan bantuan sembako dari lumbung sosial yang ada di kecamatan-kecamatan,” ucapnya.

Terpisah, Camat Cikeusik, Wahyu membenarkan, ada beberapa rumah warganya dan pondok pesantren yang mengalami kerusakan akibat dilanda cuaca ekstrim.

“Saat ini warga yang rumahnya rusak sedang melakukan perbaikan. Rata-rata kerusakan rumah pada bagian atap bangunan, selain itu para korban juga sudah mendapatkan bantuan,” katanya.

Pihaknya mengimbau kepada warga, agar tetap menjaga kewaspadaan saat ada cuaca ekstrem seperti hujan yang disertai angin kencang.

Terpisah, Pemkot Serang memastikan akan memberikan bantuan terhadap nelayan yang berada di wilayah Kota Serang. Hal itu mengingat belakangan ini, terjadi cuaca ekstrem berupa angin bertekanan tinggi yang membuat nelayan tidak dapat melaut dan tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonominya,

Sekda Kota Serang, Nanang Saefudin, mengatakan bahwa Pemkot Serang sudah memberikan bantuan kepada nelayan baik di masa pandemi Covid-19 dan juga saat inflasi. Ia memastikan, apabila diperlukan untuk diberikan dukungan berupa bantuan dari Pemkot Serang, maka pihaknya akan menggelontorkan sejumlah bantuan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Serang.

“Banyak hal yang sudah kita lakukan, bantuan-bantuan kemarin Covid-19, terus juga masalah inflasi dan mungkin juga nanti suatu saat kalau memang dianggap perlu, kita juga punya ketahanan pangan, bisa kita salurkan juga kepada para nelayan untuk membantu saudara kita yang sekarang angin juga cukup besar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, selain karena faktor alam, bantuan itu juga dipertimbangkan karena kapasitas perahu yang digunakan oleh nelayan namun belum memenuhi syarat. Sehingga, hal itu membuat daya tangkap ikan masih rendah.

“Ditambah juga kapasitas perahu yang barangkali belum memenuhi syarat, sehingga daya tangkapnya agak kurang. Mereka (nelayan) masih menggunakan pukat harimau yang masih dilarang oleh pemerintah,” ucapnya.

Meskipun demikian, Nanang mengakui bahwa bantuan keterampilan juga diberikan secara periodik oleh DKPPP baik teknik cara penangkapan ikan maupun pemberian alat. Ia memastikan bahwa pada masa ini, tentu ada jalan keluar hingga nantinya para nelayan bisa kembali melaut dan memenuhi kebutuhan perekonomiannya.

“Nanti kita akan bahas bersama-sama seperti apa jalan keluarnya, tapi yang penting kita memastikan para nelayan itu bisa melaut dan bisa menghidupi ekonominya. Untuk bantuan usaha, saat inflasi kita sudah bantu melalui Dinas pertanian, satu per satu nelayan kita bantu, kalau memang harus kita gulirkan bantuan lagi ya nanti kita akan bahas bareng-bareng,” tandasnya.(MUF/DHE/PBN/ANT)

SERANG, BANPOS – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Banten mulai melakukan pemetaan terhadap program dan proyek barang/jasa tahun 2023 yang berpotensi dipangkas atau dicoret. Diketahui, batas waktu pemetaan tersebut adalah pada besok, Jumat (3/3).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banten,Arlan Marzan dihubungi melalui telepon genggamnya, Rabu (1/3) mengungkapkan, pihaknya bersama jajarannya tengah melakukan pemetaan anggaran sebagai tindak lanjut dari instruksi Kepala Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Moch Tranggono.

“KIta sudah mulai rapat, mapping anggaran,” katanya.

Ia menjelaskan, meski  pihaknya ditarget sampai tanggal 3 Maret mendatang untuk menuntaskan persoalan mapping anggaran terkait biaya perjalanan dinas, kebutuhan belanja alat tulis kantor (ATK) dan lain-lainnya yang diperintahkan oleh Tranggono, hal tersebut tidak menjadi hambatan.

“Masih ada waktu, Insyaallah selesai pada waktunya,” ujarnya.

Sementara, Arlan mengaku belum mengetahui ada berapa banyak anggaran atau kegiatan yang nantinya akan dipangkas.

