Kategori: HEADLINE

SERANG, BANPOS – Mudik lebaran tahun 2022 ini di Pelabuhan Merak, Cilegon dipastikan akan terjadi lonjakan yang cukup signifikan pada H-7 nanti. Rencananya pihak ASDP akan mengoperasikan puluhan kapal Roro, dengan trip atau perjalanan sehari mencapai 140, yang biasanya hanya 124 trip. Selain itu, pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), mengalami peningkatan hingga 88 persen.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Banten ditemui di DPRD Banten, Rabu (13/4) mengatakan,  kebijakan pemerintah yang memperbolehkan masyarakat melakukan mudik lebaran pada tahun 2022  ini, diprediksi akan menyebabkan lonjakan penumpang, terutama di Pelabuhan Merak dan juga jalur Tol Tangerang-Merak.

“Kami akan terus melakukan koordinasi kepada masing-masing operator yang menangani Pelabuhan Merak dan juga Tol Tangerang-Merak.  Koordinasi dengan Pemerintah Pusat serta seluruh stakeholder terkait sudah dilakukan guna mengantisipasi terjadinya lonjakan pemudik,” katanya.

Berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan, masyarakat yang akan melakukan mudik diprediksi melonjak seluruh Indonesia mencapai 80 juta, dengan perjalanan mudik didominasi di Pulau Jawa dan Sumatera.

Pemprov Banten sudah menyiapkan beberapa skenario termasuk mempersiapkan full team untuk bertugas di titik-titik yang akan ditentukan nanti.

“Untuk mengurangi penumpukan antrian di Pelabuhan Merak, akan dilakukan pengaturan dengan memanfaatkan jalan Cikuasa Atas untuk kantong parkir kendaraan yang akan menuju pelabuhan merak dan kendaraan yang prioritas akan lewat jalan bawah,” ujarnya.

Sedangkan untuk meningkatkan kapasitas angkut penyeberangan merak pada kondisi sangat padat, pihak BPTD akan mengoperasikan kapal dengan kapasitas besar dan menambah trip perjalanan kapal.

Mekanisme pengawasan arus mudik lebaran tahun ini akan berbeda dari dua tahun sebelumnya, dimana kala itu pihaknya difokuskan pada pengawasan di daerah-daerah perbatasan seperti Kecamatan Cilograng dan juga Gajrug yang berbatasan langsung dengan Sukabumi dan Bogor, maka tahun ini berbeda.

“Tahun ini kita akan fokuskan terhadap penanganan jalur tengah atau tol yang banyak dilalui oleh pemudik dibandingkan jalur arteri yang biasanya hanya pemotor saja,” katanya.

Namun demikian, pihaknya tetap akan mendirikan posko-posko pengamanan yang bekerjasama dengan TNI, Polri, Dinas Kesehatan serta stakeholder terkait lainnya.

“Karena mensukseskan arus mudik ini tidak bisa dilakukan hanya oleh Pemprov saja, tetapi juga hasil kerjasama semua pihak,” ungkapnya.

Selain fokus pada pengaturan ketika mudik, Dishub Banten juga akan ikut menertibkan arus kendaraan yang akan masuk ke sejumlah tempat wisata yang ada di Banten. Pihaknya akan menerjunkan tim secara penuh.

“Sekarang kan jalan Provinsi itu sudah mantap semua, jadi wisatawan bisa memilih jalur mana yang akan dilewati,” katanya.

Sementara itu, seiring makin menjelangnya arus mudik pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), mengalami peningkatan. Penumpang bandara terbesar di Indonesia itu meningkat hingga 88 persen.

“Ada peningkatan pergerakan penumpang mencapai 88 persen atau dari 4 juta penumpang pada kuartal I 2021 menjadi 7,53 juta penumpang pada kuartal I 2022 di Bandara Soekarno-Hatta,” kata President Director Angkasa Pura (AP) II, Muhammad Awaluddin.

Awaluddin menambahkan, tren positif lalu lintas penerbangan ini membuat pihaknya mengaktifkan kembali Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta pada 1 April 2022. Awaluddin menambahkan tren positif pada tiga bulan pertama tahun ini menandakan sektor penerbangan nasional mulai berangsur pulih kembali.

