Kategori: HEADLINE

SERANG, BANPOS – Pemerintah Provinsi Banten terlihat belum maksimal dalam membuka informasi publik. Hal ini tergambar dari informasi DPA APBD Perubahan hanya dibuka jika ada permohonan informasi dari masyarakat.

Pj Sekda Banten, Moch Tranggono kemarin mengungkapkan DPA APBD Perubahan tahun 2022 yang sampai saat ini belum di publish atau diumumkan secara resmi tak menjadi persoalan, lantaran masyarakat bisa mengajukan permohonan informasi secara resmi kepada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD)

“Nggak ada masalah,” kata Tranggono saat dimintai tanggapannya mengenai belum ditemukannya dokumen DPA APBD P 2022 di website resmi masing-masing OPD.

Moch Tranggono mengaku sependapat dengan ketentuan yang diatur UU no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengenai tenggat waktu publikasi atau pengumuman informasi publik kategori berkala seperti DPA adalah 6 bulan sejak diterbitkan.

Menurutnya, publik tetap bisa melakukan pengawasan meski informasi tentang DPA tersebut baru diumumkan 6 bulan kemudian alias setelah proses pelaksanaan selesai.

“Kan partisipasi pengawasan oleh publik bisa dilakukan di awal maupun di akhir,” ujarnya.

Moch Tranggono meminta masyarakat untuk tidak terlalu khawatir dengan belum dipublikasikannya DPA tersebut. Menurutnya DPA bukanlah sesuatu yang bersifat dirahasiakan. Ia menyebut jika memang ada anggota masyarakat yang membutuhkan untuk segera mengetahui alias tidak bisa menunggu publikasi dilakukan, anggota masyarakat tersebut bisa melakukan permohonan informasi publik sebagaimana diatur UU KIP.

“Kan kalau toh masyarakat butuh tinggal minta (ajukan permintaan),” katanya.

Meski mengaku akan memeriksa terlebih dahulu kebenaran informasi terkait belum dipublikasikannya DPA tersebut oleh OPD, Namun Tranggono meminta persoalan ini tidak perlu terlalu dibesar-besarkan.

“Coba ya nanti saya cek ke OPD,” ujarnya.

Sebelumnya, akademisi FISIP Untirta Ikhsan Ahmad mengatakan, setelah APBD disahkan menjadi peraturan daerah (Perda) maka dokumen APBD adalah informasi terbuka untuk publik dan diumumkan serta disediakan oleh badan publik dalam bentuk dan format detil atau bukan dalam bentuk ringkasan. Seperti halnya Perda, DPA juga demikian.

Ketentuan itu, kata Ikhsan juga diperkuat dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 522 K/TUN/2016. Dengan demikian Putusan Komisi Informasi pun bisa dibatalkan oleh PN, PTUN ataupun Kasasi MA apabila mencoba mereduksi hak pemohon informasi publik yang dijamin UU No.14 Tahun 2008 dan Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2010.

Jadi menurut dia, sangat tidak beralasan kalau DPA OPD tidak diumumkan segera setelah Perda APBD atau perubahannya disahkan. Dokumen publik juga termasuk DPA OPD seperti yang dimaksudkan putusan MK tersebut.(RUS/PBN)

SERANG, BANPOS – Mantan Hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung, Yudi Rozadinata, diputus bersalah oleh Majelis Hakim atas kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Yudi diganjar hukuman tahanan penjara selama dua tahun.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Nurhadi, terdakwa Yudi menghadiri persidangan melalui virtual. Yudi menghadiri persidangan dari Rutan Kelas II Serang, untuk mendengarkan amar putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim.

Dalam pembacaan amar putusan yang digelar pada Rabu (16/11) tersebut, Ketua Majelis Hakim memutuskan bahwa Yudi Rozadinata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, dengan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Yudi dinyatakan bersalah atas kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu sebesar 19,3 gram. Majelis Hakim menyatakan Yudi telah melanggar pasal 127 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yudi Rozadinata dengan pidana penjara selama dua tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara,” ujar Ketua Majelis Hakim, Nurhadi saat di persidangan.

Dalam amar putusan itu pula, Majelis Hakim memutuskan agar terdakwa tetap dilakukan penahanan. Menurut Majelis Hakim, terdapat sejumlah pertimbangan dalam memutuskan perkara mantan Hakim di PN Rangkasbitung itu.

