BANTEN POS

Kategori: HEADLINE

  • ACT Sedang Berbenah

    ACT Sedang Berbenah

    SERANG, BANPOS – Lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) sempat limbung diterpa dugaan penyelewengan dana sumbangan oleh para mantan pimpinannya. Laporan itu bahkan sempat membuat tagar JanganPercayaACT populer di jagat maya.

    ACT pusat membenarkan bahwa mereka sempat diterpa permasalahan. Namun, mereka mengklaim telah berbenah diri. Sementara ACT Banten mengaku akan tetap menjalankan tugas kemanusiaan, sebagaimana yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya.

    “Insyallah kami akan selalu hadir di tengah masyarakat dan memberikan layanan maksimal. Ada banyak problematika umat yang harus bahu membahu kita selesaikan bersama,” ujar Direktur ACT Banten, Ais Komarudin, saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Senin (4/7).

    Bahkan, Ais mengatakan bahwa permasalahan yang terjadi di pusat sama sekali tidak mengganggu kerja-kerja kemanusiaan yang pihaknya lakukan. Sejumlah agenda kemanusiaan pun akan terus berlanjut, seperti distribusi dua ton beras untuk santri di Banten yang akan digelar Selasa (5/7) hari ini.

    “Terima kasih kepada warga masyarakat Banten, para alim ulama, pimpinan pesantren dan para stakeholder yang selalu hadir untuk menyemangati dan mendoakan ACT dalam menjalankan tugas kemanusiaan,” ucapnya.

    Terpisah, di Jakarta, ACT pusat menggelar konferensi pers. Dalam konferensi pers tersebut, secara kelembagaan ACT menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, atas permasalahan yang sempat menerpa tubuh salah satu lembaga filantropi terbesar di Indonesia itu.

    Presiden ACT, Ibnu Khajar, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembenahan. Salah satu pembenahan yang dilakukan, sejak Januari 2022, ACT telah melakukan restrukturisasi organisasi.

    Selain melakukan penggantian Ketua Pembina ACT, dengan 78 cabang di Indonesia, serta 3 representatif di Turki, Palestina dan Jepang, ACT melakukan banyak perombakan kebijakan internal.

    “Sejak 11 Januari 2022 tercipta kesadaran kolektif untuk memperbaiki kondisi lembaga. Dengan masukan dari seluruh cabang, kami melakukan evaluasi secara mendasar,” ujar Ibnu Khajar dalam sesi konferensi pers di kantor ACT di Menara 165, Jakarta Selatan.

    Ibnu menegaskan bahwa sejak 11 Januari 2022, sudah dilakukan penataan dan restrukturisasi lembaga. Restrukturisasi termasuk manajemen, fasilitas dan budaya kerja. Pergantian manajemen itu merupakan titik balik momentum perbaikan organisasi dengan peningkatan kinerja dan produktivitas.

    “SDM kita saat ini juga dalam kondisi terbaik, tetap fokus dalam pemenuhan amanah yang diberikan ke lembaga. Kita juga telah melakukan penurunan jumlah karyawan untuk peningkatan produktivitas. Pada 2021 lalu, jumlah karyawan kita 1.688 orang, sementara Juli 2022, telah dikurangi menjadi 1.128 orang,” katanya.

    Ia mengatakan, restrukturisasi yang terjadi juga berupa penyesuaian masa jabatan pengurus menjadi tiga tahun, dan pembina menjadi empat tahun. Selain itu, sistem kepemimpinan akan diubah menjadi bersifat kolektif kolegial, yakni melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan kebijakan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat.

    Mekanisme itu juga akan diawasi secara ketat oleh Dewan Syariah yang telah dibentuk ACT. Sementara terkait fasilitas yang didapatkan, Ibnu menegaskan sudah ada penyesuaian sejak restrukturisasi Januari lalu. Seluruh fasilitas kendaraan Dewan Presidium ACT adalah INNOVA. Kendaraan tersebut pun tidak melekat pada pribadi, melainkan juga bisa digunakan untuk keperluan operasional tim ACT.

    “Sebelumnya, rata-rata biaya operasional termasuk gaji para pimpinan pada tahun 2017 hingga 2021, adalah 13,7 persen. Rasionalisasi pun kami lakukan untuk sejak Januari 2022 lalu. Insyaallah, target kita adalah dana operasional yang bersumber dari donasi adalah sebesar 0 persen pada 2025. Namun tentu perlu ikhtiar dari masyarakat sehingga bisa melakukan distribusi bantuan sebaik-baiknya,” tutur Ibnu.

    Untuk diketahui, ACT merupakan lembaga kemanusiaan global yang telah mendapat izin resmi dari Kementerian Sosial RI. ACT juga memiliki predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) termasuk dalam Opini tata kelola keuangan terbaik yang diberikan oleh auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) dari Kementerian Keuangan.