“Kita kan saat ini masih berproses. Nanti setelah selesai mapping baru ketahuan berapa besar nilainya,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya,  Wakil Ketua TAPD yang juga Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Rina Dewiyanti dalam siaran persnya, Senin (27/2) mengungkapkan,  TAPD melakukan mitigasi risiko dengan cara melakukan penjadwalan ulang sejumlah program kegiatan. Langkah optimalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023.

“Sehubungan dengan potensi kondisi ketidakpastian ekonomi, Pemerintah Provinsi Banten perlu mengambil langkah strategis dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023,” katanya.

“Langkah strategis tersebut merupakan mitigasi risiko yang bertujuan untuk antisipasi terhadap potensi gagal bayar. Juga menjamin pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 berjalan sesuai dengan ketentuan,”  sambung Rina.

Ia menjelaskan, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan APBD tahun 2023, Pemprov  antara lain melakukan penjadwalan ulang terhadap anggaran kegiatan yang nilainya kurang lebih mencapai Rp438,9 miliar.

“Besaran ini menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ungkapnya.

“Secara teknis optimalisasi dimaksud dilakukan, pertama melalui optimalisasi peningkatan capaian pendapatan daerah,” katanya.

Kedua, lanjutnya, melalui efisiensi dan rasionalisasi terhadap belanja yang bersifat rutin dan belanja barang/jasa yang sifatnya masih dapat difasilitasi menggunakan aset milik pemerintah daerah. Antara lain meliputi, belanja makanan dan minuman di luar belanja makanan dan minuman sekolah, belanja ATK (alat tulis kantor), honorarium narasumber, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan gedung kantor, dan belanja modal kendaraan dinas.

“Ketiga, melakukan reviu HPS (harga perkiraan sendiri, red) kegiatan dengan tim APIP (aparatur pengawas internal pemerintah, red) terhadap belanja pemeliharaan konstruksi, belanja pengadaan tanah dan belanja konstruksi serta melakukan penjadwalan ulang kegiatan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelas Rina.

“Dalam pelaksanaannya, SKPD akan mengusulkan rincian belanja yang akan dilakukan penjadwalan ulang kegiatan dengan mempertimbangkan realisasi anggaran selama 2 tahun terakhir,” tambahnya.

Masih menurut Rina, anggaran kegiatan yang dikecualikan antara lain belanja wajib dan mengikat seperti belanja gaji dan tunjangan, TPP ASN, honorarium Non ASN termasuk iuran jaminan kesehatan, JKK dan JKM, belanja tagihan listrik, telepon dan internet, serta belanja penguatan program.(RUS/PBN)

SERANG, BANPOS – Pejabat di lingkungan SMA Negeri Cahaya Madani Banten Boarding School (CMBBS) bungkam terkait dengan dugaan penyelewengan anggaran makan dan minum (Mamin) selama pandemi Covid-19, pada tahun 2021 dan 2022.

BANPOS sebelumnya telah mencoba mengonfirmasi Kepala Sekolah SMA Negeri CMBBS, Edi Supriyanto, namun tidak ada respon. Pada Rabu (1/3), BANPOS kembali mencoba melakukan konfirmasi kepada Edi, akan tetapi tetap saja tidak ada respon.

BANPOS pun mendapatkan nomor Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri CMBBS Bidang Kesiswaan, Ahmad Faturohman. Nomor Ahmad didapat dari pamflet PPDB SMA Negeri CMBBS yang diunggah pada akun Instagram resmi SMA Negeri CMBBS.

Ahmad Faturohman saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler, enggan memberikan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan BANPOS. Ahmad mengatakan bahwa pertanyaan itu seharusnya ditanyakan kepada Dindikbud Provinsi Banten.

“Kalau masalah itu mah ditanyakan ke dinas pak. Kalau kami (pihak sekolah) tidak bisa memberikan informasi, jadi ke dinas saja yah pak,” ujarnya saat dikonfirmasi BANPOS.

Menurutnya, untuk anggaran SMA Negeri CMBBS, termasuk anggaran mamin, ada pada Dindikbud Provinsi Banten. Pihaknya hanyalah pengguna anggaran saja. Namun saat dipertegas bahwa persoalan yang muncul justru dalam hal penggunaan, ia tetap tidak mau menjawab.

