Kategori: HEADLINE

PANDEGLANG, BANPOS – Kekerasan seksual di Kabupaten Pandeglang terasa sudah merajalela. Hal ini dengan semakin tingginya angka pelaporan tindak pidana tersebut. Bahkan saat ini pelaku tidak hanya dari kalangan biasa saja, namun diduga turut menyeret oknum anggota DPRD.

Terkait oknum anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang gadis di kediamannya. Polres Pandeglang mengungkapkan bahwa terduga pelaku pelecehan seksual oknum anggota DPRD Kabupaten Pandeglang tersebut berinisial Y.

Wakapolres Pandeglang, Kompol Andi Suwandi mengatakan, awal mula kejadian pencabulan yang dilakukan oleh oknum Y terhadap Mawar (nama samaran) di rumah terduga pelaku. Pada saat itu, korban yang mengantarkan kue pesanan dicabuli oleh pelaku dengan cara dipegang payudaranya. Usai kejadian, korban langsung melaporkan pada tanggal 22 April 2022 ke pihak kepolisian dan sempat memeriksa saksi serta korban.

“Yang dilaporkannya inisial Y. Keterangan dari penyidik betul (anggota DPRD Pandeglang),” kata Andi kepada awak media di ruangannya, Selasa (22/11).

Setelah sempat membuat laporan kepada pihak kepolisian, lanjut Andi, namun berselang 6 hari kemudian korban mencabut kembali laporan yang sudah masuk tersebut. Penyidik sempat menghubungi korban untuk kembali dimintai keterangan, akan tetapi korban menolak dengan alasan sudah mencabut laporan.

“Tanggal 22 April korban membuat LP (laporan polisi) dan sebelum dilakukan penyidikan korban melakukan pencabutan laporan pada 28 April 2022. Awal mereka (korban) membuat LP, setelah LP dibuatkan mereka mencabut. Nah pas ditengah perjalanan, yang kami anggap sudah selesai tiba-tiba korban minta laporannya dilanjutkan kembali,” terangnya.

Andi menambahkan, rencananya pihak kepolisian akan memanggil kedua belah pihak untuk mengklarifikasi apakah kasus tersebut akan tetap dilanjutkan atau berhenti, karena sudah pernah dicabut laporannya.

“Rencananya kami akan mendudukkan kedua belah pihak dulu, kalau korban ingin dilanjutkan ya kami sebagai aparat penegak hukum akan melanjutkan,” ungkapnya.

Jika terbukti bersalah, kata Andi, pelaku bisa dikenakan pasal 289 KUHP tentang tindak pidana perbuatan cabul. “Ancaman hukumannya 9 tahun kurungan penjara,” katanya.

Terpisah, seorang gadis belia menjadi korban bujuk rayu pemuda yang diduga teman dekatnya. Korban yang masih berusia 14 tahun tersebut harus menjalani perawatan akibat pendarahan setelah korban disetubuhi AM (25), warga Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang.

Kasat Reskrim Polres Pandeglang, AKP Shilton menjelaskan, pada Minggu (20/11) sekitar pukul 11.00 WIB di Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, tepatnya di rumah pelaku diduga telah terjadi tindakan pidana menyetubuhi dan atau melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang masih dibawah umur.

Shilton mengatakan, setelah kejadian, korban diantarkan pulang oleh pelaku. Setelah berada di rumah, korban pingsan dan mengalami pendarahan pada organ vitalnya.

“Kemudian korban dibawa oleh orang tuanya ke Puskesmas, akan tetapi kemudian korban dirujuk ke RSUD Berkah Pandeglang,” bebernya.

Setelah korban menjalani perawatan, kata Shilton, keluarga korban melaporkan kasus tersebut ke Unit PPA Polres Pandeglang.

“Berdasarkan laporan korban, polisi kemudian melakukan pemeriksaan saksi-saksi, pada saat yang sama petugas berhasil mengamankan pelaku. Dalam pemeriksaan pelaku mengakui perbuatannya,” ungkapnya.

