Kategori: HUKRIM

CILEGON, BANPOS – Pasca-ditetapkannya dua pejabat Pemkot Cilegon TDM dan BA menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Rakyat Grogol Tahun 2018 dengan nilai anggaran Rp1,8 miliar oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon.

Walikota Cilegon, Helldy Agustian dan Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj mengaku prihatin atas kejadian yang menimpa dua pejabat Pemkot Cilegon yaitu TDM yang merupakan Asda II Pemkot Cilegon dan BA Kepala UPTD TPSA Bagendung.

Seperti diketahui sebelumnya pada Selasa (9/5), Kejari Cilegon menahan tiga tersangka terkait Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Grogol. Ketiga tersangka itu adalah Eks Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon, TDM yang saat ini menjabat Asda II Pemkot Cilegon, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BA dan pihak swasta inisial SES.

“Yang pertama kami sangat prihatin dengan kejadian itu, pemerintah nanti melalui Pak Sekda, Kabag Hukum, kita akan rapat terlebih dahulu upaya hukum apa yang dapat dibantu untuk pak Asda II,” kata Helldy kepada awak media usai menghadiri kegiatan Pembukaan TMMD Ke-116 di Kelurahan Cikerai, Kota Cilegon, Rabu (10/5).

Politisi Partai Gerindra ini menyatakan, pihaknya atas kejadian tersebut akan terus berupaya untuk melakukan upaya pencegahan korupsi. Ia meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja sebaik-baiknya dengan mematuhi aturan yang berlaku. Intinya, kata Helldy, ia tidak menginginkan kasus yang sama terjadi kembali.

“Kita ingin ke depan meminimalisir, mengurangi. Namanya aturan ketentuan, itu wajib diikuti. Intinya tidak ada lagi seperti ini,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj menyampaikan hal yang sama. Isro turut prihatin atas adanya peristiwa ini.

“Saya ikut prihatin, apapun OPD adalah mitra kerja DPRD, tetapi ini cambuk buat kita semua penyelenggara pemerintahan daerah. Bagaimana harus melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan aturan yang diperuntukkan terkait bagaimana kejadian kemarin,” ujarnya.

Namun, Isro juga memberikan apresiasi kepada Kejari Cilegon karena sudah menjalankan tupoksinya sebagai penegak hukum.

“Kedua apresiasi kepada penegak hukum dalam ini Kejari yang sudah menjalankan tupoksinya bagaimana melakukan penegakan hukum yang seadil-adilnya sehingga ini kemudian kedepan kita saling mengingatkan kepada OPD agar supaya bekerja melaksanakan tugas ada tindakan- tindakan preventif,” tuturnya.

Isro juga menyarankan agar para pejabat OPD lebih intens berkomunikasi dan meminta pendampingan kepada kejaksaan apabila akan melaksanakan kegiatan terutama kegiatan fisik.

“Ketika ada hal-hal yang bersifat infrastruktur, bangunan, gedung, apapun itu mohon kita minta pendampingan dari kejaksaan sehingga ini kedepan diharapkan untuk tidak terjadi lagi kejadian-kejadian yang sudah terjadi dalam hal penyelewengan penggunaan anggaran,” tandasnya.(LUK/PBN)

LEBAK, BANPOS – Terkait perizinan tambak udang, Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI Malingping mendatangi Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Ruang Laut (PRL) wilayah Serang. Aktivis KNPI Malingping ini melaporkan adanya indikasi perusahaan tambak udang yang belum mengantongi izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Ketua KNPI Kecamatan Malingping, M Febi Firmansyah kepada BANPOS mengatakan telah melaporkan 12 badan usaha tambak udang yang ada di wilayah Kabupaten Lebak bagian selatan (Baksel) yang dituding belum lengkap perizinannya.

“Iya ini kami telah melaporkan 12 tambak yang berada di wilayah Lebak selatan yang belum mengantongi izin PKKPRL,” ujar Febi.

Menurutnya, sebelum melakukan upaya pelaporan, pihaknya sempat melakukan aksi penyegelan di beberapa titik perusahan tambak yang diduga tidak memiliki izin PKKPRL tersebut.

Dikatakan Febi, upayanya tersebut merupakan bentuk keseriusan dalam menyikapi isu yang terjadi yang ada di daerah Kabupaten Lebak, terutama maraknya perusahaan tambak udang yang tidak taat aturan, dan malah tidak memperhatikan dampak lingkungan dan ruang publik.

