Kategori: HEADLINE

SERANG, BANPOS – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, diminta agar dapat memimpin dengan bijak dibandingkan dengan mantan Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH). Hal itu agar berbagai kesalahan yang dilakukan oleh WH, tidak kembali terjadi. Pengisian kursi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Banten yang kini sedang kosong diminta juga agar tidak gaduh seperti pada saat gubernur sebelum.

Selain itu, didapatkan informasi bahwa Puluhan  pejabat eselon dilingkungan pemprov, mulai dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala bidang (Kabid) atau kepala bagian (Kabag) dan kepala seksi (kasi), harap-harap cemas. Pasalnya mereka yang kerap mbalelo.dan melanggar aturan ASN atau kepegawaian akan terkena rotasi atau mutasi.

Informasi dihimpun, Pj Gubernur Banten Al Muktabar pasca-dilantik pada tanggal 12 Mei kemarin, didesak untuk melakukan birokrasi reformasi dan melakukan penyegaran dengan melakukan perombakan pejabat eselon II, III dan IV.

“Pak Pj Gubernur memang ada rencana melakukan perubahan jajaran  pejabat eselon. Apalagi ada kewenangan seorang Pj untuk melantik dan mengangkat pejabat eselon,”kata sumber di KP3B kepada BANPOS,Senin (16/5) yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Ia menjelaskan, meski kewenangan pelantikan dan pengangkatan pejabat eselon  dilingkungan pemprov oleh seorang Pj Gubernur memiliki syarat yakni, harus mendapatkan persetujuan dan izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). “Kalau diperhitungkan, kewenangan Pj dan seorang gubernur definitif hampir sama untuk soal pengangkatan dan pelantikan pejabat. Hanya saja Pj Gubernur harus dapat ACC dari Mendagri, Pak Tito Karnavian” ujarnya.

Biasanya usulan pelantikan  pejabat daerah oleh Mendagri akan disetujui jika alasannya tepat. “Misalnya mengisi kekosongan, atau terjadi pelanggaran yang tidak bisa ditolerir oleh ASN,” ungkapnya.

Terkait dengan  pelanggaran kepegawaian oleh ASN pemprov, Al Muktabar telah memiliki catatan lengkap  serta memastikan orang-orang tersebut akan diganti dari posisinya dengan ASN  berkualitas.

“Dorongan dari DPRD Banten agar ada reformasi di Bapenda secara besar-besaran karena kasus pengadaan lahan Samsat Malingping dan dugaan pembajakan pajak di UPTD Samsat Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang,  juga menjadi prioritas birokrasi reformasi,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten, M. Nawa Said Dimyati, mengatakan bahwa saat ini telah terjadi kekosongan jabatan Sekda Banten. Hal itu otomatis terjadi lantaran Al Muktabar telah dilantik menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Banten.

“Nggak bisa Pj. Gubernur merangkap jabatan sebagai Sekda, maka harus segera adanya Plh Sekda Banten, karena Pak Al Muktabar saat ini telah resmi menjadi Pj Gubernur Banten,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Cak Nawa ini mengatakan, Plh Sekda Banten harus segera ditunjuk. Hal itu agar pelaksanaan roda pemerintah Provinsi Banten tidak terganggu, akibat terjadinya kekosongan jabatan Sekda.

“Karena secara otomatis jabatan Sekda Banten saat ini telah kosong, sebab Sekda Banten telah jadi Pj. Gubernur,” tuturnya.

Ia menuturkan, Pemprov Banten memiliki banyak sosok yang bisa menjadi Plh Sekda Banten, mulai dari Kepala dinas sampai dengan Asisten Daerah (Asda) yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas. “Yang telah memenuhi syarat saya rasa banyak, tapi harus dilihat kapasitas dan kapabilitasnya mana yang paling mumpuni, banyak juga telah senior di Pemprov Banten,” ungkapnya.

Cak Nawa pun meminta agar penunjukan Plh Sekda Banten sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan kegaduhan. Terlebih melihat kejadian sebelumnya, dimana jabatan Sekda sempat membuat kegaduhan di tubuh Pemprov Banten maupun masyarakat.

“Tentu harus sesuai dengan aturan yang berlaku, juga melihat historis jangan sampai menjadi kegaduhan setelah ditetapkannya Plh Sekda,” tegasnya.

