Kategori: HEADLINE

SERANG, BANPOS – Masyarakat mengeluhkan minimnya informasi mengenai pembukaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) online tingkat SMA dan SMK tahun ajaran 2022/2023. Mereka mengaku tidak mengetahui kapan pelaksanaan dan bagaimana kegiatan tersebut.

 Wakil Ketua DPRD Banten, Barhum ditemui di ruang kerjanya, Selasa (7/6) mengungkapkan, banyak masyarakat di wilayah Tangerang yang belum mengetahui seperti apa proses dan kapan dimulainya pelaksanaan PPDB Online tingkat SMA dan SMK.

“Banyak masyarakat  datang ke saya bahkan menelpon menanyakan PPDB  Online tahun 2022 ini kapan dimulai,” katanya.

Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Tangerang A, Barhum mengaku selalu menyampaikan informasi pelaksanaan PPDB online melalui pesan tertulis  Whatsapp.  

“Saya selalu kirim informasi pada masyarakat lewat telpon. Saya juga bingung kenapa  masih minim sosialisasi kepada masyarakat. Padahal beberapa hari lalu saat RDP (rapat dengar pendapat) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) mereka menyatakan sudah melakukan persiapan maksimal. Termasuk dengan  kesiapan website . Kerana tahun ini langsung ditangani oleh masing-masing sekolah, tidak lagi menginduk ke Dindikbud,”ujarnya.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat ini Komisi V DPRD Banten beserta dirinya akan mengecek secara langsung kesiapan sekolah-sekolah di delapan kabupaten/kota.

“Kita nanti akan lihat langsung kesiapan sekolah,” ujarnya.

 Dihubungi melalui telpon genggamnya, Sekretaris Disdikbud, Taqwim mengaku pihaknya sudah memasang pengumuman  jadwal pelaksanaan tahapan PPDB online tahun ajaran 2022/2023. “

“Spanduk-spanduk di sekolah dan website dipasang. Kemarin pada saat konferensi persnya juga telah disampaikan,” kata Taqwim singkat.  (RUS/AZM)

 

SERANG, BANPOS – Dua minggu menjelang pelaksanaan Idul Adha, Provinsi Banten akan menerapkan ‘lockdown’. Penerapan lockdown tersebut bukan berkaitan dengan perpindahan masyarakat ke Provinsi Banten, akan tetapi lockdown tersebut dilakukan untuk masuknya hewan kurban dari luar Provinsi Banten.

Hal itu diputuskan dalam rapat koordinasi pemerintah Kota/Kabupaten serta Provinsi Banten, bersama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Rapat koordinasi itu merupakan instruksi dari Jaksa Agung serta Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) untuk mencegah penularan penyakit mulut dan kuku (PMK).

Hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Kepala Daerah Kota/Kabupaten se-Provinsi Banten, didampingi oleh masing-masing Kepala Dinas yang berkaitan dengan peternakan serta perdagangan. Adapun perwakilan dari Provinsi Banten yaitu Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Agus M. Tauchid, mengatakan bahwa dalam rapat koordinasi itu, disepakati bahwa dua minggu menjelang pelaksanaan Idul Adha, gerbang masuk menuju Provinsi Banten akan ditutup untuk masuknya hewan kurban.

“Ada hal yang cukup tegas di sini, H-14 sebelum Idul Adha, beberapa pintu masuk baik di Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang sudah bersepakat untuk ditutup (penerimaan hewan kurban yang akan masuk ke Banten),” ujarnya di Kejati Banten, Selasa (7/6).

Alasan dilakukannya lockdown bagi hewan kurban itu lantaran dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan PMK, setiap hewan kurban yang masuk ke Provinsi Banten harus dilakukan karantina selama dua minggu.

“Ternak sebelum masuk ke daerah pengiriman, 14 hari sudah harus dikarantina. Berarti kalau ada pengiriman ternak ke Banten sudah melewati H-14, maka sudah pasti akan ditolak oleh pintu masuk seperti Tangerang,” ungkapnya.

Agus mengatakan, sejauh ini pihaknya menemukan dua klaster daerah asal PMK. Daerah pertama yakni Jawa Timur, sedangkan daerah kedua yakni Aceh.

