BANTEN POS

Kategori: HEADLINE

  • Diterjang Angin Puting Beliung, Kelas hingga Laboratorium SMAN 1 Baros Runtuh

    Diterjang Angin Puting Beliung, Kelas hingga Laboratorium SMAN 1 Baros Runtuh

    SERANG, BANPOS – Gedung SMAN 1 Baros diterjang angin puting beliung, Rabu (3/8/2022) pukul 19:00 WIB. Akibatnya, sejumlah sarana dan prasarana mulai dari ruang kegiatan belajar mengajar (KBM) atau kelas hingga Laboratorium TIK runtuh.

    Satu rombel teridentifikasi rusak berat, karena atap hancur dan berdampak pada ruang kelas di sisi kiri dan kanannya. Tak hanya itu, atap kantin sekolah yang berisi 10 kios pun tidak ada yang tersisa.

    Humas SMAN 1 Baros, Yudi Setiadi, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan dari keamanan sekolah, hujan disertai angin kencang membuat beberapa sarana prasarana sekolah rusak. Awalnya, keamanan tidak menyadari adanya kerusakan parah di salah satu kelas, karena jika dilihat dari arah depan, nampak baik-baik saja.

    “Kejadiannya sekitar pukul 19:00 WIB, lepas magrib tadi malam. Kata security hujan memang sangat deras disertai dengan angin,” ujarnya kepada BANPOS, Kamis (4/8/2022).

    Ia mengungkapkan, lokasi yang terdampak antara lain kelas XII MIPA 4 di bagian atas, kelas bawah, laboratorium dan kantin.

    “Jadi anginnya seperti berjalan lurus, posisi memang yang terdampak ini sejajar. Jadi anginnya seperti menyapu,” terangnya.

    Sementara ini, ia mengaku telah melaporkan peristiwa tersebut ke Dindikbud Provinsi Banten. Pihaknya pun dijanjikan bahwa Dindikbud akan memonitoring dan langsung datang ke sekolah untuk melihat apa saja yang harus diperbaiki.

    “Insyaallah pak KCD atau diwakilkan akan datang ke sini siang ini. Karena tadi pagi saya hubungi, informasinya sedang ada kegiatan,” katanya.

    Ia menjelaskan, kondisi terparah adalah ruang kelas yang mengakibatkan sisi kanan kirinya terdampak. Untuk sementara, para siswa menempati 3 ruangan yang seharusnya direhab dan ruang perpustakaan.

    “Sebetulnya yang paling parah hanya satu kelas, tapi imbasnya ke kelas sisi kanan dan kiri, air rembes dan khawatir ambruk. Sehingga untuk sementara kami pindahkan siswa untuk belajar di ruang lainnya,” ucapnya.

    Sejauh ini ada 2 rombongan belajar (rombel) yang dipindahkan, rombel lainnya belajar di perpustakaan. Kemudian untuk laboratorium TIK, tidak begitu sering dipakai, hanya untuk pelajaran yang membutuhkan praktik di laboratorium.

    “Untuk laboratorium dipakai kalau ada praktik saja pelajaran TIK, jadi memang tidak intens setiap waktu dipakai oleh siswa,” katanya.

    Ia berharap, Dindikbud Provinsi Banten dapat segera memperbaiki fasilitas yang terdampak angin puting beliung ini dan menjadi prioritas, mengingat fasilitas tersebut sangat dibutuhkan. Pihaknya mengaku tidak akan sanggup apabila harus melakukan perbaikan secara mandiri.

    “Kalau diperbaiki sendiri kan kita tidak akan sanggup. Mudah-mudahan dari Provinsi setelah mengecek, mudah-mudahan segera diperbaiki,” tandasnya.

    Sebagai informasi, atap kantin di SMAN 1 Baros tidak ada atap yang tersisa. Bahkan beberapa ruang kelas yang terdampak, atapnya beterbangan hingga ke sawah milik warga.

    Angin puting beliung itu juga diduga membuat genting sejumlah rumah warga berjatuhan. Tidak diketahui jumlah pastinya, namun ada beberapa warga yang langsung memperbaiki rumahnya secara mandiri. (MUF)

  • Syafrudin Ogah Nurut Pusat

    Syafrudin Ogah Nurut Pusat

    SERANG, BANPOS – Wilayah Kota Serang, Provinsi Banten direncanakan menjadi lumbung lahan pertanian jagung. Hal itu berdasarkan keinginan untuk memanfaatkan lahan terlantar menjadi produktif. Akan tetapi, Walikota Serang menyampaikan bahwa pihaknya enggan untuk menanam jagung tersebut dikarenakan lebih fokus terhadap padi.

    Hal itu terungkap saat Kegiatan Panen Raya Jagung di bekas lahan terlantar yang dikelola para santri di Kampung Curug Manis, Kecamatan Curug, Kota Serang bersama dengan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Harvick Hasnul Qolbi, Rabu (3/8).

    Walikota Serang, Syafrudin mengungkapkan bahwa Kota Serang kini tengah fokus menanam tanaman padi untuk produktivitas ketahanan pangan. Sehingga pihaknya meminta kepada Menteri Pertanian agar lebih memperhatikan produktivitas padi.

    “Kalau untuk Kota Serang, karena memang yang kita sisakan di daerah Kasemen itu pertanian padi, jadi kami meminta dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, dari Menteri pertanian untuk kota Serang fokus ke tanaman padi,” ujarnya.

    Ia pun menjelaskan bahwa apabila Kota Serang dijadikan lumbung jagung, itu tidak memungkinkan. Sebab, dalam RTRW yang sudah ditetapkan bahwa Kota Serang hanya menyisakan 4.000 hektare lahan untuk pertanian.

