Kategori: HEADLINE

SERANG, BANPOS – Tahun 2023, merupakan periode awal memasuki perjalanan baru Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten tahun 2022 – 2024 berdasarkan Pergub Nomor 26 tahun 2022. Sayangnya, pergub itu dinilai hanya sebatas pajangan semata.

Pergub yang ditandatangani pada 26 Agustus 2022 oleh Pj Gubernur Banten, Al Muktabar itu merupakan penyesuaian dan penambahan periode RB yang semula berakhir tahun 2022. Namun menurutnya, hingga akhir 2022, upaya penampakan tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa belum terlihat.

Sementara itu, pelaksanaan program pun pihaknya nilai belum optimal. Hal tersebut terlihat dari penyerapan anggaran di dua OPD pengampu reformasi birokrasi yaitu, BKD yang hanya menyerap 90,63 persen dan BPSDM yang hanya menyerap 91,59 persen.

Amin juga mengkritik, dengan masih terdapatnya OPD yang dijabat oleh Pelaksana Tugas. Keenam dinas/badan/biro itu adalah Kepala DPMD, Kepala Biro Umum, Kepala Diskominfo, Kepala Inspektorat, Kepala Biro Ekbang dan Kepala Dinas ESDM.

“Kekosongan posisi/jabatan atau double jabatan pada dinas/badan/biro, akan membuat pelaksanaan tugas tidak efektif dan tidak efisien,” ucap Deputi Direktur PATTIRO Banten, Amin Rohani dalam catatan akhir tahun kepemimpinan transisi yang diterima BANPOS, Kamis (5/1).

“Dengan penilaian ‘stagnan’ Reformasi Birokrasi dan menjawab persoalan penyelenggaraan pelayanan publik itu, perlu keseriusan pemprov untuk berbenah. Terlebih posisi kosong di unit kerja merupakan instansi yang menjadi lead sector Reformasi Birokrasi,” imbuhnya.

Menurutnya, penilaian Reformasi Birokrasi (RB) Provinsi Banten pada beberapa sasaran, mendapatkan nilai yang tidak memuaskan, stagnan dan bahkan menurun, dalam kurun tiga tahun terakhir.

“Sasaran RB bersih dan akuntabel mendapatkan nilai B. Tingkat Kapabilitas APIP tahun 2020 berada pada level 3, turun menjadi level 2 di tahun 2021. Sementara kualitas SPIP yang nilainya 3.5 di tahun 2020 turun menjadi nilai 3 di tahun 2021,” ujarnya.

Ia mengatakan, sasaran RB efisien dan efektif juga mengalami nilai yang sama yaitu nilai B. Sementara sasaran RB pelayanan publik yang berkualitas mendapatkan nilai baik, Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) semakin baik dari 3.3 di tahun 2020, naik menjadi 3.45 tahun 2021.

“Namun berbeda dengan Indeks SKM, Indeks Keterbukaan Informasi Publik selama 3 tahun (2020-2022), mengalami kenaikan mencapai angka 97.91 di tahun 2022, walaupun di tahun 2021 terjun bebas dengan angka 91.7, menurun dari tahun 2020 yang memiliki nilai 96.01,” katanya.

Sementara itu, sebanyak 37 pejabat eselon II atau jabatan pimpinan tinggi (JPT) dilingkungan Pemprov Banten telah menjalani Uji Kompetensi (Ukom) di Assessment Center Lembaga Administrasi Negara (LAN), Bandung selama tiga hari dari Selasa sampai Kamis (3-5/1).

Pj Gubernur Banten, Al Muktabar dalam siaran persnya kemarin, menungkapkan bahwa Ukon di LAN sebagai upaya mendapatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mampu mengimplementasikan program pembangunan yang ditargetkan Pemerintah.

Ukom dilakukan untuk mengukur tingkat kompetensi ASN dalam menjalankan tugas jabatannya.

Sementara, berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manejemen Pegawai Negeri Sipil, JPT Pratama hanya dapat diduduki paling lama lima tahun, dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan berdasarkan kebutuhan instansi melalui evaluasi kinerja dan uji kompetensi.

“Uji Kompetensi itu merupakan satu amanat peraturan perundang-undangan dalam rangka pemetaan kompetensi manajerial dan teknis ASN di lingkungan Pemprov Banten dan beberapa hal terkait dengan evaluasi kinerja,” kata Al Muktabar.

Ia menjelaskan, Ukom di Assessment Center LAN Bandung, Jawa Barat dilakukan secara profesional. Hasilnya, tidak ada campur tangan dari manapun.

“Semua basis evaluasi itu kita serahkan kepada lembaga independen untuk mengetahui secara terukur dan objektif, dalam rangka melihat apa saja yang sudah dilakukan dan harus dilakukan sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing,” jelasnya.

Al Muktabar melanjutkan, setelah semua proses Ukom selesai dilakukan, pihaknya akan mendapatkan hasilnya dari seluruh JPT Pratama yang masing-masing mempunyai nilai tersendiri berdasarkan skill-nya. Dari berbagai barometer penilaian yang dilakukan LAN itu nanti akan diakumulasi secara menyeluruh.

“Hal itu untuk mendapatkan ASN yang benar-benar mampu mengimplementasikan semua program pembangunan yang ditargetkan baik oleh Pemda maupun Pemerintah Pusat,” katanya.

Al Muktabar juga mengucapkan terima kasih kepada LAN, yang menempatkan Provinsi Banten sebagai urutan pertama untuk melakukan Ukom di tahun 2023 ini. Bersama jajaran JPT Madya dan Kepala LAN juga Al Muktabar sempat berdiskusi bagaimana Pemprov Banten bisa mendapatkan dukungan dan bantuan dalam rangka pengembangan SDM kita kedepan. “Khususnya penguatan skema birokrasi di Provinsi Banten,” pungkasnya.

