Kategori: HEADLINE

Presiden Jokowi menyoroti besarnya anggaran pemerintah untuk ketahanan pangan. Tahun 2018, angka totalnya hanya Rp 86 triliun. Tahun 2022, melonjak hingga Rp 92,3 triliun.

“Gede banget lho ini. Hasilnya apa setiap tahun? Konkretnya apa? Harus jelas. Kalau ndak, Rp 92 triliun ini kita pakai saja. Kita belikan beras untuk stok saja. Ya kan? Belikan bahan pangan yang jelas untuk stok rakyat,” kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang Antisipasi Krisis Pangan dan Energi di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/6).

Jokowi menjelaskan, dari total anggaran Rp 92,3 triliun, dana yang dialokasikan untuk kementerian dan lembaga berjumlah Rp 36,6 triliun. Rinciannya, Kementerian Pertanian Rp 14,5 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan  Rp 6,1 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp 15,5 triliun, serta kementerian dan lembaga lainnya Rp 0,6 triliun.

Dia pun lantas meminta Kementerian Pekerjaan Umum, untuk fokus pada soal pangan. Bendungan besarnya saat ini sudah berjumlah 61. Yang sudah selesai, ada  29 bendungan. Tahun ini, tambah lagi.

“Ini mungkin mulai masuk ke hal-hal kecil, yang langsung bisa masuk ke rakyat. Pak Menteri, embung yang langsung bisa dimanfaatkan, mungkin memang tidak mencakup luasan yang gede. Tapi, harus yang banyak. Irigasi-irigasi seperti yang kita lihat di NTT kemarin, itu konkret-konkret. Langsung berproduksi. Kita nggak ada waktu,” jelas Jokowi.

Menurutnya, ini adalah kesempatan kita untuk memanfaatkan peluang, karena krisis pangan dunia.

“Ingat ya, kita ini menjadi salah satu dari lima champion untuk global respons urusan pangan, energi, dan keuangan. Jadi, kalau kita bisa ekspor itu membantu negara lain, tapi ya bayar,” ucap Jokowi.

Jokowi kemudian merinci anggaran kedua, sebesar Rp 33,8 triliun. Ini untuk subsidi pupuk Rp 25,3 triliun, ini tolong dicek betul. Belanja cadangan beras Rp 3 triliun, belanja cadangan stabilitas harga pangan Rp 2,6 triliun, belanja cadangan subsidi pupuk Rp 2,9 triliun.

“Ini gede-gede sekali. Ini harus jelas larinya kemana, manfaatnya apa. Sekali lagi, kita dalam posisi suasana dunia yang sedang tidak pasti dan tidak baik,” tegasnya.

Sementara sisanya yang Rp 21,9 triliun, ditransfer ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Ini juga tolong dilihat betul, ini Bu Menteri Keuangan dan mungkin kementerian yang terkait, DAK fisik Rp 8,1 triliun, DAK non fisik Rp 0,2 triliun, dan Dana Desa Rp 13,6 triliun. Ini harus betul-betul netes hasilnya. Harus netes betul. Harus menetas manfaat,” tandas Jokowi.(PBN/RMID)

JAKARTA, BANPOS  – Massa dari Forum Rakyat Banten Tegakkan Konstitusi dan Demokrasi menggelar unjuk rasa di depan pintu Monas Barat atau Patung Kuda Indosat Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Senin (20/6) pukul 13.00. dengan jumlah massa aksi sekitar 75 orang, pimpinan Jarkarsih.

Dalam aksinya massa yang diperkirakan berjumlah 75 orang itu meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Presiden Jokowi meninjau ulang pengangkatan Pj Gubernur Banten, Al Muktabar yang dinilai tidak sesuai dengan putusan MK Nomor: 15/PUU-XX/2002.

Massa juga menilai kebijakan Al Muktabar yang mengangkat M Tranggono sebagai Pj Sekda  Banten memunculkan polemik.

Selain itu, Al Muktabar juga dianggap tidak cakap membina para ASN, dengan bukti adanya aksi pengunduran diri 20 pejabat di lingkungan Pemprov Banten.

Al Muktabar juga dinilai kurang bertanggung jawab saat dirinya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekda Banten, sehingga Gubernur Banten Wahidin Halim  periode 2017-2022 saat itu mengangkat Pit Sekda Banten, Muhtarom.