    “Kota Serang kayaknya tidak memungkinkan untuk jadi lumbung jagung, karena sudah wilayah kota, kemudian di RTRW pun hanya 4.000 hektare yang disisakan untuk pertanian,” katanya.

    Syafrudin menyebutkan bahwa yang paling penting Kota Serang bisa berpartisipasi untuk menanam jagung. Meskipun Kota Serang tidak bisa menjadi lumbung jagung, tetapi kedepan pihaknya akan memanfaatkan lahan dan melakukan uji coba sawah kering atau sawah tadah hujan untuk ditanami jagung.

    “Ini kan tanahnya bukan tanah produktif, tapi tanah tak ada hujan. Jadi kalau istilah orang sini tegalan, sawah-sawah kering yang kita manfaatkan dan kita uji coba,” ucapnya.

    Menurutnya, di Kota Serang sebenarnya tanaman jagung belum merata secara keseluruhan dan produksinya belum melimpah. Ada beberapa wilayah yang memang menanam jagung seperti Kecamatan Curug dan Kecamatan Walantaka.

    “Hanya memang produksinya tidak seperti ini, kalau ini lebih bagus daripada Walantaka, dan isi jagungnya bagus tidak ada yang ompong, rapet,” katanya.

    Berdasarkan hasil panen jagung di Kecamatan Walantaka, apabila dibandingkan dengan hasil panen raya jagung saat itu, cukup berbeda. Ia mengaku akan memusatkan tanam jagung di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Curug, Walantaka dan Kasemen.

    “Kalau di Walantaka hasilnya masih kurang bagus, ini mungkin faktor pupuk. Tempat produksi jagung, akan disentralkan di 3 kecamatan, pertama Curug Walantaka dan Kasemen,” tandasnya.

    Sementara itu, Wamentan RI, Harvick Hasnul Qolbi, mengungkap bahwa saat Pemerintah bersama TNI tengah mengejar target dalam ketahanan pangan, dan program pertanian adalah prioritas. Menurutnya, di negara ini masih posisi positif untuk lahan pertanian, khususnya jagung, belum ada kekurangan.

    “Kami semua unsur pemerintah, hingga TNI dan Polri ingin hadir langsung di tengah tengah masyarakat, dalam ketahanan pangan. Kami manfaatkan lahan terlantar menjadi produktif,” ujarnya.

    Harvick mengatakan, tanaman jagung menjadi salah satu tanaman paling banyak diminati petani. Karena dianggap mudah jika dibandingkan jenis tanaman lain. Ia berharap, petani jagung di Banten menjadi salah satu lumbung padi nasional, sesuai dengan kontur tanah yang berada di wilayah Banten.

    “Jagung jadi idola, karena mudah, hamanya enggak banyak, menanamnya enggak sulit, tinggal panen. Ditambah lagi Banten secara geografis sebagai daerah penyangga ibukota (DKI Jakarta) dan memiliki pelabuhan,” jelasnya.

    Diakhir ia menegaskan bahwa Indonesia sendiri dalam ketahanan pangan berada di posisi aman.

    “Sejauh ini semuanya (pangan) masih di posisi yang positif, tidak mengalami kekurangan,” tandasnya.

    Hadir juga dalam kesempatan tersebut Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) III/Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo, Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Walikota Serang Syafrudin dan tamu undangan lainnya.(MUF/PBN)

    Caption: KEGIATAN Panen Raya Jagung dan Gerakan Santri Menanam Jagung yang digelar oleh Masyarakat Agribisnis Jagung (MAJ) di Ladang Jagung Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug Kota Serang, Rabu (3/8). Walikota Serang Syafrudin bersama dengan Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Pangdam III Siliwangi, Ketua Umum MAJ menunjukkan hasil panen jagung.

  • Tol Serpan Digugat Lagi

    Tol Serpan Digugat Lagi

    SERANG, BANPOS – Adanya informasi kehadiran Menteri PUPR dalam kegiatan groundbreaking seksi III tol Serang Panimbang disikapi oleh sejumlah warga Desa Catang, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, dengan menggelar aksi bentang spanduk di jalan tol Serang-Panimbang (Serpan). Diketahui, warga tersebut telah beberapa kali menyampaikan gugatan akan pembangunan tol Serpan tersebut.

    Aksi ini merupakan bentuk kekesalan lantaran ganti rugi tidak kunjung dibayarkan. Selain itu juga bertujuan untuk meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang mereka alami.

    Berdasarkan video yang diterima BANPOS, terlihat dua orang pemuda yang menggunakan pakaian berwarna hitam dan putih, membentangkan spanduk di atas jalan layang yang berada tepat di depan pintu tol Serpan.

    Dalam spanduk itu, warga meminta kepada Jokowi untuk dapat diberikan keadilan atas tanah mereka yang sampai saat ini belum selesai ganti ruginya. Padahal, sebelumnya telah ada kesepakatan bahwa ganti rugi didasarkan pada hasil putusan pengadilan.

    “Sebelumnya sudah ada kesepakatan ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan yang sudah punya kekuatan hukum, akan tetapi Kementerian PUPR ingkar janji,” tulis warga pada spanduk yang dibentangkan pada Rabu (3/8).

    Kuasa hukum warga Desa Catang, Ridwan Kusnandar, membenarkan bahwa sejumlah kliennya telah melakukan aksi bentang spanduk di sekitar tol Serpan. Namun menurutnya, aksi tersebut bukanlah demonstrasi.

    “Enggak, itu bukan demo. Tapi memang saya dikasih tahu bahwa klien saya akan memasang spanduk, dipasangnya di luar pagar,” ujarnya saat dikonfirmasi BANPOS melalui sambungan telepon.

