Kategori: HEADLINE

 

SERANG, BANPOS – DPD Golkar Kota Serang mendapat tantangan dari Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar (PP KPPG), Airin Rachmi Diany. Tantangan dari sosok yang digadang-gadang bakal dicalonkan sebagai Gubernur Banten itu, terkait penguasaan kursi di legislatif sebanyak 50 persen.

Hal itu disampaikan oleh Airin pada pelaksanaan konsolidasi fungsionaris struktur DPD Partai Golkar Kota Serang, di Gedung Golkar pada Rabu (21/9). Konsolidasi itu berkaitan dengan pemenangan Pilpres, Pileg dan Pilkada 2024.

Airin mengatakan, Kota Serang merupakan salah satu lumbung suara Partai Golkar. Meskipun pada Pilkada dan Pileg lalu Partai Golkar tidak berhasil memenangkan kursi eksekutif maupun kursi Ketua DPRD, namun menurutnya selisih yang terjadi hanya sedikit.

“Tahun kemarin hanya beda selisih suara, secara kursi itu jumlahnya sama yaitu 7. Makanya harapan di 2024 nanti bagaimana kita bisa memaksimalkan tugas-tugas fungsionaris, baik untuk sosialisasi maupun konsolidasi,” ujarnya.

Ia mengatakan, untuk memenangkan Pilpres, Pileg dan Pilkada, maka para pengurus, kader dan simpatisan Partai Golkar, tidak boleh bersifat ekslusif. Mereka diminta untuk terus hadir di tengah masyarakat.

“Golkar harus berada di tengah masyarakat. Karena bagaimanapun, yang memilih adalah masyarakat. Itu agar masyarakat pun memenangkan Golkar di 2024 nanti, apalagi 2024 akan dilaksanakan secara serentak baik itu Pilpres, Pileg maupun Pilkada,” ucapnya.

Apabila Partai Golkar khususnya di Kota Serang berhasil mendapatkan hati masyarakat, menurutnya untuk memenangkan Pilpres, Pileg maupun Pilkada pun menjadi hal yang mudah. Sehingga, ia pun menantang Golkar Kota Serang, untuk bisa merebut kursi legislatif sebanyak 50 persen.

“Namanya target, harus yang tinggi. Bahkan kalau bisa, dari jumlah kursi 45 di Kota Serang, harus 50 persen kita duduki. Namanya target dan perjuangan, harus yang tinggi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kota Serang, Ratu Ria Maryana, mengaku siap menerima tantangan dari Airin. Menurutnya, sudah ada contoh Partai Golkar menguasai hampir setengah kursi legislatif.

“Target sih sebagaimana tantangan dari bu Airin, 50 persen. Ya mudah-mudahan bisa, karena mencontoh Kabupaten Indramayu itu juga bisa. Jadi kami rasa bisa Kota Serang,” ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya tetap memasang target realistis pada pelaksanaan Pileg nanti. Setidaknya, kursi legislatif pada Pileg nanti, bisa dua kali lipat dari kursi yang saat ini berjumlah 7 kursi.

“Kami akan berusaha, tapi kalau secara realistis itu target masing-masing Dapil itu dapat dua kursi. Jadi ada 14 kursi yang kami targetkan secara realistis,” tuturnya.

Bahkan, Ria mengaku bahwa pihaknya sudah memiliki strategi untuk memenangkan Pemilu 2024. Termasuk untuk memenangkan dirinya yang digadang-gadang maju sebagai Calon Walikota Serang.

“Strategi sudah banyak kami siapkan. Tapi kan tidak bisa kami umumkan, karena itu strategi dari Partai Golkar. Cuma yang pasti, kami siap untuk memenangkan Pilpres, Pileg dan Pilkada,” tandasnya.(DZH/PBN)

SERANG, BANPOS – Pemprov menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dampak dari kenaikan harga BBM subsidi jenis pertalite dan solar ke tiga daerah, yakni Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, Rabu (21/9). Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang memprediksi daya beli masyarakat akan turun usai kenaikan harga BBM.

Kepala BPS Kota Serang, Faizin, mengatakan, saat ini harga pangan turut naik, dan pihaknya pun sudah hampir sepekan melakukan pengawasan terhadap daya beli masyarakat akibat harga BBM naik.

“Itu mah sudah rumusnya ekonomi, BBM naik daya beli berkurang,” ujarnya.

