BANTEN POS

Kategori: HEADLINE

  • Chandra Asri Group Dukung Program Mudik Gratis Pemkot Cilegon 

    Chandra Asri Group Dukung Program Mudik Gratis Pemkot Cilegon 

    CILEGON, BANPOS – PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group) kembali memberikan dukungan kepada program Mudik Gratis Penuh Berkah yang digagas oleh Pemkot Cilegon.

    Sejumlah bus gratis dari dukungan industri di Cilegon siap memberangkatkan 1.800 masyarakat dengan KTP Cilegon ke 19 kota tujuan yang meliputi 6 provinsi yaitu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, dan Sumatera Barat.

    Tahun ini, Chandra Asri Group menyediakan dukungan 3 unit armada bus untuk rute Semarang, Solo, dan Cirebon. Dengan adanya dukungan Perseroan, mudik gratis Chandra Asri Group untuk masyarakat Cilegon ini diharapkan memberikan kemudahan bagi pesertanya dalam merayakan momen lebaran bersama keluarga di kampung halaman.

    Direktur Legal, External Affairs & Circular Economy Chandra Asri Group, Edi Rivai menyampaikan bahwa Chandra Asri Group senang sekali dapat terlibat kembali dalam menyediakan bus gratis untuk mudik yang aman dan nyaman untuk masyarakat Kota Cilegon.

    “Semoga pemudik yang turut serta dalam mudik gratis Kota Cilegon tiba di kampung halaman dengan selamat sehingga dapat berkumpul merayakan momen lebaran dengan bahagia bersama keluarga dan kerabat,” ujar Edi.

    Seremoni keberangkatan mudik bersama berlangsung pada Jumat, 5 April 2024. Sedangkan pendaftaran Program Mudik Gratis Penuh Berkah 2024 sendiri telah dilakukan pada tanggal 30 – 31 Maret 2024 silam.

    Walikota Cilegon, Helldy Agustian juga turut mengapresiasi seluruh industri serta perbankan yang telah berkontribusi dalam Program Mudik Gratis Penuh Berkah 2024.

    “Program ini tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan didukung oleh sektor industri dan perbankan Kota Cilegon,” terang Helldy. (LUK)

  • Dianggap Tidak Netral, Mahasiswa Desak Copot Kapolda Banten

    Dianggap Tidak Netral, Mahasiswa Desak Copot Kapolda Banten

    SERANG, BANPOS – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Serang Raya menyoroti soal netralitas dan integritas Polda Banten dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu 2024.

    Dalam diskusi yang bertajuk ‘Komitmen Bangsa dalam Mengawal Demokrasi yang Sehat,’ Koordinator Aliansi BEM Serang Raya Dedi Setiawan menilai, kondisi demokrasi Indonesia saat ini tengah dalam keadaan yang tidak baik.

    Selain itu ia pun juga turut mempertanyakan perihal netralitas dan integritas institusi kepolisian dalam mengawal proses penyelenggaraan pesta demokrasi 2024, baik pada saat sebelum maupun sesudah pemilu berlangsung.

    “Dengan momentum pasca berlangsungnya Pemilu 2024 saat ini, justru mempertanyakan integritas netralitas institusi Kepolisian dalam mengawal sebelum atau sesudah pemilu berlangsung,” katanya.

    Bukannya tanpa alasan, Dedi menuturkan, sikap tersebut muncul lantaran dipicu oleh sebuah pertemuan silaturahmi dan bukan bersama yang digelar oleh Polda Banten pada Minggu (28/3/2024) lalu.

    Dia menyoroti dalam pertemuan tersebut, tamu undangan yang hadir mayoritas merupakan tim sukses salah satu capres-cawapres yang diketahui sebagai peraih suara mayoritas di Pemilu 2024.

    Karena itulah, menurutnya, pertemuan tersebut turut menimbulkan kontroversi dan dianggap bermasalah oleh sejumlah kalangan, termasuk mahasiswa.

    “Faktanya di dalam kegiatan itu terdapat tamu undangan yang mayoritas hanya mengundang dari relawan salah satu capres yang memperoleh suara unggul, dan tidak terdapat dari relawan capres lain,” tuturnya.

    Dedi menjelaskan, netralitas Kepolisian, termasuk Polda Banten, merupakan hal yang harus benar-benar dijaga, jangan sampai terbawa arus politik praktis. Karena hal itu telah diatur dalam undang-undang tentang kepolisian.

    “karena sudah jelas di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yaitu berbunyi, Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan kegiatan politik praktis,” jelasnya.

    Menguatkan apa yang disampaikan oleh Dedi Setiawan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi BEM Serang Raya, Abdillah Aditama mengaku dirinya memiliki bukti daftar lampiran, siapa saja pihak-pihak yang diundang untuk hadir dalam agenda pertemuan tersebut.

    Dari serangkaian bukti yang dimilikinya, Abdillah menyampaikan tidak ada tim sukses dari pasangan capres lain yang diundang dalam pertemuan tersebut, selain tim sukses dari pasangan capres dan cawapres yang saat ini disebut sebagai pemenang di Pemilu 2024.

    “Mayoritas hanya mengundang dari salah satu relawan capres yang memperoleh suara unggul, dan tidak mengundang relawan capres yang lain walaupun terdapat juga tamu undangan dari unsur lintas sektor lainnya,” terangnya.

    Dalam dialog itu juga Aliansi BEM Serang Raya turut menyampaikan tuntutan kepada Polda Banten. Setidaknya ada tiga tuntutan yang disampaikan dalam pertemuan itu.

    Adapun poin-poin yang menjadi tuntutannya yakni, 1). Menyampaikan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat yang sudah mencederai integritas institusi Kepolisian Republik Indonesia.

    2). Mendesak kepada Kapolri untuk mencopot jabatan Kapolda Banten yang dianggap tidak netral dalam menyikapi politik saat ini.

    Dan yang terakhir, 3). meminta agar institusi Kepolisian bijak dalam menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan selalu menjaga kondusifitas.