Kepala Pelaksana BPBD Banten, Nana Suryana  dihubungi melalui pesan tertulisnya membenarkan, telah selesai mengikuti Ukom di LAN. “Baru beres,” katanya.(DZH/RUS/AZM)

SERANG, BANPOS – Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah mendapatkan restu dari pemerintah pusat, untuk bisa menjadi petugas badan Ad Hoc penyelenggara pemilu pada tingkat kecamatan dan di bawahnya. Selain itu, para ASN juga mendapat izin menjadi Sekretariat PPK dan PPS dari pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan oleh Asisten Daerah (Asda) 1 Kota Serang, Subagyo. Ia mengatakan bahwa berdasarkan hasil rapat secara daring terkait dengan dukungan pemerintah daerah dalam menyukseskan penyelenggaraan tahapan pemilu 2024.

Subagyo mengatakan, dalam rapat daring itu, disampaikan bahwa berdasarkan surat Kemendagri Nomor: 900.1.9/9095/SJ, para kepala daerah diminta untuk memberikan dukungan dalam pembentukan badan Ad Hoc penyelenggara pemilu.

Terdapat enam poin dukungan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu poinnya adalah pemberian izin bagi ASN di Pemerintah Daerah untuk mendaftar sebagai PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih, khususnya dalam hal ketidaktersediaan pendaftar dari masyarakat umum yang memenuhi persyaratan dan memiliki kapasitas yang berada di daerah tertinggal, terluar dan terdepan.

Selain itu, Subagyo menuturkan bahwa pemerintah daerah diminta untuk dapat menugaskan personel untuk menjadi sekretariat PPK dan PPS. Nantinya, sekretariat itu akan diisi oleh ASN dari Pemkot Serang.

“Kaitan dengan kesekretariatan baik itu di Panwascam, PPK dan PPS, pemerintah daerah mengizinkan ASN-nya untuk menjadi kesekretariatan,” ujarnya kepada BANPOS, Selasa (3/1).

Selain itu, pemerintah daerah pun diminta untuk membantu menyukseskan penyelenggaraan pemilu pada bidang lainnya. Seperti melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, berkaitan dengan pelaksanaan pemilu 2024.

“Jadi ada 12 kegiatan yang ada di Kesbangpol, mulai dari sosialisasi pemilih pemula, pembinaan dan lain-lain,” ungkapnya.

Pemerintah daerah, khususnya Kota Serang, juga diminta untuk menyiapkan personel untuk membantu Bawaslu di masing-masing daerah, dalam pelaksanaan teknis lapangan tahapan hingga pelaksanaan pemilu.

“Seperti Satpol PP, itu ada penertiban alat peraga kampanye bersama dengan Bawaslu, apabila tidak sesuai dengan ketentuan KPU. Lalu juga pada saat masa tenang. Nah itu untuk penertiban pada pelaksanaan Pemilu, ada di Satpol PP,” terangnya.

Subagyo mengatakan, untuk dukungan Pemkot Serang terkait dengan tugas-tugas KPU dan Bawaslu, juga mencakup dukungan anggaran. Tahun ini, pihaknya telah menganggarkan sebesar Rp2,5 miliar hibah untuk pelaksanaan Pilkada.

“Nanti ada juga kegiatan pendukung lain, seperti Dinkes. Karena Pemilu kemarin kan ada beberapa penyelenggara pemilu seperti PPK, PPS, yang sakit. Itu kami anggarkan,” tuturnya.

Menurutnya, ada beberapa pos anggaran yang tahun ini tidak disiapkan oleh Pemkot Serang, untuk menyokong pelaksanaan pemilu. Anggaran itu terkait dengan sosialisasi dan penertiban yang nantinya akan dilaksanakan pada masa tahapan pemilu. Untuk itu, pemerintah pusat telah memberikan izin untuk menggunakan BTT.

“Ada penekanan juga, seperti Kesbangpol dan Satpol PP yang kegiatannya belum teranggarkan, bisa langsung mengajukan. Karena ada arahan untuk bisa menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Karena kategorinya mendesak dan darurat,” jelasnya.

Ia pun mengaku jika suksesnya pelaksanaan pemilu bukan hanya tugas dari KPU saja, melainkan juga tugas dari berbagai pihak. Sehingga, Pemkot Serang berkomitmen untuk membantu KPU dalam menyukseskan perhelatan 5 tahunan itu.

“Pada prinsipnya, suksesnya penyelenggaraan pemilu itu tidak hanya bisa dilakukan oleh KPU saja, tapi harus semua pihak. Mulai dari Partai Politik hingga pemerintah daerah. Maka kita akan semaksimal mungkin untuk membantu menyukseskan Pemilu 2024,” tandasnya. (DZH/AZM)

SERANG, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang tengah berupaya untuk memenuhi sejumlah persyaratan yang diberikan oleh Kemenhub perihal pembangunan jalan alternatif Frontage atau lintas sebidang di Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang. Dari 11 item yang dipersyaratkan kepada 3 OPD yaitu Bappeda, Dishub dan DPUTR, Pemkot Serang meminta dua izin yaitu membangun lintas atau simpang sebidang dan simpang tidak sebidang untuk pembangunan flyover.

“Kelihatannya sih mereka (Kemenhub) sudah agak mulai terbuka, tinggal kita merumuskan secara teknis saja. Tinggal bagaimana nanti penerbitan izin, karena ada dua izin yang kita minta, simpang sebidang sama pembangunan simpang tidak sebidangnya,” ujar Kepala Bappeda Kota Serang, M Ridwan, Rabu (4/1).

Ia menjelaskan, dibangunnya flyover dan simpang sebidang dilakukan agar dapat digunakan oleh masyarakat. Sementara, pihaknya sudah memenuhi sebagian dari 11 item termasuk sudah mengantongi surat perintah yang sudah ditandatangani oleh Walikota Serang yang menjadis yarat wajib pengajuan izin.