“Pada situasi dan kondisi ini, kami menilai Al Muktabar telah melalaikan tugasnya sebagai ASN dan tidak pernah diproses sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN,” ungkap Cecep Pria Irawan, salah seorang pengunjuk rasa dalam orasinya.

Pengunjuk rasa juga menilai, proses mutasi dan promosi di Provinsi Banten pada masa Sekda Al Muktabar penuh dengan polemik.

“Evaluasi jabatan Al Muktabar yang telah melantik M Tranggono sebagai Penjabat Sekda Banten, karena pelantikan M Tranggono diduga dilakukan dengan cara melawan hukum, yaitu melanggar pasal 17 Ayat (2) UU RI Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Perpres Nomor: 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekda jo Permendagri Nomor: 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekda,” tegas Cecep.

Cecep juga menegaskan, pihaknya sudah melakukan audiensi dengan perwakilan Kemendagri dan memberikan waktu tujuh hari ke depan untuk menagih hasil kajian Kemendagri.

Cecep mengaku, pihaknya diterima oleh Ranto Bernat pejabat Analis Kepegawaian Ahli Muda Wilayah 2B dan Hasan sebagai Sub Koordinator Pengaduan Pupen di ruang tamu kantor Kemendagri.

Pj Gubernur Banten, Al Muktabar hingga berita ini diturunkan belum memberikan penjelasan. Pesan yang dikirim BANPOS, hanya dibaca  saja.(RUS/PBN)

SERANG, BANPOS –  Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2022/2023 untuk zalur zonasi di Provinsi Banten hasilnya sudah diumumkan kepada masyarakat, Senin (20/6). Namun terdapat laporan yang masuk terkait pelanggaran penerimaan calon siswa di sekolah-sekolah negeri tersebut, termasuk permainan uang alias sogok menyogok.

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Banten, Zainal Muttaqin melalui pesan tertulisnya menegaskan saat ini pihaknya sedang melakukan klarifikasi dan verifikasi adanya dugaan permainan uang dalam penerimaan siswa di sekolah.

“Permasalahan lain yang muncul, selain dari ketidakhandalan sistem online yang ada dan pada gilirannya tidak berjalan transparansi dalam prosesnya, adalah isu permainan uang. Ini sudah muncul di beberapa SMA Negeri di wilayah Tangerang,” kata Zainal

Ia menjelaskan, atas persoalan permainan uang di beberapa sekolah favorit di Tangerang, saat ini tim Ombudsman sedang melakukan penelusuran. Bahkan telah meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud)  Banten untuk segera menindaklanjutinya.

“Kami meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi turun tangan melakukan klarifikasi dan evaluasi seleksi yang berjalan,” katanya.

Ombudsman Banten meminta kepada Dindikbud selaku dinas paling bertanggung jawab atas pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2022/2023, harus dapat menjelaskan kepada publik mengenai adanya dugaan permainan uang  tersebut, jika  tak ingin disebut makhluk gentayangan atau hantu masih ada.

“Buka proses dan hasilnya kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas, jika Dinas tidak ingin dikatakan melestarikan ‘hantu’ PPDB yang mencederai kredibilitasnya,” harapnya.

Namun ketika disinggung mengenai  berapa besaran permainan uang yang diminta dan disekolah mana, Zainal mengaku hal tersebut belum bisa diumumkan, lantaran masih proses klarifikasi, termasuk siswa yang jaraknya jauh, namun diterima di sekolah bersangkutan.

“Nilainya kita sudah dapat. Karena masih proses klarifikasi, kita hormati dulu ya. Karena ada juga masyarakat yang merasa menyerahkan kepada oknum pegawai sekolah, tapi nyatanya bukan. Pegawai sekolah sendiri tidak  menerima langsung Ada perantara. Adapun dugaan siswa dengan jarak rumah yang jauh malah bisa diterima karena diduga membayar sejumlah uang, sedang dilakukan proses verifikasi,” jelasnya.

Selain itu pada tahap jalur zonasi, paling banyak sumber masalah adalah soal penentuan dan verifikasi jarak serta keterbukaan yang memungkinkan publik secara langsung memonitoring hasil seleksi untuk memastikan tidak adanya penyimpangan atau kecurangan.  Karena itu, Ombudsman meminta kepada Pemprov Banten  agar bersungguh-sungguh dan serius melaksanakan PPDB online dengan fair, jujur, dan terbuka seperti yang diinginkan oleh pemerintah pusat.

