BANTEN POS

Kategori: HEADLINE

  • APBD Banten 2024 Sudah Bisa Digunakan

    APBD Banten 2024 Sudah Bisa Digunakan

    SERANG, BANPOS – Setelah melalui rangkaian pembahasan panjang dan konsultasi dengan pemerintah pusat sejak September sampai Desember 2023, akhirnya APBD Banten 2024 sudah mulai bisa dilaksanakan.

    Hal ini ditandai dengan Pj Gubernur Banten Al Muktabar menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) untuk APBD tahun 2024, Selasa (9/1).

    Tak hanya menyerahkan DPA SKPD, pada kesempatan itu Al Muktabar juga menyaksikan penandatanganan perjanjian kinerja Kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten di Pendopo Gubernur KP3B.

    Penyerahan DPA SKPD itu sendiri merupakan tahapan akhir dari proses penyusunan APBD yang sudah dilakukan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Banten.

    “Dokumen ini sudah disusun dengan cermat dan sesuai peraturan perundangan. Oleh karena itu kami harapkan bisa segera dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Al Muktabar.

    Kemudian, karena kondisi di lapangan sangat dinamis, bila ada hal-hal yang dipandang perlu dilakukan penyesuaian, masih ada ruang untuk dilakukan pergeseran yang biasa dilakukan perubahan APBD.

    “Ruangnya adalah di APBD perubahan yang setiap tahun bisa terjadi, mungkin juga tidak. Itu tidak mesti dilakukan perubahan,” pungkasnya.

    Sementara itu Pj Sekda Banten Virgojanti menambahkan, dalam DPA SKPD tahun anggaran 2024 ini terdapat 1.343 dokumen dengan rincian untuk pendapatan daerah sebanyak 13 dokumen, belanja daerah 1.328 dokumen dan pembiayaan daerah sebanyak 2 dokumen.

    “Mudah-mudahan ini menjadi awal baik kita dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024,” katanya.

    Kemudian, Virgo berharap seluruh Kepala OPD untuk segera melakukan upaya percepatan persiapan dalam rangka pelaksanaan APBD 2024 setelah masing-masing menerima DPA-nya, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan secara maksimal di tahun 2024 ini.

    Terkait dengan pelaksanaan APBD 2023, untuk realisasi pendapatan yang semula ditargetkan sebesar Rp12,06 triliun terealisasi sebesar Rp11,57 triliun atau mencapai 95,97 persen. Angka capaian kinerja pendapatan itu bila dilihat secara menyeluruh, posisi persentase Provinsi Banten berada di atas rata-rata nasional.

    “Mudah-mudahan tahun 2024 akan bisa terealisasi lebih baik dari tahun 2023,” katanya.

    Untuk diketahui, postur APBD Banten tahun 2024 untuk pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp11,73 triliun, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8 triliun, Pajak daerah Rp8,2 triliun, retribusi daerah Rp203,7 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp58,5 miliar, lain-lain PAD yang sah Rp109 miliar, transfer dari pusat Rp3,071 triliun.

    Selanjutnya belanja daerah sebesar Rp11,83 triliun, BTT Rp62,6 miliar, belanja transfer Rp3,4 triliun, surplus Rp100 miliar. Lalu penerimaan pembiayaan Rp243 miliar, Silpa tahun 2023 Rp243,4 miliar. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp143 miliar yang terdiri dari pembayaran cicilan yang jatuh tempo Rp138 miliar dan pembiayaan netto Rp100 miliar.

    Sementara, berdasarkan besaran prosentase, untuk alokasi belanja fungsi Pendidikan sebesar Rp24,27 persen, anggaran kesehatan 13,62 persen dari total APBD di luar gaji. Alokasi belanja infrastruktur 32,71 persen dari ketentuan minimal 40 persen di luar belanja bagi hasil atau transfer ke daerah.

    Selanjutnya belanja APIP 0,52 persen, belanja pengembangan SDM 0,34 persen, belanja pegawai 20,33 persen di luar tunjangan guru.

