BANTEN POS

Kategori: HEADLINE

  • Indeks Pengendalian Gratifikasi di Bawah Lampung

    SERANG, BANPOS – KPK RI menyampaikan Pemprov Banten meraih indeks 86,5 atau masuk urutan nomor 8 secara nasional dalam Program Pengendalian Gratifikasi tahun 2022, masih dibawah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Utara, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, serta Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Pj Sekda Banten, Moch Tranggono dalam siaran persnya Jumat pekan lalu mengungkapkan, capaian indeks 86,5 atau peringkat 8 Nasional dalam Program Pengendalian Gratifikasi merupakan hasil dari Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi yang dilakukan oleh KPK RI pada tahun 2022.

    “Provinsi Banten ini masuk peringkat 8 tingkat Nasional,” kata Tranggono.

    Ia menjelaskan capaian dalam program pengendalian gratifikasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian tindak pidana korupsi.

    “Memang sebenarnya kita tidak menargetkan itu. Tetapi kita terus berupaya bagaimana merubah paradigma tersebut. Karena program pengendalian gratifikasi ini salah satu dari penyelesaian korupsi,” terangnya.

    Selain itu, Tranggono menyampaikan Pemprov Banten terus melakukan sosialisasi kepada semua pihak terkait program pengendalian gratifikasi, baik kepada masyarakat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Kita lakukan sosialisasi agar merubah paradigma tersebut, serta menyampaikan tidak memerlukan kekhawatiran untuk melaporkan. Dengan sosialisasi ini diharapkan dapat lebih baik lagi,” katanya.

    Selanjutnya, pihaknya juga telah mensosialisasikan terkait program pelaporan gratifikasi melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) KPK kepada ASN di lingkungan Pemprov Banten.

    “Ini terus kita sosialisasikan dan mudah-mudahan dengan itu kita harapkan Pemprov Banten ini bisa mengawal pegawai untuk menyelesaikan dan menjalankan tugasnya yang baik,” imbuhnya.

    Sementara, Plt Inspektur Banten, Usman Assidiqi Qohara menyampaikan peranan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) untuk melakukan sosialisasi kepada internal OPD di pemprov agar dapat melaporkan dan berani memberikan laporan atas kejadian gratifikasi.

    “Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Bimtek dan Workshop juga sertifikasi gratifikasi untuk seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan terus bersinergi berkolaborasi untuk mengimplementasikan budaya berintegritas,” ujarnya.

    Untuk tahun 2023 ini Pemprov Banten akan melakukan bimbingan teknis terkait program pengendalian gratifikasi sebanyak 4 kali dan 2 kali workshop serta 4 kali sosialisasi.(RUS/PBN)

  • Tranggono Harap Tidak Samanya Bankeu Dimaklumi

    SERANG, BANPOS – Tidak samanya alokasi bantuan keuangan (Bankeu) APBD Banten tahun 2023 untuk delapan kabupaten/kota diklaim pemprov bukan dilandasi suka dan tidak suka.

    Untuk diketahui, Pemprov Banten di tahun 2023 ini menyiapkan Bankeu kepada delapan kabupaten/kota sebesar Rp125 miliar. Anggaran tersebut secara rinci untuk Kabupaten Serang Rp30 miliar, Pandeglang Rp20 miliar, Lebak Rp30 miliar, Kabupaten Tangerang Rp5 miliar, Kota Tangerang Rp5 miliar, Cilegon Rp5 miliar, Tangerang Selatan Rp5 miliar, serta Kota Serang Rp25 miliar.

    Pj Sekda Banten Moch Tranggono pada Penyampaian Hasil Verifikasi Usulan Bankeu Pemprov Banten tahun 2023 dan Penandatanganan Berita Acara tentang Bankeu Antara TAPD Pemprov dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pendopo Gubernur  KP3B Curug, Kota Serang, Jumat (24/2) mengungkapkan, alokasi  anggaran Rp125 miliar untuk Bankeu Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dan verifikasi oleh Tim TAPD telah memenuhi amanat Peraturan Gubernur No 4 tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2021.