    Menurutnya, ia sebagai kuasa hukum 11 warga Desa Catang yang sampai saat ini belum mendapatkan ganti rugi sebesar Rp2 miliar, telah menyampaikan surat kepada Kementerian PUPR sejak Juli lalu. Namun sampai saat ini belum juga mendapatkan respon.

    “Maka akhirnya mungkin mereka agak kesal. Tapi menurut saya itu bukan demo, hanya memasang spanduk dan memohon bantuan kepada presiden. Karena kan Presiden itu bapak seluruh anak bangsa. Minta tolong bantu sebagai bapak,” ucapnya.

    Di sisi lain, pihaknya juga telah menyampaikan surat tertulis kepada Presiden Jokowi, yang dalam suratnya meminta agar Jokowi dapat turun tangan memberikan perlindungan hak kepada kliennya. Sebab yang menjadi permasalahan adalah Kementerian PUPR sampai saat ini enggan memberikan uang ganti rugi sebesar Rp2 miliar kepada 11 warga Desa Catang.

    Padahal menurutnya, warga telah menepati janjinya dengan mempersilakan Kementerian PUPR melanjutkan pembangunan tol Serpan, meskipun ganti rugi belum dibayarkan. Sebab, hal itu merupakan kesepakatan yang terjadi antara warga dengan Kementerian PUPR, dan dimediasi oleh Pemkab Serang.

    “Dimana dalam kesepakatannya, warga mempersilakan pembangunan jalan tol. Kedua, sepakat bahwa ganti rugi yang akan diberikan berdasarkan pada hasil putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ketiga, bahwa atas uang konsinyasi yang dititipkan ke pengadilan, boleh diambil oleh pihak yang punya hak, dan uang itu sebagai DP. Karena ganti rugi tetap mengacu pada putusan yang sudah inkrah,” terangnya.

    Namun menurutnya, meski sudah ada keputusan pengadilan yang tetap, janji pembayaran ganti rugi tidak kunjung dilakukan. Oleh karena itu, pihaknya dan warga mempertanyakan dan menagih kepada Kementerian PUPR, terkait dengan kesepakatan tersebut.

    “Sampai sekarang masih menunggu jawaban dari PUPR. Nah menteri ini kan bawahan presiden, maka kami langsung memohon kepada pak presiden untuk menolong kami sebagai bapak bangsa. Ini merupakan spontanitas dari warga, karena memang kesal ganti rugi tidak kunjung dibayarkan,” tandasnya.(DZH/PBN)

  • 18 Persen Jalan Ibu Kota Masih Rusak

    SERANG, BANPOS – Menjelang akhir kepemimpinan duet Aje Kendor, kondisi jalan di Kota Serang yang masih dalam keadaan rusak tersisa 18 persen. Untuk menyelesaikannya, setidaknya Pemkot Serang membutuhkan anggaran sebesar Rp180 miliar, sehingga jalan di Kota Serang mantap sepenuhnya.

    Kepala Dinas PUTR Kota Serang, Iwan Sunardi, mengatakan bahwa hingga saat ini, kondisi jalan di Kota Serang sudah 82 persen dalam kondisi yang baik. Sementara sisanya yakni 18 persen, dalam kondisi rusak.

    “Kalau dihitung rata-rata, membutuhkan anggaran sekitar Rp180 miliar untuk melakukan perbaikan jalan yang kondisinya masih rusak,” ujar Iwan kepada awak media, Rabu (3/8).

    Akan tetapi, Iwan mengaku bahwa untuk total panjang keseluruhan jalan yang masih dalam kondisi rusak, dirinya tidak bisa memastikan. Namun ia memastikan bahwa hanya tersisa 18 persen saja kondisi jalan yang masih rusak. “Karena saya belum pegang datanya, ada di kantor, tapi kurang lebih tersisa 18 persen lagi, untuk jalan kota,” tuturnya.

    Menurut Iwan, saat ini Dinas PUTR memiliki tambahan kewenangan dalam mengurusi jalan. Sebab berdasarkan aturan baru, Dinas PUTR mendapat kewenangan tambahan dalam menangani jalan lingkungan.

    Untuk diketahui, jalan lingkungan sebelumnya menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP). “Yang saat ini masih kondisi belum baik (rusak-Red) itu jalan kota dan jalan poros. Kalau jalan lingkungan itu dinamis,” tuturnya.

    Iwan mengaku optimistis sisa 18 persen jalan rusak dapat terselesaikan. Namun, hal itu bisa diselesaikan apabila perencanaan dan penganggarannya matang, dan dalam pelaksanaannya tidak terjadi hal-hal di luar perencanaan.

    “Ya tentunya penganggarannya didukung oleh tim anggaran. Karena dua tahun terakhir anggaran di refocusing untuk Covid-19. Sisa 18 persen itu ditargetkan selesai hingga akhir tahun 2023,” ucapnya.

    Berdasarkan data yang pihaknya miliki, terdapat beberapa kecamatan di Kota Serang yang kondisi jalannya masih cukup banyak yang rusak. Diantaranya yakni Kecamatan Kasemen, Curug dan Kecamatan Taktakan.

    “Semua masuk program prioritas, khususnya jalan kota dan poros. Karena kan itu menyangkut kepentingan masyarakat,” terang Iwan.

    Sedangkan untuk jalan lingkungan, pihaknya harus benar-benar selektif sebelum melakukan perawatan atau pembangunan jalan. Terutama yang berkaitan dengan penyerahan prasarana sarana dan utilitas (PSU) dan kepemilikan lahan atas tanah. “Karena jalan lingkungan masih melekat dengan milik masyarakat. Jadi kami harus benar-benar selektif,” tuturnya.