“Semua di dinas. Kalau kami hanya user (pengguna) saja. Khawatirnya saya salah, jadi ini bapak coba menghubungi dinas saja terkait dengan hal tersebut. Kami tidak bisa memberi informasi yang diminta,” tuturnya.

Sementara itu, saat ditanya terkait dengan jadwal efektif kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka pada tahun 2022, Ahmad Faturohman pun enggan menjawab. Ia beralasan, pertanyaan itu hanya boleh dijawab oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas.

Ia pun meminta agar BANPOS datang ke SMA Negeri CMBBS, untuk mendapatkan informasi lebih lengkap. Namun, ia juga menjanjikan akan memberikan nomor dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas.

“Mohon maaf ya pak ya, ini bapaknya harus datang kesini kalau misalkan mau bertanya ini. Saya kan di luar kewenangannya. Nanti ada bagian humas silahkan, ke humas. Boleh nanti dikirim (nomor Humas),” katanya.

Namun hingga saat ini, nomor dari Wakil Kepala Sekolah CMBBS Bidang Humas tidak kunjung diberikan. Sementara pesan WhatsApp BANPOS tidak direspon oleh Ahmad Faturohman.

Sebelumnya diberitakan, dugaan penyelewengan anggaran makan dan minum pada SMA Negeri Cahaya Madani Banten Boarding School (CMBBS) yang ada di Kabupaten Pandeglang, dilaporkan ke Kejati Banten. Pelaporan tersebut dilakukan oleh DPW Solidaritas Merah Putih (SOLMET) Banten.

DPW SOLMET Banten melaporkan dugaan tersebut sembari menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menduga telah terjadi penyelewengan anggaran makan dan minum selama tahun 2021 dan 2022, dengan anggaran yang diduga diselewengkan mencapai Rp5,238 miliar.

Dalam laporannya, DPW SOLMET Banten menyampaikan jika rincian pagu anggaran untuk makan dan minum pada tahun 2021 sebesar Rp1.893.000.000 dengan rincian Rp39 juta untuk jamuan tamu dengan realisasi sebesar Rp18.447.000 dan sebesar Rp1.845.000.000 untuk fasilitas pelayanan urusan pendidikan dengan realisasi Rp390.472.150.

Pada tahun 2022, anggaran untuk belanja makan dan minum sebesar Rp6.278.835.000 dengan rincian belanja makan minum rapat Rp111.960.000 dengan realisasi Rp104.364.000, jamuan tamu Rp106.275.000 dengan realisasi Rp24.700.000 dan fasilitas pelayanan urusan pendidikan mencapai Rp6.060.600.000 dengan realisasi Rp4.700.264.025.(DZH/PBN)

SERANG, BANPOS – Kasih sayang seorang ayah yang layak didapatkan oleh anak, tidak didapatkan oleh salah seorang anak di bawah umur asal Kabupaten Pandeglang yang menjadi korban nafsu bejat sang ayah.

Sang ayah, RH (36), dengan modus kata ‘sayang’, tega memperkosa anak kandungnya tersebut berkali-kali selama dua hari berturut-turut. Hal itu diungkapkan oleh Kapolres Serang Kota, Kombes Pol. Nugroho Arianto, melalui Kasat Reskrim, AKP David Adhi Kusuma.

Dijelaskan bahwa korban pada (16/2) sekitar pukul 21.30 WIB, ditelepon oleh pelaku. Korban ditanya oleh pelaku apakah Korban mau didaftarkan ke pesantren agar tidak merepotkan uak korban. Korban pun mengiyakan hal tersebut.

Pada Sabtu (18/2), Korban dijemput oleh pelaku dari rumah uak, menuju ke rumah nenek korban di Kabupaten Pandeglang. Pada Minggu (19/2) sekitar pukul 06.30 WIB, korban berangkat ke kontrakan pelaku dan langsung beristirahat.

Di hari yang sama, pelaku mulai melancarkan aksinya. Pada pukul 16.00 WIB, pelaku pertama kali memperkosa Korban. Hal itu terus berlanjut hingga Senin (20/2) dini hari. Korban yang tak tahan pun akhirnya melaporkan tragedi tersebut kepada uaknya.

