Kategori: HEADLINE

SERANG, BANPOS –  Pemprov pada tahun 2023 mendatang akan mengeluarkan dana cadangan untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten tahun 2024 sebesar Rp530 miliar, sedangkan di Perubahan APBD 2022, hanya sekitar Rp10 miliar, dan 2024 dikeluarkan Rp50 miliar.

Pengeluaran dana cadangan dengan total Rp596 miliar itu digunakan oleh KPU, Bawaslu, TNI/Polri dalam bentuk hibah. Saat ini dana cadangan telah diusulkan oleh pemprov ke DPRD Banten, dan akan dibuatkan peraturan daerah (Perda).

“Tahun ini kita merencanakan sebesar Rp10 miliar lebih sesuai dengan Rancangan Perubahan RKPD,  Pada tahun 2023 Rp530 miliar lebih dan tahun 2024 sebesar Rp50 miliar lebih,” kata Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, Rabu (10/8).

Namun demikian, untuk besaran alokasi dana cadangan untuk Pilgub Banten 2024, masih dinamis dan akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan dengan panitia khusus (Pansus) DPRD dan badan anggaran (Banggar).

Al juga meyakinkan, meskipun anggaran yang dialokasikan itu besar, namun tidak mengganggu program-program prioritas lainnya, karena semuanya sudah dikalkulasikan berdasarkan perhitungan akuntansi.

“Kita sudah perhitungkan semuanya. Jadi tidak ada program-program prioritas yang terganggu,” katanya.

Namun yang jelas, besaran anggaran yang diajukan itu berdasarkan hasil usulan dari penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu Banten.

“Tentunya, terkait dengan cost sharing penganggaran itu akan dibicarakan dengan Kabupaten dan Kota, tidak dibebankan seluruhnya kepada Provinsi,” ucapnya.

Akan tetapi, pihaknya menginginkan provinsi bisa meringankan beban anggaran kabupaten dan kota untuk Pilkada ini, sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah. “Untuk mekanismenya nanti akan kita bicarakan bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten dalam pemandangan umum fraksi-fraksi, menyetujui usulan dana cadangan tersebut.

“Karenanya, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menerimanya,” ujar Ketua Fraksi PDIP, Mukhlis.

Ketua Fraksi PAN DPRD Banten, TB Luay Sofhani Al mengusulkan secara detail, usulan lebih dari setengah triliun rupiah tersebut.

“Terhadap besaran usulan dana cadangan yang disampaikan Pj Gubernur Banten sebesar Rp596 miliar lebih itu untuk membiayai komponen apa saja. Mohon penjelasan lebih rinci dari Pj Gubernur Banten,” kata Luay.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov Banten merencanakan dana cadangan Pemilu serentak 2024 sebesar Rp596,47 miliar Dana itu akan dipenuhi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemilu dalam tiga tahun mata anggaran. Sementara KPU setempat mengaku akan terima Rp499 miliar.

Koordinator Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Banten, Ramelan mengaku pihaknya semula mengusulkan anggaran untuk kebutuhan Pemilu serentak 2024 kepada pemprov sebesar Rp537 miliar. Namun angka tersebut mendapat review oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Rina Dewiyanti menjadi Rp499 miliar.

“Semula kami menyampaikan usulan untuk kebutuhan Pilkada serentak 2024 yang dibarengi dengan pemilihan bupati dan walikota se Banten sebesar Rp537 miliar, tapi dirasionalisasi oleh bu Rina jadi Rp499 miliar,” ujarnya.

Rasionalisasi tersebut katanya, melihat dari Surat Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor  s.138/mk.02/2020 tentang standar satuan harga untuk honor badan ad hoc seperti PPK, PPS dan KPPS.

“Jadi kalau honor-honor itu ditanggung oleh pemprov sekitar 63,72 persen dari Rp499 miliar. Honor-honor (besarannya), nanti akan dilihat lagi sesuai aturan yang baru dari Menkeu, karena sampai sekarang jawaban KPU Pusat tentang aturan baru itu belum dijawab oleh Menkeu. Jadi honor itu masih pakai aturan yang lama,” ujarnya.

