Kategori: HEADLINE

LEBAK, BANPOS- Kasus tanah di Desa Margatirta, Kecamatan Cimarga terus menuai aksi protes dari sebagian warga yang merasa tanahnya dirampas. Bahkan mereka mengaku, akan menyurati Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Selain itu, warga juga menuding adanya keterlibatan dari mantan Bupati Lebak, Mulyadi Jayabaya dalam proses ini.

Ari salah seorang warga Desa Margatirta, Kecamatan Cimarga, Rabu (18/5) kepada BANPOS menyatakan, beberapa warga pemilik tanah yang telah menerima pembayaran mengaku terpaksa dan tidak berdaya karena takut tak mendapatkan uang sepeserpun sepekan setelah tanah mereka itu diobrak-abrik menggunakan alat berat.

“Warga terkejut dengan adanya alat berat yang secara tiba-tiba membebaskan tanah warga tanpa pemberitahuan,” katanya.

Ari menceritakan, pada tanggal 12 Januari 2022 tanah di Marga Tirta di patok oleh Dinas PU dan pihak Pemerintah Desa. Kemudian, sehari setelah dilakukan pematokan pada tanggal 13 Januari 2022 langsung dibebaskan dengan menggunakan alat berat tanpa ada sosialisasi apapun kepada masyarakat.

Ia menyebut, masyarakat tidak tahu tanah milik mereka akan dijadikan apa tiba tiba langsung digusur. Bahkan, ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui sama sekali bahwa tanahnya sedang digusur.

“Warga terkejut saat mereka ke kebun dan melihat kondisi tanaman sudah luluh lantah oleh alat berat,” paparnya.

Kemudian masih kata Ari, setelah itu baru dipanggil oleh pihak Kepala Desa bahwa tanah tersebut dibeli dengan harga Rp20 ribu per meter. Masyarakat merasa keberatan dengan harga sebesar itu.

“Yang belinya itu kan swasta. Jadi masyarakat benar-benar keberatan dengan harga sebesar itu. Kami akan terus melakukan perlawanan bahkan kami akan berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo dan Luhut Binsar Panjaitan,” terangnya.

Ari menjelaskan, warga yang keberatan mencoba melakukan aksi penolakan dan juga meminta pertanggung Jawaban terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Lebak terutama PU.

Ironisnya, wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD Lebak juga hampir tidak berbuat apa-apa untuk rakyatnya. Selain itu Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menurut keterangan Asda I Pemerintah Kabupaten Lebak tidak mengetahui soal adanya pembebasan tanah di Desa Margatirta tersebut.

“Karena perintahnya bukan dari Bupati bahkan Bupati juga tidak tahu menahu soal ini. Itu mah pure business to business keterangan dari Asda I Alkadri,” jelasnya.

Ia juga menduga bahwa ada maladministrasi yang dilakukan oleh PU Kabupaten Lebak karena tidak diperintah langsung oleh Bupati Lebak tapi ini disuruh oleh Mulyadi Jayabaya.

Pembebasan tanah yang dilakukan mantan Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya untuk jalan seluas 4,8 hektar dengan harga disamakan, tidak ada kata harga bervariasi. Pada kenyataannya, ganti rugi yang diterima warga yang tanahnya kena pembebasan hanya sebesar Rp20 ribu. Namun, kata Ari setelah pihaknya melakukan aksi baru dari pihak mereka statement bahwa harga bervariasi mulai dari kisaran Rp30-40 ribu per meter.

“Baru ada 18 orang yang dibayar dengan harga Rp20 ribu, dan sisanya sebanyak 50 orang masih bertahan dan tidak akan menjual,” tegasnya.

“Kami menuntut Mulyadi Jayabaya untuk mengganti rugi atas lahan yang sudah digarap. Sebab di tanah tersebut terdapat tanaman padi yang sudah di rusak,” ungkapnya.

Ia juga menduga Kepala Desa setempat berbohong kalau tidak mengetahui apa-apa, sebab yang memberikan uang ganti rugi terhadap 18 orang adalah Kepala Desa sendiri. Artinya Kepala Desa itu mengetahui lahan tersebut akan digunakan untuk apa.

“Kami berasumsi bahwa Kepala Desa itu berbohong kalau tidak mengetahui apa-apa. Buktinya Kepala Desa memberikan uang pembayaran kepada 18 orang pemilik tanah. Itu juga secara paksa menurut kesaksian yang dibayar,” katanya.