    “Bantuan Keuangan adalah salah satu bentuk bahwa Pemerintah Provinsi Banten hadir di Pemerintah Kabupaten/Kota, memfasilitasi kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota. Keberhasilan Pemprov Banten merupakan agregat keberhasilan Pemerintah Kabupaten/Kota,” ungkapnya.

    Dikatakan, Bankeu Pemerintah Kabupaten/Kota ada yang berkurang dan ada yang lebih. Namun pada prinsipnya semua Pemerintah Kabupaten/Kota memperoleh perlakuan yang sama. Namun tetap dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada.

    “Pemprov Banten telah mengalokasikan Rp125 miliar kepada 8 Pemerintah Kabupaten/Kota,” ungkap Tranggono.
    Pihaknya berharap untuk Pemerintah Kabupaten/Kota memahami kondisi ini. Pihaknya yakin, Pemerintah Kabupaten/Kota akan memanfaatkan Bankeu sebaik mungkin. Berdasarkan prioritas Bantuan Keuangan yang merupakan pelayanan wajib yakni pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Juga terhadap kebijakan lain yang merupakan tema program pembangunan yang dilakukan Pemprov Banten dalam reformasi birokrasi berdampak.

    “Yakni, pengendalian inflasi, penanganan stunting dan gizi buruk, penanganan kemiskinan ekstrem, investasi serta bangga buatan Indonesia dan bangga berwisata di Indonesia. Termasuk, penguatan data kependudukan untuk menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024,” jelasnya.

    Ia juga berharap Pemerintah Kabupaten/Kota mengacu petunjuk teknis pengelolaan Bankeu Pemerintah Provinsi Banten dan perubahannya.

    Di tempat yang sama, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Rina Dewiyanti mengungkapkan, saat ini pemprov tengah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) terkait penyaluran anggaran Rp125 miliar tersebut.

    “Akhir Februari ini target kami Pergub (peraturan gubernur) tentang alokasi bantuan keuangan kabupaten/kota ini akan terbit,” katanya.
    Ia menjelaskan, setelah terbit Pergub terkait dengan bantuan keuangan tersebut, berikutnya adalah perubahan peraturan kepala daerah kabupaten/kota terkait dengan penjabaran APBD 2023 masing-masing. “Di situ kan nanti disebutkan bahwa ada sumber pendanaan baru APBD nih dari bantuan keuangan provinsi,” katanya.

    Setelah itu, lanjutnya, penandatangan berita acaranya baru akan dilakukan sebagai tanda bahwa dana bantuan keuangan tersebut sudah bisa disalurkan Pemprov Banten kepada delapan kabupaten/kota penerima.

    Dikatakan Rina, yang menjadi perhatian pihaknya adalah bagaimana menjalankan prosedur sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang bantuan keuangan tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban, sehingga tidak menimbulkan konsekuensi hukum di belakang hari.

    “Proses itu yang menjadi concern kita pada tahap demi tahapnya. Kalau semua clear, pertengahan Maret anggarannya sudah bisa disalurkan,” katanya.

    Lebih jauh Rina mengatakan, peruntukkan dana bantuan keuangan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Bankeu 2023 nantinya dominasinya adalah untuk sektor infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

    Berikutnya adalah urusan-urusan penunjang lainnya birokrasi berdampak lainnya yang saat ini hal itu adalah pengendalian inflasi, penanganan stunting dan gizi buruk, penanganan kemiskinan ekstrem, investasi serta bangga buatan Indonesia dan bangga berwisata di Indonesia.

    “Termasuk, penguatan data kependudukan untuk menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024,” tandasnya.(RUS/PBN)

  • Sukses Percepat Pembangunan Banten, Dukungan untuk Rano Karno tak Terbendung

    Sukses Percepat Pembangunan Banten, Dukungan untuk Rano Karno tak Terbendung

    TANGSEL, BANPOS – Tangerang Selatan menjadi kota mandiri sejak  2008 dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan warga yang saat itu masih bergabung dengan Kabupaten Tangerang. Rano Karno yang ketika itu menjabat Wakil Bupati Tangerang mendampingi Ismet Iskandar mengungkapkan dirinya terlibat aktif menghantarkan Tangerang Selatan terbentuk.