“Harus diakui itu justru masuknya (PMK) dari pengiriman Jawa Timur. Itu bahkan sebelum adanya wabah PMK. Makanya kami meminta agar dilakukan pengecekan bagi ternak yang berasal dari Jawa Timur dan Aceh. Sementara untuk yang di luar itu, dapat diprioritaskan (untuk masuk),” terangnya.

Kendati demikian, pihaknya tidak menolak pengiriman hewan ternak dari dua daerah itu. Akan tetapi, perlu disertakan surat keterangan kesehatan hewan dan dilakukan karantina selama dua minggu.

Agus menuturkan, sejauh ini kasus PMK di Provinsi Banten telah mencapai lebih dari 418 kasus. Adapun dari 8 kota/kabupaten, hanya tersisa tiga daerah saja yang masih dalam status hijau atau tanpa adanya kasus.

“Lima daerah sudah tidak hijau. Yang masih hijau itu Kabupaten Lebak, Kota Serang dengan Kota Cilegon. Untuk yang tertinggi kasusnya ada di Kota Tangerang,” tuturnya.

Adapun rincian kasus di setiap daerah yakni Kota Tangerang sebanyak 253 kasus secara kumulatif, Kabupaten Tangerang 124 kasus, Kota Tangerang Selatan dua kasus Kabupaten Serang 11 kasus dan Pandeglang 28 kasus.

Walikota Tangerang, Arief R. Wismansyah, mengatakan bahwa pihaknya telah menyikapi terkait dengan penanganan PMK sejak minggu lalu. Menurutnya, berdasarkan hasil penelusuran Pemkot Tangerang, maraknya kasus PMK di Kota Tangerang lantaran banyak peternak yang tidak tahu mengenai PMK.

“Selain itu kenapa jadi banyak, karena itu kami karantina semua. Jadi setelah dilakukan sosialisasi, maka mereka jadi paham bahwa ternak mereka itu terkena PMK. Nah ini juga kalau kena satu, gampang ketular. Maka suspek pun kami anggap telah terkena PMK, karena itu instruksi dari Kementan, satu kena maka anggap semua kena,” tandasnya.(DZH/PBN)

SERANG, BANPOS – DPRD Banten menyoroti permasalahan kasus pembajakan pajak Samsat Kelapa Dua. Sementara. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten terus melakukan pendalaman terhadap kasus pembajakan pajak di Samsat Kelapadua. Dari hasil pendalaman tersebut, ditemukan adanya sejumlah praktik pembajakan pajak lainnya yang baru terungkap, dan mengakibatkan kerugian negara bertambah.

Hal itu disampaikan oleh Kasi Penkum pada Kejati Banten, Ivan H. Siahaan. Ia mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman atas kasus pembajakan pajak di Samsat Kelapadua yang telah menjerat empat orang sebagai tersangka.

“Rangkaian pemeriksaan on the spot, pemeriksaan sistem data center, sementara ini masih on progress ya. Nanti sistim data center di Kelapadua maupun di Bapenda akan kita lihat yang mana yang bisa kita periksa,” ujarnya kepada awak media, kemarin.

Ia menuturkan, sejauh ini belum ada potensi penambahan tersangka. Akan tetapi berdasarkan hasil pendalaman, didapati adanya penambahan kerugian negara, bahkan hingga 30 persen dari kerugian awal.

“Penambahan kerugian yes, penambahan tersangka belum. Ada temuan oleh penyidik dan auditor bahwa adanya nomor polisi yang modusnya, kasus posisinya serupa. Masih di tahun yang sama. Lumayan lah sekitar 20 persen sampai 30 persen dari kerugian awal,” terangnya.

Ia mengaku, pihaknya saat ini masih melakukan pendataan terhadap kendaraan roda empat yang telah dibajak pajak kendaraannya. Memang rata-rata, kendaraan roda empat yang dibajak pajaknya itu merupakan kendaraan dengan kewajiban pajak yang tinggi.

“Itu sementara kami dalami, kami inventarisir. Karena kan memang rata-rata transaksi yang menggunakan modus BBN1 ke BBN2 sebagian besar mobil-mobil yang kewajiban pajaknya lumayan (besar),” ungkapnya.

