Kategori: HEADLINE

 

JAKARTA, BANPOS – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tentang Cipta Kerja tertanggal 30 Desember 2022 atau Perppu Cipta Kerja dinilai inkonstitusional dan tidak substantif.

Pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia Anang Zubaidy menilai, keputusan Pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja, tidak tepat.

“Penerbitan Perppu tidak relevan untuk menyelesaikan problem yuridis yang sudah diputuskan oleh MK,” katanya.

Anang mengatakan, Perppu tidak menyelesaikan persoalan formal pada Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana yang diputuskan MK. Undang-Undang Cipta Kerja dinilai bermasalah dari sisi pembentukan.

“Sebenarnya putusan MK kemarin menyatakan inkonstitusional bersyarat dari sisi formil, dari sisi pembentukannya. Menurut saya, tidak bisa diselesaikan dengan Perppu,” katanya.

Anang menuturkan, penerbitan Perppu merupakan kewenangan pemerintah yang intinya adalah tindakan subjektif. Pemerintah dalam hal ini adalah presiden. Perppu dikeluarkan ketika dinilai ada kondisi mendesak.

“Pertanyaannya, yang mendesak dari sisi apa? Aspek substansi. Kan MK belum pernah menguji aspek substansinya, baru menguji aspek formal, proseduralnya. Yang itu menurut MK bermasalah, sehingga perlu diperbaiki,” ujarnya.

Oleh sebab itu, perbaikan yang patut dilakukan pemerintah adalah membahas ulang Undang-Undang Cipta Kerja bersama DPR, berdasarkan catatan perbaikan yang telah dikemukakan MK.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Padang, Feri Amsari menilai, Perppu belum dibutuhkan karena tidak ada kegentingan yang memaksa. Menurutnya, alasan dampak perang Rusia Ukraina sebagai dalih dari Pemerintah tidak relevan.

Dia mengingatkan, Mahkamah Konstitusi (MK) mengamanatkan perbaikan UU dalam jangka waktu dua tahun hingga 25 November 2023. Bukan dengan penerbitan Perppu. “Ini jelas-jelas langkah inkonstitusional yang ditempuh oleh presiden,” ujar Feri.

Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan, seharusnya DPR menolak Perppu yang diterbitkan Jokowi. Menurutnya, Perppu itu juga sebetulnya bisa dibatalkan oleh MK. Namun, Refly pesimis dengan kondisi MK saat ini.

“Secara teoritis Perppu itu bisa dibawa ke MK lagi dan MK bisa batalkannya kalau committed dengan putusan terdahulu. Kalau MK sudah masuk angin lain soal, kan MK sudah berubah komposisinya,” imbuhnya.

Anggota Komisi IX Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menilai, dalih kondisi global di balik penerbitan Perppu mengada-ngada. Pasalnya, Presiden Jokowi baru saja membanggakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia paling tinggi di antara negara-negara G20.

“Jika terkait kondisi global ada inkonsistensi. Presiden Jokowi baru saja membanggakan pertumbuhan ekonomi Indonesia paling tinggi di antara negara G20. Tapi jika jadi alasan penerbitan Perppu, seolah-olah kondisi Indonesia darurat dan underperform. Jadi kegentingan apa yang membuat Perppu ini hadir,” kata Kurniasih.

Dia juga menyatakan, Perppu Cipta Kerja inkonsisten dengan hasil putusan MK. Sebab, kata dia, Pemerintah mestinya memperbaiki UU Nomor 11 Tahun 2020 yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.

“Yang harus dilakukan Pemerintah adalah memperbaiki UU No 11 Tahun 2020 yang inkonstitusional bersyarat sesuai dengan arahan Mahkamah Konstitusi. Bukan dengan jalan pintas menerbitkan Perppu,” kata dia.

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menilai, langkah Jokowi menerbitkan Perppu Ciptaker sudah tepat. Usai UU Ciptaker terhadang Judicial Review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK), Perppu merupakan aturan yang tepat untuk memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.

