Kategori: HUKRIM

SERANG, BANPOS – Kejati Banten kembali menetapkan NHK sebagai tersangka. NHK sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi (Tipikor) pada pengelolaan dana simpanan nasabah prioritas di salah satu bank Himbara Cabang Tangerang.

NHK kali ini ditetapkan oleh Kejati Banten sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada perkara yang sama. NHK ditetapkan menjadi tersangka TPPU pada Jumat (3/3) kemarin.

Aspidsus Kejati Banten, Ricky Tommy Hasiholan, melalui Kasi Penkum, Ivan Hebron Siahaan, mengatakan bahwa NHK ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara TPPU. Ivan mengatakan, NHK merupakan tersangka yang sama pada perkara Tipikor.

“Sebelumnya pada tanggal 18 Januari 2023, Kejati Banten telah menetapkan NHK sebagai tersangka dalam perkara dugaan Tipikor pengelolaan dana simpanan nasabah prioritas periode April – Oktober 2022, di salah satu Bank Himbara di Cabang Tangerang Banten,” ujar Ivan dalam rilis tertulis, Selasa (7/3).

Ivan menuturkan bahwa penetapan NHK sebagai tersangka TPPU perkara tersebut, setelah dilakukannya pengembangan penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Aspidsus Kejati Banten. Tim penyidik menemukan fakta dan bukti yang mengarah pada TPPU hasil Tipikor yang dilakukan NHK.

“Tim penyidik telah menemukan fakta dan bukti yang cukup adanya perbuatan tersangka NHK yang menyembunyikan uang hasil kejahatan ke dalam instrumen perbankan, dengan maksud agar tidak diketahui asal usul uang hasil kejahatan tersebut yaitu sekitar Rp8.530.120.000,” ucapnya.

Dengan temuan fakta dan bukti tersebut, pihaknya pun menetapkan NHK sebagai tersangka TPPU, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Banten Nomor : PRINT-167/M.6/Fd.1/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 dan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-536/M.6/Fd.1/03/2023 tanggal 03 Maret 2023.

“Tim Penyidik Aspidsus Kejati Banten akan bekerja secara profesional, cepat dan terukur dalam mengungkap pemberantasan korupsi yang berkeadilan dan berkemanfaatan. Selain penerapan Undang-Undang Korupsi juga penerapan Undang-Undang TPPU guna pengembalian kerugian keuangan negara,” katanya.

NHK dalam perkara TPPU, disangkakan sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 3 jo pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, atau Pasal 4 jo pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. (DZH/AZM)

LEBAK, BANPOS – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lebak yang dipimpin oleh Cucu Komarudin melakukan aksi penyegelan pada beberapa titik tambak udang yang berada di Lebak selatan (Baksel), Senin (6/3).

Pasalnya, diduga kuat beberapa tambak udang di wilayah Baksel itu belum memiliki kelengkapan administrasi perizinan PKKPRL dan perizinan lainnya, Namun karena banyak pihak terkait yang tutup mata, KNPI Lebak pun turun melakukan aksi penyegelan.

Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Lebak, Dede Abdul Kodir menyayangkan masih adanya oknum pengusaha tambak yang nakal, menurutnya izin PKKPRL tersebut adalah izin wilayah yang harus lebih awal di urus.

Dalam hal ini pihaknya menyebut aksi penyegelan tersebut bagian kepedulian Pemuda Lebak terhadap negara, dan bukti bahwa KNPI adalah Organisasi Kepemudaan yang memiliki kepekaan kontrol sosial. Perusahaan tambak udang telah memanfaatkan ruang laut yang seharusnya negara mendapatkan Penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Kami DPD KNPI Kabupaten Lebak. Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut di perairan pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian ruang laut wajib memiliki izin PKKPRL, sementara kami duga beberapa tambak udang di Lebak selatan belum memiliki izin tersebut. sebab itu saya mengajak kawan-kawan untuk melakukan aksi. sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pelaksanaan PPKKPRL diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.” ujarnya.

Selain itu pihaknya menduga, beberapa perusahaan tambak udang lainnya juga belum memiliki persetujuan IPAL untuk pembuangan limbah ke laut.

“Kami pun menduga bahwa selain diduga kuat belum memiliki izin PKKPRL, beberapa tambak udang tersebut pun belum memiliki persetujuan pembuangan limbah dari LH, ini persoalan serius karena menyangkut keselamatan. Kebijakan persetujuan itu adanya di LH. Jadi kami merasa pernyataan DKP Provinsi Banten beberapa hari lalu mengeluarkan statement nya itu keliru,” terang Dede.

Sementara, Ketua KNPI Malingping, M Febi Firmansyah menegaskan tidak ada alasan bagi pelaku pengusaha pertambakan yang memanfaatkan ruang laut tanpa izin Administrasi yang lengkap itu dibiarkan.

