BANTEN POS

Kategori: HEADLINE

  • Menteri PUPR Basuki Jadi Fotografer Presiden Jokowi

    Menteri PUPR Basuki Jadi Fotografer Presiden Jokowi

    BALI, BANPOS – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendadak menjadi fotografer Presiden Joko Widodo ketika berkeliling di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Rabu.

    “Ada waktu luang sekaligus Beliau (Menteri PUPR) menyalurkan itu hobi fotografernya,” kata Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja.

    Presiden Jokowi sengaja mengajak perwakilan media resmi G20 berkeliling Tahura sembari menunggu pemimpin negara anggota G20 tiba di lokasi karena merupakan salah satu rangkaian acara Presidensi G20 Indonesia.

    Salah satu momen menarik dalam kegiatan tersebut adalah adanya Menteri Basuki yang mengenakan pakaian santai dilengkapi dengan topi yang dipakai terbalik.

    Dalam gaya nyentriknya itu, Menteri Basuki tampak membawa kamera DSLR dengan lensa panjang yang digantungkan di bahunya.

    Sepanjang Presiden Jokowi mengelilingi Tahura, Menteri Basuki tak kalah semangat dengan para awak media dalam mendokumentasikan berbagai momentum saat itu. Bahkan, tak jarang Menteri Basuki sempat terlihat berebut tempat dengan awak media agar mendapat angle foto yang bagus dan menarik.

    Endra yang merupakan Juru Bicara Kementerian PUPR mengatakan fotografi memang menjadi salah satu hobi Menteri Basuki.

    Tak hanya di Tahura, Endra mengungkapkan bahwa Menteri Basuki sudah membawa kameranya sejak acara jamuan makan malam KTT G20 di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Badung, Bali, Selasa (15/11).

    “Tadi malam, dari kemarin juga Beliau sudah membawa kamera. Ketika acara selesai, langsung angkat kamera. Ya itu memang hobinya. Ini kan juga event besar yang langka ya,” ungkap Endra.

    Ia melanjutkan aksi Menteri Basuki menjadi fotografer selama perhelatan KTT G20 merupakan peristiwa yang natural dan tidak perlu izin terlebih dahulu kepada Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

    “Kan ada Paspampres, Saya kira sih mungkin natural saja. Mungkin juga karena menteri ya,” ujarnya.

    Meski demikian, Endra menegaskan bahwa Menteri Basuki telah menyelesaikan seluruh tugasnya dalam Presidensi G20 Indonesia termasuk World Water Forum hingga seluruh bilateral dengan Korea Selatan, Uni Emirat Arab (UEA) dan Jepang.

    “Tugas kita sudah selesai semua sampai 15 November. Kemudian Beliau tinggal mendampingi Presiden,” tegasnya. (ANT)

  • Dirayakan Dunia, Angklung Pemanggil Dewi Kemakmuran

    Dirayakan Dunia, Angklung Pemanggil Dewi Kemakmuran

    JAKARTA, BANPOS – Tampilan Google Doodle hari ini sebagai pengingat peringatan Hari Angklung Sedunia setiap 16 November. Menampilkan orang-orang memainkan musik dari bambu itu.

    Angklung telah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya oleh UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) pada 2010. Alat musik yang terdiri dari dua tabung dan sebuah alas itu pun juga masih menjadi inti dalam budaya Indonesia.

    Namun, angklung yang dikenal sebagai alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat itu ternyata tidak berasal dari daerah tersebut. Lantas, dari mana Angklung berasal?

    Dari sejumlah informasi yang dihimpun http://RM.id (Banpos Group), diketahui, angklung tak hanya berada di Indonesia saja. Namun ada di sejumlah negara lainnya yaitu Tiongkok, Thailand, Vietnam, India dan Hawai. Masing-masing negara pun memiliki bentuk angklung yang berbeda-beda satu sama lain.

    Meski demikian, Indonesia khususnya Jawa Barat mendapatkan hak paten dari UNESCO atas filosofi angklung. Tepatnya, UNESCO mematenkan filosofi dari musik angklung yang terdiri atas 5M yaitu mudah didapat bahannya, murah harganya, mendidik, meriah dan massal.