“Terhadap pelaku dijerat dengan Pasal 81 76D dan atau Pasal 82 Jo Pasal 76E, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun,” tandasnya.(dhe/pbn)

SERANG, BANPOS – Finalisasi dan pleno Rancangan APBD Banten tahun anggaran 2023 sebesar Rp11,358 triliun yang semestinya dilakukan Selasa (kemarin, red)  antara Pemprov dan DPRD batal dilakukan. Disebutkan bahwa ada beberapa alasan yang menyebabkan pembahasan rutin tersebut menjadi molor.

Pantauan BANPOS, Selasa (22/11) di ruang Badan Anggaran (Banggar) pada rapat lanjutan Raker Banggar dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Banten dengan agenda Pembahasan Nota Komisi Raperda Banten tahun 2023, terlihat sejumlah TAPD dan Banggar keluar masuk ruangan, dan menyampaikan aspirasi atau kegiatan di masing-masing daerah pemilihan (Dapil)

Pj Sekda Banten, Moch Tranggono usai rapat menjelaskan, ada usulan yang disampaikan dari anggota dewan agar dimasukan dalam RAPBD 2023, sebelum diplenokan dan paripurnakan.

“Intinya gini, mereka minta perhatian, (pemda) Serang minta perhatian. Ini kan ada program yang kita lakukan,” kata Moch Tranggono.

Ia menjelaskan, atas usulan dan saran yang disampaikan oleh wakil rakyat tersebut menjadi catatan, dan akan disesuaikan kembali.

“Nanti kita coba, kita lihat, apa-apa yang menjadi perhatian, karena kita kan sudah susun  programnya. Tapi tadi ada aspirasi dari Pak Ubaidillah, (akan) diperhatikan,” jelasnya.

Diketahui, keinginan dari Ubaidillah tersebut adalah, agar APBD Banten memberikan bantuan kepada petani. Mulai dari benih dan pupuk dan persoalan bencana alam.

“Aspirasi yang disampaikan oleh Ubadilah, mereka minta yang kaitannya perhatian kepada petani, sumbangan bibit dan bagaimana pengendalian banjir. Itu nanti jadi perhatian kita,” terangnya.

Adapun aspirasi dari anggota lainnya, mengenai penataan Pelabuhan Cituis di Kabupaten Tangerang, hal tersebut akan melibatkan Pemprov DKI Jakarta.

“Untuk Pelabuhan Cituis, ada beberapa pelabuhan yang kita akan minta bantuan ke Pemprov DKI. Dalam rangka mendukung Pulau Seribu. Untuk detailnya nanti bisa tanyakan soal Cituis ke Kepala Dinas (DKP),” jelasnya.

Selain itu, Banggar juga meminta keseriusan pemprov kepada PT Agrobisnis Banten Mandiri mengenai penambahan penyertaan modal dan keseriusan Direksi BUMD tersebut dalam memberikan keuntungan atau kontribusi kepada pendapatan APBD.

“PT ABM apa yang dikerjakan oleh jajaran Direksinya selama dua tahun, kaitanya dengan punya program dan lain sebagainya, rangkaian dengan ABM nanti rangkaianya dengan Deviden (keuntungan). Dan untuk penyertaan, nanti kita alokasikan penambahan modal, sesuai dengan kewajiban kita dalam Perda (ABM),” ujarnya.

Semua aspirasi atau usulan yang disampaikan oleh Banggar, akan diputuskan, Rabu (hari ini, red). “Nanti kita pantau besok kepastiannya,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala BPKAD Banten, Rina Dewiyanti mengakui masih ada kemungkinan perubahan anggaran dari draft RAPBD 2023 yang sebelumnya telah dibahas.

“Tadi itu harmonisasi dengan Banggar. Tadi juga ada OPD nya hadir,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Banten Andra Soni menjelaskan, RAPBD tahun 2023 masih terus dibahas secara detail bersama dengan TAPD agar kegiatan yang terprogram.dapat berjalan maksimal.

