BANTEN POS

Kategori: HEADLINE

  • Hitam Putih 496 Kabupaten Serang

    SERANG, BANPOS – Pada Sabtu (8/10) besok, Kabupaten Serang akan genap berusia 496 tahun. Dalam empat tahun ke depan, Kabupaten Serang akan genap berusia 5 abad. Di usia yang hampir menyentuh 5 abad tersebut, terdapat banyak capaian. Akan tetapi, menurut Pusat Studi dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten setidaknya terdapat tiga PR besar yang masih menjadi tanggungan.

    Salah satu capaian adalah pembangunan jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Serang. Program yang dicanangkan oleh Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, untuk membangun dan melakukan betonisasi terhadap 600 kilometer jalan Kabupaten Serang, telah usai di tahun 2022.

    Selain itu, pembangunan manusia yang tergambarkan melalui indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Serang pun terus mengalami peningkatan. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui bahwa IPM Kabupaten Serang pada tahun 2021 sebesar 66,82.

    IPM yang terdiri dari komponen Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan daya beli masyarakat itu juga terdongkrak dengan salah satu program prioritas Tatu, yakni pemberian beasiswa dari tingkat SD hingga ke tingkat Perguruan Tinggi.

    Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, mengatakan bahwa pandemi Covid-19 menjadi cobaan yang luar biasa bagi penduduk di seluruh dunia. Namun semua yakin, mampu melewati semua dengan segenap kesabaran dan kekuatan dari Allah SWT.

    “Saat ini kita bersama berproses memulihkan segenap sumber daya pembangunan bangsa dengan penuh kebersamaan. Kita semua mampu bangkit untuk memulihkan ekonomi nasional,” kata Tatu melalui siaran pers.

    Menurut Tatu, di tengah pandemi, segala program pembangunan harus berjalan dengan keterbatasan anggaran. Pemkab Serang berkomitmen terus menjalankan program prioritas.

    “Alhamdulillah, tahun ini kami tuntas melakukan betonisasi di seluruh jalan kewenangan Kabupaten Serang sepanjang 601,13 kilometer. Selanjutnya kami akan memaksimalkan betonisasi jalan desa dengan menaikan status menjadi jalan kewenangan Kabupaten Serang,” ujarnya.

    Tatu berkomitmen terus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Serang dengan menggulirkan program prioritas bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, pariwisata, dan sosial. Untuk pendidikan, tahun ini membanggakan karena para mahasiswa penerima beasiswa di Universitas Indonesia (UI) sudah ada yang wisuda.

    “Dengan segenap keterbatasan pula, program prioritas pembangunan terus kami jalankan. Program beasiswa SD, SMP, hingga perguruan tinggi. Perbaikan rumah tidak layak huni, hingga program peningkatan ekonomi pada bidang pertanian, perikanan, dan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

    Secara data BPS, Kabupaten Serang terus memulihkan diri pasca pandemi. Hal ini dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang kembali naik menjadi 3,65 persen tahun 2021, dari sebelumnya sempat tertekan sebesar minus -1,4 persen tahun 2020. Bidang kesehatan, prevalensi stunting turun drastis dari 34,43 persen tahun 2019 menjadi 27.2 persen tahun 2021. Atas penurunan angka stunting ini, Pemkab Serang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Dari sisi kebangkitan ekonomi, Pemkab Serang mencoba mendongkrak dari usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan koperasi. Melalui tagline ‘UMKM Bisa, Bela Beli, Sejahtera’, Pemkab Serang mengajak seluruh stakeholder untuk selalu membeli produk UMKM dari masyarakat.

    “Saatnya kita tidak hanya cinta, tetapi juga menggunakan produk umkm sebagai bagian dari kebutuhan sehari-hari. Jika ekonomi masyarakat kuat dari bawah, makan akan menguatkan ekonomi nasional. Insya Allah bertepatan dengan rangkaian hari jadi Kabupaten Serang, kami akan launching batik khas Kabupaten Serang,” katanya.

    Tatu menyampaikan ucapkan terima kasih atas kebersamaan seluruh masyarakat Kabupaten Serang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para pengusaha, insan pers, hingga Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah pusat. “Dengan sinergi dan kolaborasi yang kita bersama lakukan, Kabupaten Serang terus menjadi daerah yang semakin maju dan sejahtera,” jelasnya.

    PATTIRO Banten dalam publikasinya, menyampaikan bahwa terdapat tiga isu yang masih menjadi PR bagi Pemkab Serang. Tiga isu tersebut yakni pendidikan, kesehatan dan perempuan dan anak.

    Peneliti PATTIRO Banten, Monica, mengatakan bahwa masih banyak yang harus dilakukan oleh Pemkab Serang, untuk mensejahterakan masyarakat. Di usia Kabupaten Serang ke-496 tahun, harus bisa menjadi momentum perbaikan bagi berbagai persoalan tersebut.

    Monica mengatakan, persoalan sekolah rusak masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Serang. Pada tahun 2021, ia menuturkan bahwa berdasarkan neraca pendidikan daerah (NPD), dari total ruang kelas PAUD, SD dan SMP sebanyak 4.689 ruang kelas, rasio kerusakan ruang kelas mencapai 2.717 ruang kelas yang rusak.

    “Sepanjang Tahun 2019 – 2021, rasio kerusakan ruang kelas mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 rasio ruang kelas rusak sebesar 10.24 persen dan meningkat 0.10 persen di tahun 2020 menjadi 10.34 persen,” ujarnya, Kamis (6/10).

    Masih berdasarkan NPD, Monica menuturkan bahwa terjadi lonjakan pada jumlah kerusakan ruang kelas pada tahun 2021. Kerusakan ruang kelas pada tahun tersebut mencapai 57.94 persen.

    “Ruang kelas didominasi rusak ringan di setiap satuan pendidikan. Pada tingkat PAUD, ruang kelas rusak mencapai 63.02 persen, tingkat SD mencapai 54.45 persen, dan tingkat SMP mencapai 61.09 persen,” tuturnya.

    Di bidang kesehatan, dia mengatakan bahwa angka kematian ibu dan bayi (AKI-AKB) di Kabupaten Serang masih cukup tinggi. Meski angkanya fluktuatif, namun Kabupaten Serang menjadi penyumbang tertinggi AKI-AKB di Provinsi Banten.

    Berdasarkan data yang pihaknya miliki, pada tahun 2019 jumlah kematian ibu mencapai 66, tahun 2020 mencapai 64 dan tahun 2021 kembali naik hingga mencapai 77 kasus kematian ibu. Sementara untuk kematian bayi, Kabupaten Serang menjadi tiga kabupaten penyumbang bersama dengan Kabupaten Lebak dan Tangerang.

    “Pada tahun 2019, jumlah kematian bayi mencapai 275 kasus. Angka itu turun di tahun 2020 menjadi 260 kasus dan kembali turun di tahun 2021 menjadi 209. Jumlah kasus kematian bayi memang turun, tapi perlu upaya lagi agar diminimalisir dan tidak menjadi penyumbang kasus terbanyak,” ucapnya.