    Selanjutnya, belanja untuk Pilkada tahun 2024 berupa hibah sebesar 59,35 persen untuk memenuhi 100 persen total kebutuhan dimana pada tahun 2023 sudah direalisasikan 40,65 persen. (RUS/PBN)

  • Sebut Debat Lebih Menarik, Ma’ruf Amin Berbeda Pendapat dengan Jokowi

    Sebut Debat Lebih Menarik, Ma’ruf Amin Berbeda Pendapat dengan Jokowi

    JAKARTA, BANPOS – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai debat ketiga Pilpres 2024 yang diikuti tiga calon presiden berjalan menarik dan lebih hidup dibandingkan dengan era Pilpres 2019.

    “Saya melihat perdebatannya bagus, terbuka, dan artinya mereka berdebat, terutama ya sesi perdebatan itu saya kira menarik. Dibanding dulu waktu saya, sekarang lebih hidup perdebatannya,” ujar Wapres di sela kunjungan kerja di Yogyakarta, Selasa, sebagaimana disaksikan dalam video di Jakarta.

    Meskipun demikian Wapres enggan mengomentari tentang substansi debat yang berlangsung di Jakarta, Minggu (7/1) malam itu.

    Dia mempersilakan masyarakat untuk menilainya sendiri. “Tapi soal substansi saya kira saya tidak perlu memberi komentar. Saya kira masyarakat sendirilah (yang menilai),” ujarnya.

    “Masalah substansinya mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang bagus, itu kan publik (menilai). Tidak etis kalau saya masuk ke substansi,” imbuhnya.

    Sebelumnya panasnya debat Capres-Cawapres sesi 3 pada Minggu (7/1) malam, tak lepas dari perhatian Presiden Jokowi. Kepala Negara mengaku kecewa, debat hanya mempertontonkan aksi serang antar Capres.

    Sementara, subtansi penting soal gagasan Capres tidak tersampaikan dengan baik.Padahal, tema yang dibahas dalam debat tersebut cukup strategis.

    Yakni membahas soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.

    Menurut Jokowi, harusnya debat sebagai momentum para Capres untuk menyampaikan visi dan misinya. Sebaliknya, justru debat jadi ajang saling serang untuk menjatuhkan pihak lawan.

    “Saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan, yang kelihatan justru saling menyerang,” kata Jokowi di Kampung Kecil, Serang, Banten, Senin, (8/1).

    Mantan Walikota Solo ini mengatakan para kandidat dalam debat memang diperbolehkan untuk saling serang, tapi serangan itu harus sesuai dengan kebijakan serta visi dan misi yang diusung.

    KPU. Ia pun menaruh prihatin, karena kemarin ketiga kandidat justru sibuk menyerang pribadi masing-­masing yang tidak ada hubungannya dengan tema debat.

    “Saling menyerang enggak apa-­apa tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang. Bukan untuk saling men­jatuhkan dengan motif-­motif personal. Saya kira nggak baik dan nggak me­ngedukasi,” nilai Jokowi.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan, aksi saling serang dan menjatuhkan dalam debat tidak dapat memberi pendidikan apalagi mengedukasi masyarakat.

    Ia pun ya­kin banyak masyarakat yang kecewa dengan hasil debat tersebut. Agar kejadian serupa tidak terulang, Jokowi meminta KPU mengevaluasi format debat ke depan.

    Jokowi tidak mau debat Capres-­Cawapres diwarnai aksi saling serang personal kontestan melainkan fokus ke isi debat.

    “Debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu­-rambu se­hingga hidup,” kata Jokowi.

    Sementara itu, Asisten Pelatih Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN) Jazilul Fawaid menyarankan Presiden Joko Widodo untuk menghadiri acara Desak Anies agar mengetahui bahwa serangan personal merupakan hal biasa dalam berdemokrasi.