“Masih berproses dan pembahasan-pembahasan tadi kita juga panggil ABM, juga pembahasan yang lainnya. Semangatnya adalah bagaimana kita menyelesaikan pembahasan itu tepat waktu dan beberapa program yang sesuai kita sepakati di KUA PPAS bisa berjalan,” jelasnya.

Dalam Rancangan APBD 2023  total APBD  dirancang sebesar Rp11,358 triliun, untuk 42 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari puluhan OPD, anggaran terbesar adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rp3,272 triliun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Rp 2,959 miliar, Dinas Kesehatan (Dinkes) Rp 1,031 triliun (termasuk RSUD Banten Rp295,681 miliar dan RSUD Malingping Rp133, 254 miliar).

Selain itu, DPUPR Rp833,157 miliar, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Rp811,694 miliar, Sekretariat DPRD Rp481,412 miliar, Biro Umum Rp202,453 miliar, Dinas Sosial Rp121,528 miliar . Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp89,791 miliar Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Rp86,498 miliar.

BPBD sebesar Rp42,196 miliar, DP3AKKB Rp43,931 miliar, Dinas Ketahanan Pangan Rp48,189 miliar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp77,110 miliar, DPMD Rp32,129 miliar, Badan Penghubung Rp72,735 miliar, Diskominfo, Statistik dan Persandian Rp68,399 miliar.

Dinas UMKM Rp25,502 miliar, DPMPTSP Rp34,825 miliar, Dispora Rp81,208 miliar, Perpustakaan dan Arsip Daerah Rp28, 996 miliar, Dinas Kelautan dan Perikanan Rp98,5 miliar, Dinas Pariwisata Rp48,641 miliar, Dinas Pertanian Rp123,595 miliar dan Dinas ESDM Rp44,158 miliar.(RUS/PBN)

JAKARTA, BANPOS-Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nahar mengatakan satuan pendidikan atau sekolah tidak boleh memaksakan penggunaan jilbab kepada peserta didik.

“Terlebih pemaksaan tersebut disertai dengan perundungan atau kekerasan terhadap anak. Kami menilai lingkungan pendidikan seyogyanya tidak melakukan pemaksaan tersebut,” ujar Nahar dalam keterangan, di Jakarta, Kamis, menanggapi perundungan terhadap seorang siswi oleh gurunya yang diduga karena tidak menggunakan jilbab di sebuah SMA Negeri di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

Nahar menyebutkan ketentuan seragam sekolah sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Ketentuan dalam peraturan tersebut mengatur model, warna, dan atribut pakaian seragam, serta seragam yang dikenakan memperhatikan hak setiap peserta didik.

“Permendikbudristek ini seharusnya dapat dipahami dan menjadi pedoman bagi seluruh satuan pendidikan untuk melaksanakan ketentuan seragam di sekolah masing-masing,” kata Nahar.

Nahar mendorong pihak sekolah untuk tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak ketika menangani peserta didik yang tidak memenuhi ketentuan seragam sesuai peraturan.

Menurut dia, pihak sekolah harus menjalankan perannya sebagai pendidik, menjadi ruang yang memberi rasa aman bagi siswa, serta jauh dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

“Jangan sampai karena masalah seragam sekolah, siswa menjadi enggan dan takut untuk bersekolah. Hal tersebut tentu mencederai hak anak atas pendidikan,” tutur Nahar.

Nahar meminta kasus perundungan di Sragen dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Selain itu, keberulangan perundungan juga harus dicegah.(PBN/ANT)

JAKARTA, BANPOS – Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM), Kementerian Kesehatan Dr. Eva Susanti, S.Kp., M.Kes mengatakan pemerintah menyiapkan strategi untuk mencegah obesitas pada anak demi menekan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes.

“Ke depan ada rencana aksi nasional obesitas, akan ada strategi untuk dilakukan lintas sektor kementerian untuk mengupayakan pencegahan kepada anak,” kata Eva di Jakarta, Kamis.

