Kategori: HEADLINE

SERANG, BANPOS –  Manajemen Bank Banten (BB) diduga  menghapus ratusan miliar kredit macet atau Non Performing Loan (NPL). Sehingga saat ini data kredit bermasalah di bank tersebut mengalami penurunan.

Pegiat Informasi yang juga salah satu nasabah BB, Moch Ojat Sudrajat dalam siaran persnya, Minggu (26/6) mengungkapkan, ada ratusan miliar NLP  yang dihapusbukukan oleh manajemen Bank Banten.

“Berdasarkan  informasi yang saya himpun penurunan kredit macet di BB diduga lebih dikarenakan hapus buku di tahun 2021. Dan nilainya  pun diduga ratusan miliar,” kata Ojat.

Ia menjelaskan, dengan adanya dugaan penghapusan buku kredit macet di BB tersebut  maka secara otomatis, jumlah tersebut di tahun 2021 lalu mengalami penurunan.

“Artinya NPL (Rasio Kredit Macet) di Bank Banten turun, bukan disebabkan tertagihnya  kredit macet oleh manajemen,” ujarnya.

Dugaan hapus buku kredit macet ini diperkuat dengan tidak adanya pendapatan BB di tahun 2021. Malah kondisi BB saat ini tidak lebih baik, atau  jalan ditempat seperti Direksi BB sebelumnya.

“Jika memang hasil penagihan tentunya penurunan kredit sebesar itu juga akan berdampak positif kepada pendapatan bank dan besar kemungkinan bank tidak akan merugi kembali di tahun 2021. Padahal  kita tahu justru pendapatan bank di  2021 lebih rendah atau lebih kecil dibanding pendapatan bank di tahun 2020,” ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta management Bank Banten yang ada saat ini  harus komprehensif dan perlu menjelaskan penurunan kredit  macet tersebut kepada publik.

“Apakah karena  hasil pencegahan atau adanya keputusan atau diskresi manajemen BB berupa hapus buku,” imbuhnya.

Akan tetapi jika penurunan kredit  macet tersebut disebabkan oleh hapus buku,  artinya BB tidak dalam keadaan positif. “Ini justru menimbulkan tanda tanya besar,” ujarnya.

Dan agar persoalan kredit macet serta pendapatan BB tergambarkan  dengan jelas, maka harus ada akuntan publik independen.

“Menjadi lebih fair jika manajemen mengundang akuntan publik dan OJK yang mengaudit  laporan  Keuangan  BB 2021  untuk membuka dan menjelaskan masalah Laporan keuangan  BB 2021,” harapnya.

Dirut Bank Banten Agus Syabarrudin.hingga berita ini diturunkan belum dapat dimintai tanggapanya. Pesan tertulis yang dikirim BANPOS masih ceklis satu.

Sebelumnya, Pengamat Ekonomi yang juga merupakan akademisi Untirta, Agus David Ramdansyah menyampaikan pendapatnya terkait polemik kerugian yang dialami oleh Bank Banten. Menurutnya, saat ini secara status keuangan terlihat bahwa ada kinerja baik yang diperlihatkan.

Menurut Agus, kerugian yang saat ini masih dialami Bank Banten harus dipahami secara komprehensif, terutama pada aspek masa lalunya. Ia menyatakan, kondisi saat ini tidak boleh dipukul rata.

Menurut Agus, Pada saat Bank Pundi diakuisisi Pemprov Banten melalui PT Banten Global development, menjadi Bank Banten tahun 2016 lalu,  posisi NPL (kredit macet) sebesar  48 persen dengan kondisi Capital Cost Ratio (kecukupan modal) sebesar 13 persen.

“Total kerugian mencapai Rp405 miliar.  Oleh manajemen lama (periode 2016-2020) disiasati dengan menyalurkan kredit dan DPK (Dana Pihak Ketiga). Sayangnya langkah ini justru mengakibatkan penambahan NPL sekitar Rp400 miliar di akhir tahun 2019, profitabilitas tertekan, modal bank tergerus, menyeret Capital Cost  Ratio ke level 9 persen dari ambang batas minimum sebesar  11 persen hingga tahun tahun [ADR2] 2020,” papar pria yang merupakan lulusan Fu Jen Catholic University, Taiwan tersebut.