    “Itu tahun 2007, waktu saya masih jadi Wabup Kabupaten Tangerang. Artinya memang setelah sepakat Tangsel dibentuk, boleh dikatakan saya aktif menghantar,” ujar Rano saat ditemui dalam acara jalan sehat yang menjadi rangkaian HUT PDI Perjuangan di Tangerang Selatan, Minggu (26/2/2023).

    Rano mengungkapkan dirinya bangga atas pencapaian Kota Tangerang Selatan. Ia mengatakan, pembangunan sejumlah ruas tol di Tangerang Selatan sudah menjadi prioritas pembangunan pemerintah pusat dan dirinya aktif mengawal percepatan pembangunan tersebut.

    “Tangsel berkembang, dan saya sangat bangga. Soal tol itu ada empat yang diprioritaskan presiden selain tol Serang-Panimbang, seperti Tol Kunciran dan Tol Serpong-Balaraja. Itu adalah bagian dari 14 program prioritas nasional presiden. Saya sangat bangga bisa ikut melakukan percepatan pembangunan di Tangerang Raya saat saya duduk sebagai Gubernur Banten,” ujarnya.

    PDIP Dukung Kembali Rano Jadi Gubernur Banten

    Besarnya peran Rano Karno dalam percepatan pembangunan di Tangerang Raya disertai tingginya elektabilitas dalam berbagai survey bursa Calon Gubernur Banten, Ketua DPC PDI Perjuangan Tangerang Selatan Wanto Sugito menegaskan siap mendukung Rano Karno dalam perhelatan Pemilihan Gubernur Banten 2024 mendatang.

    Hal tersebut diungkapkan Wanto saat menyapa Rano Karno saat dirinya berpidato dalam acara Jalan Sehat dan Banteng Festival Budaya, di Lapangan Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan, Minggu (26/2/2023).

    “Hadir juga di antara kita Si Doel,  Bapak Rano Karno, yang sebentar lagi akan kembali menjadi Gubernur Banten,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Cabang Tangerang Selatan Wanto Sugito dalam sambutannya di acara Jalan Sehat dan Banteng Festival Budaya.

    Teriakan Wanto tersebut langsung disambut meriah oleh ribuan pengunjung yang mengikuti karnaval budaya di Lapangan Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan.

    Saat dikonfirmasi, Wanto menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Rano dan menyatakan siap mendukung sebagai Gubernur Banten mendatang.

    “Karena Pak Rano ini punya kans yg bagus, popularitas yang bagus, elektabilitas yang bagus. Dia juga rajin turun ke tengah masyarakat. Itu modal yg membuat kita optimis, yang keluar rekomendasinya sebagai calon gubernur di Banten adalah Rano Karno,” ujarnya.

    Wanto mengungkapkan, di Tangsel sendiri elektabilitas Rano Karno cukup tinggi. Dari survei internal hingga perhari ini nama Rano Karno paling tinggi dibanding nama-nama lain yg muncul di bursa gubernur.

    “Di Tangsel sendiri beliau sangat rajin turun ke masyarakat, struktural, dan lain-lainnya.  Sehingga dari anak ranting, RT, RW, kita akan hidupkan untuk beliau sambil menunggu keputusan Bu Mega menyetujui Rano sebagai cagub Banten,” ungkapnya.

    Acara jalan Sehat dan parade budaya tersebut diikuti ribuan masyarakat. Selain Rano Karno, hadir pula dalam acara tersebut Abdullah Azwar Anas, kade PDI Perjuangan yang kini menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Briokrasi (PANRB),  pengurus teras DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga dan Ribka Tjiptaning.

    Selain itu hadir juga ketua DPD PDI Perjuangan Banten Ade Sumardi, yang kini juga menjabat sebagai wakil bupati Lebak. (Red)

  • Andika dan Airin Masuk Bursa Bacalon Menpora

    Andika dan Airin Masuk Bursa Bacalon Menpora

    SERANG,BANPOS – Pasca menyatakan mundur dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), beredar kabar jika Partai Golkar yang diketuai oleh Airlangga Hartarto sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia tersebut, menyatakan akan menyiapkan nama pengganti Zainudin Amali untuk mengisi posisi tersebut.