    Menurut Jazilul di NasDem Tower, Jakarta, Selasa, Indonesia merupakan negara yang demokratis, sehingga apa pun boleh disampaikan selama tidak melanggar hukum.

    Dia mengatakan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan sudah biasa mendapat serangan-serangan personal.

    “Pemimpin di Indonesia itu pemimpin di negara demokratis, semua boleh disampaikan, jadi jangan baper (bawa perasaan),” kata Jazilul.

    Jazilul mengatakan hal itu untuk menanggapi pernyataan Jokowi yang menilai bahwa Debat Ketiga Capres Pemilu 2024 banyak terdapat serangan personal dan minim membahas visi dan misi antarkandidat.

    Wakil ketua umum PKB itu menambahkan bahwa tidak ada istilah personal dalam debat yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1) tersebut.

    Di negara demokrasi, seperti Indonesia, menurut Jazilul semua hal terbuka untuk dibicarakan.

    “Bagi Pak Anies, serangan personal, apalagi berdiskusi terbuka, itu biasa di Desak Anies. Mungkin Pak Jokowi perlu datang ke Desak Anies sekali-kali, itu kan terbuka,” kata dia.

    Desak Anies merupakan salah satu metode Anies dalam berkampanye di Pilpres 2024. Pada kegiatan tersebut, Anies bertemu dengan masyarakat untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang disampaikan secara langsung kepadanya. (PBN/RMID)

  • Ratusan Bidang Terdampak Bendungan Karian Belum Diganti Rugi

    Ratusan Bidang Terdampak Bendungan Karian Belum Diganti Rugi

    LEBAK, BANPOS – Pascaperesmian Bendungan Karian di Kabupaten Lebak kemarin oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, ternyata masih menyisakan ratusan bidang lahan milik warga yang masih belum terlunasi atau diganti rugi.

    Salah satu pemilik lahan yang enggan diungkapkan namanya mengatakan bahwa terdapat satu bidang milik keluarganya yang belum terbayarkan. Bahkan, di desanya masih terdapat banyak masyarakat yang mengalami hal serupa.

    “Kalau milik kami (keluarga) ada satu bidang yang belum dibayarkan. Kalau se desa banyak juga yang belum,” katanya kepada BANPOS, Selasa (9/1).

    Ia menjelaskan, banyak warga yang mulai kebingungan lantaran tak kunjung menerima ganti rugi namun lahan miliknya tidak bisa digunakan untuk keperluan pribadi.

    “Bingung jadinya, biasa berkebun jadi tidak bisa, ada yang akhirnya jadi kerja serabutan,” jelasnya.

    Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Lebak, Iwan Kurniawan, mengakui masih terdapat sekitar 400 bidang tanah yang dalam proses pergantian sebagai bagian dari proyek strategis nasional, khususnya pembangunan Bendungan Karian.

    Menurutnya, meskipun proyek ini sudah diresmikan, bukan berarti sudah selesai sepenuhnya namun tetap berprogres seperti pembayaran ganti rugi.

    “Iya, kita (Pemkab Lebak) sudah bicara dengan PUPR agar hal ini tidak sebatas diresmikan tapi terus dikembangkan untuk pergantian. Saya catat ada 400 bidang yang belum, November 2023 waktu saya baru masuk dan saya kirim surat. Ternyata barusan saya bicara sudah 200 bidang untuk berproses pembayaran. Mereka menyampaikan tetap komitmen dan memang itu menjadi program prioritas,” ujar Iwan kemarin.

    Iwan menjelaskan, Meskipun pemerintah telah membebaskan lahan, termasuk merelokasi pemukiman penduduk di beberapa kecamatan, pada proses pembebasan lahan masih mengalami kendala administratif.

    Beberapa kendala tersebut antara lain terkait administrasi KTP, perubahan status kepemilikan tanah, dan perubahan ejaan nama.