    Pada tahun 2020, ACT secara total menerima Rp519 miliar dan telah disalurkan ke sekitar 281.000 aksi kemanusiaan. Lewat aksi tersebut, 8,5 juta warga telah menjadi penerima manfaat dalam berbagai program kemanusiaan yang dijalankan ACT.

    “Semua permasalahan yang sebelumnya terjadi pada tubuh lembaga, telah diselesaikan sejak Januari 2022 lalu, dan saat ini kami telah berbenah untuk mengoptimalkan penyaluran kedermawanan ke para penerima manfaat,” tandasnya.(DZH/PBN)

  • Indonesia vs Brunei Darussalam, Pantang Meremehkan

    Indonesia vs Brunei Darussalam, Pantang Meremehkan

    LIVE INDOSIAR

    Piala AFF U-19 2022

    Senin, 4 Juli 2022 | 20:00 WIB

    BEKASI, BANPOS – Indonesia akan melakoni laga kedua di Piala AFF U-19 kontra Brunei Darussalam, Selasa (4/7) sore ini. Skuad Garuda muda wajib menang tetapi pantang meremehkan lawan. Apalagi mereka punya masalah di penyelesaian akhir.

    Penyelesaian akhir yang buruk memang menjadi perhatian pelatih tim nasional U-19 Indonesia Shin Tae-yong. Saat meraih hasil 0-0 kontra Vietnam, Sabtu (7/2) malam, persoalan ini membuat Marceloni Ferdinan cs gagal menaklukkan lawan meski mendapat sejumlah peluang.

    “Saya mengakui finishing kami kurang baik. Kami akan memperbaiki ini,” ujar Shin.

    Menurut juru taktik asal Korea Selatan tersebut, para pemainnya belum menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengalirkan bola sehingga membuat serangan Indonesia tersendat dan, pada akhirnya, laga berakhir dengan skor imbang 0-0.

    “Untuk mencetak gol diperlukan ‘timing’ umpan yang baik. Kecepatan bola juga harus pas. Andai itu diterapkan, kami bisa mencetak banyak gol. Namun kami tak bisa melakukannya pada laga kemarin,” tutur Shin.

    “Penyelesaian akhir itu memang tidak bisa diubah dalam waktu singkat, itu harus dibenahi dari waktu usia dini secara sistematis. Tetapi itu yang saya sayangi memang harus ada usaha dari usia dini untuk membangun secara pelan-pelan,” kata pelatih asal Korea Selatan itu.

    Soal lawannya sore ini, pelatih asal Koea Selatan itu mengaku tak mengetahui banyak soal kekuatan Brunei Darussalam. Dia tak mau gegabah, apalagi meremehkan lawan dan bakal menganalisa lebih dalam pola permainan lawan.

    “Memang sampai saat ini belum nonton pertandingan Brunei dan permainannya seperti apa. Tetapi saya tahu mereka kemasukan 7 gol saat lawan Myanmar, dan saya dengar meski kemasukan banyak tetapi performa mereka lumayan baik, hanya kemasukan gol saja yang banyak,” kata Shin Tae-yong.

    “Kami tetap harus menyiapkan tim dengan baik untuk melawan Brunei jadi setelah ini kembali ke hotel dan analisa tim Brunei seperti apa?” kata dia menambahkan.

    Soal target sore ini, Shin tetap menekankan anak asuhnya untuk meraih kemenangan. Tak peduli berapapun jumlah golnya.

    “Tapi bagi saya tidak begitu penting untuk berapa gol nanti, memang turnamen ini jangka waktu yang panjang tetapi dengan jarak satu hari bermain tentu kemenangan lebih penting,” kata Shin Tae-yong.

    Soal pemain yang bakal diturunkan di pertandingan sore ini, Shin mengaku ada salah satu andalannya yang tak bisa diturunkan. Sang kapten, Muhammad Ferarri dipastikan absen menghadapi Brunei Darussalam di Piala AFF U-19 2022. Bahkan ada kemungkinan pemain Persija Jakarta itu tak lagi bisa diturunkan di AFF U-19 kali ini.

    Muhammad Ferarri mengalami cedera hamstring ketika Timnas Indonesia U-19 diimbangi Vietnam. Shin Tae-yong memperkirakan bahwa cedera hamstring dapat memaksa Muhammad Ferarri beristirahat sekitar sebulan.

    “Setahu saya, Ferarri tidak bisa bermain untuk partai berikutnya. Namun, belum ada laporan detail. Namun, cedera hamstring memang cedera parah dan butuh waktu satu bulan untuk bisa pulih,” jelas arsitek asal Korea Selatan itu.

    Shin Tae-yong masih punya pelapis untuk menggantikan Muhammad Ferarri. Bek asal Bali United, Marcell Januar Putra berpeluang bermain melawan Brunei Darussalam. Marcell juga diturunkan menggantikan Ferrari di laga kontra Vietnam.