    Sumber dari Banpos.co yang diterima menyatakan, nama-nama kader Partai Golkar yang santer digadang-gadangkan akan menjadi calon penganti mantan Menpora Zainudin Amali, merupakan nama tokoh-tokoh yang sudah sangat familiar.

    Namun, diantara nama tersebut terdapat nama, Andika Hazrumi yang merupakan mantan Wakil Gubernur Banten periode 2017–2022, dan Airin Rachmi Diany, mantan Walikota Tangerang Selatan periode 2011- 2021.

    Diketahui, nama Andika Hazrumi dan Airin Rachmi Diany merupakan sosok kandidat calon pemimpin di wilayah Provinsi Banten. Dimana, Airin Rachmi Diany digadang-gadangkan akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Banten dan Andika Hazrumi juga diketahui akan maju menjadi calon Bupati Serang.

    Bahkan, sumber yang tak ingin disebutkan namanya tersebut mengatakan, jika Andika Hazrumi hari ini (Kamis, 23/2/2023, red) bertolak ke Kantor DPP Partai Golkar guna melakukan pertemuan internal.

    “Tadi malam beliau (Aa, sapaan akrab Andika Hazrumi, red) ada intruksi dari pak Menko, jika hari ini di panggil oleh DPP,” ujarnya melalui sambungan whatsapp, Kamis (23/2/2023).

    Saat dipertegas pemanggilan tersebut apa dalam konteks nama-nama yang akan dicalonkan pengganti Zainudin Amali sebagai Menpora, dirinya hanya menyatakan, “Amin.., doakan saja”, singkatnya.

    Adapun nama Andika Hazrumi atau Airin Rachmi Diany, jika nanti terpilih oleh DPP Partai Golkar untuk diajukan menjadi Menpora menggantikan Zainudin Amali ke Presiden Jokowi, maka peta politik di Banten akan mengalami perubahan.

    Diketahui, berikut nama-nama kader Partai Golkar yang santer digadang-gadangkan akan menjadi calon penganti mantan Menpora Zainudin Amali.

    1. Airin Rachmi Diany
    2. Ridwan Kamil
    3. Erwin Aksa
    4. Tantowi Yahya
    5. Nurdin Halid
    6. Andika Hazrumi

    (RUL)

  • Tol Serang-Panimbang Terwujud, Rano Bersyukur Aspirasinya Didengar Pemerintah Pusat

    Tol Serang-Panimbang Terwujud, Rano Bersyukur Aspirasinya Didengar Pemerintah Pusat

    LEBAK, BANPOS – Jalan tol Serang-Panimbang adalah jalan tol yang dibangun untuk menghubungkan Serang dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung dan Taman Nasional Ujung Kulon.

    Sementara itu, tol yang kini telah beroperasi hingga Rangkasbitung, Lebak, tersebut juga tersambung dengan jalan Tol Tangerang – Merak.

    Rano Karno yang mengusulkan jalan tol tersebut ke Presiden Joko Widodo saat dirinya menjabat Gubernur Banten periode 2015 – 2017, mengaku terkejut saat merasakan tol yang diusulkannya dahulu.

    Dirinya yang tengah menghadiri acara PDI Perjuangan di Rangkasbitung, hanya menempuh waktu satu jam setengah dari Jakarta untuk sampai ke Rangkasbitung.

    “Waduh dulu 4 jam kita dari Jakarta, sekarang sudah tol terus,” ujar Rano saat ditemui di Museum Multatuli Rangkasbitung, Minggu (19/2/2023).

    Rano menceritakan dirinya merayu presiden Joko Widodo untuk membangun jembatan yang akan menghubungkan sejumlah tempat wisata di Banten tersebut.

    “Saya mohon beliau untuk hadir karena ini sangat penting untuk Banten. Nah, untuk menunjang kawaasan Tanjung Lesung butuh infrastruktur ini. Dengan adanya tol ini, kawasan Pandeglang dan Lebak juga ikut terbuka. Banten sangat perlu tol untuk menunjang perekonomian di daerah Tanjung Lesung. Saat peresmian KEK di Tanjung Lesung, Pak Jokowi bertanya itu,” ungkapnya.