    Sementara itu, Kabid Perumahan pada DPKP Kota Serang, Zeka Bachdi, mengatakan bahwa dari total 80 yang telah menyerahkan PSU, baru 67 perumahan yang telah dilakukan pemeliharaan. “Jadi dari 80 perumahan di Kota Serang, baru 67 yang dilakukan pengaspalan di perumahan,” ujarnya.

    Zeka mengaku, pihaknya tidak bisa melakukan pemeliharaan terhadap perumahan yang belum menyerahkan PSU kepada Pemkot Serang. Sebab, kewenangannya masih berada di pengembang perumahan. “Jadi pengembang itu harus menyerahkan dulu PSU nya, baru kami bisa melakukan pemeliharaan,” tandasnya.(DZH/PBN)

  • Millennial Makin Lirik Pertanian

    Millennial Makin Lirik Pertanian

    SERANG, BANPOS – Jumlah petani dari kalangan kaum muda pada tahun 2021 lalu, melonjak. Ada pertambahan sekitar 3 juta.

    Demikian disampaikan  Wakil Menteri  Pertanian (Wamentan) Republik Indonesia Harvick Hasnul Qolbi saat melakukan Panen Raya Jagung di Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (3/8).

    Ia menjelaskan, Kementerian Pertanian berharap bahwa bertambahnya petani muda karena keinginan para pemuda. Bukan karena pergeseran karena tertutupnya lapangan kerja, namun karena adanya kepercayaan di pertanian.

    “Sumberdaya alam kita sangat banyak. Kekurangan pupuk, lahan kritis, kekurangan lahan bisa diatasi semua, karena kita ada semua,” ungkap Wamentan Harvick.

    “Pertumbuhan petani muda sangat penting sebagai penerus pertanian,” tambahnya.

    Dijelaskan pada tahun 2021 terjadi penambahan petani muda sebanyak 3 juta petani muda. Pemerintah menjaga trust (kepercayaan, red) dan harga komoditas pertanian kepada para petani muda.

    “Sumbangan sektor pertanian terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mencapai 16,4 persen,” katanya.

    Wamentan Harvick menegaskan, wujud sinergi dan kolaborasi Pemerintah, TNI/Polri, dan masyarakat dalam Gerakan Bersatu Untuk Ketahanan Pangan.

    “Pemerintah sangat peduli akan ketahanan pangan,” ungkapnya.

    “Tidak akan mungkin ada ketahanan nasional tanpa adanya ketahanan pangan. Apalagi kedaulatan pangan, ancaman kita ke depan,” tambahnya.

    Dikatakan, Pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat dalam ketahanan pangan. Presiden Joko Widodo berpesan agar masyarakat memberikan sumbangsih dalam ketahanan pangan.

    Masih menurut Wamentan Harvick, jagung menjadi idola karena begitu mudah. “Hamanya tidak banyak, tanamannya tidak sulit serta memproduksinya tidak sulit. Tinggal offtaker (penjamin pembelian atau penyalur, red), ini tinggal dilakukan sinergitas,” ungkapnya.

    Di tempat yang sama, Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo mengungkapkan, Kodam III Siliwangi telah membuka dan memperbaiki lahan untuk mendukung program penanaman jagung Kementerian Pertanian RI.

    “Yang kita utamakan adalah pembukaan dan penataan lahan yang sudah rusak,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan tersebut diserahkan bantuan dan penghargaan kepada Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) dan Pondok Pesantren untuk budidaya jagung. Juga penghargaan kepada mitra ketahanan pangan industri.(RUS/PBN)

  • Pengawasan Proyek DI Cikoncang Dilakukan Maksimal

    Pengawasan Proyek DI Cikoncang Dilakukan Maksimal

    LEBAK, BANPOS – Proyek rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Cikoncang diklaim dikerjakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan, pengawasan dalam pelaksanaan proyek ini dilakukan secara maksimal.

    Demikian yang dikatakan oleh Tim Leader PT Eka Dwi Satya, Mahrus, yang menjadi konsultan pengawas proyek senilai Rp9.790.583.639,31 yang akan dilaksanakan selama 200 hari kerja mulai dari tanggal 25 Mei 2022 tersebut.

    Mahrus menyampaikan, hingga saat ini pihaknya telah melakukan pengawasan sesuai dengan SOP yang ada, bahkan tidak hanya dalam hari kerja, namun juga ketika terjadi lembur pengerjaannya.

    “Terkait pengendalian di lapangan, dari satu sisi kami melakukan pertanggungjawaban untuk mengawasi baik dari kualitas maupun kuantitas. Dari monitor kami di lapangan juga ada inspektor di lapangan, dan tidak kenal waktu juga, baik lembur dan hari kerja, dari dinas juga turu melakukan pengawasan lapangan,” jelas Mahrus dalam keterangannya, Rabu (3/8/2022).

    Ia menyampaikan, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Pihaknya juga siap untuk menerima pertanyaan dan masukan dari masyarakat terkait proyek ini.

    “Tim kami di lapangan mulai dari hari kerja ataupun lembur dapat ditemui oleh siapapun,” jelasnya.

    Sementara itu, terkait spesifikasi pembangunan, ia memastikan bahwa dari hasil pengawasannya, kontraktor menjalankan proyek pembangunan ini sesuai dengan rencana spesifikasi yang telah dibuat dan ditetapkan.

    Adapun terkait kritikan yang dilayangkan oleh Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LPK-PK) Lebak tentang spesifikasi lantai dasar yang disebut harus menggunakan wiremesh, menurut Mahrus, wiremesh tidak ada dalam spesifikasi pembangunan lantai dasar tersebut.