Sementara dari Rp499 miliar lagi katanya akan digunakan untuk membiayai logistik seperti pengadaan surat suara, kotak suara, pendataan dan lain-lain. “Jadi tidak semua untuk honor badan ad hoc tetapi untuk kegiatan lainnya,” ujarnya.(RUS/PBN)

PANDEGLANG, BANPOS – Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengadaan fasilitas akses rumah belajar tahun 2019, pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Pandeglang, sedang diselidiki Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Pandeglang Wildani Hafit menyatakan, kasusnya masuk tahap penyelidikan.

“Ya, tahap penyelidikan,” kata Wildani, Rabu (10/8).

Ia juga menyebutkan, penyidik sedang memeriksa beberapa saksi yang terkait kasus tersebut. Menurutnya, langkah itu untuk mengetahui jumlah kerugian negara yang ditimbulkan akibat  praktik dugaan korupsi tersebut.

“Kami juga berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) wilayah Banten, untuk menghitung secara rinci nilai kerugian tersebut” ujarnya..

Wildani juga menyampaikan, dalam waktu dekat pihaknya bersama Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Banten, akan kembali melakukan peninjauan ke lapangan, guna memaksimalkan pengumpulan bahan keterangan.

“Kita akan terus mendorong, agar BPKP Banten menyelesaikan perhitungan kerugian negara,” tandasnya.

Sementara, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Pandeglang, Sutoto mengakui, kasus tersebut ditangani Kejari Pandeglang dan BPKP Wilayah Banten.

“Kalau tidak salah, sedang ditangani Kejaksaan. Kita masih menunggu hasil dari Kejaksaan. Kami sudah koordinasi dengan Kejari, infonya masih proses audit BPKP,” ujar Toto.

Ditambahkannya, secara prosedur hukum akan mengikuti apa arahan Aparat Penegak Hukum.(pbn/bnn)

SERANG, BANPOS – Memasuki usia ke-15, Kota Serang masih menyisakan berbagai pekerjaan rumah (PR). Sejumlah PR tersebut meliputi pelayanan dasar hingga kemiskinan yang semakin bertambah jumlahnya. Persoalan stunting dan gizi buruk saat ini juga santer, meski dalam penanganannya saat ini tengah dibantu oleh Pemerintah Pusat untuk penyelesaian program hingga 2024.

Walikota Serang, Syafrudin, mengakui adanya kenaikan angka kemiskinan bermula saat pandemi Covid-19. Meskipun demikian, pihaknya akan berupaya untuk menindaklanjuti untuk menekan dan menurunkan angka kemiskinan Ibukota Provinsi Banten yang sudah memasuki usia remaja ini.

“PR ke depan sebenarnya masih banyak, terutama masalah kemiskinan. Kemiskinan ini menjadi tanggung jawab kami karena di masa pandemi kemarin, bukannya menurun kemiskinan tapi meningkat,” ungkapnya.

Ia pun menjelaskan, meningkatkan jumlah angka kemiskinan tidak hanya di Kota Serang saja, tetapi di kota-kabupaten lainnya pun turut mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, pihaknya akan memberikan kebebasan bagi masyarakat Kota Serang untuk menggelar kegiatan gebyar dengan catatan menerapkan protokol kesehatan dan menggalakkan UMKM untuk geliat ekonomi di Kota Serang.

“Peningkatan ini bukan Kota Serang saja, akan tetapi seluruh Indonesia ada peningkatan kemiskinan. Oleh karena itu dengan PR ini insyaallah sampai 2023 (selesai), kita galakkan UMKM yang ada di Kota Serang, kemudian kegiatan-kegiatan gebyar masyarakat kita bebaskan yang penting protokol kesehatan untuk memperkecil kemiskinan masyarakat,” jelasnya.