Sejauh ini, pihaknya pun berhasil melakukan penyitaan terhadap kerugian negara, yang ditimbulkan oleh para tersangka dalam pembajakan pajak itu.

“Sudah dilakukan tindakan penyitaan terhadap uang yang merupakan bagian dari hasil penggeledahan sebelumnya, Total ada Rp5,9 miliar yang kami lakukan penyitaan. Ini dari keempat tersangka yang tanpa legal standing melakukan penitipan dan penyetoran,” tandasnya.

Sementara itu, persoalan pembajakan Pajak di samsat kelapa Dua, Tangerang sebesar Rp6,2 miliar menjadi sorotan, dan meminta pemprov agar kas penampungan di samsat-samsat Bapenda Banten tidak dilakukan lagi, karena melanggar hukum.

Selain itu, kasus kredit macet yang terjadi di Bank Banten (BB) kepada PT HNM sebesar Rp61,58 miliar yang terungkap oleh Bareskrim Mabes Polri pada bulan Agustus 2020 lalu kembali menjadi sorotan DPRD Provinsi Banten. Pasalnya kasus yang merugikan keuangan daerah itu sampai sekarang belum diketahui perkembangan tindak lanjutnya.

Hal tersebut diungkapkan juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten Budi Prajogo pada rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan Banggar DPRD Banten terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021.

Budi memerintahkan, jajaran direksi dan komisaris Bank Banten saat ini harus bisa menyelesaikan kredit macet yang merugikan keuangan daerah itu. Kemudian Pemprov Banten selaku pemegang saham terbesar juga harus bisa melakukan pembinaan dan pengawasan.

“Hal itu dilakukan untuk menghindari permasalahan serupa terjadi kembali di kemudian hari,” katanya.

Untuk diketahui, sekitar tanggal 24 Agustus 2020 Dittipideksus Bareskrim Mabes Polri telah mengeluarkan surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas dugaan pelanggaran perbankan dan pencucian uang yang terjadi di Bank yang melibatkan PT HNM.

Dalam SPDP yang ditembuskan pihak-pihak terkait diantaranya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum,  Dittipideksus mengungkapkan  dugaan adanya tindak pidana penipuan atau pidana penggelapan atau tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang.

Pada saat itu, beberapa jajaran direksi dan pengurus Bank Banten juga sempat diperiksa oleh penyidik dari Bareskrim Mabes Polri, seperti Direktur Utama Bank Banten saat itu Fahmi Bagus Mahesa, Direktur Operasional Bank Banten Kemal Idris serta beberapa pengurus lainnya yang diduga terlibat atau mengetahui terkait kasus itu.

“DPRD menyarankan agar Pemprov memberikan teguran, evaluasi dan sanksi terhadap semua jajaran yang terkait dengan kasus penyelewengan pajak daerah di Samsat Kelapa Dua itu,” ujarnya.

Selain itu, Budi juga menyarankan agar Pemprov Banten memperbaiki Sistem Pengawasan Internal (SPI) pada Bapenda, termasuk menghapus semua rekening penampungan yang tidak tercatat di BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

“Agar tidak terjadinya konflik kepentingan, Pemprov juga harus melakukan rotasi secara berkala pada jajaran terkait dengan pajak daerah,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, terhadap apa yang menjadi catatan rekomendasi dari DPRD itu dirinya akan melaksanakannya dengan baik, mengingat apa yang direkomendasikan dari DPRD itu merupakan mandatory dari masyarakat Banten.

“Ketika mandatory itu berasal dari masyarakat, terutama masyarakat Banten, wajib hukumnya bagi saya untuk patuh dan melaksanakan apa yang sudah diperintahkan,” katanya.

Terhadap persoalan kredit fiktif yang terjadi di Bank Banten, Muktabar mengaku besok (hari ini-red) dirinya akan melakukan konsultasi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap langkah apa yang harus dilakukan dalam rangka menyelesaikan persoalan kredit fiktif itu.

Dirinya juga akan membuat suatu timeline pada setiap tahapan proses penyelesaian kasusnya itu, hingga nanti bisa dilakukan secara spesifik dengan harapan ke depan tidak kan terjadi kembali kasus seperti ini di Bank Banten.

