Kategori: HEADLINE

SERANG, BANPOS – Kebijakan penghapusan pegawai non-PNS atau honorer membuat para pegawai honorer di lingkungan Pemprov Banten akan bergerak menggelar aksi unjuk rasa. Mereka mendesak adanya kepastian nasib, mengingat 2023 menjadi batas akhir penyelesaian permasalahan honorer oleh masing-masing daerah.

Berdasarkan pamflet seruan aksi yang beredar, aksi tersebut rencananya akan digelar pada Senin (13/6) dengan tuntutan agar Pemprov Banten dapat berkomitmen dalam memprioritaskan honorer Pemprov Banten, untuk diangkat menjadi CPNS atau PPPK.

“(Menuntut) komitmen Pemerintah Provinsi Banten (untuk) menyelesaikan tenaga non-PNS menjadi CPNS dan PPPK, di prioritaskan untuk tenaga non-PNS yang bekerja di Pemprov Banten, tidak dibuka untuk rekrutmen umum,” tulis salah satu tuntutan dalam pamflet tersebut.

Selain itu, persoalan kesejahteraan pegawai honorer pun menjadi salah satu tuntutan mereka yang tergabung dalam Forum Pegawai Non-PNS Pemprov Banten. Diantaranya yakni agar Pemprov Banten memberikan upah yang layak kepada pegawai honorer yang bekerja di lingkungan Pemprov Banten.

Selanjutnya, mereka pun menuntut agar Pemprov Banten memberikan jaminan sosial kepada pegawai honorer, dengan mendaftarkan pegawai honorer ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Ketua Forum Pegawai Non-PNS Banten, Taufik Hidayat, membenarkan bahwa pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa. Bahkan menurutnya, Polres Serang Kota pun telah membuka komunikasi terkait dengan aksi itu.

“Untuk anggota dan peserta aksi estimasi sekitar 7 ribu sampai 17 ribu. Sampai saat ini kami masih melakukan pengumpulan karena masih akan terus bertambah, termasuk dari Kota dan Kabupaten yang merasa senasib,” ujarnya saat dihubungi BANPOS melalui sambungan telepon, Minggu (5/6).

Ia mengaku, pihaknya menggelar aksi unjuk rasa membawa tiga tuntutan. Keseluruhannya berkaitan dengan kejelasan nasib serta kesejahteraan para pegawai honorer.

“Kalau tuntutan kami ada tiga. Salah satunya kami ingin penyelesaian permasalahan tenaga honorer yang ada di Pemprov Banten, agar segera diangkat menjadi PNS dan PPPK. Seleksinya jangan dibuka untuk umum,” katanya.

Menurutnya, bukan tanpa alasan pihaknya meminta agar seleksi CPNS dan PPPK tidak dibuka untuk umum, dan dikhususkan untuk para pegawai honorer di lingkungan Pemprov Banten.

“Karena memang berdasarkan PP 49 juga dan surat edaran Menpan, itu dikhususkan untuk para honorer yang telah mengabdi selama lima tahun,” ungkapnya.

Taufik mengatakan, upah yang diberikan oleh Pemprov Banten kepada para tenaga honorer masih jauh dari kata layak. Bahkan menurutnya, upah tersebut jauh di bawah upah yang diberikan oleh Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi Banten. Terlebih, saat ini banyak barang kebutuhan pokok yang meningkat, namun upah yang mereka terima tidak berubah.

“Upah pegawai honorer itu, untuk tenaga SMA aja Rp1,7 kalau S1 itu sekitar Rp2,250 juta. Itu untuk OPD di luar OPD kesehatan ya. Jadi gaji mereka masih di bawah UMK. Masa Provinsi upahnya kalah sama Kota Kabupaten. Kota Serang aja sudah Rp3,8 juta, Pemprov Banten masa masih Rp2,5 juta. Sangat miris,” terangnya.

Di sisi lain, pihaknya juga menuntut adanya proteksi lebih dari Pemprov Banten, melalui BPJS Ketenagakerjaan. Ia mengatakan, saat ini para pegawai honorer di Pemprov Banten baru terjamin pada program jaminan kematian dan kecelakaan kerja saja.

“Ya kan teman-teman ini tidak selamanya bekerja. Ada yang pensiun, ada yang berhenti dan lain sebagainya. Makanya kami meminta BPJS Ketenagakerjaan jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan. Setidaknya ketika kami sudah tidak bekerja, kami terproteksi dengan jaminan-jaminan tersebut,” tuturnya.