    Selain menyampaikan ketiga tuntutan tersebut, rencananya Aliansi BEM Serang Raya menggelar aksi turun kejalan dengan mengerahkan ratusan mahasiswa di depan Mabes Polri, Jakarta, apabila tuntutan mereka tidak juga dipenuhi.

    “Kami dari Aliansi BEM Serang Raya akan menyelenggarakan aksi turun ke jalan menuju Mabes Polri di Jakarta, dengan jumlah masa kurang lebih ratusan mahasiswa, apabila desakan tuntutan ini tidak direspon dengan baik,” tandasnya. (CR-02)

  • Jum’at Keramat Helldy Lantik 11 Pejabat, Termasuk Ajudannya 

    Jum’at Keramat Helldy Lantik 11 Pejabat, Termasuk Ajudannya 

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian resmi melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, Jumat (22/3/2024).

    Pelantikan yang digelar di Aula Setda Pemkot Cilegon itu dilakukan langsung oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian dan didampingi oleh Sekda Cilegon Maman Mauludin.

    Dari 11 orang pejabat yang dilantik dari eselon III dan eselon IV, di antaranya ada nama ajudan Walikota Helldy Agustian atas nama Noval Rahman Chaerani.

    Noval yang diketahui sebelumnya menjabat sebagai ajudan Helldy, kini resmi menjabat Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pajak Daerah Wilayah II pada BPKPAD Cilegon.

    “Rotasi mutasi ini menyesuaikan untuk mengisi kekosongan saja, ada yang naik dari staf tiga atau empat orang, (termasuk ajudan pribadi,-red) iya ngga apa-apa, ajudan kan sudah loyalitas jadi wajarlah,” kata Walikota Cilegon, Helldy Agustian kepada awak media saat ditemui di Aula Setda Pemkot Cilegon, Jumat (22/3/2024).

    Helldy menyebut, sebanyak 11 pejabat yang dilantik itu untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada. Kemudian di antara para pejabat yang dilantik, kata dia, ada beberapa pejabat yang naik jabatan karena berprestasi. “Intinya satu tetap berbuat kebajikan,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Helldy mengajak seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Cilegon untuk merenungkan kembali. Bagaimana peran dan tanggung jawab mereka, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    Dikatakan Helldy, pihaknya harus menyadari bahwa setiap tindakan yang dilakukan memiliki dampak besar bagi masyarakat.

    Helldy berpesan kepada para pejabat yang baru saja dilantik agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

    “Intinya tadi, kesempatan tidak datang dua atau tiga kali, gunakan kesempatan semaksimal mungkin, karena sudah menjadi pejabat yah harus memanfaatkan itu,” tandasnya.

    Berikut nama-nama pejabat yang dilantik :

    1. Muhamad Zais dari sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Ahli Madya DPMPTSP Kita Cilegon, kini menjabat sebagai Sekretaris Dinkes Kota Cilegon.

    2. Yessi Yusnita dari sebelumnya menjabat sebagai Kepala UPTD Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cilegon kini menjabat sebagai Kasi Pelayanan Umum pada Kecamatan Purwakarta.

    3. Mochamad Faisal Rachmat dari sebelumnya menjabat Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pajak Daerah Wilayah II pada BPKPAD Kota Cilegon kini menjabat sebagai Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan Dinas Satpol PP Kota Cilegon.

    4. Gema Rizki dari sebelumnya menjabat Sekretaris Kelurahan Lebak Gede kini menjabat sebagai Kasi Pemerintah pada Kecamatan Ciwandan.

    5. Siti Maheli dari sebelumnya menjabat Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Jombang kini menjabat sebagai Kepala UPTD Pengelola Dana Bergulir Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cilegon.

    6. Mila Karmila dari sebelumnya menjabat Kepala Seksi Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kotabumi pada Kecamatan Purwakarta kini menjabat sebagai Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Jombang Wetan pada Kecamatan Jombang.

    7. Nurul Fadhila dari sebelumnya menjabat Kepala Seksi Pembangunan pada Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang kini menjabat sebagai Sekretaris pada Kelurahan Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan.

    8. Noval Rahman Chaerani dari sebelumnya menjabat Analis Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan kini menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pajak Daerah Wilayah II pada BPKPAD Kota Cilegon.

    9. Faqihudin dari sebelumnya menjabat Fungsional Umum pada Sekretariat Kecamatan Purwakarta kini menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan Gede/Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kelurahan Cibeber.

    10. Iskoyati dari sebelumnya menjabat Fungsional Umum pada Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol kini menjabat sebagai Kepala Seksi Perekonomian dan Pemberdayaan masyarakat pada Kelurahan Kotabumi Kecamatan Purwakarta.

    11. Ais Fatriasih dari sebelumnya menjabat Fungsional Umum pada Sekretariat Kecamatan Purwakarta kini menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Jombang. (LUK)

  • Sandang Kota Santri, Cilegon Masih Marak Praktik Prostitusi

    Sandang Kota Santri, Cilegon Masih Marak Praktik Prostitusi

    CILEGON, BANPOS – Meski menyandang julukan Kota Santri, Kota Cilegon rupanya tak luput dari praktik prostitusi. Bahkan bisnis esek-esek di daerah ini beroperasi dengan tarif yang tergolong murah.

    Praktik prostitusi ini marak di sejumlah hotel dan kontrakan yang tersebar di wilayah Kota Cilegon.

    Masih adanya prostitusi di Cilegon bukan isapan jempol semata. Masih beroperasinya bisnis lendir terbukti dalam operasi yang digelar Kecamatan Cibeber, Satpol PP, Polisi, TNI dan instansi lainnya, Minggu (17/3/2024) dini hari.

    Petugas gabungan berhasil mengamankan sejumlah wanita yang diduga terlibat prostitusi di Trans Hotel Cilegon, Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon.

    Terbaru pada Selasa (19/3/2024) seorang pria paruh baya SUH (52) tewas di atas ranjang di Hotel Kalyana Mitta Cilegon diduga tengah kencan dengan wanita panggilan biasa disebut wanita Open BO (open booking out/open booking online).