    Selain pendidikan dan kesehatan, Monica menuturkan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga harus segera diselesaikan. Dari tahun ke tahun menurutnya, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat.

    “Tahun 2020 hanya 9 kasus kekerasan terhadap perempuan. Namun pada 2021 melonjak mencapai 152 kasus kekerasan. Per September 2022, Kabupaten Serang menempati urutan ketiga mencapai 119 kasus kekerasan dan berpotensi angka kasus kekerasan akan bertambah hingga akhir tahun jika tidak dimitigasi oleh Pemerintah Kabupaten Serang,” katanya.

    Monica menuturkan, di usia ke-496 ini, sudah seharusnya ada upaya perbaikan dan inovasi yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Terkait permasalahan yang masih menjadi PR bagi Pemerintah Kabupaten Serang, pihaknya pun menyampai sejumlah rekomendasi.

    Pertama, Pemkab Serang perlu melakukan identifikasi dan sosialisasi penanganan ruang kelas rusak ringan, dan mitigasi terhadap kondisi ruang kelas yang saat ini jika dibiarkan akan masuk kategori sedang dan berdampak pada tingginya pembiayaan untuk rehabilitasi ruang kelas.

    Kedua, keterbukaan data dan informasi serta pelaporan masyarakat dapat dijadikan sebagai ruang partisipasi, sehingga ada kolaborasi yang dilakukan dalam penanganan ruang kelas oleh masyarakat, media, swasta dan perguruan tinggi.

    “Untuk persoalan AKI-AKB, Pemkab perlu mengoptimalisasi anggaran untuk peningkatan kesehatan Ibu dan Bayi, dan membuka ruang kerjasama untuk berbagi peran dan wilayah dengan kolaborasi multi stakeholder,” terangnya.

    Selanjutnya, Monica menuturkan bahwa perlu dilakukan percepatan implementasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang menjadi arahan Presiden RI, sebagai mitigasi dari tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

    “Dengan melakukan peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan berperspektif gender, peningkatan peran ibu/keluarga dalam pengasuhan/pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak,” ungkapnya.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Serang, Rahmat Maulana mengatakan bahwa persoalan AKI-AKB memang menjadi fokus dari Pemkab Serang. Ia menuturkan bahwa Pemkab Serang tengah memperluas penanganan AKI-AKB bukan hanya pada saat persalinan saja, namun hingga ke masa kehamilan.

    “Yang terjadi kasus-kasus kematian itu sebenarnya kasus yang kalau diantisipasi sejak awal, hal itu bisa diupayakan untuk tidak terjadi. Misalkan ada orang yang memiliki penyakit tertentu atau ada komplikasi persalinan seperti anemia dll, banyaknya itu mereka tidak mau mengontrol kehamilan mereka,” ucapnya.

    Terkait dengan kondisi ruang kelas yang rusak, menurutnya hal itu juga perlahan tengah dibenahi. Ia mengatakan bahwa jumlah sekolah yang menjadi kewenangan Kabupaten Serang cukup banyak, sehingga perlu dilakukan pembenahan secara bertahap.

    “Ada 701 yang SD saja. Maka itu ada berapa RKB kan dari SD saja. Jadi memang dengan jumlah yang begitu banyak, sementara kemampuan anggaran terbatas, maka memang kami sempat membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat,” katanya.

    Rahmat, mengatakan bahwa untuk pembangunan jalan kewenangan Pemkab Serang, sudah seluruhnya mantap. Namun, ia menuturkan bahwa Pemkab Serang saat ini akan mengejar pembangunan jalan poros desa.

    “Jalan desa itu hampir lebih dari 1.000 kilometer. Kondisinya desa saat ini belum bisa membangun semua jalan itu. Maka Pemkab Serang berencana untuk membangunnya, terutama jalan poros desa,” ujarnya, Kamis (6/10).

    Namun untuk mulai melakukan pembangunan tersebut, adanya pelimpahan kewenangan atas jalan tersebut. Maka dari itu, perlu dilakukan usulan ke pemerintah pusat, agar Pemkab Serang dapat segera membangun jalan itu.

    “Ini supaya tercipta namanya konektivitas. Artinya seperti ini, jangan sampai jalan nasional bagus, masuk ke jalan provinsi bagus, masuk ke jalan kabupaten bagus, eh masuk ke jalan desa malah jelek. Kan masyarakat itu yang paling terasa adalah jalan desa. Makanya, kami ingin hadir untuk melakukan pembangunan itu,” tuturnya.

    Ia menuturkan bahwa selain pembangunan fisik, Pemkab Serang juga berhasil melakukan penekanan terhadap angka stunting. Bahkan, Pemkab Serang mendapatkan penghargaan nasional dalam upaya penekanan angka stunting di Kabupaten Serang.

    “Di Provinsi juga kami mendapatkan penghargaan penanganan stunting secara terintegrasi. Artinya, seluruh OPD secara bersama-sama melakukan penanganan stunting. Jadi bukan hanya Dinkes saja atau rumah sakit, tapi juga keterlibatan seluruh stakeholder, berkolaborasi,” katanya.

    Meski demikian, di usia yang telah menginjak angka tiga digit itu, tidak menampik bahwa masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang masih harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang.(DZH/PBN)

  • Data Honorer Dibuka untuk Komplain Masyarakat, Formasi Tenaga Teknis Dikecam

    PANDEGLANG, BANPOS-Sebanyak 8.107 pegawai honorer hasil pendataan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pandeglang, saat ini dilakukan uji publik selama kurun waktu satu pekan ke depan.

    Tahapan uji publik tersebut dilakukan, untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk komplain ataupun honorer yang belum terdata, atau tidak sempat melengkapi datanya bisa dilakukan selama tahapan uji publik tersebut.

    Kepala BKPSDM Pandeglang, M Amri mengatakan, pihaknya telah selesai menindaklanjuti surat dari Kemenpan RB terkait dengan pendataan dan pemetaan jumlah pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer.

    Setelah selesai melakukan pendataan, kata Amri, ada surat lagi dari Menpan RB yang berkaitan dengan harus mengUpload data atau dokumen pegawai non ASN melalui akun Kemenpan RB yang sudah diketahui oleh masing-masing honorer di tiap instansi.

    “Jadi, semua pegawai pemerintah non ASN ini beberapa hari lalu telah mengUpload data diri atau dokumen bahwa benar orang yang bersangkutan itu sebagai pegawai honorer,” kata Amri kepada wartawan, Kamis (6/10).

    Menurutnya, proses pendataan dan pemetaan hingga Upload data honorer tersebut sudah selesai dilakukan. Saat ini, pihaknya melakukan tahapan uji publik selama kurun waktu satu pekan ke depan yang dimulai dari tanggal 7 hingga 14 Oktober 2022.

    “Pada masa uji publik ini, masyarakat diberikan ruang untuk komplain dari hasil pendataan dan pemetaan honorer yang telah kami lakukan,” ujarnya.

