Kategori: HUKRIM

SERANG, BANPOS – Sindikat pengoplos tabung gas LPG bersubsidi berhasil dibongkar oleh Polda Banten. Sindikat tersebut diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga LPG yang disubsidi oleh pemerintah, dengan memindahkan isi gas LPG subsidi ukuran 3 kg ke tabung gas LPG ukuran 12 kg non subsidi.

Kanit 4 Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Banten, Kompol Trisno Tahan Uji, menuturkan bahwa pihaknya membongkar aksi sindikat tersebut di Kampung Ragas Grenyang Desa Argawanan Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang, pada Selasa (21/6) lalu, sekitar pukul 17.30 WIB.

“Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang tersangka berinisial MU dan TK,” ujarnya kepada awak media saat diwawancara di Mapolda Banten, Jumat (15/7).

Trisno menuturkan bahwa dari dua tersangka itu, tim penyidik baru melakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka yaitu MU (43). Sedangkan satu orang tersangka lainnya, berinisial TK masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

Dalam kasus ini, MU berperan sebagai operator yang memindahkan gas LPG 3 kg ke tabung gas LPG ukuran 12 kg. Sementara TK berperan sebagai pemodal.

“TK membeli tabung gas 3 kg dari pangkalan atau dan warung dan memasarkan tabung gas 12 kg hasil dari pemindahan LPG 3 kg yang dilakukan oleh MU,” katanya.

Trisno menuturkan, berdasarkan hasil penyidikan, modus operandi yang dilakukan oleh tersangka adalah dengan membeli LPG 3 kg subsidi. Lalu, tersangka memindahkan isi gas tersebut menggunakan alat suntik gas, ke tabung LPG non subsidi berukuran 12 kg.

“Supaya tidak terjadi ledakan pada saat melakukan penyuntikan, pelaku menggunakan es batu untuk menurunkan suhu serta mempercepat proses pemindahan,” ucapnya.

Dalam aksinya, para tersangka menggunakan empat tabung gas LPG ukuran 3 kg, untuk mengisi tabung gas LPG ukuran 12 kg. Para tersangka membeli tabung gas LPG ukuran 3 kg seharga Rp18 ribu, dan menjual tabung gas non subsidi ukuran 12 kg seharga Rp145 ribu, sehingga didapati keuntungan sebesar Rp73 ribu per tabung.

“Dalam sehari pelaku mampu menghasilkan 16-17 tabung LPG non subsidi ukuran 12 kg. Hasil analisa penyidik tersangka mendapat keuntungan sebesar Rp1.241.000 per hari,” ungkapnya.

Dari hasil penyidikan, lanjut Tresno, tersangka telah menjalankan usahanya selama dua bulan. Selama dua bulan, para tersangka menjual gas oplosan tersebut ke tempat-tempat makan, menggunakan PT Sofa Marwah Gasindo, yang juga tidak terdaftar sebagai perusahaan penyalur gas LPG.

Atas perbuatan kedua tersangka, penyidik menjerat dengan pasal 55 UU nomor 22 tahun 2021 tentang Minyak Gas dan Bumi, sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Serta pasal 62 Jo pasal 8 huruf b dan c UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp 60 miliar,” tandasnya. (DZH)

SERANG, BANPOS – Kepolisian Daerah (Polda) Banten mencatat sebanyak 14 personelnya dipecat atau dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) pada 2021 lalu. Mereka dikenakan sanksi tersebut lantaran melanggar kode etik Polri.

“Pada tahun kemarin (2021) ada sekitar 14 orang yang kami lakukan pemberhentian tidak dengan hormat,” ujar Kabid Propam Polda Banten, Kombes Pol Yudho Hermanto, kepada awak media, Selasa (12/7).

Menurutnya, para personel yang diberikan sanksi PTDH tersebut lantaran mereka dianggap tidak layak lagi untuk menjadi anggota Polri. Diantaranya juga telah membuat pernyataan bahwa mereka tidak lagi mau menjadi anggota Polri.

“Karena sudah membuat berbagai pelanggaran ada yang dua kali, tiga kali sampai ada yang sembilan kali,” ungkapnya.

Yudho menuturkan bahwa sesuai dengan peraturan kode etik profesi Polri, sanksi yang terberat bagi anggota polisi yang melanggar aturan adalah dikenakan sanksi PTDH. Sanksi tersebut akan direkomendasikan kepada personel yang telah terlalu banyak melakukan pelanggaran.

“Itu kami bisa merekomendasikan apabila ada oknum anggota Polri yang sudah melakukan beberapa pelanggaran,” katanya.

Menurutnya, pelanggaran yang dapat ditindak dengan sanksi tersebut yakni apabila para personel secara akumulatif telah melakukan pelanggaran berkali-kali. Pelanggaran tersebut juga telah ditindak dan diberikan teguran, namun tetap mengulangi kesalahan.

“Kemudian, dia memperoleh vonis ataupun pidana vonis yang sudah berkekuatan hukum yang tetap. Itu juga dapat diberlakukan sanksi dengan PTDH,” tuturnya.

Oleh karena itu, untuk mencegah terulangnya berbagai tindak pelanggaran di lingkungan Polda Banten, pihaknya menggelar rapat kerja teknis (Rakernis) Bidpropam Polda Banten. Dalam Rakernis itu, pihaknya pun mendapat penekanan dari Kapolda Banten, agar dapat mengedepankan pencegahan ketimbang penindakan.