“Kami melihat sektor penerbangan nasional akan pulih lebih cepat dibandingkan dengan global, karena pasar domestik Indonesia yang sangat besar. Ditambah, saat ini penerbangan internasional juga sudah dibuka untuk mendukung pariwisata di dalam negeri,” jelasnya.

Awaluddin menjelaskan pihaknya bersama pemangku kepentingan lainnya saat pandemi Covid-19 selalu berupaya memastikan kelancaran operasional penerbangan dan penerapan protokol kesehatan di bandara. Berbagai penanganan Covid-19 yang juga didukung program vaksinasi booster, berjalan sangat baik sehingga saat ini pandemi dapat terkendali dengan baik.

“Peningkatan lalu lintas penerbangan sejalan dengan terjaganya keyakinan penumpang pesawat untuk menggunakan transportasi udara. Salah satunya karena upaya dalam menerapkan protokol kesehatan di bandara serta penyesuaian operasional guna memastikan kelancaran penerbangan di bandara,” ujarnya.(jpg/rus/pbn)

SERANG, BANPOS – Mahasiswa di Banten terus melakukan aksi dengan tuntutan yang sebelumnya sempat digaungkan, seperti penolakan penundaan pemilu dan penambahan periode presiden, serta permasalahan ekonomi yang saat ini sedang dirasakan oleh masyarakat. Aksi lanjutan ini diketahui dilaksanakan di Kota Serang dan Lebak.

Ratusan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Kota Serang, melakukan aksi unjuk rasa. Berdasarkan pantauan, massa aksi tersebut mulanya berkumpul di kampus 1 UIN SMH Banten. Mereka mulai berkumpul sejak pukul 13.00 WIB. Sekitar pukul 15.30 WIB, massa aksi pun mulai bergerak ke Alun-alun Kota Serang dengan berjalan kaki.

Di alun-alun Kota Serang, massa aksi melangsungkan aksinya sekitar satu setengah jam. Selama aksi berlangsung di Alun-alun, massa aksi menyampaikan berbagai orasi penolakan berkaitan dengan wacana penundaan pemilu dan penambahan periode.

Selain itu, massa aksi juga menyampaikan penolakannya terhadap revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta ketidakstabilan harga bahan pokok pangan.

Koordinator Aliansi Masyarakat Banten Bergerak, Syahrizal, mengatakan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pihaknya, merupakan bagian tak terpisahkan dari aksi yang digelar di Jakarta pada 11 April kemarin.

“Salah satu tuntutannya yaitu menolak wacana penundaan pemilu dan juga penambahan masa periode presiden menjadi tiga periode,” ujarnya saat diwawancara di sela-sela aksi, Rabu (13/4).

Pihaknya juga menyoroti permasalahan ekonomi yang mencuat akibat adanya pandemi Covid-19. Di tengah pandemi tersebut, banyak masyarakat yang akhirnya menghadapi berbagai persoalan ekonomi, seperti terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

“Ini telah memutus rantai pencaharian masyarakat. Akibatnya, terjadi peningkatan persentase pengangguran yang terjadi di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten,” tuturnya.

Hal itu menurutnya, membuat efek domino dalam kehidupan masyarakat, berupa kemiskinan yang semakin meningkat. Sehingga, ia menilai pemerintah tidak dapat mengatasi keadaan ekonomi masyarakat dari Pra Pandemi, hingga saat ini.

“Masyarakat yang mengalami gejolak keuangan yang tidak stabil dikagetkan dengan kenaikan harga bahan pokok, diantaranya: bawang merah dan putih, daging sapi, gula, daging ayam, minyak, cabai dan elpiji non subsidi,” katanya.

Di sisi lain, kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang sangat signifikan beberapa waktu yang lalu juga membuat kegaduhan di masyarakat. Ia menilai, kelangkaan itu merupakan ulah dari mereka yang melakukan penimbunan minyak goreng.