    Peristiwa itu terjadi di kamar 04 Hotel Kalyana Mitta sekitar pukul 00.30 WIB. Sebelumnya pria tersebut mengalami kejang saat bercinta. Hotel Kalyana Mitta berada di Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon.

    Lebih mirisnya lagi kedua hotel yang jadi tempat prostitusi tersebut berdekatan dengan permukiman penduduk.

    Sumber BANPOS menyebut harga untuk memesan wanita Open BO paling murah Rp250 ribu dan paling mahal Rp750 ribu. Praktik prostitusi ada di sejumlah hotel bahkan kontrakan juga dijadikan tempat prostitusi.

    “Harganya sudah termasuk kamar hotel,” ujarnya kepada BANPOS, Selasa (19/3).

    Kabid Penegakan Perundang-undangan (Gakkum) pada Dinas Satpol PP Kota Cilegon Mamat Rahmat mengatakan pihaknya sudah berupaya menertibkan maraknya prostitusi di Kota Cilegon dengan patroli rutin.

    “Kalau untuk patroli tetap berjalan 3 shift di kita itu, dari jam 8 sampai jam 4 (sore). Dari jam 4 sampai jam 12 (malam). Dari jam 12 sampai pagi lagi,” katanya kepada BANPOS saat dihubungi melalui telepon WhatsApp, Selasa (19/3/2024).

    Mamat mengakui pada saat razia gabungan pekan lalu pihaknya mengamankan sejumlah wanita di Trans Hotel Cilegon yang diduga terlibat prostitusi. Namun untuk sanksinya diserahkan ke Dinas Sosial Kota Cilegon untuk dilakukan pembinaan.

    “Ada warga Cilegon ada warga dari yang lain juga dari Serang. Jadi kita bawa dulu ke kantor kecamatan dikasih pembinaan baru dibawa ke dinas sosial mungkin dari dinas sosial dikasih pembinaan juga, jangan mengulangi lagi seperti itu,” tuturnya.

    Terpisah, Kasatreskrim Polres Cilegon AKP Syamsul Bahri mengatakan terkait maraknya prostitusi di Kota Cilegon sejumlah ini pihaknya belum bisa menindak lantaran tidak adanya mucikari yang melakukan perdagangan orang dan menguntungkan diri sendiri.

    “Upaya Satreskrim kalau memang ada human trafficking (perdagangan orang) dibawah umur baru kita tindak lanjuti. Kalau sementara ini yang sudah terjadi karena dirinya sendiri untuk melakukan penawaran tidak ada mucikarinya, tidak ada anak dibawah umur jadi untuk upaya penegakan hukumnya nggak ada,” terangnya.

    Pihaknya selalu berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Satpol PP, DP3AP2KB apabila ditemukan adalah prostitusi yang mengarah ke pidana.

    “Kedepan kita laksanakan penertiban kalau memang ada bentuk pidananya kita tindak lanjut kalau tidak ada kita koordinasikan dengan instansi terkait,” tandasnya. (LUK)

  • Misterius! Hilang di Perairan Pulau Tinjil, Nelayan Lebak ditemukan di Yogyakarta

    Misterius! Hilang di Perairan Pulau Tinjil, Nelayan Lebak ditemukan di Yogyakarta

    LEBAK, BANPOS – Empat orang nelayan asal Kecamatan Wanasalam yang dilaporkan hilang sejak Minggu (10/3) lalu berhasil ditemukan di perairan laut wilayah Yogyakarta. Dari empat orang tersebut, hanya dua yang selamat, sementara dua lainnya masih dalam pencarian.

    Berdasarkan informasi, pada Jumat (8/3) sekitar pukul 15.30 WIB, kejadian itu terjadi. Kapal KM. Mugi Jaya berangkat dari pelabuhan perikanan Binuangeun dengan empat awak kapal, yaitu Arba, Acil, Anggi, dan Masita, yang semuanya berasal dari Kecamatan Wanasalam, ke perairan Pulau Tinjil.

    Keempatnya dijadwalkan kembali ke dermaga Binuangeun pada Minggu, 10 Maret 2024, karena bekal yang mereka bawa hanya cukup untuk dua hari. Namun, pada minggu tersebut, KM Mugi Jaya seharusnya sudah tiba di Binuangeun pada siang hari, namun hingga malam tidak muncul.

    Keluarga para awak kapal kemudian mendatangi MUP Binuangeun untuk melaporkan kejadian tersebut. Tim SAR Basarnas kemudian mendapat laporan dan segera melakukan pencarian laut serta meminta keterangan saksi.

    Hingga akhirnya, dua ABK ditemukan di perairan laut Yogyakarta dalam kondisi selamat, sementara dua lainnya masih dalam pencarian.

    “Kapal tersebut kehabisan bahan bakar di perairan Kulon Progo, Yogyakarta, dan mereka melepas jangkar. Keempat nelayan tersebut berenang ke tepi pantai, di mana dua di antaranya berhasil diselamatkan oleh nelayan setempat, sedangkan dua lainnya masih belum ditemukan,” kata Kepala Seksi Operasi Basarnas Banten, Heru Amir, kepada wartawan, Kamis (14/3).

    Heru menjelaskan bahwa petugas masih meminta keterangan dari ABK yang selamat karena mereka masih dalam kondisi shock dan hanya dapat memberikan informasi bahwa kapal mereka kehabisan bahan bakar dan dilepas jangkar.

    “Kami masih menyelidiki detail kronologis bagaimana keempat ABK ini bisa sampai ke perairan laut Yogyakarta,” ujar Heru saat ditanya mengenai bagaimana keempat ABK dapat sampai ke perairan laut Yogyakarta. (MYU)

  • Antara Gagal atau Tipu Daya

    Antara Gagal atau Tipu Daya

    PERCALOAN yang dilakukan oleh RSD dan rekan-rekannya terlihat cukup rapi dan meyakinkan. Selain membawa nama sejumlah instansi terkait seperti BKN dan pejabat seperti Penjabat Gubernur Banten, RSD juga kerap menyuplai informasi berkaitan dengan PPPK dan CPNS. Bahkan, pertemuan tatap muka juga kerap dilakukan selama periode 2022-2023.