Salah satu penyakit tidak menular yang banyak terjadi di Indonesia adalah diabetes. Eva menjelaskan diabetes merupakan salah satu penyakit yang masih menjadi beban kesehatan karena telah menyerang setidaknya 537 juta orang di seluruh dunia, dan angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 783 juta pada 2045.

Di Indonesia, jumlah penderita diabetes terus meningkat dari 10,7 juta pada tahun 2019 menjadi 19,5 juta pada tahun 2021 yang menduduki peringkat ke-5 dengan jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia dan diperkirakan naik menjadi 28,6 juta pada 2045.

“Kondisi ini dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya gaya hidup kekinian yang sering mengonsumsi makanan dan minuman dengan gula berlebih serta kurangnya olahraga, sehingga berisiko terkena diabetes,” kata dia.

Konsumsi gula yang berlebihan tanpa dibarengi dengan aktivitas fisik bisa menimbulkan obesitas yang berujung kepada berbagai jenis penyakit. Menurut Eva, prevalensi penyakit tidak menular kian banyak sebagai penyebab kematian dan kecacatan.

Fenomena ini akan mempengaruhi populasi usia produktif di Indonesia yang disayangkan bila kondisi kesehatannya tidak optimal.

“Jangan sampai masyarakat kita semakin banyak yang terkena diabetes,” ujar dia.

Eva mengemukakan penanggulangan penyakit diabetes perlu dilakukan secara komprehensif oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kementerian Kesehatan berkomitmen melakukan Transformasi Kesehatan khususnya di layanan primer dan layanan rujukan.

Transformasi layanan primer dengan promosi dan edukasi untuk merubah pola hidup, menjaga pola makan dan melakukan aktivitas fisik dengan perilaku CERDIK, deteksi dini faktor risiko diabetes dapat dilakukan di Posyandu, peningkatan layanan primer dengan pengembangan panduan praktik agar pasien yang telah dideteksi dini mendapatkan tatalaksana dan pengobatan sesuai standar dan terkontrol kondisinya. Sementara untuk transformasi layanan rujukan, disusun program jejaring rujukan nasional.(PBN/ANT)

SERANG, BANPOS – Sejumlah wilayah di Kota Serang terendam banjir sejak dini hari pada Kamis, 17 November 2022 yang disebabkan hujan deras mengguyur sejak Rabu malam, (16/11). Derasnya hujan hari itu juga menyebabkan longsor di Kecamatan Taktakan, rumah roboh dan sejumlah fasilitas umum seperti jembatan, ambrol di Kecamatan Serang.

Sejumlah perumahan dan permukiman di beberapa kecamatan di Kota Serang mengalami banjir seperti di Kecamatan Serang dan Kecamatan Taktakan. Banjir juga mengakibatkan rusaknya fasilitas umum dan jembatan yang merupakan akses lalu lintas warga.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, jembatan Singandaru yang berlokasi di Kecamatan Serang, jebol akibat derasnya arus air di irigasi setempat. Banjir pun tak terelakkan, dan lalu lintas lumpuh.

Walikota Serang, Syafrudin, turut meninjau lokasi jebolnya jembatan Singandaru. Ia pun meminta kepada DPUTR untuk segera memperbaiki kerusakan yang ada.

“Hari ini kami meninjau di jembatan Singandaru, ternyata memang jembatan Singandaru ini jebol. Mohon dinas PU untuk segera memperbaiki ini,” ujarnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga meminta kepada Dishub Kota Serang untuk mengamankan lalu lintas. Kemudian melakukan penutupan sementara akses jalan dari Cikulur gedung Pramuka hingga Lingkungan Kaujon.

“Dishub untuk mengadakan pengamanan dari ujung sampai ujung dari, dari perempatan Pramuka (Cikulur-Cadika) sampai ke Kaujon untuk bisa mengamankan lalu lintas, dan tolong segera ditutup sementara dan tidak ada lalu lintas ke sini,” ucapnya.