    Dalam sejarahnya, khususnya di Indonesia, musik yang dihasilkan angklung tersebut berasal dari Pulau Bali. Kemudian, angklung dibawa ke wilayah Banten oleh Sultan Agung. Lalu, musik angklung pun menyebar hingga ke wilayah Jawa Barat.

    Sementara itu, sosok Daeng Soetigna yang sempat disebut sebagai pencipta karya musik angklung pun sebenarnya mendapatkan pengetahuan soal hal tersebut saat berada di wilayah Kuningan, Jawa Barat.

    Mulanya, pada sekitar tahun 1938, Daeng Soetigna melihat seorang pengamen yang sedang bermain alat musik mirip angklung, kemudian ia pun tertarik. Lalu, Daeng Soetigna mendatangi seseorang yang disinyalir merupakan sosok pemberi angklung yang saat itu dimiliki oleh sang pengamen.

    Sosok pemberi angklung yang bernama Jaya itu diketahui mendapatkan alat musik tersebut dari Pulau Dewata. Saat momen itu, Daeng Soetigna akhirnya menemukan musik angklung.

    Diketahui, Daeng Soetigna menambahkan skala nada diatonis-kromatis angklung yang mulanya hanya ada pentatonis (Salendro) saja. Adapun, yang pertama kali mendiatoniskan alat musik angklung sebenarnya bukan Daeng Soetigna, melainkan CJ Deagan yang merupakan warga Amerika Serikat.

    Angklung juga disebut juga sudah hadir sejak 400 tahun lalu sebagai alat musik tradisional di Jawa Barat, Indonesia. Angklung diciptakan penduduk Jawa Barat sebagai pemikat Nyai Sri Pohasi yang merupakan lambang Dewi Sri atau Dewi Padi dan Kemakmuran supaya mau turun ke bumi.

    Dahulu, setiap memasuki masa panen, penduduk Jawa Barat kerap membuat angklung dengan menggunakan bambu hitam khusus. (RMID)

  • Transisi Energi Didukung Bank Dunia

    Transisi Energi Didukung Bank Dunia

     

    BALI, BANPOS – Bank Dunia siap mendukung langkah transisi energi di Indonesia guna mengurangi emisi karbon. Antara lain, melalui pembangunan energi baru terbarukan seperti energi surya, angin dan hydro.

    Hal itu terungkap saat Managing Director of Operations Bank Dunia Axel van Trotsenburg bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di sela-sela Business 20 Summit di Nusa Dua, Bali.

    “Indonesia sedang mengembangkan energi hydro di kawasan Kalimantan Utara. Nantinya listrik yang dihasilkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan Indonesia, namun dapat dijual ke Brunei Darussalam dan Filipina,” ungkap Airlangga.

    Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, dukungan dari lembaga internasional dan negara maju penting bagi upaya transisi energi di negara berkembang seperti Indonesia.

    “Karena Indonesia mempunyai resource yang berlimpah ruah tetapi tidak punya teknologi, tidak punya dana juga,” ungkapnya, Selasa (15/11).

    Fahmy mencontohkan, mempensiunkan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara dibutuhkan dana sekitar 500 miliar dolar AS. Hal itu tentu berat jika hanya ditanggung negara.

    “Saya kira negara-negara maju dan lembaga seperti Bank Dunia, IMF membantu agar tercipta zero carbon,” tegasnya.

    Fahmy menekankan pentingnya agenda G20 untuk mengingatkan negara maju dan lembaga internasional terkait Paris Agreement.

    Kesepakatan itu mencakup bantuan untuk mitigasi perubahan iklim dengan memberikan dukungan pada aspek pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas pada negara berkembang.

    Meski demikian, kondisi global sekarang sedang tidak baik-baik saja, sehingga realisasi komitmen tersebut akan terkendala.