    Dalam pertemuan itu pun tidak tanggung-tanggung, RSD melakukan sosialisasi mengenai seleksi CASN, pembagian kartu ASN hingga pembagian salinan draf SK pengangkatan PPPK kepada para korban secara bertahap. Selain itu, RSD pun menjanjikan bakal ada pembagian SK asli pengangkatan para korban menjadi PPPK dan CPNS, pada 28 November 2023 di Bali.

    Salah satu korban bercerita bahwa ia dan korban lainnya, pernah dikumpulkan di Anyer oleh RSD pada awal Februari 2023. Kumpulan tersebut merupakan agenda pengarahan, sekaligus pemberian salinan draf SK pengangkatan mereka. Di sana, salah satu tim RSD, yakni BG, menjadi pengarah dan pemberi salinan draf SK.

    “Kami dikumpulkan di Anyer, pembagian draf SK-nya dulu. Tapi waktu itu nggak boleh ada dokumentasi, jadi nggak ada bukti,” ujarnya. Akan tetapi, proses itu terekam di grup, karena RSD kerap berkomunikasi soal kegiatan melalui pesan grup.

    Menurutnya, RSD menjanjikan pembagian SK asli dalam beberapa bulan setelahnya. Namun, SK asli tidak kunjung didapat, dan terus diundur. Meski demikian, RSD terus meyakinkan kepada para korban bahwa SK asli pasti akan dibagikan.

    “Seharusnya pembagian SK dilakukan pada 28 November di Bali. Kami sudah dijanjikan akan diberangkatkan dengan tiket yang dibeli oleh RSD. Namun menjelang hari-H, ternyata ada kabar kalau istri dari DH meninggal dunia di Singapura. Akhirnya dibatalkan. Setelah itu, baru lah RSD menghilang karena kami tagih kepastian,” tuturnya.

    Salah satu draf SK yang BANPOS dapatkan ialah draf SK yang disebut dikeluarkan oleh Pemkot Serang. Draf itu dapat dikatakan hampir menyerupai asli, berisikan informasi pihak yang diangkat beserta konsiderannya. Namun, terdapat bidang yang dikosongkan yakni nomor SK, nomor induk PPPK dan tanggal penetapan. Selain itu, tidak ada tanda tangan Walikota Serang yang dibubuhkan di sana.

    Salah satu draf SK yang diberikan oleh RSD melalui BG, kepada korban percaloan. (Dok: BantenPos)

    Salah satu sumber BANPOS di lingkup Pemkot Serang yang juga pernah bekerja di bidang kepegawaian mengatakan, SK tersebut bisa dibilang asli, namun tidak sah. Karena, terdapat bidang kosong dan juga tidak ditandatangani oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

    “Kalau dibilang asli atau palsu, harusnya kan ini logo garudanya juga berwarna. Cuma kan ini salinan draf ya. Lalu enggak ada tanda tangan Walikota selaku PPK. Jadi sulit juga bilang ini asli atau palsu, apalagi bentuk draf sebenarnya bisa dilihat di lampiran peraturan soal pengangkatan pegawai,” ungkapnya.

    Dalam setiap kesempatan, RSD juga selalu memperkenalkan diri sebagai Koordinator Wilayah Serang Seleksi PPPK dan CPNS. Klaim RSD, jabatan itu diberikan oleh BKN, guna mengakomodir mereka-mereka yang ingin jadi abdi negara jalur ‘ordal’. Klaim RSD lagi, ia punya kuota di berbagai instansi.

    Temuan BANPOS di kediaman RSD di Grand Sawarna, Curug, Kota Serang, terdapat karangan bunga yang dikirimkan oleh DH. Karangan bunga itu untuk memperingati ulang tahun RSD yang jatuh setiap tanggal 18 Oktober.

    Pada karangan bunga yang dikirimkan oleh DH, tertulis bahwa RSD merupakan Koordinator Utama PPPK CPNS 2022-2023 Wilayah Serang Banten. Klaim itu dibantah oleh Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Disiplin pada BKD Provinsi Banten, Aan Fauzan Rahman.

    Menurut Aan, tidak ada jabatan seperti itu. Lagipula menurut Aan, saat ini sudah hampir mustahil untuk bisa menjadi ASN jalur ordal. Pasalnya, mekanisme seleksi yang dilakukan, sudah berbasis komputer, dan pemantauan dapat dilakukan secara real time.

    “Saya lihat sirkulasi bagaimana pelaksanaan seleksi melalui CAT sampai dengan penetapan, ruang untuk rekayasa itu nyaris nol. Saya contohkan, ketika orang itu melamar dengan beberapa teknis persyaratan umum di sini dia penuhi, lantas dia dipanggil seleksi. Seleksi CAT itu kan nggak berbarengan semuanya. Saya tes hari ini di sesi pertama, lantas nilai saya dapat 90, itu ditayangkan, real time. Sesi dua orang lain masuk, dapat 95, yang tadinya saya nomor satu jadi nomor dua, real time juga,” ungkapnya.

    Bahkan menurutnya, apa yang dilakukan oleh RSD dan komplotannya, sangat tidak masuk akal. Karena kalau kata dia, sudah tidak ada lagi celah untuk melakukan rekayasa seperti itu.

    “Kalau saya sih, baru dugaan saya ya, kalau melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh RSD serta menjanjikan sesuatu hal sebagai pengangkatan PPPK atau PNS, dan dia seolah-olah memberikan SK tertentu pengangkatan kepada yang bersangkutan, saya pikir juga sudah ngaco, keluar dari norma-normanya,” tutur Aan.

    Oleh karena itu, Aan meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh RSD bukanlah kegagalan, melainkan murni penipuan semata.