“kita serius dalam proses penyelesaian ini. Makanya harus lebih dispesifikan proses terapinya,” ucapnya.

Terkait dengan persoalan di Samsat Kelapa Dua, Muktabar mengatakan akan melaksanakan apa yang direkomendasikan oleh DPRD, karena pada muaranya apa yang ingin Pemprov lakukan sama dengan apa yang diinginkan oleh DPRD dalam rangka memperbaiki Provinsi Banten agar lebih baik lagi. “Secara teknis saya akan inten melakukan komunikasi dengan DPRD,” imbuhnya.

Terkait dengan proses Audit Tujuan Tertentu (ATT) yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Banten pada kasus ini, Muktabar menjelaskan bahwasannya kasus ini sudah bergulir di Aparat Penegak Hukum  (APH), sehingga normanya aparatur pengawas internal pemerintah menghentikan apabila proses penegakkan hukum sudah berjalan mengambil alih.

“Kita mendukung penuh langkah yang diambil oleh APH,” ucapnya.

Selain dua persoalan di atas, DPRD juga memberikan catatan pada hal lainnya seperti seluruh OPD yang mendapat catatan dari BPK harus bersungguh-sungguh menjalankan rekomendasi BPK. Sesuai surat teguran yang disampaikan oleh Pj Gubernur yang akan memberikan sanksi tegas terhadap OPD yang tidak menjalankan rekomendasi BPK RI.

Kemudian Pemprov Banten harus meningkatkan sistem pelaporan dan pelaksanaan keuangan daerah yang lebih baik lagi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan dukungan SDM yang memadai.

Lalu Pemprov Banten agar meningkatkan kualitas laporan keuangan dan setiap OPD agar melakukan langkah-langkah terukur untuk menghindari kasus hukum dalam menjalankan APBD di tahun yang akan datang.

“Kami tentunya sangat mengapresiasi Gubernur dan Wakil Gubernur beserta jajaran atas prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam tahun berturut-turut,” tandasnya. (RUS/DZH/PBN)

SERANG, BANPOS – Kepala Inspektorat Banten yang pernah menjabat sebagai Plt Sekda selama enam bulan,  terhitung 22 Agustus 2021 sampai dengan 23 Februari 2022  telah menerima upah pungut (UP) sebagai jabatan Plt Sekda sebesar Rp230 juta lebih.

Informasi dihimpun, selama kurun waktu menjabat Plt Sekda, Muhtarom menerima upah pungut yang langsung ditransfer oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), berdasarkan surat perintah membayar (SPM) kepada rekening bersangkutan selama dua kali.

Yang pertama transfer diberikan sebesar Rp70 juta lebih dan yang kedua  Rp160 juta lebih. “Selama menjabat sebagai Plt Sekda Banten, Pak Muhtarom menerima upah pungut yang langsung ditransfer dari Bapenda kepada yang bersangkutan,” kata sumber yang enggan disebutkan namanya kepada BANPOS, Selasa (7/6).

Ia menjelaskan,  penerimaan upah pungut diterima oleh Muhtarom secara internal di Inspektorat menjadi perdebatan. Bahkan beberapa kali  tim auditor melakukan penelitian, jika  upah pungut tersebut tak sesuai aturan.

“Sudah beberapa kali tim auditor melakukan audit atas upah pungut. Meski hasilnya harus dikembalikan, tetapi itu dimentahkan lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Banten, Opar Sohari dihubungi melalui telepon genggamnya enggan memberikan tanggapan terkait ratusan juta upah pungut yang diterima oleh Muhtarom saat menjabat sebagai Plt Sekda Banten. “Nanti saja lah,” kata Opar singkat.

Akademisi Unila yang berdomisili di Serang, Banten, Yhannu Setyawan menegaskan, sebaiknya persoalan upah pungut  Muhtarom  yang mencapai besaran ratusan juta tersebut hendaknya dijelaskan  oleh pemprov, khususnya Bapenda kepada publik.