Ari mengaku akan melakukan aksi demo jilid tiga dengan menghimpun kekuatan massa yang lebih besar, juga akan menyurati Presiden dan Luhut Binsar Panjaitan terkait investasi di Margatirta.

Menurutnya, tujuan investasi itu akan menumbuhkan ekonomi. bukan membunuh rakyat di negeri sendiri. Intinya adalah investasi hari ini yang dilakukan JB dan Luhut Binsar Panjaitan ini investasi yang membunuh rakyat.

“Masyarakat Margatirta hari ini secara SDM mungkin belum siap untuk menerima terkait industri. Kemudian RTRW Cimarga ini masih pertanian belum disahkan dan itu menyalahi aturan juga,” katanya.

Ari menegaskan bahwa pihaknya  kembali akan melakukan aksi unjuk rasa ke Pemerintah Kabupaten Lebak dengan mengerahkan massa lebih banyak untuk mendapatkan keadilan atas pembebasan tanah di Desa Margatirta.(Her/PBN)

Sementara itu, Kepala Pengamanan Rutan Kelas II B Serang, Elieser Indra, mengatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir, tidak ditemukan adanya upaya penyelundupan narkoba ke dalam Rutan Serang. Menurutnya, lalu lintas pengunjung di Rutan Serang berjalan dengan kondusif.

“Situasi keamanan pada Rutan Serang ini kondusif. Kami melakukan pengawasan lalu lintas pengunjung pada pengamanan pintu utama, maupun giat yang dilakukan dengan cara razia secara acak blok-blok yang ada pada Rutan,” ujarnya.

Indra mengaku, dalam pelaksanaan giat razia di blok hunian pun pihaknya tidak menemukan narkoba jenis apapun. Hanya saja dalam giat razia itu, pihaknya menemukan sejumlah barang-barang yang berpotensi berbahaya.

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Rangkasbitung, terus melakukan monitoring pengawasan secara rutin. Upaya itu dilakukan pihak Lapas dengan pengawasan identifikasi (Wastik) dan pengawasan melekat (Waskat), sehingga antisipasi peredaran ‘barang haram’ di lingkungan Lapas Rangkasbitung ini sulit tembus karena filter proteksi pengawasan yang ketat diterapkan.

Diketahui, saat ini Lapas Rangkasbitung dihuni sebanyak 188 Napi atau WBP dari berbagai kasus. Namun keberadaan untuk Napi kasus narkoba menduduki peringkat nomor wahid, yaitu berjumlah 55 Napi, ini berarti penghuni dari kasus ‘barang haram’ di Lapas Lebak menduduki peringkat 1, yakni sekitar 35 Persen dari jumlah penghuni Lapas di sana. Mereka terdiri dari pengedar, bandar dan pemakai.

Sedang untuk peringkat kedua diduduki Napi kasus 362 dan 363 (pencurian) sebanyak 33 Persen, dengan jumlah Napi 51 orang.

Kepala Lapas Rangkasbitung, Budi Ruswanto menjelaskan, bahwa untuk Lapas Rangkasbitung hingga saat ini tidak pernah ditemukan kasus peredaran Narkoba atau sejenis yang masuk Lapas melalui kiriman dari luar.

“Hingga saat ini sejak saya menjabat, Alhamdulillah kami tidak pernah kecolongan oleh perbuatan modus luar yang bisa mencoreng nama baik Lapas. Yaitu kita selalu memproteksi berbagai celah dan peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh mereka yang punya kepentingan jahat,” katanya.

Sebelum adanya upaya penyelundupan sabu oleh tamu dari oknum pegawai Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon yang akan berkunjung ke dalam lapas untuk melakukan sidang online kemudian berhasil digagalkan oleh petugas Penjaga Pintu Utama (P2U) Lapas Cilegon.

Dibagian lain, Kasubag Umum BNN Kota Cilegon Tio mengatakan guna pencegahan peredaran narkoba maupun pengguna di kalangan ASN pihaknya melakukan deteksi dini dengan tes urine.

“Kita di BNN itu ada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang rencana aksi nasional P4GN, salah satunya adalah kita deteksi dini khususnya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri. Dari tahun kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan deteksi dini tersebut salah satunya di pemerintah kota sudah kita laksanakan, kemudian di DPRD kita sudah melaksanakan tes urine. Itu bentuk preventif terkait penyalahgunaan narkotika di kalangan ASN,” terangnya.