Pertimbangan yang dijadikan dasar Majelis Hakim untuk memberatkan hukuman kepada terdakwa, yakni terdakwa merupakan aparat penegak hukum dan tidak mendukung pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba.

“Hal yang meringankan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Selain itu, hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum pidana,” ungkap Nurhadi.

Untuk diketahui, selain Yudi, terdapat pula tiga orang lainnya yang ditahan dalam operasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten. Ketiganya yakni Danu Arman, Raja Adonia Sumanggam Siagian dan Herman.

Danu merupakan rekan sesama Hakim di PN Rangkasbitung. Sementara Raja merupakan ASN di PN Rangkasbitung dan Herman merupakan asisten dari Danu.

Namun, hanya Roza saja yang dilakukan dakwaan atas penyalahgunaan narkotika. Yang lainnya hanya menjalani rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Lido, Jawa Barat.(DZH/PBN)

TANGERANG, BANPOS — Akses pintu tol Bitung diblokir oleh ratusan warga Desa Kadu, Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, Rabu (16/11). Pemblokiran merupakan bentuk protes warga terhadap penyempitan drainase yang terjadi setelah pengelola tol membuat akses tol baru di wilayah tersebut. Mengecilnya ukuran drainase di tol kemudian menyebabkan air membanjiri rumah-rumah warga. Namun, Jasa Marga malah melemparkan kesalahan kepada Pemda.

Diketahui, pemblokiran dilakukan warga pada akses pintu tol Bitung menuju Jakarta. Mobil-mobil yang sudah terlanjur masuk ke pintu tol Bitung dipaksa untuk berputar arah. Akibatnya, terjadi kemacetan yang cukup panjang di Pintu Akses Tol Bitung.

Koordinator aksi unjuk rasa Desa Kadu, Mujan Arifin mengatakan bahwa masyarakat yang turun ke jalan hanya menagih janji dari pihak Jasa Marga. Perusahaan plat merah itu pernah berjanji pada Tahun 2020 lalu bahwa ketika hujan turun tidak akan ada banjir di rumah lagi.

“Kami hanya menagih janji dari mereka. Jadi kami mau, mulai Kamis 17 November tidak akan ada lagi banjir,” kata Mujan Arifin kepada Satelit News (BANPOS grup), Rabu (16/11).

Masyarakat juga menuntut bantuan dan ganti rugi akibat banjir. Sebanyak 500 KK di Desa Kadu mengalami kerugian materiil karena barang elektronik hingga kendaraan bermotor mereka rusak.

“Jasa Marga dan Astra Tol harus memikirkan kondisi warga. Jangan hanya memberikan makanan matang saja, ini banjir karena tol, dan banyak barang yang rusak akibat banjir. Masyarakat itu membutuhkan, kesehatan, anak-anak butuh popok. Selama ini yang turun dari Pemerintah Daerah saja, sementara Jasa Marga dan Astra Tol diam, ” ujarnya.

Mujan mengancam, apabila tuntutan warga tidak dipenuhi, maka masyarakat Desa Kadu, Kecamatan Curug akan kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan jumlah yang lebih besar. Dan, dipastikan akan memblokir jalan tol Bitung untuk selamanya.

“Saat ini kita blokir sementara, sebagai bentuk protes. Namun, apabila nanti tuntutan warga tidak dipenuhi, akan kami blokir dan kita aksi kembali dengan jumlah warga yang lebih banyak, ” tegasnya.

Di sela-sela aksi, salah satu warga Desa Kadu, Rina mengatakan bahwa banjir yang melanda wilayahnya telah terjadi sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2020 dan 2022. Dan yang terparah merupakan banjir pada kali ini, bahkan ketinggian hingga mencapai 2 meter.

Menurut Rina, semua barang-barang elektronik hingga motor mengalami kerusakan yang cukup parah akibat banjir yang merendam rumah-rumah warga. Dan banjir itu disebabkan tandon air di pintu tol bitung mengalami melebihi batas. Sehingga air itu mengalir ke pemukiman warga sekitar.

“Dulu sebelum dibangun tol yang baru tidak pernah banjir. Karena drainasenya besar, sekarang karena ada pembangunan akses tol dan membuat drainase kecil malah jadi sering banjir, dan ini paling parah,” kata Rina.