Selama menjalankan aksi bejatnya, RH terus menerus melancarkan kata ‘sayang’ kepada Korban. RH berdalih bahwa hanya dia yang ‘sayang’ terhadap Korban, sedangkan yang lainnya tidak akan sayang selamanya. Korban diancam untuk tetap diam dan tidak boleh buka suara atas tragedi naas yang dialaminya.

RH kini telah ditahan oleh Polresta Serang Kota, setelah ibu kandung korban melaporkan kasus itu kepada Unit PPA Satreskrim Polresta Serang Kota.

RH dikenakan Pasal 81 Ayat (2) dan (3) Jo Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bidang Kajian Aksi dan Advokasi pada Korps HMI Wati (Kohati) Serang Raya, Saputri, mengatakan bahwa pihaknya sangat miris dengan maraknya kasus kekerasan seksual yang bukan hanya menyasar orang dewasa saja, namun juga anak dibawah umur.

Berbagai pemberitaan yang terus muncul ke permukaan selama awal tahun 2023 ini, mengindikasikan bahwa Provinsi Banten saat ini sangat darurat atas ancaman predator seksual, terutama terhadap anak-anak.

“Seolah-olah saat ini semua orang, entah anak-anak, remaja, atau dewasa tidak punya ruang aman untuk dirinya sendiri. Terlebih anak-anak yang terbilang masih polos,” ujar Saputri, Senin (27/2) melalui pesan WhatsApp.

Perempuan yang akrab disapa Saput ini mengatakan bahwa ancaman pedofilia di Provinsi Banten, harus menjadi sorotan bagi seluruh pihak. Kesadaran tersebut untuk bisa menciptakan ruang yang aman bagi setiap orang.

“Pun ini juga menjadi PR bagi orang tua untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya. Karena kalau bukan di bawah pengawasan orang tua, siapa lagi yang akan mengawasi anak-anak? Meskipun ada juga orang tua yang justru malah menjadi predator bagi anaknya sendiri, seperti peristiwa hari ini,” ungkapnya.

Ia menuturkan bahwa pemerintah daerah juga memiliki andil dalam mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual di Provinsi Banten. Dengan keterlibatan aktif dari pemerintah, dan tidak sebatas hanya menggelar kegiatan seremonial belaka, maka angka kekerasan seksual pun dapat ditekan.

“Pun ini penting bagi pihak sekolah atau lembaga-lembaga terkait untuk memberi edukasi pada anak-anak agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal semacam ini, karena ya memang hakikatnya anak adalah manusia yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi,” katanya.

Aparat Penegak Hukum (APH) pun ditegaskan oleh Saputri, agar dapat bertindak tegas sehingga para pelaku jera, dan calon pelaku enggan untuk berbuat serupa. Apalagi jika pelaku merupakan orang tua, kerabat dan pendidik yang hukuman yang dijatuhkan akan lebih berat.

“Semoga pihak-pihak berwajib dapat menegakkan keadilan dan memberi perlindungan, apabila ada laporan kasus semacam ini. Kalau bukan kita yang saling menjaga, siapa lagi? Kepedulian kita adalah sebuah upaya menyelamatkan anak-anak dari traumanya,” tandasnya.(DZH/PBN)

SERANG, BANPOS – Sudah berjalan dua bulan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten baru melakukan mitigasi risiko dengan cara melakukan penjadwalan ulang sejumlah program kegiatan. Langkah optimalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKPAD) Banten Rina Dewiyanti dalam siaran persnya, Senin (27/2).

“Sehubungan dengan potensi kondisi ketidakpastian ekonomi, Pemerintah Provinsi Banten perlu mengambil langkah strategis dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023,” katanya.

“Langkah strategis tersebut merupakan mitigasi risiko yang bertujuan untuk antisipasi terhadap potensi gagal bayar. Juga menjamin pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 berjalan sesuai dengan ketentuan,” sambung Rina.

Ia menjelaskan, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan APBD tahun 2023, Pemprov  antara lain melakukan penjadwalan ulang terhadap anggaran kegiatan yang nilainya kurang lebih mencapai Rp438,9 miliar.

“Besaran ini menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ungkapnya.

“Secara teknis optimalisasi dimaksud dilakukan, pertama melalui optimalisasi peningkatan capaian pendapatan daerah,” katanya.