Ia melanjutkan, dengan kondisi itu, Bank Banten pun mengalami kesulitan likuiditas, DPK turun drastis.  Nasabah,  termasuk Pemerintah provinsi menarik dana simpanannya. Loan to Deposit Ratio meningkat hingga 146 persen. OJK kemudian menetapkan Bank Banten sebagai bank dalam pengawasan khusus.  Aktivitas kredit yang diberikan dihentikan sementara, kerugian Bank Banten pada tahun 2020 mencapai Rp308 miliar.

“Untuk menanggulangi kerugian yang begitu besar, dilakukan amortisasi (perpanjangan pembayaran hutang) sebesar Rp1 triliun yang berdampak kepada manajemen baru yang diangkat pada RUPS bulan Maret 2021 untuk mengalokasikan pembayarannya,” ungkap Agus.

Menurut Agus, apa yang dilakukan oleh manajemen baru ini sudah tepat, yakni fokus pada kinerja. Menurutnya, hal ini membuahkan hasil. Sejak Maret 2021 pendapatan operasional, dan pendapatan fee Based income meningkat cukup signifikan, di triwulan satu, mencapai Rp4 miliar dan diakhir tahun 2021, meningkat  Rp40 miliar.

“Dari sisi pendapatan bunga, pada saat Bank Banten diserahkan kepada manajemen baru, di triwulan pertama hanya Rp46 miliar kemudian  berhasil ditingkatkan menjadi Rp310 miliar. Pada tahun 2020, kredit macet saat itu Rp1,9 triliun. Per bulan Maret 2021, kredit macet yang diselesaikan turun menjadi 517 milyar,” papar Agus.

Agus menyatakan, pada akhir 2021,  kredit macet yang diselesaikan turun menjadi Rp436 miliar. Oleh karena itu, kinerja kerugian Bank Banten saat ini, tidak bisa dilepaskan dari persoalan masa lalu.

Menurut Agus, manajemen Bank Banten saat ini semakin fokus kepada upaya peningkatan pendapatan operasional. Hal ini nampak dari perencanaan di tahun pertama, yakni menyelesaikan hutang masa lalu, membangun foundation building, yakni tata kelola, SDM, infrastruktur dan IT, penyelesaian kredit bermasalah sebagai langkah prioritas yang akan menjadi pendapatan bagi perusahaan.

“Tahun kedua, peluncuran pelayanan digital yang akan mempercepat pertumbuhan percepatan kinerja dan pendapatan. Tahun ketiga menjaga stabilitas perusahaan agar di tahun 2024 menjadi market leader dan berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten,” tandasnya.(RUS/PBN)

SERANG, BANPOS – Pemprov Banten tengah mendalami adanya dugaan permainan uang dalam pendaftaran  Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online tahun ajaran 2022/2023 di wilayah Kabupaten/Kota Tangerang.

Pj Sekda Banten, Moch Tranggono ditemui di DPRD Banten, Rabu (22/6) mengungkapkan, pihaknya  sudah menindaklanjuti adanya informasi dugaan permainan uang dalam PPDB di wilayah Tangerang.

“Kalau memang ada hal-hal itu seperti isu permainan uang,  nah ini kita tindaklanjuti. Kalau memang ada info seperti itu akan tindaklanjuti. Kita konsolidasi ke dalam . Nanti kita akan tanya ke Ombudsman, seperti apa langkahnya, nanti akan kita ikuti. Prinsipnya kita terbuka, dan akan berproses,” kata Tranggono.

Ia menjelaskan, PPDB yang rutin setiap tahun dilaksanakan secara nasional ini diharapkan tidak membawa dampak buruk kepada masyarakat. Apalagi, instruksi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), telah disampaikan sangat jelas, sebelum PPDB dimulai

“Arahanya, kita ini pemerintah punya dua tugas. Pertama, adalah membuat kebijakan yang menguntungkan masyarakat kearah yang adil dan makmur. Itu intinya ya. Jadi kebijakannya yang pro dengan masyarakat. Yang kedua, memberikan pelayanan prima,” katanya.