    Meski demikian, Fahmy mengatakan, Indonesia harus mampu memanfaatkan momentum Presidensi G20 dan Keketuaan ASEAN 2023 untuk meneguhkan komitmen Paris Agreement.

    Indonesia bisa menggalang suara dari negara ASEAN dan negara berkembang lain seperti Brazil, untuk bersama menyuarakan mitigasi perubahan iklim.

    “Tanpa bantuan dari negara maju dan Bank Dunia, saya kira mustahil negara berkembang, termasuk Indonesia mewujudkan transisi energi,” pungkasnya.

    Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, realisasi itu harus terus dikejar.

    “Komitmen bantuan dari negara atau lembaga dunia harus dikejar. Jangan hanya jadi wacana,” kata Mamit, Selasa (15/11).

    Dia menjelaskan, dunia saat ini bergerak pada penggunaan energi bersih. Namun perlu kerja sama antarsemua pihak untuk menuju target Net Zero Emission (NZE).

    “Energi terbarukan adalah keniscayaan, semua sedang menuju ke sana. Banyak negara G20 berkomitmen menuju NZE, dan concern-nya untuk menuju ke sana dibutuhkan biaya yang tidak sedikit,” jelas Mamit.

    Maka, kehadiran investor maupun bantuan dari lembaga dunia mutlak untuk meraih target tersebut.

    Berdasarkan Perjanjian Paris, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri atau 41 persen dengan bantuan internasional pada tahun 2030 sesuai Nationally Determined Contributions (NDCs). Dan untuk Net Zero Emission (NZE) sektor energi ditargetkan akan dicapai pada tahun 2060 atau lebih cepat.

    Di Bali, Direktur Bank Dunia Axel van Trotsenburg mengatakan, dukungannya terhadap reformasi ekonomi Indonesia telah terjalin sejak lama melalui berbagai program kerja sama.

    Dengan adanya kebutuhan global untuk menangani perubahan iklim saat ini, Bank Dunia siap mendukung langkah transisi energi di Indonesia guna mengurangi emisi karbon.

    “Antara lain, melalui pembangunan energi baru terbarukan seperti energi surya, angin, dan hydro,” ujar Trotsenburg.(PBN/RMID)

    BalasTeruskan
  • Penjabat Sekda Masih Dibuat Misteri

    Penjabat Sekda Masih Dibuat Misteri

    SERANG, BANPOS – Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar, masih ogah mengungkapkan apakah Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) yang saat ini dijabat oleh Moch Tranggono, akan diganti ataupun tidak. Ia beralasan, informasi itu merupakan informasi yang dikecualikan.

    Hal itu diungkapkan oleh Al usai mengikuti rapat paripurna di gedung DPRD Provinsi Banten pada Selasa (15/11). Al mengatakan, dirinya enggan memberitahukan terkait kelangsungan tahta Tranggono sebagai orang nomor satu di kalangan ASN Pemprov Banten.

    “Kan dalam informasi publik itu ada informasi dikecualikan dan tidak dikecualikan. Kan itu adalah soal aparatur yah, jadi aparatur itu ada bagian pada batas-batas tertentu (dikecualikan). Nanti setelah itu baru diinformasikan,” ujarnya kepada awak media.

    Untuk diketahui, Tranggono pada 23 November mendatang akan habis masa jabatannya berdasarkan Perpres Nomor 3 tahun 2018 tentang Penjabat Sekda. Dalam Perpres itu, Penjabat Sekda memiliki batas waktu selama 6 bulan saja.

    Meski tidak diatur dalam Perpres tersebut, Al mengaku akan pikir-pikir apakah Tranggono akan dilanjut atau tidak. Mengingat dalam kurun waktu 6 bulan masa jabatan Penjabat Sekda, seharusnya dilakukan Open Bidding untuk mengisi kekosongan jabatan itu.

    “Nanti kita lihat, itu kan bagian dari hal yang secara menyeluruh,” ucapnya.

    Namun, Al tidak membantah maupun membeanarkan bahwa ada sejumlah nama yang telah diusulkan untuk dapat menduduki jabatan Penjabat Sekda. Ia beralasan bahwa pengangkatan Penjabat Sekda jika memang ada yang baru, perlu adanya proses.

