Kategori: HEADLINE

SERANG, BANPOS – Kemelut pelaksanaan Pra-Ospek atau Technical Meeting Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Untirta disebut akibat adanya ‘bisnis’, yang dijalankan oleh Wakil Rektor III Untirta, Suherna. BEM Untirta bungkam terkait informasi tersebut, sementara Wakil Rektor membantahnya.

Informasi yang didapatkan BANPOS tersebut dicoba untuk konfirmasi kepada pihak BEM Untirta. Namun, Presiden Mahasiswa Untirta, Ryco Hermawan, tidak merespon panggilan telepon dari BANPOS. Begitu pula dengan Ketua Pelaksana PKKMB Untirta dari mahasiswa, Fazril Anbiya, tidak merespon panggilan telepon BANPOS. Sementara Wakil Presiden Mahasiswa Untirta, M. Haykal Afdal Dzikri, enggan memberikan komentar.

Salah satu sumber BANPOS di internal kepanitiaan PKKMB Untirta, menuturkan bahwa sebenarnya, pelaksanaan video mozaic direncanakan hanya sebentar saja. Pelaksanaannya pun bukan pada saat Technical Meeting, melainkan pada saat pelaksanaan PKKMB.

Sebab, konsep desain mozaic yang akan ditunjukkan sudah dipersiapkan sebelumnya. Konsep tersebut yakni dengan menggambarkan mozaic yang menggambarkan bahwa rektor telah gagal dalam membuat Untirta sebagai kampus yang dapat diakses oleh segala pihak.

Hal itu karena banyak mahasiswa baru yang gagal membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Biaya Pengembangan Institusi (BPIn). BPIn merupakan biaya pangkal yang harus dibayarkan oleh mahasiswa baru, yang masuk melalui jalur mandiri.

Akan tetapi, Wakil Rektor III Untirta disebut tiba-tiba merubah konsep tersebut. Hal itu terjadi pada sehari sebelum pelaksanaan Technical Meeting pertama dilakukan. Konsep itu pun disebut membuat banyak perubahan pada pelaksanaan Technical Meeting pertama.

“Karena H-1 baru dikabarkan, jadi banyak yang berubah. Makanya jadi tidak teratur dalam pelaksanaan pengambilan video mozaic, akhirnya kejadian yang viral kemarin terjadi,” ujarnya kepada BANPOS.

Usut punya usut, menurut sumber tersebut, masuknya Suherna pada sehari sebelum pelaksanaan Technical Meeting lantaran adanya penawaran dari salah satu vendor Drone, untuk mempromosikan kamera Drone milik mereka.

Mepetnya perubahan konsep video mozaic pun dibenarkan oleh salah satu mahasiswa baru (Maba) peserta Technical Meeting. Menurutnya, ada beberapa barang yang tiba-tiba harus dibawa pada hari pertama Technical Meeting, dan diberitahukan pada malam hari.

Wakil Rektor III Untirta, Suherna, saat dikonfirmasi oleh BANPOS membantah informasi tersebut. Suherna menuturkan bahwa ia tidak tahu menahu terkait dengan vendor Drone yang dimaksud oleh sumber BANPOS.

“Saya enggak tahu itu ada vendor. Enggak, enggak tahu. Saya tidak tahu vendornya itu siapa,” katanya saat dihubungi BANPOS melalui sambungan telepon, Minggu (14/8).

Menurutnya, ia bahkan baru tahu jika BEM KBM Untirta hendak menyelenggarakan Technical Meeting PKKMB. Ia mengetahui jika BEM KBM Untirta akan menyelenggarakan Technical Meeting dari bawahannya.

“Saya enggak tahu yah kalau ada Technical Meeting. Memang pada waktu itu Koordinator saya mengatakan ada technical meeting, ya sudah saya sampaikan awasi saja. Karena kan itu agenda mahasiswa,” ujarnya.

Berkaitan dengan video mozaic, ia mengaku bahwa tidak ikut mendesain apa yang akan ditampilkan oleh BEM KBM Untirta. Namun, video mozaic memang menjadi kesepakatan bersama, sebagai inovasi dalam pelaksanaan PKKMB tahun ini.

“Jadi PKKMB ini sudah sering rapat dengan BEM. Memang kami minta coba sih yang inovatif. Mereka menyampaikan video mozaic, makanya kami sampaikan boleh video mozaic,” ungkapnya.

Sementara rangkaian agenda yang sudah disusun oleh pihaknya selaku penyelenggara PKKMB, adalah pelaksanaan vaksinasi bagi mahasiswa baru maupun mahasiswa lama. Vaksinasi itu bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN).