Ace menganggap, situasi saat ini memerlukan terobosan hukum yang memberikan kepastian terkait transformasi struktural. Khususnya, dalam mengantisipasi situasi dan perekonomian global yang diprediksi belum pasti.

“Kita memerlukan langkah-langkah yang cepat dengan payung hukum yang kuat dalam mengambil kebijakan ekonomi agar kita dapat mengantisipasi berbagai tantangan dan melahirkan kepercayaan dunia usaha dalam pemulihan perekonomian kita,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII itu.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti mengungkapkan, Perppu Cipta Kerja diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi para pengusaha dan investor yang hendak berinvestasi di Indonesia.

“Investor butuh kepastian hukum di tahun-tahun politik, jangan sampai ganti pimpinan ganti regulasi,” tegas Esther, Jumat (30/12).

UU Cipta Kerja jelas telah sangat membantu perekonomian nasional di tengah ancaman krisis dan ketidakpastian global.

“Faktanya, dengan Undang-Undang Cipta Kerja memangkas banyak pasal-pasal,” kata Dosen FEB Universitas Diponegoro itu.

Menurutnya, efek nyata dari UU Cipta Kerja yang nyata peningkatan realisasi investasi setelah pengesahan UU Cipta Kerja. Ada sekitar 80 undang-undang dan lebih dari 1.200 pasal bisa direvisi, sekaligus hanya dengan satu UU Cipta Kerja yang mengatur multisektor.

Menurutnya, ada peningkatan realisasi investasi di Indonesia setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pemerintah menargetkan total investasi yang masuk pada tahun 2022 sebesar Rp1.200 triliun dan diharapkan terus meningkat hingga Rp1.600 triliun di 2024.

“Artinya, Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan persyaratan dan perizinan investasi dampaknya semakin terasa,” kata Esther.

Esther menjelaskan, Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya dapat menarik investasi untuk mengembangkan hilirisasi dalam negeri sehingga tercipta nilai tambah.

Kendati demikian, Esther menekankan pentingnya sosialisasi sampai ke daerah, pengawasan, dan evaluasi pada pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, tak kalah penting adalah sinkronisasi aturan agar tidak lagi terjadi tumpang-tindih.

“Tanpa ada monitoring evaluasi pelaksanaan sampai ke daerah Undang-Undang Cipta Kerja akan tidak optimal,” ungkapnya.(PBN/RMID)

SERANG, BANPOS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah mengembalikan tugas fasilitasi penyelesaian sengketa aset antara Kota Serang dengan Kabupaten Serang, kepada pemerintah pusat. Hal itu setelah mentoknya penyelesaian aset antara dua daerah itu, pada pertemuan yang digelar pada 29 Desember kemarin.

Penjabat Sekda Provinsi Banten, M. Tranggono, mengatakan bahwa pihaknya telah menjalankan fungsi fasilitasi penyelesaian sengketa aset Kota dan Kabupaten Serang, sesuai dengan amanat perundang-undangan.

Tranggono mengatakan, masih belum selesainya persoalan aset tersebut lantaran hingga akhir masa tenggat yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), belum ada kesamaan persepsi antara Pemkot Serang dengan Pemkab Serang, terhadap kata ‘sebagian’.

“Pada Undang-undang tahun 32 tahun 2007 mungkin ada persepsi yang berbeda. Nah ini sesungguhnya kemarin ini mau ada titik temu. Jika dilihat, memang aset-aset ini ada di daerah yang baru. Namun ada juga yang mengatakan tidak semua harus diberikan. Bahasa sebagian itu yang masih harus didiskusikan,” ujarnya kepada BANPOS, Senin (2/1).

Namun meski tidak sampai pada kata sepakat, fasilitasi penyelesaian sengketa aset yang dilakukan oleh Pemprov Banten berhasil membawa kedua belah pihak bertemu pada titik tertentu, yakni kesepakatan penyerahan aset-aset yang sebelumnya masih dipertahankan oleh Pemkab Serang.