    “Kan semua proses, semua ada proses. Nah kami akan menunggu proses itu selesai. Nah untuk keadaan itu, mungkin saya belum bisa memberikan informasi yang lebih jauh ya, karena semua masih proses,” tandasnya.

    Sebelumnya diberitakan, sekitar satu bulan yang lalu, Al Muktabar disebut telah mengusulkan tiga nama pengganti Penjabat Sekda Banten, Moch Tranggono, ke Mendagri Tito Karnavian.

    Tiga nama yang diusulkan ke Tito yakni, Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah (BPKAD) Banten, Rina Dewiyanti, Asda III Deni Hermawan dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Septo Kalnadi.

    “Suratnya sudah dikirim ke Pak Mendagri, sekitar 1 bulan yang lalu,” kata sumber  lainnya di KP3B yang enggan disebutkan namanya.

    Ia menjelaskan, usulan 3 nama yang disampaikan oleh Al Muktabar ke Mendagri sebagai  percepatan birokrasi di pemprov.

    “Pak Tranggono ini kan akan berakhir masa jabatanya pada tanggal 23 November. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2018 tentang Penjabat Sekda, yakni selama enam bulan. Pak Tranggono ini kan ditunjuk sebagai Pj Sekda tanggal 23 Mei,” ungkapnya.(DZH/PBN)

  • Septo Ngaku Sebarkan Hoaks

    Septo Ngaku Sebarkan Hoaks

    6SERANG, BANPOS – Kepala Disnakertrans Provinsi Banten, Septo Kalnadi, mengaku bahwa pernyataan yang ia lontarkan terkait dengan bakal cabutnya tiga industri dari Banten, adalah tidak benar alias hoaks. Menurut Septo, ketiganya hanya akan melakukan ekspansi belaka.

    Hal itu disampaikan oleh Septo usai didatangi oleh sejumlah serikat pekerja yang tergabung di dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN). Menurut Septo, apa yang dia sampaikan terkait dengan bakal hengkangnya tiga industri adalah tidak benar.

    “Saya nyatakan bahwa omongan itu tidak benar, dan kami berharap tiga perusahaan itu tetap bertahan di Banten,” ujarnya kepada awak media, Selasa (15/11).

    Menurut Septo, Pemprov Banten saat ini tengah berupaya untuk menciptakan hubungan yang baik dengan industri-industri. Saat ini diakui oleh Septo, hubungan tersebut sudah kondusif dan perlu dipertahankan serta ditingkatkan.

    “Apalagi sekarang ini masa-masa yang titik krusial penetapan upah minimum. Kami diberi waktu untuk (menetapkan) UMP sampai dengan tanggal 21 November 2022 dan UMK sampai tanggal 30 November 2022,” tuturnya.

    Ia pun memastikan bahwa tiga industri padat karya yang sebelumnya disebut akan hengkang yakni PT Nikomas Gemilang, PT Parkland World Indonesia (PWI) dan PT KMK Global Sport, bukan tidak jadi hengkang, namun memang tidak berencana hengkang.

    “Bukan enggak jadi hengkang, tidak hengkang. Mereka hanya ekspansi bisnis dan dalam manajemen bisnis, ada metode tertentu untuk mempertahankan jalannya usaha. Walaupun di tengah bayang-bayang krisis 2023 kedepan, kita tidak tahu,” ucapnya.

    Septo pun mengatakan bahwa ribuan pekerja yang bekerja di tiga perusahaan itu dipastikan tidak akan dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sebab, prosedur untuk melakukan PHK cukup panjang, mulai dari meminta izin ke kabupaten/kota setempat, pengkondisian perusahaan, hingga hitung-hitungan pesangon.

    “PHK harus memberikan hak pekerja paling tidak tiga kali gaji dan sebagainya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, kita berupaya itu tetap aman dan tetap terkendali cipta kondisi yang baik di Banten,” ungkap Septo.