“Jadi flyovernya, dan simpang sebidangnya juga supaya masyarakat bisa pakai atau memang untuk jalan material pembangunan. Ada 11 item yang diminta menjadi persyaratan dari Kemenhub tapi sebagian besar sudah ada di kita seperti detail desain, FS, DED, surat perintah dari walikota itu juga sudah ada,” jelasnya.

Menurutnya, sembari berjalan dengan tenggat waktu yang ada, pihaknya akan berupaya segera memenuhi item persyaratan lainnya.

“Jadi saat ini sambil berjalan dan sambil nunggu dari kementrian, izin akan diterbitkan tapi harus dipenuhi terlebih dahulu persyaratannya,” tandasnya.

Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala DPUTR Kota Serang, Iwan Sunardi. Ia menyampaikan bahwa untuk DPUPR, kewenangannya untuk membangun saja, adapun untuk proses perizinan ada pada OPD Dishub.

“Kalau dari PUPR sendiri persyaratannya terkait perencanaannya. Kemudian untuk legalitas Walikota atau kepala daerah mempersiapkan pernyataan-pernyataan dan kalau itu sudah selesai, maka PUPR mulai melanjutkan anggaran yang sudah sesuai dengan perencanaan,” ujarnya.

Meskipun demikian, ia mengakui bahwa untuk saat ini pihaknya belum menganggarkan untuk pembangunan frontage. Sebab, ia mengatakan bahwa belum bisa menganggarkan mengingat masih ada mekanisme yang harus ditempuh.

“Untuk anggarannya kalau untuk tahun ini belum, kita enggak berani menganggarkan kalau izinnya belum dapat. Saat ini izinnya belum, karena ada mekanisme yang harus ditempuh,” terangnya.

Ia menjelaskan, untuk persyaratan pernyataan Walikota Serang berisi salah satunya terkait keselamatan yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Hal lainnya yang menjadi pernyataan walikota adalah kesiapan bayar retribusi lahan.

“Pembayaran retribusi pemakaian terhadap bangunan yang akan dibangun yang menggunakan tanah PT KAI. Jadi Pemkot Serang harus mempersiapkan anggaran untuk membayar retribusi itu, penghitungannya langsung dari PT KAI, prinsipnya izin dulu proses setelah izin keluar baru kita bangun,” tandasnya.(MUF/PBN)

SERANG, BANPOS – Pemprov Banten telah menerjunkan tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ke lokasi bencana alam banjir dan longsor yang terjadi di beberapa titik di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Walaupun Banjir sudah surut, warga diharap untuk tetap waspada. Selain itu, Pemprov Banten telah menandatangani permohonan untuk modifikasi cuaca kepada BMKG Pusat, dikarenakan prediksi cuaca ekstrem ini akan terus berlanjut hingga bulan Februari nanti.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD  Banten Nana Suryana  Rabu (4/1) mengatakan, berdasarkan analisa BMKG, prakiraan cuaca beberapa daerah di Provinsi Banten sampai bulan Februari 2023 masih dalam kondisi hujan maksimum. Maka dari itu, Pj Gubernur Al Muktabar sudah menandatangani surat permohonan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dan langsung dikirim ke Direktur Kedaruratan BNPB RI.

“Tadi pagi juga sudah dilakukan TMC oleh BRIN dan TNI AU yang bekerjasama dengan BMKG dan BNPB di sekitar Selat Sunda bagian Barat yang meliputi Kabupaten Pandeglang dan Serang sebanyak 800 kg garam atau NaCl. Untuk Kabupaten Lebak dan lainnya akan segera dijadwalkan,” katanya.

Nana mengklaim, Al Muktabar sangat konsen sekali terhadap persoalan antisipasi kebencanaan di Provinsi Banten. Bahkan sejak kedatangan Kepala BNPB ke Pelabuhan Merak beberapa hari kemarin, beliau langsung meminta agar Provinsi Banten bisa dilakukan TMC untuk mengantisipasi dampak dari cuaca ekstrim yang belakangan terjadi.

“Kita berharap kedepan kondisi cuaca di Provinsi Banten semakin membaik,” harapnya.

Sementara itu, berdasarkan arahan dari Pj Gubernur Banten Al Muktabar, pihaknya langsung menerjunkan tim sebanyak 12 orang dengan sejumlah peralatan evakuasi seperti perahu karet dan yang lainnya. Tim saat ini tengah melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang menjadi korban serta membuka akses jalan pada titik terjadinya bencana.

“Tidak hanya dari BPBD Provinsi, kita juga berkolaborasi dengan personel BPBD Kabupaten Lebak, relawan kebencanaan termasuk juga TNI dan Polri. Kita sudah buka Posko di sana,” katanya.

Data yang dihimpun BPBD, untuk di Kabupaten Lebak, terdapat beberapa titik yang terjadi bencana alam, seperti bencana longsor di Kampung Palendeng, Desa Sindangwangi, Kecamatan Muncang. Kemudian di Cibeunyer Hilir, Desa Parakan Beusi, Kecamatan Bojongmanik dan di Desa Parahiang, Kecamatan Leuwidamar.

Selanjutnya untuk bencana banjir di Kabupaten Lebak terjadi di Desa Kesik, Desa Cidahu, dan Desa Ciruji, Kecamatan Banjarsari. Desa Gunung Anten, Desa Girimukti, Desa Inten Jaya, dan Desa Jayasari, Kecamatan Cimarga dan Desa Kalanganyar, Kecamatan Kalanganyar.

Selain itu ada juga bencana pergeseran tanah di Kampung Pajagan Desa Cimayang, Kecamatan Bojongmanik dan di Desa Kujangsari, Kecamatan Cileles, serta pohon tumbang di Desa Cimarga, Kecamatan Cimarga dan di blok curahem ruas jalan Rangkasbitung-Malingping, Kecamatan Gunung Kencana.