    Dijelaskannya, ruang uji publik ini telah disiapkan baik untuk masyarakat umum maupun honorer, misalkan yang benar honorer tapi datanya tidak masuk, atau yang datanya ada tapi bukan honorer, ataukah yang sudah memasukan dokumen tapi datanya tidak ada.

    “Maka dimasa tahapan uji publik ini lah semua orang diberi ruang untuk komplain atau honorer yang belum terdata bisa melakukan perbaikan,” terangnya.

    Dikatakan Amri, data honorer dari hasil pendataan dan pemetaan yang dilakukan beberapa waktu, pihaknya mulai besok (Jum’at,red) akan mengumumkan melalui website Pemkab Pandeglang dan website BKPSDM Pandeglang.

    “Jadi, agar semua masyarakat tahu bahwa ini data dan jumlah honorer di Pandeglang. Tapi jika masyarakat tahu data honorer tercantum tapi bukan honorer, maka masyarakat bisa melaporkan hal itu melalui website tersebut,” jelasnya.

    Selain itu, lanjut Amri, ketika ada honorer yang belum terdata atau tidak ada dalam data tersebut, maka bisa mengajukan untuk dimasukan datanya. Jika honorer yang tidak sempat mengUpload datanya karena keterbatasan, maka bisa dilakukan lagi di masa uji publik ini.

    “Kami harap manfaatkan waktu uji publik ini dengan baik, supaya honorer yang tidak terdata bisa dimasukan lagi datanya,” tuturnya.

    Amri menambahkan, tahapan selanjutnya setelah masa uji publik ini selesai, maka data itu akan dikirim kembali oleh Bupati Pandeglang kepada Kemenpan RB, dengan melampirkan surat pernyataan mutlak yang artinya bahwa data sebanyak itu merupakan benar honorer.

    “Nanti ketika data honorer yang sudah dilakukan uji publik, dikirim lagi ke Kemenpan RB oleh Bupati, yang dilampirkan surat pernyataan mutlak dari Bupati Pandeglang yang menyatakan bahwa benar itu honorer,” ungkapnya.

    Ditempat yang sama, Kepala Bidang Formasi Rotasi dan Mutasi pada BKPSDM Pandeglang, Furkon menambahkan, dari jumlah sebanyak 8.107 honorer yang sudah dilakukan pendataan dan pemetaan diketahui masih ada yang belum memiliki akun, atau yang belum menyelesaikan proses Upload datanya masih ada.

    Seperti pada honorer kategori II yang sudah menyelesaikan proses Upload data dirinya sebanyak 1.097 orang, belum memiliki akun 2 orang dan yang belum mengakhiri proses pendataan sebanyak 22 orang.

    “Adapun untuk honorer non kategori II yang sudah mengakhiri proses pendataan sebanyak 6.665 orang, yang belum memiliki akun sebanyak 47 orang dan yang belum menyelesaikan proses pendataan sebanyak 274 orang,” katanya.

    Sementara itu, terkait Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2022 untuk Kabupaten Pandeglang formasi tenaga teknis administrasi menuai polemik dikalangan honorer tenaga teknis administrasi. Pasalnya, pemerintah pusat hanya memberikan kuota untuk formasi tenaga teknis sebanyak 71 orang.

    Sedangkan, jumlah kuota tersebut sangat berbanding terbalik dengan jumlah honorer tenaga teknis administrasi di Kabupaten Pandeglang yang mencapai 5 ribu orang.

    Menanggapi hal tersebut, Forum honorer teknis administrasi Kabupaten Pandeglang mendatangi Bupati Pandeglang perihal rekrutmen formasi untuk tenaga teknis administrasi yang jumlahnya sangat sedikit dan dirasa tidak adil.

    Dalam kesempatan pertemuan dengan Bupati Pandeglang, Irna Narulita tersebut, Ketua Forum Honorer Teknis Administrasi Kabupaten Pandeglang, Yosep Gumilar mengatakan, saat ini ada sekitar 5 ribu orang jumlah honorer tenaga teknis di Kabupaten Pandeglang.

    “Rekrutmen P3K untuk formasi teknis dari Pemerintah Pusat hanya 71 orang, ini jelas sangat tidak adil dan masih jauh dari harapan kami. Rekrutmen P3K untuk formasi tenaga teknis hanya 71 orang, tentu saja jumlah tersebut sangat jauh sekali dari harapan dan menurut kami ini merupakan kebijakan yang tidak berkeadilan dan berperikemanusiaan,“ kata Yosep di Pendopo Bupati Pandeglang.

    Oleh karena itu, lanjut Yosep, Ia berharap kepada Bupati untuk segera berkirim surat ke Menpan-RB dan ditindaklanjuti permohonan Forum honorer yatiu penambahan kuota.

    “Kami berharap ada penambahan kuota untuk tenaga teknis dan permohonan afirmasi masa kerja minimal 10 tahun dan usia, karena mengingat jumlah formasi sangat minim hanya 71 meskipun dengan regulasi sistem test CAT,“ harapnya.

    Sementara itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan bahwa pihaknya menginginkan para honorer baik tenaga teknis maupun tenaga guru bisa diangkat secara bertahap.

    “Mungkin nanti tahun depan untuk kuota tenaga teknis lebih banyak, meskipun tahun ini hanya 71 formasi lebih banyak formasi untuk tenaga guru. Padahal kami telah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk rekrutmen tenaga teknis sebanyak seribu formasi,“ katanya.(DHE/PBN)

  • Kadindik Maklumkan RKB dan Rombel Dadakan

    Kadindik Maklumkan RKB dan Rombel Dadakan

    SERANG, BANPOS – Kepala Dindikbud Provinsi Banten, Tabrani, memaklumi pembangunan ruang kelas baru (RKB) yang sumber anggarannya berasal dari masyarakat. Pemakluman itu disampaikan oleh Tabrani, dengan alasan pembangunan RKB dari masyarakat berdasarkan rasa ikhlas.

    Hal itu terungkap dalam inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh Tabrani, ke SMKN 5 Kota Serang terkait dengan siswa lebih yang mengakibatkan harus dibangunnya RKB secara dadakan. Setidaknya, terdapat sebanyak dua rombongan belajar (Rombel) tambahan usai pelaksanaan PPDB lalu.

    Tabrani usai sidak, menyampaikan bahwa pihaknya mendatangi SMKN 5 Kota Serang, lantaran banyaknya kabar mengenai siswa yang belajar di tempat yang kurang layak. Menurutnya, kurang layaknya ruang belajar yang digunakan oleh siswa, lantaran RKB masih dalam proses pembangunan.

    “Saya datang ke sekolah, merespon apa yang disampaikan oleh masyarakat. Kalaupun ada bangunan seperti ini, karena memang proses pembangunan satu ruangan itu sedang berjalan. Mudah-mudahan dapat cepat selesai,” ujarnya, Kamis (6/10).