“Ini bentuk keseriusan kami dalam mengawal isu yang terjadi di Lebak Selatan. Seperti yang saya katakan dulu bahwa kami sebagai pemuda tentu tidak menolak adanya investor yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Lebak Selatan, kami senang, akan tetapi tolong lengkapi perizinan tersebut jangan malah dilalaikan,” tandas Febi.

“Selain itu kita juga mengawasi dampak lingkungan yang lain diperhatikan oleh perusahaan. Termasuk ruang publik, karena sempadan pantai banyak dirampas oleh lahan tambak untuk kepentingan perusahaan dengan dalih investasi,” imbuhnya.

Pihaknya mendesak, agar persoalan tambak di Lebak ini menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah. Jangan sampai para cukong nakal yang berinvestasi usaha di wilayah pesisir Kabupaten Lebak, terus-terusan mendirikan usaha namun mengabaikan peraturan yang ada.

“Alhamdulillah berkas sudah masuk, tadi kami disambut oleh pihak Dirjen yaitu stafnya. Kami telah memaparkan temuan yang terjadi serta meminta pihak ditjen untuk segera menindaklanjuti terkait fakta yang terjadi di lapangan,” paparnya.

Sementara, terkait kisruh tambak udang di sempadan pantai Desa Pagelaran, aktivis lainnya, Deden menyebut, adanya dugaan success fee (jatah) kepada oknum aparat desa pada pembebasan lahan di salah satu tambak udang di Desa Pagelaran Baksel, yakni PT Royal Gihon Samudera (RGS).

“Kemarin kita berdemo soal tuntutan kompensasi dan keberpihakan perusahaan tambak kepada warga. Padahal kita juga tau soal adanya dugaan pemberian jatah pada pembebasan lahan tambak itu,” ungkapnya.

Senada, seorang pengelola pembebasan lahan tambak udang PT Sukses Damai Bahari (SDB) bernama Farid kepada wartawan mengungkap soal dugaan success fee hal yang sempat mencuat pada pembebasan lahan tambak.

“Saat pembebasan tambak PT SDB  memberikan fee senilai Rp1.500 dari per meter tanah kepada pihak desa itu,” ungkapnya.

Adapun tanah itu dibeli dari sejumlah warga, dan digunakan oleh perusahaan PT SDB dengan luas 21 hektare.

Bahkan, terang Farid, selain dari PT SDB, pihak Desa Pagelaran pun diduga telah menerima fee pembebasan lahan juga dari perusahaan tambak PT RGS yang dibangun di lokasi yang sama.

“Nilai fee-nya sama, dari per meter tanah Rp1.500. Adapun luas lahan tambak udang PT RGS adalah 23 hektare,” katanya.

Sementara saat dikonfirmasi wartawan, Kades Pagelaran Herliawati membantah jika uang yang diterimanya itu merupakan fee ataupun gratifikasi, “Itu bukan gratifikasi, tapi bagi keuntungan hasil usaha bersama dengan pihak pengelola pembebasan lahan bernama M Ridwan,” ujarnya.(WDO/PBN)

SERANG, BANPOS – Personil Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Serang dibawah pimpinan Kasi Propam Ipda P Rangkuti, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di seluruh ruangan pelayanan yang ada di Mako Polres Serang, Jumat (5/5).

Ruang-ruang pelayanan yang menjadi sasaran pemeriksaan yaitu pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), sidik jari dan pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).

“Sidak dilakukan sesuai perintah Kapolres Serang AKBP Yudha Satria guna melihat sejauh mana pelayanan kepada masyarakat pasca libur lebaran,” ungkap Kasi Propam, Ipda P Rangkuti.

Selain melihat kesiapan personil, sidak juga dilakukan untuk mengantisipasi adanya percaloan, serta praktek pungutan liar yang sering dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga masyarakat resah.

Pengecekan yang dilaksanakan oleh anggota propam di pusat pelayanan seperti loket pendaftaran, ruang test teori dan praktek.

“Sesuai komitmen pimpinan, seluruh pelayanan harus bersih dari segala bentuk aktivitas yang merugikan masyarakat. Dari pengecekan di lapangan, sejauh ini Tim tidak menemukan oknum yang menjadi calo tersebut,” tegasnya.

Berdasarkan pantauan, petugas Propam yang dipimpin langsung Ipda P Rangkuti berkeliling ke seluruh tempat pelayanan pembuatan SIM, SKCK dan sidik jari.

Mereka juga menemui satu per satu warga yang sedang mengurus SIM untuk mengetahui keberadaan calo SIM.

Meski mendapatkan jawaban apa adanya, petugas Propam tetap berkeliling menemui para pemohon SIM lainnya.