    Rano mengungkapkan, awalnya pembangunan tol ini tidak ada dalam pembangunan nasional tapi kemudian menjadi prioriras utama nomor satu pembangunan nasional. Ia bersyukur aspirasinya didengar Pemerintah Pusat, untuk memajukan Banten.

    “Jadi artinya, saya dapat katakan, tol ini permohonan saya kepada presiden karena itu yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banten secara industrial ini sudah stuck, jadi harus melebar, tidak hanya di Tangerang Raya. Banten ini miliki potensi untuk melebarkan kawasan-kawasan industri,” ujarnya.

    Rano meyakini, dengan adanya tol Serang Panimbang, Banten akan jauh berkembang.

    “Dengan tol ini saya sangat yakin dalam beberapa tahun ke depan Banten akan jauh lebih berkembang. Kalau sekarang APBD Banten 12 triliun, nanti harus lebih,” katanya. (Red)

  • Tatap Pimpin Kota Cilegon Dua Periode, Helldy Sumringah Hijrah ke Gerindra

    Tatap Pimpin Kota Cilegon Dua Periode, Helldy Sumringah Hijrah ke Gerindra

    SERANG, BANPOS – Sumringah, mungkin satu kata yang bisa menggambarkan perasaan Walikota Cilegon, Helldy Agustian, di saat kegiatan jalan sehat gebyar pesta rakyat Gerindra Banten, Minggu (19/2/2023).

    Pasalnya, bertempatan dengan tanggal tersebut, Helldy secara resmi hijrah ke partai besutan Prabowo Subianto tersebut. “Alhamdulillah, mulai hari ini tanggal 19 Februari tahun 2023 dan bertepatan dengan kegiatan jalan sehat gebyar pesta rakyat Gerindra Banten, saya resmi dan diterima bergabung dengan partai Gerindra,” ujar Helldy sambil menunjukan Kartu Tanda Keanggotaan (KTA) Partai Gerindra, di rumah kediaman Ketua DPD Partai Gerindra Banten, Desmond J Mahesa, Kota Serang, Minggu (19/2/2023).

    Atas diterima dan bergabungnya di partai Gerindra, Helldy sangat beryukur dan sangat mengapresiasi para petinggi dan keluarga besar partai Gerindra yang baru saja merayakan ulang tahun ke-15 tersebut. “Saya sangat mengapresiasi kepada para petinggi partai Gerindra dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada ketua umum partai saya sebelumnya, yaitu pak Muchdi Purwoprandjono yang telah mensuport serta menyarankan saya untuk bergabung ke partai Gerindra,” kata Helldy.

    “Memang sudah saatnya saya hijrah. Dan hijrahnya saya dari partai Berkarya ke partai Gerindra mengibaratkan, kalau dulu menjadi ikan paus di kolam yang kecil, kalau sekarang menjadi ikan paus di lautan luas,” tegas Helldy.

    Helldy menambahkan, hijranya ke Gerindra akan membawa partisipan yang dulu sangat loyal kepadanya. “Insyaalah, mereka akan ikut jejak saya ke Gerindra, demi untuk memimpin Kota Cilegon di periode kedua nanti, ” tambahnya.

    Saat ditanyakan rencana akan pimpin Kota Cilegon dua Periode mendatang, Helldy seraya sangat berharap akan didukung oleh partai Gerindra. “Ya, saya tentu berharap mendapat dukungan juga oleh para elit partai Gerindra, untuk kembali melanjutkan kepimpinan di Kota Cilegon sebagai Walikota,” harapnya.

    Diketahui, alasan Helldy Hijrah ke partai Gerindra dikarenakan partai sebelumnya yaitu Berkarya tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024. (RUL)

  • Menteri Asal NasDem Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi

    Menteri Asal NasDem Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi

    JAKARTA, BANPOS – Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate telah merampungkan agenda pemeriksaannya sebagai saksi, dalam kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan pendukungnya di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Selasa (14/2) malam.

