Kategori: HEADLINE

SERANG, BANPOS – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Provinsi Banten kecewa dengan banyaknya atlet berprestasi, yang ditolak masuk ke SMA Negeri. Bahkan, mereka meminta Kepala Sekolah dievaluasi, hingga meminta Kepala Dindikbud Banten dicopot.

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga KORMI Provinsi Banten, Akhmad Jajuli, menyesalkan adanya siswa berprestasi dalam bidang olahraga dan atlet peraih medali pada ajang Popda X Banten, yang tidak diterima masuk SMA Negeri.

“PJ Gubernur Banten harus mengevaluasi Kepala Sekolah (Kepsek) yang sekolahnya menolak siswa berprestasi dalam bidang olahraga dan juga atlet peraih medali pada ajang Popda X Banten,” ujarnya saat ditemui di kantor KONI Provinsi Banten, Selasa (12/7).

Menurutnya, penolakan siswa berprestasi dalam bidang olahraga merupakan preseden buruk. Hal ini akan membuat citra buruk bagi Pemprov Banten, yang akan dinilai sebagai Provinsi yang tidak memperhatikan dan tidak menganggap olahraga penting.

“Olahraga itu jelas amanah Undang-undang (UU), bahkan UU juga berdiri sendiri. Ada kementerian dan dinasnya hingga kabupaten/kota. Jika begini, artinya Pemprov Banten tidak peduli terhadap olahraga. Lalu buat apa ada dinas olahraga?” katanya.

Ia pun mengaku khawatir apabila prestasi para atlet tidak diapresiasi dengan semestinya, akan berdampak pada turunnya minat para pelajar untuk menekuni olahraga. Hal itu tentu akan menjadi masalah besar bagi prestasi olahraga pelajar di Provinsi Banten.

Ia menjelaskan, dalam Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan pada pasal 7 ayat (3) huruf c, memberikan jaminan kesejahteraan atlet, mantan atlet dan pelatih berprestasi.

Pada pasal 24 ayat (4) penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

“Wujud penghargaan Pemprov Banten bagi atlet berprestasi dalam bidang olahraga ya salah satunya dengan diterima para atlet itu dengan bersekolah di SMA Negeri yang merupakan kewenangan Pemprov Banten,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Umum KONI Provinsi Banten, Koswara Poerwasasmita, mengatakan bahwa tidak diterimanya para atlet pelajar ke SMA Negeri di Banten sangat merugikan bagi Provinsi Banten.

“Terus terang rugi buat kalau dia itu atlet betul-betul berprestasi, apalagi pemegang medali emas, yang ketika dia masih SMP, dia sudah pegang medali emas,” ujarnya.

Menurutnya, karir dari para atlet tersebut bisa mencapai 30 tahun. Sehingga, jelas akan rugi apabila pemerintah tidak memberikan dukungan kepada para atlet pelajar tersebut.

“Itu aslinya modal kita untuk prestasi selanjutnya dan bisa membawa nama bagus daerah provinsi terutama. Jadi menurut saya kita akan rugi,” terangnya.

Apalagi saat ini pihaknya sudah menerima banyak permohonan rekomendasi dari para atlet pelajar, untuk bisa bersekolah di SMA Negeri di daerah lainnya lantaran tidak diterima di Banten, seperti DKI Jakarta, Sumatera Selatan dan Palembang. Hal itu menurutnya akan berbahaya jika para atlet pelajar yang pindah, justru menjadi kontingen pembela daerah barunya.

“DKI yang tidak membina, malah ambil comot saja. Banyak yang begitu loh sebenarnya. Sampai saat ini sudah ada sebanyak 10 lebih permohonan rekomendasi pindah. Jadi nanti kalau ada yang minta rekomendasi, harus ada jaminan atau komitmen bahwa dia tidak akan menjadi atlet di tempat yang baru nanti,” ungkapnya.

Maka dari itu, dirinya meminta kepada Pj Gubernur Banten untuk dapat mengganti Kepala Sekolah yang menolak dan Kepala Dindikbud Provinsi Banten, karena tidak menunjukkan komitmennya dalam pengembangan potensi atlet pelajar.

“Kami meminta agar Kepala Sekolah yang menolak para atlet itu segera diganti. Kalau perlu, Kepala Dindikbud juga diganti karena tidak bisa mengakomodir para atlet pelajar yang berprestasi,” tandasnya.(DZH/PBN)

CILEGON, BANPOS – Provinsi Banten sepertinya harus menetapkan kondisi darurat pencabulan terhadap anak dibawah umur. Hal ini terindikasi dengan banyaknya kasus pencabulan yang terungkap dan dilaporkan. Beberapa terduga pelaku kasus pencabulan sempat melarikan diri sebelum diadili.