“Tapi pada prinsipnya sudah ketemu nih, dari 22 aset itu, ada 12 aset yang sudah siap diserahkan. Tinggal 10 aset. Nah 10 aset ini yang nanti harus didiskusikan secara lanjut. Nah siapa yang memfasilitasi? Sudah kami serahkan kepada kepada pembina kami di pusat,” tuturnya.

Tranggono mengakui, tafsir kata ‘sebagian’ ini masih menjadi tembok yang terus menghalangi penyelesaian sengketa aset itu. Padahal, pengakuan dari Pemkot Serang, tafsir kata ‘sebagian’ sudah dijelaskan oleh Kemendagri bahwa ‘sebagian’ berarti seluruh aset yang ada di daerah otonom baru.

“Tapi pada prinsipnya, semua sudah siap. Hanya memang ada perbedaan persepsi bahwa sebagian itu satu paket, jadi seluruhnya. Yang satu minta sebagian itu diselesaikan satu persatu. Artinya, masing-masing harus memahami juga Undang-undang nomor 32 tahun 2007,” ungkapnya.

Berkaitan dengan bantuan yang diminta oleh Pemkab Serang, agar Pemprov Banten lebih besar membantu dalam hal pembangunan Puspemkab di Ciruas, Tranggono menuturkan bahwa hal itu masih digodok oleh pihaknya.

Namun, Tranggono pun mengaku bahwa sebetulnya jika Pemkab Serang konsisten menganggarkan pembangunan sejak dulu, persoalan aset ini tidak akan berlarut-larut hingga 15 tahun seperti saat ini.

“Ini kami sedang evaluasi. Tapi saya sih berpikir, sejak tahun 2007 sampai saat ini 2023, hampir 15 tahun, itu kemana saja? Itu logika saya ya. Tapi tetap, Pemprov tidak akan lepas tangan. Dan saat ini prosesnya sedang evaluasi,” jelasnya.

Tranggono juga memaklumi jika besaran bantuan yang diberikan oleh Pemprov Banten, dianggap oleh Pemkab Serang masih kurang. Hal itu sah-sah saja, meski ia mengaku bahwa Pemprov Banten sudah membantu dengan maksimal kepada Pemkab Serang.

“Kami paham, Pemprov Banten tidak akan diam saja. Sampai saat ini sudah membantu. Cuma yang jadi masalah, bantunya sejauh mana kan ada juga yang merasa kurang. Karena sejauh ini, bantuan keuangan ke Kabupaten Serang juga sudah lebih,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemkab Serang mencoba memperpanjang masa tenggat penyelesaian sengketa aset daerah, antara Kabupaten Serang dengan Kota Serang. Masa tenggat itu merupakan masa tenggat yang diberikan oleh KPK, agar dapat menyelesaikan sengketa itu paling lambat 31 Desember 2022.

Penawaran yang disampaikan oleh Pemkab Serang terlihat hanya ingin menggocek masa tenggat yang diberikan oleh KPK saja, lantaran penawaran yang diberikan besar kemungkinan ditolak oleh Pemkot Serang.

Pada detik-detik terakhir masa tenggat, Pemkab Serang mengambil langkah cepat dengan memberikan satu bundel penawaran penyelesaian sengketa, kepada Pemkot Serang. Bundelan tersebut diberikan kepada Pemkot Serang, saat pertemuan dua daerah pada Kamis (29/12) di Pendopo Gubernur Banten.

Kabupaten Serang menghadirkan seluruh Pimpinan Daerah yaitu Bupati, Ratu Tatu Chasanah; Wakil Bupati, Pandji Tirtayasa dan Sekretaris Daerah (Sekda), Tb. Entus Mahmud Sahiri. Para pejabat terkait seperti Asda dan Kepala BPKAD pun hadir dalam pertemuan itu.

