Kategori: HUKRIM

SERANG, BANPOS – Ditreskrimsus Polda Banten berhasil menangkap 2 tersangka kasus suap atau gratifikasi pada pekerjaan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Bronjong di Tempat Pengelolaan Sampah Akhir (TPSA) Bagendung Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Tahun Anggaran 2023 dengan nilai pekerjaan Rp1,4 miliar.

Saat dikonfirmasi Dirreskrimsus Polda Banten Kombes Pol. Yudhis Wibisana menjelasakan bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/27/VII/2024/SPKT/ Polda Banten, tanggal 12 Juli 2024 dan Laporan Polisi Nomor: LP/A/30/VIII/2024/SPKT/ Polda Banten, tanggal 30 Juli 2024, Ditreskrimsus menetapkan 2 tersangka yakni MF selaku Direktur CV. Arif Indah Permata dan GG selaku PPK Sekretaris Dinas.

“Dalam perkara ini penyidik telah menetapkan dua tersangka Sdr GG selaku PPK / mantan Sekretaris Dinas LH Kota Cilegon dan Sdr MF selaku Direktur CV ARIF INDAH PERMATA,” katanya pada Jumat (8/11/2024).

Selanjutnya Yudis menyampaikan modus operandi yang dilakukan oleh kedua tersngaka tersebut. “Tersangka MF selaku direktur CV ARIF INDAH PERMATA bertemu dengan Sdr GG selaku PPK / Sekretaris Dinas LH Kota Cilegon, sebelum proses pengadaan atau pekerjaan dimulai dengan dipertemukan atau diantar oleh Saksi Sdr AF dan pada pertemuan itu ada beberapa kesepakatan untuk CV ARIF INDAH PERMATA bisa mendapatkan pekerjaan itu harus memberikan sukses Fee sebesar 15% dari nilai pekerjaan, dan kesepakatan itu terjadi mulai dari pemberian uang kepada Sdr GG selaku PPK dengan cara transfer Bank dan ada juga yang tunai sebelum pekerjaan di laksanakan sehingga pada akhirnya pekerjaan itu dilaksanakan oleh CV ARIF INDAH PERMATA kurang lebih Rp400 juta diberikan secara bertahap ada Trasfer Bank dan tunai,” jelas Dirreskrimsus.

“Modus PPK dan Penyedia untuk memuluskan dan memudahkan supaya pekerjaan TPT Bronjong itu bisa di dapat atau dilaksanakan oleh CV ARIF INDAH PERMATA yaitu PPK dan Penyedia bersepakat untuk merubah RUP (Rencana Umum Pengedaan) yang semula lelang umum menjadi E-Catalog, dimana perubahan RUP itu tanpa sepengetahuan dari Pengguna Anggaran (PA) karena kalau RUP tidak di rubah terlebih dahulu proses E-Catalog tidak bisa dilaksanakan, sehingga untuk memenangkan CV ARIF INDAH PERMATA jadi lebih mudah yaitu PPK tingga klik atau pesan pilih penyedia CV ARIF INDAH PERMATA tidak melalui proses lelang,” tambahnya.

Diakhir Yudis menyampikan pasal yang dikenakan kepada kedua tersangka. “Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua tersangka sudah dilakukan proses penahanan untuk tersangka Sdr MF sudah 14 hari sedangkan untuk Sdr GG sudah 8 hari. Berkas Perkara sudah dilakukan tahap 1 ke Kejati Banten pada Rabu tanggal 06-11-2024,” tutupnya. (RED)

CILEGON, BANPOS – Seorang pengusaha asal Kecamatan Ciwandan berinisial As tersandung kasus hukum. Dimana pengusaha itu saat ini diketahui sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditkrimum Polda Banten atas laporan dugaan pemerasan kepada sesama pengusaha Kota Cilegon.

Hal itu berdasarkan surat penetapan tersangka As yang beredar di kalangan media dengan Nomor : B/3697/X/2024 Ditreskrimum tertanggal 16 Oktober 2024.

Berdasarkan informasi yang didapat dari salah satu orang dalam PT NNK, pelaporan tersebut bermula dari PT CBS milik As yang sama- sama mengikuti lelang pekerjaan di PT Jawa Manis Rafinasi (JMR) yang akhirnya dimenangkan oleh PT NNK.

Berdasarkan informasi yang dihimpun BANPOS, pengusaha berinisial As yang disebut kalah dalam tender proyek Vakum Pam di PT JMR pada Maret 2024 lalu itu bahkan sempat menggerakkan massa untuk melakukan aksi demo ke PT JMR.

Masih berdasarkan informasi yang sama, pengusaha As ini pun mulai berulah dengan melakukan tindakan menghalang-halangi PT NNK yang memenangkan lelang dengan cara menghadang dan menyetop proses pekerjaan melalui Security PT JMR yang diduga bagian dari tim As.

Selain menghadang, security pun menyarankan PT NNK untuk melakukan koordinasi dengan As. Karena merasa pekerjaan tersebut di halang-halangi, pihak PT NNK pun terpaksa melakukan upaya koordinasi dengan As supaya pekerjaan tidak terhambat dan kondusif.

Untuk meredam agar tidak berlarut, pihak pimpinan PT NNK pun menemui As dalam pertemuan itu, As meminta sejumlah uang kepada pihak pemenang tender tersebut dengan alasan untuk diberikan kepada tim dan warga sekitar.

Dengan sangat terpaksa Direktur PT NNK akhirnya memberikan sejumlah uang sebanyak Rp10 juta yang ditransfer ke rekening PT CBS milik As.Namun meski sudah ditransfer sebanyak itu, uang tersebut masih dianggap kurang oleh As.

“Padahal biaya koordinasi tersebut bukan ke dia saja, kami juga melakukan santunan anak yatim di area sekitar PT JMR dan bahkan adiknya Ms pun kami berikan sejumlah uang sebagai bentuk koordinasi,” ujar sumber orang dalam PT NNK.

Akibat terjadi penyetopan dan demonstrasi serta tindakan penekanan dari massa As, PT JMR melakukan pending pekerjaan hingga akhirnya pimpinan PT NNK membuat laporan ke Polda Banten.

“Dengan ada terjadinya peristiwa tersebut kami merasa sangat dirugikan, padahal kami sudah merespon cepat perihal pekerjaan tersebut sehingga semuanya kami siapkan baik tools dan consumable nya sudah dipersiapkan di lokasi PT JMR,” papar sumber tersebut.

Selanjutnya karena merasa dirugikan atas tindakan As itu, pihak manajemen PT NNK melaporkan tindakan dugaan pemerasan oleh As tersebut ke Polda Banten.

Sementara itu, terpisah, terkait penetapan tersangka As, Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Hariyanto membenarkan bahwa pengusaha asal Ciwandan yang dilaporkan tersangkut dugaan pemerasan tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Memang betul As sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi tidak dilakukan penahanan oleh penyidik,” ucap Kombes Pol Didik saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (24/10).(MPD/PBN)