    Sementara, gelandang timnas U-19 Indonesia Marselino Ferdinan juga tak mau berlama-lama tenggelam dalam kekecewaan usai ditahan seri Vietnam. Dia pun bertekad meraih kemenangan pertama di turnamen ini demi memuluskan langkah meraih juara seperti yang ditargetkan.

     

    “Kami memang gagal menang. Semoga pada laga berikutnya kami bisa lebih maksimal,” ujar Marselino.

    Sementara, Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan berharap pertandingan kedua melawan Brunei Darusallam (4/7), Tim U-19 bisa meraih angka penuh untuk terus membuka asa lolos ke babak selanjutnya.

    “Grup A ini sangat ketat. Ada Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Filipina yang tidak bisa kita remehkan. Jadi setiap kemenangan itu sangat berarti,” kata Iriawan.(ENK/NET)

     

  • Butuh Waktu 9 Jam, Warga Cilegon Olah Sampah Plastik Jadi BBM

    Butuh Waktu 9 Jam, Warga Cilegon Olah Sampah Plastik Jadi BBM

    CILEGON BANPOS – PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Chandra Asri) menyerukan kembali pentingnya memilah dan mengelola sampah plastik untuk mengurangi timbulan sampah di TPA dan mencegah sampah plastik bocor ke laut melalui program ekonomi sirkular.

    Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu inisiatif yang dilakukan Chandra Asri yaitu pengelolaan sampah terintegrasi berbasis masyarakat dalam Program SAGARA serta fasilitas IPST-ASARI. Program SAGARA yang juga berarti laut dalam Bahasa Sansekerta, adalah sebuah program yang diinisiasi oleh Chandra Asri untuk mengedukasi dan mendorong kebiasaan memilah sampah dari sumbernya.

    Direktur Legal, External Affairs & Circular Economy Chandra Asri Edi Rivai, mengatakan Chandra Asri melibatkan masyarakat serta nelayan di sekitar pantai Anyer untuk memilah sampah rumah tangga dan juga mengangkut sampah plastik yang mereka temukan saat melaut. Sampah yang terkumpul dikonversikan menjadi tabungan untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari melalui kerjasama Chandra Asri dengan Bank Sampah Digital, sebuah Social Enterprise Pengelola Sampah Kering.

    Sedangkan sampah plastik lainnya yang tergolong low-value dikirim ke IPST ASARI untuk dipilah kembali sesuai jenisnya, kemudian dicacah dan diolah dengan mesin pirolisis menjadi bahan bakar jenis Bensin Plas, Minyak Tanah Plas dan Solar Plas. Lewat program ini sampah bernilai ekonomi rendah seperti sampah kantong kresek yang tidak diminati pengepul karena berat jenisnya yang ringan pun tetap dapat bermanfaat dan memberikan nilai tambah.

    “Kami percaya bahwa permasalahan sampah dapat diatasi dengan keterlibatan berbagai pihak. Program SAGARA dan IPST ASARI ini merupakan satu rangkaian pengelolaan sampah terintegrasi (end-to-end plastic waste management) yang tak terpisahkan, mulai dari pemisahan, pengumpulan hingga pengolahan sampah menjadi produk bernilai yang dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat,” katanya.

    Dikatakan Edi, sejak awal program pada September 2021 hingga saat ini, Program SAGARA berhasil memberikan dampak positif antara lain 10 ton sampah daur ulang terkelola yang mana 3,7 ton di antaranya adalah sampah plastik. Sebanyak 222 kepala keluarga atau 812 orang telah menerima manfaat dari program tersebut.

    Bersama kelompok masyarakat KSM Sehati Maju Bersama, Chandra Asri mengelola IPST ASARI yang mampu menampung hingga 8.000 kg sampah plastik perbulan dan mengolahnya dalam mesin pirolisis dengan kapasitas 100kg/batch. Selain berasal dari program SAGARA, bahan baku sampah plastik yang dipasok ke IPST ASARI juga berasal dari sampah rumah tangga warga sekitar dan sampah perkantoran dari Site Office Chandra Asri.

    Hingga Mei 2022, fasilitas IPST ASARI telah berhasil mengalihkan 12.816 kg sampah plastik dari TPA dan mengubahnya menjadi 4.936 liter BBM Plas melalui proses pirolisis. Selain itu, 10 lapangan kerja tercipta serta sebanyak 2.898 orang telah menerima manfaat dari keberadaan fasilitas pengolahan sampah ini.

    “Berbagai inisiatif keberlanjutan yang dilakukan oleh Chandra Asri ini merupakan bentuk dukungan kami terhadap Pemerintah yang telah menetapkan target nasional pengurangan sampah sebanyak 30 persen dan penanganan sampah sebanyak 70 persen pada tahun 2025 serta Pengurangan 70 persen sampah plastik laut pada tahun 2025,” tutup Edi Rivai.