Arahan tersebut disampaikan dengan maksud dan tujuan, agar Dindikbud,  menjalankan tugasnya secara transparan, tidak ada yang ditutupi. “Prinsip terbuka PPDB, silahkan,” imbuhnya.

Disinggung mengenai keseriusan pemprov dalam menindaklanjuti semua temuan atau permasalahan, dijelaskan Tranggono, bahwa hal tersebut akan ditindak sesuai aturan.

“Mungkin ada beberapa hal yang belum sesuai kita justifikasi, terkait tadi ada temuan seperti ini, kenapa tidak. Ada beberapa hal yang kami proses. Tapi saya lupa, tapi sudah disampaikan ke Inspektorat. Sanksi (bagi oknum pegawai terlibat dugaan permainan uang PPDB), ya kita lakukan sesuai aturan pegawai. Siapa yang salah. Dan saya pikir ini adalah salah satu  sok terapi (kedepannya, red). Kita tidak mau main-main,” terangnya.

Di tempat yang sama, Anggota DPRD Banten, Yoyon Sujana meminta kepada pemprov untuk melibatkan lembaga legislatif dalam proses PPDB. Selama ini pihaknya kerap mendapatkan keluhan dari masyarakat.

“Kami inginnya PPDB ini dilibatkan anggota dewan. Bukan kita tidak tahu aturan, zonasi,  afirmasi, prestasi. Wakil rakyat libatkan dari awal, jangan sampai kita kena getahnya terus. Jangan sampai setiap tahun kita kena getahnya terus. memang masyarakat menyampaikan aspirasinya kemana, kalau bukan ke wakil rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik, Moch Ojat Sudrajat meminta Ombudsman Banten membongkar adanya dugaan praktik kotor dalam PPDB Online SMA di Kabupaten/Kota Tangerang.

“Tudingan tersebut menurut saya, sangat serius, apalagi disampaikan setelah diumumkannya penerimaan siswa baru SMAN/SMKN khususnya yang lolos jalur zonasi. Oleh karena itu saya meminta Ombudsman  Perwakilan Provinsi Banten dapat membuktikan tudingannya tersebut,” kata Ojat.

Akan tetapi jika tudingan tersebut tidak dapat dibuktikan, maka kata Ojat, Ombudsman harus menyampaikan tersebut kepada publik. “Tentunya minimal harus ada klarifikasi  dari Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten,” imbuhnya.

Akibat adanya informasi adanya dugaan isu permainan uang yang disampaikan  Ombudsman, diakuinya mempengaruhi psikologi para Panitia PPDB di seluruh sekolah khususnya di wilayah Tangerang. “Yang kami ketahui Panitia PPDB di sekolah – sekolah sudah sangat bekerja keras,” ujarnya.

Dan jika dugaan permainan uang dalam PPDB benar adanya,Ojat menilai hal tersebut sudah sangat keterlaluan.

“Kalau tudingan dugaan permainan uang pada pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2022/2023 khususnya di Tangerang pada jalur zonasi, maka menurut pendapat saya jika hal tersebut benar dilakukan maka dapat dikatakan sangat nekat . Karena tentunya saat diumumkan hasil zonasi seharusnya setiap panitia PPDB di sekolah mengumumkan nama siswa berikut jarak-nya ke sekolah sebagai bentuk transparansi,” terang dia.

Ojat berharap dugaan permainan uang dalam PPDB online tahun ini hendaknya oleh Ombudsman tidak disampaikan terlebih dahulu kepada publik, sebelum semua jelas dan benar adanya.

“Seharusnya apabila belum ada bukti konkrit nya terkait permainan uang pada Pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2022/2023, khususnya di Tangerang, alangkah bijaknya jika tidak diekspos dulu keluar, dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.  Kami yakin jika terbukti tentunya pihak Pemprov Banten akan menindak tegas sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku,” ujarnya.