    “Misal ada pergantian nama di KTP yang sebelumnya tidak ada H misal namanya ternyata sekarang ada. Saya mohon posisi ya untuk diresmikan bukan berarti selesai, tapi terus ini lakukan penggantian tapi hal-hal mendukung,” tandasnya.

    Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi meresmikan Bendungan terbesar ketiga di Indonesia yakni Bendungan Karian di Kabupaten Lebak pada Senin (8/1).

    Bendungan yang memiliki luas genangan seluas 1.773 ha² dengan total volume tampungan sebesar 315 Juta m³ tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp2,2 triliun. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Jokowi dalam sambutannya.

    “Bendungan ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan sebagian kecil daerah di Jawa Barat,” kata Jokowi.

    Orang nomor satu di Indonesia ini menjelaskan, bendungan ini akan memberikan manfaat irigasi bagi 2.200 hektare sawah.

    Selain itu, bendungan ini akan memenuhi kebutuhan air baku sebesar 10,6 m³ per detik bagi masyarakat di Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kota Jakarta bagian Barat dan Kabupaten Bogor.

    “Bendungan ini juga dapat mengendalikan banjir di Kabupaten Serang dan Kecamatan Rangkasbitung. Selain itu juga, bendungan ini akan menjadi pembangkit listrik bertenaga micro hydro yang dapat menghantarkan listrik sebesar 1,8 megawatt,” tandasnya.

    Presiden Jokowi kemudian melakukan penandatanganan dan peninjauan langsung bersama beberapa pejabat kementerian diantaranya Menteri PUPR dan Menteri Perdagangan. (MYU/PBN)

  • Al Nilai Kerja Pegawai Pemprov Banten Letoy

    Al Nilai Kerja Pegawai Pemprov Banten Letoy

    SERANG, BANPOS – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar nampaknya dibuat geram dengan etos kerja para pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang dinilai loyo. Penyebabnya, Al mendapati banyaknya para pegawai yang tidak disiplin dalam jam kerja.

    Hal itu disampaikan langsung oleh Al Muktabar pada saat dirinya memberikan sambutan dalam sebuah acara yang digelar di Gedung Pendopo Gubernur Banten pada Selasa (9/1).

    Al menyampaikan, berdasarkan hasil sidak yang dilakukannya pada hari Selasa (9/1) pukul 7.30 WIB, dari sebanyak 170 pegawai Pemprov Banten yang terdaftar, terpantau baru ada sekitar 32 pegawai yang tiba tepat waktu.

    “Tadi saya sidak di Dinas Tenaga Kerja dari 170 pegawai ASN, jam 08.00 WIB saya di sana mulai 7.30 WIB itu yang hadir hanya 32 orang,” katanya.

    Kemudian disusul dengan dua kepala OPD, sehingga tercatat hanya ada 34 orang pegawai yang dianggap tepat waktu dalam jam kerja.

    Al mengatakan, ini bukan kali pertama dirinya memberikan teguran mengenai disiplin jam kerja. Ia menuturkan dirinya sudah tiga kali memberikan teguran mengenai hal tersebut.

    Al mengancam, jika kebiasaan itu terus dilakukan, maka sebaiknya Tunjangan Kinerja (Tukin) yang selama ini diberikan dilakukan penyesuaian berdasarkan kinerjanya.

    “Tolong, ini yang ketiga kalinya saya mengingatkan, agar itu dikonversikan ke Tukin nya,” tegasnya.

    Kemudian Al juga memperingatkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) selaku badan yang menaungi pegawai di lingkungan Pemprov Banten untuk dapat bersikap tegas dan andil. Jangan sampai, ada tebang pilih dalam penindakan pelanggaran disiplin.

    “Jangan dipilih-pilih, kalau kepala dinas nggak boleh dipotong, nggak ada itu,” tegasnya kembali.

    Merespon kegeraman tersebut, Kepala BKD Provinsi Banten Nana Supiana mengatakan bahwa hal itu merupakan sebuah kepedulian Pj Gubernur Banten terhadap kinerja para pegawai, dan menurutnya itu sesuatu yang positif.