Beberapa yang bisa diperiksa dokumen kartu keluarga (KK) yang jadi dasar pendaftaran yang bersangkutan. Cek alamat, jumlah jarak, umur KK, dan seterusnya.

“Filosofi sistem online yang diberlakukan Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) untuk PPDB seluruh sekolah negeri adalah mendorong terwujudnya prinsip transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas. Publik dapat ikut mengawasi dan ‘mengaudit’ mekanisme seleksi yang dilakukan oleh sekolah. Jika tidak berjalan, maka itu bukan PPDB online yang dimaksud oleh Kemendikbud,” imbuhnya.

Sementara itu terkait dengan jaringan atau akses internet dalam PPDB online tahun 2022 ini dijelaskan Zainal, masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat yang mendaftar. Atas pelayanan yang kurang baik itu, pihaknya telah meminta Dindikbud Banten agar melakukan evaluasi secara ketat.

“Hasil pemantauan dari beberapa hari pertama PPDB paling banyak masuk keluhan terkait akses PPDB online yang terkendala jaringan ataupun kekurangan dalam sistem PPDB yang tahun ini dikelola masing-masing sekolah. Merespon masalah ini, sekolah-sekolah sesuai arahan Dinas Pendidikan  dan Kebudayaan juga membuka pendaftaran secara manual,” ungkapnya.

Sekretaris Dindikbud Banten, M Taqwim dihubungi melalui telepon genggamnya mengaku belum menerima laporan dari Ombudsman terkait  dugaan permainan uang di sekolah favorit di wilayah Tangerang. Pihaknya juga membantah adanya temuan atau laporan masyarakat mengenai  sulitnya  masuk ke link sekolah selama pendaftaran PPD  Online.

“Harusnya disampaikan juga (dugaan permainan uang). Dengan siapa ke siapa, dan dari siapa harus disampaikan juga. Mungkin (laporan Ombudsman) masih di Pak Kadis (Dindikbud, Tabrani). Belum turun ke saya. Nanti saya telpon ke beliau (Zainal Muttaqin).Lancar-lancar saja temuan di lapangan kemarin (akses internet). Masyarakat kemudian di sekolah. Temen-temen di sekolah sudah menyampaikan,” kata Taqwim.

Adanya dugaan permainan uang dalam PPDB Online 2022, pihaknya menjamin hal tersebut tidak ada. Bahkan jauh-jauh hari pihaknya secara lembaga telah menyampaikan larangan praktek sogok menyogok kepada semua pihak.

“Tidak ada permainan uang. Kadang- kadang dugaan saja. Saya juga mengimbau kepada masyarakat dan sekolah untuk tidak melakukan itu,” ujarnya.

Sementara untuk kapasitas jaringan internet atau bandwidth diakui Taqwim, Dindikbud menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah masing-masing. Alasan, kebutuhan  maupun kemampuan kapasitas yang dapat mengukur adalah pihak sekolah.

“Kalau memang mau spesifik, bisa tanyakan ke sekolah,  karena kalau secara umum, saya sulit mengidentifikasinya. Untuk kapasitas bandwidth diserahkan ke sekolah. Karena yang lebih tahu dan mengukur kebutuhan bandwidth adalah pihak sekolah,” ujarnya.

Untuk anggaran internet sendiri bukan berasal dari Dindikbud, melainkan sudah ada di sekolah-sekolah, dari pos operasional. “Sekolah punya masing-masing anggaran itu, dari operasional sekolah. Besarannya variatif, itu kan tergantung kebutuhan, ada yang juga pembelajaran online, dan sebagian saja yang online. Tiap sekolah tidak bisa dipastikan berapa anggaran untuk internet. Ada juga disesuaikan dengan jumlah siswanya” katanya.(RUS/PBN)

SERANG, BANPOS – DPRD menilai, dari perusahaan daerah yang lainnya, Bank Banten terlihat memang paling kacau. Sebab itu, Direksi Bank Banten diminta  untuk selektif dalam memberikan kucuran dana atau pinjaman kepada lembaga atau pihak-pihak tertentu. Sehingga tidak ada lagi kredit macet atau fiktif di bank plat merah tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Banten, M Faizal dihubungi melalui telepon genggamnya, Senin (20/6)  mengaku, dari perusahaan  daerah milik pemprov, yang harus mendapatkan perhatian lebih adalah Bank Banten.