    Ketua SPN Banten, Intan Indriana Dewi, mengatakan bahwa berdasarkan hasil audiensi dan klarifikasi dengan Kepala Disnakertrans Provinsi Banten, disebutkan bahwa pernyataan mengenai hengkangnya tiga perusahaan itu hanya obrolan belaka, bukan untuk dipublikasikan.

    “Telah disampaikan bahwa pak Kadisnaker menyampaikan itu konteksnya dalam sebuah diskusi atau obrolan, bukan dalam wawancara resmi,” ujarnya.

    Intan mengatakan, pihaknya mendorong kepada Septo untuk segera melakukan konferensi pers terkait dengan hal tersebut, dan menyampaikan kepada publik bahwa apa yang dia sampaikan tidaklah benar atau hoaks.

    “Kami juga meminta ketegasan dari pak Kadis, kalau memang ada hal-hal yang disampaikan itu merupakan hoaks, harus segera melakukan klarifikasi terhadap pernyataan tersebut,” tegasnya.

    Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar, mengatakan bahwa persoalan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi para pejabat di Provinsi Banten, untuk menyampaikan informasi yang benar-benar fiks dan up to date. Sebab, informasi dari pemerintah dapat berdampak luas di masyarakat.

    “Itulah yang harus dipertimbangkan dalam hal kita (pemerintah) memberikan informasi publik. Karena pada dasarnya informasi publik yang diberikan pemerintah itu, bisa juga ada informasi yang dikecualikan,” tandasnya.(DZH/PBN)

  • Serapan Anggaran Pemprov Masih Rendah

    Serapan Anggaran Pemprov Masih Rendah

    SERANG, BANPOS – Satu bulan menjelang penghabisan tahun, serapan atas APBD Banten tahun 2022 masih dibawah rata-rata. Saat ini serapanya masih di angka 72,57 persen dari total APBD Rp12,7 triliun.

    Kepala BPKAD Banten, Rina Dewiyanti, Selasa (15/11) mengungkapkan, sampai posisi tanggal 14 November 2022 lalu, realisasi pendapatan pemprov sudah mencapai 83,58 persen dan realisasi belanja sudah 72,57 persen.

    “Insyaallah capaian realisasi di akhir tahun realisasinya diupayakan maksimal,” kata Rina.

    Namun sayangnya, dari serapan anggaran 72,57 persen yang sudah dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) Rina tidak menjelaskan secara rinci.

    “Globalnya saja dulu,” kilahnya.

    Adapun kendala yang dihadapi oleh OPD untuk menyerap anggaran secara maksimal, salah satunya adalah waktu.

    “Kendala karena memang proses dimulai setelah perubahan APBD 2022. Makanya perlu effort (upaya) yang kuat,” ungkapnya.

    Sementara itu, Pj Gubernur Banten Al Muktabar pada saat melakukan Rapat Pimpinan (Rapim) yang dihadiri oleh seluruh kepala OPD hingga larut malam pada Senin malam (14/11) di pendopo Gubernur Banten, Curug, Kota Serang meminta kepada seluruh kepala OPD di lingkungan agar memaksimalkan penyerapan belanja di sisa waktu yang tersisa. Dirinya ingin memastikan betul serapan itu sudah maksimal menjelang akhir tahun anggaran 2022 ini.

    “Bagaimana serapan anggaran belanja, pendapatan. Kemudian evaluasi pendapatannya juga. Semua itu kita konsolidasikan dari semua OPD,” ujarnya.

    Al Muktabar mengklaim serapan anggaran Pemprov Banten masuk empat besar nasional. itu merupakan kemajuan yang cukup baik. Namun harus terus diupayakan agar dapat maksimal di tahun 2022 ini.

    Terkait dengan penanganan inflasi, lanjutnya, secara umum berdasarkan laporan dari Kemendag, Provinsi Banten masih pada posisi di bawah angka nasional. Untuk mempertahankan itu, Al memfokuskan pada penanganan enam area, seperti menggunakan BTT untuk penanganan inflasi kita sudah lakukan, kemudian pemantauan pasar kita sudah lakukan, operasi pasar sudah dilakukan.