Sejauh ini, pihaknya telah melakukan upaya pertemuan dengan Pemprov Banten untuk membicarakan mengenai permasalahan itu. Pada Jumat pekan lalu pun pihaknya telah dipanggil oleh BKD Provinsi Banten, untuk membicarakan tuntutan mereka.

Akan tetapi, Taufik mengaku jika pertemuan-pertemuan itu tidak bisa menghasilkan solusi terbaik atas permasalahan tenaga honorer itu. Bahkan menurutnya, pihaknya pesimistis jika permasalahan honorer dapat terselesaikan, apabila Pemprov Banten tidak bekerja ekstra untuk menyelesaikannya.

“Di tahun 2022 ini, Pemprov mengajukan 1.800 CASN. Tapi itu dibuka untuk umum, bukan untuk tenaga honorer. Dan informasi terakhir yang kami terima, ada 214 untuk tenaga teknis dan 800 untuk tenaga guru yang baru diterima oleh pusat. Terus sisa 16 ribu harus selesai pada 28 November 2023, bayangkan bagaimana Pemprov dapat menyelesaikannya,” tegas Taufik.

Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Banten, Nana Supiana, saat hendak konfirmasi melalui pesan WhatsApp tidak kunjung memberikan respon. (DZH)

PANDEGLANG, BANPOS – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pasrahkan kewenangan perbaikan rumah rusak ringan korban bencana gempa bumi Kabupaten Pandeglang yang berkekuatan 6,7 skala Richter yang berpusat di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang pada Jumat (14/1/2022) lalu sekitar pukul 16.05 WIB yang mengakibatkan 1.530 rumah mengalami rusak ringan dan sedang serta 155 rumah rusak berat.

Namun sebelumnya diketahui, Pemerintah Kabupaten Pandeglang mendapatkan temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Provinsi Banten dimana salah satunya adalah terkait pengadaan lahan hunian tetap bagi di Kecamatan Sumur

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD dan PK) Kabupaten Pandeglang, Latif mengatakan, korban bencana gempa bumi belum menerima bantuan stimulan.

“Kemarin itu (pasca gempa bumi sumur yang mengakibatkan ribuan rumah rusak) ada keputusan BNPB yang terbaru terkait dengan kewenangan perbaikan rumah rusak ringan. Jadi BNPB menyerahkannya kepada pemerintah daerah,” kata Latif kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Menurutnya, anggaran bantuan stimulan untuk korban bencana yang rumahnya mengalami rusak ringan bersumber dari APBD provinsi ataupun ataupun kabupaten dan kota serta dari sumber dana lain yang sah.

“Sedangkan bantuan stimulan untuk rumah rusak berat korban bencana oleh BNPB. Dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu Dana Siap Pakai atau melalui Anggaran Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara non APBN,” terangnya.

Dijelaskannya, penyerahan kewenangan pemberian bantuan stimulan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala BNPB nomor 25 tahun 2022 tentang Bantuan Stimulan Rumah Rusak Terdampak Bencana. Menetapkan bantuan stimulan rumah rusak terdampak bencana dengan kategori rusak berat dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Bantuan stimulan rumah rusak terdampak bencana dengan kategori rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten.  Dan sumber dana lainnya yang sah,” jelasnya.

Ia menambahkan, nilai bantuan stimulan rumah rusak terdampak bencana kategori rusak berat itu sebesar Rp 50 juta. Kemudian bantuan stimulan rumah rusak berat, baik relokasi dan itu berupa lahan atau tapak rumah disediakan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat.

“Bantuan stimulan harus berwujud akhir rumah tipe 36 dengan standar minimal rumah layak huni atau aman bencana. Atau rumah tahan gempa yang direkomendasikan oleh dinas teknis terkait dengan menyesuaikan harga satuan setempat,” katanya.

Keputusan penyerahan kewenangan tersebut, lanjut Latif, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Kalau dalam surat ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2022 lalu.

“Untuk korban bencana gempa bumi sudah kita usulkan sesuai Perka BNPB. Yakni sebanyak 155 unit. Setelah data diberikan, dari pihak BNPB melakukan verifikasi Dan validasi.  Oleh Karena itu waktunya lumayan lama, ditambah kemarin itu ada keputusan BNPB yang baru terkait dengan kewenangan. Sesuai perka yang diperbaiki BNPB memperbaiki yang rusak berat saja sedangkan rusak ringan diserahkan ke daerah,” paparnya.

Sekretaris BPBD dan PK Kabupaten Pandeglang, Rahmat Zultika menegaskan, bahwa BNPB menyerahkan bantuan perbaikan rumah rusak ringan dan sedang kepada pemerintah daerah.

“Dalam Perka BNPB hanya menangani rumah rusak berat korban bencana. Untuk kerusakan ringan oleh pemerintah daerah,” katanya.

