Kategori: HUKRIM

SERANG, BANPOS – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Banten menuntut terdakwa korupsi pengadaan masker medis Covid-19 di Provinsi Banten, Agus Suryadinata selaku pemenang tender, dengan tuntutan 8 tahun penjara. Sementara, terdakwa lainnya, Wahudin Firdaus selaku Direktur PT Right Asia Medika (RAM) dan Lia Susanti selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Banten keduanya dituntut 5 tahun dan 6 bulan penjara.

JPU menyampaikan tuntutannya dalam sidang di pengadilan Tipikor Negeri Serang, Selasa (2/11), yang diikuti terdakwa dan kuasa hukum. JPU menilai ketiga terdakwa bersalah dan melakukan korupsi proyek pengadaan 15 ribu masker medis, sehingga merugikan keuangan negara Rp1,3 miliar dari total anggaran Rp3,3 miliar.

JPU Kejati Banten, M Yusuf menyatakan bahwa ketiga terdakwa diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Menuntut terdakwa Agus Suryadinata dengan pidana 8 tahun penjara dan denda Rp1,38 miliar subsider 6 bulan penjara,” kata JPU kepada Majelis Hakim yang diketuai oleh Slamet Widodo.

Selain pidana penjara dan denda, Agus juga diberi hukuman tambahan berupa uang ganti rugi Rp500 juta. Jika tidak dibayar setelah putusan inkrah, harta bendanya disita, atau diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.

“Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp1.380.000.000 dengan apabila dalam waktu satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta benda dapat disita oleh jaksa untuk mengganti pembayaran uang pengganti yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi dengan pidana penjara selama 4 tahun penjara,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, JPU juga menyampaikan hal-hal yang memberatkan terdakwa dalam kasus korupsi masker medis Covid-19. Diantaranya yaitu perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara dan perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Tipikor.

“Terdakwa memperoleh uang hasil korupsi sebesar Rp1.480.000 miliar dan terdakwa belum mengembalikan uang hasil korupsi seluruhnya sebesar Rp1.380.000.000,” katanya

Sementara, hal-hal yang meringankan Agus dalam kasus tersebut yaitu terdakwa bersikap sopan di persidangan. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memiliki tanggungan keluarga.

“Terdakwa telah mengembalikan uang hasil korupsi sebesar Rp100 juta,” ucapnya.

Selanjutnya, terdakwa Wahyudin dituntut 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta dengan subsider 6 bulan. Selain itu, Wahyudin diberi hukuman tambahan berupa uang pengganti Rp200 juta.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wahyudin Firdaus Bin Sanusi dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara, memerintahkan terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan dan menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Wahyudin sebesar 500jt,” jelasnya.

Apabila pidana tambahan berupa membayar uang pengganti tidak dibayar setelah putusan inkracht, harta bendanya disita, atau diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun. JPU juga menyampaikan sejumlah hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa Wahyudin.

Wahyudin dianggap kepercayaan yang diberikan kepadanya dan menikmati hasil Tipikor sebesar Rp200 juta. Sementara itu, hal yang meringankan terdakwa Wahyudin yaitu ia dianggap bersikap sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya.

“Sementara terdakwa Lia Susanti dituntut 5 tahun 6 bulan penjara. Lia juga dibebani denda Rp400 juta subsider 6 bulan penjara,” katanya.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa diantaranya terdakwa Lia Susanti dianggap menyalahgunakan jabatan yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, sejumlah hal yang meringankan bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, kemudian mengakui dan menyesali perbuatannya. (MUF/ENK)