Berdasarkan data yang diterima oleh BANPOS, banjir terjadi mulai pukul 01:30 WIB di 4 kecamatan, salah satunya Kecamatan Serang tepatnya Komplek Widya Asri Tahap I dan II serta perumahan Padma Raya, yang diakibatkan oleh meluapnya Kalitalang dan adanya penyempitan drainase, serta sedimentasi dan sampah di drainase sehingga air meluap ke pemukiman warga. Ketinggian air di kedua perumahan tersebut mencapai 70 centimeter dan ratusan rumah terdampak.

“Banjir di Perumahan Padma Raya dan Widya Asri diakibatkan karena penyumbatan saluran air sehingga genangan air meluap ke pemukiman warga. Kita nanti cari solusi, ada penyumbatan dulu enggak seperti ini,” kata Syafrudin, usai meninjau lokasi banjir.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang, Diat Hermawan, melalui rilis laporan final yang diterima BANPOS mengungkapkan bahwa banjir juga terjadi di Jalan Empat Lima Cikulur, Kelurahan Serang dengan ketinggian air mencapai 1,2 meter. Penyebab kejadian yaitu penyempitan drainase serta derasnya kali Singandaru, sehingga air meluap ke jalan.

Banjir juga terjadi di Kecamatan Taktakan, tepatnya di Komplek Widya Asri Tahap III dan Komplek Ranau Estate, Kelurahan Panggung Jati dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Penyebab banjir sama halnya dengan yang terjadi di Komplek Widya Asri Tahap I dan II.

“Banjir diakibatkan oleh meluapnya Kalitalang dan adanya penyempitan drainase, serta sedimentasi. Kemudian adanya penumpukan sampah di drainase, sehingga air meluap ke permukiman warga,” ujarnya.

Kecamatan Curug dan Kasemen tak terlepas dari banjir. Diat menyebutkan, di Kecamatan Curug banjir mencapai 80 sentimeter di Kp. Pulo RT 03 RW 01, Kp. Belimbing RT 13 RW 01 Kp. Kedawung RT 03 RW 01, RT 04 RW 12 Kelurahan Cipete.

“Di Kecamatan Kasemen banjir terjadi diLingkungan  Kenari RT 14 RW 05 Kelurahan Kasunyatan, kondisi terakhir sudah surut sekitar kurang lebih 15 sentimeter,” tuturnya.

Diat menyampaikan bahwa hujan deras juga menyebabkan terjadinya pohon tumbang dan longsor di beberapa lokasi diantaranya yaitu Perumahan Gedong Kaloran RT 001 RW 004 Kelurahan Serang Kecamatan Serang, jalan Cilowong Gunung Sari Kp. Cikoak, jalan Cilowong Gunung Sari di depan pembuangan sampah dan jalan Cilowong Gunung Sari sebelah Tugu Cijentul. Kemudian rumah roboh terjadi di Perumahan Ranau Estate Tahap 1 Blok L nomor 13 Kelurahan Panggung Jati, Kecamatan Taktakan.

“Upaya yang dilakukan dalam penanganan yaitu melakukan koordinasi, monitoring ke lapangan,  membantu warga di lokasi, mobilisasi warga serta menurunkan perahu. Kemudian mengevakuasi warga hingga bantuan air bersih dan pembersihan sisa longsor serta sisa lumpur pasca banjir,” tandasnya.

Berdasarkan pantauan BANPOS melalui grup penanganan bencana Kota Serang, saat kejadian, DPUPR Provinsi Banten turun langsung ke lokasi. Tak hanya itu, penanganan bencana di Kota Serang ini juga melibatkan unsur BPBD Provinsi Banten, TNI-Polri, Damkar,Tagana, DLH dan lainnya.

Camat Taktakan, Mamat Rahmat, turut ke lokasi longsor di Cilowong hingga pukul 17:00 WIB. Terpantau pihaknya membersamai Lurah Cilowong dan Lurah Cibendung yang tengah melakukan penanganan di jalan longsor antara dua kelurahan tersebut.