Sebelumnya diberitakan BANPOS, Kepala BPK Provinsi Banten, Novie Irawati Herni menuturkan bahwa pihaknya masih menemukan permasalahan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Untuk Pemkab Serang, setidaknya terdapat dua permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti.

Permasalahan-permasalahan pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang harus segera ditindaklanjuti antara lain, Pelaksanaan paket pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak, antara lain 11 paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, lima paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan satu paket pekerjaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Yang kedua adalah, Pengadaan lahan tanah hunian tetap di Kecamatan Sumur tidak memadai,” ujar Novie dalam rilis yang diterima BANPOS.(dhe/PBN)

SERANG, BANPOS – Safari silaturahmi yang gencar dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar kepada semua stakeholder ternyata belum dapat mengamankan tahta Al dari ‘gembosan’ pihak-pihak lainnya.

Terbaru adalah, tiga organisasi sipil melaporkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ke Ombudsman RI pada Jumat (3/6). Laporan tersebut terkait dugaan maladministrasi dalam penentuan Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Akan tetapi, gugatan ini juga mendapatkan kritikan dari para pendukung Al yang menyatakan tidak ada yang salah dalam penetapan Al sebagai pengganti petahana sebelumnya, Wahidin Halim

Diketahui, ketiga organisasi sipil yang melaporkan tersebut yakni Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Indonesia Corruption Watch (ICW),dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Perwakilan ketiga organisasi, Adelita Kasih, mengatakan bahwa pelaporan yang pihaknya lakukan lantaran penentuan Pj Kepala Daerah tidak dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

“Tindakan maladministrasi tersebut berkenaan dengan dugaan penyimpangan prosedur dan pengabaian kewajiban hukum yang dilakukan oleh Mendagri,” ujarnya dalam rilis yang diterima.

Menurutnya dugaan itu dibuktikan dari dilantiknya lima orang menjadi Penjabat Gubernur pada tanggal 12 Mei 2022.

Adapun kelima Penjabat Gubernur tersebut yakni Al Muktabar sebagai Penjabat Gubernur Banten, Ridwan Djamaluddin sebagai Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Akmal Malik sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Hamka Hendra Noer sebagai Penjabat Gubernur Gorontalo, dan Komisaris Jenderal (Purn) Paulus Waterpauw sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat.

Terbaru, seorang perwira tinggi (Pati) TNI yang masih aktif, Brigjen Andi Chandra As’Aduddin, ditunjuk menjadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat.

“Dari sejumlah nama di atas, kami menilai pengangkatan yang dilakukan berpotensi menghadirkan konflik kepentingan serta melanggar asas profesionalitas sebagai bagian tak terpisahkan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) karena menduduki dua jabatan sekaligus secara aktif,” ucapnya.

Menurutnya, Mendagri telah menempatkan Penjabat Kepala Daerah secara tidak transparan dan akuntabel. Selain itu, dalam penempatan TNI-Polri sebagai Penjabat Kepala Daerah telah melanggar berbagai peraturan perundangan.

“Seperti UU TNI, UU Polri, UU ASN, UU Pemilihan Kepala Daerah hingga dua Putusan Mahkamah Konstitusi,” ungkapnya.

Oleh karena menabrak berbagai peraturan perundangan dan prinsip demokrasi yang dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum, maka pihaknya melaporkan Mendagri ke Ombudsman Republik Indonesia.

“Atas dasar tersebut, kami meminta Ombudsman RI sesuai tugas dan wewenangnya untuk menerima, memeriksa laporan dan/atau pengaduan secara transparan dan akuntabel, serta menyatakan maladministrasi tindakan Mendagri dalam menentukan Penjabat Kepala Daerah,” ucapnya.

Pengamat Kebijakan Publik, Moch Ojat Sudrajat, membantah bahwa terjadi maladministrasi dalam pengangkatan Pj Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Menurut Ojat, pelantikan tersebut sudah sesuai dengan aturan Perundang-undangan dan disebut tidak terjadi penyimpangan prosedur serta tidak mengabaikan kewajiban hukum.

“Bahwa pengisian dan pelantikan Pj Gubernur pada tanggal 12 Mei 2022 adalah kewenangan Pemerintah yang telah dijamin oleh UU, sebagaimana diatur dengan ketentuan Pasal 201 ayat 9, 10 dan 11 UU 10 tahun 2016,” ujarnya dalam rilis tertulis yang diterima, Sabtu (4/6).

Untuk pengangkatan Pj Gubernur, Ojat menuturkan bahwa hal itu secara khusus telah diatur pada Pasal 201 ayat 9 UU Nomor 10 Tahun 2019, serta diperkuat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi.