    Sementara itu, Ketua KSM Sehati Maju Bersama, Murad M Yasin mengaku pada tahun 2017 menerima pembinaan dari Pemerintah Provinsi Banten untuk memperdayakan masyarakat dalam mengelola sampah organik untuk pembuatan kompos. Lantaran ada kendala pengelolaan sampah itu tidak lanjut dilakukan.

    Seiring berjalannya waktu, Yasin bertemu dengan pihak PT Chandra Asri dan melakukan pembinaan hingga membangun gedung untuk pengelolaan sampah plastik untuk dijadikan bahan bakar dan hingga sekarang masih bisa dilakukan.

    Menurut M Yasin, sampah plastik menjadi senjata masalah dilingkungan masyarakat. Lantaran sampah plastik tidak mudah terurai sehingga perlu penanganan khusus. Salah satunya yakni pengelolaan sampah melalu IPST ASARI tersebut.

    Melalui program IPST ini, M Yasin menyampaikan pihaknya hanya membutuhkan waktu sembilan jam untuk memusnahkan sampah plastik 100 kilogram dan menjadi tiga jenis BBM. Seperti minyak tanah, solar dan bensin.

    Lebih lanjut M Yasin menyampaikan, dalam seminggu pihaknya melakukan dua kali proses sampah menjadi bahan bakar tersebut. Tga jenis bahan bakar dari sampah itu diberikan kepada para nelayan yang ada di pesisir lantaran para nelayan itu berkontribusi membersihkan sampah yang ada di pesisir.

    M Yasin menambahkan, banyak keuntungan yang didapat dari IPST itu yakni, dapat mengurangi sampah dan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dari hasil pengelolaan sampah tersebut. “Melalui pengelolaan sampah ini, alhamdulillah kita mampu membeli sembako untuk masyarakat sekitar,” katanya saat ditemui di Lingkungan Serdang Baru, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Kamis (30/6). (LUK)

  • Primkokas Klaim Telah Kembalikan Dana Nasabah Rp32,3 Miliar

    Primkokas Klaim Telah Kembalikan Dana Nasabah Rp32,3 Miliar

    Primkokas Klaim Telah Kembalikan Dana Nasabah Rp32,3 Miliar

    CILEGON, BANPOS- Primer Koperasi Karyawan Krakatau Steel (Primkokas) melakukan pengembalian dana kepada total 208 nasabah Simpanan Berjangka (Sijaka) yang dilakukan pada Kamis, 30 Juni 2022.

    “Primkokas telah mengembalikan dana kepada nasabah Sijaka dengan total Rp32,3 miliar atau sebesar 52,9 persen dari total dana yang ditempatkan,” ujar Ketua Primkokas Kohir Aman sebagaimana rilis yang dikirimkan kepada BANPOS.CO, Kamis (30/6/2022).

    Kohir menyatakan, bahwa pengembalian dana ini memberikan guna kejelasan penyelesaian kepada nasabah atas permasalahan Primkokas. Pengurus Primkokas juga akan terus berupaya memberikan solusi terhadap tuntutan para nasabahnya.

    Di pihak lain, Vice President of Legal & Risk Management Krakatau Steel Rachman Hidayat menjelaskan bahwa secara undang-undang, Primkokas merupakan badan hukum yang terpisah dan tidak terkait dengan Krakatau Steel, namun manajemen Krakatau Steel terus membantu upaya Primkokas dalam penyelesaian permasalahan ini.

    “Kita berharap Primkokas dapat segera menyelesaikan permasalahannya secara tuntas dan segera menindak pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan ini,” teranf Rachman. (BAR)

  • Pungli Pengurusan Sertifikat Tanah, Hakim Tipikor PN Serang Vonis Ringan Pegawai BPN Lebak

    Pungli Pengurusan Sertifikat Tanah, Hakim Tipikor PN Serang Vonis Ringan Pegawai BPN Lebak

    SERANG, BANPOS– Terkait kasih korupsi pungutan liar (pungli) pengurusan sertifikat hak milik (SHM) tanah, pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebak, Banten, Radianto oleh majelis hakim pengadilan Tipikor PN Serang divonis penjara selama 1 tahun dan 3 bulan (15 bulan) penjara , Kamis (30/6/2022). Sementara terdakwa Pahrudin divonis 1 tahun penjara. Keduanya juga dikenai denda masing -masing Rp50 juta.

    Dalam sidang yang dipimpin hakim Atep Sopandi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Subardi, terdakwa Radianto dinyatakan terbukti melakukan tindak  pidana korupsi secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya Pahrudin.

    Terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 23 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi junto Pasal 421 KUHPidana junto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

    “Menjatuhkan pidana terhadap Radianto berupa pidana penjara selama satu tahun dan tiga  bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,” kata ketua majelis hakim di persidangan.

    Putusan yang diberikan majelis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU. Sebelumnya Radianto oleh JPU dituntut 1 tahun dan 8 bulan penjara. Sementara terdakwa Pahrudin dituntut 1 tahun dan 6 bulan penjara.