Sementara Kota Serang, dipimpin langsung oleh Walikota Serang, Syafrudin, dan dikawal oleh Sekda Kota Serang, Nanang Saefudin. Hadir pula Asda 1 Kota Serang, Subagyo; Kepala BPKAD Kota Serang, Imam Rana Hardiana dan Inspektur Kota Serang, Wachyu B. Kristiawan.

Dalam pertemuan itu, Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, mengaku bahwa Pemkab Serang telah memberikan penawaran penyelesaian sengketa aset itu. Penawaran tersebut yakni memberikan sebagian sisa dari aset yang belum dilimpahkan, dan mempertahankan sebagian lainnya.

Untuk 10 yang akan dipertahankan oleh Pemkab Serang menurut Tatu, lantaran aset tersebut berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat. Ke-10 aset itu merupakan aset untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Serang.

“Pendopo, lalu RSDP. Kan itu pelayanan regional dan itu BLUD. Lalu Dinkes, itu kan bagian dari RSDP. Terus kemudian ada yang akan digunakan untuk pengembangan UMKM, itu di DPMD. Terus ada yang untuk pengembangan BPR Serang di BPBD. Sebenarnya yang berkaitan dengan pelayanan rumah sakit, berkaitan dengan UMKM dan Pendopo (yang tidak diberikan),” jelas Tatu.(DZH/PBN)

SERANG, BANPOS – Uji kompetensi para pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov Banten, mundur pelaksanaannya menjadi Selasa (3/1) hari ini. Para pejabat Eselon II itu akan diboyong ke Jatinangor untuk diuji kompetensinya oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Namun, pelaksanaan uji kompetensi ini diharapkan tidak membuat tegang para peserta maupun pihak lainnya. Karena, uji kompetensi itu pun juga merupakan sarana untuk rekreasi alias healing bagi para pejabat Eselon II Pemprov Banten.

Berdasarkan dokumen yang didapat BANPOS, sebanyak 37 Pejabat Eselon II bakal diboyong ke Jatinangor untuk melaksanakan uji kompetensi. Salah satunya yakni Penjabat Sekda Provinsi Banten, M. Tranggono, yang secara definitif masih menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur.

Hal itu dibenarkan oleh Tranggono, saat dikonfirmasi BANPOS. Menurutnya, uji kompetensi merupakan upaya untuk mengevaluasi kinerja dari para pejabat Eselon II, sehingga dapat mengetahui pengembangan apa yang harus dilakukan terhadap mereka.

“Uji kompetensi itu sebetulnya adalah kita melakukan evaluasi. Evaluasi pembinaan kompetensi kepada semua Eselon II. Termasuk saya akan dievaluasi. Sehingga dengan cara evaluasi kita bisa mengetahui Eselon II itu kurangnya apa, dan apa yang harus dilakukan,” ujarnya di Pendopo Gubernur Banten, Senin (2/1).

Ia mengatakan, pelaksanaan uji kompetensi merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemprov Banten, untuk memastikan bahwa kinerja dari para Eselon II berjalan dengan baik.

“Kita harus bisa menjamin apa yang dilakukan oleh Eselon II ini sudah baik. Kinerja saja dievaluasi, maka termasuk personel-personel,” tuturnya.

Tranggono menegaskan bahwa uji kompetensi dan rotasi-mutasi pejabat Eselon II merupakan hal yang berbeda. Sehingga, uji kompetensi tersebut baru sebatas evaluasi terhadap individu para pejabat Eselon II saja.

“Kalau ditanya apakah terkait dengan mutasi atau enggak, itu hal kemudian. Pada prinsipnya, kita belum bicara mutasi, hanya berbicara bagaimana peningkatan masing-masing individu eselon II, apa yang harus ditingkatkan,” katanya.

Menurutnya, hampir semua pejabat diikutsertakan dalam uji kompetensi hari ini. Termasuk dirinya yang masih merupakan Staf Ahli Gubernur definitif.