    “Untuk saat ini di lapangan baru lantai kerja dan berhubungan langsung dengan tanah dasar, selanjutnya baru pekerjaan konstruksinya menggunakan besi tulangan diameter 10 mm,” katanya.

    “Namanya pengerjaan lantai kerja itu tidak menggunakan wiremesh karena lantai kerja bukan termasuk beton struktur hanya sebagai landasan untuk struktur beton di atasnya. Selain itu, di dalam perencanaan juga tidak ada spesifikasi yang menyebutkan pada lantai kerja menggunakan besi wiremesh,” jelasnya.

    Ia juga menyampaikan, terkait lantai kerja yang tercampur lumpur tersebut dikarenakan kontak langsung dengan tanah dan sehabis turun hujan.

    Namun untuk mencegah tercampurnya lumpur dengan beton lantai kerja tersebut konsultan sudah menginstruksikan kepada pelaksana agar sebelum pelaksanaan pekerjaan lantai kerja harus dilakukan penyedotan (dewatering) supaya area kerja bebas dari genangan air.

    “Jadi wajar wasih becek. Selain itu juga beton jika tercampur lumpur tidak akan mengeras,” tandasnya.

    Sebelumnya diberitakan, LPK-PK Lebak mengkritisi proyek pembangunan Bendungan Daerah Irigasi (DI) Cikoncang, di Desa Katapang, Kecamatan Wanasalam Lebak selatan (Baksel) yang dikerjakan oleh CV Cahaya Ali Pratama. (DZH/PBN)

  • Demi Proyek Mercusuar, Rp400 Miliar Dibatalkan

    SERANG, BANPOS –  Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) baru saja selesai melakukan penyisiran terhadap proyek-proyek sebesar kurang lebih Rp400 miliar yang akan dilaksanakan tahun 2022 ini, namun dibatalkan.

    Rencananya, uang tersebut akan dipakai untuk mendanai dua proyek mercusuar yang akan dilakukan pada APBD Perubahan tahun 2022, dan akan segera disampaikan usulannya ke DPRD pada bulan Agustus ini.

    Adapun proyek mercusuar itu yakni  pembangunan hotel berbintang lima berikut kantor penghubung di dekat Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) dan pembangunan Rest Area di Pelabuhan Merak, Cilegon.

    Salah seorang ASN Pemprov Banten kepada BANPOS, Selasa (2/8) menyebutkan, proyek-proyek yang sudah disepakati oleh pemprov dan DPRD pada APBD tahun 2022 dan dibatalkan ini menyebar di OPD besar, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat (Disperkim), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), serta Dinas Kesehatan (Dinkes).

    “Paling banyak di Dinas PUPR dan Perkim. Tapi ada juga dinas-dinas lainnya yang proyeknya juga dibatalkan, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kalau di Sekretariat Dewan (Setwan) semuanya aman, Pemprov Banten nggak berani merubah dengan membatalkan item proyek atau kegiatan dewan,” katanya.

    Adapun rincian dari OPD besar yang proyeknya dihapus kisaran Rp100 sampai Rp150 miliar. Sedangkan dinas-dinas kecil lainya, di bawah Rp1 miliar. “Paling besar itu di Dinas PUPR, proyek-proyeknya di pak Arlan. Makanya yang paling pusing adalah orang-orang PUPR. Karena harus merombak sebagian kegiatanya,” terangnya.

    Senada diungkapkan pegawai pemprov lainya. Menurut sumber BANPOS yang meminta identitasnya dirahasiakan tersebut mengungkapkan, anggaran Rp400 miliar yang berasal dari pembatalan proyek di OPD-OPD, nantinya akan dialokasikan untuk pembangunan hotel berbintang lima sekaligus kantor penghubung provinsi di Kaltim sebesar Rp225 miliar, sedangkan untuk rest area di Pelabuhan Merak Rp175 miliar.

    “Untuk pembangunan hotel itu yang besar. Dan Pj Gubernur Banten (Al Muktabar) meminta agar rencana proyek itu harus dapat direalisasikan, apapun yang terjadi,” jelasnya.

    Alasan atau pertimbangan pembangunan hotel berbintang lima di dekat IKN Kaltim, adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Hotel itu nanti dapat memberikan kontribusi ke daerah. Diprediksi kedepannya, banyak tamu-tamu negara dan mungkin wisatawan datang dan berkunjung ke Kaltim, menginapnya di hotel milik Pemprov Banten,” ujarnya.

    Wakil Ketua DPRD Banten, Barhum dihubungi melalui telepon genggamnya meminta kepada Al Muktabar untuk fokus terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang telah dibuat berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah  (RPJMD) dan RPMJN (nasional), serta visi dan misi  Presiden dan Wakil Presiden

    “Kami minta Pak Pj Gubernur Banten ini lebih baik tetap fokus ke RPD,” katanya.

    Adapun rencana proyek mercusuar, hotel dan rest area yang digagas Al Muktabar dan akan  disampaikan pada APBD Perubahan 2022, pihaknya mengaku belum mendapatkan usulan secara resmi.

    “Kalau itu diusulkan di perubahan anggaran tahun ini, silahkan saja. Yang pasti nanti kami akan melihat sejauh mana pentingnya proyek-proyek itu. Harus disampaikan kajiannya seperti apa,” ujar Barhum.