“Tidak ada alasan bagi para pelaku usaha tambak udang sekecil apapun itu terkait kegiatan yang memanfaatkan ruang laut jika tidak memiliki izin yang lengkap, maka itu salah dan tidak boleh dibiarkan. Kami tidak melarang adanya pengusaha dan melakukan kegiatan usaha, kami hanya meminta terkait administrasi perizinan tolong di lengkapi,” paparnya menegaskan.(WDO/PBN)

PANDEGLANG,BANPOS – Berkas perkara kasus pencabulan dengan terdakwa oknum anggota DPRD Pandeglang yang juga anggota Fraksi NasDem Pandeglang Yangto, telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Pandeglang oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang, Rabu (1/3).

Dengan dilimpahkannya berkas tersebut, kini pihak Kejari Pandeglang sedang menunggu jadwal sidang perkara oknum anggota dewan Yangto yang saat ini sudah mendekam di jeruji besi Rutan Kelas II B Pandeglang.

Kepala Kejari Pandeglang, Helena Octavianne membenarkan bahwa hari ini (Rabu), pihaknya telah melakukan pelimpahan berkas perkara oknum anggota dewan Yangto sebagai terdakwa pelecehan seksual ke PN Pandeglang.

“Betul, hari ini berkas perkara Y telah kita limpahkan ke Pengadilan Negeri Pandeglang,” kata Helena kepada wartawan, Rabu (1/3).

Menurutnya, dengan telah dilimpahkannya berkas perkara Yangto ke PN Pandeglang, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) tinggal menunggu jadwal persidangan dari PN Pandeglang.

“Kita tinggal menunggu penetapan hari sidang dari Pengadilan, biasanya sih seminggu setelah penyerahan berkas itu sudah dijadwalkan. Tapi kita tunggu nanti jadwalnya dari Pengadilan,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan Kehormatan (BK) DPRD Pandeglang menyatakan, sudah melaporkan ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Pandeglang, terkait dugaan kasus pencabulan yang menyeret oknum anggota DPRD Pandeglang, Yangto yang saat ini ditahan di Rutan Kelas II B Pandeglang.

Ketua BKD Pandeglang, Abdul Azis mengatakan, pihaknya menunggu kebijakan dari Partai NasDem. Karena kasus tersebut merupakan ranah dari Aparat Penegak Hukum (APH).

“Karena ini sudah ranah hukum, kita tunggu prosesnya. Kita tunggu juga sikap Partai NasDem. Jadi sebetulnya, kita yang menunggu tindakan Partai. Karena kita hanya memberikan masukan. Selanjutnya nanti partai mau seperti apa ya, tinggal kita lanjutkan nanti,” kata Abdul Azis kepada wartawan, Senin (27/2).

Menurut Azis, pihaknya hingga ini sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Jadi soal pak Yangto ini, karena sudah di ranah hukum ya kita hormati. Nanti hukum seperti apa, apakah memang beliau (Yangto,red) sudah terbukti misalnya inkrah hukumnya atau misalnya bebas, ini kan kita masih teka-teki belum begitu tahu seperti apa keputusannya,” terangnya.

Dikatakannya lagi, pihaknya terus intens melakukan koordinasi dengan pihak Partai yang bersangkutan, dan bahkan selalu melaporkan setiap langkah yang dilakukan BKD.

“Masalah kebijakan partai, sudah saya kasih masukan ke partai bahwa saudara Yangto itu dari mulai awal sampai akhir sudah kami proses. Ya, selanjutnya nanti terserah partai seperti apa tindakannya. Jadi kita nunggu dari partai,” jelasnya.

Saat ditanyakan soal tanggung jawab kinerja Yangto, yang saat ini masih berstatus anggota DPRD Pandeglang dengan kondisi berada di tahanan. Menurutnya juga, saat ini tidak ada lagi yang mesti dibahas, karena Yangto tidak memiliki jabatan strategis.

“Sekarang tinggal menunggu saja, tidak ada lagi yang mesti dibahas. Karena, semua kewenangan dia (Yangto,red) di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) itu sudah diganti. Jadi sekarang itu beliau sudah anggota biasa di DPRD soal kegiatannya,” ungkapnya.(dhe/PBN)

LEBAK, BANPOS – Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terbilang cukup tinggi di Kabupaten Lebak. Berdasarkan informasi yang dihimpun BANPOS, pada tahun 2022 terjadi lebih dari 50 kasus KDRT dengan berbagai kategori, yakni Ringan, sedang dan berat.

Baru-baru ini saja KDRT Berat terjadi di Kampung Ciwaru, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah pada Selasa (28/2) sekira pukul 09.00 WIB.