Meskipun demikian, ia mengaku belum mengetahui secara detail potret daya beli masyarakat imbas kenaikan harga BBM. Sebab, BPS Kota Serang masih melakukan pendataan yang nantinya akan dirilis pada 1 Oktober 2022.

“Biasanya seperti itu (daya beli masyarakat menurun), tapi jumlah pastinya akan terpotret di angka inflasi Kota Serang yang dirilis pada 1 Oktober 2022. Kalau di tanggal tersebut hari libur, bisa dipantau di web BPS Kota Serang,” jelasnya.

Menurutnya, di Kota Serang ada indikasi penurunan daya beli masyarakat, namun Faizin belum dapat mengungkap untuk angka pastinya berapa. Berdasarkan pantauan harga di Pasar pada pekan lalu, pihaknya menemukan sejumlah harga pangan yang merangkak naik usai harga BBM naik.

“Pantauan kami harga-harga mulai bergerak, seperti telur, cabai, hanya saja untuk tepatnya berapa, kita tunggu 1 Oktober,” terangnya.

Ia menyebutkan sejumlah barang yang memicu terjadinya inflasi, diantaranya yaitu barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti bawang, cabai hingga daging ayam. Untuk harga beras, kata Faizin, sejauh ini harganya masih stabil.

“Apabila supply-nya banyak dan permintaan kurang, nah itu deflasi,” katanya.

Faizin menjelaskan, terjadinya inflasi serta daya beli masyarakat menurun, disebabkan oleh supply dan demand atau ketersediaan dan permintaan yang tidak stabil. Ia menegaskan, apabila permintaan tinggi namun ketersediaan barang tetap, maka dipastikan terjadi inflasi.

“Kalau demand naik dan supply-nya, tetap pasti itu inflasi. Makanya yang harus dikejar adalah supply,” ucapnya.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya program Pemerintah untuk mencegah terjadinya inflasi. Program Pemerintah tersebut bertujuan agar harga-harga bahan pokok tetap stabil.

“Program pemerintah itu kan menjaga supaya harga sedang, tidak tinggi banget dan tidak turun banget. Makanya karena ini kota, kalau masyarakat bisa digerakkan untuk menanam di pot, itu bagus, kan itu termasuk supply,” tandasnya,

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Banten Nurhana mengatakan, setelah Kabupaten Serang, pemprov  saat ini fokus kepada penyaluran BLT untuk wilayah Tangerang Raya. Hal itu mengingat, jumlah KPM di Tangerang Raya terhitung lebih banyak.

“KPM di Tangerang Raya itu ada sekitar 47.195 KK.

Saat ini, secara simbolik BLT diberikan kepada masing-masing 100 KPM di tiga titik yakni Kota Tangsel yang dipusatkan di Samsat Serpong, Kota Tangerang di Samsat Cikokol dan Kabupaten Tangerang di Samsat Balaraja.

“Percepatan ini merupakan perintah langsung dari Pak Pj Gubernur, agar masyarakat bisa segera terbantu. Bahkan hari ini rapat, besok harus dilaunching,” katanya.

Sementara itu, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar mengungkapkan, percepatan penyaluran BLT dikarenakan kondisi saat ini, dimana pemerintah hadir guna memastikan kondisi masyarakat menjadi lebih baik.

“Mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini adalah ikhtiar yang disebut sebagai tugas pemerintah,” katanya.

Dikatakan Al, ada dua tugas pokok pemerintah yang harus menjadi perhatian betul bagi jajaran ASN di Pemprov Banten, pertama terkait pengaturan yang produknya dinamakan peraturan, dan yang kedua tugas melayani.

“Tugas kedua inilah yang saat ini sedang kita lakukan. Maka dari itu, kita semua harus maksimal dalam menjalankan, terlebih kondisi seperti ini harus dibutuhkan percepatan dalam melayani masyarakat,” ujarnya.

Meskipun demikian, Al juga memastikan validitas data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan ini tepat sasaran dan tidak ada double penerima.

“Jadi data itu sudah valid karena berbarengan. Dalam perjalanannya kita juga terus melakukan perbaikan-perbaikan, karena kalau harus nunggu fiks semua terlalu lama waktunya. jadi kita harus melakukannya dengan seoptimal mungkin,” jelasnya.