    Sebelum memberikan hukuman, jaksa mempertimbangkan sejumlah hal.Hal yang memberatkan kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan menyalahgunakan kepercayaan.

    Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, mengaku dan menyesali perbuatannya. Menyikapi putusan tersebut, kedua terdakwa menyatakan terima. Sementara JPU menyatakan pikir-pikir.

    Dalam fakta persidangan, terdakwa Pahrudin mengaku dipaksa menerima titipan tiga buah amplop berisi uang oleh Ojat Sudrajat selaku pemohon yang diberi kuasa oleh Lili pemilik tanah

    Ojat dimandatkan untuk mengurus SHM tanah seluas 17.330 meter persegi milik Lili di Desa Intenjaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak.

    Namun, pada saat mengurus SHM, Ojat menyerahkan tiga amplop berisi uang Rp 36 juta kepada Pahrudin yang akan diberikan ketiga pegawai BPN Lebak. Ketiganya yaitu Radianto, Ruki, dan Imam.

    Usai dititipkan uang dari Ojat, Pahrudin tertangkap tangan oleh Satgas Mafia Tanah Polda Banten pada Jumat 11 November 2021 di Kantor ATR/BPN Lebak. (DZH)

  • Kerugian Kasus BPRS CM Dipertanyakan

    Kerugian Kasus BPRS CM Dipertanyakan

    (lebih…)

  • Pembangunan Gedung PKB Mengecewakan DPRD

    SERANG, BANPOS – Komisi IV DPRD Kota Serang mengaku kecewa dengan pembangunan gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) tahap pertama yang berada di dalam Terminal Cipocok Jaya. Selain telat, pembangunan gedung tersebut pun dianggap banyak kekurangan dan tidak layak.

    Kekecewaan para anggota dewan itu diungkapkan usai melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke gedung PKB tersebut. Sejumlah temuan dari para anggota dewan tersebut berkaitan dengan kondisi gedung yang masih belum rampung seutuhnya namun sudah diserahterimakan, serta perawatan yang buruk.

    Dari pantauan BANPOS, gedung itu terlihat baru setengah jadi. Sejumlah tembok dan lantai pun sudah banyak yang retak. Cat tembok berwarna putih pun terlihat mulai terkelupas dan luntur. Berbagai tumbuhan liar juga tumbuh di sekitar gedung.

    Ketua Komisi IV pada DPRD Kota Serang, Khoeri Mubarok, mengatakan bahwa dalam perencanaan yang telah disusun, gedung PKB seharusnya sudah mulai bisa beroperasi pada tahun 2023. Akan tetapi, banyak hal yang meleset dari perencanaan pembangunan.

    “Target dari kami, pembangunan gedung ini sudah bisa dioperasionalkan pada awal tahun 2023. Karena memang schedule time-nya aja (yang meleset). Karena tahap kedua ini sekarang baru mau dilelang. Kalau lancar sekitar bulan Agustus sudah selesai,” ujarnya, Rabu (29/6).

    Khoeri menuturkan, seharusnya setelah pembangunan tahap pertama selesai dilaksanakan, langsung dilanjut ke pembangunan tahap kedua. Sebab, tahap pertama sebenarnya sudah selesai sejak Februari lalu.

    “Seharusnya tahap kedua ini sudah selesai. Tapi sampai triwulan kedua ini tidak selesai. Kekhawatiran saya ini kembali terjadi terulang keterlambatan pengerjaan. Tadi laporan dari PUTR ternyata tahap satu selesai di Februari 2022. Padahal harusnya selesai di Desember 2021,” ungkapnya.

    Ia menegaskan bahwa pembangunan tahap dua tidak boleh sampai terlambat sebagaimana pembangunan tahap satu. Karena jika terlambat, maka akan membuat pengoperasian gedung PKB terhambat.

    “Kalau terlambat, pemasangan alat-alat pun akan terdampak, terlambat lagi. Karena pemasangannya perlu empat bulan. Nanti akan lompat tahun lagi, jadi SiLPA lagi. Maka perencanaan waktu ini harus benar-benar diperhatikan. Schedule time harus benar-benar diperhatikan,” tegasnya.

    Anggota Komisi IV pada DPRD Kota Serang, Amanudin Toha, mengatakan bahwa pihaknya sangat kecewa dengan pembangunan gedung PKB tersebut. Karena, banyak sekali kekurangan dari pembangunan tahap pertama.

    “Ini juga banyak atap-atap yang sudah kena air, sehingga berjamur. Itu nanti akan kami minta ganti ke pihak ketiga. Kami juga meminta kepada pihak PUTR agar benar-benar melakukan kontrol terhadap pembangunannya,” ujar Amanudin Toha.

    Menurutnya, hasil dari pembangunan tahap pertama seharusnya belum bisa diterima oleh Pemkot Serang. Sebab, pembangunan tersebut secara kasat mata masih belum rampung diselesaikan oleh kontraktor.