    Terkait hal ini, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) Kuntadi menyebut, dalam pemeriksaan yang berlangsung sembilan jam, pihaknya melempar kurang lebih 51 pertanyaan.

    “Pemeriksaan dimulai jam 9 pagi, semuanya berjalan dengan lancar. Ada 51 pertanyaan yang kita sampaikan. Semuanya dijawab dengan baik dan kooperatif,” kata Kuntadi.

    Menurutnya, Johnny diperiksa sesuai kapasitas yang bersangkutan sebagai Menkominfo dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan Badan Layanan Umum (BLU) BAKTI Kominfo, yang berada di bawah tanggung jawabnya.

    “Selain itu, kita juga memeriksa dan mendalami fungsi dan tugas beliau selaku pengguna anggaran. Tentunya, kita mendalami terkait dengan evaluasi pertanggungjawaban dan perencanaan. Selaku PA, beliau memiliki kewajiban dan tugas untuk mengevaluasi dan mengawasi penggunaan anggaran di satuan kerja di bawahnya,” jelas Kuntadi.

    Selain Johnny, ada lima saksi lain yang digarap Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

    Kelima saksi itu, didominasi oleh para direktur perusahaan. Mereka adalah K selaku Direktur PT Elabram System, DA, pihak swasta, TSBK, Direktur PT Menara Cahaya Telekomunikasi, DB, Direktur PT Telnusa Intracom, dan WL, Direktur Penjualan PT ZTE Indonesia.

    “Enam orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana, Selasa (14/2).

    Usai diperiksa selama sembilan jam – mulai pukul 9 pagi hingga 6 sore – di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Jakarta, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menggelar konferensi pers.

    Poin pertama yang disampaikan Plate adalah permohonan maaf ke Kejagung. Karena tak dapat memenuhi undangan pemeriksaan pertama, pada pekan lalu.

    “Ada tugas di Kemenkominfo yang tidak bisa saya tinggalkan. Antara lain, mendampingi Presiden merayakan Hari Peringatan Nasional (HPN) di Medan, Sumatera Utara pada 9 Februari lalu. Kemudian, Senin kemarin tanggal 13 Februari, saya mewakili Presiden dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR dalam rangka melakukan revisi kedua UU ITE, yang mendapat perhatian masyarakat secara luas terakhir ini,” beber Plate.

    Politisi NasDem ini menambahkan, UU ITE telah dijembatani melalui SK bersama antara Kejagung, Polri dan Menkominfo yang menghasilkan Pedoman Pelaksanaan Pasal-Pasal Khusus UU ITE bagi aparat penegak hukum dalam rangka penanganan hukum.

    Kedepannya, bakal dilakukan dengan restorative justice sebelum penerapan ultimate.

    “Dan hari ini, saya memenuhi panggilan Kejagung untuk memberikan keterangan sebagai WNI dan Menkominfo. Saya sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan dilakukan Kejagung, terkait dengan permasalahan hukum atas BTS di Kominfo, sebagai organisasi non eselon,” kata menteri kelahiran Ruteng, 10 September 1956.

    Plate mengaku, sudah memberikan keterangan atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan penyidik Kejagung.

    “Saya sampaikan dengan penuh tanggung jawab l, karena secara khusus terkait tupoksi saya sebagai Menkominfo. Namun demikian, apabila Kejagung masih membutuhkan keterangan-keterangan, sebagai WNI dan pimpinan kementerian, pembantu presiden di bidang Kominfo, saya akan tetap menghormatinya dan melaksanakannya dengan baik,” tutur Plate.

    “Saya berharap, proses ini berlangsung dan berjalan baik sesuatu waktunya. Dengan doa dan harapan, pembangunan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) di Indonesia untuk kepentingan layanan bagi masyarakat dan pemerintahan, baik Pemerintah Pusat dan Pemda bagi usaha rakyat terus berlanjut,” katanya.

    Dalam perkara ini, Kejagung menjerat empat orang sebagai tersangka. Keempatnya adalah Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, Anang Achmad Latif; Galumbang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia.