SERANG, BANPOS- Mendekati pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak seluruh personel maupun kendaraan dinas mesti dalam kondisi baik. Oleh karena itu, seluruh jajaran Polres Serang wajib melakukan pemeriksaan rutin.
Penegasan tersebut diungkapkan Kapolres Serang AKBP Yudha Satria saat melakukan pemeriksaan kendaraan, baik roda dua, kendaraan roda empat maupun kendaraan taktis di halaman Mapolres Serang, Rabu (27/10).
Dikatakan Kapolres, pemeriksaan kendaraan dilakukan sebagai salah satu persiapan pengamanan Pilkades serentak Kabupaten Serang yang akan berlangsung 31 Oktober besok.
Oleh karenanya, Kapolres meminta kepada personil yang memegang kendaraan dinas untuk menjaga dan merawatnya secara rutin agar kendaraan dinas milik rakyat tersebut bisa digunakan sewaktu-waktu dalam kondisi apapun.
“Saya tegaskan, seluruh kendaraan dinas harus dalam kondisi baik dan siap digunakan saat dibutuhkan. Begitu juga dengan seluruh personil wajib menjaga kesehatan masing-masing,” tegas Kapolres dalam sambutannya.
Selain pemeriksaan kendaraan, turut dilakukan pengecekan peralatan lainnya, diantaranya gergaji mesin, alat pemadam api ringan (apar), alat penerangan (senter), helmet, tameng, tongkat, body vest serta tali dalmas.
“Selain kendaraan dinas, perlu kita persiapkan peralatan untuk membantu masyarakat menghadapi peristiwa yang tidak diinginkan karena saat ini sudah masuk dalam musim penghujan,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, Kapolres juga memberikan pesan kepada seluruh personil yang mendapat tugas pengamanan pilkades dapat menjalankan tugas dan menjaga nama baik kesatuan dan dapat mengayomi dan memposisikan diri sebagai pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat serta menjaga netralitas.
“Yang harus diingat, tugas pengamanan pilkades saat ini masih dalam suasana pandemi. Untuk itu, saya ingatkan jaga kesehatan dengan patuh menjalankan protokol kesehatan,” tandasnya.
Turut hadir dalam pemeriksaaan kendaraan dinas, Wakapolres Kompol Feby Harianto, Kabagops AKP Joko Pituturno, Kasat Samapta AKP Dadang Saefulloh, Kasatbinmas AKP Bhakti Yasa Saputri. (AZM)

JAKARTA, BANPOS – Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengakui kerap memberikan uang kepada eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju. Totalnya, sekitar Rp200 juta.

Azis mengklaim, uang itu diberikan untuk membantu Robin. Tidak terkait dengan pengurusan perkara. “Orang yang tidak kenal aja saya bantu,” ujarnya, saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan suap penanganan perkara dengan terdakwa Robin dan Maskur Husain di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (25/10).

Tapi pengakuan mantan Ketua Komisi III DPR itu, diragukan hakim. “Kalau orang kesusahan, seperti ada kebanjiran, itu wajar. Anda anggota DPR. Tapi kalau ada penyidik KPK, pinjam Rp200 juta, agak berpikir juga kita,” ujar hakim.
Azis kemudian menceritakan, dirinya memberikan bantuan kepada Robin lantaran penyidik asal Polri berpangkat AKP itu memasang wajah melas saat meminta uang di rumahnya.

“Itu membuat rasa saya tidak nyaman, posisi batin saya terganggu. Daripada ini berlanjut dan saya mau istirahat, secara kemanusiaan saya bantu aja,” jawab Azis.

Hakim masih tak percaya. Azis kembali dicecar berbagai pertanyaan. Misalnya, untuk apa Azis menerima tamu penyidik KPK. Apa jawaban Azis?

“Karakter yang ada di saya, setiap tamu saya terima. Makanya orang bilang saya terlalu baik. Tapi karena terlalu baik inilah, saya apes. Tidak ada orang yang datang ke rumah saya, tidak ada kasih Aqua, teh,” tuturnya.

Sebelumnya, mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari mengaku pernah didatangi orang suruhan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Kris, di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tangerang, Banten. Dalam pertemuan, Kris meminta Rita tak menyeret nama Azis ketika diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK menyatakan akan mendalami hal itu. Jika ada bukti lanjutan, KPK tidak segan menjerat Azis dengan perkara perintangan penyidikan.

“Tentu fakta sidang dimaksud lebih dahulu akan didalami di persidangan,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Kamis (21/10).

Saat ini, komisi antirasuah masih mencari bukti lain dalam persidangan. KPK akan memanggil beberapa saksi lain dalam persidangan untuk mendalami hal tersebut.

“Persidangan perkara terdakwa Stepanus Robin P ini jaksa KPK masih akan menghadirkan saksi-saksi untuk dikonfirmasi,” imbuh Jubir berlatarbelakang jaksa ini.

Dalam perkara ini, Robin dan Maskur didakwa menerima suap senilai Rp11.025.077.000 dan 36 ribu dolar AS dari berbagai pihak. Berbagai pihak itu yakni Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial sejumlah Rp1, 695 miliar.

Lalu, dari Azis Syamsuddin dan Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Aliza Gunado sebesar Rp3.099.887.000 dan 36 ribu dolar AS. Berikutnya, dari Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna senilai Rp507.390.000.

Kemudian, dari mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari sejumlah Rp 5.197.800.000. Dan terakhir, dari Direktur PT Tenjo Jaya Usman Effendi sebesar Rp 525 juta. Uang itu diduga diberikan untuk pengurusan perkara di KPK.