Terpisah, Dirut Bank Banten Agus Syabarudin mengungkapkan, sampai hari ini sudah ada sebanyak 10.664 KPM dengan rincian Kabupaten Serang 1.008 KPM, Kabupaten Tangerang 349 KPM, Kota Tangsel 754 KPM, Kota Tangerang 298 KPM, Kabupaten Lebak 368 KPM dan Kabupaten Pandeglang 7.887 KPM.

“Kita kerahkan seluruh SDM dan infrastruktur yang ada untuk melayani masyarakat agar bisa memperoleh dana bantuan itu dengan baik dan nyaman,” katanya.(RUS/MUF/PBN)

SERANG, BANPOS – Polemik aset antara Kota dan Kabupaten Serang masih terus berlanjut hingga difasilitasi secara langsung oleh KPK per hari Senin tanggal 19 September 2022 di Gedung KPK, Jakarta. Namun, fasilitasi yang dihadiri oleh Walikota Serang dan Bupati Serang beserta jajaran itu belum membuahkan hasil dan masih mengalami deadlock atau jalan buntu.

“Fasilitasi Kepala BPKAD antara kota dan kabupaten, difasilitasi tapi masih deadlock,” ujar Walikota Serang, Syafrudin, Selasa (20/9).

Lebih lanjut, Syafrudin menjelaskan tidak adanya hasil dalam pertemuan dengan KPK itu dikarenakan perbedaan pendapat atau perbedaan tafsiran kata ‘sebagian aset’ oleh Bupati Serang. Dalam Undang-undang, disebutkan bahwa kata Sebagian aset adalah seluruh aset milik Kabupaten Serang yang berada di wilayah Kota Serang diserahkan.

“Bupati Serang berpendapat bahwa penyerahan itu sebagian. Kemudian kami bersikeras bahwa penyerahan aset itu secara keseluruhan, karena Undang-undang juga berbunyi seperti itu,” jelasnya.

Oleh sebab itu, fasilitasi oleh KPK akan dilanjutkan kembali hingga paling lambat bulan Desember 2022. Syafrudin berharap, penyelesaian persoalan aset ini dapat diselesaikan sebelum Pilkada tahun 2024.

“Jadi masih akan difasilitasi lagi nanti paling lambat Desember. Mudah-mudahan segera ada penyelesaian, kami juga inginnya segera selesai, sebelum ada Pilkada berikutnya,” ungkapnya.

Syafrudin menegaskan, pihaknya akan memprioritaskan seluruh aset yang bersifat pelayanan dan gedung perkantoran OPD. Ia mengungkapkan, hingga saat ini belum ada penyerahan aset, termasuk aset salah satu SMP yang berlokasi di Kecamatan Cipocok Jaya yang direncanakan diserahkan pada tahap 4.

“Aset semuanya didahulukan, terutama perkantoran OPD, pendopo itu harus didahulukan. Kaitannya dengan pembiayaan untuk membuat perkantoran OPD di Kabupaten Serang itu bukan urusan saya, urusan Kementerian dan urusan provinsi,” tandasnya.

Sementara itu, Asda 1 Kota Serang, Subagyo, mengatakan bahwa rencana penyerahan aset tahap 4 belum terealisasikan. Usai bermusyawarah di Gedung KPK beberapa hari yang lalu, kata dia, belum menghasilkan kesepakatan berkaitan dengan status aset yang akan diserahkan.

“Saat pertemuan, Bupati bersikeras bahwa kata sebagian aset itu bukan semuanya diserahkan ke Kota Serang, maka saat di gedung KPK pun sifatnya musyawarah untuk menemukan solusi apa nih yang bisa diambil terkait dengan aset ini,” ujarnya.

Karena masih belum menemukan hasil, ia mengaku, Pemkot Serang berencana akan melayangkan surat ke Kemendagri. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk memecahkan solusi apa yang bisa diambil berkaitan dengan polemik aset yang belum juga mencapai kesepakatan.

“Rencana kita nanti ada upaya ke Kementerian dalam negeri, mudah-mudahan ada solusi,” tandasnya.(MUF/PBN)

SERANG, BANPOS – Pemprov diminta memanggil Pemkot Serang terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian lahan SMKN 6 Kota Serang yang saat ini statusnya masih dalam sengketa. Langkah tersebut agar mendapatkan informasi secara utuh berkenaan dengan penyelesaian persoalan tersebut.