Cak Nawa juga menyarankan, Pj Gubernur Banten berkonsultasi dengan DPRD Banten dalam menyelesaikan persoalan Plh Sekda Banten. Sebab nantinya, Plh Sekda akan terus berhubungan dengan DPRD.

“Dan tak ada salahnya apabila Pj Gubernur melakukan konsultasi dengan DPRD terkait masalah tersebut, karena Plh Sekda nanti akan banyak berhubungan dengan DPRD,” tandasnya.

Sekretaris Umum HMI MPO Cabang Serang, Ega Mahendra, mengatakan bahwa sebagai orang yang ‘dihadiahi’ jabatan oleh negara sebagai orang nomor satu di Banten, Al Muktabar tidak boleh bersantai-santai. Sebab, banyak permasalahan yang muncul selama kepemimpinan WH, yang harus segera dituntaskan.

“Dia sebagai pewaris Gubernur Banten dengan masa jabatan dua tahun, bukan berarti dia tinggal menikmati kekuasaan itu saja. Tapi harus ingat akan hal-hal yang belum diselesaikan oleh Gubernur Banten sebelumnya,” ujar Ega.

Salah satu permasalahan yang harus diselesaikan ialah perbaikan hubungan antara Pemprov Banten dengan para buruh, yang sempat memanas bahkan sampai ke ranah hukum pada masa kepemimpinan WH.

“Buruh hanya ingin bertemu dengan pemimpinnya tapi tak pernah sekalipun Wahidin Halim menemuinya, padahal buruh menuntut untuk menaikan UMP, ya walaupun akhirnya naik sangat sedikit,” tuturnya.

Selain itu, dalam penggunaan anggaran dan penentuan prioritas pun Al Muktabar diminta dapat lebih peka dibandingkan WH. Sebagai contoh, Ega menuturkan bahwa WH lebih mementingkan peresmian Banten International Stadium (BIS) dibandingkan penyintas banjir bandang Kota Serang.

“Peresmian BIS menelan anggaran hingga Rp2,2 miliar. Penentuan membuka tendernya pun hanya selang sekitar satu minggu setelah banjir bandang terjadi. Entah apakah pernah terpikir oleh mantan Gubernur Banten itu terhadap tempat tinggal rumah penyintas banjir? Pemprov Banten hanya bantu 9 rumah,” ucapnya.

Ia menuturkan, Al Muktabar memang hanya menjabat kurang lebih selama dua tahun. Akan tetapi, Ega menegaskan bahwa waktu yang singkat itu akan tetap dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak.

“Walaupun dua tahun dia menjabat, di akhirat nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti. Maka dari itu harus menjalan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” tegas Ega.

Oleh karena itu, ia berharap Al Muktabar dapat lebih baik dalam memimpin Banten dibandingkan dengan WH. Ia meminta agar dalam pengambilan keputusan, masyarakat menjadi tolok ukur utamanya.

“Itu yang harus dilakukan Al Muktabar untuk membuat masyarakatnya senang dengan pemimpin baru di Banten. Jadi Al Muktabar harus lebih respect kepada rakyatnya yang ingin menyampaikan aspirasi dan keluhan kesahnya,” tandas Ega.(DZH/RUS/PBN)

SERANG, BANPOS – PT Banten Global Development (BGD) menolak permintaan jajaran direksi dan komisaris Bank Banten (BB) yang meminta kenaikan remunerasi atau gaji serta tunjangan-tunjangan lainnya.

Penolakan tersebut disampaikan PT BGD pada saat rapat umum pemegang saham tahunan (RUPS) tahun 2021 Bank Banten yang diselenggarakan disalah satu hotel berbintang si Kota Serang, Rabu (11/5).

Komisaris PT BGD, Razid Chaniago dihubungi melalui telepon genggamnya mengungkapkan, BGD yang merupakan induk perusahaan Bank Banten, terpaksa menolak permintaan jajaran Direksi dan Komisaris yang meminta remunerasi atau gajinya serta tunjangan lainnya berupa fasilitas yang diterimanya selama ini dinaikan.

“Ada lima poin yang disampaikan BB ke kami (PT BGD) saat RUPS  tadi, dari lima itu, satu usulan kita menolaknya, karena kondisi Bank Banten saat ini Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional atau BOPO nya masih tinggi,” katanya.