    Tabrani mengatakan, apabila RKB yang tengah dibangun sudah selesai, maka dirinya meminta agar para siswa dapat segera dipindahkan kegiatan belajar mengajarnya, ke RKB tersebut.

    “Kalau jumlah siswanya dalam satu rombel itu tetap hanya 36 siswa. Ini untuk satu kelas. Yang jelas hari ini ketika saya datang itu jumlahnya 36, itu saya tanyakan kepada anak-anaknya,” ungkap dia.

    Mengenai pembangunan RKB dadakan yang didanai menggunakan dana pribadi masyarakat, menurutnya hal itu boleh-boleh saja. Hal itu masuk ke dalam kategori sumbangan masyarakat, dan tidak jadi soal asal masyarakat ikhlas.

    “Sepanjang memang dia ikhlas. Itu kan namanya sumbangan masyarakat. Ikhlas gak dia? Kalau ikhlas, ya sudah. Biarin saja kalau dia ikhlas,” tuturnya.

    Menurut Tabrani, ia tidak mengetahui apakah memang ada kelebihan jumlah siswa yang diterima oleh SMKN 5, pada pelaksanaan PPDB kemarin. Tapi dengan dibangunnya RKB dadakan itu, menurutnya memang ada kelebihan siswa yang diterima.

    “Saya belum cek penerimaan rombel kelas 10 pada sekolah ini. Ya karena lebih, makanya disiapkan ruangan. Karena lebih, makanya disiapkan ruangan,” kata Tabrani mengulang.

    Tabrani mengaku bahwa sebenarnya, Dindikbud Provinsi Banten telah merencanakan pembangunan RKB. Pembangunan itu akan dilaksanakan secara bertahap, dan pembangunan RKB akan dilaksanakan di setiap sekolah.

    “Bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan (RKB). Lalu menambah ruang praktik siswa, RPS. Nah kebetulan di sini (SMKN 5) adalah salah satu sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah unggulan. Itu menjadi program prioritas Dindikbud,” tandasnya.

    Sebelumnya diberitakan, terdapat tiga sekolah yang saat ini harus menelan pil pahit hasil pelaksanaan PPDB tahun 2022. Ketiganya yakni SMAN 3 Kota Serang, SMKN 5 Kota Serang dan SMKN 13 Kabupaten Tangerang.

    Ketiga sekolah itu harus rela menerima siswa baru ke sekolah tersebut, lebih dari kapasitas rombongan belajar (Rombel) yang seharusnya. Bahkan di SMKN 13 Kabupaten Tangerang, para siswa harus mau untuk tumpah ruah dalam satu kelas, dengan jumlah siswa mencapai 50 orang. Padahal idealnya, satu kelas itu menampung 38 orang siswa.

    Salah satu siswa SMKN 13 Kabupaten Tangerang yang ditemui oleh tim KJI, sebut saja namanya Malik, mengaku bahwa kondisi tersebut membuat kegiatan belajar mengajar menjadi tidak kondusif. “Panas, sumpek, siswanya banyak,” ujar dia.

    Usut punya usut, kelas yang ditempati oleh Malik dulunya merupakan kantin sekolah. Karena siswa baru membludak, maka pihak sekolah menyulap kantin tersebut menjadi ruang kelas baru (RKB). Sebetulnya, bukan hanya satu RKB saja yang dibangun secara tiba-tiba oleh pihak sekolah, melainkan lima RKB sekaligus.

    Hal itu harus dilakukan oleh pihak sekolah, karena secara angka, peserta didik baru tahun 2022 mencapai 709 orang dengan Rombel sebanyak 14. Padahal, kapasitas dari sekolah untuk angkatan tahun 2022 hanya sebanyak 432 orang dengan rombel sebanyak 12. Tak ayal, sekolah harus mengakali kelebihan peserta didik sebanyak 277 orang itu.

    Sedikit lebih beruntung dari SMKN 13 Kabupaten Tangerang, SMKN 5 Kota Serang yang berlokasi di Kecamatan Taktakan ‘hanya’ kelebihan 92 orang dari kuota sebenarnya. Meski demikian, siswa lebih tersebut tetap harus rela bernasib seperti siswa lebih di SMKN 13 Kabupaten Tangerang, belajar di kelas dadakan.

    Jika SMKN 13 menyulap kantin menjadi RKB, SMKN 5 Kota Serang menyulap sebagian masjid dan laboratorium menjadi RKB. Dua RKB tambahan itu merupakan upaya untuk menampung dua Rombel tambahan, yang saat ini berjumlah 15. Padahal seharusnya, hanya ada 13 Rombel saja.

    Lebih beruntung lagi dari dua sekolah negeri sebelumnya, SMAN 3 Kota Serang tidak perlu susah-susah menambah RKB, meskipun secara angka mereka kelebihan peserta didik pada PPDB tahun 2022. Sebab, siswa lebih pada SMAN 3 Kota Serang yang sebanyak 277 orang, semuanya tetap bisa menikmati KBM di dalam kelas.(DZH/PBN)

  • Liga Champions, Chelsea vs AC Milan, Perang Taktik

    Liga Champions, Chelsea vs AC Milan, Perang Taktik

    LIVE SCTV

    Kamis, 6 Oktober 2022 | 02:00 WIB

    LONDON, BANPOS – Chelsea dan AC Milan bakal bentrok dalam lanjutan Liga Champions, Kamis (6/10) dini hari nanti. Perbedaan situasi kedua tim, ditambah badai cedera yang mendera kedua klub, bisa menjadi ajang perang taktik yang menarik untuk disaksikan.

    Saat ini AC Milan dan Chelsea tengah mengalami situasi yang kontras di fase grup. Rossoneri berdiri di puncak tabel dengan raihan 4 poin. Sementara The Blues menjadi juru kunci dengan mengantongi 1 poin saja.

    Tuan rumah dituntut meraih hasil maksimal guna memperbaiki posisi di klasemen, serta menciptakan kemenangan perdana di UCL musim ini. Sementara tim tamu tentunya juga ingin mempertahankan tren bagus mereka.

    Sejumlah pilar dari Chelsea maupun AC Milan berpeluang absen akibat badai cedera. Chelsea kehilangan N’golo Kante dan Edouard Mendy. Di samping itu, kondisi Jorginho, Marc Cucurella, hingga Carney Chukwuemeka juga belum bisa dipastikan.

    Hal yang sama berlaku di kubu AC Milan. Sang juara Serie A musim lalu itu berpotensi kehilangan Zlatan Ibrahimovic, serta 6 pemain penting lain, seperti: Davide Calabria, Simon Kjær, Alessandro Florenzi, Mike Maignan, Alexis Saelemaekers, hingga Theo Hernández.

    Namun demikian di atas lapangan, kubu Chelsea diyakini relatif bisa menangani masalah tersebut, mengingat The Blues punya amunisi yang melimpah. Penyerang anyar yang baru didatangkan dari Barcelona, Pierre-Emerick Aubameyang bisa menjadi andalan di lini depan.

