Kategori: HEADLINE

JAKARTA, BANPOS – Anggota Komisi IV DPR Hermanto prihatin Pemerintah menempuh kebijakan impor untuk memenuhi kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang semakin menipis. Kebijakan ini akan memukul harga gabah sehingga usaha petani meningkatkan produksi menjadi sia-sia.

Hermanto bilang, petani selama ini telah bersusah payah bercocok tanam secara serius mengikuti apa yang menjadi arahan Pemerintah untuk menca­pai target produksi beras. “Tapi tiba-tiba ada keputusan impor beras. Pemerintah abai dengan pembelaan terhadap petani domestik,” ujarnya, kemarin.

Politisi Fraksi PKS ini menilai, silang sengketa perbedaan data stok beras mestinya tidak menjadi alasan mengambil jalan pintas untuk mendatangkan be­ras dari negara lain. Pemerintah seharusnya bisa lebih kreatif dan inovatif mengembangkan sektor hulu dan hilir bidang pertanian melalui teknologi modern.

Pertanian juga mestinya punya sistem data yang integratif, konsolidatif dan validatif sehingga hanya satu data yang dimiliki Pemerintah. “Kebijakan impor beras ini jelas bertentangan dengan seruan Presiden Jokowi yang menghendaki kebutu­han beras dipenuhi dari dalam negeri,” ucap Hermanto.

Diketahui, Pemerintah membuka izin impor beras hingga 500 ribu ton lewat Perum Bulog. Realisasi impor akan bertahap, yaitu 200 ribu ton sampai akhir 2023, dan sisanya 300 ribu ton hingga sebelum panen raya atau Februari 2023.

“Hari ini Bulog mendapat tambahan cadangan beras pemerintah (CBP) 10.000 ton. Kapal impor perdana dari Vietnam yang baru tiba, 5.000 ton di Tanjung Priok dan 5.000 ton di Merak,” kata Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso saat memantau pembongkaran beras impor di Tanjung Priok, Jumat (16/12).

Budi menambahkan, beras impor akan terus bertambah karena sudah banyak kapal dari Vietnam, Thailand, Pakistan, dan Myanmar yang sudah antre sandar.

Sementara itu, Koordinator Substansi Data Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Batara Siagian menuturkan, pihaknya berupaya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Menghadapi Hari Raya Natal dan Tahun Baru, Kementan bekerja sama dengan Koperasi Maju Mandiri Terpercaya dan Pasar Mitra Tani/Toko Tani Indonesia Center (TTIC) untuk memasarkan beras produksi petani dengan harga terjangkau.

Penjualan beras ini dilakukan di enam lokasi yang tersebar di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan pada minggu ketiga Desember 2022. Adapun beras yang dipasarkan oleh Koperasi Koperasi Mandiri Maju dan Terpercaya sebanyak 2,5 ton.

“Kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat guna mendapatkan harga pangan khususnya beras yang relatif murah. Juga sebagai salah satu langkah pengendalian Inflasi di titik-titik tertentu,” katanya.

Batara menuturkan, kerja sama ini menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo agar Kementan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dengan menyiapkan pasokan pangan. Termasuk saat menghadapi perayaan akhir tahun ini. Selain menggandeng koperasi, upaya ini juga akan mendekatkan beras petani ke end user seperti ibu ibu PKK.

Beras yang disebar ini nantinya dipatok seharga Rp9.700 per kilogram atau Rp48.500/pack kemasan ukuran 5 kilogram. Harga ini memang sedikit lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) karena memang harga di pasaran saat ini berkisar Rp10.000. “Tentunya dengan harga yang relatif murah ini masyarakat bisa terbantu,” jelasnya.

Batara menambahkan, kegiatan beras murah ini sudah dilakukan sejak Kamis (14/12). Koperasi Mandiri Maju dan Terpercaya menjual beras medium produksi Poktan Makmur Jaya Cikande dengan Rp9.700 per kilogram pada event Pasar Tani Kementan.

Kelompok tani penerima ban­tuan Vertical Dryer tersebut bersedia menjual beras dengan harga lebih rendah dari harga pasar sebagai wujud kepedulian terhadap konsumen. Pasar Tani juga memasarkan hasil petani seperti bawang merah, cabe dan telur serta daging ayam.(PBN/RMID)

SERANG, BANPOS – Pasca-istighosah menolak pendirian kandang ayam atau peternakan ayam yang beroperasi di Kelurahan Pasuluhan, Kecamatan Walantaka, Pemkot Serang berencana akan menutup peternakan ayam yang meresahkan tersebut.

Walikota Serang, Syafrudin, menyebut bahwa peternakan tersebut tidak memiliki izin resmi dari Pemkot Serang dan hanya berdasarkan perizinan melalui Online single submission (OSS). Ia menegaskan, untuk mendirikan usaha apapun di Kota Serang harus memiliki analisa dampak lalu lintas (Andalalin), analisa dampak lingkungan (Amdal), serta izin mendirikan bangunan (IMB).

“Pertama saya sudah jawab bahwa (kandang ayam) itu tidak berizin, izinnya hanya melalui OSS dan kalau OSS itu tidak melihat langsung ke lapangan. Izinnya pun bukan itu saja, harusnya kan ada Andalalin, Amdal serta IMB, dan itu tidak ditempuh oleh perusahaan,” ujarnya, Senin (19/12).