Dia meminta pihak Jasa Marga bertanggung jawab atas terjadinya banjir yang melanda 500 KK warga Desa Kadu, Kecamatan Curug. Menurut Rina, pihak Jasa Marga hanya mengumbar janji kepada masyarakat, namun tidak pernah direalisasikan.

“Dulu Jasa Marga berjanji, bahwa tidak akan pernah terjadi banjir lagi, tapi mana buktinya. Sekarang banjir lebih parah, ” tanyanya.

Kepala Desa Kadu, Kecamatan Cikupa, Ardiansyah mengatakan, awalnya sebelum ada pembangunan gerbang tol baru, saluran air atau drainase cukup besar. Namun setelah dibangun akses gerbang tol yang baru, saluran drainase menyusut dengan lebar 1 meter saja.

Menurutnya, hal itu yang menjadi penyebab banjir. Kata Ardiansyah, tidak hanya rumah-rumah warga yang terendam banjir, tetapi akses jalan utama juga ikut terendam banjir. Sehingga masyarakat kesulitan untuk melintas.

“Sebelum ada gerbang tol baru, drainasenya besar, sekarang setelah dibangun akses tol baru, jadi kecil. Itulah salah satu penyebab banjir. Seharusnya, ketika daerah resapan semakin mengecil, drainase jangan diperkecil, tapi diperbesar. Ini kok malah diperkecil,” katanya.

Kata Kades, sedikitnya ada 500 KK yang terendam banjir yang terdiri dari tiga Rukun Warga atau RW. Dan warga yang terendam banjir sudah mengungsi selama 4 hari di pengungsian dan di rumah-rumah saudaranya.

“Biasanya waktu, salurannya masih besar, sehari juga sudah surut. Ini sampai 4 hari belum surut” ujarnya.

Kepala Departemen Maintenance Service Manajemen, Eko Saputra mengatakan, bahwa banjir yang melanda Desa Kadu, Kecamatan Curug bukan sepenuhnya kesalahan pihak Jasa Marga. Melainkan ada peran Pemerintah Daerah yang tidak berperan aktif dalam merawat saluran air.

“Jadi kita perlu ada diskusi dengan Pemda setempat ya, karena banjir yang terjadi di Bitung ini, bukan kesalahan Jasa Marga secara utuh,” katanya.

Dia mengaku, pihak Jasa Marga merasa kesulitan untuk membuang air ke sungai atau area yang merupakan hilir terdekat. Dia pun mempertanyakan, Pemerintah Daerah terkait kemana dialirkannya air yang merendam Desa Kadu.

“Masyarakat harus mempertanyakan Pemda setempat, apakah Pemda itu telah menyiapkan air itu dikemanakan, sebesar apa salurannya, dan apakah Pemda merawat salurannya,” tanyanya.

Katanya, pihak Jasa Marga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi banjir, dengan cara memompa air yang berada di tandon air, agar mengalir ke saluran pembuangan. Terkait tuntutan warga yang meminta dibuatkan gorong-gorong baru yang lebih besar. Eko mengatakan, bahwa pihak Jasa Marga membutuhkan waktu untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Karena, proses pembuatannya terbilang cukup rumit. Untuk pembuatan gorong-gorong itu perlu ada kegiatan penggalian jalan untuk memasang pipa baru untuk membuat gorong-gorong jalan tol.

“Kalau tuntutan jangka panjang, seperti pembuatan gorong-gorong itu membutuhkan waktu. Tetapi tuntutan jangka pendek, seperti bantuan logistik dan sejenisnya, telah kita siapkan,” katanya.(PBN/BNN

SERANG, BANPOS – Seorang buruh PT Rexcon Indonesia di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang tewas mengenaskan setelah masuk mesin gilingan bata ringan. Tubuh korban, Adang Suryana (31) yang merupakan warga Kampung Batu Kurung, Desa Penamping, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang ini diketahui hancur karena terblender mesin gilingan bata ringan reject.

Kapolsek Cikande, Kompol Andhi Kurniawan mengungkapkan bahwa kecelakaan kerja di pabrik pembuatan bata ringan atau hebel ini terjadi pada Selasa 15 November 2022, sekitar pukul 08.00 WIB.