    Perannya bersama Conor Gallagher bisa menjadi kunci permainan tim besutan Graham Potter. Aubameyang dan Gallagher juga baru saja menjadi penentu kemenangan Chelsea lewat lesakan masing-masing 1 gol ke gawang Crystal Palace, dalam lanjutan kompetisi Liga Inggris (EPL) pada Sabtu (1/10/2022) akhir pekan lalu.

    “Saya sudah mengatakan sebelumnya dan saya akan mengatakannya lagi, cara dia (Aubameyang) mengatasi dirinya sendiri sangat bagus, dan saya sangat senang dia bisa mencetak gol dan berkontribusi pada kemenangan tim,” ujar Graham Potter, dikutip dari laman resmi klub.

    Sementara itu AC Milan memang menjadi kubu yang paling banyak kehilangan pilar penting dalam laga kali ini. Akan tetapi Rossoneri punya modal penting dalam diri 2 pemain eks Chelsea yang bisa mereka maksimalkan. Milan masih punya ujung tombak Olivier Giroud serta bek sentral Fikayo Tomori, yang pernah membela The Blues dalam periode berbeda.

    Giroud dan Tomori mengusung motivasi tersendiri untuk bisa mengalahkan bekas klubnya itu. Jelang tampil di Liga Champions, AC Milan juga sudah memegang bekal positif dengan menghajar Empoli dalam partai away di Liga Italia Serie A, dengan skor 1-3. Meskipun tidak turut melesakkan gol, aksi Giroud mampu melepaskan 3 kali tembakan dengan 2 di blok serta 1 lainnya masih luput dari sasaran.

    Banyaknya pilar yang berpeluang absen membuat pelatih Stefano Pioli dipaksa putar otak lebih keras dalam menentukan komposisi pemain AC Milan. Posisi penjaga gawang Milan bisa menjadi milik Ciprian Tatarusanu. Sedangkan di lini depan, tim tamu dapat menampilkan Olivier Giroud dengan dukungan Ante Rebic, Charles De Ketelaere, dan Rafael Leão.

    Di sisi lain, Chelsea masih mempunyai Kepa Arrizabalaga sebagai opsi pengganti Edouard Mendy. Di lini tengah, tuan rumah diproyeksikan memasang Conor Gallagher pasca penampilan apik melawan Crystal Palace.(ENK/TTO/NET)

  • KPK Siap Dalami Honorer ‘Siluman’

    KPK Siap Dalami Honorer ‘Siluman’

    SERANG, BANPOS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) segera melakukan investigasi terkait dengan dugaan honorer siluman yang terjadi di Pemprov Banten, khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud).

    KPK menilai bahwa Inspektorat sebagai pengawas internal, harus merespon dugaan tersebut, dan merujuk ke Aparat Penegak Hukum (APH) jika memang ada unsur niat jahat.

    Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan bahwa setiap penyimpangan sangat memungkinkan untuk memenuhi actus reus atau esensi dari kejahatan, dalam perspektif pidana korupsi. Namun menurutnya, perlu juga untuk dicari tahu apakah actus reus itu memenuhi mens rea atau niat jahat ataupun tidak.

    “Pertama begini, setiap penyimpangan itu memungkinkan memenuhi actus reus dalam perspektif pidana korupsi. Tapi apakah actus reus atau penyimpangan administrasi itu dipenuhi dengan niat jahat, itu yang harus kemudian ditindaklanjuti,” ujarnya kepada BANPOS, Jumat (30/1).

    Menurut Ghufron, persoalan dugaan honorer siluman yang terjadi di Dindikbud Provinsi Banten masih dalam tataran ke-SDM-an. Sehingga seharusnya, Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP) segera turun tangan, bersama dengan BPKP.

    “Kalau masih tataran SDM, Inspektorat yang biasanya melakukan investigasi, apakah dugaan memasukkan secara ilegal atau siluman tadi sebagai sebuah kesalahan administrasi atau kesengajaan. Nah itu yang menindaklanjuti pertama Inspektorat, dan berkoordinasi dengan BPKP,” tuturnya.

    Ghufron mengatakan, jika dari hasil investigasi Inspektorat dan BPKP mendapati bahwa memang terdapat dugaan penyimpangan, maka hasil tersebut bisa langsung dirujuk ke KPK untuk dapat ditindaklanjuti.

    “Jadi kami prinsipnya menunggu dari Inspektorat dan BPKP, untuk memberikan laporan. Jadi kalau yang administrasi seperti itu, satuan pengawas internal yang bergerak dulu. Kalau yang pengadaan barang dan jasa, baru biasanya KPK yang langsung turun,” tuturnya.

    Di sisi lain, Ghufron juga menuturkan bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) dapat masuk ke dalam persoalan tersebut, sehingga dapat terlihat apakah ada unsur kesengajaan maupun kelalaian di dalam persoalan honorer siluman itu.

    “Kalau masalah tata kelola diduga ada kesalahan, maka Inspektorat yang harus turun. Nah kalau didalamnya ditemukan adanya kesengajaan, ada Dolus (kesengajaan) atau Culpa (kelalaian), maka disitu APH bisa turun. Ada Polisi, ada Kejaksaan, dan KPK,” tandasnya.

    Diberitakan sebelumnya, dugaan adanya honorer siluman mengerucut pada dugaan terjadinya kerugian keuangan negara. Selain Dindikbud Provinsi Banten yang tidak bisa membuktikan tidak dibayarnya para siluman, juga karena adanya dugaan pencairan gaji baru para guru yang belum mengajar.

    Dari hasil penelusuran BANPOS ke sejumlah sampel sekolah, rata-rata para guru/pegawai honorer yang masuk pada tahun 2022, baru mulai bekerja pada bulan April, bahkan baru mulai bekerja pada semester ganjil tahun pelajaran 2022/2023 yang dimulai pada bulan Juli. Namun anehnya, dari pengakuan beberapa pihak, diduga para guru/pegawai honorer tahun 2022 itu tetap menerima gaji pokok, bahkan ada yang menerima gaji mengajar, sejak Januari.

    BANPOS mencoba menerka potensi kerugian keuangan daerah, apabila dugaan tersebut benar terjadi. Gaji pokok untuk guru honorer sebesar Rp1,5 juta, sementara untuk pegawai atau tenaga kependidikan berada di kisaran Rp2,4 juta. Mencoba menghitung potensi minimal, BANPOS menghitung gaji yang dikeluarkan berdasarkan gaji pokok guru honorer yakni sebesar Rp1,5 juta. Sementara untuk bulan, BANPOS akan hitung rerata di bulan Maret 2022, dengan asumsi mereka mulai bekerja pada April 2022.

    Dengan demikian, didapati perhitungan potensi kerugian dengan rumus Rp1,5 juta x 3 bulan x 137 guru/pegawai. Sehingga, didapat hasil dugaan potensi kerugian keuangan daerah sebesar Rp616.500.000.