Pengamat Hukum Tata Negara yang sekaligus Ketua Pusat Kajian Konstitusi Perundang-undangan dan Pemerintahan (PKK) Untirta Serang, Lia Riestadewi dihubungi melalui telepon genggamnya, Selasa (20/9) mengatakan, Pemprov Banten sebaiknya melakukan duduk bersama terlebih dahulu dengan Pemkot Serang, meminta penjelasan dari duduk perkara persoalan sengketa lahan.

Apalagi, perpindahan kewenangan SMKN dari Kabupaten/Kota ke Provinsi itu terjadi seiring dengan terbitkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014. Sehingga jika ada konflik lahan di bawah tahun 2014, maka itu yang bersangkutan adalah Pemda setempat masing-masing.

“Kalau memang benar uang itu sudah dianggarkan tapi belum dibayarkan, silakan Pemprov mengambil langkah selanjutnya. Pilihannya hanya ada dua, kembalikan uang itu ke negara, atau proses secara hukum jika memang hasil pembicaraan itu ada potensi pelanggaran hukum Ketika proses pembelian lahannya,” katanya.

Namun demikian, dirinya juga mendorong Pemprov Banten tetap melanjutkan proses pembelian itu, apalagi memang sampai saat ini pemprov belum pernah melakukan pembelian lahan yang dimaksud.

“Karena ini menyangkut dengan pelayanan masyarakat, jangan sampai dirugikan. Apalagi proses pengalokasian anggaran itu memakan waktu yang cukup lama,” jelasnya.

Pj Gubernur Banten Al Muktabar ditemui usai rapat paripurna di DPRD Banten mengatakan, pihaknya akan melakukan pembiayaan pada regulasi yang memungkinkan. Pada prinsipnya persoalan itu akan diselesaikan dengan baik, untuk bisa menjamin proses Pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Nanti teknisnya kita akan bicarakan dengan pak Walikota Serang,” katanya.

Sementara itu anggota komisi V DPRD Banten, Umar bin Barmawi, mengatakan, terkait sengketa lahan itu, pihaknya sudah jauh-jauh hari mendapatkan informasi dari masyarakat, ketua komite dan, kepala sekolah. Dirinya juga kaget Ketika mendengar ada somasi yang dilayangkan kepada SMKN 6 Kota Serang.

“Kami berharap agar jangan sampai terhentinya proses belajar mengajar di SMKN 6 Kota Serang itu. Kami juga sudah melakukan koordinasi internal, kita akan panggil Sekda, Kepala Dinas, Kabid SMK, Kepala KCD serta Kepala Sekolah SMKN 6 Kota Serang besok (hari ini, red). Setelah itu, Komisi V juga akan berkunjung kesana untuk bertemu dengan pihak-pihak yang bersengketa termasuk pemilik lahan,” katanya.

Pihaknya juga ingin mengetahui duduk perkara terkait dengan status lahan itu sendiri, jika memang belum dibayarkan, Pemprov harus bisa menyelesaikannya.

“Kami di Badan Anggaran sudah berkomitmen agar permasalahan ini cepat selesai. Kita nanti akan meminta penjelasannya secara utuh dari Pj Sekda,”imbuhnya.

Terpisah, Mantan Lurah Priyayi, Fatihuddin yang dituding ikut terlibat dalam persoalan lahan ini mengklaim bahwa yang dituduhkan oleh kuasa hukum pemilik lahan itu adalah justifikasi sepihak dan belum melakukan konfirmasi kepada dirinya.

Fatihuddin mengungkapkan, pemilik lahan itu, Daliman, sudah menggarap lahan dirinya dari 2010-2019. Setelah itu, dirinya mengambil lahan itu dari Daliman.

“Karena Provinsi belum bisa menyelesaikan. Tapi saya ganti tanah itu di tempat yang dapat gadai. Berjalan beberapa lama lalu diambil oleh pemiliknya. Itu juga tanpa pemberitahuan kepada saya,” jelasnya.

Dia juga meragukan jika SBH-nya palsu, karena menurutnya, Damanik belum bisa memastikan itu palsu, karena yang menandatangani itu langsung Camat Kasemen kala itu, Syafrudin.

“Sambil menunggu pembayaran dari Pemkot, pemilik lahan dipersilahkan menggunakan lahan saya dulu,” ucapnya.

Namun, katanya, proses pembelian yang pada masa kepemimpinan Walikota almarhum Bunyamin itu tidak dilanjutkan oleh kepemimpinan berikutnya yakni Haerul Jaman. Sampai dua periode dia membiarkan proses itu terbengkalai, dengan alasan dirinya takut menjadi temuan KPK.