“Sekarang saya sudah tahu PT Jamkrindo seperti apa, PT BGD (Banten Global Development), PT ABM (Agrobisnis Banten Mandiri). Memang yang kacau ini Bank Banten,” kata Faizal.

Ia mengaku telah meminta kepada jajaran Direksi dan Komisaris BANK BANTEN, untuk meningkatkan kinerjanya ke arah yang lebih baik.

“Ada beberapa hal yang menjadi penekanan kami, pertama rasio pinjaman terhadap jaminan. Kedua, kredit, kemudian, ketiga, jumlah dana pihak ketiga, keempat, kredit yang bermasalah, dan masalah beban operasional atau BOPO,” kata Faizal yang merupakan politisi Golkar ini.

Terkait dengan kredit macet, pihaknya meminta kepada jajaran Direksi Bank Banten untuk mengedepankan  aturan perbankan.  Sehingga, pemberian pinjaman kepada pihak lain, dalam proses perjalanannya tidak ada kendala dan hambatan.

“Kalau kredit macet saat ini kan kebanyakan peninggalan zaman dulu. Saat Bank Banten belum di akuisisi dari Bank Pundi kan, banyak meninggalkan warisan kredit macet. Dan itu kami meminta agar manajemen bank dapat menyelesaikannya satu persatu” ungkapnya.

Adapun adanya dugaan kredit yang diberikan oleh Bank Banten kepada 3 koperasi yang tidak sesuai dengan standar operasional (SOP)  atau core bisnis  sebesar Rp25 sampai Rp30 miliar dari Bank Banten, Faizal  berjanji akan mempertanyakan hal tersebut.

“Yang penting bagi kami, Bank Banten ini sehat. Tidak ada lagi kredit macet- kredit macet lagi. Terakhir kali kami rapat dengan Bank Banten itu akhir April, dan kami meminta di tahun 2024 mendatang bank harus menunjukan  kinerjanya, dan dapat menekan BOPO dibawah 100 persen,” ujarnya.

Faizal juga mengaku belum mendapatkan laporan dari pihak manajemen Bank Banten, terkait dengan kucuran pinjaman PT Harum Nusantara Makmur (HNM) dari Bank Banten sebesar Rp61 miliar lebih yang saat ini tengah dilakukan penyidikan oleh Bareskrim Mabes Polri dan Kejati Banten. “Saya juga belum tahu itu (dugaan kredit fiktif PT HNM),” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, persoalan kredit bermasalah di Bank Banten hingga tahun 2021 masih terjadi. Diduga jajaran Direksi memberikan kredit  sebesar Rp25 sampai Rp30 miliar kepada tiga koperasi, yang tak sesuai dengan SOP atau core bisnis bank tersebut.

Sebelumnya juga, pada tahun 2017 lalu, kredit  sebesar Rp61 miliar lebih kepada PT HNM  dari BANK BANTEN diduga bermasalah, karena dianggap fiktif. Sejak tahun 2020 kasus tersebut sudah ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri di Jakarta. Namun sejak Mei 2022 Kejati Banten, juga telah melakukan penyelidikan kasus PT HNM.

Bahkan pekan lalu di bulan Juni ini, ada 10 orang  dari Bank Banten baik yang  masih aktif atau sudah tidak bekerja di bank tersebut diminta keterangan oleh tim Tim Pidsus Kejati Banten. Mereka yang diperiksa yakni, Frenki Mega Sanjaya, Darwinis, Agus Gede Mahendra, Herlina Daniel, Hawara Koswara, Darmansyah Jalin, Priambodo, Satyavadin Djojosubroto, Kemal Idris dan mantan Dirut Bank Banten (2017) Fahmi Bagus Mahesa.

Informasi dihimpun BANPOS, kredit bermasalah tahun 2021 lalu, Bank Banten melakukan kerjasama bisnis dengan beberapa  perusahaan, yang berbadan hukum koperasi. Dan kerjasama tersebut diduga tidak sesuai dengan core bisnis atau product and services yang selama ini dilakukan di Bank Banten.