“Hampir semua dilakukan, termasuk saya. Saya ini kan aslinya itu masih Staf Ahli Gubernur. Kalau ternyata saya tidak kompeten di sana, ya mungkin saja saya dipindahkan ke mana. Saya harus siap, saya harus legowo. Karena kita harus aware terhadap kompetensi diri kita sendiri,” ucapnya.

Para pejabat yang ikut dalam uji kompetensi, akan berangkat ke Jatinangor pada Selasa pagi. Mereka akan mengikuti uji kompetensi hingga 5 Januari 2023. Tranggono pun mengatakan, jangan terlalu dibawa tegang pelaksanaan uji kompetensi tersebut. Toh menurutnya, para pejabat yang ikut uji kompetensi, juga sekalian melaksanakan healing awal tahun.

“Insyaallah besok (hari ini) pagi berangkatnya. Jadi Selasa sampai Kamis di Jatinangor, dengan LAN. Kita tahu lah LAN itu tempatnya qualified. Tapi ya sekalian juga kami healing, kami apresiasi teman-teman setahun kemarin yang sudah kerja keras,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar, dikabarkan bakal melakukan perombakan pejabat Eselon II di awal tahun 2023. Perombakan itu akan diawali dengan pelaksanaan uji kompetensi para pejabat Eselon II, di Jatinangor, Jawa Barat.

Informasi tersebut disampaikan oleh sejumlah pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov Banten. Para pejabat yang enggan disebutkan namanya itu mengatakan, pelaksanaan Ukom akan mulai dilakukan pada 1 Januari 2023.

“Awal tahun, hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 kami akan di-ukom. Pembukaannya itu Minggu sore hari, setelah itu berangkat ke Jatinangor. Ukom dua hari di tanggal 2 dan 3 Januari,” ujarnya kepada BANPOS.

Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar, membenarkan terkait dengan akan dilaksanakan Ukom itu. Menurutnya, Ukom dilakukan untuk melihat kompetensi dari para pejabat Pemprov Banten.

“Nanti kita lihat teknisnya ya. Itu lebih kepada kami melihat kompetensinya, apakah perlu ada penguatan atau lebih kepada peningkatan kapasitas,” ujarnya kepada BANPOS, Kamis (29/12).

Ia mengatakan, secara teknis Ukom memang dapat digunakan untuk menentukan, apakah pejabat-pejabat tersebut masih bisa untuk dipertahankan di satu jabatan, atau akan dilakukan rotasi.

“Nanti itu teknis ya, kami akan lihat perkembangannya. Tempatnya belum tahu ya, karena itu dilakukan oleh instansi terkait,” terangnya.

Al pun mengatakan bahwa Ukom memang suatu keharusan. Hal itu dilakukan juga untuk melihat kinerja dari para pejabat, dalam satu jabatan. Karena menurut Al, pejabat Eselon II juga merupakan manusia, yang dapat berubah seiring perjalanan waktu.

“Kan uji kompetensi itu memang harus dilakukan kan. Jadi itu satu hal untuk mereview, melihat, bagaimana perkembangan. Manusia kan bisa berubah, jadi perlu penyesuaian. Ada banyak pertimbangan teknisnya, itu ada unsur psikologisnya, leadershipnya. Jadi komplit,” tandasnya.(DZH/PBN)

 

SERANG, BANPOS – Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) Banten telah melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja modal tanah, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal  jaringan irigasi dan jembatan (JIJ) dan belanja pemeliharaan jalan pada APBD Banten tahun 2022 (sebelumnya diberitakan LHP BPK atas LKPD Banten tahun 2021).

Dari pemeriksaan tersebut ada 15 persen lagi temuan atau rekomendasi yang belum dituntaskan oleh Pemprov Banten, atau 85 persen telah diselesaikan.

Adapun temuan-temuan tersebut berada di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) serta Dinas Kesehatan (Dinkes).