“Dari informasi yang kami dapatkan, awalnya mesin gilingan bata ringan reject mati dari semalam karena adanya potongan besi, sehingga mesin tidak berjalan,” ujarnya.

Kemudian, sekitar pukul 07.30 WIB, korban yang bertugas sebagai operator loader bersama dengan Oman (35) membenarkan mesin gilingan bata ringan reject tersebut.

“Setelah mesin penghancur berhasil diperbaiki, tiba-tiba mesin penghancur hidup dengan sendirinya,” ucapnya.

Andhi menyebutkan, entah kaget atau bagaimana, tubuh korban terjatuh masuk ke dalam mesin hingga tergiling tersebut. Saat keluar dari mesin penghancur, tubuh korban hancur bercampur serbuk hebel.

Personil Unit Reskrim Polsek Cikande yang mendapat laporan, segera mendatangi lokasi kejadian. Tak hanya itu, personil Satreskrim Polres Serang bersama petugas forensik RS Bhayangkara juga turut menuju ke lokasi.

“Tubuh korban yang hancur selanjutnya dibawa ke RS Bhayangkara untuk proses penyelidikan lebih lanjut,” tandasnya.

Terpisah, Kasi Humas Polres Serang, Dedi mengatakan bahwa kasus kecelakaan kerja sedang ditangani penyidik Satreskrim Polres Serang.

“Kasus laka kerja ditangani Satreskrim, untuk keterangan lebih dalam nanti nunggu hasilnya,” ujarnya.

Sementara, Penyidik/Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Banten, Rachmatullah, membenarkan adanya peristiwa kecelakaan kerja di PT Rexcon Indonesia yang terjadi pada hari Selasa sekitar pukul 07:30. Pihaknya kemudian melakukan olah TKP pada hari Rabu, 16 November 2022 sekitar pukul 14:30 WIB.

“Kami melakukan olah TKP, hasilnya bahwa memang benar telah terjadi kecelakaan kerja pada hari Selasa dan informasi saksi kejadiannya pukul 07:30 WIB,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa dari pihak perusahaan telah berupaya untuk melapor kepada pihak pengawas ketenagakerjaan. Kemudian, saat itu pihaknya belum bisa menanyai saksi dan pihak keluarga karena masih dalam keadaan trauma atas peristiwa yang menimpa rekan kerjanya.

“Perusahaan melapor tapi formatnya salah, tapi kami sudah menyampaikan format pelaporan yang benar seperti apa. Kami menunggu sampai besok (hari ini) untuk perusahaan menyampaikan laporan terkait dengan peristiwa kecelakaan kerja, dan baik saksi maupun keluarga masih trauma,” jelasnya.

Rachmatullah menyoroti nasib daripada keluarga korban yang menurutnya sangat miris. Pasalnya, karena korban baru terdaftar jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) pada hari peristiwa kecelakaan kerja. Akan tetapi, dari pihak perusahaan pada hari yang sama, langsung melakukan otopsi kemudian jenazah dikafankan hingga dikebumikan seluruhnya ditanggung oleh perusahaan.

“Semua proses sampai penguburan ditanggung oleh perusahaan, ada kontribusi langsung dari perusahaan dalam memberikan santunan kematian. Tapi kedepan kami akan menunggu konfirmasi ahli waris, karena ada istri dan anak yang ditinggalkan,” terangnya.

Ia menyampaikan hasil penyelidikan sementara yang didapat dari berbagai saksi di lokasi yaitu kondisi alat yang memang ada kerusakan, kemudian ada tahapan yang tidak terpenuhi pada saat perbaikan alat. Kata dia, dalam safety ada istilah LOTO yaitu Lock-out Tag-out, apabila ada perbaikan yang dilakukan oleh seorang teknisi, mesin harus dimatikan dengan sempurna.

“Jadi alat terhenti itu bukan karena ada arus listrik yang tidak mengalir, tapi kondisi alat yang tertahan karena adanya besi. Saat besi itu tertarik dan mesin otomatis berputar, kemudian si korban masuk ke mesin giling itu,” jelasnya.