“Seluruh pemohon SIM menyatakan mengurus sendiri alias tidak melalui calo,” tandasnya. (MUF)

SERANG, BANPOS – Kejahatan perbankan di Banten yang sudah terungkap masih terus diproses di kejaksaan. Seperti perkara tindak pidana korupsi Bank Banten jilid 2 yang saat ini oleh Kejati Banten diserahkan kepada Kejari Serang. Sementara itu, di Pandeglang, kasus dugaan kredit fiktif di BJB, Kejari Pandeglang melayangkan P-17.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten kemarin telah melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II pada perkara tindak pidana korupsi pada Bank Banten jilid 2. Tersangka ketiga yang terseret pusaran kredit bermasalah miliaran rupiah itu diserahkan ke Kejari Serang untuk didakwa dalam waktu dekat.

Kasi Penkum pada Kejati Banten, Ivan Hebron Siahaan, mengatakan bahwa Tim Penyidik Kejati Banten melakukan penyerahan tersangka atas nama DWS beserta barang buktinya kepada Kejari Serang pada Rabu (3/5).

“DWS adalah Kepala Unit ADM Kredit pada Bank Banten tahun 2017 dan bertanggung jawab terhadap proses pemenuhan persyaratan kredit serta pencairan kredit modal kerja dan kredit investasi terhadap PT HNM tahun 2017 senilai Rp 61.688.765.298,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Menurut Ivan, DWS diduga melakukan tindak pidana korupsi tersebut bersama terdakwa SDJ selaku Kepala Wilayah Bank Banten – Jakarta 1 dan terdakwa RS selaku Direktur Utama PT HNM yang keduanya telah disidangkan dan diputus oleh pengadilan.

“Saat penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Serang, tersangka DWS didampingi oleh penasehat hukum telah menandatangani Berita Acara Penerimaan dan Penelitian tersangka, Berita Acara Penerimaan dan penelitian barang bukti, serta Berita Acara Penahanan (tingkat penuntutan),” tuturnya.

Ivan menuturkan bahwa tersangka DWK akan dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejari Serang Nomor: Print-1852/M.6.10/Ft.1/05/2023 tanggal 03 Mei 2023 di Rumah Tahanan Kelas IA Serang selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 3 Mei 2023 hingga 23 Mei 2023.

“Bahwa setelah tahap II ini maka Jaksa Penuntut Umum akan menyusun surat dakwaan dan segera melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang untuk disidangkan,” terangnya.

Untuk diketahui, DWS disangka telah melakukan tindak pidana korupsi, dengan sangkaan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

DWS juga disangka subsidair melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- KUHP.

Terpisah, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang akan melayangkan P-17 kepada penyidik Satreskrim Polres Pandeglang, untuk menanyakan perkembangan penanganan dugaan kasus tindak pidana korupsi pengajuan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) yang diduga fiktif di Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Labuan.

Kasi Pidsus Kejari Pandeglang, Yan Perdana mengatakan, sebelumnya Kejari Pandeglang telah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Satreskrim Polres Pandeglang pada Jumat 10 Maret 2023 lalu. Namun sudah hampir 2 bulan, kasus tersebut belum ada perkembangan.

“Kemudian Pimpinan kita sudah membuat P-16 untuk mengikuti perkembangan kasus ini. Tetapi memang sampai sekarang penyidik belum melimpahkan berkas tahap 1,” kata Yan.

Oleh karena itu, lanjut Yan, dalam waktu dekat pihaknya akan segera melayangkan P-17 untuk mempertanyakan perkembangan penanganan dugaan kasus tindak pidana korupsi pengajuan KMKK fiktif di BJB Cabang Labuan tersebut.

“Kita akan segera melayangkan P-17 untuk menanyakan pada perkembangan penyidikan kepada penyidik kepolisian,” ujarnya.

Menurutnya, jika dalam waktu 30 hari setelah ditayangkannya P-17, penyidik tidak meresponnya. Maka pihaknya akan melayangkan P-20 atau pengembalian SPDP kepada penyidik Satreskrim Polres Pandeglang.

“Jika selama 30 hari tidak ada jawaban, kita akan layangkan P-20 atau pengembalian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP),” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Satreskrim Polres Pandeglang, berhasil mengungkap kasus kredit fiktif yang diajukan oleh 5 perusahaan konstruksi pada tahun 2018 dengan kerugian mencapai Rp1,4 miliar di Bank Jabar Banten Cabang Labuan Kabupaten Pandeglang.(dhe/dzh/pbn)