Untuk di Kabupaten Pandeglang, berdasarkan laporan sementara BPBD terjadi bencana longsor di dua Kecamatan, Kecamatan Sindangresmi yang meliputi Desa Ciodeng dan Desa Pasirtenjo. Serta di Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu.

Lalu satu unit rumah roboh yang diakibatkan dari hujan lebat di Kampung Rancawalang, Desa Manglid, Kecamatan Cibitung.

Banjir akibat hujan deras di Kampung Sukamaju, Kampung Renghas, Kampung Karet, Kampung Jalupang Desa Citeureup. Di

kampung Sawah, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, ketinggian air sekitar 50 sampai dengan 80 cm.

Lalu di Desa Karyasari Kecamatan Sukaresmi. Kampung Cibintarok, Desa Pangkalan Kecamatan Sobang. Kemudian di Desa Tarumanegara Kecamatan Cigeulis.

Selanjutnya di Kampung Cimoyan, Desa Ciherang yang diakibatkan intensitas hujan yang tinggi sehingga air sungai meluap ke pemukiman, dan di Kampung Cilamis, Desa Sukasaba yang diakibatkan oleh intensitas hujan yang tinggi sehingga air sungai meluap ke pemukiman.

“Saat ini kami masih melakukan asesmen terhadap jumlah kerusakan dan korban dari bencana alam itu,” ucapnya.

Terpisah, Bencana Banjir yang melanda di beberapa wilayah Kabupaten Lebak perlahan mulai surut setelah berkurangnya intensitas curah hujan.

Masyarakat yang berada di posko pengungsian pun sudah mulai beranjak dan kembali ke rumahnya masing-masing untuk membersihkan material yang terbawa oleh genangan banjir.

“Alhamdulillah sudah mulai surut sejak dini hari tadi, pagi ini masyarakat sudah mulai pulang dari pengungsian,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak, Febby Rizki Pratama saat dikonfirmasi BANPOS, Rabu (4/1).

Ia menjelaskan, untuk Tinggi Muka Air (TMA) Sungai Ciujung saat ini mencapai 420 meter di atas permukaan air laut dan debit air 539 meter kubik per detik atau turun ke level siaga II. Menurutnya, di beberapa lokasi masih terdapat genangan. Namun, tidak merendam pemukiman penduduk.

“Sejak Selasa(3/1) malam, BPBD bersama instansi terkait sudah membuat tenda pengungsian di empat lokasi di Rangkasbitung. Ini sebagai upaya respon cepat menanggapi bencana banjir yang terjadi,” jelasnya.

Ia menerangkan, perkembangan data dari BPBD Lebak dalam bencana yang terjadi yakni, Banjir terjadi di enam kecamatan dan rumah yang terendam setidaknya ada 899 Rumah.

Longsor terjadi di lima Kecamatan dan rumah yg mengalami Kerusakan ringan-Sedang setidaknya ada 15 Rumah.

Lebih lanjut, selain banjir dan longsor terdapat bencana lain seperti  Pergerakan Tanah yang terjadi di empat kecamatan dan rumah yang mengalami Kerusakan ringan-Sedang setidaknya ada 19 Rumah. Serta, angin kencang yang terjadi di kecamatan Cikulur,  rumah yg mengalami Kerusakan setidaknya ada dua rumah.

” Untuk kerusakan infrastruktur sendiri terjadi di tiga Kecamatan, terdapat  dua titik jalan Poros Desa, empat Titik jalan Kabupaten dan satu jembatan Kayu yang rusak,” terangnya.

“Kami akan terus melakukan update dan verifikasi data lebih lanjut. Kita berharap, tidak turun hujan dengan intensitas lagi di hulu, karena khawatir debit air akan meningkat lagi,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya mengatakan, saat ini cuaca ekstrim yang melanda di Kabupaten Lebak sesuai dengan prediksi dari BMKG untuk wilayah Banten. Dengan demikian, ia menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terutama bagi mereka yang berada di wilayah pinggiran sungai.

“Kita harus senantiasa antisipatif dalam menanggapi bencana dan cuaca ekstrem ini. Harus bisa jaga kesehatan, kita dengar dan patuhi juga Himbauan dari BPBD dan instansi terkait,” kata Iti.

Terpisah, Polres Lebak ikut turun memantau sekaligus memberikan bantuan logistik kepada masyarakat terdampak bencana banjir di Kecamatan Cimarga.

Kabag SDM Polres Lebak, Kompol Nono Hartono yang memimpin kegiatan tersebut mengatakan, PJU Polres mewakili  Kapolres Lebak membagikan bingkisan berupa bahan sembako untuk meringankan beban Warga Masyarakat yang terkena dampak Banjir.

“Kami akan selalu memonitor dan membantu masyarakat dalam evakuasi dan bantuan lainnya,” singkatnya.

Hal serupa dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat tanggap bencana Dinas Sosial Lebak. Kepala Dinas Sosial Lebak, Eka Darmana mengatakan, pihaknya telah mendistribusikan bantuan Logistik serta mendirikan Tenda pengungsian dan dapur umum bagi masyarakat yang terdampak banjir di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Lebak.

“Sejak sebelum dan awal tahun baru, tim penanganan kebencanaan sudah disibukkan dengan bencana yang ada. Tujuan kami jelas agar tak ada satupun warga penyintas yang tak mendapatkan bantuan,” kata Eka.(CR-01/RUS/PBN)

SERANG, BANPOS – Forum Rukun Warga (RW) Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, menagih janji Walikota Serang menindaklanjuti pembangunan frontage atau lintas sebidang di jalan terusan perumahan TMI, TBL dan BIP menuju Kidemang. Berdasarkan informasi, Walikota Serang sudah melayangkan surat ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait izin sementara pembangunan frontage, selagi warga melakukan pembangunan secara gotong royong.