“Hal ini semakin memperkeruh keadaan ekonomi di kalangan masyarakat, dikuatkan dengan dicabutnya regulasi Peraturan Menteri Perdagangan RI No.6 Tahun 2022 terkait HET. Akibat dari kelangkaan dan kenaikan harga minyak, menyebabkan masyarakat terpaksa mempertahankan minyak curah sebagai bahan utama yang dijadikan untuk kebutuhan sehari-hari,” terangnya.

Bahkan menurutnya, banyak dari masyarakat yang menggunakan minyak curah berkali-kali tanpa diganti. Padahal hal itu berpotensi menyebabkan penyakit bagi masyarakat.

“Ini dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah, sehingga menimbulkan penyakit yang berbahaya,” ucapnya.

Sekitar pukul 16.40 WIB, massa aksi pun mulai bergerak kembali menuju kampus 1 UIN SMH Banten. Namun, mereka tidak langsung membubarkan diri, melainkan melanjutkan aksi mereka di satu ruas utama jalan Sudirman. Hal itu pun membuat ruas jalan utama menjadi macet total.

Kepolisian mengambil langkah untuk membuat rekayasa lalu lintas, sehingga masyarakat tetap bisa melanjutkan aktivitas mereka. Sekitar pukul 17.30, massa aksi melakukan pembakaran ban bekas yang sudah disiapkan oleh mereka.

Api berkobar cukup besar, asap hitam pekat membumbung dari hasil pembakaran karet ban itu. Di sekeliling kobaran api, massa aksi terus menyampaikan orasi-orasi mereka. Hingga akhirnya pada pukul 17.45, massa aksi menutup aksi mereka dengan penyampaian pernyataan sikap.

Selama berjalannya aksi, tidak ada sekalipun gesekan antara massa aksi dengan aparat Kepolisian. Massa aksi seluruhnya masuk ke dalam kampus 1 UIN SMH Banten pada pukul 17.50 WIB dengan damai, sementara aparat Kepolisian membersihkan bekas ban yang dibakar oleh massa aksi.

Terpisah, Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Organisasi Kepemudaan Primordial Kabupaten Lebak menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD dan Kantor Bupati Lebak, Rabu (13/4).

Dalam orasinya, di depan Kantor Bupati Lebak massa aksi berharap ditemui Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya. Namun tidak lama kemudian Asisten Daerah (asda)  I Bidang Pemerintahan Kabupaten Lebak Al Kadri yang justru datang menemui mahasiswa.

Dengan mendengar tuntutan para mahasiswa, Al Kadri sepertinya ingin berdiskusi, tetapi mahasiswa yang tidak puas karena hanya ditemui perwakilan bukan Bupati mereka langsung bergeser ke Gedung DPRD lebak.

“Kita jauh-jauh dari Selatan karena ingin bertemu langsung dengan pemimpin daerah yaitu Bupati Lebak bukan perwakilan, ” kata Koordinator Aksi Fauzi Nurqalik.

Fauzi menyebut, yang dilakukan pihaknya mengkritisi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)  dan juga Minyak goreng yang tentunya sangat diresahkan oleh masyarakat.

“Masyarakat hari ini kembali menjadi korban atas ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai pemangku kebijakan, kesewenang – wenangan pemerintah tercermin seperti yang terjadi hari ini,” kata Fauzi.

Pihaknya menuntut Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menteri Perdagangan Muhamad Lufti yang dinilai gagal dalam menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia.

“Kita minta agar wakil rakyat yang duduk di bangku DPRD Lebak ini turut menyuarakan suara rakyat yang menuntut Presiden Jokowi mencopot Menteri Perdagangan dan juga mencabut kebijakan kenaikan harga BBM dan kebijakan lainnya yang mencekik rakyat,” tandasnya.

Aksi para mahasiswa di depan gedung DPRD Lebak ditemui Ketua DPRD Lebak Muhamad Agil Zulfikar dengan beberapa stafnya. Ia juga mendengarkan berbagai tuntutan dari para mahasiswa termasuk soal pencopotan Menteri Perdagangan.

