Kategori: HUKRIM

SERANG, BANPOS – Oknum polisi pelaku aksi smack down terhadap seorang mahasiswa dalam aksi demonstrasi di Puspemkab Tangerang, diberi sanksi terberat. Sanksi diberikan melalui persidangan yang digelar Divpropam Polda Banten.

Dalam jumpa pers yang dipimpin Kabid Humas Polda Banten, Kombes Shinto Silitonga, dinyatakan, sesuai dengan perintah Kapolda Banten, untuk akselerasi penegakan hukum terhadap Brigadir NP, Bidpropam Polda Banten bergerak cepat untuk menyelesaikan pemberkasan perkara tersebut. NP dengan persangkaan pasal berlapis kepada terduga pelanggar dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Menurut Shinto, penyempurnaan pemberkasan dilakukan setelah Divpropam melakukan pemeriksaan terhadap korban, Muhammad Faris (21). Pemeriksaan dilakukan pada Selasa (19/10) lalu.

Setelah pemberkasan tuntas dilakukan, Kamis (21/10) kemarin, Polda Banten dan Polresta Tangerang menggelar persidangan untuk memutus perkara NP. Persidangan langsung disupervisi oleh Divisi Propam Mabes Polri.

“Sidang bahkan dipimpin langsung oleh Kapolresta Tangerang, KBP Wahyu Sri Bintoro selaku Atasan Hukum (Ankum) yang berwenang penuh, karena putusan yang diberikan adalah sanksi yang terberat dalam PP tersebut,” kata Shinto.

“Sidang dihadiri oleh Faris dan tiga orang teman Faris, mereka mengikuti bagaimana sidang berlangsung dari awal sampai dengan putusan dibacakan,” tambah Shinto.

Dalam persidangan, kata Shinto, disampaikan hal-hal yang memberatkan oleh penuntut yaitu bahwa perbuatan Brigadir NP eksesif, diluar prosedur, menimbulkan korban dan dapat menjatuhkan nama baik Polri.

Pada sisi sebaliknya, pendamping terduga pelanggar mengajukan hal-hal yang meringankan terhadap NP yang mengakui dan menyesali perbuatannya. Bahkan yang bersangkutan juga meminta maaf secara langsung kepada korban.

“Brigadir NP sudah 12 tahun pengabdian tanpa pernah dihukum disiplin, Kode Etik juga pidana, Brigadir NP aktif dalam pengungkapan perkara atensi publik seperti kejahatan jalanan, dan pembunuhan, Brigadir NP memiliki istri dengan tiga orang anak, dan Brigadir NP masih relatif muda,” kata Shinto.

Setelah pelaksanaan sidang selama sekitar dua jam, dan setelah mendengarkan fakta-fakta dalam persidangan maka pimpinan sidang, KBP Wahyu Sri Bintoro membacakan putusan sidang.

Setelah adannya hasil putusan sidang, maka Bidhumas Polda Banten langsung melaksanakan jumpa pers di ruangan Press Conference Indor Polda Banten.

“Terhadap Brigadir NP telah dengan sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran aturan disiplin anggota Polri, Brigadir NP diberi sanksi terberat secara berlapis mulai dari penahanan di tempat khusus selama 21 hari, mutasi yang bersifat demosi menjadi Bintara Polresta Tangerang tanpa jabatan dan memberikan teguran tertulis yang secara administrasi akan mengakibatkan Brigadir NP tertunda dalam kenaikan pangkat dan terkendala untuk mengikuti pendidikan lanjutan,” ujarnya.

Terakhir Kabid Humas mengatakan putusan sidang ini menjadi representasi ketegasan Kapolda Banten dalam menindaklanjuti pelanggaran anggota secara cepat, efektif, transparan dan berkeadilan.

Menanggapi putusan itu, Faris yang juga mengikuti persidangan, mengucapkan apresiasi atas respon Polri yang cepat, tegas dan efektif menangangi kasusnya. Dia juga berharap kasus ini menjadi kasus terakhir yang melibatkan oknum kepolisian terhadap pengunjuk rasa.

“Berharap insiden yang saya alami menjadi insiden terakhir yang dilakukan oknum petugas kepolisian terhadap pengunjuk rasa, baik di Banten maupun di daerah lain di Indonesia,” kata Faris.