    “Kemudian tanam cabe juga sudah lakukan. Termasuk pengoptimalan BUMD dalam hal ini PT ABM dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan cabe sudah kita lakukan,” katanya.(RUS/PBN)

  • Pembahasan Perombakan SOTK Lanjut

    SERANG, BANPOS – Pemprov Banten akhirnya menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah atau SOTK kepada DPRD, setelah sebelumnya sempat ditolak dua kali oleh lembaga legislatif tersebut.

    Pj Gubernur Banten, Al Muktabar usai acara rapat paripurna penyerahan Raperda SOTK di DPRD Banten, Selasa (15/11) mengatakan, perubahan atas SOTK pemprov perlu dilakukan guna memenuhi dan menjalankan aturan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

    “Kita usulkan SOTK provinsi yang memang Perda tahun 2016, dan oleh karenanya saat ini kita lakukan penyesuaian atas regulasi yang berkembang,” katanya.

    Ia menjelaskan, Perda Nomor nomor 18 tahun 2016 tentang SOTK yang dimiliki oleh pemprov saat ini harus dilakukan perubahan. “Pembahasan nya bersama dengan dewan, dan Pembahasan itu nanti yang akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan aturan,” ujarnya.

    Disinggung mengenai adanya perubahan jabatan dari struktural ke fungsional dikatakan Al Muktabar, hal tersebut tidak berdampak pada raperda yang telah diusulkan. “Semuanya sama saja, baik itu fungsional atau struktural” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Raperda usul gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah atau perampingan SOTK yang pada akhir Juli lalu sempat ditolak oleh DPRD lantaran Naskah Akademik (NA) belum matang, akhirnya dapat diterima, akan tetapi banyak syarat.

    Raperda perampingan SOTK yang rencananya akan menjadi Perda Nomor 1 tahun 2022 ini, pada pembahasan kedua, tanggal 11 Agustus antara Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD dengan Pemprov Banten, akhirnya dapat dipertimbangkan dan dilanjutkan pembahasannya ke tingkat selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

    Namun pemprov harus melakukan enam hal. Pertama, Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Kedua, perlu ada pembahasan lebih mendalam terhadap penggabungan dan penambahan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

    Ketiga, perlu ada pembahasan lebih mendasar terhadap pemetaan sumber daya manusia (SDM) dan pola karir. Kemudian, yang keempat, perlu melakukan perbandingan dengan daerah atau provinsi lain dalam melakukan reorganisasi. Kelima, perlu dilakukan analisa kelayakan dari aspek sosial, politik, administrasi, teknis dan ekonomi. Dan terakhir, atau ke-enam, perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas daerah dalam merealisasikan target rencana pembangunan daerah.

    Ketua Bapemperda DPRD Banten, Yudi Prabowo dihubungi melalui telepon genggamnya membenarkan adanya beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemprov, jika Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah atau perampingan SOTK ditindaklanjuti, sampai ke Pembentukan Panitia Khusus (Pansus).

    “Pembahasan pertama tanggal 30 Juni, ada beberapa catatan yang harus dilengkapi  oleh Pemprov Banten. Kemudian tanggal 11 Agustus kemarin, kita bahas lagi. Hasilnya adalah, Raperda itu ditindaklanjuti untuk pembahasan, tapi memang perlu diperdalam lagi, karena perubahan organisasi. Itu munculkan akibat ada sebab akibat,” katanya.

    Apalagi kata dia, dengan adanya perampingan SOTK ini, diharapkan pada nantinya tidak ada yang dilanggar.(RUS/PBN)

  • Koper Kaesang Nyasar Ke Medan, Batik Air Minta Maaf

    Koper Kaesang Nyasar Ke Medan, Batik Air Minta Maaf

    JAKARTA, BANPOS – Maskapai penerbangan Batik Air menyampaikan permohonan maaf dan menyampaikan klarifikasi, atas keluhan koper nyasar yang disuarakan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep melalui akun Twitter-nya, Minggu (13/11/2022).