Ketua Forum RW Kelurahan unyur, Nana Heriatna, menyampaikan bahwa balasan surat yang dikeluarkan oleh Kemenhub dalam hal ini Dirjen Perkeretaapian, berisi tentang beberapa hal dokumen yang harus ditempuh dan dilengkapi dengan tenggat waktu hingga 30 hari atau dengan batas waktu hingga tanggal 19 Januari. Oleh sebab itu, pihaknya menagih janji Walikota Serang yang sebelumnya menjanjikan menyediakan anggaran untuk pembangunan lintasan sementara sebelum akhirnya dibangun flyover.

“Alhamdulillah oleh Dirjen Perhubungan dari Kemenhub sudah mengeluarkan surat rekomendasi untuk pembukaan perlintasan sementara, dengan tentunya ada syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh beberapa instansi yaitu oleh Dishub, PUPR, dan Bappeda,” ujarnya, Selasa (3/1).

Pada kesempatan tersebut, Nana menyampaikan bahwa pihaknya juga mendorong secara politik dengan melakukan kunjungan ke DPR RI melalui komisi V. Maka dari itu, ia meminta agar Pemkot Serang dapat melengkapi persyaratan sampai dengan 30 hari kerja, dan surat balasan itu harus tersampaikan kembali ke Kemenhub Dirjen Perkeretaapian.

“Jika surat balasan ini tidak dikembalikan, maka mungkin dibatalkan rencananya. Oleh karena itu, kami menghadap kepada Pak Walikota untuk mendorong itu terlaksana, kemudian persyaratan segera dilengkapi,” terangnya.

Ia mengungkapkan, dari tiga instansi tersebut, yang belum memenuhi persyaratan adalah DPUTR kaitan dengan perencanaan pembangunan. Meski dari gambar dan anggaran sudah dialokasikan, namun hal itu masih dalam kondisi sedikit terkendala.

“Ada progress yang segnifikan, alhamdulillah tadi juga disampaikan bahwa pemerintah berjalan. Kami forum RW juga berjalan dan tentunya kita akan mendukung kegiatan pemerintah di frontage yaitu mempercepat untuk terlaksananya atau minimal dicabutnya patok PTKAI,” tuturnya.

Lebih jauh Nana menjelaskan perlintasan sementara ini merupakan rangkaian untuk pembangunan flyover atau proyek. Proyek ini sementara berjalan dan bisa direalisasi oleh masyarakat dengan harapan mengurai kemacetan.

“Harapan kami yang tercepat adalah dibukanya jalur frontage, kemudian berikutnya adalah antisipasi terhadap kegiatan pembangunan flyover, misalkan antisipasi banjir atau lainnya. Kemudian pembebasan lahan atau seperti apa, frontage itu untuk pembangunan flyover-nya, karena kalau flyover itu kan harus ada tambahan kiri atau kanan,” jelasnya.

Diakhir ia menegaskan, karena Walikota Serang sudah menjanjikan sejak beberapa tahun yang lalu kaitannya dengan pembangunan frontage, maka pihaknya meminta agar minimal dibuka terlebih dahulu batas atau ptok PT KAI untuk melanjutkan pembangunan. Menurutnya, Pemkot sudah menyiapkan anggaran tapi terkendala dengan izin.

“Pemkot Serang sudah menyiapkan dan menganggarkan untuk kegiatan pembangunan tersebut di tahun 2023-2024 itu terlaksana pembangunan frontage. Sementara menunggu itu, yang penting kita buka jalan dulu, buka patok supaya bisa dimanfaatkan jalannya,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Serang, Ikbal menyampaikan bahwa beberapa OPD terkait pada saat ini sedang menyiapkan beberapa dokumen yang diminta oleh Dirjen Perkeretaapian untuk memenuhi perizinan pembangunan frontage.

“Tadi sudah diabsen oleh Pak Walikota, ada beberapa OPD yang masih progres terkait dokumen-dokumen yang harus dilengkapi,” ujarnya.

Adapun beberapa dokumen tersebut antara lain terkait keamanan pada saat kontruksi, terkait metode pengerjaan pada saat kontruksi. Kata dia, ada empat poin yang sekarang ada di bidang PU yang memang harus dilengkapi.

“Ada 4 yang pada saat ini diminta oleh Pak Wali segera dilengkapi, setelah itu baru kita dikirim ke sana, dan Pak Wali sudah siap untuk tanda tangan. Itu kan salah satu persyaratan yang harus ada yaitu tanda tangan dari pimpinan daerah, tetapi tetap bahwa izin lintasan itu dalam rangka project bukan dalam rangka untuk masyarakat,” tandasnya.

Saat audiensi, Walikota Serang, Syafrudin menyampaikan bahwa semenjak saat dirinya dilantik, pada tahun 2019 Pemkot Serang sudah melayangkan surat kepada kementerian perhubungan terkait pemohonan izin pembangunan frontage tersebut.

“Jadi pemkot dan masyarakat sama, daei semenjak 2019 pak wali baru dilantik sudah dilayangkan surat hingga tahun 2022 yang kaitannya ada dorongan dari masyarakat,” ungkap Syafrudin.

Syafrudin mengaku dirinya sudah siap dan menyetujui jika beberapa dokumen yang menjadi persyaratan tersebut sudah terpenuhi.

“Jika memang persyaratannya sudah terpenuhi, saya langsung tanda tangani, tidak jadi masalah jika memang merupakan untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya.(MUF/PBN)

JAKARTA, BANPOS – Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja kembali mendapat tentangan di kalangan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Harapan Rakyat dan juga oposisi saat ini Partai Demokrat.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik tajam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Cipta Kerja, Senin (2/1).

“Perppu No.2/ 2022 tentang Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan Amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menghendaki pelibatan masyarakat dalam proses perbaikannya. Selain terbatasnya pelibatan publik, sejumlah elemen masyarakat sipil juga mengeluhkan terbatasnya akses terhadap materi UU selama proses revisi,” ujar AHY.