“Kemudian tahun kemarin juga kita komitmen bersama dari BNN unsur pemerintah kota dan forkopimda kita ada komitmen bersama kita tuangkan dalam rencana aksi daerah, dari walikota, DPRD, kejaksaan kemudian lapas, kodim, lanal,” sambungnya.

Terkait pengawasan di lapas pihaknya hanya berkoordinasi lantaran lapas punya SOP dibawah Kementerian Hukum dan HAM.

“Kalau di lapas mereka ada SOP kita tidak bisa masuk lebih jauh. Kunjungan dan sebagainya. Tapi dari BNN kita melaksanakan instruksi presiden, kita melaksanakan komitmen bersama terkait dengan peredaran narkoba,” tandasnya.

Mengantisipasi  kerawanan khususnya barang terlarang yang masuk kedalam ruang tahanan, Rutan Kelas IIB Pandeglang, terapkan aturan ketat dan aturan khusus bagi setiap orang dan barang yang akan masuk ke ruang tahanan.

 “Untuk meminimalisir pergerakan atau menerima barang dari luar dan tingkat kerawanannya, kita sudah ada peraturan khusus bahwa barang yang masuk dibatasi apa saja yang boleh dan tidak. Termasuk yang akan masuk juga ada prosedurnya, untuk melakukan penggeledahan ada tim khusus,” kata Staf Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Pandeglang, Gunawan kepada BANPOS di Rutan Kelas IIB Pandeglang.

Dijelaskannya, tim khusus penggeledahan itu sendiri bukan hanya fokus kepada narkoba, akan tetapi termasuk barang lainnya yang akan diperkirakan menjadi potensi yang buruk didalam tahanan.

“Jadi kita ada tim khusus penggeledahan yang piket pada setiap harinya dua orang personel. Setelah digeledah di pintu pertama, masuklah ke komandan dan di komandan pun sama dilakukan penggeledahan Kembali dan satu kali lagi di Wadan baru barang bisa masuk ke dalam,” terangnya.

Selain itu, lanjut Gunawan, pihak Rutan juga melakukan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Banten dalam melakukan pencegahan peredaran narkoba di lingkungan Rutan.

 “Kita biasanya kerjasama dengan BNNP Banten, terkait dengan penyuluhan dan segala sesuatunya serta terkait dengan informasi secara personal yang disampaikan ada potensi apakah di Rutan,” ujarnya.

Ditambahkannya, pihak Rutan juga melakukan razia secara rutin yang bekerjasama dengan Den POM maupun Satuan Narkoba Polres Pandeglang. “Kita melakukan kerjasama dengan Den POM dan Polres Pandeglang. Kebetulan pada satu momen, kita kerjasama melakukan penggeledahan baik dengan Satnarkoba Polres maupun dengan BNNP. Kita juga melakukan penyuluhan-penyuluhan dan kegiatan penyuluhan keagamaan,” ungkapnya.

Ketua Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNK) Lebak, Ade Sumardi mengatakan, narkoba dapat merusak generasi muda yang sejatinya sebagai penerus perjuangan bangsa.

“Masyarakat Lebak harus waspada dan kritis dengan lingkungan sekitar, penyalahgunaan narkoba jangan sampai dibiarkan, anak-anak kita jangan sampai menjadi korban,” katanya kepada BANPOS saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Karena itu Ade mengajak kepada semua elemen masyarakat, untuk bersama-sama menyatukan tekad untuk berperang melawan narkoba. “Saya nyatakan Kabupaten Lebak siap perang dengan namanya narkoba,” tegasnya.

Senada disampaikan pegiat sosial di Kabupaten Lebak, Didi Suharyadi. Ia menyatakan perang dengan yang namanya barang haram narkoba.

Menurut Didi, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini tidak hanya di perkotaan tetapi sudah menyebar hingga ke pelosok desa. Bahkan kecenderungannya sebagian penyalahgunaan justru terjadi di desa.

“Mari kita jaga dan awasi anak-anak kita agar tidak menjadi korban. Memang tidak gampang, tapi saya yakin dengan sinergitas seluruh elemen kita bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba ini,” katanya.