Alasan penolakan gaji dan tunjangan petinggi BB itu karena, saat ini BOPO BB tercatat masih diangka 134 sampai 335 persen. “Dengan BOPO diangka itu, sangat sulit kita harus mengamini keinginan BB, kecuali mereka bisa menekan BOPO maksimal diangka 95 persen. Kalau 95 persen bisa dinyatakan aman, dan kerugian BB juga kecil, tidak seperti sekarang ini,” ujarnya.

Adapun poin lainnya yang disampaikan oleh BB kepada PT BGD saat RUPS tadi, yakni mengenai laporan keuangan yang menyebutkan bahwa kerugian tahun 2021 lebih kecil dibandingkan tahun 2020.

“Pembukuan rugi periode tahun 2021 berjalan setelah pajak sebesar Rp 265,18 miliar, sedangkan tahun 2022 Rp308,16 miliar. BB berhasil menekan rugi lebih baik 20,88 persen. Kami terima laporan keuangannya,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo dan Ketua Komisi III DPRD Banten, M Faizal yang ikut RUPS tahun 2021 BB  dihubungi melalui telepon genggamnya meminta kepada jajaran Direksi BB agar memaksimalkan dalam kinerja, dan dapat menekan lebih kecil lagi kerugiannya.

“BB harus berusaha meningkatkan kinerjanya, sejingga kerugian dapat ditekan diangka Rp100 miliar,” kata Budi.

Dan yang terpenting lagi adalah, penyelesaian kredit macet yang ada di BB, baik dari warisan Bank Pundi (akuisisi) maupun kredit macet yang baru, agar segera diselesaikan. “Jika upaya perdata tidak bisa dilakukan, maka serahkan kepada aparat penegak hukum (APH), agar diproses pidana,” harap Budi.

Dan BB juga segera melakukan percepatan komunikasi dan koordinasi dengan delapan kabupaten/kota se Banten agar pengelolaan kas daerah (kasda) dilakukan oleh BB, tidak ke bank lain. “Harus bisa BB meminta Bupati dan walikota supaya kasda nya dikelola BB,” ujarnya.

Direktur Bisnis BB, Cendria Tj Tasdik kepada wartawan menegaskan, dalam rapat tersebut tidak dihadiri oleh Direktur Utama BB, Agus Syahbarrudin. Adapun mengenai kerugian yang dialami oleh bank di tahun 2021 harus mendapatkan apresiasi lantaran lebih kecil di tahun 2020.

“Sedang umroh (Agus Syahbarrudin). Dan minggu depan akan bekerja kembali. Dan RUPS tahun 2021 BB, telah berhasil kita jalankan sebagai panggilan kewajiban regulasi. Dan tentunya beberapa hal telah kita sampaikan kepada para pemegang saham, terutama kinerja. Kinerja kita yang telah menuju arah perbaikan sesuai dengan harapan,” kata Cendria.

Adapun alasan BB yang pada tahun 2021 tidak juga memberikan kontribusi kepada Pemprov Banten berupa pendapatan asli daerah (PAD) lantaran adanya pembekuan dari otoritas jasa keuangan (OJK).

“Mencetak laba adalah harapan, tapi ini adalah sekali lagi, proses-proses yang tidak bisa dipisahkan dari kondisi. Memang tahun lalu kita terima, ditengah-tengah tahun kita mulai kerja. Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK dari OJK)  kita dicabut pada bulan Mei (2021), sehingga automatically (secara langsung) kita bekerja setengah tahun. Tapi alhamdulillah setengah tahun tersebut dengan arahan pengawasan komisaris utama, dan Pak Dirut, kita menekan kerugian,” terangnya.

Dan di tahun 2021, jajaran petinggi BB berharap akan ada angin segar sehingga, dapat memberikan hasil maksimal. “Mudah-mudahan tahun 2022 adalah tahun akselerasi, jadi pertumbuhan yang diakselerasikan. Harapan kita tahun ini bisnis kita berjalan lancar, dan kita dapat memperbesar porsi operasional, sehingga tentunya pendapatan operasional BOPO kita turun, sehingga mendapatkan laba,” katanya.

Semehtara itu, selagi RUPS tahun 2021 BB berlangsung, puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan hotel tempat RUPS berlangsung.

Ada delapan poin sorotan dari pengunjuk rasa yakni, kondisi BB terus merugi, kenaikan gaji karyawan tanpa aturan yang jelas, rekrutmen karyawan dengan gaji tinggi, mutasi dan rotasi karyawan,  pelaksanaan program pensiun dini,  keamanan BB yang tidak dijaga 24 jam, nasib karyawan 6 cabang ditutup, dan pencairan kredit via mitra koperasi jasa.