Menurutnya proses yang diambil tidak tepat dan tidak ada argumen kegentingan yang tampak dalam Perppu tersebut.

“Setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, jelas MK meminta perbaikan melalui proses legislasi yang aspiratif, partisipatif dan legitimate. Bukan justru mengganti UU melalui Perppu. Jika alasan penerbitan Perppu harus ada ihwal kegentingan memaksa, maka argumen kegentingan ini tidak tampak di Perppu ini. Bahkan, tidak tampak perbedaan signifikan antara isi Perppu ini dengan materi UU sebelumnya,” jelas AHY.

AHY menegaskan bahwa keluarnya Perppu Cipta Kerja ini adalah kelanjutan dari proses legislasi yang tidak aspiratif dan tidak partisipatif.

“Lagi-lagi, esensi demokrasi diacuhkan. Hukum dibentuk untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk melayani kepentingan elite. Janganlah kita menyelesaikan masalah, dengan masalah,” tegas AHY.

Terakhir AHY mengingatkan untuk jangan sampai terjerumus ke dałam lubang yang sama.

“Terbukti, pasca terbitnya Perppu ini, masyarakat dan kaum buruh masih berteriak dan menggugat lagi tentang skema upah minimum, aturan outsourcing, PKWT, aturan PHK, TKA, skema cuti, dan lainnya. Mari terus belajar. Janganlah kita terjerumus ke dałam lubang yang sama,” tutup AHY.

Putusan MK pada 2020 mengamanatkan UU Cipta Kerja inkonstitusional dan harus direvisi dalam waktu dua tahun. Namun kini, bukan revisi yang dilakukan, melainkan Perppu yang dikeluarkan pemerintah agar UU Cipta Kerja tersebut tetap berlaku.

Wakil Ketua Departemen II Politik & Pemerintahan DPP Partai Demokrat, Muhammad Haris Wijaya, mengatakan bahwa penetapan Perppu ini terindikasi inkonstitusional dan tidak substantif.

“Penerbitan Perppu tidak relevan untuk menyelesaikan problem yuridis yang sudah diputuskan oleh MK,” katanya.

Menurutnya, Perppu tidak menyelesaikan persoalan formal pada Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana yang diputuskan MK. Undang-Undang Cipta Kerja dinilai bermasalah dari sisi pembentukan.

“Sebenarnya putusan MK kemarin menyatakan inkonstitusional bersyarat dari sisi formil, dari sisi pembentukannya. Menurut saya, tidak bisa diselesaikan dengan Perppu,” katanya.

Ia menjelaskan, penerbitan Perppu merupakan kewenangan pemerintah yang intinya adalah tindakan subjektif. Pemerintah dalam hal ini adalah presiden. Perppu dikeluarkan ketika dinilai ada kondisi mendesak.

“Pertanyaannya, yang mendesak dari sisi apa? Aspek substansi. Kan MK belum pernah menguji aspek substansinya, baru menguji aspek formal, proseduralnya. Yang itu menurut MK bermasalah, sehingga perlu diperbaiki,” ujarnya.

Oleh sebab itu, perbaikan yang patut dilakukan pemerintah adalah membahas ulang Undang-Undang Cipta Kerja bersama DPR, berdasarkan catatan perbaikan yang telah dikemukakan MK.

LBH Pijar Harapan yang bermarkas di Kota Serang menilai bahwa Perppu Nomor 2 tahun 2022 dipaksakan ihwal kegentingannya, guna mengubah Undang-undang Cipta Kerja yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat.

Direktur LBH Pijar Harapan Rakyat, Rizal Hakiki, mengatakan bahwa berdasarkan putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 yang menguji kedudukan Perppu dengan Undang-undang, diputuskan bahwa Perppu mengacu pada UUD Pasal 22 ayat (1).

“Dalam pasal itu berbunyi ‘Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang’,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang didapat BANPOS, Selasa (3/1).

Rizal mengatakan bahwa latar belakang penerbitan Perrpu Cipta Kerja jika mengacu pada pernyataan Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto, karena adanya terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (climate change) dan terganggunya rantai pasokan (supply chain).

“Beberapa pertimbangan tersebut, pada faktanya bertolak belakang dengan implikasi rumusan pasal yang termuat dalam Perppu tersebut. Dalam beberapa pasal yang mengatur mengenai Lingkungan Hidup dan Ketenagakerjaan, banyak memuat pasal yang bertentangan dengan Perlindungan Hak Ketenagakerjaan dan Lingkungan Hidup,” terangnya.

Ia mengatakan, selama dua tahun setelah pengesahan Undang-undang Cipta Kerja, memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat Indonesia. Dampak itu berkaitan dengan merosotnya taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Rizal, fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kian massif. Selain itu, pelanggaran hak normatif buruh semakin sering ditemukan dan juga berbagai persoalan pada sektor-sektor yang lainnya.

“Sehingga sebagaimana hal yang telah diuraikan diatas, kami menganggap bahwa pertimbangan kegentingan yang memaksa yang dibuat oleh Pemerintah terkesan mengada-ada dan memaksakan kegentingan yang secara faktual tidak terjadi,” tuturnya.

Selain dipaksakan, pihaknya pun menilai bahwa Perppu ini membuat posisi pekerja atau buruh, semakin rendah daya tawarnya. Hal itu berkaitan dengan pengaturan mengenai upah minimum, outsourcing dan waktu kerja.

Ia menjelaskan, penetapan upah minimum kabupaten/kota dalam pasal 88c berbunyi ‘Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah’.

“Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 36 tahun 2021, yang dimana PP itu termasuk turunan dari Undang-Undang Omnibus Law. Dan saat ini Undang-Undang Omnibus Law dinyatakan cacat formil karena proses pengesahannya tidak sesuai dengan aturan dan tidak memenuhi unsur keterbukaan,” katanya.

Ia menegaskan, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwasa Undang-undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional. Sehingga dalam penetapan upah minimum kerja menurutnya, tidak layak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021.