    “Menanggapi keluhan tentang bagasi yang tidak diterima di bandar udara tujuan dari salah satu tamu atas nama Kaesang Pangarep, Batik Air menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang timbul,” ujar Corporate Communications Strategic of Batik Air, Danang Mandala Prihantoro dalam keterangan resminya, Senin (14/11/2022).

    Dalam klarifikasi atau penjelasan operasional dan layanan penumpang berjadwal internasional, terhadap penanganan bagasi nomor penerbangan ID-7130 rute Bandar Udara Internasional Changi, Singapura (SIN) tujuan Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur (SIN) pada Minggu (13/11), Danang menyebut, pihaknya telah mengirimkan langsung bagasi dimaksud.

    “Batik Air telah mengirim langsung, sesuai alamat tamu dan sudah diterima pada Senin, 14 November 2022 pukul 02.30 WIB,”  kata Danang.

    Saat ini, Batik Air masih melakukan proses investigasi di internal, atas ketidaksesuaian memasukkan bagasi pada pesawat udara, yang dioperasikan sesuai nomor penerbangan dan kota tujuan (missload).

    “Hasil penyelidikan berupa rekomendasi atau referensi yang diperoleh, akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada tamu,” pungkasnya.

    Belakangan, Batik Air memang selalu menjadi trending di media sosial. Setelah penyanyi Ari Lasso curhat ditinggal pesawat, untuk penerbangan dari Singapura pada 19 Oktober lalu.

    Kali ini, giliran putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep berbagi pengalaman tak mengenakkan, bersama Batik Air.

    “Horeeee naik Batik Air ke Surabaya, tapi koperku selamat sampe bandara Kualanamu. Terima kasih Batik Air,” kata Kaesang via Twitter, Minggu (13/11) pukul 18.28 malam.

    “Mungkin, emang aku sama koperku udah nggak sejalan,” imbuhnya.

    Kekasih Erina Gudono itu mencoba melucu dalam curhatannya.

    “Malem ini, punya alasan gak mandi ke ibuk karena koperku diterbangin sama Batik Air ke Kualanamu. Terima kasih Batik Air,” tuturnya.

    Selain itu, Kaesang juga melempar guyonan lain.

    “Mas Bobby: Kopermu ilang?

    Mas Kaesang: Gak ilang, cuma mampir ke Kualanamu

    Mas Bobby: Gapapa, itu cobaan nikah

    Kekesalan Kaesang pada Batik Air, ditunjukkan dengan cara halus. Antara lain, dengan me-retweet cuitan lain, yang bernada miring untuk Batik Air.

    Misalnya saja, cuitan @harriepermana, yang menyebut: “Gokil emang Batik Air, tidak memandang bulu, mau rakyat jelata, mau artis, mau anak presiden, perlakuan tetap sama”.

    Serta kicauan @ultranald yang menautkan link berita Lion Air ada di peringkat 1 Daftar Maskapai Terburuk di Dunia. (RMID)

  • Mau Ke Surabaya, Koper Kaesang Malah Jalan-jalan Ke Medan

    Mau Ke Surabaya, Koper Kaesang Malah Jalan-jalan Ke Medan

    SURABAYA, BANPOS – Batik Air kembali bikin cerita. Setelah penyanyi Ari Lasso ditinggal pesawat, untuk penerbangan dari Singapura, kali ini giliran putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep curhat pengalaman tak enak. Kopernya berpisah tujuan.

    “Horeeee naik Batik Air ke Surabaya tapi koperku selamat sampe bandara Kualanamu. Terima kasih Batik Air,” kata Kaesang via Twitter, Minggu (13/11/2022) pukul 18.28 malam.

    “Mungkin, emang aku sama koperku udah nggak sejalan,” imbuhnya.

    Namun, Twitter-nya tetap terkesan adem. Tak ada nada marah-marah atau melontarkan sumpah serapah.

    Netizen pun mencoba guyon, sambil menyentil Batik Air.