Untuk diketahui, remunerasi  berdasarkan dokumen  BB, terdiri dari dua bagian, pertama yakni remunerasi yang mencakup gaji pokok, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan tunjangan lainnya dalam bentuk non natura. Kedua remunerasi yang mencakup fasilitas lain dalam bentuk natura seperti perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan lainnya.

Pada tahun 2018 gaji pokok dan lainnya masing-masing direksi Bank Banten setiap bulannya mendapatkan Rp93,5 juta. Sedangkan untuk tunjangan lainnya mencapai Rp47,140 juta. Sehingga jika ditotal, pendapatan setiap direksi setiap bulannya sebesar Rp140,640 juta.

Sementara untuk tahun 2019, setiap direksi mendapatkan gaji dan lainnya sebesar Rp107, 086juta setiap bulannya, sementara untuk fasilitas lainnya setiap direksi mendapat Rp72, 376 juta setiap bulannya, sehingga jika ditotal pendapatan masing-masing direksi pada tahun 2019 ini mencapai Rp179, 462 juta setiap bulannya.(RUS/PBN)

 

SERANG, BANPOS – Setelah menjadi satu-satunya Kota yang dinyatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 terhitung Senin, 9 Mei 2022, Kota Serang dinyatakan PPKM level 2. Hal itu berdasarkan Surat Edaran Inmendagri Nomor 24 Tahun 2022 yang berlaku mulai 10 Mei hingga 23 Mei 2022.

Kepala Dinkes Kota Serang, Ahmad Hasanuddin, mengungkapkan bahwa penurunan level PPKM salah satu persyaratannya apabila lansia yang berusia 60 tahun atau lebih, dosis satu vaksinasi sebanyak 60 persen. Sedangkan dosisi 2 vaksinasi mencapai 40 persen dari jumlah sasaran lansia.

“Jumlah sasaran lansianya yaitu sejumlah 31.592 jumlah lansia yang harus divaksin, sekarang alhamdulillah untuk dosis satu sudah 69,59 persen, dosis duanya sudah 42,13 persen,” ujarnya, Selasa (10/5).

Ia mengaku, Kota Serang sempat sendiri menjadi kota dengan PPKM level 3. Hingga akhirnya diumumkan melalui Inmendagri bahwa kini Kota Serang sudah masuk PPKM level 2.

“Tadinya sempat sendirian di level 3, sekarang sudah turun dan landai. Di RS Kota Serang pun sudah tidak ada pasien Covid-19,” tandasnya.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan terus menerapkan PPKM Jawa-Bali. Menurutnya, kebijakan ini terus dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan.

“Pemerintah juga menegaskan hingga hari ini masih dan akan terus memberlakukan aturan PPKM Jawa-Bali hingga waktu yang masih belum ditentukan. Mengikuti hasil evaluasi secara regular yang dipimpin langsung oleh presiden,” ujar Luhut dalam konferensi pers evaluasi PPKM di Istana Negara, Senin (9/5).

Luhut melanjutkan, berdasarkan level asesmen PPKM yang dilakukan oleh pemerintah hingga 7 Mei 2022, tidak ada kabupaten/kota yang berada di Level 4. Hanya saja, Kabupaten Pamekasan di Pulau Madura, Jawa Timur, masih berada di Level 3 akibat level vaksinasi yang tidak memadai.

“Terkait detail keputusan (PPKM) ini akan dituangkan dalam Inmendagri yang akan keluar dalam waktu dekat ini,” lanjut Luhut.

Ia mengatakan, membaiknya kondisi pandemi tidak menyurutkan semangat pemerintah untuk terus melakukan akselerasi vaksinasi dosis kedua dan booster untuk seluruh wilayah Jawa-Bali yang masih tertinggal, baik dosis vaksin kedua maupun booster-nya. Selain itu, pemerintah tetap mendorong penggunaan PeduliLindungi dan masker di tempat-tempat publik.

“Hal ini dilakukan semata-mata untuk mengurangi dampak buruk dari Covid-19 dan memberikan kekebalan bagi masyarakat,” tandasnya.(MUF/PBN)

BalasTeruskan

SERANG, BANPOS – Pemprov Banten tetap melaksanakan pelantikan dan  pengambilan sumpah janji  13 pejabat fungsional (sebelumnya diberitakan 19) dari administrasi (struktural) yang sebelumnya telah dijadwalkan pada Kamis (28/4) lantaran mendapatkan penolakan dari ASN.