    “Itu bentuk perhatian pak Gubernur terhadap peningkatan disiplin. Jadi tahun baru, semangat baru. Itu sih motifnya,” katanya kepada BANPOS.

    Berbicara soal pegawai yang indisipliner, tidak bisa dipungkiri bahwa ada saja pegawai di lingkungan Pemprov Banten baik berstatus ASN maupun P3K yang pernah tercatat melakukan tindak pelanggaran, entah itu pelanggaran ringan, sedang, maupun berat.

    Namun, ketika disinggung perihal data jumlahnya di sepanjang tahun 2023 hingga saat ini, Nana tidak bisa memberikan keterangan yang pasti.

    “Tapi yang pasti poinnya tingkat pelanggarannya, toleransinya masih bagus lah ya. Sangat kecil,” ujarnya.

    Demi menjaga tingkat produktivitas serta disiplin para pegawai Pemprov Banten, Nana menuturkan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan atas pegawai di tiap-tiap OPD untuk bersama-sama melakukan pemantauan.

    Nana menjelaskan, pihak yang berwenangan serta bertanggung jawab lebih dulu dalam melakukan penindakan adalah atas OPD itu sendiri.

    “Jadi kita BKD berus berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan disiplin kerja itu yang menjadi kewajiban utamanya adalah Kepala Perangkat Daerah itu,” tandasnya. (CR-02/PBN)

  • Komisi Informasi Banten Tanpa Komisioner, Internal Pemprov Disebut Gak Suka Komposisi Calon

    Komisi Informasi Banten Tanpa Komisioner, Internal Pemprov Disebut Gak Suka Komposisi Calon

    SERANG, BANPOS – Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten mulai Sabtu (30/12) akan kehilangan para komisionernya. Hal itu lantaran masa jabatan komisioner periode 2019-2023 telah habis, mengikuti tanggal pelantikannya pada 30 Desember 2019 lalu.

    Diketahui, sebetulnya Pemprov Banten telah mengantongi 15 besar nama calon komisioner periode selanjutnya, setelah sebelumnya telah melaksanakan berbagai rangkaian seleksi.

    Akan tetapi, nama-nama tersebut sampai saat ini masih belum dilantik. Padahal, kewenangan tersebut ada pada Gubernur, dalam kasus di Banten yaitu Penjabat Gubernur.

    Berdasarkan informasi yang didapat BANPOS dari berbagai sumber di Pemprov Banten, dikosongkannya jabatan komisioner pada KI Banten, merupakan skema yang sengaja dilakukan oleh banyak pihak.

    Menurutnya, hal itu merupakan protes terhadap komposisi calon komisioner, hasil dari seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) KI Provinsi Banten.

    “Memang sengaja diulur-ulur sampai ada kekosongan komisioner,” ujar sumber BANPOS tersebut.

    Ia mengatakan, saat ini internal Pemprov Banten, terutama di kalangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tidak suka dengan komposisi calon komisioner karena dianggap ‘berbahaya’ bagi mereka.

    “Ada kekhawatiran, salah satu calon komisioner yang ada, jika nanti terpilih malah membuat kami di OPD sengsara. Karena dia memiliki catatan suka meminta-minta informasi dengan berbagai alasan, dan membuat kami tertekan,” tuturnya.

    Selain itu, banyak pihak di internal Pemprov mengaku aneh dengan komposisi calon komisioner tersebut, lantaran ada beberapa orang dari internal Pemprov yang diajukan sebagai perwakilan pemerintah, malah sama sekali tidak dimasukkan ke dalam calon perwakilan pemerintah.

    “Yang pasti setau kami, perwakilan pemerintah yang diajukan itu lebih dari satu,” tandasnya.