“Ada kegiatan kerja sama dengan BIN, kami lakukan vaksinasi booster. Bahkan yang vaksinasi kesatu dan kedua kami siapkan. Sehingga kami dapatkan 1.420 vaksin, 1.000 booster dan 420 vaksin kesatu dan kedua,” tandasnya.(DZH/PBN)

SERANG, BANPOS – Status Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten masih dipertanyakan. Terkesan ilegal, sebab tidak ada dasar hukum yang pasti terkait dengan penetapan Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten.

Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri, mengungkapkan bahwa status Ibukota apabila dilacak dari sisi regulasi, tidak ditemukan. Dalam Undang-undang pembentukan Provinsi Banten misalnya, tidak disebutkan bahwa Ibukota Provinsi Banten adalah Kota Serang, karena Kota Serang belum lahir.

“Pada penjelasannya pun disebutkan hanya sebagian wilayah Kabupaten Serang. Kemudian di Undang-undang pembentukan Kota Serang tahun 2007 juga tidak disebutkan kalau Kota Serang adalah Ibukota Provinsi Banten,” ujarnya, Kamis (11/8).

Ia menegaskan, selama 15 tahun Kota Serang berdiri, tidak ada regulasi yang mengamanatkan secara jelas bahwa Ibukota Provinsi Banten adalah Kota Serang. Menurutnya, hal ini menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi, mengingat akan ada banyak konsekuensi kedepannya ketika masalah ini tidak diselesaikan.

“Anggota dewan mewakili dapilnya di Kota Serang, coba lah diperjuangkan, misalnya ada Perda untuk menetapkan Ibukota Provinsi Banten adalah Kota Serang. Atau kalau enggak mereka berjuang bagaimana caranya ada peraturan pemerintah yang membetulkan bahwa Kota Serang adalah Ibukota Provinsi Banten,” tandasnya.

Sementara itu, Asda 1 Kota Serang, Subagyo, mengungkap bahwa Pemkot Serang sudah menyampaikan secara tertulis kepada Pj Gubernur Banten berkaitan dengan hal tersebut. Pihaknya pun kemudian dijanjikan akan ditindaklanjuti perihal regulasi penetapan Ibukota.

“Kaitannya dengan status Ibukota Kota Serang, pada saat pak gub bersilaturahmi dengan walikota, kita juga sampaikan surat secara tertulis kepada beliau bahkan dibawa sendiri oleh beliau, beliau menyampaikan akan ditindaklanjuti, ya kita nunggu tindak lanjut dari pak Gubernur,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setelah terbentuknya Kota Serang, dalam Undang-undang pembentukan Provinsi Banten disebutkan bahwa Ibukota Provinsi Banten berada di Serang. Dengan kalimat tersebut, kata dia, karena saat itu Serang merupakan Ibukota Kabupaten Serang, namun beberapa waktu kemudian Ibukota Kabupaten Serang pindah ke Ciruas.

“Pemahamannya karena pada saat itu Serang, ya Kabupaten Serang. Tetapi karena Kabupaten Serang kemudian pindah ke Ciruas dan kita (Serang) jadi Kota, itu tidak ada perubahan,” tuturnya.

Ia menyebutkan bahwa pemindahan Ibukota Kabupaten Serang yang sebelumnya berada di Serang ini memiliki peraturan pemerintah (PP) tersendiri. PP tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-undang dengan regulasi turunannya yang berubah.

“Di Ibukota Kabupaten, mereka ada PP tersendiri yaitu PP tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Serang dari Serang ke Ciruas, PPnya tindak lanjut dari Undang-undang itu,” katanya.

Subagyo menyebut karena regulasi turunannya berubah, tentu penetapan Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi juga harus ada kepastian hukumnya. Menurutnya, sudah diusulkan baik ke Gubernur maupun ke Kemendagri.

“Sudah (diusulkan) baik ke Gubernur, ke Kemendagri juga sudah, karena ini Ibukota Provinsi Banten maka yang mengusulkan dari Provinsi, outputnya Peraturan Pemerintah sebagai turunan Undang-undang,” tandasnya.(MUF/PBN)

SERANG, BANPOS – Dugaan perpeloncoan yang terjadi pada saat pelaksanaan Pra-Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PPKMB) yang telah menyeret keyakinan, dinilai sudah sangat kelewat batas. Rektorat pun didesak untuk segera turun tangan agar persoalan itu tidak semakin parah. Selain itu, Ikatan Keluarga Alumni Untirta mengapresiasi sikap kritis terkait kasus ini yang akhirnya membuka adanya permasalahan yang terjadi.

Ketua Pembina Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB), Kyai Enting Abdul Karim, mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Gerakan Disiplin Kampus (GDK) kepada para mahasiswa baru (Maba) untuk murtad, merupakan pelecehan agama.