    “Kita bisa lihat contoh konkret, apakah dengan kondisi keramik belum terpasang itu bisa kita terima? Walaupun memang masih dalam tahap pemeliharaan. Dan ini pihak ketiga harus bertanggung jawab, harus bertanggung jawab,” tegasnya.

    Kepala Dishub Kota Serang, Heri Hadi, mengatakan bahwa pihaknya sampai saat ini masih belum bisa membeli alat uji KIR. Pasalnya, mereka harus menunggu pembangunan tahap kedua mulai dilakukan, sehingga kedatangan alat dan selesainya pembangunan tidak terpaut terlalu jauh.

    “Belum, kami belum proses itu. Masih menunggu fisik, karena kan kami harus memastikan keberlanjutan pembangunan. Jangan sampai kami beli dahulu alatnya, bangunan belum jadi. Itu akan menjadi masalah lagi. Jadi nanti beriringan, tidak duluan membelinya,” tandas Heri.(DZH/PBN)

  • Gugatan ke Al Dilimpahkan ke Jakarta

    Gugatan ke Al Dilimpahkan ke Jakarta

    SERANG, BANPOS – Gugatan terhadap pengangkatan Penjabat (Pj) Gubernur Banten dilimpahkan oleh PTUN Serang ke PTUN Jakarta. Hal itu karena PTUN Serang merasa tidak memiliki kewenangan untuk menyidangkan gugatan tersebut.

    Hal itu terungkap dalam sidang perdana perkara gugatan yang teregistrasi dengan nomor perkara no.42/G/2022/PTUN.SRG pada Rabu (29/6). Persidangan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PTUN Serang, Herry Wibawa.

    Herry Wibawa dalam rangkaian awal persidangan tersebut mengatakan bahwa gugatan yang dilayangkan oleh Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) tersebut, dilimpahkan ke PTUN Jakarta. Sebab, PTUN Serang dianggap tidak memiliki kewenangan terkait dengan gugatan itu.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua PERMAHI Banten, Rizki Aulia Rohman, mengatakan bahwa pihaknya sepakat dengan keputusan Ketua PTUN Serang yang melimpahkan gugatan tersebut ke Jakarta. Pihaknya pun siap mengikuti persidangan di PTUN Jakarta.

    “Betul, ini bukan kewenangan PTUN Serang. Insyaallah kami akan mengikuti persidangan di PTUN Jakarta bersama dengan kuasa hukum kami bang Yayan,” ujarnya kepada BANPOS.

    Rizki mengatakan bahwa alasan dan dasar gugatan terhadap pengangkatan Pj Gubernur Banten oleh Presiden, karena pihaknya nilai telah merugikan dan menghilangkan hak masyarakat Banten untuk memilih dan dipilih secara demokratis.

    “Karena dalam melakukan pengangkatan Pj Gubernur harus memuat aturan pelaksana terkait mekanisme pemilihan yang terbuka, transparan dan akuntabel sehingga tidak menggeser prinsip demokrasi,” jelasnya.

    Ia pun menegaskan bahwa Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 18 menyebutkan bahwa Gubernur dipilih secara demokratis, dipertegas dengan pasal 22 E pemilihan secara langsung oleh rakyat, khususnya rakyat Banten.

    “Artinya, jika hari ini kita bicara soal Otonomi Daerah, maka kewenangan pengangkatan harusnya melalui mekanisme sidang rapat Paripurna DPRD Provinsi. Mengingat, DPRD Provinsi memiliki kewenangan tersebut dan sekaligus mewakili suara rakyat, karena mereka dipilih oleh rakyat,” tegasnya.

    Kuasa Hukum PERMAHI Banten, Raden Elang Yayan Mulyana, mengatakan bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia perihal pemberhentian dan pengangkatan Pj Gubernur perlu peraturan pelaksana berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 15/PUU-XX/2022.

    “Perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU 10/2016, agar tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian penjabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi,” ujarnya.

    Selain itu menurutnya, penerbitan aturan pelaksana sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian penjabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, sesuai dengan aspirasi daerah serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah.

    “Dengan peran sentral yang dimiliki oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta dengan mempertimbangkan lamanya daerah dipimpin oleh Pj Kepala Daerah, maka perlu dipertimbangkan pemberian kewenangan Pj Kepala Daerah dalam masa transisi menuju Pilkada serentak secara nasional yang sama dengan kepala daerah definitif,” tuturnya.

    Sebab menurutnya, dengan kewenangan penuh yang dimiliki Pj Kepala Daerah yang ditunjuk, maka akselerasi perkembangan pembangunan daerah tetap dapat diwujudkan tanpa ada perbedaan antara daerah yang dipimpin oleh Pj Kepala Daerah maupun yang definitif.