Kepala BKD Banten, Nana Supiana dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (10/5) mengungkapkan, pemprov  akhirnya lantik 13 pejabat yang alih fungsi dari struktural ke  fungsional, sehari setelah proses penolakan berlangsung.

 “Kami (pemprov) akhirnya tetap melantik nama-nama pejabat yang sebelumnya akan dilantik pada tanggal 28 April, karena ada suatu hal, teknis, maka pelantikan diundur satu hari dari jadwal sebelumnya. Hari Jumat pukul 16. 00 WIB, prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah itu dilakukan secara virtual, dan yang melantik Pak Wagub (Andika Hazrumy ),” terang Nana.

Sedangkan, sisanya sebanyak 387 orang lagi yang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian akan dilakukan pada bulan Mei ini secara bertahap.”Kami diberi waktu oleh Kemendagri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), sampai dengan akhir bulan Mei. Jadi sisanya akan kita tuntaskan di bulan ini,” ujarnya.

Jika pelantikan dan pengambilan sumpah itu tidak  dapat diselesaikan dengan berbagai hal. Misalnya terjadi penolakan lanjut Nana, maka Pemprov Banten akan mendapatkan sanksi dari pemerintah pusat.

“Sanksinya berupa penganggaran dari Kemendagri dan KemenPAN-RB. Tunjangan kinerjanya tidak diproses,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Nana berharap  ASN yang jabatannya beralih ke fungsional agar memahami  dari program reformasi birokrasi yang merupakan prioritas Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin.

“Ini kan merupakan program prioritas lima tahun Bapak Presiden. Jadi yang perlu dipahami oleh teman-teman ASN Pemprov Banten adalah, beralihnya  jabatan fungsional itu tidak akan menghilangkan hak dan kewajibannya, seperti gaji, tunjangan kinerja termasuk karir kepegawaian. Itu semuanya sudah diatur dalam Perpres (Peraturan Presiden) 50 tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi,” ungkapnya,

Disinggung mengenai adanya 223 jabatan fungsional yang sampai saat ini masih belum mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri, Nana mengaku hal tersebut masih dalam kajian dan pertimbangan.

“Kita kan memang awalnya mengajukan peralihan dari administrasi (struktural) ke fungsional itu sebanyak 623 jabatan. Yang baru mendapatkan rekomendasi 400, sisanya 223 masih di review.  Berdasarkan jadwal pemerintah pusat, review itu dilakukan sampai dengan akhir Desember tahun 2022 ini,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya,  ASN pemprov yang namanya masuk dalam peralihan jabatan dari administrasi ke fungsional menolak untuk dilantik. Mereka beralasan BKD dan Biro Organisasi tidak memiliki parameter yang jelas dan menganalisis jabatan (Anjab) .

“Kenapa sebanyak 400 Jafung di lingkungan Pemprov Banten ditolak oleh mayoritas ASN yang memang terkena imbas dari penyederhanaan birokrasi, karena Biro Organisasi dan BKD tidak memiliki parameter yang jelas dalam pemetaan Anjab peralihan jabatan dari administrasi ke fungsional,” kata salah seorang pegawai Pemprov Banten yang identitasnya minta dirahasiakan.

Ia menjelaskan,  tujuan pemerintah pusat, dimana dalam menjalankan program prioritas lima tahunan pemerintahan Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin, dari 2019 sampai 2024 dalam penyederhanaan birokrasi adalah pertimbangannya, untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, adalah sangat baik. Akan tetapi pemprov dalam menguraikan kebijakan pusat tersebut, terkesan otoriter. Tidak seperti di daerah lain, yang melibatkan semua organisasi perangkat daerah (OPD) dalam membuat rumusan peralihan tersebut.

“Untuk pelaksanaan penyetaraan jabatan ini, kami melihat pemprov tidak melaksanakan langkah-langkah seperti, identifikasi jabatan administrasi pada unit kerja, pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi, pemetaan jabatan fungsional yang dapat diduduki pejabat yang terdampak penyederhanaan birokrasi. Kalau di Provinsi Sulawesi Selatan, saya dengar langkah-langkah semuanya dilakukan,termasuk memanggil semua OPD, dan menanyakan jabatan administrasi mana saja yang perlu difungsionalkan. Dan ini di Pemprov Banten tidak dilakukan, jadi terkesan dan terindikasi dilakukan serampangan,” ujarnya.(RUS/PBN)

PANDEGLANG, BANPOS- Kasus hepatitis yang menjangkit kepada anak-anak baru-baru ini sedang menjadi sorotan. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan kasus hepatitis akut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Kasus ini sudah menyerang anak-anak di belahan dunia seperti di Eropa, AS, Asia, hingga Indonesia.