    “Jadi saya bisa pastikan nol untuk rekayasa di situ, walaupun ya kadang-kadang ada oknum, entah itu masyarakat dengan asumsi dia sendiri mengatakan ini mungkin kalau misalkan kita masukkan ke server segala rupa atau ada orang dalam. Sampai sekarang saya belum pernah menemukan case yang menjanjikan itu berhasil, dari berbagai oknum itu,” ucapnya.(MUF/DZH/ENK)

  • Diburu Pemprov Hingga Polda Banten

    Diburu Pemprov Hingga Polda Banten

    RSD selaku dalang utama percaloan, keberadaannya saat ini tidak diketahui. Bahkan, RSD diketahui sudah tidak ngantor sejak Oktober 2023 hingga saat ini. Meski demikian, RSD masih sempat-sempatnya mengisi absen, setidaknya sampai akhir tahun 2023. Keberadaan RSD kini tengah dicari, baik oleh Pemprov, maupun Polda Banten.

    Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Disiplin pada BKD Provinsi Banten, Aan Fauzan Rahman, mengatakan bahwa pihaknya sampai saat ini masih belum memeriksa RSD terkait dengan percaloan PPPK itu. Sebab, RSD tidak kunjung hadir meskipun sudah dua kali dilakukan pemanggilan.

    “Kita lakukan pemanggilan dua kali, yang bersangkutan tidak hadir. Karena memang secara kedinasan, yang bersangkutan juga tidak masuk kantor ya,” ujarnya saat diwawancara di ruang kerjanya, Kamis (7/3).

    Meski demikian, pihaknya tetap akan menjatuhi sanksi kepada RSD, meskipun yang bersangkutan tidak hadir. Akan tetapi, sanksi yang akan dijatuhkan hanya pada perkara pelanggaran etika dan norma ASN saja, yakni absen bekerja secara terus menerus tanpa ada kejelasan.

    “Kalau terkait dengan penipuan segala rupa, kita tetap harus lakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan, terlepas bukti-buktinya sudah banyak. Tapi yang kita soroti adalah dari sisi normatif kepegawaiannya bahwa yang bersangkutan tidak masuk kantor sekian hari itu sudah ada pasal yang bertentangan,” katanya.

    Secara status, Aan menuturkan jika RSD masih sebagai ASN aktif di Pemprov Banten. Akan tetapi, gaji RSD sudah tidak dicairkan sejak Januari 2024, meskipun pada Oktober hingga Desember diakui tetap cair.

    Sementara terkait dengan MIR, Aan mengaku sudah melakukan pemanggilan. Namun, MIR tidak disangkakan perkara yang sama dengan RSD. Pasalnya, keterlibatan MIR dalam percaloan itu, belum bisa dibuktikan. Sedangkan secara kehadiran, MIR selalu hadir, tidak seperti RSD.

    “Kalau pak MIR saat ini masih berdinas, yang bersangkutan masih bekerja. Jadi makanya saya bilang ada dua case (kasus). Case satu ada dugaan tindakan yang tidak sesuai aturan (percaloan) dan yang satu lagi dari sisi normatif kepegawaian (kehadiran),” tuturnya.

    Kepala BKD Provinsi Banten, Nana Supiana, mengatakan bahwa untuk substansi yang berkaitan dengan pidana, hal itu menjadi kewenangan Aparat Penegak Hukum (APH). Sehingga, para korban disarankan untuk melaporkan kasus itu ke Polda Banten.

    “Kalau ranah pidana bukan kewenangan kita. Jadi masyarakat yang merasa sudah dirugikan, bisa dikatakan ditipu, ranah pidananya ke teman-teman APH. Tapi kita sebagai bagian konteks pembinaan dan menjaga marwah kewibawaan pemerintah, ya sudah merespon dengan cepat, sudah memeriksa yang bersangkutan. Maraton ini sudah dalam proses. Tinggal dalam satu atau dua minggu ini prosesnya selesai,” ungkapnya.

    Meski demikian, ia menegaskan bahwa siapa pun yang terlibat dalam kasus pelanggaran-pelanggaran kode etik atau pelanggaran lainnya, BKD akan menindak secara tegas sesuai dengan apa yang menjadi kesalahannya.

    “Kita kan perlu fakta dan data yang punya nilai pembuktian. Itu salah satu nilainya, mencemarkan nama baik, kehormatan sebagai aparatur, berdampak pada organisasi, organisasi ini kan berarti pemprov. Nah itu tentu menjadi objek pemeriksaan, dampaknya apa ni terhadap kehormatan sebagai aparatur kemudian kehormatan kelembagaan (pemprov, red),” ucapnya.

    Beberapa waktu yang lalu, Al Muktabar memerintahkan untuk segera mencari keberadaan RSD, untuk dimintai pertanggungjawaban. “Oh iya, dia lagi saya kejar-kejar itu di mana. Kalau ada yang bisa mengetahui, kasih tau saya. Kita akan punishment berat dia. Karena itu satu hal yang sangat kita larang,” kata Al Muktabar kepada awak media.

    Salah satu korban kepada BANPOS, mengatakan bahwa pihaknya sudah melaporkan dugaan penipuan itu ke Polda Banten. Pelaporan dilakukan pada 21 Februari 2024. Puluhan korban pun telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda Banten.

    “Sudah laporan pak, kami diperiksa sampai malam. Berlembar-lembar itu BAP-nya,” tutur korban.

    Kabid Humas Polda Banten, Didik Hariyanto, membenarkan bahwa pihaknya sudah mendapat laporan terkait dengan penipuan seleksi PPPK dan CPNS tersebut. “Info dari penyidik, (saat ini) masih penyelidikan,” tandasnya. (MPD/MYU/MUF/DZH/ENK)

  • Miliaran Cuan Makelar Abdi Negara

    Miliaran Cuan Makelar Abdi Negara

    RUMAH sederhana dua tingkat itu terlihat sepi Ketika BANPOS mengunjunginya, Kamis (7/3) kemarin. Rumah yang beralamat di Perumahan Grand Sukawana Blok V 59 tersebut milik RSD, seorang pejabat Eselon IV di Satpol PP Provinsi Banten, yang menjadi dalang dugaan penipuan pada praktik percaloan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Banten.