Pihaknya pun kemudian akan mempertimbangkan akan melakukan penutupan terhadap kandang ayam tersebut. Mengingat, perusahaan tersebut sudah mengantongi izin dari pemerintah pusat melalui OSS, namun tidak ditindaklanjuti izin dari pemerintah daerah.

“Saya kira kalau dikatakan ilegal sih dia sudah mengantongi izin dari pusat melalui OSS, tapi tidak ditindaklanjuti oleh izin dari pemerintah setempat. Nanti akan kami pertimbangkan untuk ditutup,” terangnya.

Pihaknya kemudian akan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) yang ditujukan untuk mengetahui secara jelas terhadap izin operasional usaha tersebut bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan DPRD Kota Serang. Keberadaan kandang ayam ini juga disebut tidak sesuai, karena di Kota Serang sendiri sudah tidak mengeluarkan izin mendirikan kandang ayam baru.

“Sebenarnya (peternakan ayam) yang lain sudah diberikan disinsentif, jadi dibatasi waktunya dan tidak boleh perpanjang lagi dan tidak boleh bangun yang baru. Nanti kami akan sidak dengan dewan dan OPD terkait, mudah -mudahan jadi perhatian,” katanya.

Diakhir ia mengungkap bahwa peternakan ayam tersebut telah melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Serang. Ditambah, lokasinya kini berdekatan dengan pondok pesantren dan permukiman warga.

“Iya melanggar (RTRW), kemudian dekat dengan ponpes, kemudian Ponpes itu berdiri lebih dulu daripada peternakan,” tandasnya.

Terpisah, Camat Walantaka Kota Serang, Karsono mengatakan bahwa peternakan ayam di wilayahnya beberapa kali mendapat penolakan. Termasuk dirinya dan Walikota Serang kompak menolak dan telah meminta pengelola peternakan untuk menutupnya.

“Tapi karena mungkin yang punya orang berkepentingan, jadi tetap memaksa beroperasi. Makanya nanti Pemkot akan menutupnya,” ungkap Karsono.

Menurutnya, sejak awal pihak Kecamatan Walantaka meminta dan menolak agar peternakan ayam tersebut tidak beroperasi, lantaran berdekatan dengan permukiman. Hal itu dikhawatirkan menimbulkan aroma tidak sedap yang berasal dari kotoran serta pakan ayam ternak.

“Jangankan masyarakat, saya pun menolak dari awal. Makanya waktu itu sempat dikumpulkan dengan Pak Wali dan Pemkot pun sudah bersepakat untuk menutup kandang ayam itu,” tegasnya.(MUF/PBN)

SERANG, BANPOS – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Banten menyampaikan sejumlah temuan atas kepatuhan Pemkot Serang terhadap aturan Perundang-undangan, dalam hal belanja modal. Pemkot Serang diharapkan dapat menyelesaikan temuan itu dalam kurun waktu 60 hari.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksaan, Ari Endarto. Ari menuturkan bahwa pihaknya baru saja bertemu dengan Pemkot Serang dalam kegiatan Exit Meeting, untuk membahas terkait dengan temuan-temuan atas kepatuhan belanja modal.

“Jadi kami hari ini selesai pemeriksaan kepatuhan belanja modal. Jadi hari ini tim selesai, proses di kami nanti akan dibahas di kantor hingga keluar rekomendasi, itu yang nanti rencananya penyerahan di akhir Desember atau awal Januari,” ujarnya di Puspemkot Serang, Senin (19/12).

Ia menuturkan, pihaknya menemukan sejumlah temuan dalam hal kepatuhan belanja modal. Namun untuk saat ini, temuan-temuan tersebut masih belum bisa dipublikasikan. Karena, Pemkot Serang masih harus memberikan tanggapan atas temuan itu.

Menurut Ari, pihaknya akan membuka apa saja yang menjadi temuan BPK, pada saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada entitas yang diperiksa, antara di akhir Desember 2022 atau di awal tahun 2023.

“Kalau sekarang masih belum, karena kami masih ada permintaan tanggapan. Jadi masih ada proses lebih lanjut, sehingga belum bisa membuka terkait dengan itu. Detailnya nanti pada saat penyerahan kepada entitas,” terangnya.

Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan laporan tersebut dari BPK. Nantinya, hasil temuan tersebut akan ditindaklanjuti dalam kurun waktu 60 hari ke depan.

“Hasil pemeriksaan dilaporkan dulu ke Walikota, kemudian ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 60 hari ke depan,” ujarnya kepada awak media usai mengikuti Exit Meeting itu.

Syafrudin pun berharap, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdapat temuan-temuan itu, dapat segera menindaklanjutinya. Bahkan kalau bisa, para OPD segera menindaklanjuti temuan itu kurang dari 60 hari.

“Harapan saya kalau ada temuan-temuan, tadi juga sudah dihadirkan yang ada temuan, untuk segera dikembalikan sebelum waktunya jatuh tempo. Jadi bila perlu, dalam satu minggu ini selesai,” kata Syafrudin.

Ditanya terkait dengan temuan apa saja yang disampaikan BPK, Syafrudin mengaku belum tahu. Namun yang pasti, untuk pemeriksaan BPK tahun anggaran 2022, Syafrudin berharap Kota Serang bisa kembali menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Temuannya tidak dijelaskan. Harapannya WTP lagi, Insyaallah yah,” tandasnya.(DZH/PBN)