    Sementara itu, BANPOS mencoba mengonfirmasi hal tersebut kepada Plt Kepala Diskominfo Provinsi Banten, Nana Suryana, belum memberikan respon. (DZH)

  • Pj Bupati Tangerang Raih Penghargaan PWI

    Pj Bupati Tangerang Raih Penghargaan PWI

    BOGOR, BANPOS — Penjabat (Pj) Bupati Tangerang, Andi Ony Prihartono, mendapat penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tangerang. Andi Ony dinilai telah menjalankan tugas dengan baik dalam 100 hari pertama menjabat sebagai Pj Bupati Tangerang.

    Penghargaan tersebut disampaikan pada kegiatan Family Gathering Keluarga Besar PWI Kabupaten Tangerang di kawasan Agrowisata Gunung Mas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/12).

    Ketua PWI Kabupaten Tangerang Sri Mulyo menyebut, pemberian penghargaan sebagai Sahabat PWI karena Andi Ony dinilai sosok yang memiliki visi dan kinerja yang baik sebagai Penjabat Bupati Tangerang.

    Salah satunya bersinergi dalam memberikan informasi serta evaluasi program-program yang dijalankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

    “PWI Kabupaten Tangerang sudah bersinergi dengan baik dengan Pemkab Tangerang, kami harap semakin meningkat,” imbuhnya.

    Selain itu, Sri Mulyo juga mengapresiasi kinerja Direktur Utama Perumdam Tirta Kerta Raharja (TKR) Sofyan Sapar, yang juga hadir dalam kegiatan tersebut.

    Apresiasi disampaikan karena Perumdam TKR telah mencapai target RPJMD dalam penyediaan layanan air bersih di Kabupaten Tangerang.

    “Kami menjadi mitra yang terus mendukung Perumdam TKR dalam mencapai cakupan layanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Tangerang,” katanya.

    Sementara Pj Bupati Tangerang Andi Ony menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan PWI Kabupaten Tangerang. Baginya, organisasi para pewarta tersebut sudah menjadi keluarga baginya.

    “Sebagai keluarga kita sama-sama bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk membangun Kabupaten Tangerang semakin gemilang,” katanya.

    Harapan sama disampaikan Direktur Utama Perumdam TKR Sofyan Sapar yang mengaku terbantu dalam merealisasikan program pengadaan air bersih berkat sinergi dengan PWI Kabupaten Tangerang.

    “Kami bersinergi dengan PWI untuk memberikan pelayanan air bersih yang lebih baik lagi bagi masyarakat Kabupaten Tangerang,” tandasnya. (ODI)

  • Bocah SD Diduga Dicabuli Pegawai Kemenag Banten, Pelaku Tak Kunjung Ditangkap Polisi

    Bocah SD Diduga Dicabuli Pegawai Kemenag Banten, Pelaku Tak Kunjung Ditangkap Polisi

    SERANG, BANPOS – Seorang anak berusia 10 tahun menjadi korban tindak kekerasan seksual, yang diduga dilakukan oleh ayah tirinya berinisial SKM.

    Terduga pelaku diketahui merupakan pegawai di Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Banten.

    Kasus tersebut terungkap berdasarkan penuturan pendamping korban, Uday Suhada, pada Jumat (22/12).

    Uday menceritakan, mulanya ibu korban berinisial E merasa curiga, sebab pada saat mencuci pakaian sesuatu yang janggal pada pakaian putrinya itu.

    Kecurigaan itu semakin menguat, ketika E secara sembunyi-sembunyi melihat isi galeri handphone SKM banyak ditemukan foto-foto tak senonoh.

    E mengaku merasa mengenali bahwa foto tersebut adalah putrinya, berdasarkan pakaian yang dikenakan oleh anak di dalam foto tersebut.

    “E langsung mengetahui bahwa foto dimaksud adalah foto anak keduanya, karena ia mengenali betul pakaian yang dikenakan anaknya,” terang Uday.

    Setelah itu Uday menuturkan, E kemudian melaporkan bukti tersebut kepada saudaranya berinisial U.