Menanggapi kasus peredaran barang haram narkoba yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan, Didi menegaskan, pentingnya peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan termasuk petugas LP itu sendiri.

“Terpenting adalah kewaspadaan dan kejelian petugas lapas sendiri. Saya meyakini bila dua hal itu dilaksanakan dengan baik maka tidak akan pernah terjadi kasus tersebut,” tegasnya. (LUK/WDO/HER/DZH/DHE/PBN)

SERANG, BANPOS – Tersangka kasus dugaan korupsi Sentra IKM Margaluyu, Yoyo Wicahyono, buka suara terkait dengan perkara yang menjerat dirinya. Pria yang saat ini menjabat sebagai Kepala Disparpora Kota Serang itu mengatakan bahwa terjeratnya ia dalam pusaran korupsi, merupakan risiko jabatan.

Diketahui, Yoyo ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Serang atas kasus dugaan korupsi revitalisasi Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Margaluyu. Ditaksir kerugian negara yang terjadi pada perkara tersebut mencapai Rp800 juta.

Yoyo ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Serang dan langsung digiring ke mobil tahanan Kejari Serang. Diketahui, Yoyo merupakan mantan Kepala DinkopUKMPerindag Kota Serang, yang merupakan OPD penanggungjawab Sentra IKM.

Saat tengah digiring ke mobil tahanan, terlihat Yoyo mengenakan baju tahanan berwarna merah.

“Ini merupakan resiko jabatan. Saya siap untuk bertanggung jawab penuh,” ujarnya kepada awak media, Rabu (18/5).

Selain Yoyo, Kejari Serang juga melakukan penetapan tersangka terhadap Darussalam yang merupakan Komanditer pada CV. Gelar Putra Mandiri (GPM), perusahaan yang mengerjakan proyek revitalisasi Sentra IKM. Yoyo ditahan di Rutan Kelas II B Pandeglang, sedangkan Darussalam ditahan di Rutan Kelas II B Serang.

Kepala Kejati Banten, Freddy D. Simandjuntak, mengatakan bahwa dugaan korupsi tersebut bermula pada kegiatan revitalisasi Sentra IKM Margaluyu tahun 2020. Revitalisasi tersebut dilakukan dengan bersumber pada anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 sebesar Rp5.503.960.000.

Freddy mengatakan, proyek revitalisasi itu dimenangkan oleh CV GPM dengan nilai Rp5.382.390.000. Kejari Serang pun mengendus adanya dugaan kongkalingkong dalam pengerjaan proyek tersebut berupa mark up harga dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

“Setelah itu, hasil penyelidikan pengumpulan bukti dari sejumlah pihak terkait dan terdapat 34 orang saksi,” ujarnya.

Pada 18 Mei, Kejari Serang menerbitkan surat penetapan tersangka dengan nomor 4/66/M.6.10/FD.1/05/2022 atas nama Yoyo Wicahyono dan Darussalam atas dugaan korupsi pada kegiatan revitalisasi sentra IKM tahun 2020.

“Kedua tersangka diduga melanggar pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 Undang-undang RI nomor 20 tahun 2021 atas perubahan Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” katanya.

Freddy menuturkan, masing-masing tersangka memiliki peran tersendiri dalam perkara tersebut. Yoyo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dinilai telah melalaikan tugasnya dalam mengendalikan kegiatan tersebut.

“Sehingga hal itu telah merugikan keuangan negara sekitar Rp800 juta. Sedangkan DS, telah menyalahgunakan kedudukannya selaku komanditer dan memalsukan akta, jadi di sini ada kerja sama antara swasta dengan pemerintahan,” ucapnya.

Adapun penahanan kedua tersangka dilakukan oleh penyidik lantaran keduanya dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan alat bukti maupun mengulangi perbuatannya.

Ketua DPW Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA) Provinsi Banten, Rizky Arifianto menggarisbawahi statemen tersangka yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan risiko jabatan dan siap bertanggung jawab penuh.

“Kalimat ini secara psikologi membuat dugaan bahwa dia adalah korban dari pejabat yang memiliki jabatan lebih tinggi dari dirinya di Kota Serang,” ujar Rizky.