Kedua, lanjutnya, melalui efisiensi dan rasionalisasi terhadap belanja yang bersifat rutin dan belanja barang/jasa yang sifatnya masih dapat difasilitasi menggunakan aset milik pemerintah daerah. Antara lain meliputi, belanja makanan dan minuman di luar belanja makanan dan minuman sekolah, belanja ATK (alat tulis kantor), honorarium narasumber, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan gedung kantor, dan belanja modal kendaraan dinas.

“Ketiga, melakukan reviu HPS (harga perkiraan sendiri, red) kegiatan dengan tim APIP (aparatur pengawas internal pemerintah, red) terhadap belanja pemeliharaan konstruksi, belanja pengadaan tanah dan belanja konstruksi serta melakukan penjadwalan ulang kegiatan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelas Rina.

“Dalam pelaksanaannya, SKPD akan mengusulkan rincian belanja yang akan dilakukan penjadwalan ulang kegiatan dengan mempertimbangkan realisasi anggaran selama 2 tahun terakhir,” tambahnya.

Masih menurut Rina, anggaran kegiatan yang dikecualikan antara lain belanja wajib dan mengikat seperti belanja gaji dan tunjangan, TPP ASN, honorarium Non ASN termasuk iuran jaminan kesehatan, JKK dan JKM, belanja tagihan listrik, telepon dan internet, serta belanja penguatan program.

“Mekanisme seperti ini juga dilakukan oleh pemerintah pusat melalui surat menteri keuangan tentang automatic adjustment atau pemblokiran sementara Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023,” pungkasnya.

Dalam rilisnya tersebut, disampaikan bahwa, Pemerintah Provinsi Banten telah menindaklanjuti langkah tersebut melalui Surat Edaran Nomor 902/660-EKBANG/2023 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2023 yang ditandatangani atas nama (an) Pj Gubernur Banten, oleh Pj Sekda  Banten Moch Tranggono tertanggal 24 Februari 2023.(RUS)

SERANG, BANPOS – Belum genap dua bulan APBD Banten tahun 2023 berjalan, namun pemprov akan melakukan refocusing anggaran. Ada sejumlah kegiatan nantinya akan dipangkas, dan dialihkan ke proyek infrastruktur.

Informasi dihimpun BANPOS, refocusing anggaran terhadap APBD Banten 2023 yang saat ini berjalan dilakukan untuk menghimpun dana Rp400 miliar lebih guna pembangunan Rest Area Merak yang sudah digagas sejak tahun 2022 lalu oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar.

Saat itu Al Muktabar merencanakan Rest Area Merak dibangun di kawasan Pulomerak Kota Cilegon. Namun saat ini rencananya dialihkan di KM 97A Jalan Tol Tangerang-Merak.

“Refocusing itu untuk ngebangun proyek Rest Area sebesar kurang lebih Rp434 miliar,” kata sumber BANPOS yang enggan disebutkan namanya.

Ia menjelaskan, pembangunan Rest Area di Kecamatan Pulomerak sebelumnya telah direncanakan di APBD Perubahan tahun 2022, akan tetapi kandas dengan berbagai pertimbangan. “Saat itu (rest area di Pulomerak Cilegon) sudah ada lahan milik perseorangan, tapi gagal karena belum ada kajian seperti studi kelayakan atau

feasibility study (fs), rencana induk (master plan), hingga dokumen pengadaan tanah. Dan sekarang diwacanakan di KM 97A Jalan Tol Tangerang-Merak,” ujarnya.

Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Kepala BPKAD Banten, Rina Dewiyanti ditemui di Pendopo Gubernur KP3B Curug Kota Serang Jumat pekan lalu membenarkan akan adanya refocusing terhadap APBD dalam rangka optimalisasi anggaran.

“Optimalisasi anggaran. Penjadwalan ulang terhadap kegiatan-kegiatan yang ada,” katanya.

Bahkan kata Rina, pihaknya saat ini tengah membuat surat yang diperuntukan ke semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempersiapkan optimalisasi anggaran tersebut.

“Dari tingkat TAPD sedang melakukan pembahasan dan mungkin nanti minggu depan (pekan ini) akan ada surat edaran Pak Sekda (Moch Tranggono) untuk itu ke semua OPD,” ujarnya.