Syafrudin pun mengakui, 15 tahun Kota Serang lepas dari pemerintahan Kabupaten Serang, dan di kepemimpinan Aje Kendor yang dilantik tanggal 5 Desember tahun 2018, tentu masih banyak PR-PR yang harus diselesaikan. Akan tetapi, ia mengklaim dari tahun 2018 sampai 2022 ini sudah ada perubahan cukup banyak, terutama dari pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, kaitan dengan bantuan sosial dan lainnya.

“Prestasi-prestasi yang kita raih juga banyak, kami sebagai Pemerintah kota Serang ingin sekali masukan-masukan dari semua pihak stakeholder, kepemimpinan kami ini tentunya tidak sempurna, karena sebagai manusia biasa,” ucapnya.

Pihaknya mengaku perlu kritik dan saran yang membangun, karena kepemimpinan Aje Kendo kini tersisa satu tahun lebih. Syafrudin menargetkan, sebelum masa kepemimpinannya habis di akhir tahun 2023, pembangunan Kota Serang sesuai dengan visi misi yang dituangkan dalam RPJMD sudah selesai.

“Kepemimpinan kami ini hanya berkisar 1 tahun lagi, satu tahun lebih. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini apa yang tertuang dalam RPJMD kita sudah selesai,” katanya.

Ia pun menjelaskan, pandemi Covid-19 memang ada pemangkasan anggaran di seluruh OPD, tak terkecuali OPD pelayanan dasar. Akan tetapi, pemangkasan anggaran itu bukan serta merta memangkas kegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk menangani persoalan kesehatan, infrastruktur dan pendidikan di Kota Serang.

“Sebenarnya pandemi covid 19 kemarin tahun 2020 dan 2021, kegiatan-kegiatan masyarakat yang kaitanya dengan pelayanan dasar baik infrastruktur, pendidikan kesehatan ini tidak dipangkas. Tapi yang kita pangkas adalah perjalanan dinas, sosialisasi-sosialisasi, rapat-rapat, sehingga kegiatan dalam rangka pelayanan masyarakat ini tercover,” ungkapnya.

Ia pun mengklaim bahwa dari sisi PAD, Kota Serang yang sebelumnya hanya Rp185 juta, kini melesat 100 persen di angka Rp300 juta. Tak seperti kota kabupaten lainnya yang cenderung terganggu akibat pandemi.

“Alhamdulillah PAD pun, kabupaten kota yang menurun malah kita meningkat. Jadi kita dari sisi pendapatan meningkat, kemudian dari sisi pelayanan dasar juga sebenarnya tidak dikurangi,” terangnya.

Syafrudin menegaskan, Kota Serang adalah ibu Kota Banten, dan bukan baru sekarang saja dipikirkan oleh Gubernur Banten. Seharusnya, kata dia, bantuan dari Provinsi Banten maupun Pemerintah Pusat bisa terus dilakukan, mengingat hal tersebut untuk percepatan pembangunan.

“Minimal dapat bantuan keuangan Rp150 miliar. Karena saat ini, alhamdulillah APBD kita Rp1,4 triliun, dengan biaya langsung dan tidak langsung. Rp500 Miliar belanja langsung, untuk kondisi Kota Serang lebih baik, saat ini masih kekurangan anggaran,” katanya.

Senada diungkapkan Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi. Ia mengatakan, usia 15 Tahun Kota Serang masih banyak persoalan, salah satunya adalah polemik kepemilikan aset Kota Serang yaitu pendopo Alun-alun Kota Serang.

“Saya berharap aset Kota Serang dapat cepat terselesaikan, karena Kota Serang di usia 15 Tahun, ingin percepatan pembangunan,” ucapnya.

Budi mengatakan, pihaknya menginginkan kantor Walikota Serang yang representatif, tidak di pinggir rel kereta api. Sebab, hal tersebut merupakan marwah dari Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten.

“Sehingga kantor Walikota Serang tidak di pinggir rel kereta api, karena itu marwah Kota Serang,” ucapnya.

Ia pun menyoroti persoalan pelayanan publik dan birokrasi di Kota Serang. Menurutnya, Kota Serang harus melakukan perbaikan pelayan publik dan birokrasi.