Agil mengaku akan menindaklanjuti tuntutan para mahasiswa dengan menyurati Presiden Indonesia melalui kelembagaan DPRD Lebak.

“Soal aspirasi teman-teman tentang pencopotan jabatan Menteri Perdagangan, Insyaallah kita (DPRD Lebak,-red) akan bersikap dan mengirimkan surat secara kelembagaan kepada Presiden Jokowi bahwa mahasiswa di Lebak meminta agar Menteri Perdagangan dicopot dan mengevaluasi kebijakan yang merugikan masyarakat. Nanti akan kita siapkan suratnya,” katanya.

Ia juga akan menindaklanjuti berbagai tuntutan mahasiswa lainnya, khususnya perihal isu penyandang disabilitas yang saat ini belum menjadi sorotan utama Pemerintah Daerah.

“Isu disabilitas ini merupakan isu yang kongkrit dan memang belum menjadi sorotan utama Pemerintah daerah. Makanya kami akan mengawal isu ini sehingga hak pemenuhan fasilitas dan pendidikan, atau bekerja layak bagi kaum disabilitas dapat terjamin, karena merupakan tanggung jawab negara,” ungkapnya.

Agil memastikan DPRD Lebak akan terus mengawal pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di wilayah Kabupaten Lebak.

“Soal infrastruktur jalan Kabupaten di Lebak total 700 km, statusnya baik itu total panjangnya 500 km, dan di tahun ini dari  Pemda Lebak menganggarkan pembangunan 35 km ruas jalan menggunakan APBD 2022, belum dari bantuan keuangan dan lainnya,” pungkasnya. (Her/DZH/PBN)

SERANG, BANPOS – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banten tahun 2021, Rabu (12/4)  menyoroti lemahnya fungsi dari Gubernur dan DPRD Banten

BPK meminta Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) untuk memaksimalkan perannya sebagai wakil pemerintah pusat, dan DPRD Banten sebagai lembaga  budgeting, juga memerankan fungsi pengawasan lebih intens lagi atas pengelolaan keuangan APBD yang dijalankan oleh WH melalui organisasi perangkat daerah (OPD).

Selain itu, BPK juga menemukan beberapa permasalahan yang muncul dalam proses pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten pada periode ini.

Auditor Utama Keuangan Negara V BPK, Akhsanul Khaq dalam sambutanya menyatakan, permasalahan yang harus diperhatikan oleh Pemprov Banten adalah  kemiskinan yang  klaim sudah dilaksanakan melalui aspirasi, harapan dan kebutuhan masyarakat dalam kebijakan nya melalui mekanisme  Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan pokok pikiran rakyat DPRD, serta menjabarkan program penanggulangan kemiskinan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran secara selaras dan terukur.

“Permasalahan signifikan, kebijakan Pemprov Banten dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya memadai. Pemprov belum sepenuhnya memberdayakan masyarakat miskin dengan tepat dalam upaya penanggulangan kemiskinan,” katanya.

BPK juga meminta kepada WH untuk memberikan pembinaan nya kepada kabupaten/kota. Serta mendesak kepada DPRD Banten agar lebih fokus lagi kepada anggaran yang digunakan oleh OPD.

“Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk lebih meningkatkan fungsi pembinaannya kepada pemerintah kabupaten/kota, dan bagi DPRD untuk melaksananakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah.

 Adapun untuk tindak lanjut dari temuan, BPK RI Perwakilan Banten masih mencatat ada banyak temuan-temuan oleh Pemprov Banten yang belum diselesaikan hingga saat ini.

“Untuk pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Dari total keseluruhan sebanyak 1.568 rekomendasi sejak periode 2005 sampai dengan 2021, yang telah ditindaklanjuti 1.296 atau 82,65 persen, dan yang belum ditindaklanjuti 272 atau sekitar 17,35 persen,” katanya.

Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh pemprov atas LKPD Banten tahun 2021 lanjut Akhsanul yakni, pengelolaan hibah dari pemerintah pusat belum tertib diantaranya, hibah berupa uang dan barang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak dilaporkan kepada bendahara umum daerah, aset tetap yang hasilnya dari hibah uang yang belum seluruhnya dicatat dan disajikan nilainya. Dan rekening yang digunakan untuk menerima hibah berupa uang belum dilaporkan seluruhnya kepada bendahara umum.

“Selanjutnya, pengelolaan rekening bendahara belum memadai. Permasalahan tersebut meliputi rekening, sekolah di Bank Jabar Banten tidak terdaftar dalam SK penetapan rekening daerah dan pemberian barang atau jasa giro atas saldo rekening pada Bank Banten belum sesuai perjanjian kerjasama,” ujar Akhsanul.

Adapun terkait penatausahaan aset tetap belum memadai kata dia, permasalahannya meliputi, data kartu inventaris barang (KIB) tanah, gedung dan bangunan serta jalan irigasi dan jaringan belum menyajikan informasi yang lengkap antara lain alamat dan luas aset, terdapat satu bidang aset tanah yang dicatat ganda pada dua perangkat daerah, dan terdapat delapan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dengan nilai Rp100.

“Ditambah lagi pelaksanaan belanja modal pada beberapa kontrak tidak sesuai ketentuan. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas lima paket pekerjaan gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta empat paket pekerjaan jalan dan jembatan pada Dinas PUPR,” jelasnya.

Meski menyoroti soal kemiskinan, fungsi DPRD dan gubernur,  hibah serta aset maupun kerjasama dengan Bank Banten yang dianggap belum memadai dan sesuai, BPK RI Perwakilan Provinsi Banten memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Banten tahun 2021. BPK memberikan apresiasi tidak hanya terhadap pengelolaan keuangan, tetapi juga apresiasi itu diberikan terhadap capaian kinerja dalam berbagai sektor.

“Atas nama pimpinan BPK RI dirinya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy beserta jajaran atas kerjasama yang selama ini terjalin dengan baik. Sehingga secara bersama-sama kita selalu berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel sesuai Undang-undang Nomor 17 tahun 2003,” katanya.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan ini, lanjutnya, bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan.  Opini ini merupakan pernyataan profesional pemerintah mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut didasarkan pada empat kriteria yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

“Empat kriteria itu yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern,” jelasnya.

Selain itu, BPK juga mengapresiasi atas implementasi rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh pemprov  atas LHP BPK tahun tahun 2021, sehingga dengan demikian pemprov telah berhasil mempertahankan WTP yang ke-6 kalinya.

“Pemprov Banten agar memberikan jawaban terhadap beberapa catatan hasil pemeriksaan tersebut. Sebagaimana peraturan perundang-undangan, BPK memberikan waktu selama 60 hari kerja,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengaku bersyukur dengan keberhasilan mempertahankan opini WTP tersebut. Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan tersebut merupakan bahan untuk introspeksi pihaknya, dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBD.

“Kami semua tentunya bersyukur dan menerima hasil pemeriksaan atas LKPD tahun 2021 dengan opini terbaik ini,” kata Andika kepada pers usai menghadiri rapat paripurna DPRD Banten dengan agenda Penyerahan LHP BPK RI atas LKPD tahun  2021.

Sebelumnya saat membacakan sambutan Gubernur Banten dalam rapat tersebut Andika mengatakan, merujuk UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU 23/2014 beserta perubahannya tentang Pemerintahan Daerah, Pemprov Banten telah melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan LKPD kepada BPK Perwakilan Provinsi Banten pada 7 Februari 2022 untuk dilakukan pemeriksaan.

Selanjutnya, dalam menindaklanjuti temuan-temuan dalam LHP BPK, kata Andika, pihaknya telah menyusun rencana aksi yang dalam implementasinya akan tetap meminta bimbingan dan arahan dari BPK agar tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan tepat waktu, yaitu maksimal selama 60 hari kerja.

“Terutama yang berkaitan dengan perbaikan-perbaikan administrasi pengelolaan keuangan,” katanya.

Ketua DPRD Banten, Andra Soni  menyampaikan apresiasinya kepada pemprov yang kembali mendapatkan WTP.