Adapun pertimbangan refocusing anggaran tersebut secara umum diungkapkan Rina guna menghindari adanya ketidakcapaian pendapatan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“Alasanya optimalisasi anggaran dalam rangka lebih menjaga ada beberapa prediksi, mungkin terhadap beberapa pendapatan yang dimungkinkan tidak akan tercapai, ada beberapa prediksi yang direncanakan di APBD Murni 2023, kita evaluasi lagi kedepan karena memang banyak. Pusat (pemerintah pusat, red) saja melakukan itu karena memang ada beberapa hal yang kita perlu hati-hati untuk itu, sehingga kita bisa tetap landing dengan baik,” ungkapnya.

Adapun refocusing anggaran itu akan melakukan pemangkasan terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak begitu krusial atau penting.

“Poin-poinnya adalah lakukan optimalisasi pendapatan bagi OPD pengelola pendapatan untuk lebih meningkatkan sehingga nanti di perubahan APBD (2023) kita bisa mendapatkan target-target pendapatan dengan baik, kemudian melakukan efisiensi atau menunda kegiatan yang dimungkinkan seperti untuk operasional ATK (alat tulis kantor), perjalanan dinas, makan minum untuk lebih dihemat,” ujarnya.

Dan khusus untuk perjalanan dinas bagi 85 orang pimpinan dan anggota DPRD Banten, akan dilihat kebutuhannya.

“Yah kalau dimungkinkan iyah (pangkas), tapi kalau di DPRD sendiri banyak kegiatan, dan selama itu dilaksanakan karena dihitung perjalanan dinas di DPRD sudah, atau belum full,” ungkapnya.

Dihubungi melalui telepon genggamnya, Wakil Ketua DPRD Banten, Barhum mengaku pihaknya telah mengetahui adanya rencana refocusing dalam rangka optimalisasi anggaran pada APBD 2023.

“Beberapa pekan lalu, secara resmi pemprov sudah menyampaikan surat ke DPRD Banten akan adanya refocusing anggaran dengan melakukan perubahan atau pergeseran anggaran,” katanya.

Dikatakan politisi PDI Perjuangan ini, pergeseran anggaran dengan pengalihan kegiatan ke kegiatan lain tidak melanggar peraturan, sepanjang dilakukan sebelum adanya Perubahan APBD.

“Sesuai Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jadi kepala daerah punya kewenangan untuk melakukan pergeseran anggaran sebelum APBD Perubahan di tahun berjalan,” ujarnya.

Barhum juga mendukung langkah pemprov melakukan pergeseran dengan melakukan pemangkasan terhadap kegiatan yang tidak krusial.

“Bisa dilakukan itu, seperti kegiatan belanja aparatur pegawai seperti perjalanan dinas, pengadaan ATK (alat tulis kantor), kegiatan makan minum dan dialihkan ke kegiatan berdampak langsung ke masyarakat,” ungkapnya.

Namun sayangnya, Barhum belum mengetahui secara rinci pergeseran melalui refocusing anggaran itu nanti akan digunakan Al Muktabar untuk program kegiatan seperti apa, termasuk pembangunan rest area di KM 97A Jalan Tol Tangerang-Merak.

“Belum tahu saya, apa nanti itu untuk rest area (proyek),” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Pj Sekda Moch Tranggono menyebutkan, pemprov akan membangun rest area di KM 97A ruas Tol Tangerang-Merak. Pembangunan tersebut untuk mengatasi kemacetan yang terjadi setiap periode arus mudik Lebaran di Pelabuhan Merak.

“Pembangunan rest area Kilometer 97A di Jalan Tol Tangerang Merak tujuannya sebagai buffer, daerah penyangga atau kantong parkir untuk kendaraan yang baru keluar jalan tol dan akan memasuki Pelabuhan Penyeberangan Merak,” katanya.

Tranggono mengatakan, pembangunan rest area tersebut pihaknya telah menyiapkan dengan melakukan studi kelayakan, master plan, hingga dokumen pengadaan tanah.

“Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Banten siap melakukan kebijakan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Pemerintah Pusat,” jelas Tranggono.

Nantinya, rest area KM 97A di Jalan Tol Tangerang- Merak bisa menjadi tempat untuk display produk-produk UMKM dan menyediakan produk-produk unggulan hingga kuliner Banten.(RUS/PBN)