Untuk mencegah terjadinya kasus positif hepatitis misterius yang berasal dari Eropa, Pemprov Banten meminta agar orang tua tidak ragu anaknya diberikan vaksin hepatitis secara lengkap. Hal itu agar imun anak dapat terbangun untuk mencegah terjangkit oleh penyakit tersebut.

Demikian disampaikan oleh Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy. Andika mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyakit hepatitis misterius itu, meski belum ditemukan kasus positif di Banten.

“Kami saat ini sedang mengkaji, tapi kemarin kami sudah informasikan untuk mengantisipasi hepatitis misterius ini,” ujarnya saat ditemui di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (10/5).

Andika mengatakan, hepatitis misterius itu seringkali menyerang anak-anak. Oleh karenanya, Andika yang sebentar lagi akan lengser tersebut pun meminta kepada para orang tua, agar dapat melengkapi vaksin hepatitis bagi anak-anaknya.

“Kan ini lebih menyerang kepada anak, jadi kami imbau kepada orang tua untuk dapat melengkapi vaksinasi anaknya,” ucap Andika.

Menurut Andika, segala informasi mengenai penyakit hepatitis misterius itu sudah dipublikasikan melalui situs Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten, termasuk berkaitan dengan pemberian vaksin hepatitis bagi anak.

“Dari umur 0-6 bulan apa saja yang harus diberikan (vaksinnya), sampai umur 5 tahun atau bahkan sampai 6 tahun. Jadi harus diketahui oleh para orang tuanya dan orang tuanya mau untuk dapat memvaksinasi anaknya,” jelas politisi Golkar itu.

Jika para orang tua ingin memberikan vaksin kepada anaknya, Andika pun mengatakan bahwa tidak perlu ambil pusing. Cukup datangi Dinkes untuk mendapatkannya. “Pelayanan vaksin ada di Dinas Kesehatan,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban meminta agar masyarakat mewaspadai kemunculan hepatitis misterius tersebut. Karena penyakit tersebut banyak menyerang anak-anak dan belum diketahui penyebabnya.

“Kewaspadaan terhadap penyakit tersebut harus terus ditingkatkan setelah tiga pasien anak yang dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta meninggal dunia dengan waktu yang berbeda. Dengan rentang waktu dua pekan hingga 30 April 2022 lalu,” kata Tanto kepada awak media beberapa waktu lalu.

Meskipun meninggalnya tiga pasien anak tersebut belum disertai hasil laboratorium penyakit hepatitis, lanjut Tanto, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang telah menyalakan alarm kewaspadaan.

“Kita telah meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) dan RSUD Berkah Pandeglang untuk gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menyediakan ruang khusus bagi anak,” terangnya.

Tanto menambahkan, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Dinkes dan sejumlah fasilitas Kesehatan seperti klinik, Puskesmas dan RSUD Berkah untuk siaga hepatitis akut tersebut.

“Meskipun belum ada hasil diagnosa yang pasti dari World Health Organization (WHO) atau organisasi Kesehatan dunia. Namun pemerintah daerah telah melakukan persiapan apabila hal itu terjadi di Kabupaten Pandeglang,” ungkapnya.

Wali Kota Cilegon Helldy Agustian menyatakan, di Kota Cilegon belum ada kasus hepatitis akut. “Belum ada di Cilegon, belum ada laporan masuk dari faskes-faskes yang ada di Kota Cilegon, rumah sakit, puskesmas dan rumah sakit swasta lainnya,” kata Helldy kepada awak media usai donor darah di Aula Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon, Selasa (10/5).

Meski demikian, kewaspadaan terhadap virus hepatitis akut yang sudah mulai masuk di Indonesia tetap dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon. “Yang pertama, kita diskusi perihal mengenai kota sehat, dan juga antisipasi mengenai hepatitis akut juga,” ujarnya.

Antisipasi masuknya hepatitis akut di Kota Cilegon tetap dilakukan Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinkes Cilegon. “Hepatitis Ini banyak menyerang anak kan, Dinkes juga sudah antisipasi, waspada,” pungkasnya.