Dalam websitenya, product and services itu terdiri dari deposit, current account, saving, consumer credit, employe credit, MSME credit, Collateral auction, samsat, Taspen MPN G2. Adapun dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran Direksi Bank Banten yakni,  pola yang dilakukan menggunakan perjanjian kerjasama (PKS) dengan tiga koperasi. Besaran pinjaman masing-masing koperasi bervariasi.

Koperasi dimaksud  tersebut dengan inisial Koperasi K , Koperasi K-2 dan Koperasi J.(RUS/PBN)

TANGERANG, BANPOS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menargetkan agar Situ Cipondoh yang ada di Kota Tangerang dapat menjadi kebanggaan bagi warga Kota Tangerang. Melalui revitalisasi, Pemprov Banten bakal membuat Situ Cipondoh menjadi danau yang cantik dan destinasi wisata ikonik.

Hal itu diungkapkan dalam pelaksanaan sosialisasi revitalisasi Situ Cipondoh di aula Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Cipondoh, perwakilan masyarakat dan perwakilan kontraktor.

Kabid Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Provinsi Banten, Isvan Taufik, mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihaknya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari revitalisasi Situ Cipondoh.

“Tahapan sosialisasi itu merupakan bagian dari rangkaian perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Jadi dalam sosialisasi ini melibatkan masyarakat, terutama yang bersentuhan dengan kawasan Situ Cipondoh,” ujarnya, Selasa (14/6).

Isvan mengatakan, sosialisasi yang dilakukan oleh pihaknya baru sebatas bagi masyarakat yang berada di bagian depan Situ Cipondoh saja. Pasalnya, luas dari Situ Cipondoh mencapai 126 hektare dan meliputi dua kecamatan yakni Cipondoh dan Pinang.

“Untuk 2022 ini, memang inginnya keseluruhan. Namun dengan luasannya yang sangat luas, maka segmentasinya ini di bagian depan saja. Memang rencananya ini nanti akan menjadi main entrance. Ini yang nanti ke depan coba kita tata,” katanya.

Menurutnya, kondisi Situ Cipondoh saat ini masih kurang enak dipandang lantaran tidak tertata dengan baik dan keberadaan pedagang yang kurang rapih. Sehingga, di tahun 2022 ini, pihaknya menargetkan agar Situ Cipondoh dapat menjadi ruang terbuka hijau bagi masyarakat dan bebas dimasuki oleh masyarakat.

“Pedagang yang ada di depan itu akan kami tempatkan di bangunan yang akan dibangun, agar sesuai dengan peruntukannya. Camat juga menyampaikan bahwa ini mau menjadi wisata ekologis, apakah itu menjadi pasar terapung nanti kita lihat lah. Nah nanti juga mereka yang diprioritaskan tentunya para pedagang kategori UMKM,” terangnya.

Project Manager PT Legend Bukit Konstruksi, Qori Muhammad Romdhon, mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut merupakan forum publik untuk mengabarkan kepada masyarakat dan pimpinan daerah setempat, jika akan dilakukan revitalisasi di lingkungan mereka.

“Kenapa disosialisasikan? Karena nanti mereka akan terdampak atas konstruksi yang dampaknya akan positif bagi mereka. Makanya jika kita tidak melakukan sosialisasi, khawatir akan ada resistensi dari masyarakat,” ujarnya.

Ia yang juga merupakan warga asli Kota Tangerang mengatakan, sebelum pemerintah berupaya melakukan revitalisasi, masyarakat sudah terlebih dahulu memanfaatkan Situ Cipondoh sebagai sarana untuk mencari rezeki.

“Harapan saya juga sebagai masyarakat Kota Tangerang, ingin ada tempat wisata yang proper. Di luar negeri kan banyak juga danau yang menjadi ikon bagi daerah mereka,” terangnya.

Menurut Qori, revitalisasi Situ Cipondoh akan berlangsung selama 180 hari kalender sesuai dengan kontrak. Ditargetkan, awal bulan Desember nanti kegiatan revitalisasi tersebut dapat rampung sepenuhnya.

“Metode yang kami gunakan adalah kebanyakannya precast. Kenapa kebanyakan precast? Karena waktunya mepet, sedangkan di depan jalannya sempit. Semua mobilisasi yang menggunakan alat berat akan kami lakukan di malam hari dan akan dihindari pengiriman pada saat weekend,” ucapnya.