“Alhamdulillah kami DPRD segenap jajaran pimpinan dan anggota mengucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi Banten atas pencapaian WTP untuk 6 kalinya dan mudah-mudahan WTP ini bisa ditindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan catatan yang ada diberikan oleh BPK,” katanya.

Andra yang merupakan politisi Gerindra ini tak lupa menyampaikan terima kasih atas kerjasama dengan BPK selama ini, yang terus melakukan pembinaan sekaligus pengawasan kepada Pemerintah Provinsi Banten termasuk DPRD.

“Terima kasih atas kerjasamanya juga, dan DPRD sesuai dengan amanat yang diberikan kepada DPRD sesuai dengan Undang-Undang 23 bahwa DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki 3 fungsi yaitu budgeting, legislasi dan pengawasan,” terang Andra.(RUS/PBN)

SERANG, BANPOS – Aksi 1104 ditindaklanjuti oleh mahasiswa Banten dengan menyuarakan terkait penolakan perpanjangan masa jabatan presiden, penuntasan kasus laskar FPI, dan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di depan Gedung DPRD Banten. Dalam hal ini, DPRD sepakat dengan tuntutan mahasiswa, dan ikut menandatangani nota kesepahaman.

Diketahui, puluhan mahasiswa yang berasal dari Politeknik Piksi Input Serang menggeruduk kantor DPRD Provinsi Banten. Mereka menuntut kepada lembaga perwakilan rangkat tingkat provinsi itu untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan Pemilu 2024 dan sejumlah permasalahan lainnya, Selasa (12/4).

Aksi tersebut berlangsung damai. Para massa aksi menyampaikan sejumlah orasi, puisi dan nyanyian mahasiswa selama melaksanakan aksi. Hingga akhirnya perwakilan dari massa aksi mendapatkan respon dari DPRD Provinsi Banten.

Para pimpinan mahasiswa diminta untuk masuk ke dalam gedung DPRD. Mereka diterima oleh Ketua DPRD Provinsi Banten, Andra Soni, dan anggota DPRD Provinsi Banten, Encop Sofia, di ruang Komisi I pada DPRD Provinsi Banten.

Namun sebelum dimulai audiensi tersebut, Presiden Mahasiswa (Presma) Piksi Input, Aditya Ramadan, menuturkan bahwa pihaknya enggan melakukan dialog dengan DPRD Provinsi Banten apabila dilakukan di dalam ruangan.

“Kami tidak mau melakukan dialog, jika kami di sini menyampaikan aspirasi di tempat yang begitu sejuk dan nyaman, sedangkan teman-teman kami di luar sana kepanasan. Kami meminta agar bapak dan ibu dewan keluar dan menemui massa aksi,” ujarnya.

Permintaan itu pun diamini oleh Andra Soni. Ia pun langsung beranjak menuju ke gerbang utama gedung DPRD Provinsi Banten, untuk menemui massa aksi. Tanpa pengawalan ketat, Andra bersama dengan Encop berdiri di depan massa aksi dan mendengarkan tuntutan yang disampaikan oleh para massa aksi.

Aditya dalam penyampaiannya, mengatakan bahwa tuntutan pertama yang dibawa oleh pihaknya yakni terkait dengan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan serta periode Presiden. Tuntutan tersebut masih selaras dengan tuntutan gerakan mahasiswa di tingkat nasional.

“Berdasarkan hasil kajian kami, belum ada sikap tegas dari bapak presiden terkait keputusan penundaan maupun perpanjangan periode presiden. Padahal jelas-jelas ini merupakan pelanggaran konstitusi. Padahal konstitusi itu untuk membatasi kekuasaan, bukan untuk dipermainkan oleh kekuasaan,” tuturnya.

Selain itu, ia menuntut agar Presiden dapat menindak tegas para menteri yang pernah menyampaikan wacana penundaan pemilu maupun penambahan periode. Sebab, para menteri itu dinilai telah menyakiti hati masyarakat yang tengah kesusahan dengan adanya pandemi Covid-19.