“Karena kemajuan Kota Serang tergantung OPD-nya sendiri. Selama ini, banyak OPD yang tidak jalan, jalan ditempat, padahal itu untuk peningkatan pendapatan daerah tapi tidak didukung oleh SDM,” katanya.

Budi pun menyarankan kepada Walikota Serang agar terlebih dahulu menyeleksi pimpinan OPD dari mulai konsep dan strategi. Sehingga, ada peningkatan untuk Kota Serang sebagai Ibukota provinsi Banten.

“Memang kami memaklumi bahwa Kota Serang anggarannya kecil, akan tetapi kalau saja SDM-nya bagus dan memiliki konsep, maka pendapatan retribusi dan sebagainya tidak perlu mengandalkan APBD,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Banten Dapil Kota Serang, Furtasan Ali Yusuf, menekankan kepada Walikota Serang untuk membenahi pendidikan di Kota Serang. Saat ini, pendidik di Kota Serang memang sudah bagus namun perlu ditingkatkan.

“Pendidikan di Kota Serang sudah bagus, namun secara keseluruhan kami perlu mengevaluasi diakhir masa jabatan seperti apa karena ini kan masih terus berjalan,” katanya.

Ia pun mengatakan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Serang, perlu ada sinergi yang tinggi antara Kepala Dindikbud dan Kepala sekolah. Furtasan juga menekankan agar Kepala Dinas tidak tertutup soal apapun yang semestinya bisa dibicarakan dan dimintai solusi.

“Pada intinya, untuk memajukan pendidikan perlu peran besar dari dinas pendidikan dan kepala sekolah. Jangan sampai kepala dinas umpet-umpetan, dan untuk kepala sekolah juga jangan semua mengandalkan APBD, semisal genting bocor sedikit, alangkah baiknya dibetulkan sendiri saja,” tandasnya.(MUF/PBN)

SERANG, BANPOS – Rangkaian pelaksanaan ospek pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) ditengarai telah terjadi tindakan perpeloncoan, baik secara fisik maupun verbal. Bahkan, diduga pula terjadi pelecehan seksual maupun keyakinan para mahasiswa baru (Maba).

Hal itu mengemuka di media sosial Twitter, dan viral pada Rabu (10/8). Pada platform tersebut, seseorang diduga Maba, menceritakan kondisi pelaksanaan Pra-Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) pada Selasa (9/8) lalu.

Ia menceritakan bahwa pelaksanaan Pra-PKKMB itu diliputi oleh tindakan-tindakan yang mengarah pada perpeloncoan, baik fisik maupun verbal. Hal itu dilakukan oleh panitia yang memiliki jabatan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai Komisi Disiplin (Komdis).

Selain itu, larangan-larangan terkait dengan makan, minum, istirahat dan salat yang harus buru-buru pun menjadi salah satu hal yang dipermasalahkan oleh para Maba.

BANPOS pun mewawancara sejumlah Maba Untirta. Mereka membenarkan bahwa pelaksanaan Pra-PKKMB sarat akan praktik perpeloncoan. Ia juga membenarkan jika Komdis atau pada pelaksanaan PKKMB disebut dengan Gerakan Disiplin Kampus (GDK), menjadi pihak yang disebut sebagai pihak yang melakukan.

“Jadi kemarin tuh jam 8-an itu masih santai kayak penampilan kelompok, yel-yel, jingle segala macam. Nah abis gitu mulai serius tuh, GDK bacain tata tertib di depan, terus GDK yang lain pada nyebar,” ujar salah satu Maba yang enggan disebut namanya.

Usai pembacaan tata tertib, ia menyebutkan bahwa para GDK pun ‘bergerilya’ mendatangi satu persatu peserta. Di situ, mereka menyita sejumlah barang seperti Handphone, skincare dan parfum.

Pada saat itu pula, panitia GDK perempuan, melontarkan kalimat kepada sejumlah peserta perempuan yang dinilai menggunakan make up tebal, sebagai perempuan ganjen dan hendak menggoda dosen.