    Mendapati kabar tersebut, lantas kemudian U mencoba untuk mengkonfirmasi kebenaran kasus itu kepada korban.

    Setelah dilakukan pendekatan oleh U, korban kemudian mengaku bahwa dirinya benar telah menerima tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tirinya, SKM.

    Bahkan, berdasarkan pengakuan korban, ia menerima perbuatan keji tersebut sejak dirinya berusia 8 tahun atau sejak duduk di bangku kelas dua Sekolah Dasar.

    “Saat ditanya oleh uwa-nya (paman), korban mengaku bahwa memang ia dilecehkan oleh bapak tirinya itu sejak ia kelas dua SD,” terangnya.

    Uday melanjutkan, korban sebenarnya sudah pernah mengadu ke bibinya, perihal rasa sakit di area kelamin setiap korban buang air kecil.

    Hanya saja, keluhan tersebut dianggap sebagai rasa sakit biasa, dan tidak terlalu ditanggapi.

    “A pernah mengeluhkan kesakitan perih di bagian kelamin setelah ia buang air kecil. Namun, tidak ditanya lebih lanjut karena dianggap hal biasa,” tuturnya.

    Usai kasus terungkap, paman korban bersama dengan anggota keluarga lainnya bersepakat untuk membawa kasus tersebut ke pihak kepolisian.

    Atas kesepakatan itulah kemudian, paman korban bersama E, melaporkan kasus tersebut ke unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Serang pada 14 Desember 2023.

    Meski pihak keluarga telah melaporkan kasus tersebut, dan telah dilakukan visum terhadap korban.

    Namun, pihak keluarga dan pendamping mengaku hingga kini, pihak Polresta Serang belum juga memberikan kabar perihal tindaklanjut atas laporan tersebut.

    Padahal, menurut keterangan E, pihak Polresta Serang sempat menjanjikan kepadanya akan menyampaikan hasil penyelidikan terhadap kasus tersebut selang lima hari berikutnya setelah pelaporan.

    Sementara terduga pelaku, hingga saat ini pun masih bebas berkeliaran tanpa dilakukan proses penahanan terhadapnya oleh pihak kepolisian.

    “Padahal menurut E, pihak Polresta menjanjikan hasilnya akan disampaikan lima hari kemudian,” katanya.

    Sementara itu saat dikonfirmasi, Kepala Unit (Kanit) PPA Polresta Serang, Febby Mufti Ali, membenarkan jika pihak menerima laporan aduan terkait kasus tersebut.

    Febby menjelaskan, pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap kasus dugaan kekerasan seksual itu.

    “Benar (ada laporan dugaan pencabulan), sedang kita dalami,” tandasnya. (CR-02)

  • Diduga Gelapkan Uang Kredit, Salah Satu Manajer Bank Banten Ditahan Kejari Tangerang

    Diduga Gelapkan Uang Kredit, Salah Satu Manajer Bank Banten Ditahan Kejari Tangerang

    TANGERANG, BANPOS – Salah satu manajer Bank Banten berinsial RW, ditahan oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang. RW ditahan lantaran dirinya diduga melakukan penggelapan uang kredit.

    Kepala Kejari Kabupaten Tangerang, Ricky Tommy Hasiholan, mengatakan bahwa penahanan tersangka dilakukan pada Senin (4/12), dan tersangka kini ditahan di Rutan Kelas II B Serang.

    “Penahanan dilakukan selama 20 hari di Rutan Klas IIB Serang terhitung mulai tangga 4 Desember hingga 23 Desember 2023. Tersangka adalah merupakan manajer operasional Bank Banten Cabang Tangerang,” ujarnya, Rabu (6/12).

    Ia menerangkan, RW yang diketahui selaku manajer operasional Bank Banten cabang Tangerang ini telah ditetapkan sebagai tersangka melalui surat bernomor B-5772/M.6.12/Fd.1/12/2023 tanggal 04 Desember 2023.