Diketahui, Satreskrim Polres Pandeglang berhasil menangkap buronan terduga pelaku pencabulan terhadap anak perempuan dibawah umur Bunga (15), warga Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang.

Kasi Humas Polres Pandeglang, AKP M. Nurdin membenarkan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terduga pelaku JN (20) warga Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang.

“Satreskrim Polres Pandeglang berhasil menangkap buron kasus pencabulan berinisial JN (20) warga Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang,” kata Nurdin, Selasa (12/7).

Dijelaskannya, tersangka buron selama 10 bulan setelah melakukan perbuatan asusila yang terjadi pada 24 September 2021 silam, beberapa waktu kemudian dilaporkan oleh pihak keluarga pada 30 September 2021.

“Perbuatan asusila dilakukan tersangka terhadap korban lebih dari satu kali pada 24 September 2021 silam, beberapa waktu kemudian keluarga korban melaporkan kejadian tersebut pada 30 September 202,” terangnya.

Setelah buron selama 10 bulan, lanjut Nurdin, pihaknya bekerjasama dengan Polsek Pandeglang berhasil menangkap pelaku di Kecamatan Angsana.

“Satreskrim Polres Pandeglang bekerjasama dengan Polsek Pandeglang berhasil menangkap tersangka pada Senin (11/7) sekitar pukul 17.00 WIB di pertigaan Alfamart Angsana,” jelasnya.

Setelah itu, kata Nurdin lagi, tersangka dibawa ke Polres Pandeglang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Tersangka saat ini sudah diamankan di Rumah Tahanan Polisi (RTP) Polres Pandeglang dan atas perbuatannya tersangka dikenakan Pasal 76E jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun,” ungkapnya.

Terpisah, Satreskrim Polres Cilegon Polda Banten, ungkap kasus tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh lima tersangka berinisial, MY, SH, SP, MF, dan MR, Selasa (12/7).

Kapolres Cilegon AKBP Eko Tjahyo Untoro mengatakan kelima tersangka melakukan aksi bejatnya di salah satu penginapan yang berada di wilayah Anyer, pada Selasa (5/7) lalu.

“Kasus persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur terancam pidana paling lama 15 tahun penjara. Untuk pasal yang dilanggar yaitu pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Dan untuk ancaman hukum pidana paling lama yang 15 tahun,” ungkap Kapolres saat Press Conference di Mapolres Cilegon, Selasa (12/7).

Lebih lanjut Eko menjelaskan, kronologi kejadian pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 22:00 WIB.

“Sekitar jam 10 malam, untuk waktu kejadian tempatnya yaitu di kos-kosan atau penginapan yang beralamat di Kampung Tegal, Desa Cikoneng, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang. Kemudian barang bukti yaitu ada seprei warna hijau bermotif bunga, kunci kosan, dan pakaian korban,” tuturnya.

“Pada saat kejadian, untuk saksi ada 3, kemudian untuk tersangkanya ada 5. Kemudian modus operandinya, yaitu pelaku berkenalan melalui Facebook kemudian curhat bahwa sedang galau. Kemudian mengajak bertemu dan bermain ke pantai di wilayah Anyer. Kemudian selanjutnya korban dipaksa untuk minum anggur sebanyak empat kali (4 gelas). Setelah korban mabuk, dibawa ke kos-kosan atau penginapan yang sudah disiapkan oleh pelaku. Lalu korban di setubuhi dan di cabuli secara bergantian,” paparnya.

Atas kejadian tersebut, Kapolres Cilegon menghimbau kepada masyarakat untuk selalu bersama-sama menjaga anak-anak dari bahaya mengkonsumsi minuman keras (miras) dan narkoba.(LUK/DHE/PBN)

CILEGON, BANPOS – Angka stunting di wilayah Provinsi Banten masih tergolong tinggi. Saat ini, sebanyak 33.787 orang di Banten mengalami stunting. Hal itu katakan PJ Gubernur Banten Al Muktabar dalam acara Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Kampung Keluarga Berencana (KB) Lingkungan Sumur Wuluh, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Selasa (12/7).