Dari temuan sejumlah OPD, sampai dengan saat ini, hanya Disperkim yang belum menyelesaikan temuan BPK tersebut, yakni sebesar kurang lebih Rp300 juta, sementara Dinas PUPR, Dindikbud, dan Dinkes sudah 100 persen mematahui BPK.

Sekretaris Inspektorat Banten, Nia Karmina Juliasih membenarkan jika pemeriksaan kepatuhan atas belanja modal tanah, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal  jaringan irigasi dan jembatan (JIJ) dan belanja pemeliharaan jalan pada APBD Banten tahun 2022 hampir telah dituntaskan.

“Ya, hanya tinggal yang ada di Disperkim,” kata Nia.

Namun dirinya mengaku harus mengecek terlebih dahulu besaran nominal temuan tersebut . “Mungkin,”  jawabnya saat ditanya apakan jumlah temuan tersebut mencapai ratusan juta rupiah.

Dengan hanya satu kegiatan yang belum ditindaklanjuti oleh Disperkim, progres tersebut bisa dikatakan hampir 100 persen. “Ini masih progres, harapan kita semuanya secepatnya selesai,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Nia juga menjelaskan jika Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banten tahun anggaran 2021, telah diselesaikan semua pada pertengahan tahun 2022 lalu.

“Kalau yang LHP BPK atas LKPD semuanya sudah beres, kalau tidak salah bulan Mei 2022,” katanya.(RUS/PBN)

 

 

SERANG, BANPOS – Sebanyak 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten serapan anggaran pada APBD tahun 2022 di bawah 90 persen, dan masuk daftar kuning alias kurang baik. Hal ini menunjukkan, program di 13 OPD tersebut tidak berjalan maksimal.

Sementara sebanyak 26 OPD lainnya tergolong besar dan masuk daftar hijau. Adapun OPD yang berada didaftar kuning yakni, BPBD dengan serapan 91,78 persen, Biro Umum 91, 75 persen, BPSDM 91, 75 persen.

Selain itu, BKD 90, 03 persen, DPMD 90, 12 persen, Biro Barjas 90, 03 persen, Sekretariat DPRD 89, 59 persen, DKP 88, 39 persen, Bappeda 88,97 persen, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 88, 19 persen, Dinas PUPR 85,15 persen, Biro Pemerintahan dan Kesra 75,73 persen.

Adapun OPD dengan serapan terbaik lima besar atau daftar hijau yaitu, Dinas Ketapang 88,75 persen, Dinas Sosial 98, 09 persen, DLHK 98, 75 persen, BPKAD 98, 09 persen dan Satpol PP 98 persen.

Dan OPD yang masuk daftar hijau lain dengan serapan anggaran berkisar di angka 97 sampai 92 persen adalah, Disperkim, Biro Adpim, Dishub, DPMPTSP, Dinas Pertanian, Badan Kesbang Pol, Bapenda, Dinkes, DP3AKKB, Diskominfo, Disnakertrans, Dispora, Dinas ESDM, Dinas Perpustakaan Daerah, Disperindag, Dindikbud, Badan Penghubung, Inspektorat, Biro Ekbang, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Pariwisata.

Pj Sekda Banten, M. Tranggono ditemui usai rapat pimpinan di Pendopo KP3B Curug, Kota Serang, Senin (2/1) membenarkan ada belasan OPD yang serapannya masih belum maksimal. Meski demikian pemprov masuk lima besar secara nasional untuk serapan APBD.

“Ya (masih ada serapan rendah). Tapi kita mendapat apresiasi tadi bahwa kita itu masuk 5 besar dalam hal penyerapan secara nasional,” kata Tranggono.

Selain masuk lima besar serapan terbaik secara nasional, Pemprov Banten juga untuk tahun 2022 mengalami peningkatan atau perbaikan  meningkatnya persentase belanja.