Adapun terkait dengan akses internet yang sulit dibuka  oleh pendaftar atau masyarakat,  hal tersebut telah diantisipasi dengan program komputerisasi lainnya.

“Pantauan  di lapangan, bahwa benar ada permasalahan pada PPDB 2022 ini akan tetapi lebih terjadi pada saat pendaftaran online yang dimungkinkan permasalahan di bandwith atau server, akan tetapi hal ini sudah diantisipasi dengan adanya helpdesk di sekolah – sekolah. Dan beberapa waktu sebelum pelaksanaan PPDB 2022 ini Kami pun berdialog dengan beberapa Kepala Sekolah khususnya SMA yang dianggap favorit dan mereka memastikan kesiapan mereka. Bahwa Kami juga berpendapat sampai dengan saat ini, PPDB 2022 berjalan lebih baik jika dibandingkan dengan PPDB Tahun 2021,” jelas Ojat.

Diberitakan sebelumnya, selama proses PPDB Online jalur zonasi, Ombudsman Banten menerima laporan  masyarakat. Salah satunya ada dugaan permainan uang  di Kabupaten dan Kota Tangerang.(RUS/PBN)

SERANG, BANPOS – Klaim dari ahli waris Rasim bin Madhari atas kepemilikan tanah di Desa Rancaseneng yang tengah dibangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh Pemprov Banten dibantah oleh Kepala Desa dan tokoh masyarakat setempat.

Pasalnya, tanah yang diklaim oleh ahli waris Rasim bin Madhari itu pada dasarnya merupakan tanah milik negara yang diambil alih oleh Rasim bin Madhari, dengan perjanjian ‘tukar guling’ dengan tiga bidang tanah milik Rasim. Namun, perjanjian itu batal karena tiga bidang tanah itu justru dijual oleh Rasim setelah dilakukan tukar guling.

Hal itu terungkap dalam audiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rancaseneng dan tokoh masyarakat setempat, dengan Dinas Perkim Provinsi Banten pada Rabu (22/6). Para aparat Desa dan tokoh masyarakat setempat mendatangi Dinas Perkim Provinsi Banten untuk menanyakan mengapa pembangunan RTH yang sudah 70 persen tersebut dihentikan.

“Dulu tanah itu sudah diganti rugi garapan karena itu statusnya tanah negara. Itu semenjak zaman belum terbentuknya desa Rancaseneng. Masyarakat iuran dengan bergotong royong mengganti rugi garapan kepada Almarhum Haji Rasim,” ujar mantan Kepala Desa Rancaseneng periode 1998-2007, Duriyat.

Pembayaran ganti rugi tersebut agar masyarakat dapat menggunakan tanah negara tersebut untuk kepentingan publik, setelah tanah itu diklaim sebagai tanah milik Rasim. Sengketa pun terjadi hingga akhirnya masuk ke meja hijau.

“Ternyata keputusan pengadilan itu adalah keputusan yang berdasarkan atas perdamaian atau dading,” katanya.

Isi dari perdamaian tersebut menurutnya, mewajibkan kepada Rasim untuk memberikan tiga bidang tanah kepada masyarakat, sehingga Rasim dapat menguasai tanah negara yang berbentuk lapangan tersebut.

“Masyarakat melalui Haji Pendi diberi tiga tempat lahan sebagai pengganti tanah lapangan yaitu tanah di depan pasar Rancaseneng, di belakangnya dan satu lagi di dekat lapangan. Kalau tiga tempat itu dikasihkan kepada masyarakat, maka tanah lapangan itu diberikan kepada Almarhum bapak Rasim,” ungkapnya.

Namun ternyata menurutnya, tiga bidang tanah yang diberikan, dijual lagi oleh Rasim kepada pihak lain. Dengan demikian, Rasim pun telah melanggar perjanjian damai yang telah disepakati di PN Pandeglang.

“Masa tanah pemberiannya diambil, lapangan punya masyarakat mau diambil juga? Kan secara otomatis tidak begitu. Yang namanya tukar-tukaran kalau yang salah satunya sudah diambil, maka sah tidak itu tukar gulingnya? Kan enggak sah,” tegasnya.