Gerakan mencegah stunting dan gizi buruk harus dilakukan dengan serius. Kondisi ini, dianggap serius karena penderita stunting, tidak hanya mengalami gagal tumbuh, tetapi juga berpengaruh terhadap kecerdasannya.

Al Muktabar memerintahkan kepada pemerintah Kabupaten Kota, untuk berupaya menekan angka stunting. Selain itu, Al menyebut, penurunan stunting dan gizi buruk mulai dari peran keluarga. “Konsentrasi kita menangani penurunan stunting dan gizi buruk, saling meringankan beban tentunya keluarga yang menjadi basis tatanan kehidupan,” kata Al Muktabar

Lebih lanjut Al, penurunan angka stunting dan gizi buruk perlu menggerakkan semua stakeholder dari Pemerintah dan masyarakat. Mengingat, target penurunan stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024 sekaligus menyiapkan generasi untuk 2045. “Satu langkah perjuangan bersama, dengan fokus di tingkat keluarga,” tuturnya.

Untuk pembiayaan penanganan stunting dan gizi buruk. Al mengklaim Pemprov Banten sudah mengakumulasi untuk penanganan stunting. “Biaya penanganan stunting terakumulasi semua lini, pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota dan instansi vertikal akan teralokasi pembiayaan yang sesuai dengan program masing-masing,” pungkasnya.

Dalam acara tersebut turut hadir Sekertaris Utama BKKBN Pusat, Tavif Agus Rayanto, Kepala DP3AKKB Provinsi Banten, Sitti Ma’ani Nina, Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian, Wali Kota Tanggerang Arief Rachadiono Wismansyah dan Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan. 

Sementara itu, ditempat yang sama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Siti Ma’ani Nina mengatakan, kasus stunting di Provinsi Banten hingga saat ini sebanyak 33.787 orang, gizi kurang 2.345 orang dan gizi buruk 563 orang. “Sebarannya ada delapan kabupaten kota di Banten,” katanya. 

Nina menjelaskan, penanganan stunting, gizi buruk dan gizi kurang telah dilakukan oleh Pemprov Banten bekerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah kabupata atau kota, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan yang lainnya. 

“Focus kepenanganan ini dengan melalui pendekatan 3 level artinya pertama pemberian makanan langsung yang memang ada beberapa kategori, gizi buruk  ada gizi kurang dan kategori normal gizi yang masuk pada stunting,” pungkasnya. (LUK/RUL)

SERANG, BANPOS – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten mengungkap angka stunting di Kota Serang tercatat 2.370 anak terhitung Januari-Juni 2022. Data tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan serentak oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten.

Berdasarkan data, Kecamatan Walantaka terdapat 510 anak stunting, Kecamatan Kasemen 439, Kecamatan Serang 438, Kecamatan Taktakan 346, Kecamatan Cipocok Jaya 388, dan Kecamatan Curug 249 anak stunting.

Kepala DPMD Provinsi Banten, Nong Suhaeti, menargetkan angka stunting khususnya di Kota Serang 0 persen pada akhir tahun. Hal itu diungkapkan olehnya, usai memberikan sambutan dalam kegiatan penilaian lomba kelurahan Tingkat Provinsi Banten di Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Senin (11/7).

“Ini data Januari-Juni 2022. Mudah-mudahan kita evaluasi lagi, akhir tahun kenapa tidak bisa 0 persen, kita sudah bergerak semua OPD, masyarakat, keluarga,” ujarnya.

Untuk menekan angka stunting tersebut, Enong berharap kepada Tim Penggerak PKK Kota Serang, agar bisa melakukan pendekatan kepada keluarga. Melalui pendekatan kepada keluarga, diharapkan TP PKK Kota Serang memberikan edukasi agar arah pandang masyarakat berubah untuk lebih bisa memperhatikan tumbuh kembang anak.

“Jadi insyaallah bisa menekan angka stunting. Selain pengobatan, dan pemberian tambahan makanan, kita juga mengadakan edukasi. Mudah-mudahan mindset masyarakat berubah,” tandasnya.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinkes Kota Serang, Tata mengatakan, data stunting yang tercatat pada Dinkes Kota Serang sebanyak 1.895 anak. Sedangkan data stunting survei status gizi Indonesia (SSGI) Litbang Kemenkes RI, tercatat angka stunting Kota Serang sebanyak 23,4 persen.