    Dikonfirmasi terkait dengan dugaan tersebut, Kasi Kurikulum Bidang SMA pada Dindikbud Provinsi Banten yang juga menjadi pihak pengatur penggajian honorer, Adang Abdurahman, mengatakan bahwa penggajian tersebut merupakan hasil usulan dari pihak sekolah. Menurutnya, jika memang ada guru/pegawai yang belum bekerja, seharusnya jangan diusulkan penggajian.

    Bahkan di depan BANPOS, ia langsung melakukan konfirmasi kepada salah satu Kepala Sekolah yang diduga guru/pegawai honorernya sudah dibayarkan gaji, meskipun belum bekerja. Dari hasil konfirmasi itu, Kepala Sekolah membenarkan bahwa memang pihaknya mengajukan penggajian untuk guru honorer tahun 2022 di sekolahnya, meskipun belum bekerja.

    Namun menurut Adang, pihak sekolah beralasan bahwa meskipun guru-guru itu belum mulai mengajar, tapi mereka sudah diberikan tugas untuk menjaga piket. Sementara alasan tidak mengajarnya mereka, akibat pihak sekolah tidak memasukkan mereka dalam SK mengajar, karena SK PTK baru datang setelah semester genap di awal tahun sudah mulai berjalan.

    Pada saat menelepon pun, Adang sempat memprotes kenapa tetap diajukan. Menurutnya jika hal itu menjadi temuan, maka pihak sekolah harus mengembalikan besaran gaji tersebut kepada Kas Daerah, agar tidak menjadi kerugian keuangan daerah.(DZH/PBN)

  • PLN Batalkan Program Kompor Listrik

    PLN Batalkan Program Kompor Listrik

    JAKARTA, BANPOS – PT PLN (Persero) membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik. Langkah ini dilakukan guna menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

    “PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan. PLN hadir untuk memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal,” ujar Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.

    PLN juga memastikan tarif listrik tidak naik. Penetapan tarif listrik ini telah diputuskan Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    “Tidak ada kenaikan tarif listrik. Ini untuk menjaga peningkatan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi,” ucap Darmawan.

    Selain itu, PLN juga memastikan tidak ada penghapusan golongan pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (VA). Daya listrik 450 VA juga tidak akan dialihkan menjadi 900 VA sehingga tarifnya tetap sama untuk masing-masing golongan.

    “Keputusan Pemerintah sudah sangat jelas. Tidak ada perubahan daya dari 450 VA ke 900 VA dan PLN siap menjalankan keputusan tersebut. PLN tidak pernah melakukan pembahasan formal apapun atau merencanakan pengalihan daya listrik 450 VA ke 900 VA. Hal ini juga tidak ada kaitannya dengan program kompor listrik,” tegas Darmawan.

    PLN terus berkomitmen menjaga pasokan listrik yang andal, serta mendukung pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional, menjaga daya beli dan produktivitas masyarakat.

    Selama periode 2016-2021, Negara hadir bagi masyarakat dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PLN untuk membangun infrastruktur kelistrikan sebesar Rp 40 triliun, khususnya di kawasan 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).

    Selain itu, juga disalurkan stimulus sebesar Rp24,3 triliun untuk masyarakat dalam upaya mengurangi beban ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Selama 2017-2021, juga diberikan subsidi sebesar Rp 243 triliun dan kompensasi sebesar Rp 94 triliun agar masyarakat tetap memperoleh listrik dengan tarif terjangkau dalam rangka menjaga produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.(*)

  • Syafrudin Targetkan Juara Umum Turnamen Bulutangkis

    Syafrudin Targetkan Juara Umum Turnamen Bulutangkis

    SERANG, BANPOS – Ajang turnamen bulutangkis kejuaraan piala Walikota Serang Cup tahun 2022 resmi dilaksanakan pada Senin, 26 September 2022 di GOR Maulana Yusuf (MY) Kota Serang. Perhelatan antar kota dan kabupaten se-Provinsi Banten ini dilakukan selama 5 hari hingga tanggal 30 September 2022.

    Walikota Serang, Syafrudin, menargetkan juara umum dalam ajang turnamen bulutangkis piala Walikota Serang Cup tahun 2022. Pihaknya mengaku optimistis, lantaran sejumlah atletnya lolos pelatnas dan juara internasional. 

    “Target juara umum, soalnya kita kan sudah ada yang juara internasional. Mudah-mudahan target kami tercapai,” ungkapnya, usai membuka kegiatan.

    Ia mengungkapkan, seiring meredanya Covid-19, baik kegiatan masyarakat khususnya olahraga terus berkembang. Salah satunya bulutangkis yang ada di Kota Serang yang pesertanya merupakan atlet dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Banten.

    “Mudah-mudahan piala Walikota ini bisa melahirkan prestasi-prestasi baru baik di Kota Serang maupun di Kabupaten Kota lain, sehingga bisa mewakili Kabupaten Kota lain untuk tingkat Provinsi Banten dan tingkat selanjutnya baik nasional maupun internasional,” katanya.

    Diketahui, jumlah peserta yang mengikuti turnamen bulutangkis kejuaraan piala Walikota Serang Cup 2022 ini berjumlah 369 atlet, antara lain 285 atlet putra dan 84 atlet putri dari 19 Club Se-Provinsi Banten. Para atlet tersebut merupakan putra-putri terbaik daerah kota dan kabupaten se-Provinsi termasuk Kota Serang.

    “Kiprah atlet Kota Serang sendiri alhamdulillah dapat mewakili Provinsi Banten sampai Pelatnas, bahkan sampai internasional. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan dengan prestasi ini dapat dipertahankan,” harapnya.

    Diakhir, Syafrudin berpesan kepada para atlet untuk tetap menjunjung tinggi sportifitas dalam kejuaraan dan bermain dengan fokus dan serius.

    “Saya berharap adik-adik bermain dengan serius, serta tetap junjung tinggi sportifitas, sehingga prestasi-prestasi adik-adik, saudara-saudara menyongsong masa depan yang lebih baik,” tandasnya.

    Sementara itu, Pengprov PBSI Banten, Sudarto Adinagoro, menyampaikan bahwa baru Kota Serang yang melaksanakan turnamen bulutangkis kejuaraan piala Walikota Serang Cup. Oleh sebab itu, ia berharap melalui ajang ini dapat menghasilkan bibit-bibit atlet yang akan dikompetisikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. 

    “Kejuaraan ini juga merupakan ajang evaluasi dan perbaikan dari club-club yang ada di kota serang. Di Banten, baru Kota Serang yang mengadakan event Walikota Cup, sehingga diharapkan club-club akan mendapat pembinaan-pembinaan yang bagus, dan akan dikompetisikan tingkat provinsi dan ke tingkat internasional,” jelasnya.

    Ia mengungkapkan, GOR Stadion MY telah dilahirkan 10 atlet yang sudah masuk Pelatnas. Dengan adanya atlet yang sudah masuk Pelatnas ini, serta dilaksanakannya event Walikota Serang Cup, diharapkan dapat melahirkan bibit generasi atlet untuk Pelatnas selanjutnya.