    “Hal ini dapat memicu terjadinya praktik-praktik maladministrasi karena Penjabat Gubernur Banten melakukan tindakan atau kebijakan diluar kewenangannya yang berdampak pada kerugian bagi masyarakat Banten,” tandasnya. (DZH)

  • Baru 45 Persen Temuan Ditindaklanjuti

    Baru 45 Persen Temuan Ditindaklanjuti

    SERANG, BANPOS – Inspektorat Kota Serang mengungkap bahwa Pemkot Serang baru menindaklanjuti sekitar 45 persen dari seluruh temuan BPK pada LKPD Kota Serang tahun 2021. Hal itu dikarenakan adanya sejumlah kendala yang dihadapi, salah satunya karena ada paket kegiatan yang pada pengerjaanya lewat tahun.

    Demikian disampaikan Plt Inspektur Kota Serang, Subagyo, Rabu (29/6). Ia mengungkapkan bahwa temuan BPK terbanyak ada pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR).

    “Jadi yang terbanyak temuan dari DPUTR, yang sudah ditindaklanjuti sekitar 45 persen, belum 50 persen. Kita masih menunggu dari DPUTR karena DPUTR kan lumayan banyak kegiatannya dan banyak paket pekerjaan yang menjadi temuan,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, untuk temuan yang belum dapat ditindaklanjuti yaitu temuan pekerjaan yang pengerjaannya lewat tahun anggaran 2021. Sehingga pada termin terakhir pekerjaan, belum bisa dibayarkan karena sudah lewat tahun 2021.

    “Karena sudah lewat tahun 2021, dari sisi mekanisme pengelolaan keuangan tidak bisa dibayarkan di tahun 2021. Sehingga harus dibayarkan di tahun 2022, dan di tahun 2022 belum teranggarkan untuk pembayaran di termin terakhir, jadi di perubahan kita anggarkan dengan retensi 5 persen untuk pemeliharaan,” jelasnya.

    Subagyo mengaku dirinya mendampingi pihak RSUD Kota Serang untuk menindaklanjuti temuan pekerjaan lewat tahun yang ditetapkan. Ia mengatakan, sebetulnya temuan tersebut muncul karena RSUD belum 100 persen dibayarkan, sehingga harus dibayarkan di tahun 2022.

    “Kemarin pengennya dibayarin dulu, tapi kan enggak mungkin dari sisi mekanisme pengelolaan keuangan, nanti bisa di anggaran perubahan. Tetap mereka nanti harus menyelesaikan temuannya dulu, untuk retensi 5 persen dengan yang termin terakhir baru bisa dibayarkan,” tuturnya.

    Subagyo mengungkapkan, dalam LHP BPK tahun 202, ada juga temuan untuk pengembalian uang, dan beberapa yang sudah ditindaklanjuti. Sedangkan untuk temuan administrasi, sudah 90 persen terselesaikan, tinggal materiil saja.

    “Yang uang ini baru 40 persen yang sudah, diantaranya Setda, Setwan, DLH, Disparpora baru 40 persen dan beberapa OPD lainnya,” kata Subagyo.

    Dalam LHP BPK, dijelaskan bahwa RSUD Kota Serang ada kelebihan bayar senilai Rp547 juta dari nilai kontrak Rp48 miliar pada proyek pembangunan gedung terpadu RSUD Kota Serang tahun anggaran 2021. Pada proyek tersebut juga dikenakan denda keterlambatan kepada pelaksana kegiatan senilai Rp665,4 juta. (MUF)

  • MASALAH PENDIDIKAN CILEGON MASIH BANYAK

    MASALAH PENDIDIKAN CILEGON MASIH BANYAK

    CILEGON, BANPOS – Masih banyaknya sarana prasarana (sarpras) dan kondisi bangunan sekolah yang tidak layak di Kota Cilegon mendapat kecaman dari kalangan mahasiswa. Pasalnya hingga pertengahan tahun 2022 ini belum ada renovasi sekolah maupun penggantian mebel di masing-masing sekolah baik sd maupun smp.

    Diketahui, berdasarkan data dari Neraca Pendidikan Daerah (NPD) tahun 2020, terdapat 4 persen ruang kelas SD yang rusak, kemudian terdapat 6,74 persen ruang kelas SMP yang rusak.

    Ketua PMII Kota Cilegon Muhammad Rivaldi sangat miris melihat masih banyaknya sarana prasarana yang tidak layak di sekolah-sekolah yang ada di Kota Cilegon.

    “Mengenai persoalan pendidikan khususnya sarana prasarana ini sangat miris, karena yang memang digaungkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, khususnya janji kampanye juga kan yang paling diutamakan persoalan pendidikan,” katanya kepada BANPOS saat dikonfirmasi kemarin.

    Ia juga mempertanyakan keseriusan Pemkot Cilegon dalam menyelesaikan persoalan tersebut, pasalnya anggaran untuk pendidikan besar yaitu 20 persen dari APBD, selain itu terdapat alokasi DAK dari pemerintah pusat, belum lagi Kota Cilegon merupakan kota industri yang seharusnya CSR nya bisa disalurkan ke dunia pendidikan.