Tata mengatakan, data SSGI hanya mengambil sampling sebanyak 400 balita di Kota Serang, sehingga ditemukan 94 balita. Kemudian ketika dimasukkan ke olah data, hasilnya angka stunting di Kota Serang cukup tinggi, sehingga pihaknya akan melakukan kroscek data.

“Otomatis angkanya akan muncul 23,4 persen, beda dengan kami. Makanya kita kroscek lagi dengan Dinkes Banten jadi mensinkronkan kembali. Data kota serang dengan data yang ada di Dinkes Banten, khawatirnya data enggak terupdate terus,” ungkapnya.

Tata mengungkapkan, ada sebanyak 1.895 anak stunting data valid karena berdasarkan nama dan alamat. Sebanyak 56 ribu anak di Kota Serang, ada 1.895 anak stunting.

“Kalau dipresentasikan dengan pembaginya balita kita sebetulnya kecil di bawah nasional cuma 2,45 persen,” ucapnya.

Ia mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim percepatan penurunan stunting hingga tingkat kelurahan. Selanjutnya, untuk percepatan penurunan stunting harus melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, termasuk swasta, dan masyarakat.

“Untuk intervensi selain data yang memang tercatat di masing-masing Puskesmas melalui petugas gizi Puskesmas. Kita cek juga dari stunting ini apakah ada yang gizi buruk atau tidak, otomatis kalau gizi buruk di situ ada intervensi juga,” tandasnya.

Terpisah, Pj Gubernur Banten Al Muktabar memotong 15 hewan kurban Masjid Raya Al Bantani untuk disalurkan kepada keluarga dengan anak stunting dan gizi buruk.

Penyaluran daging ini juga disertai dana pendampingan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Banten kepada para mustahik untuk membeli bumbu.

Pemotongan hewan kurban dilaksanakan di UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak (P3T)  Kawasan Sistem Pertanian Terpadu (Sitandu) Dinas Pertanian  Banten Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Banjarsari,  di Kota Serang, Senin (11/7)

Hewan kurban yang disembelih, sebelumnya sudah diperiksa oleh Petugas Dinas Pertanian  Banten. Pemeriksaan antemortem untuk memeriksa kesehatan hewan kurban sebelum dipotong. Pemeriksaan postmortem untuk kelayakan konsumsi daging kurban.

Penyaluran daging hewan kurban untuk keluarga dengan anak stunting dan gizi buruk di wilayah Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, serta Kabupaten Pandeglang. Penyaluran dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Banten bekerjasama dengan relawan PKH (Program Keluarga Harapan) yang dikoordinir Dinas Sosial Banten.

“Kita serahkan kepada saudara kita yang mengalami stunting dan gizi buruk, karena itu ada relevansinya. Lantaran ini memiliki protein dan gizi yang baik. Itu kita lakukan sebagai bentuk ikhtiar kita, sekecil apapun kita berbuat,” katanya.

Dijelaskan Al Muktabar, hewan kurban dipotong dini hari dengan tujuan agar dagingnya masih segar saat didistribusikan pagi harinya.

“Datanya sudah by name by address,” kata Al Muktabar

Sementara Wakil Ketua IV Baznas Provinsi Banten Mulyadi mengatakan, dalam penyalurannya Baznas bekerjasama dengan para relawan  PKH yang dikoordinir Dinas Sosial Banten.

“Yang menyalurkan ‘door to door’ para relawan PKH,” kata Mulyadi.

“Bersamaan dengan daging juga disalurkan dana pendampingan dari Baznas kepada mustahik untuk membeli bumbu,” tambah Mulyadi.(RUS/MUF)

JAKARTA, BANPOS – Masyarakat Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak dugaan tindak pidana berupa penerimaan gratifikasi yang dilakukan Lili Pintauli Siregar tetap dilanjutkan pasca pengunduran dirinya sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui Lili mengundurkan diri setelah muncul adanya dugaan pelanggaran kode etik terkait pemberian fasilitas akomodasi hotel hingga tiket menonton ajang balap MotoGP 2022 di Sirkuit Internasional Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“KPK seharusnya tetap mendalami terkait dugaan pidana gratifikasi atau suap, karena keduanya merupakan hal yang terpisah,” ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Senin (11/7).

Dia menilai, mundurnya Lili sebagai wakil ketua KPK adalah sebagai bentuk rasa bersalahnya. “Sekarang sudah mengundurkan diri karena dia diduga merasa bersalah, maka dia mengundurkan diri karena ini sudah kasus yang kedua, itu urusannya Dewan Pengawas,” kata dia.