“Kita ketahui bersama bahwa di tengah pandemi Covid, di tengah kesusahan masyarakat, tapi seolah-olah pemerintah malah terus menggaungkan wacana perpanjangan kekuasaan. Padahal pemerintah memiliki fokus dan prioritas dalam hal pemulihan pasca-pandemi, malah seperti itu,” tegasnya.

Menurutnya, persoalan wacana penundaan pemilu dan penambahan periode jabatan Presiden telah membuat kegaduhan di masyarakat. Saat ini bahkan, masyarakat tambah berpecah dengan adanya dua wacana itu. Termasuk di kubu pemerintah sendiri, antara pendukung penambahan periode dengan penundaan pemilu.

“Maka Presiden harus menindak tegas para menteri-menteri itu, karena telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, pihaknya juga mendorong agar kasus-kasus pelanggaran HAM dapat segera dituntaskan. Salah satu kasus pelanggaran HAM yang terjadi di era kepemimpinan Jokowi yaitu penambakan enam laskar FPI di kilometer 50.

“Ini tidak ada penanganan yang baik, kasusnya tidak jelas dan pelakunya masih bebas berkeliaran. Pada akhirnya kami menilai bahwa hukum di Indonesia ini hanya merupakan kesepakatan antara kekuasaan dengan para pemilik modal,” terangnya.

Sementara tuntutan lainnya yakni mengenai pembatalan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) yang akan dibangun di Kalimantan. Menurutnya, pembangunan IKN kurang tepat, mengingat kondisi saat ini Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19. Terlebih saat ini, sejumlah bahan pokok pun melonjak naik, seperti harga minyak goreng.

“Sudah pasti pembangunan IKN hanya akan membebani APBN. Padahal lebih baik negara alokasikan anggaran untuk memulihkan perekonomian masyarakat pasca-pandemi Covid-19 ini,” ungkapnya.

Andra Soni pun menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh para massa aksi. Menurutnya, seluruh aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi diterima oleh pihaknya, sebab DPRD memang merupakan lembaga yang bertugas menerima aspirasi.

“Oleh karena itu, tuntutan dari adik-adik mahasiswa akan segera kami tindaklanjuti. Tujuh tuntutan yang disampaikan oleh teman-teman merupakan kewenangan pusat, maka akan kami akan sampaikan kepada pusat. Sementara sisanya merupakan kewenangan kami, maka besok kami akan memanggil OPD terkait agar melakukan rapat koordinasi mengenai hal itu,” tandasnya.

Aksi tersebut pun ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Andra Soni mewakili DPRD Provinsi Banten. Andra Soni pun sempat mengajak para massa aksi untuk berfoto bersama. Selang beberapa menit kemudian, massa aksi pun membubarkan diri.

Terpisah, politisi Demokrat yang juga  Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said Dimyati buka suara terkait kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) umum atau non subsidi. Menurutnya kenaikan harga tersebut berimbas terhadap permintaan bahan bakar lainnya seperti Pertalite dan Solar.  Ia khawatir, harga BBM Subsidi kedepannya akan mengikuti kenaikan harga BBM non subsidi.

   “Kalau ini terjadi (kenaikan BBM Subsidi) bisa memberikan beban yang berat untuk masyarakat ditengah ekonomi yang belum 100 persen pulih akibat pandemi Covid-19,” kata Cak Nawa (sapaan akrab M Nawa Said Dimyati).

Saat ini, berbagai masyarakat yang awalnya menggunakan BBM non subsidi  berpindah ke BBM Subsidi seperti Solar dan Pertalite, bahkan di beberapa SPBU kerap terjadi kehabisan BBM Subsidi tersebut.

“Kita tentu ketahui sistem pasar seperti apa, tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi pada BBM Subsidi. Karena saat ini sebagian masyarakat yang awalnya menggunakan BBM Pertamax dan Dexlite pindah ke Pertalite dan Solar,” katanya.