Lalu terkait dengan outsourcing yang diatur dalam pasal 81 point 19-21. Menurutnya, dalam Perppu Cipta Kerja tidak ada ketentuan baku bidang apa saja yang boleh menggunakan tenaga outsourcing, sehingga semua jenis pekerjaan boleh menggunakan sistem outsourcing.

“Meski demikian, Perppu juga menjelaskan bahwa aturan lebih jauh mengenai tenaga alih daya ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Seperti dijelaskan pada penjelasan Penetapan Upah Minimum yang dimana Peraturan tersebut tidak bisa digunakan,” ucapnya.

Oleh karena itu, pihaknya pun menyampaikan tiga tuntutan kepada Presiden dan DPR RI terkait dengan Perppu Cipta Kerja. Pertama, Presiden Joko Widodo agar menarik kembali Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

“Kedua, DPR RI untuk tidak menyetujui penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Ketiga, Presiden dan DPR RI untuk menghentikan segala bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dan kedaulatan rakyat,” tandasnya.(DZH/PBN)

SERANG, BANPOS –  Ombudsman RI Perwakilan Banten meminta pengelola Jalan Tol Tangerang-Merak, Astra Infra Tol Tangerang-Merak untuk penuhi kewajibannya sesuai Standar Pelayanan Minimal imbas adanya kenaikan tarif Jalan Tol Tangerang-Merak.

Kepala Ombudsman Banten, Fadli Afriadi Selasa (3/1) mengharapkan pengelola Jalan Tol Tangerang-Merak memenuhi kewajibannya mengingat telah ada kenaikan tarif tol yang ditetapkan Pemerintah.

Untuk diketahui, terdapat penyesuaian tarif baru pada Jalan Tol Tangerang-Merak mengacu pada Keputusan Menteri PUPR No. 1751/KPTS/M/2022 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Tangerang-Merak yang dikeluarkan pada 12 Desember 2022 lalu dan mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2023.

Masih menurut  Fadli, saat ini sedang ada perbaikan dan penambahan lajur di Jalan Tol Tangerang-Merak yang harus segera diselesaikan.

“Sekarang sedang ada perbaikan dan penambahan lajur sehingga menyebabkan kemacetan setiap harinya, tentu kurang baik apabila kenaikan tarif pada kondisi seperti ini karena pelayanannya yang diberikan belum maksimal” katanya.

Atas hal tersebut, Ombudsman Banten meminta pihak Astra Infra Tol Tangerang-Merak untuk mempercepat proses perbaikan dan penambahan lajur yang saat ini sedang dilakukan.

Fadli menyebutkan pentingnya memperhatikan standar pelayanan jalan tol sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Standar pelayanan tersebut meliputi kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksessibilitas, mobilitas, dan dan keselamatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan To dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, dijelaskan bahwa kondisi jalan tol harus memenuhi standar pelayanan yaitu syarat kerataan, tidak boleh ada lubang atau keretakan, dan bahu jalan harus dalam kondisi baik.

“Pengelola harus memperhatikan kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan tol.” tambah Fadli.

Selain itu, Fadli meminta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya yang tercantum pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, dalam melakukan tugasnya agar memberikan perhatian lebih banyak terhadap kondisi infrastruktur jalan tol khususnya di Jalan Tol Tangerang-Merak yang saat ini mengalami kemacetan setiap harinya dan merupakan jalur akses penghubung antara pulau Jawa dan Merak.

“Dengan terlaksananya pelayanan jalan tol sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku, diharapkan dapat terwujud jalan tol yang nyaman dan aman bagi para penggunanya serta tidak terjadi ketidakadilan bagi para pengguna jalan tol,” ungkap Fadli.(RUS/PBN)

LEBAK, BANPOS – Tingginya curah hujan ekstrem sejak satu pekan terakhir membuat beberapa wilayah di Banten mengalami dampaknya. Seperti di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Bencana meluas secara ekstrem.

Bencana Longsor dan Banjir yang menjadi bencana langganan di Lebak mulai bermunculan sejak awal tahun baru 2023.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Gunungkencana tepatnya di Jalan Rangkasbitung-Malingping blok Curahem Desa Sukanegara. Bahu jalan kabupaten tersebut longsor lantaran hujan deras yang mengguyur sejak Selasa (3/1) dini hari waktu setempat.

“Terjadi longsor di bahu jalan kira-kira pukul 08.00 tadi, anggota polsek dan warga setempat berjaga-jaga dan mengatur kendaraan yang melintas,” kata Camat Gunungkencana, Firman Arif saat dikonfirmasi BANPOS via panggilan telepon.

Firman menjelaskan, longsor berpotensi merusak konstruksi jalan beton di lokasi lantaran hujan yang masih belum reda hingga siang hari. Menurutnya, kemungkinan besar jalan kabupaten yang menghubungkan wilayah Lebak selatan dan Lebak utara akan ditutup.

“Ini masih kita pantau. Tapi, kalau makin parah, kita akan tutup jalan di Blok Curahem, karena khawatir membahayakan para pengguna jalan,” tandasnya.

Di waktu bersamaan, hal serupa terjadi di badan Jalan kabupaten di Janglapa, Desa Sangkanmanik, Kecamatan Cimarga yang mengalami longsor.

Salah seorang warga, Reza mengatakan, longsor akibat guyuran hujan deras tersebut, sangat membahayakan, serta merusak badan jalan, yang mengakibatkan semua jenis kendaraan roda empat tidak bisa melintasinya.

“Akibat kondisi tersebut maka semua jenis kendaraan roda empat dari arah Leuwidamar maupun dari arah Rangkasbitung tidak mampu melintasinya,” kata Reza.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Pelaksana Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Lebak, Febby Rizki Pratama, mengatakan, longsor yang terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Lebak diakibatkan guyuran hujan lebat yang terjadi beberapa hari terakhir.