    Meski demikian, dua proyek mercusuar yang direncanakan Al Muktabar, satu diantaranya cukup baik, akan tetapi pelaksanaanya nanti tidak mengganggu program layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

    “Kalau proyek rest area saya pikir bagus. Bisa saja dilakukan, dengan syarat anggarannya multi years. Dan yang penting lagi adalah, jangan diambil dari program layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pembangunan unit sekolah baru (USB) dan pembangunan ruang kelas baru (RKB). Pokoknya yang sifatnya layanan dasar jangan diganggu. Dan kalau proyek pembangunan hotel, saya pikir itu belum perlu, nanti saja. Pendapatan kita saat ini masih belum stabil,” ungkapnya.

    Pj Gubernur Banten, Al Muktabar dihubungi melalui telepon genggamnya tidak merespon. Pesan singkat yang dikirim BANPOS hanya dibaca, namun tidak dibalas.(RUS/PBN)

  • Gubernur Banten Ajak Mahasiswa UBJ Berperan Tangani Stunting

    Gubernur Banten Ajak Mahasiswa UBJ Berperan Tangani Stunting

    SERANG, BANPOS – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meminta mahasiswa-mahasiswa Universitas Banten Jaya (UBJ) yang akan melakukan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) berperan serta dalam penanganan stunting dan gizi buruk.

    “Mahasiswa dapat menyerap informasi terkait permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, termasuk keberadaan  stunting dan gizi buruk dalam masyarakat,“ kata Al Muktabar dalam sambutannya pada saat melepas KKM UBJ di Halaman Kampus II Unbaja Kota Serang, Senin, (1/8/2022).

    “Kita minta kepada mahasiswa yang sedang KKM, karena mereka ini ada di Desa dan Kelurahan yang akan bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ungkap Al Muktabar.

    “Kita berharap ada informasi yang luas yang dapat diterima, termasuk informasi tentang stunting dan gizi buruk,” ucap Al Muktabar.

    Menurut Al Muktabar, hal tersebut dapat dijadikan sebagai langkah untuk memperbaharui dan validasi suatu data kedepannya.

    Mahasiswa diharapkan dapat bersama-sama berperan dalam penanganan stunting dan gizi buruk di Provinsi Banten.

    “Dengan data yang baik, tentu kita akan tepat dalam melakukan penanganannya,” katanya.

    Dalam penanganan stunting dan gizi buruk, tutur Al Muktabar seluruh stakeholder bisa berperan dalam penanganan stunting dan gizi buruk.

    “Termasuk hari ini kepada mahasiswa, saya pesankan paling tidak dapat menyerap informasi dari masyarakat,” lanjutnya.

    Dalam kesempatan itu, Al Muktabar juga ungkapkan alasannya mengajak para mahasiswa untuk dapat berperan dalam penanganan stunting dan gizi buruk.

    Menurutnya, para mahasiswa memiliki pemikiran yang kuat, maka diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan solusi dalam suatu permasalahan.

    “Karena mahasiswa ini pembaharu, hampir semua perubahan itu banyak digerakan dan berfilosofikan dengan mahasiswa,” imbuhnya.

    Al Muktabar juga menuturkan pada dasarnya semua komponen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten berkaitan dan bersentuhan dengan penanganan stunting dan gizi buruk. “Semua akan kita kerahkan,“  ungkapnya.

    Sementara itu, Rektor UBJ Prof Muhammad Syadeli Hanafi mengatakan pihaknya mendukung upaya yang dilakukan oleh Pemprov Banten.

    Khususnya dalam penanganan stunting dan gizi buruk, lantaran hal itu berkaitan dengan masa depan anak bangsa.

    Untuk menindaklanjuti arahan Pj Gubernur Al-Muktabar, pihaknya akan memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mendata stunting dan gizi buruk di tempat KKM.

    “Data tersebut selanjutnya akan dijadikan bahan kompilasi data Provinsi dalam penanganan stunting dan gizi buruk,” kata Rektor.

    Rektor menjelaskan, dalam KKM Tematik UBJ Tahun 2022 ini diikuti oleh 367 mahasiswa. KKM tersebut dilaksanakan di 24 Desa yang tersebar di Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Pandeglang.

    Sebelumnya, Rektor juga berpesan kepada peserta KKM supaya bisa memberikan ilmu pengetahuan dan solusi terhadap persoalan masyarakat.

    “Kemudian menjaga nama baik almamater, gali segala potensi-potensi yang ada di mahasiswa agar bisa diterapkan ke masyarakat,” ungkapnya.

    “Misalnya melalui pelatihan-pelatihan guna meningkatkan dan menumbukan ekonomi masyarakat,” ujar Hanafi saat pembekalan peserta KKM beberapa waktu lalu. (Red)

  • Pemangkasan OPD Ditolak, Al Belum Menyerah

    SERANG, BANPOS – Usulan pemprov yang akan memangkas atau merampingkan organisasi perangkat daerah (OPD) dari 38 dinas, badan dan  biro menjadi 29, atau hilang 9 ditolak mentah-mentah oleh DPRD Banten.

    Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) telah mengembalikan usulan draft Raperda Struktur Organisasi Tata Kerja  (SOTK) tersebut ke Pj Gubernur Banten Al Muktabar.

    Wakil Ketua DPRD Banten, Barhum, Sabtu (30/7) membenarkan adanya, pengembalian draft Raperda SOTK dari pemprov, yang sebelumnya telah dibahas oleh Bapemperda dengan Biro Organisasi. “Meminta untuk menunda itu (perampingan SOTK),” katanya.

    Dijelaskan Barhum yang merupakan politisi PDI Perjuangan ini, alasan pihaknya menolak usulan perampingan SOTK, agar Rencana Pembangunan Daerah (RDP) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Banten dapat dilakukan secara maksimal.