Pada kesemaptan itu, Faris juga menyatakan masih akan membicarakan kemungkinan untuk melaporkan tindakan pidana Brigadir NP. Menurutnya, saat ini dia masih fokus memulihkan kesehatannya setelah mengalami insiden dibanting oleh Brigadir NP.

“Masih saya bicarakan dengan pendamping hukum saya. Karena saat ini fokus saya adalah memulihkan kesehatan secara menyeluruh,” kata Faris.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan secara tegas kepada seluruh jajarannya untuk memberikan tindakan tegas kepada oknum anggota kepolisian yang melanggar aturan saat menjalankan tugasnya.

Sigit menekankan kepada seluruh Kapolda dan Kapolres untuk tidak ragu memberikan sanksi tegas berupa pidana atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada personelnya yang tidak menjalankan tugas sesuai aturan.

“Perlu tindakan tegas jadi tolong tidak pakai lama, segera copot, PTDH, dan proses pidana. Segera lakukan dan ini menjadi contoh bagi yang lainnya. Saya minta tidak ada Kasatwil yang ragu, bila ragu, saya ambil alih,” kata Sigit dalam arahannya kepada jajaran melalui Vicon di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/10).

Menurut mantan Kapolda Banten ini, perbuatan oknum anggota kepolisian telah merusak marwah dari institusi Polri. Hal itu juga telah menciderai kerja keras dan komitmen dari personel Korps Bhayangkara yang telah bekerja secara maksimal untuk masyarakat.

Sigit mencontohkan kerja keras dan perjuangan anggota Polri yang positif adalah dengan berjibaku melakukan penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19. Diantaranya, memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, melakukan akselerasi vaksinasi dan memastikan protokol kesehatan (prokes) berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, Sigit berharap dengan adanya tindakan tegas kepada oknum polisi yang melanggar aturan dapat memberikan efek jera. Mengingat, kelakuan dari oknum tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, yang selama ini telah mendapatkan tren positif.

“Saya tidak mau kedepan masih terjadi hal seperti ini, dan kita harus melakukan tindakan tegas. Karena kasihan anggota kita yang sudah kerja keras, yang cape yang selama ini berusaha berbuat baik, terus kemudian hancur gara-gara hal-hal seperti ini. Tolong ini disikapi dengan serius, kemudian lakukan langkah-langkah konkret yang baik,” ujar eks Kabareskrim Polri itu.(ENK)

SERANG, BANPOS – Terdakwa kasus dugaan korupsi lahan Samsat Malingping Samad dituntut tujuh tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Banten, di pengadilan Tipikor Negeri Serang, Selasa (19/10).

Jaksa menilai, mantan Kepala UPT Samsat Malingping dinyatakan terbukti bersalah dengan membeli lahan seluas 1.700 meter persegi milik Cicih Suarsih seharga Rp100 ribu per meter, dan dijual kembali ke Pemprov Banten sebesar Rp500 ribu. Lahan tersebut kemudian digunakan untuk kantor Samsat Malingping, dan menyebabkan kerugian negara Rp680 juta.

JPU Kejati Banten M Yusuf menyatakan terdakwa Samad terbukti bersalah sebagaimana dalam Pasal 12 Huruf i, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Menuntut terdakwa dengan pidana selama 7 tahun tahun, dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan penjara,” kata JPU kepada Majelis Hakim yang diketuai Hosiana Mariana Sidabalok.

Sidang ini juga diikuti terdakwa dan kuasa hukumnya. Selain pidana penjara dan denda, Samad juga diberi hukuman tambahan berupa uang ganti rugi Rp680 juta. Jika tidak dibayar setelah putusan inkrah, harta bendanya disita, atau diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Jaksa juga menjabarkan hal-hal memberatkan terdakwa Samad tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, lalu terdakwa berbelit-belit selama dalam persidangan dan menikmati hasil tindak pidana korupsi.
“Belum mengembalikan kerugian keuangan negara. Hal meringankan terdakwa memiliki tanggungan keluarga,” jelas Yusuf.

Kasus pengadaan lahan ini bermula, pada tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,6 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Banten tahun 2019, untuk membeli lahan seluas 1 hektare, untuk pembangunan kantor Samsat Malingping. Namun untuk realisasi pengadaan lahan, hanya sekitar 6.510 meter persegi dengan biaya sebesar Rp3,2 miliar.