“Karena pada saat itu juga sedang ramai kasus penangkapan mantan Gubernur Banten Atut Chosiyah. Hingga sampai kewenangan itu berpindah ke Provinsi pada tahun 2014,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, proses pembelian lahan untuk SMKN 6 Kota Serang yang berada di Kelurahan Priyayi, Kecamatan Kasemen, Kota Serang itu terjadi pada tahun 2010 dimana selaku pemilik lahan atas nama Daliman melalui perantara Lurah Priyayi yang kala itu dijabat oleh Fatihuddin, yang saat ini menjadi anggota DPRD Kota Serang, memanggil sejumlah pemilik lahan yang notabenenya adalah warganya. Salah satu pemilik lahan itu adalah Daliman, yang mempunyai lahan seluas 2.100 meter persegi.

Daliman pada saat itu, dijanjikan akan mendapatkan ganti objek satu berbanding dua. Artinya, Ketika Daliman dijanjikan objek pengganti seluas 4.200 meter persegi. Janji itu dalam waktu beberapa lama kemudian memang ditepati. Daliman bersama warga lainnya mendapatkan pengganti objek lahan sesuai dengan yang dijanjikan. Namun seiring berjalannya waktu, lahan yang pengganti Daliman itu ternyata lahan hasil gadai oleh Fatihuddin kepada orang lain.(RUS/PBN)

SERANG, BANPOS – Pj Gubernur Banten Al Muktabar selaku pemilik modal PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) diminta bersikap tegas  terhadap Komisaris Utama (Komut) Muhtarom, memberhentikan dan mengeluarkan surat keputusan (SK) secara resmi.

Anggota Komisi IIII DPRD Banten, Indah Rusmiati dihubungi, Selasa (20/9) meminta Al Muktabar  segera mencopot Muhtarom, dari jabatannya sebagai Komut PT ABM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dari awal memang penunjukan Muhtarom, yang saat itu sebagai Kepala Bappeda, sebagai Komisaris Utama BUMD Agrobisnis Banten, tanpa melalui proses seleksi. Padahal, dalam aturan yang ada, pengawas atau komisaris BUMD harus melalui proses seleksi, mulai dari seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan (UKK), hingga wawancara akhir. Dan sekarang, yang bersangkutan sudah tidak jadi pejabat di Pemprov Banten, tapi masih di ABM. Padahal, dia adalah perwakilan pemprov,” kata Indah.

Ia menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya pada pasal 39 ayat (1) menyatakan, proses pemilihan anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dilakukan melalui seleksi.

“Selanjutnya, pada pasal 39 ayat (2) ditegaskan, seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan UKK yang dilakukan oleh tim atau  lembaga profesional,” katanya.

Tidak hanya itu, dalam Permendagri nomor 37 tahun 2018, pasal 4 ayat (1) ditegaskan, proses pemilihan anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dilakukan melalui seleksi. Kemudian, pada ayat (2) kembali ditegaskan bahwa seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan, seleksi administrasi, UKK, dan wawancara akhir.

“Kesalahan penempatan Muhtarom sebagai Komut di ABM, ini pernah kami sampaikan ke Pak Wahidin Halim,yang saat itu menjadi Gubernur Banten dan menunjuk Muhtarom,. Tapi itu, sepertinya diabaikan, dan sekarang kami melihat ada pelanggaran, makanya Al Muktabar sebagai Pj gubernur, harus segera bersikap, kalau tidak, ada potensi kerugian negara, karena saya mendapatkan informasi, Muhtarom masih terima gaji dari APBD sebagai Komut ABM,” terangnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar ditemui usai rapat paripurna di DPRD Banten mengaku masih melakukan evaluasi terhadap kinerja ABM. Terkait gaji yang diterima oleh Muhtarom, yang dianggap tidak sesuai aturan jabatan sebagai Komut, maka akan dilakukan penilaian pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang akan dilakukan pada bulan Oktober mendatang.

“Nanti formalnya harus kita melakukan RUPS, dalam rangka itu. Kita menunggu evaluasi menyeluruh atas kinerja BUMD (ABM). Masih proses,” katanya singkat.

Diberitakan sebelumnya, Komut PT ABM yang dijabat oleh Muhtarom dianggap tak sah dan melanggar UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan PP Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD. Pasalnya yang bersangkutan saat ini sudah tidak lagi menjadi pejabat Pemprov Banten.(RUS/PBN)