“Ini kan menyangkut dengan uang negara. Logikanya kalau uang upah pungut ke Pak Muhtarom itu tidak sesuai dengan ketentuan yang diterima   dari jabatan sebagai Plt Sekda Banten, lebih baik dikembalikan, dari pada nanti kedepannya menjadi perdebatan hukum,” katanya.

Menurut Yhannu, secara nyata, pada saat Muhtarom ditunjuk sebagai Plt Sekda Banten oleh Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) periode 2017-2022, posisi jabatan Sekda Banten definitif masih dijabat oleh Al Muktabar yang saat ini menjadi Pj Gubernur Banten.

“Ini bisa saja masuk ke perdebatan hukum. Bisa saja nanti aparat penegak hukum, langsung turun, atau ada masyarakat yang melaporkan,” ungkapnya.

Menyinggung mengenai   audit internal dari Inspektorat atas penerimaan upah pungut Muhtarom, Yhanu  berkeyakinan hal tersebut tidak akan menjadi rekomendasi resmi.

“Jelas saja  audit itu tidak akan membawa dampak, karena yang diperiksa adalah pimpinannya,” katanya.

Sementara itu, saat BANPOS mencoba untuk mengkonfirmasi, Kepala Inspektur Muhtarom dihubungi melalui telepon genggamnya tidak merespon.(RUS/PBN)

SERANG, BANPOS – Kepala UPTD Samsat Malingping, Sirojudin, mengklaim bahwa pemberitaan yang diterbitkan oleh BANPOS berkaitan dengan kerap bolosnya dia saat menjabat sebagai Kepala UPTD Samsat Malingping tidak benar. Pasalnya, ia mengaku sering masuk kerja, meskipun dirinya tengah menjalankan Diklatpim 3.

“Sebetulnya saya sedang ikut Diklatpim PKA 3. Dari mulai Februari sampai 15 Juli, kehadiran sudah diketahui pimpinan,” ujarnya kepada BANPOS melalui sambungan telepon, Selasa (7/6). Ia pun memberikan surat tugas Diklatpim 3 yang tercantum nama dirinya.

Ia mengatakan, meskipun tengah menjalani Diklatpim 3, namun dirinya masih sering masuk bekerja. Bahkan ia mengklaim bahwa tingkat kehadirannya bagus berdasarkan data pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Hadir terus Alhamdulillah. Kecuali ada SPT (surat perintah tugas) atau tugas dinas lain dari pimpinan. Alhamdulillah target kehadiran bagus, bisa dilihat di SIPO BKD. Hadir terus kecuali lagi sakit, SPT atau tugas kedinasan lain,” terangnya.

Ia pun membantah bahwa dirinya telah diwawancara oleh BANPOS. Menurutnya, ia tidak merasa dilakukan wawancara, akan tetapi membenarkan isi dari pemberitaan terkait dengan ketidakhadirannya dalam bertugas.

“Tapi itu karena masih dalam keadaan Diklat. Diklatnya itu masih sampai 15 Juli, satu bulan ke depan. Saya membenarkan kenapa saya tiga hari (masuk), karena sisanya itu saya jalankan sesuai dengan SPT Diklatpim saya,” ucapnya.

Bahkan menurutnya, apabila ia tidak hadir pun selama SPT Diklatpim masih dipegang oleh dirinya, tidak masuk bekerja pun tidak jadi masalah. Karena telah mendapatkan dispensasi dari pimpinan. “Kasarnya mah seperti itu,” klaim Sirojudin.

Terkait dengan pernyataan dari para bawahannya yang membenarkan jika dia jarang masuk bekerja di kantor, Sirojudin menuturkan bahwa hal itu perlu dipertanyakan kembali kepada para bawahannya. Akan tetapi, ia mengklaim telah memberikan kabar kepada bawahannya jika dia tengah menjalani Diklatpim.

“Kalau itu saya enggak punya jawaban lain ya. Mungkin bisa dikonfirmasi kepada bawahan saya yah. Tapi sebelumnya saya sudah sampaikan pada saat pembinaan bahwa ketidakhadiran saya itu salah satunya mohon izin, bahwa saya dapat SPT Diklatpim. Karena sebelum Diklatpim itu saya kumpulkan untuk memberitahu,” terangnya.(DZH/PBN)

SERANG, BANPOS – Anak disabilitas di Kota Serang dijamin untuk dapat bebas memilih masuk ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Serang. Pemerintah tidak membuat batasan atau kuota tertentu untuk menerima siswa disabilitas dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang akan berlangsung tiga hari sejak tanggal 13 Juni 2022 mendatang.