Pada peristiwa tersebut, DK (54) tega membacok istrinya yakni ST (36) sebanyak 16 kali dengan sebilah golok yang mengakibatkan jari jempol dan telunjuk korban terputus.

Dalam Konferensi Pers yang digelar oleh Satreskrim Polres Lebak di Mapolres Lebak mengungkapkan kronologi pembacokan tersebut.

Berawal pada hari Jumat (24/2) sekitar jam 18.30 WIB, anak tersangka sebut saja yang berumur lima tahun dari istri yang terdahulu meminta anak kucing jenis Anggora milik korban, namun saat itu korban tidak memberikan anak kucing tersebut, sehingga anak tersebut menangis dan pulang ke rumah ibunya.

Mendengar Curhatan anaknya, JM ( mantan istri Pelaku) kemudian menelepon Korban ST dengan kata-kata kasar dan menghina korban, sehingga korban menjadi kesal dan mengadukan ke pelaku sehingga terjadi cekcok mulut antara Pelaku dan korban.

“Pada hari Selasa (28/2) sekitar jam 09.00 WIB, ketika Pelaku sedang memotong kayu bakar terjadi Cekcok mulut kembali antara Pelaku dan korban hingga Pelaku yang emosi membacok korban dengan sebilah golok sebanyak 16 kali hingga korban mengalami luka berat dan saat ini Korban di rawat di RSUD Adjidarmo Rangkasbitung,” kata Wakapolres Lebak, Kompol Arya Fitri Kurniawan saat Konferensi Pers, Rabu (1/3).

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Pelaku dikenakan Pasal 44 Ayat 2 UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, dengan ancaman pidana hukuman paling lama 10 tahun penjara dan Subsider tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban luka berat. “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat 2 KUH Pidana dengan ancaman pidana hukuman paling lama 5 tahun penjara,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Lebak, Imas Trisnawati mengatakan, peristiwa yang dilakukan oleh suami tersebut termasuk kedalam kategori KDRT Berat yang tidak bisa diselesaikan secara damai oleh pihak manapun. Menurutnya, kekerasan yang mengancam nyawa terutama korbannya seorang wanita harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Ini jangan dibiarkan, agar menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak main-main dalam berumah tangga,” kata Imas saat dikonfirmasi BANPOS.

Imas menjelaskan, kebanyakan kasus KDRT di lingkungan masyarakat dianggap hal yang lumrah terjadi terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pelosok. Hal itu disebabkan karena kurangnya edukasi serta pemahaman dari masyarakat bahwa KDRT merupakan hal yang tidak bisa dianggap sepele.

“Kadang mereka tidak sadar, sebenarnya mulai dari kata-kata kasar saja dalam sebuah rumah tangga itu sudah termasuk KDRT,” jelasnya.

Ia memaparkan, kurangnya kemandirian dari seorang wanita menjadi salah satu penyebab kasus KDRT banyak terselesaikan secara damai. Kekhawatiran terhadap masa depan anak, ketergantungan kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum yang dilimpahkan pada pendapatan suami menjadi alasan mudahnya kasus-kasus KDRT diselesaikan tanpa proses hukum.

Lanjut Imas, kondisi ekonomi memang menjadi hal yang paling berpengaruh dalam terjadinya KDRT. Namun, bukan hanya itu, pernikahan dini juga cukup berpengaruh. Kurangnya kemampuan dalam mengontrol emosi mengakibatkan KDRT mudah terjadi di pasangan muda.

“Banyak faktor ya, terutama penggunaan internet saat ini. Tidak sedikit yang cemburu lantaran pasangannya sering berinteraksi dengan dunia maya,” ujar Imas.

Dengan kecemburuan itu, muncullah cekcok yang kemudian dapat mengarah pada kasus KDRT.

Imas menerangkan, korban KDRT jangan mudah menyelesaikan permasalahannya secara damai. Ia mengaku telah menjalin komunikasi dengan pihak kepolisian agar bekerjasama untuk memperhatikan tingkat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Jika termasuk dengan tindakan kriminal maka tak ada kata damai dalam proses penyelesaiannya.

Ia berharap, Perempuan harus berperan aktif di masyarakat, harus bisa mengembangkan potensi dan memiliki dan mengembangkan kemampuan yang ada dalam dirinya.

“Harus siap jadi ibu buat anak, istri buat suami yang bisa saling menghargai. Terutama untuk perempuan Lebak agar bisa menjadi perempuan yg punya inovasi dan kreativitas,” terang Imas.

“Perempuan  ibarat sekolah, jika dididik dengan baik berarti telah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Perempuan harus menjadi sosok teladan dari sebuah generasi  dan matang  menuju suatu perubahan,” tandasnya.(CR-01/PBN)