“Realisasi belanja kita ini 92,24 persen (total APBD Banten 2022), nah dibanding sama tahun lalu itu 9 1,96 persen jadi ada kenaikan sebesar 2,28 persen,”  ujarnya.

Disinggung mengenai hambatan OPD yang serapannya kurang maksimal dan masuk kategori kuning, Tranggono mengakui salah satunya adalah pengerjaan proyek fisik. Bahkan ada OPD terpaksa melakukan putus kontrak di tengah jalan, lantaran pihak ketiganya bermasalah.

“Tadi juga disampaikan oleh DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) mengusulkan satu perusahaan di blacklist (daftar hitam, tidak boleh ikut tender di Pemprov Banten lagi),” jelasnya.

Sementara hal lainnya yang membuat serapan anggaran rendah di OPD, Tranggono berjanji akan memberikan motivasi kepada seluruh jajarannya. ”

Saya pikir itu makanya ini nanti kita evaluasi apa sih masalahnya sehingga harapan kita tahun depan ini mudah-mudahan nggak terjadi lagi. Dari sisi perencanaannya juga kita akan perbaiki,” harapnya.(RUS/PBN)

 

SERANG, BANPOS –  Pencabutan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Presiden RI Joko Widodo, memungkinkan adanya efisiensi anggaran penanganan Covid-19 di Pemprov Banten pada APBD 2023 yang sudah mulai berjalan  disejumlah OPD seperti Dinkes.

Pj Sekda Banten, Moch Tranggono ditemui usai rapat pimpinan (Rapim) di Pendopo KP3B, Curug Kota Serang, Senin (2/1) menegaskan, penghematan anggaran penanganan Covid-19 bisa dilakukan, seiring adanya kebijkan baru dari pemerintah pusat. Akan tetapi efisiensi tersebut bisa diketahui perkembangan dilapangan, dan peralihan tahapan lanjutan, dari pencabutan PPKM ke pencabutan Darurat Covid-19.

“Yah nantinya anggaran itu bisa diefisiensikan, tapi penangaan tadi tetap kita lakukan, bukan dilepas saja. Yah 

mungkin nilainya tidak sedahsyat sebelumnya,” kata Tranggono.

Ia menjelaskan,  kemungkinan pengehematan anggaran bisa dilakukan jika melihat  progres dilapangan dan beralihnya status Darurat Covid-19.

“Pengertain  dari PPKM dicabut oleh pemerintah pusat, bukan ini kan (tidak melakukan pencegahan dan penanganan).   Bahwa kita ini belum mencabut Darurat Covid-19, nanti yang menentukan  Darurat Covid-19 itu adalah Kementerian Kesehatan. Dan sekarang peralihan dari pandemi ke endemi.  Jadi peralihan ini adalah tidak semata-mata kita tidak melakukan langkah-langkah penangangan, tetapi  justru harus hati-hati lagi,” terangnya.

Pj Gubernur Banten, Al Muktabar dalam siaran persnya mengatakan, meskipun pencabutan PPKM, penerapan protokol kesehatan (Prokes) masih tetap dilakukan.

“Dalam arahan ini, meskipun PPKM telah dicabut bukan berarti pandemi telah berakhir tetapi ini masa transisi dari pandemi ke endemi dan kita harus tetap melakukan penerapan protokol kesehatan itu,” kata Al Muktabar usai mengikuti  Rapat Koordinasi Pencabutan PPKM yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri RI John Wempi Wetipo, dari Pendopo KP3B, Curug, Kota Serang. 

Oleh karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat Banten tetap terus menjaga prokes dengan tetap memakai masker, mencuci tangan dan melengkapi dosis vaksinasi dengan vaksinasi penguat (Booster).

“Dan salah satu rangkaian yang tidak boleh kita lewati yakni vaksinasi. Karena kalaupun ada infeksi kita sudah memiliki imunitas yang lebih kuat,” jelasnya. 