Dirinya juga mengatakan, seringnya kehabisan stok BBM subsidi ditengah naiknya harga BBM non subsidi bisa menimbulkan dampak sosial ditengah masyarakat. “Dampaknya yang paling kuat itu dampak sosial, ini yang kita khawatirkan sebetulnya, apalagi ditengah ekonomi yang belum 100 persen pulih,” ujarnya.

Disisi lain, ia turut menyindir kejadian pada era presiden SBY. “Kejadian itu mungkin dampak sosial hingga ada politisi yang menangis sampai akan menurunkan ribuan masa,” kata Cak Nawa sambil tertawa.

Cak Nawa juga menyampaikan, jika BBM Subsidi kedepannya akan naik maka harga-harga bahan pokok dan harga lainnya juga akan mengalami kenaikan.

“Yang lebih dikhawatirkan lagi bahan pokok akan naik seiring dengan BBM naik, semoga saja itu tidak terjadi. Dan saya berharap masyarakat tenang,” katanya.(RUS/DZH/PBN)

SERANG, BANPOS – Satu nama dari tiga calon  Penjabat (Pj) Gubernur Banten yang namanya berada di meja Presiden Jokowi yang beberapa waktu lalu belum terungkap  saat ini mulai ramai dibicarakan. Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serang, Jan Samuel Maringka, adalah satu kandidat lainnya, dan disebut-sebut terkuat, jika dibandingkan Akmal Malik dan Juri Ardiantoro.

Tokoh masyarakat (Tomas) yang juga aktivis KP3B, TB Mochammad Sjarkawie kepada BANPOS, Senin (11/4) mengungkapkan,  tiga nama yang resmi berada di meja kerja Jokowi saat ini sudah mengerucut satu nama.

“Pekan lalu, yang beredar itu ada Pak Akmal dan Pak Juri, sedangkan satu laginya masih sumir, diantara Pak Al Muktabar (Sekda Banten) atau Pak Budi yang merupakan mantan Propam Polda Banten. Dan ternyata satu nama lagi itu adalah mantan Kajari Serang tahun 2010 sampai 2012, Pak Jan Samuel Maringka,” katanya.

Nama Jan saat ini sedang hangat di kalangan pemerintahan, khususnya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kejaksaan Agung.

“Kenapa Pak Jan Samuel ini jadi buah bibir saat ini, karena beliau ini disebut-sebut calon kuat untuk Pj Gubernur Banten,” ujarnya.

Indikasi Jan Samuel Maringka terindikasi sebagai kandidat kuat. Pertama, Akmal Ismail yang merupakan Dirjen Otda Kemendagri akan dijadikan Pj di Sulawesi Selatan Barat (Sulselbar), sedangkan Juri banyak pihak tak menyepakati.

“Ditambah lagi Pak Jan Samuel ini pada tanggal 30 Maret kemarin dilantik menjadi Inspektur Jenderal Kementan oleh Menteri Pertanian Pak Syahrul Yasin Limpo. Kita tahu Pak Jan Samuel ini karir kepegawaian di kejaksaan, tapi karena kemarin terseret kasus buron Djoko Tjandra, maka dia (Jan Samuel) sempat dialihkan jabatanya dari Jamintel  (Jaksa Agung Muda Intelijen) ke Staf Ahli Jaksa Agung RI bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sejak 30 Juli 2020. Jadi dengan Pak Jan Samuel menjadi pejabat eselon I di Kementan, maka semua pihak menduga Pak Jan adalah orang yang digadang-gadang jadi Pj Gubernur Banten,” katanya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Banten, Andra  Soni mengungkapkan, siapapun nantinya yang akan ditunjuk Kemendagri untuk  Pj Gubernur Banten sampai Pemilu 2024 mendatang, diharapkan sosok yang bisa diterima masyarakat Banten dan bisa mengayomi masyarakat Banten.

“Bagi saya siapapun penjabat gubernur nya nanti yang paham soal Banten,” kata Andra.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyerahkan tiga nama ke Jokowi. Ketiga nama tersebut baru 2 orang saja terungkap saat itu. Pertama, Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik,  dan kedua adalah, mantan Ketua KPU yang kini menjabat Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik, Juri Ardiantoro.(RUS/PBN)