Apabila kasus ini mandeg, pihaknya sudah menyiapkan tim untuk melaporkan kasus ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kalo kasus ini mandeg dan tidak ada kelanjutannya, kami sudah menyiapkan tim untuk melaporkan dugaan kasus korupsi ini kepada KPK, agar KPK mengambil alih kasus ini sesuai dengan Perpres Nomor 102 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tandas Rizky.(DZH/PBN)

SERANG, BANPOS – Kasus penyebaran Covid-19 di Provinsi Banten mendekati angka nol. Sempat dikhawatirkan bakal terjadi lonjakan kasus Covid-19 pasca-libur panjang, namun sampai saat ini belum ditemukan adanya kasus baru. Meskipun keputusan Endemi hanya dapat diambil oleh Presiden, namun Provinsi Banten dianggap menuju Endemi.

Kepala Dinkes Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti, mengatakan bahwa di Provinsi Banten dalam empat bulan terakhir, kasus penularan Covid-19 sudah melandai. Bahkan menurutnya, kasus tersebut stagnan di bawah 20 kasus.

“Itupun lebih dominan hanya di Tangerang Raya, sudah dua bulan ini di lima kabupaten kota di luar Tangerang Raya itu sudah zero (kasusnya),” ujar Ati saat ditemui di Pendopo Gubernur Banten, Rabu (18/5).

Ati mengatakan, pihaknya sempat khawatir akan terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Provinsi Banten, pasca-libur panjang kemarin. Akan tetapi hingga saat ini, belum ada laporan mengenai penambahan kasus Covid-19.

“Kita lihat kalau Sabtu-Minggu ini tidak ada peningkatan signifikan, tapi mudah-mudahan (tidak ada). Kita masih menunggu lagi 7 hari kedepan karena masa inkubasi 1 sampai dengan 14 hari,” tuturnya.

Untuk tingkat capaian vaksinasi, Ati menuturkan bahwa Provinsi Banten telah melampaui target yang telah ditetapkan oleh Pusat. Menurutnya, dosis pertama yang ditarget minimal 70 persen, saat ini di Provinsi Banten telah mencapai 95 persen.

“Kemudian untuk dosis kedua yang diamanatkan 70 persen, kita se-Provinsi sudah mencapai di angka 74,9 persen,” ungkapnya.

Akan tetapi untuk vaksin ketiga atau booster, Ati mengakui bahwa hal itu ‘kurang laku’. Pasalnya, masyarakat sudah mengetahui jika saat ini kasus Covid-19 sudah mulai melandai, sehingga merasa tidak perlu vaksin booster.

“Kalaupun ada (kasus) rata-rata tanpa gejala, kalau ada gejala ringan, layaknya seperti influenza atau ISPA biasa. Jadi memang minatnya terhadap booster ini relatif lebih rendah,” tuturnya.

Ati meyakini, dalam kurun waktu tiga bulan ke depan, Provinsi Banten dan Indonesia akan memasuki status endemi. Namun menurutnya, status tersebut hanya bisa ditetapkan oleh Presiden saja.

“Kalau provinsi enggak boleh menyatakan endemi. Mencabut pandemi itu harus presiden, karena ini nasional, maka kabupaten kota atau provinsi, tidak bisa menyatakan endemi,” terangnya.

Salah satu pertanda bahwa sebentar lagi akan Endemi ialah sudah bolehnya masyarakat tidak menggunakan masker di luar ruangan. Ati mengatakan, hal itu merupakan langkah menuju endemi, meskipun masih menunggu aturan lanjutan berkaitan dengan hal tersebut.

“Jadi menunggu arahan beliau (Presiden). Saya rasa pemerintah pusat itu ada langkah-langkah terlebih dahulu. Masker kita normatif, pelan-pelan dibukanya, karena tadi menunggu hari libur. Nah gimana nih setelah hari libur, karena masih 7 hari belum 14 hari, bebasnya nanti kalau sudah 14 hari,” ucapnya.

Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar, mengatakan bahwa Pemprov Banten akan mengikuti arahan dari Presiden, berkaitan dengan kebijakan boleh tidak menggunakan masker di luar ruangan. Akan tetapi, kebijakan itu akan tetap dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian.

“Sesuai dengan arahan pak Presiden, sesuai dengan pertimbangan yang sangat matang, maka kita mengikuti apa yang menjadi arahan itu. Dalam rangka pelaksanaannya, tentu kita masih memerlukan kehati-hatian sesuai keadaan masing-masing. Jika memang kita lagi flu atau sakit sebaiknya pakai masker,” tandasnya.(DZH/PBN)