“Terus soal yang lagi heboh sekarang ini tentang banyak yang tumbang, itu memang banyak banget yang sakit atau pingsan. GDK juga bilang begini ‘kok banyak banget sih yang sakit, pada lemah amat’,” ungkapnya.

Selain kekerasan seksual secara verbal dengan menyebut peserta perempuan sebagai penggoda, Maba itu juga menyebutkan bahwa peserta laki-laki yang hendak salat namun kehabisan air, justru disuruh untuk murtad.

“Emang salatnya disuruh buru-buru gitu. Anak laki-laki yang mau salat tapi ternyata enggak ada air lagi buat wudu, kata GDK yang cowok ‘ya udah murtad aja murtad’. Maksudnya emang harus segitunya ya?” ujar dia heran.

BANPOS mencoba melakukan konfirmasi kepada Presiden Mahasiswa Untirta, Ryco Hermawan. Sayangnya, beberapa kali BANPOS mencoba melakukan panggilan seluler, tidak kunjung mendapatkan jawaban.

Namun, BEM KBM Untirta mengeluarkan pernyataan resmi terkait dengan persoalan yang tengah ramai tersebut. Dalam pernyataan resmi yang mengatasnamakan Ryco selaku Presiden Mahasiswa Untirta, disebutkan bahwa Pra-PKKMB merupakan agenda yang diinisiasi oleh BEM KBM Untirta.

“Adapun kegiatan PKKMB resmi yang dilaksanakan oleh institusi Untirta akan dilaksanakan pada tanggal 15-17 Agustus 2022 secara hybrid dengan skema perwakilan peserta sebanyak 150 orang dari masing-masing Fakultas,” tulisnya.

Selain itu, Ryco menuturkan bahwa terjadi kesalahan estimasi waktu dalam pelaksanaan pengambilan video mozaik. Sebab, perkiraan waktu pengambilan video yang hanya dua jam, ternyata mencapai lebih dari itu dan mengakibatkan sejumlah peserta tumbang.

Ryco tidak membantah terkait dengan adanya larangan makan, minum, istirahat dan salat yang harus diburu-buru. Ia hanya menyampaikan bahwa panitia telah mengimbau agar para peserta sarapan terlebih dahulu, dan membawa bekal makan dan minum untuk di siang hari.

“Sedangkan untuk salat, diberikan waktu sesuai dengan jadwal istirahat selama dua jam, yaitu mulai dari pukul 11.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB yang diatur secara bergiliran,” katanya.

Sementara terkait dengan dugaan kekerasan fisik maupun verbal yang dilakukan oleh GDK kepada para peserta, Ryco mengaku bahwa para panitia telah diberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta pembekalan melalui Training of Trainer (ToT).

“Dengan harapan tidak terjadi kontak fisik dan kekerasan verbal kepada mahasiswa baru,” tuturnya.

Kendati demikian, ia pun menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa baru, orang tua mahasiswa baru, dan masyarakat atas viralnya praktik perpeloncoan pada pelaksanaan kegiatan Pra-PKKMB itu.

“Jika ada mahasiswa baru dan pihak lainnya yang mengalami kejadian yang kurang menyenangkan dalam bentuk apapun, dapat melaporkan melalui Hotline Humas Untirta (0822-9897-9737) dengan menyertakan identitas diri yang resmi dan jelas,” tandasnya.(DZH/PBN)

11

SERANG, BANPOS – Mendekati akhir masa jabatan Walikota Serang periode  2018-2023, petahana Syafrudin saat ini masih memiliki modal sosial yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari tingkat keterpilihan yang cukup besar dari hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang BANPOS. Namun, pada sisi lainnya, beberapa nama terlihat sudah mulai menyiapkan diri untuk menantang Syafrudin dan merebut singgasana walikota nanti.

Dari hasil jajak pendapat tersebut, muncul nama Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Ratu Ria Maryana, Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, Anggota DPR RI, Nuraeni, dan Anggota DPRD Banten, Furtasan Ali Yusuf mulai dipilih oleh warga Kota Serang.