“Bersama Lurah Cilowong dan Cibendung pukul 17:00 masih di lapangan, kondisi jalan penghubung antara Kota Serang dan Anyer masih tertumpuk sampah dan masih ada sekitar 8 titik yang sekarang sedang diperbaiki,” ujarnya.

Sementara itu, Lurah Cilowong, Heruji mengungkapkan bahwa akses jalan Taktakan-Gunungsari (Takari) sempat tidak bisa dilalui bahkan oleh kendaraan roda dua. Akibat longsor yang terjadi di dekat TPSA itu pun membuat sejumlah truk pembuang sampah tertahan.

“Alhamdulillah daerah Cilowong sudah bisa dilalui, tinggal daerah Cibendung belum bisa dan masih dikerjakan. Truk sampah sudah lancar yang masuk TPSA Cilowong, alhamdulillah,” ujarnya.

Meskipun demikian, akses jalan Takari belum bisa dilalui untuk roda empat. Sebab, di wilayah tersebut tengah dilakukan pembersihan sisa-sisa longsor dengan menerjunkan dua alat berat yaitu excavator dan beko.

“Pemerintah menurunkan alat berat yaitu excavator dari DLH Kota Serang dan beko dari DPUPR Provinsi, ada 2 alat berat yang dipakai dalam penanganan dan menyisakan 8 titik bencana antara lain di Kelurahan Cibendung dan Sayar,” tandasnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dan waspada banjir mengingat intensitas curah hujan yang tinggi.

“Hari ini ada beberapa titik lokasi banjir di Kota Serang yang disebabkan hujan sejak Kamis dini hari. Kami minta masyarakat tetap waspada karena curah hujan tinggi,” kata Kepala BPBD Banten Nana Suryana.

Selain banjir, kata dia, ada juga beberapa daerah yang rawan longsor disaat musim hujan seperti sekarang ini

‘Hari ini juga ada tanah longsor hingga menutupi jalan raya di sekitar Cilowong menuju Gunungsari Kabupaten Serang,” kata Nana.

Namun demikian, longsoran tanah yang menutupi jalan alternatif dari Serang menuju Anyer tersebut sudah diatasi oleh Dinas PUPR Banten dengan menurunkan sejumlah alat berat.

“Tanah longsor sudah bisa diatasi, begitu juga genangan banjir di Kota Serang sudah mulai surut,” katanya.

Ia mengatakan, banjir yang menggenangi sejumlah kompleks perumahan di Kota Serang terjadi mulai sekitar pukul 01.30 WIB atau kamis dini hari.

Adapun sejumlah lokasi yang terkena banjir di Kota Serang diantaranya Komplek  Widya Asri Tahap I Kelurahan Lontar Baru dengan ketinggian air mencapai 60 cm.

“Penyebabnya karena hujan deras dan  meluapnya kali Talang serta adanya penyempitan drainase lalu sedimentasi sampah di drainase sehingga air meluap ke permukiman warga,” kata Nana.

Selain sejumlah lokasi banjir di Kecamatan Serang, banjir juga terjadi di wilayah Kecamatan Taktakan dan Kecamatan Kasemen.

“Bantuan air bersih dan lainnya sudah disalurkan bagi warga yang membutuhkan,” katanya.

Sementara itu, Pemprov Banten langsung bergerak cepat membangun jembatan sementara di Bayah Timur, Kabupaten Lebak yang putus karena terjangan banjir yang menerjang beberapa waktu lalu. Jembatan sementara yang dibangun jenis Bailey, yang diklaim kokoh terhadap terjangan banjir.

Pj Gubernur Banten Al Muktabar kepada wartawan mengatakan, jembatan yang roboh itu milik Pemkab Lebak. Namun karena urgensi keberadaan jembatan itu sangat penting dalam mendukung aktivitas masyarakat setempat, Pemprov ikut membantu dalam pembangunan jembatan sementara itu.

“Saat ini masih berjalan pembangunannya. Kita juga dibantu oleh teman-teman dari TNI. Pemprov memfasilitasi apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat Lebak,” katanya.