Dalam proses pengadaan lahan diduga terjadi penyiasatan oleh terdakwa Samad yang juga sekaligus sebagai Sekretaris Tim Persiapan dan Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Dimana tersangka mengetahui hasil Feasibility Study (FS) Tahun 2018 dan dokumen perencanaan pengadaan lahan (DPPT) Tahun 2019 yang dikeluarkan pihak konsultan, untuk menentukan lokasi tanah yang akan digunakan untuk pembangunan kantor Samsat.

Kemudian, tersangka membeli lahan seluas 1.700 meter persegi di lokasi tersebut dengan harga Rp100 ribu dari seorang perempuan bernama Cicih. Namun dalam Akta Jual Beli (AJB) dibuat bukan atas nama tersangka. Selanjutnya pada November 2019 tanah dibeli oleh Pemerintah Provinsi Banten dengan harga Rp500 ribu per meter.(PBN)

SERANG, BANPOS – Terdakwa kasus dugaan korupsi pada pengadaan lahan Samsat Malingping, Samad, dihadirkan dalam persidangan. Dalam persidangan tersebut, terdakwa membantah berbagai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya. Bahkan, ia mengaku pada saat pemeriksaan, dirinya merasa terancam dan dalam keadaan sakit.

Namun, ia mengaku bahwa dirinya merogoh kocek sebesar Rp20 juta untuk diberikan kepada Kepala Bapenda Provinsi Banten, Opar Sohari, agar Opar mau meninjau langsung lokasi lahan yang akan dibangun kantor Samsat.

Dalam persidangan, Majelis Hakim sempat ‘ngegas’ kepada Samad lantaran keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas dirinya. Akan tetapi, Samad bersikukuh bahwa yang ia sampaikan memang benar, dan mengaku sedang sakit dan merasa terancam saat diperiksa.

“Apakah ada ancaman, ada tekanan, ada penganiayaan gak saat pemeriksaan?” ujar Ketua Majelis Hakim, Hosianna Mariani Sidabalok, Selasa (12/10).

Samad pun menjawab bahwa dirinya mengingat pada saat di Kejari Lebak, penyidik sempat menyinggung terkait dengan keluarganya.

“Saya masih ingat pada saat di Kejari Lebak, ada bahasa ‘pak Haji, tolong pikirkan keluarga’. Menurut saya itu ancaman. Lalu saya setelahnya ke Kejati, saya bantu bercerita. Saya sudah lemas, dari Malingping ke Serang, Malingping ke Serang. Sampai hari ini saya masih sakit,” ungkapnya.

Kendati demikian, persidangan tetap dilanjutkan. Karena setelah berkali-kali ditanya oleh Majelis Hakim, Samad mengaku siap untuk tetap melanjutkan persidangan meskipun saat persidangan ia mengaku sedang dalam keadaan sakit.

Dalam persidangan, beberapa dakwaan yang dibuat oleh penuntut dibantah oleh Samad. Seperti keterangan dirinya pada dakwaan terkait dengan ia yang mendatangi satu per satu pemilik tanah, sesuai dengan data yang didapat dari pihak desa.

“Enggak yang mulia, saya salah (dalam memberikan keterangan). Karena jauh tempatnya,,” tuturnya. Begitu pula dengan kesaksian mengenai dirinya yang menyuruh Uwi Safuri untuk membeli tanah atas nama dirinya, serta menerima hasil penjualan tanah dan dibagikan kepada beberapa pihak.

Hakim pun sempat menyinggung terkait dengan bantahan Samad berkaitan dengan menerima uang pengembalian dari hasil pembebasan lahan milik saksi Uwi Safuri. “Memang bapak kemarin membantah bahwa bapak menerima pengembalian dana yang ditransfer. Itu doang kan yang bapak tolak, selebihnya bapak terima,” katanya. Samad pun membenarkan hal tersebut.

Dalam persidangan, Samad juga mengaku bahwa dirinya sempat merogoh kocek sebesar Rp20 juta untuk diberikan kepada Kepala Bapenda Provinsi Banten, Opar Sohari, sebagai ‘uang bensin’ agar Opar mau meninjau langsung lokasi pembangunan. Kendati demikian, ia membantah bahwa uang tersebut berasal dari hasil penjualan tanah.

“Pada saat pimpinan ke sana, harus ada uang. Pak Opar mau turun (meninjau lokasi) kalau ada uang. Saya menganggap itu uang bensin lah. (Dikasih dari uang pribadi) karena selama ini belum pernah ditengok (oleh Opar),” tandasnya.(DZH/ENK)