Sementara ini, pihaknya masih menunggu penjelasan saksi untuk dimintai keterangan awal. Dalam hal kecelakaan kerja yang terjadi di PT Rexcon Indonesia, pihaknya menduga ada dua penyebab yaitu kondisi mesin saat dilakukan perbaikan dan Tindakan berbahaya yang tidak memenuhi unsur keamanan secara penuh.

“Karena saksi masih trauma, jadi kami tunggu sampai besok (hari ini) ke kantor bersama dengan saksi lainnya untuk dimintai keterangan awal untuk ditindaklanjuti. Hari jumat kami akan ekspos apakah ini karena kondisi atau karena tindakan yang berbahaya, karena keduanya masuk,” tandasnya.(MUF/PBN)

LEBAK, BANPOS – Semenjak diberlakukannya Pemindahan siaran televisi dari analog ke digital, banyak masyarakat yang mengeluhkan kebijakan tersebut. Bukan hanya masyarakat yang tak mampu untuk membeli Set Top Box(STB) yang digunakan sebagai penangkap sinyal digital, namun masyarakat yang masih kesulitan mendapatkan siaran digital setelah menggunakan STB tersebut.

Di beberapa wilayah tengah dan selatan Kabupaten Lebak, masih terdapat banyak keluarga yang mengaku mengalami hal demikian. Hal itu diduga karena wilayah tersebut termasuk kedalam blank spot dikarenakan berada di daerah perbukitan.

Salah satu contoh kasus tersebut dialami oleh puluhan masyarakat di Desa Mekarmulya Kecamatan Cimarga. Diketahui, terdapat empat kampung di desa tersebut yang tidak bisa mendapatkan siaran televisi meskipun sudah menggunakan STB.

Seorang warga, Putriyani mengatakan, sebelumnya warga menggunakan antena analog dengan tinggi mencapai lebih dari lima meter dari atap rumah untuk mendapatkan sinyal tv. Namun, setelah menggunakan STB tak ada satupun sinyal yang ia terima.

“Saya ga ngerti harus gimana, untuk menggunakan STB itu saya sudah ikuti petunjuk penggunakan bahkan melihat video YouTube. Masih aja ga dapet,” kata Putriyani kepada BANPOS, Selasa (15/11).

Ia menjelaskan, dirinya menduga bahwa alat yang ia gunakan adalah alat lama, sehingga tidak bisa menerima sinyal digital.

“Kalo kata tetangga mah, kita pake barang jadul jadinya ga bisa ikut dapet tv,” jelasnya.

Hal senada dikatakan oleh seorang warga lain, eman menerangkan, di kampungnya sulit untuk mendapatkan sinyal jaringan seluler, bahkan tidak ada sama sekali. Untuk melakukan komunikasi menggunakan telepon pun dirinya mengaku harus pergi ke luar desa untuk mendapatkan sinyal. Ia menduga, hal tersebut juga berpengaruh terhadap penangkapan siaran tv digital.

“Entah harus bagaimana lagi, tv disini menjadi satu-satunya hiburan untuk masyarakat. Internet ga ada, dan sekarang tv juga ikut gabisa. Masyarakat kehilangan hiburan,” terang Eman.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (DiskominfoSP) Kabupaten Lebak, Doddy Irawan mengatakan, beberapa wilayah yang belum bisa mendapatkan sinyal tv digital adalah wilayah yang belum siap melakukan migrasi digital. Menurutnya, jadwal yang  tak sesuai menjadi salah satu alasan ketidaksiapan tersebut. Lebak yang sebelumnya dijadwalkan akan menerima pemberhentian tv analog pada gelombang ketiga, namun nyatanya ikut diberhentikan bersamaan dengan jadwal Jabodetabek.

“Karena di Banten receivernya masih ikut ke Jakarta, jadi kita ikut terdampak pemberhentian serentak itu,” kata Doddy saat dikonfirmasi BANPOS.

Ia menjelaskan, pihaknya telah menerima informasi soal beberapa wilayah yang diduga sebagai blank spot. Data-data tersebut akan ditampung dan disampaikan ke pusat. Doddy menerangkan, blank spot sinyal seluler tidak berkaitan dengan sinyal tv digital.

“Kalau sebelumnya ada sinya tv analog, ya kemungkinan besar sinyal digital juga pasti dapat. Kita tunggu saja kebijakan dari pusatnya, karena ini kami hanya mendampingi saja,” tandasnya.(MG-01/PBN)