Diakui Al Muktabar, dirinya berencana untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi, namun karena keterbatasan waktu yang ada, sehingga sampai saat ini belum bisa. “Nanti sambil berjalan saja dulu,” imbuhnya.

Terkait dengan pengambilalihan kewenangan pembangunan jembatan yang lama, dirinya mengaku hal itu tidak menutup kemungkinan bisa saja dilakukan. Namun tentunya semua itu harus dilakukan kajian dan analisa yang dalam terlebih dahulu. “Nanti kita lihat sesuai dengan perencanaannya seperti apa kedepan,” ucapnya.

Jembatan yang menghubungkan antara Desa Bayah Timur dengan Cimancak itu sangat vital, karena menjadi satu-satunya akses mobilisasi warga setempat. Selama jembatan itu putus, warga dari kedua desa itu terpaksa harus mengambil jalan memutar melewati desa Suakan yang berada di pegunungan. Kondisi jalannya yang rusak, membuat perjalanan warga menjadi lebih lama sekitar satu jam.(RUS/MUF/PBN)

SERANG, BANPOS – Secara tegas dan terbuka dalam rapat paripurna, Fraksi Golkar DPRD Banten menolak usulan Rancangan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah atau Perampingan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dengan alasan mengganggu kinerja, namun hal tersebut dibantah oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar.

Dalam siaran persnya, Rabu malam (16/11) Al Muktabar mengungkapkan, langkah usulan Rancangan Perda soal SOTK, telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Usulan tersebut tidak bakal mengganggu pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Banten tahun 2023.

“Langkah dalam rangka organisasi adalah kelembagaan, semua adalah kesepakatan kelembagaan,” ungkapnya.

“Pemerintah Daerah itu adalah Gubernur dan DPRD. Sesuai mekanisme itu maka selanjutnya akan dibahas bersama DPRD. Kita tunggu saja pembahasannya,” imbuh Al Muktabar.

Dikatakan, sebuah usulan dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Usulan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten itu tidak bakal mengganggu pembahasan RAPBD Banten tahun 2023 yang saat ini sedang berjalan.

“Karena satuan dari unit Pasal per Pasal di dalam SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah, red) sesuai dengan tempat pada organisasi yang didesain dengan pola baru ataupun yang lama. Jadi kerangka kerja yang merupakan Pasal per Pasal yang tersusun dalam APBD, tersambungkan di dalam OPD-OPD (Organisasi Perangkat Daerah, red) yang akan melaksanakannya,” ungkap Al Muktabar.

“Jadi itu merupakan sesuatu yang bisa diharmonisasikan,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, satu dari sembilan fraksi di DPRD Banten menolak keras Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah atau SOTK yang diusulkan oleh Al Muktabar.

Juru bicara Fraksi Golkar DPRD Banten Muhsinin pada saat membacakan pandangan fraksi pada rapat paripurna pemandangan terhadap  Rpaerda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Rabu (16/11) meminta Al Muktabar agar berkonsentrasi pada penuntasan program sebagai kelanjutan dari pemerintahan definitif sebelumnya.

“Kita fokus saja pada program dalam rangka mensukseskan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 nanti,” katanya.

Menurut Muhsinin, sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2023 Pemprov Banten memiliki tanggung jawab besar, karena sudah memasuki tahun politik menjelang 2024, dimana mensukseskan Pemilu adalah bagian dari tanggung jawab  dari seorang Pj Gubernur,

“Di sisi lain menjalankan agenda pembangunan merupakan agenda tidak terpisahkan,” katanya.

Oleh sebab itu, melakukan perubahan besar dalam rangka penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menurut fraksi Golkar, dicermati sebagai langkah besar, yang akan menyita upaya besar dalam mengadaptasi kerja-kerja organisasi.

“Kami khawatir langkah tersebut akan mengganggu pelaksanaan-pelaksanaan program pembangunan, karena menyatukan satu OPD saja membutuhkan penyesuaian waktu yang tidak sebentar,” ungkapnya.(RUS/PBN)