Pemprov Banten jelas Al Muktabar, akan mengiring kebijakan pencabutan PPKM tersebut dengan Exit Strategy dalam menggulirkan berbagai sektor kegiatan agar roda perekonomian terus bergulir dengan baik. 

“Dengan ditetapkannya kebijakan itu, saya harap kita bersama-sama mampu menggulirkan perekonomian kita.  Mulai dari kegiatan masyarakat melalui aktivitas tertentu” ungkapnya.

Sementara itu, Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan mengungkapkan berdasarkan keputusan Inmendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022, terdapat beberapa upaya yang harus tetap dilakukan oleh pemerintah daerah meskipun PPKM sudah dicabut.

Upaya tersebut diantaranya terus melakukan monitoring terhadap penyebaran dan gejala Covid-19, pemberian obat-obatan dan vitamin yang terus berlanjut, vaksinasi, dan pemberian bantuan sosial (bansos) yang tetap digulirkan untuk membantu memulihkan perekonomian masyarakat.

“Dengan hal tersebut kita bisa menunjukan Indonesia ini besar dan mampu menyelesaikan masalah secara kompleks sekaligus,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyatakan pencabutan PPKM ini merupakan salah satu program Pemerintah dari keseluruhan strategi dari pandemi menjadi endemi.

Sehingga Budi berharap, Pemerintah Daerah mampu mengharmonisasikan pencabutan PPKM kepada masyarakat dengan seragam.

“Ada 3 hal penting yang harus dikomunikasikan ke masyarakat selepas PPKM ini dicabut, yakni tetap mengingatkan partisipasi masyarakat yang terus meningkat, menjaga kesehatan diri sendiri dan kelompok, serta mengetahui penyakit-penyakit  yang ada dilingkungan kita,” pungkasnya. 

Terpisah, Walikota Serang Syafrudin menyampaikan kegiatan rakor tersebut terkait Mencabut ppkm dari pandemi menjadi transisi endemi,

“ini artinya menjadi suatu intervensi pemerintah dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan covid 19” ungkap Syafrudin.

Sehingga dalam arti kegiatan rakor pencabutan ppkm tersebut, pemerintah bukan berarti tidak bertanggung jawab terkait hal yang berkaitan dengan penanganan covid, akan tetapi hal tersebut dilakukan untuk diharuskannya partisipasi masyarakat yang harus lebih ditingkatkan,

Syafrudin menambahkan, meskipun Pemerintah sudah mencabut ppkm dan menjadikan status pndemi menjadi endemi, stok obat dan bansos masih tetap berjalan 

“meskipun ppkm dicabut, namun tetap covid masih ada jadi tetap kita tangani dan status kesehatan dan bencana nasional masih tetap berjalan,” tambah Syafrudin.

Sementara itu, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengungkapkan bahwa kebijakan pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM merupakan program strategis Pemerintah Pusat. Oleh karenanya, kata Tatu, perlu di ikuti oleh pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia.

“Pencabutan PPKM ini harus diikuti oleh kita semua di daerah. Karena pencabutan PPKM mikro  ini tentunya program strategis pemerintah pusat dalam menghadapi transisi pandemi covid-19 ke endemi. Masyarakat bisa beraktivitas normal setelah PPKM dicabut,” ujar Tatu.

Lebih lanjut Tatu mengungkapkan, dalam transisi pandemi covid-19 ke endemi ini intervensi pemerintah berangsur diturunkan dan partisipasi masyarakat yang dinaikkan. Bahkan Pemerintah Pusat menyampaikan bahwa pencabutan PPKM berdasarkan hasil hasil survei yang sudah dilakukan. 

“Karena hasil survei seluruh Indonesia bahwa herd immunity di Indonesia ini sangat tinggi. Kemudian yang kedua untuk pencapaian vaksinasi juga maksimal dan sampai saat ini masih berjalan, dan kita juga sudah punya obatnya nah itu dasarnya,”terangnya. (RUS/MUF/AZM)