    “Kota Serang memiliki 131 atlet yang siap untuk dibina dan ada 10 club. Atlet Kota Serang juga telah meraih peringkat 3 Indonesia Series di Jogjakarta,” ungkapnya.

    Oleh sebab itu, melalui kejuaraan ini, akan menjadikan semangat untuk para atlet. Kata dia, sang juara sudah dilahirkan namun harus diciptakan. 

    “Oleh karena itu, perlu kerjasama antara orangtua, atlet, pengurus, pemerintahan serta sponsor,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • BPN Turun Tangan Soal Sengketa Lahan Pasir Ona

    BPN Turun Tangan Soal Sengketa Lahan Pasir Ona

    SERANG, BANPOS –  Lahan sengketa ribuan meter persegi di Pasir Ona Rangkasbitung, Kabupaten Lebak yang dibeli oleh pengembang, A Dimyati mengaku saat pengukuran, disaksikan dan dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) setempat.

    Dihubungi melalui telepon genggamnya, A Dimyati, Senin (26/9) menegaskan upaya gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri (PN) kepada Pemprov Banten dan BPN Lebak sudah sesuai dengan aturan berlaku. Pihaknya, merasa yakin upayanya akan membuahkan hasil. Apalagi, pada saat pengukuran, sesuai prosedur.

    “Insyaallah kita mah, insyaallah kita optimis. Apalagi saat pengukuran semua hadir, termasuk BPN. BPN minta ini-minta itu, datanya,” katanya.

    Ia menjelaskan, proses pembelian lahan pada tahun 2020 lalu tersebut sudah disaksikan oleh aparat desa maupun dengan BPN Lebak. Bahkan pemilik atau penjual menunjukan lahannya sesuai dokumen.

    “Kalau saya sih sesuai dengan data yang ada. Sesuai data yang ada, kita cek ke pihak-pihak terkait,” ujarnya.

    A Dimyati mengaku dalam proses pembelian lahan tersebut sangat hati-hati. Pihaknya mengaku, agar tidak ada persoalan hukum di kemudian hari.

    “Tinjau lokasi, kalau saya mah, ya itu tadi, saya nggak mau kalau beli tanah bermasalah,” ungkapnya.

    Setelah dilakukan pengecekan dan kesepakatan dengan pemilik tanah, maka proses pembelian dilanjutkan ke lembaga pertanahan negara, BPN.

    “Termasuk BPN. BPN yang mengeluarkan sertifikat. Karena memang ditunjukkan pada pemiliknya,” ujarnya.

    Lahan yang dibelinya saat ini digunakan untuk pembangunan perumahan bersubsidi di dekat jantung kota Kabupaten Lebak, Rangkasbitung.

    “Awalnya tanah kosong, nggak ada pembatas, kalau dari saya mah ini kan perumahan subsidi, Royal Green Land,” pungkasnya.

    Kepala Kantor BPN Lebak, Agus Sutrisno melalui pesan tertulis mengatakan, pihaknya masih menunggu putusan dari PN Rangkas. Termasuk terkait sertifikat yang dimiliki oleh A Dimyati dan Pemprov Banten.

    “Ya kami menunggu putusan pengadilan terhadap 2 sertifikat tersebut,” katanya singkat.

    Diberitakan sebelumnya, sengketa lahan Balai Pemulihan dan Perlindungan Sosial (BP2S) di Pasir Ona, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak yang di klaim antara Pemprov Banten dengan pengembang perumahan, A Dimyati telah didaftarkan oleh A Dimyati ke PN Rangkas, Lebak sejak tanggal 24 Januari lalu.

    Dalam perkara nomor 3/Pdt.G/2022/PN Rkb, A Dimyati mengajukan gugatan perdata dan menunjuk Jimi  Siregar sebagai kuasa hukumnya. Selain Pemprov Banten sebagai tergugat, BPN Lebak, menjadi turut tergugat.

    Sementara dalam petitum primair yang disampaikan penggugat, A Dimyati, meminta majelis hakim pengadilan menerima dan mengabulkan seluruh gugatan  atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat (Pemprov Banten).

    Alasanya, lahan yang dimilikinya seluas 5. 050 meter persegi (di klaim Pemprov Banten 6.500 meter persegi) telah memiliki legalitas, sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2827/Rangkasbitung Timur, dan diterbitkan oleh BPN Lebak  pada tanggal 21 Oktober tahun 2021.

    Sedangkan sertifikat yang dimiliki Pemprov Banten, Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 7 tahun 1992 atas nama Departemen Sosial Cq, Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, dianggap cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum.

    Adapun letak lahan yang diklaim oleh A Dimyati yakni, di Blok Melangbong/Cibungur Pasir, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan jalan Desa, sebelah timur berbatasan dengan jalan Desa, sebelah selatan berbatasan dengan tanah H Hasanudin Moch Irsyad, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah H Haeriah.(RUS/PBN)

  • Berjuang Hingga Akhir

    Berjuang Hingga Akhir

     

    SERANG, BANPOS – Perserang berhasil memutus periode buruk dalam kompetisi Liga 2 2022/2023. Menjamu PSDS Deli Serdang di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang, Laskar Singandaru berhasil menang setelah berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.

    Perserang yang menelan dua kekalahan beruntun, bermain dalam tekanan. Boikot dari sejumlah kelompok supporter membuat tribun penonton yang biasa dipadati penonton, kosong dan hanya diisi penonton dari masyarakat umum.

    Namun, Perserang tetap bermain dalam kepercayaan diri tinggi dibawah instruksi pelatih kepala Sabrun Hanafi. Sejak pluit kick off dibunyikan, Egi Melgiansyah cs langsung mengambil inisiatif serangan.

    Baru beberapa menit berjalan, Perserang sudah mendapat peluang. Namun Rudi Foler Towoliu nyaris membuat gol pertama. Namun, tendangannya masih bisa diantisipasi pemain bertahan lawan.

    Namun, Rudi Foler akhirnya benar-benar mencatatkan Namanya di papan skor. Di menit 30, penyerang sayap itu berhasil memanfaatkan kecerobohan penjaga gawang lawan dan mencetak gol pertamanya untuk Perserang. 1-0 untuk keunggulan tuan rumah.

    Setelah gol tercipta, skuad Laskar Singandaru makin bersemangat mencetak gol tambahan. Namun disiplinnya barisan pertahanan lawan membuat skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

    Memasuki babak kedua, PErserang langsung menggantikan dua pemainnya, striker Ronaldo Rubbener Manwa dan bek kanan Hambali digantikan oleh Wiga Brillian Syahputra dan Nasho Ikhul Ibad.

    Keasikan menyerang, Laskar Singandaru justru kebobolan. Tangkapan penjaga gawang Perserang, Rully Destria yang lepas langsung dicocor pemain PSDS, Melcior Leideker Majefat di menit ke-52. Skor 1-1.