Dinkes Provinsi Banten mengimbau masyarakat untuk berhati-hati. “Dinkes Provinsi Banten meminta warga waspada akan penyakit hepatitis misterius yang menyerang anak-anak,” ujar Kepala Dinkes Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti, dalam keterangan tertulisnya kemarin.

Ati mengatakan, WHO menyatakan penyakit tersebut sebagai KLB setelah menyerang anak-anak di Eropa, Amerika dan Asia sejak 15 April 2022. Kendati demikian, Ati mengaku saat ini belum ada kasus yang ditemukan di Banten.

“Gejala yang ditemukan pada pasien-pasien ini adalah mual, muntah, diare berat, demam, kuning, kejang dan penurunan kesadaran,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Direktur RSUD Berkah Pandeglang, Kodiat Juarsa mengatakan, untuk mengantisipasi adanya pasien hepatitis akut, pihaknya telah menyiapkan ruangan khusus.

“Meskipun telah menyiapkan ruangan khusus untuk mengantisipasi adanya pasien hepatitis akut, namun fasilitas pemeriksaan penunjang diagnosis belum memadai. Sehingga pasien tersebut harus dilakukan rujukan ke rumah sakit lain yang fasilitasnya lebih lengkap,” katanya.

Kepala Dinkes Kota Cilegon Ratih Purnamasari mengatakan, sosialisasi terkait bahaya hepatitis akut serta cara pencegahan sudah dilakukan. “Kita sudah buat promosi kesehatan, melalui Instagram atau di Facebook. Masing-masing puskesmas juga sudah mempunyai inovasi informasi mengenai hepatitis akut,” tuturnya.

Dinkes Kota Cilegon juga akan melakukan sosialisasi dan rapat kepada seluruh fasilitas kesehatan di Kota Cilegon dengan menghadirkan dokter ahli dari Kementerian Kesehatan RI dan dokter anak, pada Kamis (12/5) esok. “SOP penatalaksanaan kasus seperti apa, itu ada di rumah sakit atau fasilitas kesehatan, nanti Kamis (12 Mei 2022) juga akan sampaikan,” terangnya.

Dibagian lain, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Banten, Ongky Sedya Dwi Sasangka menerangkan, pihaknya dalam upaya pencegahan dan antisipasi hepatitis akut akan melakukan edukasi atau promosi kesehatan di pelabuhan yang ada di Banten. Salah satu yang akan dilakukan akan menggandeng asosiasi perusahaan pelayaran di Pelabuhan Merak yakni Gapasdap Merak untuk mengedukasi penumpang kapal terkait informasi penyakit hepatitis akut anak yang sampai saat ini belum diketahui penyebabnya.

Ongky menyatakan, promosi kesehatan hepatitis akut menyasar penumpang di Pelabuhan Merak sangatlah penting dilakukan. Agar penumpang dapat cepat sadar dan melakukan pencegahan apabila menemukan gejala hepatitis akut.

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, KKP Banten tidak hanya kepada penumpang kapal tetap juga menginformasikan kepada masyarakat luas untuk dapat mengenali gejala hepatitis akut anak misterius itu. “Kita perlu menginformasikan gejala yang harus diketahui masyarakat. Seperti gejala awal itu mual, muntah, diare berat dan demam ringan. Di samping itu ada gejala yang agak lanjut. Diantaranya, air kencingnya berwarna pekat warnanya seperti air the, kemudian BAB-nya berwarna putih pucat, warna mata yang tadinya putih menjadi warna kuning. Kemudian kulit juga berwarna kuning. Ada juga gangguan pembekuan darah, kejang dan kesadaran menurun,” paparnya.

Ongky menuturkan, jika masyarakat dalam hal ini orang tua menemukan gejala seperti itu pada anak untuk segera membawa ke rumah sakit atau puskesmas. “Kalau ada gejala itu, langsung bawa ke rumah sakit atau puskesmas. Karena gejala kalau tidak ditangani akan mengakibatkan penyakit menjadi lebih berat,” tuturnya.

Ia menyatakan, terdapat upaya pencegahan yang perlu diketahui agar Hepatitis akut tidak terjangkit pada anak. Cara pencegahan salah satunya tidak jauh berbeda dengan penerapan Prokes Covid-19 yakni menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan rutin mencuci tangan  dengan sabun.(LUK/DZH/RUS/PBN)