Namun terkait dengan dugaan tindak pidana suap atau gratifikasi, Boyamin mengatakan, KPK harus menindaklanjutinya. “Jika ada dugaan hukum pidana, maka tidak ada proses batal atau gugur karena dua hal yang terpisah,” tuturnya.

Hal ini tercantum Pasal 36 UU KPK. Dalam pasal itu disebutkan, pimpinan KPK dilarang berhubungan, baik langsung atau tidak, dengan tersangka atau orang lain yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Ancaman hukumannya paling lama 5 tahun penjara.

“Itu berdiri sendiri. Meskipun ruhnya pelanggaran kode etik, namun hukum pidananya berdiri sendiri dan tidak batal dan bisa diproses hukum,” lanjutnya.

“KPK keras dengan orang lain, maka juga harus keras dengan dirinya sendiri, yaitu dengan dugaan korupsi yang dilakukan oleh orang-orang di dalam KPK, baik pimpinan maupun pegawainya,” sindir Boyamin.

Ia pun kemudian memberikan contoh, yak I AKP Suparman yang dulu pernah tersandung kasus karena diduga mengancam atau memeras saksi.

“Maka dia juga dibawa ke proses hukum, demikian kalau di unsur pimpinan dan seluruh pegawai KPK sebelumnya,” tegasnya.

Untuk itu, ia mendesak KPK menindak Lili yang diduga melakukan suap dan gratifikasi dengan cepat dan keras. Jika tidak, menurutnya Kejaksaan Agung atau Polri bisa menindaklanjutinya.

“Tapi kan bisa malu kalau yang menangani Kejaksaan Agung atau Kepolisian, mestinya tetap kembali ke KPK untuk dilakukan hukum pidananya,” tambah Boyamin.

Senada, Pakar Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Muhammad Fatahillah Akbar mengatakan bahwa pengunduran diri tersebut tak menghentikan kasus gratifikasi yang diduga diterima Lili. “Pengunduran diri menghentikan proses etik. Namun tidak menghentikan gratifikasi,” tutur Akbar.

Ia mengatakan, KPK seharusnya bisa menjadi percontohan dalam upaya pemberantasan korupsi dengan tetap menindaklanjuti dugaan gratifikasi Lili.

“Kalau ada dugaan gratifikasi harus segera ditindak baik terduga penerima dan pemberinya. Karena KPK adalah percontohan lembaga anti korupsi jadi jangan sampai kebobolan,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyebut, pihaknya akan menyerahkan temuannya selama proses pencarian barang bukti dan keterangan dugaan penerimaan gratifikasi Lili kepada pimpinan KPK. Selebihnya, menurut Tumpak, kewenangan menindaklanjuti atau tidak, ada pada Firli Bahuri cs.

“Bukankah bukti (dugaan penerimaan gratifikasi) sudah dipegang? Tentunya penetapan ini akan kami sampaikan kepada pimpinan. Tentang nanti pimpinan akan menindaklanjuti, silahkan tanya ke pimpinan. Itu bukan wewenang Dewas,” ujar Tumpak di Gedung ACLC KPK Kavling C1, Jakarta Selatan, Senin (11/7).

Menurut Tumpak, Dewas KPK hanya memiliki kewenangan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran etik, bukan mencari adanya unsur pidana dalam pelanggaran etik Lili.

“Tapi tentunya penetapan ini, setelah ini akan kami sampaikan pada pimpinan. Apakah nantinya pimpinan menindaklanjuti dan seterusnya, itu bukan wewenang kami,” kata dia.

Pengunduran diri Lili didasari dengan surat keputusan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat pengunduran diri Lili sudah diterima Jokowi. Kepala Negara sudah menyetujui pengunduran diri tersebut.

“Surat pengunduran diri Lili Pintauli Siregar telah diterima oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi sudah menandatangani Keppres Pemberhentian LPS (Lili Pintauli Siregar),” ungkap Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Faldo Maldini, Senin (11/7).

Faldo menegaskan keputusan Jokowi sudah sesuai prosedur. Kepala Negara mengeluarkan keputusannya mengacu pada Undang-Undang KPK.

Lili Pintauli dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga menerima beberapa fasilitas saat menonton MotoGP di Mandalika. Mulai dari menonton MotoGP sejak 18 sampai 20 Maret 2022 pada Grandstand Premium Zona A-Red, hingga menginap di Amber Lombok Resort pada 16 Maret sampai 22 Maret 2022.(PBN/RMID)