Ia menuturkan, dalam amar putusan pun dengan jelas menyebutkan bahwa pengadilan menolak semua gugatan. Sedangkan gugatan yang keputusannya diterima ialah dengan dilakukannya perdamaian di luar pengadilan.

Ia pun mengaku heran dengan salah satu ahli waris dari Rasim yakni Artim. Padahal dirinya sempat menjabat sebagai Kepala Desa Rancaseneng, namun mengapa permasalahan tanah itu tidak diselesaikan di masa kepemimpinannya.

“Maka saya mengklaim bahwa tanah itu tanah milik warga Rancaseneng. Selanjutnya, Haji Artim itu mantan kepala Desa Rancaseneng, kok kenapa pada zaman dia tidak diklaim atau tidak diurus bahwa itu tanah milik keluarganya,” ungkapnya.

Kepala Desa Rancaseneng, Kastiri, mengatakan bahwa pembangunan RTH di desanya itu sudah diusulkan oleh dirinya sejak 2019. Akan tetapi, pembangunan sempat terhambat akibat adanya Covid-19.

“Berhubung 2020-2021 gagal karena covid, alhamdulillah tahun ini terealisasi. Sampai pada akhirnya ada kejadian seperti ini, saya juga kaget,” ujarnya.

Kastiri pun mengaku heran dengan klaim yang dilakukan oleh ahli waris Rasim ketika Pemprov Banten melakukan pembangunan di atas tanah tersebut. Pasalnya, sebelumnya pun dirinya telah membangun beberapa kali di atas tanah tersebut menggunakan anggaran Dana Desa.

“Waktu masa jabatan periode pertama, saya membangun berapa kali di lahan itu dengan anggaran Dana Desa. Apa ada gejolak? Apa ada protes? Tidak ada. Dari mulai pengurugan, bikin lapangan voli, jogging trek, Alhamdulillah nggak ada yang namanya protes, gugat apalagi minta ganti rugi,” jelasnya.

Ia mengaku tidak tahu motif apa di balik protes yang dilakukan oleh ahli waris Rasim. Sebab ia baru menghadapi persoalan klaim tanah itu setelah Pemprov turun tangan ingin memaksimalkan pembangunan yang sebelumnya sudah ia lakukan menggunakan Dana Desa.

“Dari tahun 2015 sampai tahun 2021 saya sudah melakukan tiga kali pembangunan dengan anggaran dari Dana Desa di lokasi lapangan itu, tapi tidak ada konflik gugatan dan hal-hal aneh. Saya enggak mengerti alasannya apa. Saya bingung kok pembangunan ini tiba-tiba disetop, padahal ini saya yang mengajukan. Saya sudah meyakinkan bahwa tanah itu bukan tanah sengketa dan tidak bermasalah,” tandasnya.(DZH/PBN)

PANDEGLANG, BANPOS–Setelah Kepala Desa (Kades) Carita, Kecamatan Carita, US, yang saat ini terjerat hukum dan jadi tersangka dalam kasus dugaan sindikat mafia tanah. Kini, Kades Pejamben, Kecamatan Carita, (Jd) juga dibekuk Polres Pandeglang, dengan dugaan kasus yang sama.

Menurut informasi yang dihimpun, Kades Pejamben, Jd, ditangkap oleh personel Polres Pandeglang, diduga menggelapkan tanah di dua Kecamatan yakni, di wilayah Teluk Kecamatan Labuan dan Sumur, dengan luas tanah sebanyak 60 hektar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang, Doni Hermawan membenarkan, selain Kades Carita, Kades Pejamben juga dijebloskan ke penjara dengan dugaan kasus penggelapan tanah.

“Kalau Kades Carita ditangani oleh Polda Banten, kalau Kades Pejamben ditangani oleh Polres Pandeglang. Ya, kasusnya hampir sama, dugaan mafia tanah,” kata Doni, Rabu (22/6).