Namun, kabar yang seharusnya menjadi angin segar bagi para orangtua dari penyandang disabilitas ini ternyata tidak berjalan mulus. Bahkan, baru-baru ini masih terjadi penolakan siswa disabilitas yang berencana ingin bersekolah di salah satu SDN di Kota Serang.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Khusus (Hima PKh) Untirta, Nedi Saputra. Ia menjelaskan bahwa dua hari yang lalu, pihaknya mendapat keluhan dan menerima konsultasi masih banyak SDN di Kota Serang yang menolak siswa disabilitas.

“Baru aja kemarin (lusa), kami menerima ada orangtua yang konsultasi bahwa orangtua itu bekerja keras agar anaknya bisa masuk ke sekolah umum, tapi ternyata masih banyak sekolah yang menolak karena mereka belum memiliki tenaga pendidik yang disiplin ilmunya sesuai,” jelas Nedi, Minggu (5/6).

Berdasarkan diskusi yang berlangsung antara Nedi dan Orangtua siswa disabilitas, menyepakati untuk meminta sekolah umum atau SDN mengajukan pendamping khusus untuk siswa disabilitas.

“Akhirnya solusinya mereka (orangtua) meminta sekolah untuk menyediakan tenaga guru pendamping khusus untuk siswa disabilitas itu,” ujarnya.

Disisi lain, Nedi mengaku kurang sepakat jika SDN di Kota Serang membuka kesempatan bagi para penyandang disabilitas apabila sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah tersebut tidak memadai. Terlebih lagi apabila sekolah tersebut belum memiliki tenaga pendidik yang disiplin ilmunya di pendidikan khusus.

“Kurang sepakat jika sekolah SDN di Kota Serang ini membuka untuk kawan-kawan disabilitas, jika sekolah tersebut dari segi sarana prasarana dan belum memiliki tenaga pendidik yang disiplin ilmu pendidikan khusus. Justru ini akan menjadi penurunan sangat drastis untuk kualitas perkembangan siswa disabilitas tersebut, karena mereka tidak mendapatkan ilmu yang sesuai,” tandasnya.

Diketahui, Dindikbud Kota Serang menyatakan bahwa bahwa pada dasarnya sekolah negeri akan menerima sepenuhnya siswa disabilitas untuk belajar. Hal itu disampaikan oleh Kabid SD pada Dindik Kota Serang, Yayan Kosasih. Menurutnya, pola pembelajaran siswa biasa dan difabel untuk SDN, sepenuhnya diserahkan ke guru kelas di setiap sekolah.

“Namun saat pendaftaran atau PPDB, panitia maupun guru biasanya akan berkonsultasi dulu dengan orangtua murid,” ujarnya.

Ia mengatakan, konsultasi diberikan untuk memberikan pemahaman metode pembelajaran yang akan diberikan sekolah ke siswa. Sehingga kedepannya, saat pembelajaran berjalan, tidak ada lagi kesalah pahaman.

Yayan menegaskan, tidak ada aturan sekolah meminta bantuan guru khusus untuk mengajar siswa difabel di SD Negeri. Sehingga guru kelas juga harus mengajar siswa disabilitas.

“Kalau selama ini memang belum ada (minta bantuan guru khusus difabel), kalau dari Kementrian memang tidak ada meminta bantuan. Tapi guru itu yang mengajar, nanti guru berkoordinasi dengan wali muridnya,” tuturnya.

Meski membuka pintu seluas-luasnya untuk siswa difabel belajar ke SD Negeri, hingga kini Dindikbud Kota Serang belum menemukan adanya siswa disabilitas yang masuk ke sekolah negeri. Menurutnya, para siswa disabilitas lebih memilih belajar di sekolah khusus.

“Karena kan mereka tenaganya, pengajarnya khusus, kalau di negeri kan guru kelas. Karena memang mereka diajarkan, dididik khusus untuk difabel,” tandasnya.(MUF/PBN)