    “Husnudzon aja, mungkin itu terobosan baru dari @BatikAirINA. Biar beda sama maskapai lain,” cuit @setiawanjoe70.

    Dikomentari begini, Kaesang menyahut, “Siap. Mungkin Batik Air tahu, kalo di koper itu ada oleh-oleh untuk anaknya Mas Wali Medan”.

    Bahkan, kekasih Erina Gudono itu mencoba melucu.

    “Malem ini, punya alasan gak mandi ke ibuk karena koperku diterbangin sama Batik Air ke Kualanamu. Terima kasih Batik Air,” tuturnya.

    Selain itu, Kaesang juga melempar guyonan lain.

    “Mas Bobby: Kopermu ilang?

    Mas Kaesang: Gak ilang, cuma mampir ke Kualanamu

    Mas Bobby: Gapapa, itu cobaan nikah.

    Kekesalan Kaesang pada Batik Air, ditunjukkan dengan cara halus. Antara lain, dengan me-retweet cuitan lain, yang bernada miring untuk Batik Air.

    Misalnya saja, cuitan @harriepermana, yang menyebut: “Gokil emang Batik Air, tidak memandang bulu, mau rakyat jelata, mau artis, mau anak presiden, perlakuan tetap sama”.

    Serta kicauan @ultranald yang menautkan link berita Lion Air ada di peringkat 1 Daftar Maskapai Terburuk di Dunia .

    Senin (14/11) sekitar pukul 01.30 WIB, Kaesang mencuit,”Buang kopernya”. Dia menuliskannya dengan huruf kapital semua.

    Satu jam berselang, status Twitter Kaesang masih bertema sabar menanti.

    “Nunggu koper,” begitu katanya.  (RMID)

  • Presiden Jokowi Resmikan Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo

    Presiden Jokowi Resmikan Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo

    SOLO, BANPOS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Masjid Raya Sheikh Zayed di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari Solo Jawa Tengah, Senin (14/11/2022).

    Presiden Jokowi bersama Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan tiba di Masjid Raya Shiekh Zayed Solo sekitar pukul 07.25 WIB langsung masuk ke dalam masjid melaksanakan shalat.

    Presiden Jokowi bersama Presiden UEA kemudian keluar masjid untuk melakukan penanaman pohon di halaman masjid.

    Presiden Jokowi sempat menyapa warga sekitar, kemudian bersama Presiden UEA Sheikh Mohamed bin Zayed langsung meninggalkan lokasi. Kedua kepala negara itu hanya sekitar 15 menit kemudian meninggalkan masjid yang megah itu.

    Pada acara peresmian Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo, juga dihadiri sejumlah pejabat ,antara lain Menteri Agama H Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, dan sejumlah pejabat lain serta tokoh agama.

    Menurut Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo Bapak Presiden dengan Presiden UEA datang ke masjid langsung menjalankan shalat di Masjid Sheikh Zayed yang sangat indah ini..

    Setelah itu, kata Ganjar, kedua kepala negara tersebut melakukan penandatanganan dengan waktu singkat. Ada dua doa yang dipanjatkan oleh KH Abdul Karim (Gus Karim) dan satunya dari pihak UEA.

    “Acara cukup sederhana dan waktu cukup singkat. Kemudian, Presiden melanjutkan acara menanam pohon,” kata Ganjar.

    Gubernur mengaku baru pertama masuk Masjid Sheikh Zayed dan sangat indah. Jawa Tengah sangat bangga memiliki masjid yang megah ini.

    Ganjar berharap masjid yang indah ini, selain bisa menjadi tempat ibadah dan menjadi pusat untuk memoderasi segalannya. Sehingga, masjid bisa untuk sentra orang berdiskusi dan fungsi utama ibadah.

    Masjid Raya Sheikh Zayed di Kota Solo dibangun mirip dengan masjid di Abu Dhabi UEA tersebut merupakan hadiah dari Pangeran UEA. Masjid yang memiliki kapasitas sekitar 4.000 orang itu, kini sudah selesai pembangunannya dan diresmikan oleh Presiden Jokowi. (ANT)