“Saat ini Syafrudin cukup superior, hasil jajak pendapat memunculkan angka keterpilihan sebesar 41 persen. Namun, muncul juga nama penantang yang sudah memiliki modal sosial yang cukup. Seperti Ratu Ria Maryana sebesar 15 persen, yang kemudian disusul oleh Budi Rustandi sebesar 10 persen, lalu ada Nuraeni dan Furtasan yang berbagi nilai sama sebesar 5 persen,” ujar Kepala Litbang BANPOS, Panji Bahari, Rabu (10/8).

Menurut Panji, dalam jajak pendapat ini juga mencoba untuk memotret bagaimana skenario pasangan walikota dan wakil walikota. Dari data yang dihasilkan, menunjukkan bahwa masyarakat Kota Serang cenderung masih melihat pemimpin dari laki-laki lebih dapat dipilih ketimbang perempuan.

“Dalam skema pasangan berdasarkan gender tersebut, sebanyak 42 persen menyatakan memilih pasangan walikota laki-laki dan wakil walikota perempuan. Sementara itu dominasi laki-laki juga terjadi pada pilihan berikutnya, yaitu sebanyak 38 persen memilih pasangan walikota laki-laki dan wakil walikota laki-laki. Kemudian sebanyak 11 persen menyatakan memilih walikota perempuan dan wakil walikota perempuan. Dan di posisi terakhir sebanyak 9 persen menyatakan memilih walikota perempuan dan wakil walikota laki-laki,” papar Panji.

Sedangkan menurut pasangan berdasarkan profesi, mayoritas memilih pasangan walikota politikus dan wakil walikota birokrat yaitu sebanyak 33 persen. Pilihan selanjutnya adalah pasangan walikota dan wakil walikota yang sama-sama berasal dari politikus yaitu sebesar 25 persen.

“Sisanya adalah pasangan walikota dan wakil walikota dari birokrat sebesar 23 persen. Dan pasangan walikota birokrat dan wakil walikota politikus yang menempati peringkat terakhir sebesar 19 persen,” terangnya.

Jajak pendapat ini dilakukan selama 2 minggu dengan menggunakan sampel sebanyak 200 orang di 8 kecamatan di Kota Serang yang terbagi secara proporsional.

Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Ratu Ria Maryana, mengaku bahwa sebagai politisi, tentu dirinya harus siap apabila masyarakat menginginkan dirinya maju pada kontestasi Pilkada 2024 nanti. Tentunya hal itu tidak terlepas dari penugasan Partai Golkar yang merupakan tempat ia bernaung.

Ria meyakini bahwa Partai Golkar Kota Serang yang saat ini dia pimpin, memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, yang dapat menunjang kerja-kerja politik apabila nanti dirinya memang akan diusung sebagai Calon Walikota Serang.

“Kalau memang masyarakat menghendaki, tentu saya harus siap. Dengan siapapun nanti masyarakat menghendakinya,” ujar Ria.

Namun yang jelas menurutnya, pasangan yang akan bersanding dengan dirinya pada Pilkada nanti, harus merupakan sosok yang memiliki visi yang sama dalam membangun Kota Serang.

“Harus satu visi untuk Kota Serang yang sejahtera, dan mengutamakan political will, tidak hanya lip service semata,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi mengapresiasi dengan adanya penilaian warga terkait keterpilihannya sebagai calon Walikota Serang. Menurutnya, selama hal tersebut menjadi harapan dari masyarakat, maka pihaknya akan menyiapkan diri.

“Jika masyarakat meminta, maka saya harus siap untuk menjadi walikota,” ujar Ketua DPC Partai Gerindra Kota Serang tersebut kepada BANPOS.

Menurutnya, saat ini pihaknya sudah mulai memetakan permasalahan dan kebutuhan yang ada di Kota Serang, seperti masalah lapangan pekerjaan dan kebersihan. Hal ini didapatkannya dari koordinasi yang selalu dilakukannya secara berkala.