Robin dan Maskur didakwa melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 65 ayat 1 KUHP.(OKT/ENK/RMID)

SERANG, BANPOS – Pencairan hibah untuk Pondok Pesantren (Ponpes) tahun 2020 diklaim sudah sesuai dengan aturan. Sebab, pos anggaran hibah Ponpes masuk ke dalam APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2020. Pihaknya pun hanya mencairkan sesuai dengan usulan pencairan yang disampaikan oleh Biro Kesra.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, yang dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi hibah Ponpes tahun 2018 dan 2020. Selain Rina, terdapat empat orang pegawai BPKAD lainnya yang dihadirkan sebagai saksi.

Dalam kesaksiannya, Rina mengatakan bahwa belanja hibah tahun 2020 sudah termaktub di dalam APBD dan Perda tentang APBD serta Pergub tentang APBD. Di dalam dokumen aturan daerah tersebut, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp332 miliar untuk belanja hibah.

“Pada tahun 2020 itu, dialokasikan sebesar Rp332 miliar. Sedangkan pada perubahan APBD menjadi Rp309 miliar, terjadi pengurangan,” ujarnya di hadapan majelis hakim, Senin (25/10).

Dalam pos anggaran hibah tersebut, Rina menuturkan bahwa terdapat alokasi untuk hibah Ponpes sebesar kurang lebih Rp117 miliar. Besaran anggaran tersebut direncanakan untuk didistribusikan kepada 3.926 Ponpes se-Provinsi Banten.

“Nah dalam anggaran hibah Rp309 miliar itu, ada Rp117 miliar lebih untuk hibah uang kepada 3.926 Ponpes. Pada realisasinya itu menjadi Rp109 miliar lebih, untuk 3.626 Ponpes,” ungkapnya.

Menurutnya, jika anggaran untuk hibah Ponpes sudah teralokasikan di dalam APBD, maka hal itu berarti rangkaian proses perencanaan, penganggaran hingga penatausahaan dalam pemberian hibah sudah terlaksana. Meskipun ia hanya berwenang pada penatausahaan, yakni penyaluran hibahnya.

“Dalam perencanaannya, Bappeda tentu mengikuti sesuai dengan aturan yakni dengan Permendagri tentang penyusunan APBD tahun 2020, dimana disitu ada usulan dari para unsur yang menerima hibah, nanti dimasukkan ke dalam RKPD oleh OPD terkait hingga menjadi KUA-PPAS dan APBD,” jelasnya.

Ia menegaskan, BPKAD selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) hanya menampung anggaran saja. Pihaknya bertindak sebagai channeling atau penyalur dana, sedangkan teknisnya terap pada OPD terkait. Sehingga, pertanggungjawaban atas anggaran tersebut tetap pada OPD terkait.

“Belanja hibah ini tercantum dalam RKA PPKD dan DPA PPKD. Bentuknya adalah hibah uang. BPKAD selaku PPKD itu hanya menampung, tidak melakukan pengelolaan. Menampung seluruh dana channeling dari seluruh OPD, nanti OPD yang mengusulkan kepada BPKAD. Jadi secara formil dan materil BPKAD tidak bertanggungjawab terhadap usulan tersebut,” terangnya.

Ketua Majelis Hakim yakni Slamet Widodo, menanyakan kepada Rina apakah pihaknya melakukan verifikasi terhadap para penerima hibah. Namun Rina mengatakan, pihaknya hanya melakukan verifikasi atas administrasi usulan pencairan hibah, yang disampaikan oleh OPD terkait.

“BPKAD dalam hal ini hanya melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas administrasi saja. Kami juga menyalurkan anggaran sesuai dengan usulan pencairan dari OPD terkait, dalam hal ini Biro Kesra,” ucapnya.

Adapun dalam pencairan hibah, Rina menuturkan terdapat beberapa administrasi yang harus dipenuhi oleh OPD yang mengusulkan. Administrasi tersebut yakni usulan pencairan, kwitansi bermaterai, KTP penerina hibah, naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh pemerintah dan penerima hibah, pakta integritas, fotocopy rekening bank penerima hibah dan fotocopy hasil verifikasi penganggaran.

“Nah kami hanya melakukan verifikasi terhadap administrasi tersebut, sedangkan keabsahan daripada penerima hibah, itu bukan tanggungjawab kami. Dari hasil verifikasi kami, memang tidak semua memenuhi. Dari 3.926, hanya 3.626 saja yang memenuhi syarat, sehingga realisasi anggaran dari Rp117 miliar hanya Rp109 miliar,” tuturnya.

Sedangkan untuk pertanggungjawaban, Rina mengaku bahwa tidak ada kewajiban bagi penerima hibah untuk memberikan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada pihaknya.

“Penerima hibah tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan penggunaan anggaran kepada BPKAD. Namun penerima hibah memiliki kewajiban untuk melaporkan penggunaan anggaran kepada Biro Kesra,” tandasnya. (DZH/ENK)