“Kejadian pagi tadi kemungkinan pihak DPUR Lebak akan secepatnya melakukan penanganannya,” kata Febby kepada wartawan di Kantor BPBD Lebak.

Selain longsor, banjir juga terjadi di beberapa titik di Kabupaten Lebak. Di sungai Ciujung, Febby menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terjadinya banjir. Ia menjelaskan, saat ini tinggi muka air (TMA) di lokasi pemantauan Jembatan Keong 350 meter di atas permukaan air laut dan debit air 429 meter kubik per detik atau sudah masuk level siaga 2.

“Di beberapa hulu sungai seperti Ciujung dan Ciberang itu hujan deras, hampir rata di Lebak hujan bahkan Rangkasbitung pun turun hujan,” jelas Febby.

Ia menerangkan, dengan tingginya curah hujan yang terjadi hari ini, besar kemungkinan luapan volume air akan meningkat secara signifikan dalam beberapa jam. Jika TMA mencapai 550 m maka status Ciujung akan menjadi Awas.

“Untuk level bahaya di angka 650 meter lebih. Kita harapkan itu enggak terjadi. Tapi, kita minta masyarakat di bantaran sungai untuk siap siaga,” tandasnya.

Sementara itu, dua sungai yakni Ciateul dan Cimoyan meluap deras dan menyebabkan perkampungan di empat desa di Kecamatan Banjarsari dikepung air bah.

Diketahui, ke empat desa yang terendam banjir tersebut diantaranya Desa Keusik, Ciruji, Cidahu dan Desa Cilegong Ilir, ratusan warga terpaksa dievakuasi.

Relawan BPBD Kabupaten Lebak, Sesi saat kepada wartawan menyampaikan pihaknya masih melakukan evakuasi di pemukiman warga yang terendam banjir tersebut.

“Ini masih sedang evakuasi di lapangan pak, untuk jumlah rumah warga yang terdampak banjir itu masih dalam pendataan kami, jadi belum terdata semua ya pa,” ujarnya.

Pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada terhadap cuaca musim hujan yang belum refa. “Ya, untuk semua warga saat ini agar tetap waspada, karena musim hujan masih terus berlangsung,” paparnya.

Sementara Camat Kecamatan Banjarsari, Asep Raedi membenarkan dengan adanya kejadian banjir tersebut yang menyebabkan empat desa dan ratusan rumah warga terendam.

“Iya, sejak kemarin malam hujan terus mengguyur, empat desa terdampak meluapnya sungai Cimoyan dan Ciateul. Ratusan rumah warga terendam. Kita masih melakukan evakuasi,” kata Asep Raedi.

Hingga berita ini ditulis, Tim Siaga Bencana Banjarsari (unsur Polsek, Koramil, Pol PP, BPBD, Tagana, PMI, relawan desa dan masyarakat) masih berada di lapangan membantu evakuasi warga terdampak.

Longsor yang terjadi karena intensitas hujan cukup tinggi yang terjadi beberapa hari terakhir di Kampung Angsana Desa, Desa Ciodeng, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang, mengakibatkan ruas jalan Picung-Munjul milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, mengalami amblas dan terputus sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan.

Salah seorang warga Kampung Angsana, Edi mengatakan, ruas jalan Picung-Munjul mengalami amblas yang terjadi pada pagi hari, sehingga tidak bisa dilalui kendaraan roda empat.

“Kalau mobil sudah tidak bisa lewat, karena jalan beton tersebut amblas dan mengelupas. Jalan ini rusak parahnya tadi pagi, kalau retaknya sudah empat hari yang lalu, padahal belum lama diperbaiki,” kata Edi kepada BANPOS.

Menurutnya, dengan kondisi amblasnya ruas jalan tersebut, untuk kendaraan roda dua masih dilalui meskipun harus memilih jalan yang bisa dilalui dan berhati-hati saat melintas.

“Kalau untuk kendaraan roda dua masih bisa dilalui, meskipun harus memilah-milah jalan. Namun, untuk kendaraan roda empat sudah tidak bisa karena bisa dilihat sendiri jalan tersebut hancur dan amblas,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Kampung Siaga Bencana (KSB) Kabupaten Pandeglang, Beni Madsira membenarkan perihal kejadian amblasnya ruas jalan Picung-Munjul yang tidak bisa dilewati kendaraan roda empat.
“Iya betul, saya juga mendapatkan informasi dari anggota KSB. Untuk itu, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat terutama kepada para pengendara yang membawa mobil agar jangan lewat jalan itu, mungkin bisa cari jalan alternatif,” katanya.

Terpisah, Kepala UPT DPUPR Banten, Agus Muparik membenarkan bahwa ruas jalan Picung-Munjul mengalami amblas, saat ini pihaknya telah melakukan penanganan.

“Sekarang sedang dalam penanganan, tadi alat sudah berangkat ke lokasi. Insya Allah sore sudah bisa dilewati,” katanya.

Dijelaskannya, ruas jalan Picung-Munjul yang terdampak bencana tersebut terjadi di tiga titik diantaranya mengalami longsor di Kampung Salampak, Desa Pasirtenjo, Kecamatan Sindangresmi, mengalami amblas di Kampung Angsana, Desa Ciodeng, Kecamatan Sindangresmi dan Kampung Cibeureum, Desa Sukasaba, Kecamatan Munjul.

“Bencana yang terjadi di ruas jalan Picung-Munjul itu longsor, tanah bergeser dan banjir,” jelasnya.

Untuk saat ini, lanjut Agus, pihaknya telah menangani rusa jalan yang tertutup longsor. Untuk selanjutnya akan melakukan penanganan di Desa Ciodeng yang mengalami amblas.

“Baru kebuka satu titik yang longsor, sekarang baru mau bergerak ke Ciodeng yang amblasnya sekitar 5 meter,” ungkapnya.(CR-01/dhe/WDO/PBN)