“Kami secara partai politik sudah melakukan koordinasi rutin setiap bulan hingga ke tingkat ranting, jadi memang sudah mulai terpetakan permasalahannya,” jelas Budi.

Terpisah, Anggota DPRD Provinsi Banten Dapil Kota Serang, Furtasan Ali Yusuf, menyatakan diri siap untuk maju sebagai Walikota Serang pada kontestasi Pilkada 2024 mendatang. Furtasan menegaskan bahwa jika memang partainya yakni NasDem menugaskan dia untuk maju sebagai Walikota, maka dirinya dipastikan akan maju untuk bersaing pada kontestasi tersebut.

Furtasan mengatakan, 2024 merupakan momentum politik nasional, yang menjadi hajat seluruh rakyat Indonesia. Sebab, pada tahun 2024 akan dilaksanakan Pilkada serentak, sekaligus dengan Pilpres dan Pileg.

“Bagi para politisi ini, menjadi kesempatan untuk mengekspresikan diri. Bagi saya, ini masih di persimpangan jalan. Kota Serang (maju sebagai Walikota), Insyaallah saya siap. DPR RI juga siap. Jadi dua-duanya bisa dipilih,” ujarnya, Rabu (10/8).

Menurutnya, persimpangan jalan yang dimaksud ialah dirinya dapat mencalonkan diri sebagai DPR RI, maupun sebagai Walikota Serang. Sebab dari sisi waktu pelaksanaan, terdapat jangka waktu yang cukup untuk mencoba keduanya.

“Kalau Kota Serang itu Pilwalkot pada November. Kalau DPR RI itu di Februari. Jadi ada cukup waktu selama 7 bulan. Kalau diperintah oleh partai untuk maju, saya siap. Tentu menjadi Walikota,” ungkapnya.

Menurut Furtasan, jika maju dalam kontestasi Pilkada, dirinya dipastikan akan maju sebagai Walikota Serang, bukan sebagai Wakil Walikota. Sebab, Walikota merupakan pemegang kewenangan di daerah.

“Walikota itu bisa mengeksekusi, bisa memberikan gerakan yang lebih banyak dari pada Wakilnya,” terang Furtasan.

Untuk isu yang akan diangkat oleh dirinya dalam kontestasi Pilkada nanti, menurutnya akan dipikirkan bersama-sama dengan masyarakat. Namun ia memastikan bahwa pencalonan dirinya sebagai Walikota, untuk melakukan banyak perubahan. Namun, ia menuturkan bakal ada tiga program dasar yang akan dia perjuangkan.

“Pertama rakyat bisa sekolah supaya cerdas dan pintar. Kedua, rakyat bisa bekerja dengan baik, sehingga bisa mendapatkan penghasilan. Ketiga, rakyat harus sehat. Kalau sehat kan jadi cerdas, kalau cerdas nanti bisa bekerja dan dapat penghasilan, sehingga menjadi sejahtera,” katanya.

Kendati demikian, Furtasan mengaku sampai saat ini belum melakukan komunikasi dengan pihak-pihak di eksternal Partai. Ia akan mulai membangun komunikasi ketika sudah mendapatkan perintah dari partai.

“Kan tadi saya sampaikan, kalau diperintah oleh partai, saya siap untuk membangun komunikasi dengan siapapun. Tujuannya adalah membenahi Kota Serang ke arah yang lebih baik. Tapi kalau diperintah ke pusat, saya siap untuk ke DPR RI,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI Dapil II Banten, Nuraeni menyampaikan bahwa dirinya merespon hasil survei BANPOS dengan baik. Menurutnya, survei yang dilakukan oleh BANPOS merupakan salah satu upaya untuk memetakan demokrasi ke arah yang lebih baik.

“Jadi adapun hasil survey yang sudah dilakukan ini cukup mengejutkan, karena pribadi pun tidak berpikir kalau masyarakat memasukkan nama saya dari sisi popularitas, mungkin pengenalan masyarakat kepada saya banyak,” katanya.