    “Melihat Kota Cilegon yang memang kota industri, yang dikatakan kota modern, kota dollar, sungguh miris kalau misalkan ada sekolah di Kota Cilegon sarana prasarana itu tidak layak, padahal untuk anak menuntut ilmu di Kota Cilegon,” tuturnya.

    Ia mendesak Dinas Pendidikan Kota Cilegon agar segera menyelesaikannya persoalan tersebut.

    “Ini harus menjadi catatan (Dinas Pendidikan), yang dimana kepala dinasnya yang baru ini harus mampu menyelesaikan apa yang memang belum diselesaikan apalagi Kota Cilegon khususnya dinas pendidikan harus menggelontorkan dananya untuk masalah sarana prasarana yang ada di sekolah di Kota Cilegon ini. Ini harus disegerakan kami menuntut,” tegasnya.

    Sementara itu, dari 15 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang ada di Kota Cilegon tahun ini ada yang akan dibangun dan ada yang diperbaiki.

    Kepala Bidang (Kabid) SMP Dindik Kota Cilegon Suhendi mengatakan untuk tahun ini ada beberapa pembangunan sekolah dan renovasi. Yaitu pembangunan gedung SMPN 12, renovasi ruang kelas SMPN 13, renovasi ruang kelas SMPN 3, rehab ruang perpustakaan SMPN 4, rehab ruang lab IPA SMPN 4, pembangunan aula SMPN 5, rehab ruang lab SMPN 8 dan pembangunan ruang kelas SMPN 3. “Itu yang ingat, DPA nya ada di kantor,” katanya saat dikonfirmasi BANPOS, Selasa (28/6)

    Terkait pergantian mebeler untuk sekolah SMPN pihaknya belum mengetahui totalnya berapa. “Nanti harus lihat DPA, saya lagi ke Tangerang,” ujarnya.

    Diketahui saat ini jumlah siswa SMP Negeri di Kota Cilegon ada sekitar 9.100 siswa terbagi dari kelas 7 sekitar 3200 siswa, kelas 8 sekitar 3100 siswa dan kelas 9 sekitar 2800 siswa.

    Sementara itu, untuk Sekolah Dasar (SD) Negeri yang ada di Kota Cilegon totalnya ada 151 sekolah.

    Kemudian ada 100 sekolah yang akan diganti mebelernya dan ada sejumlah sekolah yang dibangun dan direnovasi.

    “Tahun ini Insya Allah 100 sekolah akan kita ganti mebelernya, artinya paling tidak satu atau dua rombel. Yang utama misalkan tingkat kerusakan tinggi kita dahulukan yang masih ringan kita sisihkan cukup satu rombel paling tidak untuk percepatan. Tnggal nanti Juli-Agustus bisa dikirim ke sekolah dan bisa dimanfaatkan dan dijaga karena ini aset negara,” kata Kabid SD Dindik Kota Cilegon Humaedi.

    Diketahui untuk pengadaan mebeler untuk sekolah dasar sekitar Rp4 miliar dari APBD Kota Cilegon.

    “Itu kualitasnya bagus. Ini bukan lagi yang kayu tapi yang meja kursi yang satu siswa satu, Insyaallah ini usianya bisa lebih bertahan lama,” tuturnya.

    Selain itu, berkaitan dengan penambahan ruang kelas baru tahun ini ada dua untuk renovasi juga ada dua. “Intinya penambahan-penambahan itu kita tetap petakan,” ujarnya.

    Untuk menghitung tingkat kerusakan Dindik juga menggandeng Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cilegon

    “Kita tidak sendiri juga, jadi panggil dari PU untuk menghitung mana rusak sedang, mana rusak berat. Jadi kami ketika melihat bolong ini masuknya kategori mana jadi yang menetapkan adalah orang PU,” ungkapnya.

    Selain itu, untuk pembangunan sekolah pihaknya mengaku ada kendala terkait adanya peraturan pemerintah pusat tentang TKDN. Diketahui untuk pembangunan sekolah dindik menganggarkan sekitar Rp1,3 miliar.

    “Pendirian sekolah baru tiga sedang proses. Kita juga mengulangi perencanaan karena adanya TKDN yang mempunyai TKDN 40 persen,” tandasnya.

    Diberitakan sebelumnya, sejumlah guru sekolah dasar (SD) di Kota Cilegon mengeluhkan kondisi sarana prasarana (sarpras) yang ada di sekolah banyak yang sudah tidak layak digunakan.

    Hal ini diungkapkan salah satu guru SDN Walikukun Kota Cilegon, Susilawati kepada Walikota Cilegon Helldy Agustian saat menghadiri kegiatan pembukaan pembekalan PPPK tahap 2 di Aula Dinas Pendidikan Kota Cilegon, Senin (27/6) lalu. (LUK)