    “Kenapa harus ditunda. Pertama, Pak Pj Gubernur Banten masih baru, lebih baik di tahun pertamanya, konsentrasi kepada menjalankan program-program RDP. Kenapa itu,  karena akan lebih memudahkan pak Pj dalam menjalankan programnya,” katanya.

    Dengan konsentrasi kepada program RDP, maka Al Muktabar, kedepan mampu menjalankan mandatory yang diembannya sebagai seorang Pj Gubernur. “Sekali lagi fokus ke RDP,” imbuhnya

    Dan pertimbangan penundaan perampingan SOTK yang kedua  kata Barhum yakni, agar tenaga, pikiran Al Muktabar tidak habis pada persoalan perampingan. “Kalau rencana perampingan SOTK dipaksakan dilanjutkan, tentunya ini akan menghabiskan energi yang tidak sedikit,” ujarnya.

    Selanjutnya alasan yang ketiga adalah, Al Muktabar harus lebih teliti dan peka terhadap kinerja jajarannya saat ini. “Lebih baik Pak Pj Gubernur Banten ini memaksimalkan dan memfokuskan diri, dengan melihat kasat mata dan langsung untuk mengevaluasi para Kepala OPD yang tidak maksimal dalam bekerja,” ujarnya.

    Ketiga alasan tersebut lanjutnya adalah pertimbangan yang bijak agar perampingan OPD dapat ditunda, sampai dengan melakukan evaluasi kepada Kepala OPD yang dianggap tidak becus bekerja serta selalu menimbulkan polemik maupun persoalan-persoalan dalam pemerintahan di Provinsi Banten.

    “Lebih baik dan efektif adalah Pak Pj Gubernur Banten ini melakukan penyegaran, merotasi atau melakukan mutasi  terhadap Kepala OPD yang tidak  bekerja secara maksimal, sehingga kedepannya menghasilkan program pembangunan yang lebih baik lagi. Jadi ketimbang merampingkan, untuk saat ini adalah mengevaluasi seluruh Kepala OPD,” terangnya.

    Namun sayangnya Barhum mengaku belum bisa menyebutkan mana saja Kepala OPD yang dianggapnya belum menunjukan kinerja dengan baik, “Itu adalah tugas Pak Pj Gubernur Banten, karena beliau lah yang memiliki kewenangan menilai jajaranya di OPD,”  katanya.

    Disinggung  perampingan OPD  adalah program strategis Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-Maruf Amin yang tertuang dalam

    Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor  25 tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Barhum mengaku hal tersebut bisa dilakukan pada tahun 2024 mendatang.

       “Reformasi birokrasi itu tidak harus perampingan OPD. Walaupun perampingan instruksi dari pemerintah pusat  Pak Pj (Al Muktabar) harusnya lebih melihat para Kepala OPD mana yang dianggap mampu dan tidak mampu, atau dianggap baik atau tidak baik. Saya kira inilah yang harus dikedepankan, bukan perampingan. Apalagi saat ini untuk program 2023 sudah diusulkan oleh pemprov, berupa program rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang saat ini berjalan. Kalau mau perampingan nanti saja efektifnya dimata anggaran 2024. Jadi di 2023 akhir usulan RKPD nya  pada Rancangan APBD murni  2024 disesuaikan dengan SOTK Baru,” terangnya.

    Ditambah lagi kata dia, dengan perampingan OPD  dalam waktu dekat akan menimbulkan persoalan baru di pemprov dikalangan para pegawai pemprov. Apalagi saat ini  peralihan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional (Jafung) belum juga kunjungan tuntas dilakukan.

    “Akan timbul masalah, konflik interes. Jabatan fungsional saja belum beres. Banyak indikator indikator. Kalau saya sih lebih menginginkan Pak Pj ini fokus ke RDP,” harapnya.

    Pj Gubernur Banten, Al Muktabar saat diminta tanggapan terkait dengan penolakan usulan perampingan OPD oleh DPRD mengaku akan melihat situasi dan kondisi atas sikap dewan tersebut.

    “Nanti kita lihat perkembangan lah,” katanya.

    Meski demikian  dirinya menyampaikan usulan perampingan OPD tersebut merupakan tindak lanjut dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

    “Kita akan ikhtiar untuk  mencari jalan terbaik, Recom, bagaimana nanti responnya. Kita lihat  saja perkembanganya,” ujarnya.

    Diketahui, dalam usulan pemprov ke DPRD tentang Raperda SOTK  ini berdampak  9 OPD yang hilang, karena dilakukan penggabungan. Dari 9 OPD yang hilang terdiri dari 7 Dinas, dan dua Badan, sedangkan Biro tetap, berjumlah 7.

      Adapun OPD yang digabungkan diantaranya,  Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),  Dinas Sosial ditambah menjadi Dinas Sosial dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Dinas Pendidikan dan Kearsipan.(RUS/PBN)

  • Zaki-Rano Berpotensi

    Zaki-Rano Berpotensi

    TANGERANG, BANPOS – Utak atik siapa kandidat yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Gubernur Banten pada 2024 nanti terus menarik untuk dilihat. Beberapa gebrakan awal dimunculkan untuk melihat bagaimana reaksi publik. Selain itu, masyarakat juga cenderung untuk memperhatikan momen-momen yang digunakan oleh para tokoh ini.

    Yang terbaru adalah, kemesraan antara mantan Gubernur Banten, Rano Karno, dan Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, saat menghadiri Festival Cengkok di Kabupaten Tangerang. Kemesraan itu dinilai bisa menjadi sinyal duetnya politisi Golkar dan PDIP tersebut, pada Pilgub Banten mendatang.

    Diketahui, Rano Karno dan Zaki Iskandar, bersama-sama mendatangi Festival Cengkok pada Minggu (31/7). Kedatangan mereka berdua disambut oleh ribuan masyarakat yang hadir dari berbagai daerah di Kabupaten Tangerang.