Menurutnya, figur dirinya mungkin saja tidak terlalu asing di masyarakat Kota Serang. Sebab, dirinya juga pernah menjadi Ketua DPRD Kota Serang, yang juga pernah diisukan untuk maju pada kontestasi Pilwalkot yang lalu.

“Karena isu Pilkada ini sangat seksi, apalagi di Kota Serang sebagai ibukota provinsi yang notabenenya adalah bagaimana Kota Serang ini sebagai etalasenya provinsi. Masyarakatnya yang urban, dengan keruwetan yang seabreg, kaitan dengan pembangunan dan sebagainya, nah tentu ini juga yang menjadi mungkin perhatian masyarakat,” terangnya.(DZH/PBN)

CILEGON, BANPOS – ‘Revolusi’ Birokrasi yang dilakukan oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian dengan melaksanakan pengukuhan dan pelantikan oleh 453 pejabat kepada di lingkungan Pemkot Cilegon pada Jumat (5/8) lalu disebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pelantikan dan pengukuhan diantaranya kepada pimpinan tinggi pratama atau kepala dinas 12 orang, pejabat administrator atau eselon III 69 orang, pengawas atau eselon IV 294 orang dengan jumlah yang dikukuhkan 375 orang. Kemudian yang dilantik yaitu pejabat administrator atau eselon III 25 orang dan pengawas atau eselon IV 53 orang dengan jumlah yang dilantik 78 orang.

Menurut salah satu tokoh masyarakat Cilegon Eka Wandoro Dahlan rotasi mutasi tersebut sudah sesuai dengan aturan. Menurutnya hal itu telah tertuang dalam UU ASN Nomor 5 tahun 2014 pasal 72 Ayat 3 dan sudah tersurat dengan jelas bahwa itu telah menjadi hak dari Walikota dalam pengertian hak prerogatif dan diharapkan semua pihak menghargai hak tersebut.

Selain itu, baginya, rotasi dan mutasi yang dilakukan Pemkot Cilegon murni merupakan bagian dari pengembangan sumber daya manusia

“Rotasi dan mutasi merupakan bagian dari pengembangan sumber daya manusia yang tentu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, mengembangkan motivasi, meningkatkan pengetahuan, kualitas pekerjaan dan efisiensi organisasi,” kata Eka kepada BANPOS.

Untuk itu ia berharap semua pihak bisa lebih berpikir ke arah yang positif dalam menilai rotasi dan mutasi tersebut.

“Saya rasa semua sebaiknya berpikir ke arah yang positif bahwa itu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas yang melahirkan kreativitas serta meningkatkan kembali semangat kerja,” katanya.

“Saya rasa dalam hal ini, Pemkot Cilegon telah memenuhi the right man on the right place and the right time,” sambungnya.

Sebaiknya kata Eka seharusnya semua pihak memberikan kesempatan kepada Walikota Cilegon Helldy Agustian untuk membangun Kota Cilegon sesuai dengan harapan masyarakat Kota Cilegon.

Namun ia pun menyarankan agar Pemkot Cilegon tetap melakukan evaluasi berbasis pada kinerja untuk kemanfaatan masyarakat Kota Cilegon.

“Saya pun menyarankan pada Pemkot Cilegon tetap lakukan evaluasi yang berbasis pada kinerja dan kemanfaatan bagi rakyat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cilegon, Ahmad Jubaedi mengatakan, semua prosedur mekanisme pelantikan dan pengukuhan dan pengambilan sumpah/janji pengukuhan, pengangkatan dan alih tugas PNS dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi dan jabatan fungsional di lingkungan Pemkot Cilegon sudah ditempuh sesuai dengan aturan. Termasuk di Sekretariat DPRD Kota Cilegon.

Menurutnya hal itu sudah sesuai dengan UU ASN Nomor 5 tahun 2014 dan PP Manajemen PNS Nomor 17 Tahun 2020.

“Semua mekanisme sudah kami tempuh. Semua sudah sesuai aturan,” singkatnya.(LUK/PBN)