“Pak kapolda sudah berpesan dan memberi penekanan bahwa pencegahan lebih diutamakan daripada penindakan,” tandasnya. (DZH/AZM)

LEBAK, BANPOS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lebak mengundang 28 perusahaan di wilayah kerjanya, yaitu 18 perusahaan diantaranya belum mendaftar BPJS Ketenagakerjaan dan sisanya menunggak iuran dengan total Rp1,3 miliar, selama tiga hari sejak Rabu (6/7) hingga Jumat (8/7).

Kepala Seksi (Kasie) Intelijen Kejari Lebak Rans Fismy P, SH dalam keterangan persnya yang diterima Jumat (8/7) mengatakan, pihaknya telah memanggil badan usaha sejumlah itu sesuai dengan kerjasama yang sudah terjalin dengan BPJS Ketenagakerjaan setempat dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hak pekerja dalam program jaminan sosial.

“Terhadap kewajiban Badan Usaha mendaftarkan Tenaga Kerjanya sesuai dengan UU BPJS Pasal 14 yang berbunyi: ‘Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial (kesehatan maupun ketenagakerjaan)’,” kata Rans Fismy.

Menurut Rans, ketentuan itu diperjelas lagi oleh Pasal 15 Ayat 1 yang menyatakan bahwa, Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta pada BPJS (kesehatan maupun ketenagakerjaan), sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

Disebutkannya, seluruh perusahaan yang menunggak melakukan penandatanganan surat pernyataan komitmen kepada BPJS Ketenagakerjaan terkait kesanggupan membayar iuran tersebut dengan cara dilunasi/dibayarkan secara bertahap sesuai kesepakatan bersama.

“Dari Surat Pernyataan Komitmen tersebut, perusahaan Cipanyusuhan yang memiliki tunggakan sebesar Rp4,2 juta dan Hasdasa Jaya Sejahtera Rp31,7 juta telah melakukan pembayaran tunggakan iuran seluruhnya,” ujar Rans.

Kemudian perusahaan Bayah Jaya Persada telah melakukan pembayaran secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp15.923,496 dan Perkebunan Kroewoek sebesar Rp42.267,280, sehingga dapat disimpulkan Pemulihan Keuangan Negara oleh Jaksa Pengacara pada kegiatan tersebut sementara sebesar Rp119,2 juta.

Sementara, ada 18 perusahaan yang belum menjadi peserta dengan total 126 pekerja, “Mereka menyatakan sanggup dan menyetujui untuk mendaftarkan para pegawainya pada bulan Juli 2022 kepada BPJS Ketenagakerjaan,” paparnya.

Terpisah, Kepala BP Jamsostek Cabang Serang Utama  Didin Haryono menyebut, sebagaimana amanat Presiden melalui Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa seluruh pekerja baik formal maupun informal berhak mendapatkan jaminan sosial.

“Dengan demikian diharapkan tidak ada satu pekerja pun yang tidak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan, karena semua pekerja memiliki hak untuk dilindungi saat menjalankan pekerjaan, melalui Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm), dan perlu juga didaftarkan dalam program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP),” kata Didin.

Namun, bagi perusahaan yang sudah mendaftar namun masih menunggak, pihaknya mengimbau untuk segera melunasi kewajibannya,” Karena yang rugi nantinya adalah pekerja yang telah menjadi peserta namun tidak bisa mengklaim bila mengalami kecelakaan kerja, atau tidak mendapat santunan bila meninggal dunia,” katanya.

Adapun bagi pekerja informal sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum mendaftarkan pada program perlindungan Jamsostek, kata Didin, agar segera mendaftarkan.

“Karena setiap pekerja mempunyai hak untuk dilindungi dan melindungi dirinya, dengan pembayaran iuran mulai dari yang terendah hanya Rp16.800 perbulan bagi pekerja bukan penerima upah (BPU), “papar Didin.(WDO/PBN)

Primer Koperasi Karyawan Krakatau Steel (Primkokas) melakukan pengembalian dana kepada total 208 nasabah Simpanan Berjangka (Sijaka) yang dilakukan pada Kamis, 30 Juni 2022.

“Primkokas telah mengembalikan dana kepada nasabah Sijaka dengan total Rp32,3 miliar atau sebesar 52,9 persen dari total dana yang ditempatkan,” ujar Ketua Primkokas Kohir Aman sebagaimana rilis yang dikirimkan kepada Banten Pos, Kamus (30/6).

Kohir menyatakan, bahwa pengembalian dana ini memberikan guna kejelasan penyelesaian kepada nasabah atas permasalahan Primkokas. Pengurus Primkokas juga akan terus berupaya memberikan solusi terhadap tuntutan para nasabahnya.

Di pihak lain, Vice President of Legal & Risk Management Krakatau Steel Rachman Hidayat menjelaskan bahwa secara undang-undang, Primkokas merupakan badan hukum yang terpisah dan tidak terkait dengan Krakatau Steel, namun manajemen Krakatau Steel terus membantu upaya Primkokas dalam penyelesaian permasalahan ini.

“Kita berharap Primkokas dapat segera menyelesaikan permasalahannya secara tuntas dan segera menindak pihak  yang bertanggung jawab atas permasalahan ini,” teranf Rachman. (BAR/RUL)