“Kalau sudah begitu mah, kelewat batas. Itu harus diusut tuntas, karena itu sudah masuk ke dalam kategori pelecehan agama,” ujarnya saat diwawancara BANPOS melalui sambungan telepon, Kamis (11/8).

Menurutnya, terlepas itu merupakan kalimat candaan ataupun bukan, penyampaian hal yang sifatnya merupakan keyakinan seseorang untuk dijadikan sebuah bercandaan, tidak layak untuk dilakukan.

“Guyon itu tidak selayaknya menyerempet hal-hal yang sifatnya prinsip. Nah itu sudah terjadi dan itu sudah masuk ke ranah pelecehan keyakinan beragama,” tegas pengasuh Pondok Pesantren Al-Islam Cipocok Jaya itu.

Enting mengatakan, jika memang benar terdapat panitia PKKMB yang telah melontarkan kalimat yang mengarahkan untuk murtad, maka pihak Rektorat Untirta harus memberikan sanksi tegas. Rektorat didesak untuk mencari tahu kebenaran itu.

“Sebaiknya pihak rektorat harus segera mengusut tuntas permasalahan itu, karena ini sudah masuk ke pelecehan agama. Terlepas dari ini sebuah guyonan atau apa, persoalan agama bukanlah materi guyonan,” ungkapnya.

Menurut dia, jika pihak rektorat tidak segera melakukan pengusutan dan memberikan sanksi tegas, dikhawatirkan justru pihak luar yang bergerak untuk mengusut persoalan itu.

“Pihak Rektorat harus berani mengusut tuntas. Karena kalau sudah dicium oleh pihak luar, bisa bahaya. Nanti ormas Islam bisa bergerak kalau seperti itu. Bisa berat kalau sudah seperti itu masalahnya,” tutur Enting.
Terlebih, Untirta menggunakan nama salah satu Sultan yang merupakan tokoh penting di Provinsi Banten. Selain itu, Banten memiliki budaya keagamaan yang sangat kental, dan sensitif terhadap isu-isu yang mengarah pada pelecehan agama.

“Untirta itu merupakan ikon perguruan tinggi di Provinsi Banten, masa ada kejadian seperti itu dan tidak ditindak tegas. Untirta ini menggunakan nama salah satu Sultan Banten, masa seperti itu,” katanya.

Terpisah, Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Untirta, Asep Abdullah Busro, menyayangkan terjadinya dugaan peristiwa perpeloncoan hingga persoalan ibadah salat dari para peserta Pra-PKKMB Untirta. Asep mengimbau kepada pihak Rektorat untuk menerapkan PKKMB yang profesional dan manusiawi dalam bentuk kegiatan akademik.

“Yang relevan untuk membantu mahasiswa baru lebih cepat beradaptasi dengan kehidupan kampus serta tidak memberikan ruang terjadinya tindakan perpeloncoan, bullying, kekerasan fisik dan psikis yang dapat merusak kondisi psikis dan kesehatan tubuh para mahasiswa baru,” ujarnya.

Ia menilai peristiwa yang membuat nama Untirta viral di media sosial tersebut, merupakan kelalaian dari pihak Rektorat. Sebab, Rektorat telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap BEM Untirta, sebagai organisasi civitas akademika yang berada di bawah pembinaan Rektorat.

“Oleh karenanya, IKA Untirta mengimbau kepada Rektor beserta jajarannya agar tidak lalai lagi dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap BEM KBM Untirta, dengan melakukan tindakan preventif dalam bentuk pengendalian secara penuh atas seluruh pelaksanaan kegiatan PPKMB,” ungkapnya.

Asep pun mendesak agar Rektorat dapat memastikan peristiwa itu tidak kembali terulang. Apalagi pada 2021 lalu, Untirta pernah menghadapi peristiwa kelam yang menelan korban jiwa pada saat pelaksanaan pendidikan dasar (Diksar) Mapala Untirta.

“Apabila terjadi lagi korban, tentu para pejabat terkait harus mundur atau dievaluasi oleh senat dan pihak Mendikbud RI, untuk diberhentikan dari posisi jabatannya,” tuturnya.

Terakhir, Asep mengapresiasi sikap kritis dari seluruh elemen masyarakat atas adanya peristiwa tersebut. Menurutnya, sikap kritis masyarakat merupakan bentuk kontrol sosial terhadap institusi pendidikan, agak ke depan dapat lebih baik lagi.

“IKA Untirta mengajak seluruh mahasiswa baru, orang tua mahasiswa baru serta seluruh elemen masyarakat, dapat kembali memberikan kesempatan dan kepercayaan penuh kepada pihak Kampus Untirta untuk dapat melakukan perbaikan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan di Kampus Untirta, menjadi lebih baik sesuai ekspektasi masyarakat,” tandasnya.(DZH/PBN)