    Berusaha mencari kemenangan, PErserang tak mau menyerah menmcari gol tambahan. Sejumlah peluang tercipta, terutama melalui sejumlah bola mati. 

    Dua kali sundulan Idang Novriza Ali nyaris menjadi gol andai tak menyamping di kawang PSDS yang dijaga Muhammad Irfan.

    Di menit 85, sejumlah pemain Perserang memprotes wasit karena menilai pemain bertahan lawan melakukan handsball di kotak penalti. Namun, wasit Angel Febrian Sinaga dari Jakarta tak menggubris protes itu.

    Setelah waktu normal habis, wasit memebrikan tambahan waktu lima menit. PEmain PErserang terus mengurung daerah pertahanan PSDS melalui kedua sayapnya maupun tendangan Wiga Briliian Syahputra.

    Usaha tak kenal Lelah para punggawa Laskar Biru Langit akhirnya terbayar di menit 90+2. Wiga BRiliian Syahputra memanfaatkan sebuah kemelut di daerah pertahanan PSDS dengan sepakan kerasnya yang tak mampu dibendung kipper PSDS. 2-1 untuk keunggulan Perserang.

    Hingga wasit meniupkan pluit Panjang, Perserang akhirnya keluar sebagai pemenang. Kemenangan ini juga menghapus dahaga kemenangan para pendukung Perserang.

    “Kemenangan ini kami persembahkan untuk supporter dan seluruh masyarakat Serang yang terus mendukung kami dengan berbagai cara. Apapun bentuk dukungan yang diberikan, menjadi motivasi kami untuk meraih kemenangan,” kata pelatih Perserang, Sabrun Hanafi dalam jumpa pers usai pertandingan.

    Sabrun juga memuji anak asuhnya yang tetap percaya dan berjuang hingga akhir demi meraih kemenangan. Menurutnya, ini membuktikan mental para pemain Perserang layak untuk memenangkan pertandingan ini.

    “Pemain ingin membuktikan kepada para pendukungnya kalua mereka layak mengenakan seragam Perserang. Sehingga mereka berjuang mati-matian hingga pertandingan berakhir,” kata Sabrun.

    Sementara, pemain Perserang, Idang Novriza Ali juga mengaku bersyukur bisa menghentikan rangkaian hasil buruk yang diraih sebelumnya. Menurutnya, para pemain memang sudah bertekad untuk mati-matian tampil sebaik mungkin di kompetisi Liga 2 yang tersisa.

    “Alhamdulillah, ini adalah hasil yang kita harapkan. Para pemain juga senang dengan hasil ini dan tentu akan menjadi pelecut bagi para pemain untuk tampil lebih baik lagi di pertandingan selanjutnya,” pungkas Idang.

    Sementara, pelatih PSDS Deli Serdang, Susanto menyesalkan kekalahan yang tercipta melalui gol di menit-menit akhir. MEnurutnya, para pemain PSDS kehilangan konsentrasi di menit-menit akhir sehingga gawangnya dibobol Perserang.

    “Sepakbola itu bukan sekedar 90 menit, tetapi sampai wasit meniupkan pluit akhir pertandingan. Kalau satu detik saja kita lengah, maka perjuangan kita sepanjang pertandingan bisa menjadi sia-sia,” kata Susanto.(ENK)

     

  • BIS Beban APBD

    BIS Beban APBD

    SERANG BANPOS – Pembiayaan perawatan Banten International Stadium (BIS)  yang akan menggunakan dana APBD, ditentang keras oleh DPRD. Alasanya, jangan sampai ada beban  lagi yang ditanggung dari uang rakyat untuk stadion tersebut.

    Anggota Komisi V DPRD Banten, Gembong R Sumedi dihubungi melalui pesan tertulisnya, Senin (26/9) mengungkapkan, pemprov jangan lagi mengeluarkan dana sepeserpun untuk biaya BIS.

    “Pemprov sudah besar mengeluarkan dana untuk pembangunannya, jangan lagi keluar banyak untuk pemeliharaannya,” katanya.
    Ia menjelaskan, jika perawatan dan pengelolaan itu diserahkan kepada pihak ketiga, Pemprov Banten akan mendapatkan kompensasi dari itu. “Pemeliharaan stadion menjadi terjaga dan semoga prestasi sepakbola Banten bisa terangkat,” jelasnya.

    Gembong juga menolak jika perawatan BIS itu diserahkan kepada BUMD. Hal itu mengingat BUMD yang ada saat ini belum optimal dan mumpuni untuk mengelola BIS. Sehingga nanti dikhawatirkan bukan untung yang didapat, melainkan  buntung atau rugi.
    “Iya (jangan jadi beban APBD) kalau diserahkan ke BUMD,” imbuhnya.

    Untuk itu, tambahnya, dirinya mendorong agar pemprov, segera pro aktif dari sekarang  dengan mencari pihak ketiga yang mumpuni mengelola BIS itu. Jika dimungkinkan, karena ini pertama kali, diberikan discount rate untuk biaya kompensasinya. “Minimal Pemprov nggak keluar untuk pemeliharaannya,” ujarnya.

    Terpisah Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih mencari formula yang tepat untuk mengelola BIS, apakah nanti dibentuk semacam UPT atau diserahkan kepada pihak ketiga. Semua itu masih dalam proses penjajakan.

    “Apabila nanti memang sudah terdapat dan terjadi sebuah kesepakatan dari pola-pola itu, maka akan segera dilakukan kesepakatan,” katanya.

    Al  Muktabar juga mengaku sudah berkonsultasi dengan Menteri Pemuda Olahraga, PSSI dan KONI terkait dengan perawatan dan pengelolaan BIS. Banyak pembicaraan yang sudah didiskusikan, termasuk infrastruktur jalan penunjang yang harus disiapkan juga agar berjalan maksimal.

    “Kita akan carikan pola perawatan dan pengelolaan agar produktif, efisien, transparan, akuntabel,” katanya.

    Sebelumnya Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Banten, M Rahmat Rogianto mengatakan, saat ini stadion belum bisa digunakan karena menunggu masa pemeliharaan oleh pihak kontraktor, setelah itu barus bisa manfaatkan secara optimal.

    “Pemanfaatannya akan kita bicarakan lagi dengan beberapa OPD terkait, sesuai dengan aturan yang ada. Karena memang, penggunaan stadion itu tidak hanya melibatkan DPRKP saja, tetapi ada juga OPD lainnya,”katanya.

    Pembangunan stadion yang menghabiskan anggaran sebesar Rp874 miliar memakan biaya perawatan yang tidak sedikit. Berdiri di atas lahan kawasan sport center seluas 60 hektar dengan luas bangunan 78.116 meter persegi dan terdiri dari lima lantai di Kecamatan Curug, Kota Serang itu ditaksir besaran perawatannya mencapai Rp750 juta dalam satu tahun.

    “Perhitungan kita segitu, bukan Rp500 juta. Makanya sekarang sedang kita coba, nyampe nggak anggarannya segitu,” imbuhnya.(RUS/PBN)