    RSD diketahui terlibat skandal dugaan penipuan kepada 82 orang dari berbagai daerah di Provinsi Banten. Puluhan orang itu diiming-imingi lolos dari seleksi penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik itu PPPK maupun PNS. Masing-masing korban dimintai nominal yang beragam, mulai dari Rp20 juta hingga Rp70 juta. Total kerugian kumulatif mencapai hampir Rp3 miliar.

    RSD menurut keterangan dari para tetangganya, memang sudah tidak ada di rumah sejak Oktober 2023. Para tetangga pun mengetahui jika RSD terlibat dalam kasus penipuan dalam upaya percaloan PPPK dan CPNS. Sejak saat itulah RSD tidak pernah terlihat di rumahnya.

    “Pak RSD nggak pernah ada di rumahnya dan udah lama banget, dari Oktober kalau tidak salah. Pokoknya dari persoalan banyak yang kena tipu, dia menghilang nggak ada kabar. Rumahnya juga informasinya mau dijual, rumahnya sih punya dia (RSD),” ujar salah seorang tetangganya.

    Pada saat BANPOS mendatangi rumah berpagar besi dengan tinggi nyaris dua meter itu memang terlihat kosong. Dari balik pagar berwarna hitam itu terlihat sebuah karangan bunga dengan ucapan selamat ulang tahun dan berisi pesan: ‘Yang Tak Kunjung Ditemui Disini’. Karangan Bunga itu diduga dikirim oleh korban penipuan yang kesulitan menemui RSD.

    Selain karangan bunga, sejumlah barang juga berada di pelataran rumah, seperti tengah disiapkan untuk dipindahkan. Keterangan dari sumber BANPOS, istri dari RSD kedapatan hendak pergi dari rumah tersebut pada Rabu (6/3).

    Namun, para korban penipuan mendengar kabar itu, dan langsung mendatangi rumah RSD bersama dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Istri RSD berhasil diamankan, dan secara persuasif diajak ke Polda Banten. Istri RSD kini telah dipulangkan, namun wajib lapor setiap hari Rabu.

    Kabid Humas Polda Banten, Didik Hariyanto, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp membenarkan hal tersebut. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari penyelidikan kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh RSD. “Itu merupakan salah satu dari upaya penyelidikan,” ujarnya.

    Para korban buru-buru menahan upaya dari istri RSD karena dua alasan. Pertama, sejumlah korban melakukan pembayaran atas biaya percaloan itu, melalui rekening istri RSD. Kedua, RSD hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya dimana. RSD telah menghilang sejak Oktober lalu. Bahkan pimpinannya di Satpol PP Provinsi Banten, tidak bisa menemukan keberadaannya.

    Perkara percaloan ini dimulai sejak 4 Oktober 2022. Pada saat itu, RSD menjaring para korban dengan mengiming-imingi diterima instan sebagai abdi negara, di berbagai instansi baik itu di Provinsi Banten maupun di pusat.

    Para korban yang berjumlah hampir seratus orang itu, ditawarkan ‘paket’ layanan yang berbeda. Harganya pun bervariasi, tergantung penempatan dan status mereka, apakah hanya PPPK atau ambil paket sebagai PNS. Batas bawahnya sebesar Rp20 juta, sementara paket termahal yakni Rp70 juta.

    Para korban yang terjaring, dimasukkan ke dalam satu grup WhatsApp. Grupnya bernama ‘Gel. 8’, yang diduga bermakna Gelombang 8 percaloan ASN. Melalui salah satu korban, BANPOS berkesempatan melihat isi dari grup tersebut.

    Pantauan di dalam grup itu, RSD bertindak sebagai koordinator. Dalam bertindak, ia dibantu oleh sejumlah pihak lainnya. Pihak-pihak tersebut yakni MIR yang diketahui juga merupakan ASN di Satpol PP Provinsi Banten, Romli Rusdiana yang merupakan pejabat di PDAM Tirta Berkah Pandeglang, dan Agusnadi, warga sipil. Mereka didaulat oleh RSD sebagai tim penggerak.

    MIR cukup terlibat aktif di dalam grup itu. Bahkan beberapa informasi yang masuk dalam klasifikasi penting, datang dari dirinya. Namun, BANPOS tidak berhasil mengonfirmasi MIR, lantaran ia tidak berada di kantor dan panggilan telepon ke nomornya tidak kunjung dijawab.

    Sementara Romli Rusdiana saat dikonfirmasi, mengaku bahwa sebenarnya dia pun korban dari RSD. Ia mengaku korban, lantaran anaknya juga telah membayar sejumlah uang kepada RSD, agar bisa menjadi abdi negara.

    “Iya saya kalau tidak salah dapat kabar dari RSD ya, saya daftarin anak saya,” kata Romli saat dihubungi BANPOS melalui panggilan telepon, Rabu (6/3).

    Ia menjelaskan, dirinya tidak mengenal sama sekali dengan beberapa nama yang terlibat dalam proses seleksi tersebut. Sedangkan dengan RSD, ia mengaku hanya sebatas untuk memantau kelolosan anaknya yang mengikuti proses seleksi PPPK tersebut.

    “Saya nggak kenal sama sekali RSD, saya cuma sebagai pengawal (dalam seleksi) anak saya. nggak kenal (RSD), saya di sini (Pandeglang), dia (RSD) di sana (Pemprov),” jelas Romli.

    Ia menerangkan, dirinya dapat berinteraksi dengan RSD lantaran mendapatkan informasi dari temannya terkait proses rekrutmen PPPK tahun 2023 tersebut. Teman yang dimaksud yakni MIR, yang juga merupakan ASN di Satpol PP Banten.

    “Ya gitu aja, dapat info dari teman ada pembukaan ini (PPPK). Akhirnya cobalah ikut,” terangnya.