Bahkan dinilai Doni, kasus yang sedang dihadapi Kades Pejamben itu lebih berat dibandingkan dengan kasus yang menimpa Kades Carita. Hal itu dikarenakan, Kades Pejamben dugaan penggelapan tanahnya mencapai 60 hektar.

“Kasusnya saya lihat lebih berat. Karena yang Pejamben ada dua kasus. Bersangkutan (Kades Pejamben), katanya menggelapkan tanah di Teluk Kecamatan Labuan, dan satu lagi di wilayah Kecamatan Sumur sekitar 60 hektar,” ujarnya.

Doni memastikan, kasus yang menjerat Kades Pejamben itu bukan pada saat menjabat. Akan tetapi, sebelum menjabat sebagai Kades. “Pada prinsipnya kasus ini, sebelum dia menjabat sebagai Kepala Desa,” tukasnya.

Kendati demikian tegas Doni, dikarenakan roda pemerintahan desa harus tetap berjalan, pihaknya harus mengambil sikap menggantikan posisi Kades tersebut.

“Kami punya kepentingan, dalam artian proses pemerintahan harus berjalan, ini yang harus kita pahami. Pada saat ini ditahan, otomatis pemerintah akan mandek. Makanya segera mungkin kita menunjuk Plh (pelaksana harian), untuk menjalankan tugas-tugas sementara,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Desa (Kades) Carita, US, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, terjerat kasus hukum dan mendekam di jeruji besi Mapolda Banten, akibat ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan mafia tanah.

Oleh karenanya, ia bakal dikenakan sanksi tegas oleh Pemerintah Daerah (Pemda), yaitu diberhentikan sementara dari jabatannya. Bahkan, oknum Kades itu juga terancam diberhentikan tetap dari jabatannya, oleh Bupati Kabupaten Pandeglang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan mengatakan, sekarang Kades Carita sudah ditahan sejak bulan puasa lalu di Mapolda Banten.

“Nah, ia terjerat kasus dugaan mafia tanah. Kami juga mencari tahu, seperti apa kasusnya,” kata Doni, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/6).(pbn/bnn)

LEBAK, BANPOS – Pengungkapan kasus dugaan korupsi bantuan bencana di Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lebak terus berlanjut. Namun. karena terganjal hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), proses pengungkapan kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan oknum pejabat Dinas Sosial (Dinsos) Lebak, mandek.

Proses pengungkapan kasus yang tengah digarap Polres Lebak ini kembali mencuat ke publik dan menjadi perbincangan banyak orang. Untuk mengungkap kasus tersebut ratusan saksi juga telah dimintai keterangan oleh penyidik Polres Lebak. Dana bantuan korban bencana pada bulan Februari – Maret 2021 yang diperuntukan bagi korban bencana sebesar Rp341 juta.

Walau ratusan saksi telah dimintai keterangan penyidik Polres Lebak, hingga sekarang ini proses pengungkapan kasus statusnya itu masih belum jelas. Alih-alih, saat ini pihak kepolisian masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kanit Tindak Pidana Korupsi Polres Lebak, Ipda Putu Ari Sanjaya kepada wartawan, Rabu (22/6) mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Bila hasil audit BPK sudah keluar kita bisa ke tahapan selanjutnya. Jadi saat ini kami masih menunggu hasil audit kerugian negara dari BPK. Pemeriksaan saksi-saksi sudah dilakukan,” katanya

ET, diketahui menjabat sebagai Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Jaminan Sosial (PFM Linjamsos) di Dinas Sosial Kabupaten Lebak juga telah dicopot dari jabatannya.

Terkait pencopotan ET dari jabatannya itu dibenarkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Eka Darmana Putra sebelumnya, dan posisi jabatan ET telah digantikan oleh Agus Setiawan.

“Iya, sudah, sudah dinonjobkan menjadi staf oleh Bupati Lebak. Posisi Kabid sudah digantikan oleh Agus Setiawan. Agus itu orang lama di Dinsos Lebak,” katanya.