    Keduanya datang ke festival yang memamerkan hasil-hasil usaha dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menggunakan satu mobil sekitar pukul 10.30 WIB. Tidak lama kemudian, Menteri UMKM, Teten Masduki, tiba di lokasi, dan langsung bersama-sama menuju lokasi pembukaan acara.

    Saat ditanya kedatangan mereka berdua dalam acara tersebut merupakan rangka persiapan maju sebagai Gubernur Banten atau DKI Jakarta, Rano dan Zaki kompak tersenyum sumringah. “Masih jauh, ” ujar Rano sambil tertawa.

    Keduanya pun ditanya mengenai pandangan mereka terhadap penilaian diri masing-masing. Zaki mengatakan bahwa Rano Karno sudah seperti abangnya sendiri. Sementara Rano Karno mengatakan bahwa ayah dari Zaki, yakni Ismet Iskandar, merupakan mentor dirinya.

    “Tanpa bantuan ayah beliau saya gak akan jadi politisi. Saya tahun 2008 menjadi Wakil Bupati Kabupaten Tangerang (berpasangan dengan Ismet Iskandar, red). Ayah beliau adalah mentor saya,” kata Rano.

    Menurut Rano, sebagai kader partai dirinya akan mengikuti arahan dari partai, apakah dirinya akan maju pada Pilgub Banten atau Pilgub DKI Jakarta. “Mau ke kiri ke Banten atau ke kanan ke Jakarta, kita liat aja nanti, tergantung arahan,” terangnya.

    Seakan memberikan misteri, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar juga mengucapkan hal yang senada dengan Rano Karno tersebut. Menurutnya, kemana arah pencalonan nanti masih belum bisa dipastikan. “Ke kiri ya ke kiri, ke kanan ya ke kanan. Atau nanti ke kiri dan ke kanan (Jakarta dan Banten), kita bisa lihat nanti,” ungkapnya.

    Akademisi UIN SMH Banten, Ali Muhtarom, mengatakan bahwa memang kemesraan Rano Karno dengan Zaki yang tengah dipertontonkan, membuat sejumlah masyarakat menduga-duga ada apa di balik kemesraan tersebut.

    “Saya tidak masuk pada wilayah apakah nanti mereka akan di DKI atau Banten, namun menurut saya secara psikologis, Rano Karno ini memang ada kedekatan dengan pak Zaki. Karena ada memori dengan bapaknya Zaki,” ujarnya.

    Selain itu, ia menuturkan bahwa keduanya memiliki kekuatan politis sebagai tokoh di masing-masing partainya, yakni Zaki dengan Partai Golkar dan Rano dengan PDIP. Hal itu menurutnya tidak bisa dipisahkan sebagai upaya politis dalam menghadapi Pilgub nanti.

    “Kalau kita mengamati secara struktural, Golkar juga kan telah mematok nama-nama ya. Isu terakhir bu Airin di Jakarta, namun ada perubahan Airin menjadi calon kuat di Banten. Ini memang agak sulit. Tapi menurut saya seandainya pak Rano Karno mau maju di Banten, maka dengan pak Zaki ini memiliki peluang yang kuat. Secara struktural partai ini juga memungkinkan,” ucapnya.

    Ali mengatakan, hingga saat ini Partai Golkar masih sangat mengakar di Provinsi Banten. Sehingga, selain Zaki dan Airin pun, memang terdapat sejumlah tokoh yang masih bisa dicalonkan di Provinsi Banten.

    “Seperti Andika yang meskipun sudah disampaikan bahwa dia akan di Kabupaten Serang, tapi tidak menutup kemungkinan akan dicalonkan di Gubernur. Potensi itu masih tetap ada,” katanya.

    Menurutnya, politik itu dinamis. Hingga nanti diputuskan siapa yang akan maju, selama prosesnya akan terus terjadi tarik ulur. Begitu pula dengan keputusan apakah Zaki maupun Rano akan dicalonkan di DKI Jakarta atau di Banten, masih besar potensi-potensinya.

    “Meskipun untuk di Jakarta, itu masih berpotensi. Tapi Zaki ini kan sudah memiliki modal di Banten, apalagi beliau sudah menjadi Bupati Tangerang dua periode. Jadi kalau Golkar dan PDIP ini berkoalisi, potensi menangnya cukup besar,” tuturnya.

    Sementara berkaitan dengan keduanya yang berasal dari sesama Tangerang, Ali menuturkan bahwa hal itu bukan menjadi masalah. Sebab, sampai saat ini Partai Golkar masih merupakan partai yang kuat di Provinsi Banten.

    Sementara itu, berdasarkan sumber internal BANPOS di Partai Golkar, potensi Zaki untuk dicalonkan oleh partai berlambang pohon beringin itu di Provinsi Banten masih belum mungkin. Bahkan, skenario Zaki untuk dicalonkan di Provinsi Banten belum pernah dibicarakan.

    “Tapi memang kalau bu Airin di Banten itu masih belum final. Karena partai masih cek ombak. Terlebih, ada sosok lain juga yang mumpuni untuk dicalonkan di Provinsi Banten. Bahkan bu Airin digadang-gadang sebagai calon Banten 1, bisa saja cuma menjadi skenario untuk mengusung sosok tersebut,” ujarnya.

    Di sisi lain, potensi Airin untuk dicalonkan di Jakarta juga masih belum tertutup. Kendati demikian, win-win solution agar semuanya bisa berjalan tanpa adanya konflik di dalam internal partai, sampai saat ini masih terus dirancang.(DZH/PBN)