    Ia memaparkan, dirinya tergiur mengikuti proses yang ditawarkan oleh RSD lantaran diiming-imingi akan mendapat jaminan lolos seleksi PPPK. “Awalnya manislah ya, dijamin bakal lolos. Makanya saya tergiur dan mencoba ikut,” paparnya.

    Sementara soal menjadi penggerak, ia mengaku hanya ditunjuk secara tiba-tiba, dan mengaku tidak tahu mengapa dirinya dijadikan penggerak.

    Senada disampaikan oleh Agusnadi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon. Ia secara kompak mengaku sebagai korban juga, sama seperti Romli. Sebab, ia turut menitipkan saudaranya untuk menjadi PPPK. “Saya juga bayar untuk saudara,” ujarnya.

    Ia pun membantah sebagai bagian dari tim RSD, lantaran dirinya tiba-tiba ditunjuk sebagai penggerak. “Saya juga nggak paham pak (soal tim Penggerak),” tuturnya.

    Agusnadi mengaku jika dirinya mengenal RSD, pada saat RSD masih bertugas di Dindikbud Provinsi Banten. Saat itu, RSD merupakan tim yang mengurusi terkait dengan Dapodik.

    Soal tim penggerak ini, para korban yang diwawancara BANPOS mengaku jika mereka memang aktif terlibat dalam percaloan. Mereka pun memiliki tugas untuk mengutip uang ‘administrasi’ kepada calon korban, untuk bisa ikut dalam seleksi abdi negara jalur ilegal tersebut.

    “Bahkan Abay (Agusnadi) sempat berantem sama RSD karena uang yang dibayarkan oleh korban, enggak disetorkan ke RSD. Banyak yang transfernya juga ke dia (Abay). Akhirnya Abay dikeluarkan dari grup. Para penggerak memang nggak aktif di grup, tapi aktif ketika di belakang grup,” tutur salah seorang korban.

    RSD dalam bergerak selama satu tahun, kerap juga membawa beberapa nama lainnya. Nama-nama itu muncul dari pengakuan sejumlah korban maupun disebutkan didalam percakapan grup Gel.8.

    Nama-nama itu diantaranya yakni SD yang disebut sebagai Koordinator Tim Badan Kepegawaian Nasional (BKN), DH yang disebut sebagai Ketua Program seleksi PPPK dan CPNS, BG yang mengaku sebagai Asisten Pribadi pejabat di BKN dan Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar.

    Selain BG, tiga nama lainnya juga kerap disebut-sebut oleh RSD, tatkala tengah melakukan ‘pengarahan’ dengan para korban. RSD selalu menyebut nama SD, DH dan Al Muktabar, guna meyakinkan para korban bahwa percaloan itu memang benar adanya.

    BANPOS mencoba melakukan penelusuran terhadap dua nama pertama. Namun dari hasil penelusuran, hanya DH saja yang BANPOS dapati datanya. Disebutkan bahwa DH merupakan pejabat fungsional di BKN, dengan jabatan sebagai Pranata SDM Aparatur Penyelia.

    Saat coba dikonfirmasi oleh BANPOS melalui nomor telepon Humas BKN, tidak kunjung mendapatkan jawaban. Beberapa kali, nomor telepon yang tercantum di situs resmi BKN menyatakan jika telepon tengah sibuk.

    SD beberapa kali disebut oleh RSD, memberikan arahan untuk melakukan sejumlah hal seperti mengumpulkan berkas administrasi dan lain sebagainya. SD juga disebut sebagai penyambung antara RSD dan DH.

    Sementara Al Muktabar, disebut turut ambil andil dalam perkara percaloan ini. Tidak disebutkan secara detail keterlibatannya, namun Al Muktabar disebut telah melakukan beberapa rapat bersama dengan tim percaloan, terkait dengan penempatan mereka.

    “Pembahasan tim dengan Gubernur sudah rampung, tinggal menunggu keputusan ketua tim,” tulis RSD di grup tersebut pada 3 Juni 2023.

    Masih di grup tersebut dan beberapa kesempatan pertemuan dengan para korban, RSD pun menuturkan jika data nama-nama calon ASN jalur ‘orang dalam’ itu sudah disetorkan ke Al Muktabar.

    “Siap bang data sudah dikirim ke pak Al Muktabar ya bang, sudah on proses tinggal nunggu arahan,” tulis RSD di grup tersebut pada 5 Juni 2023. Pesan itu diklaim oleh RSD, dikirimkan oleh SD.

    Salah satu korban kepada BANPOS, mengatakan bahwa RSD ketika sedang melakukan pertemuan, acap kali menyebut nama Al Muktabar sebagai atasannya dalam melakukan percaloan itu. Selain Al, RSD juga mengklaim jika ada pejabat negara lainnya di belakang dia.

    “Saudara RSD pernah menyebutkan kalau banyak petinggi negara dan keterlibatan pak Gubernur secara langsung, ketika kami pernah ada kumpulan,” tuturnya.

    Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, menegaskan bahwa dirinya tidak sama sekali terlibat dalam persoalan percaloan rekrutmen PPPK dan CPNS tahun 2023 di Provinsi Banten. Bahkan, dirinya mengaku saat ini sedang melakukan penyelidikan terhadap masalah tersebut.

    “Oh tidak ada, tidak mungkin (terlibat), justru sekarang saya mengejarnya, harus dipertanggungjawabkan. Kita akan tegakkan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Al kepada BANPOS saat diwawancara di kantor KPU Provinsi Banten.

    Ia menjelaskan bahwa dirinya yang saat ini bertindak sebagai Penjabat Gubernur Banten, tidak memiliki keterlibatan dalam persoalan kepegawaian di lingkup Pemerintahan Provinsi Banten.

    “Saya tegaskan ya, bahwa Gubernur tidak ada keterlibatan dalam persoalan kepegawaian,” tegasnya.

    Ia menerangkan, dirinya telah mengumumkan bahwa di Provinsi Banten tidak ada pola rekrutmen pegawai yang berbayar. “Di Banten tidak ada jabatan yang berbayar, tidak ada pola rekrutmen yang berbayar. Tolong sampaikan itu,” jelasnya.