    Selanjutnya, setelah jadi tersangka, penyidik Kejaksaan melakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-1994/M.6.12/Fd.1/12/2023 tanggal 04 Desember 2023.

    Dalam kasus ini, diketahui peranan tersangka dalam mencairkan uang kredit modal kerja konstruksi CV Langit Biru tahun 2017 di Bank Banten, tanpa memperhatikan syarat pencairan kredit.

    “Setelah pencairan kredit CV Langit biru dilakukan, CV Langit Biru tidak membayar kredit tersebut sehingga terjadi kredit macet. Dengan nilai kerugian sekitar Rp743 juta,” jelasnya.

    Atas perbuatan tersangka, Kejari Kabupaten Tangerang menyangkakan dengan pasal 2 dan pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (ANT)

  • Ditunjuk Tim Pemenangan Daerah di Banten, Ganjar Sebut Rano Karno Sosok yang Tepat

    Ditunjuk Tim Pemenangan Daerah di Banten, Ganjar Sebut Rano Karno Sosok yang Tepat

    TANGSEL, BANPOS – Calon Presiden Ganjar Pranowo menyambut baik penunjukan Rano Karno sebagai Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) di Banten. Ganjar menilai sosok Rano Karno merupakan sosok tepat untuk memimpin tim pemenangan di Banten.

    “Banten sudah siap, sosok Mas Rano Karno yang sangat bagus! Dari TPN juga sudah mengeluarkan SK (surat keputusan, red),” kata Ganjar usai menghadiri Dialog Publik Muhammadiyah di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Tangerang Selatan, Kamis (23/11/2023).

    Ganjar melanjutkan rekam jejak Rano Karno di Banten sudah mumpuni untuk memimpin pemenangan. Diketahui Rano Karno pernah duduk sebagai kepala daerah di Banten, dari Wakil Bupati Kabupaten Tangerang, Gubernur Banten.

    Hingga saat ini sebagai Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banten III yang meliputi Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang.

    Ganjar pun berpesan untuk selalu mendengarkan suara masyarakat, dan juga selalu sampaikan visi misi.

    “Terus lakukan konsolidasi ke mayarakat. Dengarkan dan serap suara dan aspirasi mereka nanti kita akan akomodasi,” ucap Ganjar.

    Sementara itu, Ketua TPD Banten Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Rano Karno, mengatakan optimis akan meraih suara yang maksimal di Banten.

    “Target kita semaksimal mungkin. Perolehan target suara Ganjar Pranowo di Banten melebihi suara Joko Widodo pada 2019 lalu,” ucapnya.

    Dalam acara itu, juga dihadiri oleh TKD Banten lainnya yang terdiri dari partai politik pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. (Red)

  • Ketua KPK Firli Bahuri Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

    Ketua KPK Firli Bahuri Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

    JAKARTA, BANPOS – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan dugaan korupsi berupa gratifikasi.

    Firli ditetapkan oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka pada Rabu (22/11) malam, dan diumumkan dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak.

    “Ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB (Firli Bahuri) selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji oleh pegawai negeri terkait penanganan permasalahan hukum di Kementan pada kurun waktu 2020 sampai 2023,” ujarnya.

    Menurut Ade, penetapan tersangka terhadap Firli ini diputuskan usai pihaknya melakukan gelar perkara tadi malam, sekitar pukul 19.00 WIB.

    Dalam penyidikan perkara ini, total sudah 91 orang saksi dan 8 ahli yang diperiksa penyidik.

    Firli sendiri sudah dua kali di Bareskrim Polri pada Selasa (24/10) dan Jumat (20/10).

    Sebelumnya, polisi juga sudah menggeledah kediaman Firli di kawasan Bekasi dan sebuah rumah di Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan.

    Selain pemerasan, polisi juga menyangkakan pasal penerimaan gratifikasi dan suap untuk Firli Bahuri.

    “Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12e, 12B atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 65 KUHP, yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekitar tahun 2020-2023,” tandas Ade. (DZH/RMID)