“Hal ini pun diperkuat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15 Tahun 2022, dimana dinyatakan bahwa Pasal 201 ayat 10 dan ayat 11 bersifat transisional menuju kebijakan Pilkada Serentak tahun 2024,” terangnya.

Selain itu, Ojat menuturkan bahwa perlu diingat dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi pun tidak mewajibkan atau memerintahkan terkait dengan adanya aturan pelaksana.

“Karena sebenarnya Peraturan Pelaksana mengenai penunjukkan Pj sudah jelas diatur di Pasal 201 ayat 10 UU 10 Tahun 2016 untuk mengisi jabatan Gubernur dan Pasal 201 ayat 11 UU 10 Tahun 2016 untuk mengisi Jabatan Bupati/Walikota,” tandasnya.(DZH/PBN)

KETUA DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, menilai bahwa keberadaan Kawasan Penunjang Wisata (KPW) Banten Lama mubazir. Sebab, kawasan yang seharusnya dapat mengoptimalkan destinasi wisata Banten Lama itu dianggap terbengkalai dan kurang berguna.

Hal itu diungkapkan oleh Budi saat memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemprov Banten dan Pemkot Serang. Pemanggilan tersebut dilakukan lantaran adanya aduan dari para pedagang di area Ciputri-Banten Lama, yang tidak bisa berjualan akibat adanya pembangunan Baitul Qur’an oleh Pemprov Banten.

Pemanggilan tersebut dilakukan untuk mencari solusi terbaik, agar para pedagang yang telah lama menggantungkan nasib mereka dengan berjualan di kawasan tersebut, dapat kembali berdagang dengan layak.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Budi sempat melontarkan pernyataan keras terkait dengan pembangunan yang kurang memperhatikan nasib para pedagang yang terkena dampaknya. Menurut Budi, seharusnya ada solusi alternatif apabila para pedagang memang harus berpindah tempat akibat adanya pembangunan.

“Harusnya jangan seperti itu yah pak lain kali. Karena ini menyangkut kesejahteraan masyarakat saya ya, apalagi ini dapil Kasemen. Kebetulan saya ini berasal dari dapil Kasemen,” tegas Budi di hadapan peserta musyawarah, Selasa (31/5).

Usai musyawarah, Budi menyampaikan bahwa pihaknya tidak ingin para pedagang di kawasan wisata Banten Lama, khususnya di area Ciputri, menderita akibat adanya pembangunan. Oleh karena itu, pihaknya memanggil Dinas Perkim Provinsi Banten, untuk bersama-sama mencari solusi.

“Saya minta kebijakan dari Perkim Provinsi, agar mereka (para pedagang Ciputri), bisa sementara berjualan terlebih dahulu di lokasi yang sudah disepakati,” ujarnya.

Untuk lokasinya sendiri, Budi menuturkan bahwa pihak Dinas Perkim Provinsi Banten beserta koordinator keamanan yang akan menentukan. Sebab, mereka yang dapat menentukan dimana lokasi yang tepat dan dapat digunakan.

“Nanti dari Perkim dan koordinator keamanannya. Mana lokasi yang bisa berjualan dan banyak pengunjung, nah nanti lokasi itu yang akan digunakan untuk mereka berjualan,” terangnya.

Menurutnya, hingga saat ini Pemkot Serang pun belum bisa mengoptimalkan Kawasan Penunjang Wisata (KPW) Banten Lama untuk dapat menunjang aktivitas destinasi wisata religi tersebut. Maka dari itu, pihaknya meminta agar Pemkot Serang dapat segera merapikan KPW, sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

“Ketika Pemkot Serang merapikan KPW, jangan sampai itu menjadi mubazir. Maka harus diinventarisir apa yang menjadi kendala sehingga para pedagang pun menjadi sulit untuk mencari nafkah di sana. Maka saya meminta PUTR untuk mencari tahu juga kendalanya, lalu melakukan renovasi sehingga KPW dapat maksimal,” jelasnya.

Termasuk dari segi parkiran. Menurutnya, jika KPW dapat dimaksimalkan keberadaannya, maka seharusnya parkir yang ada di dalam kawasan Banten Lama, dapat dipindahkan seluruhnya menjadi di KPW.

“Jadi ditumpuk saja di situ yang berada di Banten Lama. Kan parkirannya itu sangat luas sekali. Sehingga tidak ada lagi parkir liar di dalam sana (kawasan Banten Lama). Para pedagang pun tidak ada lagi yang berjualan di sana, benar-benar khusus untuk peziarah,” tandasnya.(ADV)