Camat Cipondoh, Rizal, mengatakan bahwa dengan dilakukannya revitalisasi terhadap Situ Cipondoh, dapat membuat danau yang kerap menjadi destinasi wisata bagi masyarakat Kota Tangerang dan sekitarnya itu menjadi indah.

“Saya juga menyampaikan kepada teman-teman (PUPR) untuk menitikberatkan pada pengerukan dulu. Sambil yang lainnya berjalan, pengerukannya juga berjalan deh. Karena sedimentasinya sudah sangat tinggi sekali,” ujarnya.

Dengan dilakukannya revitalisasi Situ Cipondoh, Rizal berharap dapat berjalan dengan baik dan berdampak pada peningkatan nilai ekonomi masyarakat.

“Saya harap ini menjadi momentum bagi kita semua, mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Yang pasti bagaimanapun, Situ Cipondoh ini harus bisa menjadi bagian dari peningkatan perekonomian masyarakat,” harapnya.

Perwakilan Pemuda dan Masyarakat, Maulana Hasanudin, menyampaikan jika saat ini masyarakat dan para pedagang yang berada di sekitar Situ Cipondoh, mendukung dilakukannya revitalisasi. Sebab dari hasil sosialisasi, revitalisasi itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

“Alhamdulillah setelah saya konfirmasi sebelumnya kepada masyarakat bahwa mereka mendukung pembangunan ini. Karena memang kearifan lokal didahulukan dan ini kedepannya benar-benar untuk masyarakat,” katanya.

Maulana mengaku bahwa sebelumnya sempat terjadi penolakan dari masyarakat atas revitalisasi itu. Hal tersebut dikarenakan pada pelaksanaan revitalisasi yang pertama kalinya, kurang dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Karena pekerjaan tahap pertama tidak terealisasi untuk sosialisasi kepada masyarakatnya. Masyarakat pun bingung, yang punya wilayah juga pada akhirnya bertanya-tanya kenapa bisa ada ini. Kali ini InsyaAllah belajar dari kesalahan kemarin,” tandasnya.(DZH/PBN)

SERANG, BANPOS – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menyita satu bidang tanah dan bangunan seluas 218 meter persegi dari tersangka dugaan tindak pidana korupsi PT Indopelita Aircraft Service (IAS), SY. Satu bidang tanah dan bangunan tersebut akan menjadi barang bukti perkara itu.

Kasi Penkum pada Kejati Banten, Ivan H. Siahaan, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penyitaan barang bukti pada Senin (13/6) kemarin. Penyitaan itu dilakukan terhadap rumah yang berlokasi di Jalan Kejaksaan II Kavling SAUD, Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang.

“Dengan luas 218 meter persegi terletak di Kavling SAUD Blok F 1B No. 23 Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang Provinsi Banten sesuai dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 05688/Kreo atas nama tersangka SY,” ujarnya, Selasa (14/6).

Ivan menuturkan bahwa satu bidang bangunan dan tanah itu akan dijadikan oleh penyidik Kejati Banten sebagai barang bukti dugaan tindak pidana korupsi PT IAS. Diketahui, PT IAS merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero).

“(Kasus) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan/proyek PT IAS pada kilang Pertamina Balongan tahun 2021. (Penyitaan) guna memastikan pemulihan kerugian Negara sesuai tujuan Undang-Undang Korupsi No. 31 tahun 1999 jo 20 tahun 2001,” tuturnya.

Ivan menerangkan, penyitaan tersebut merupakan perintah dari Kepala Kejati Banten, yang termaktub dalam surat perintah Kepala Kejati Banten Nomor : SP. TUG- 587/M.6/Dip.1/06/2022 tanggal 13 Juni 2022.

“Bahwa kegiatan penyitaan dilaksanakan berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Banten perihal Pengamanan Pelaksanaan Penetapan Hakim Terhadap Penyitaan Objek Bidang Tanah dan Bangunan milik tersangka SY,” tandasnya.

Sebelumnya, Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten menerima uang titipan sebesar Rp3 miliar dalam kasus dugaan korupsi PT IAS. Uang tersebut diterima tim penyidik Kejati Banten pada Jumat 20 Mei 2022 di Ruang Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Banten.

Penyitaan tersebut sebagai barang bukti untuk mendukung proses pembuktian di persidangan. Sebelumnya Tim Penyidik juga menyita satu unit Mercedes Benz E300 Tahun 2021 dari Komisaris PT AKTN. (DZH/PBN)