    Al Muktabar juga membantah tegas adanya informasi bahwa dirinya telah menerima nama-nama calon ASN dari RSD maupun SD, untuk diloloskan dalam seleksi. Menurutnya, hal tersebut merupakan informasi yang tidak benar.

    “Itu tidak benar. Dalam proses seleksi ASN ada SOP-nya, ada norma yang berlakunya,” terangnya.

    Ia memaparkan bahwa saat ini pihaknya telah melakukan proses penyelidikan terkait persoalan tersebut. Dirinya akan tetap memegang peraturan yang telah berlaku dan memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dibuat.

    “Kami sudah berproses, sudah dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait. Untuk sanksinya sendiri sudah jelas bagi ASN. Nanti untuk perkembangannya saya sampaikan ke teman-teman media,” tandasnya.(MYU/MUF/DZH/ENK)

  • Airin Raih Suara Tertinggi Caleg DPR RI Partai Golkar

    Airin Raih Suara Tertinggi Caleg DPR RI Partai Golkar

    SERANG, BANPOS – Calon anggota legislatif (caleg) DPR RI Airin Rachmi Diany mencatatkan suara yang luar biasa tinggi dalam pemilu 2024. Berdasarkan data yang dihimpun dari rekapitulasi KPU, Airin mencatatkan suara tertinggi caleg DPR di internal Partai Golkar secara nasional.

    Berdasarkan data yang dihimpun, Airin meraih 302.878 suara (Banten III), diusul Atalia Praratya (dapil Jabar I) 234.065 suara, Musa Rajekshah (Sumut 1) 186.894 suara, Erwin Aksa (DKI Jakarta III) 186.894 suara, dan Husnuryadi Sulaiman (Kalsel II) 167.627 suara.

    Perolehan suara mantan Walikota Tangsel ini dibenarkan oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Banten Bahrul Ulum. Menurutnya, Airin mampu melaksanakan tugas dari DPP Partai Golkar untuk mendongkrak peningkatan suara pemilu legislatif (Pileg) 2024.

    “Beliau mampu mewujudkan penugasan dan harapan dari DPP Partai Golkar dengan prestasi membanggakan,” ujar Ulum kepada wartawan, Sabtu (9/3/2024).

    Bukan hanya itu, kata Ulum, Airin juga mampu meningkatkan kemenangan pileg di daerah pemilihannya, yakni Banten III. Pada pemilu 2019, Partai Golkar meraih 1 kursi DPR RI. Kemudian dengan kehadiran Airin, pada pemilu 2024, Partai Golkar meraih 2 kursi DPR RI di dapil Banten III.

    Prestasi membanggakan Airin, kata Ulum, berdampak juga pada perolehan suara Partai Golkar di DPRD Banten daerah pemilihan Tangerang raya (Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangsel. Pada pemilu 2019, Golkar meraih 6 kursi, meningkat menjadi 7 kursi pada pemilu 2024.

    “Insya Allah, Partai Golkar untuk DPRD Banten meraih 14 kursi, meningkat 3 kursi dari sebelumnya pemilu 2019 meraih 11 kursi. Kami optimistis mampu merebut kembali kursi ketua DPRD Provinsi Banten,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Serang ini.

    Ulum menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada Partai Golkar pada Pemilu 2024. Ini membuktikan, kata Ulum, kerja-kerja kader Golkar mendapatkan apresiasi dari masyarakat.

    “Selanjutnya, Bu Airin harus melaksanakan penugasan DPP Partai Golkar untuk meraih kemenangan di Pilkada Banten,” ujarnya. (RED)

  • Jambret Handphone, Warga Palembang Bonyok Dimassa

    Jambret Handphone, Warga Palembang Bonyok Dimassa

    SERANG, BANPOS – Baehaki (28 tahun) satu dari 2 pelaku jambret bonyok digebugi massa usai tertangkap menggasak handphone di jalan desa Kampung Cipandan, Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang.

    Nyawa warga Desa Camlang Tiga, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan berhasil diselamatkan setelah diamankan personil Unit Reskrim Polsek Kragilan.

    “Aksi kejahatan jalanan ini terjadi Jumat (1/3) kemarin sekitar pukul 14.00. Korbannya adalah ibu dan anak yang mengendarai Honda Vario,” ungkap Kapolres Serang AKBP Candra Sasongko awak media, Selasa (5/3/2024).

    Awalnya Eni (54 tahun) membonceng anaknya Susan (16 tahun) dalam perjalanan pulang usai membeli oli dipepet oleh motor Honda Beat yang ditumpaki Baehaki dan MY (DPO).

    “Setelah motor korban dipepet, BA dalam posisi dibonceng mengambil handphone yang ada dalam dashboard,” kata Kapolres didampingi Kasatreskim AKP Andi Kurniady ES dan Kapolsek Kragilan Kompol Firman Hamid.

    Meski motornya sempat oleng karena kaget handphonenya dijambret, korban sempat mengejar motor pelaku sambil meneriaki jambret. Teriakkan korban didengar oleh pengendara motor lainnya dan ikut mengejar pelaku.

    “Motor pelaku berhasil dikejar. Satu pelaku berhasil ditangkap dan jadi bulan-bulanan massa. Sementara pelaku lainnya MY (DPO) lolos dari kejaran warga,” ucapnya.

    Mendengar laporan ada pelaku kejahatan tertangkap warga, Ipda Edi Suryadi bersama personil Unit Reskrim Polsek Kragilan segera datang ke lokasi. Beruntung kedatangan petugas tepat waktu sehingga peristiwa yang tidak diinginkan tidak terjadi.

    “Tersangka berhasil diamankan dari tangan warga. Karena kondisinya terluka, tersangka terlebih dahulu diberikan pengobatan sebelum akhirnya ditahan di Mapolsek Kragilan. Kasus ini masih dikembangkan untuk menangkap MY,” tandasnya. (RED)