    Kemudian, YS selaku Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020 dan Mukti Ali (MA) Account Director dari PT Huawei Tech Investment.

    Mereka disangkakan melanggar disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(PBN/RMID)

  • Honorer Bakal Digilir

    SERANG, BANPOS – Rencana penghapusan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan, dikabarkan tidak jadi dilakukan. Namun sebagai gantinya, para tenaga honorer akan bekerja secara bergilir sesuai dengan jam kerjanya.

    Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II pada DPR RI, Junimart Girsang, saat menghadiri kunjungan kerja di Kota Serang, Selasa (14/2). Ia mengatakan bahwa penghapusan honorer berpotensi membuat kerja pemerintahan stagnan.

    “Karena hasil dari mapping kami di Komisi II, hampir 70 persen yang bekerja di pemerintahan itu adalah honorer. Bisa kita bayangkan kalau mereka diberhentikan atau dihapuskan pada akhir tahun ini, ya akan stagnan kerja-kerja di pemerintahan,” ujarnya.

    Selain itu, ia mengatakan bahwa tahun ini merupakan tahun politik. Sehingga, kebijakan penghapusan tenaga honorer akan berdampak pada memanasnya suhu politik di Indonesia. Maka dari itu, pihaknya berupaya mencari solusi, ketimbang penghapusan honorer dilakukan.

    “Oleh karena itu, kami sudah membangun komunikasi dengan Kemenpan RB, supaya melakukan re-evaluasi terhadap rencana penghapusan itu. Dan memang sudah ada titik temu, tidak akan dihapuskan tetapi akan dibuat suatu pola,” terangnya.

    Polanya menurut penjabaran dari Junimart, akan dilaksanakan dengan cara menggilir jam kerja dari para honorer. Sebab, pegawai honorer menurutnya, tidak bekerja sepanjang waktu dalam satu hari kerja.

    “Kalau dulu ada honorer, ada PPPK, kita akan buat pola lain. Misalkan contoh dia honorer tetap, tapi bekerja tiga jam di pagi, tiga jam di sore. Misalkan OB, dia kan bekerja itu hanya pagi saja, dari jam 7 sampai jam 9. Setelah itu dia enggak ada kerja. Nah dia bisa kerja di tempat lain. Nanti sore dia kembali, kan begitu,” tuturnya.

    Untuk saat ini, rencana tersebut masih dikaji oleh Kemenpan RB. Pihaknya hanya menegaskan bahwa apabila pola itu akan diterapkan, maka harus jelas landasan hukumnya. Pihaknya tidak mau para pekerja honorer tidak dilindungi oleh hukum.

    “Tinggal nanti model istilahnya apa itu mau dibuat. Cuma saya sampaikan, harus ada landasan hukumnya. Karena negara ini negara hukum, tentu harus ada landasan hukumnya juga untuk para honorer untuk mereka jadikan pegangan dalam pekerjaannya,” tandasnya.(DZH/PBN)

  • 1 Dekade, Jalan Kabupaten di Pulosari Tak Tersentuh Pembangunan

    1 Dekade, Jalan Kabupaten di Pulosari Tak Tersentuh Pembangunan

    PANDEGLANG, BANPOS – Jalan kabupaten sepanjang 70 meter di Kampung Parapatan Cikole, Desa Karyawangi, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, sudah 10 tahun tidak tersentuh pembangunan.

    Padahal jalan tersebut merupakan akses masyarakat yang menyambungkan ke tiga desa yaitu Desa Karyawangi, Desa Cilentung dan Desa Sanghyangdengdek, Kecamatan Pulosari.

    Kades Karyawangi, Ade Jumaedi mengatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak, karena jalan yang rusak tersebut merupakan kewenangan kabupaten. Untuk itu, pihak desa tidak bisa menganggarkan nya dari Dana Desa (DD) untuk melakukan perbaikan.

    “Jalan disini memang kondisinya rusak parah. Namun kami tidak bisa pakai DD, karena itu jalan kabupaten. Bahkan setelah saya koordinasi dengan pihak dinas (DPMPD Kabupaten Pandeglang) tidak bisa menganggarkan untuk perbaikannya,” kata Ade Jumaedi kepada wartawan beberapa waktu lalu.