Lantaran terdapat penyalahgunaan wewenang tidak menyalurkan bantuan bencana tersebut, sebelumnya Inspektorat Kabupaten Lebak  juga telah memeriksa Kepala Bidang Linjamsos Dinsos Lebak, ET. Hal itu disampaikan Inspektur Pengadu Tiga, Dudung Kurniawan.

“Iya ada penyalahgunaan wewenang tidak menyalurkan bantuan. Untuk totalnya masih dicek,” kata Dudung

Menurut Dudung, ET mengakui telah menggunakan uang bantuan itu untuk berbisnis dan akan segera mengembalikan uang yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Lebak.

“ET sudah diperiksa, dan ET sudah mengakui uang tersebut diambil dan pengakuannya akan segera dikembalikan,” ujarnya.

Dihubungi melalui sambungan telepon selulernya untuk melakukan konfirmasi seputar dugaan kasus yang sedang dihadapinya, ET belum merespons. (Her/PBN)

SERANG, BANPOS – Polda Banten menetapkan dua tersangka atas kasus kecurangan perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Gorda yang berlokasi di Jalan Raya Serang-Jakarta, KM 70, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten. Dua orang tersebut yaitu Manager SPBU Gorda BP (68) dan pemilik tempat usaha SPBU Gorda FT (61).

Dari aksi mencurangi konsumen tersebut, kedua pelaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp4 juta hingga Rp5 juta per hari. Kejahatan mencurangi konsumen itu dilakukan sejak tahun 2016 sampai dengan Juni 2022 dengan jumlah keuntungan sekitar Rp7 miliar.

Dalam konferensi pers Polda Banten, Rabu (22/6), diungkapkan modus yang dilakukan para pelaku sengaja menambahkan komponen elektrik remote control serta saklar otomatis pada dispenser SPBU dalam memperdagangkan BBM jenis Pertalite, Pertamax, Pertamina Dex, Dexlite, dan Solar.

“Petugas SPBU tersebut melakukan pengaturan pada mesin dispenser yang sudah dimodifikasi dengan menggunakan alat berupa remote control,” ujar Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Shinto Shilitonga, saat konferensi pers di Mapolda Banten.

Ia mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengecekan lokasi SPBU Gorda. Ia mengatakan, saat pengecekan telah terjadi kegiatan penjualan BBM jenis Pertalite, Pertamax, Pertamina Dex, Dexlite, dan Solar yang dilakukan oleh petugas SPBU.

“Penambahan remote control dan saklar otomatis pada dispenser SPBU mengakibatkan BBM tidak sesuai dengan ukuran takaran timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih, atau jumlah yang sebenarnya,” katanya.

Fungsional Pengawas Kemetrologian, Maman Arifrahman, yang juga sebagai saksi ahli dari Metrologi Legal, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di SPBU Kibin. Hasilnya, ada temuan susut pada dispenser BBM hingga 500 mililiter dari kapasitas dispenser 20 liter.

“Kami telah melakukan pengujian atar dengan menggunakan alat yang namanya Push secara ukur standar yang kapasitasnya 20 liter, kita uji di dispenser 01 dengan temuan susutnya kurang lebih 500 ml,” katanya.

Maman menambahkan jika jumlah susut tersebut takarannya jauh melebihi batas yang diijinkan oleh peraturan kementerian perdagangan nomor 23 tentang teknis bejana ukur.

Dari kasus tersebut, Polda Banten mengamankan barang bukti berupa 2 unit remote control, 4 alat relay yang terpasang pada masing-masing dispenser BBM, 1 bundel slip setoran margin, 1 bundel slip setoran surplus, 4 unit handphone, 7 bundel arsip berita acara permodalan SPBU Nomor : 34-42117, 4 unit CPU, 1 buah ATM, 1 buah buku tabungan, dan 2 bundel rekening koran.

Para pelaku dijerat dengan pasal berlapis yaitu Pasal 8 ayat 1 huruf c Jo Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 27, Pasal 30 Jo Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal Jo Pasal 55 ayat 1 dan atau Pasal 56 dengan hukuman minimal 5 tahun penjara.(MUF/PBN)