    Bahkan lanjut Ade, pihaknya sudah sering mengajukan kepada pemerintah daerah tetapi tidak ada hasilnya. Padahal, jalan tersebut menjadi akses warga dalam melakukan aktivitas, saat ini kondisinya sudah cukup parah.

    “Kami juga setiap tahun mengajukan pada Musrenbang kecamatan, tetapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan dilakukan perbaikan. Padahal masyarakat sudah banyak yang mengeluhkan jalan tersebut,” jelasnya.

    Dijelaskannya, untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan akibat jalan rusak tersebut, pihaknya melakukan perbaikan secara swadaya dengan masyarakat dengan menambal bagian jalan yang rusak parah.

    “Untuk memperbaiki jalan, kita sering gotong royong dengan masyarakat. Akan tetapi tidak kuat bertahan lama, karena saluran drainase nya pun sudah ikut rusak,” ungkapnya.

    Sementara itu, masyarakat setempat, Ujer mengatakan, kerusakan yang terjadi semakin parah sehingga sering mengakibatkan pengendara yang terperosok hingga akhirnya terjatuh.

    “Biasanya kalau ada lubang yang dalam kami tambal gotong royong bersama dengan pemerintah desa dan masyarakat, untuk menghindari kecelakaan. Tapi semakin hari jumlah lubang semakin banyak, terutama di jalan yang menanjak,” ujarnya.(dhe/pbn)

  • Masyarakat Pesisir Diminta Waspada dan Siaga

    Masyarakat Pesisir Diminta Waspada dan Siaga

    SERANG, BANPOS -Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Maritim Pusat di Jakarta mengimbau kepada masyarakat pesisir agar waspada akan potensi banjir atau rob dari tanggal 14 sampai 26 Februari 2023.

    Khusus untuk wilayah Provinsi Banten, rob terjadi di wilayah pesisir utara diprediksi terjadi dari tanggal 17 sampai 23 Februari, Barat tanggal 16 sampai 26 Februari dan Selatan 18 sampai 26 Februari.

    Berdasarkan siaran pers yang dikeluarkan oleh BMKG pada tanggal 13 Februari, disampaikan oleh KepalaPusat Meteorologi Maritim, Eko Prasetyo, adanya fenomena Super New Moon atau fase Bulan Baru yang bersamaan dengan Perigee (Jarak terdekat bulan ke bumi) pada tanggal 20 Februari 2023 berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum.

    “Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir pesisir (rob) berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia, diantaranya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, utara DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,  Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat,  Kalimantan  Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, utara Papua, Papua Selatan,” kata Eko dalam siaran persnya.

    Adapun untuk potensi banjir pesisir  ini berbeda waktu, hari dan jam di tiap wilayah yang secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat.

    “Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari Pasang Maksimum Air Laut serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG,” kata Eko.

    Koordinator Bidang Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Stasiun Meteorologi Maritim Kelas I Serang, Tarjono dalam pesan tertulisnya menegaskan, terkait fase bulan baru dan jarak terdekat antara bulan dan bumi, mempunyai potensi terjadinya air laut pasang dan bisa mengakibatkan banjir pesisir atau banjir rob.

    “Fenomena ini merupakan fenomena alam biasa, jadi ada tiga fase bulan yang dapat mempengaruhi air laut menjadi pasang, yaitu fase bulan baru, fase bulan purnama dan fase bulan gelap atau mati. 3 hari sebelum dan sesudah fase-fase tadi mempunyai potensi terjadinya banjir pesisir,” ungkapnya seraya mengatakan waktu kejadian dan tinggi air pasangnya pada masing-masing daerah berbeda-beda.

    Kepala Pelaksana BPBD Banten Nana Suryana mengimbau masyarakat yang berada di pesisir wilayah Banten untuk mewaspadai potensi banjir rob sesuai dengan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG.

    “Potensinya hampir di seluruh wilayah pesisir Banten. Bahkan yang biasa tidak terkena, kali ini bisa saja terkena rob,” katanya.(RUS/PBN)