Kategori: HUKRIM

SERANG, BANPOS – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mendakwa Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Malingping, Samad, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Samsat Malingping. Samad didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp680 juta.

Hal itu setelah Samad diduga melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) dengan membeli lahan yang akan dibeli oleh Pemprov Banten dengan harga yang lebih murah. Tetapi kemudian dia menjualnya kepada Pemprov Banten dengan selisih harga 5 kali lipat dari harga pembelian.

Jaksa Penuntut Umun (JPU), Dwi Kustoni, dalam pembacaan dakwaannya mengatakan, dalam lampiran Keputusan Kepala Bapenda Provinsi Banten Nomor 027/058-KEP-BAPENDA/2019, Samad diketahui menjabat sebagai Sekretaris Tim Persiapan Pengadaan Lahan Pembangunan Kantor UPTD PPD Malingping.

Dengan jabatannya selaku Kepala UPTD PDD Malingping atau Samsat Malingping, Samad mengetahui adanya mata anggaran Rp5 miliar untuk pengadaan lahan UPTD Samsat Malingping. Besaran anggaran tersebut untuk melakukan pengadaan lahan seluas 10 ribu meter persegi.

Dengan jabatannya selaku Sekretaris Tim pun membuat Samad mengetahui lokasi lahan yang akan dibeli oleh Pemprov Banten. Lokasi tersebut merupakan lokasi dengan poin tertinggi berdasarkan hasil studi kelayakan atau Feasibility Study, yang dilakukan oleh PT Saeba Konsulindo pada 2016 lalu.

Kepala Bapenda Provinsi Banten, Opar Sohari, selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pun menunjuk PT Trigada Laroiba Mitra untuk membuat Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT). Hasilnya, lokasi yang sama dengan yang direkomendasikan PT Saeba Konsulindo pun menjadi lokasi dengan poin tertinggi.

Lokasi tersebut antara lain yang berada di tepi Jalan Baru Malingping-Saketi, Desa Malingping Selatan. Terdapat tiga bidang tanah yang dimiliki oleh orang-orang yang berbeda. Pertama yakni bidang tanah seluas 2.100 meter persegi milik Uyi Sapuri. Kedua, bidang tanah seluas 1.707 meter persegi milik Cicih Suarsih. Ketiga, bidang tanah seluas 4.400 meter persegi milik Ade Irawan Hidayat.

“Terdakwa yang telah mengetahui lokasi dan pemegang hak tanah, berupaya menawar dan membeli ketiga bidang tanah dari yang berhak,” ujar Dwi Kustoni, Kamis (12/8).

Dari upayanya tersebut, Samad berhasil membeli dua bidang tanah dari saksi Cicih Suarsih dan Ade Irawan Hidayat. Untuk bidang tanah Cicih, Samad membelinya dengan harga Rp170 juta dan bidang tanah Ade Irawan dengan harga Rp430 juta.

Dalam melakukan transaksinya, Samad menutupi identitas dirinya dengan menyuruh orang lain untuk bertindak sebagai pembeli. Pihak tersebut yakni Apriyatna dan Uyi Safuri yang juga merupakan pemilik lahan yang akan dibebaskan.

“Terdakwa menyiapkan dokumen legalitas penguasaan bidang tanah berupa fotocopy sertifikat hak milik nomor 01144/Malingping, fotocopy AJB 48/2019 dan AJB 95/2019 kepada Arie Setiadi selaku PPTK,” ungkapnya.

Jaksa Penuntut Umum menilai, perbuatan Samad secara jelas telah merugikan keuangan negara dan merupakan tindakan memperkaya diri. Sama didakwa telah merugikan keuangan negara dan menguntungkan diri sendiri sebesar Rp680 juta.

“Sesuai laporan hasil audit penghitungan kerugian negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan lahan untuk UPTD PPD Malingping pada Bapenda Provinsi Banten yang bersumber dari dana APBD Provinsi Banten tahun 2019 dengan nomor LHAPKKN-258/PW30/5/2021 dari BPKP Perwakilan Provinsi Banten,” tandasnya.(DZH/ENK)

SERANG, BANPOS – Sertifikat kepemilikan tanah senilai Rp1,9 miliar yang diberikan oleh terdakwa Agus Suryadinata kepada Dinkes Provinsi Banten, sebagai jaminan atas kelebihan bayar pengadaan masker KN-95 ternyata bukan milik Agus. Pemilik sebenarnya, Rojali, mengaku kaget sertifikat kepemilikan lahannya dijadikan jaminan oleh Agus.

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan keterangan saksi yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Serang. Sebelum keterangan Rojali, bendahara keuangan Dinkes Provinsi Banten, Neneng Kartika, bersaksi bahwa Agus menyanggupi untuk membayar kelebihan bayar pada pengadaan masker KN-95, dengan cara dicicil.

“Cicilan pertama dibayarkan sebesar Rp100 juta. Lalu tiba-tiba berhenti dibayar dan penyedia memberikan jaminan dua sertifikat kepemilikan. Pertama atas nama Rojali dan kedua Irma,” ujar Neneng, Kamis (12/8).

Sementara dalam kesaksiannya, Rojali menuturkan bahwa sertifikat lahan miliknya yang dijadikan jaminan oleh Agus, merupakan lahan yang berada di Kabupaten Pandeglang dengan luas 5 ribu meter persegi. Di atasnya terdapat bangunan pasar. Menurut Rojali, tanah miliknya itu senilai Rp1,9 miliar.

Pada saat itu, Rojali ingin menjual lahannya tersebut. Ia pun menawarkan kepada Agus, dengan pikiran bahwa mungkin saja Agus ingin membeli lahan miliknya. Dan ternyata Agus memang berminat untuk membeli lahan tersebut.

“Pada 2020 itu, saya tawarkan kepada pak Agus. Siapa tau pak Agus, saudaranya atau kenalannya ada yang berminat. Nah waktu itu pak Agus seperti keluarganya berminat dengan harga Rp1,9 miliar,” katanya.

Selanjutnya, Rojali menuturkan bahwa dirinya sempat menanyakan kepada Agus pada awal tahun 2021, perkembangan transaksi lahan miliknya. Agus hanya menuturkan bahwa akan ada cicilan pertama pada bulan Juni.

“Katanya nanti akan ada cicilan di bulan Juni. Maka saya pun iyakan. Namun ternyata saat saya membaca berita di media online, ada kasus yang menjerat pak Agus sebagai tersangka,” ungkapnya.

Hakim Ketua, Slamet, mempertanyakan bagaimana kronologis sertifikat kepemilikan tersebut bisa dipegang oleh Agus. Rojali pun mengatakan bahwa dirinya terlalu percaya dengan Agus, sehingga memberikan begitu saja sertifikat kepemilikan lahan yang ia punya.

“Jadi nggak ada cicilan, nggak ada bukti kwitansi, tidak ada Akta Jual Beli (AJB). Jadi tidak ada peralihan kepemilikan. Saya begitu yakin pak Agus, relasinya atau keluarganya memang ingin membeli lahan milik saya,” tuturnya.

Rojali mengaku kenal dengan Agus sejak lama. Namun pertemuan intens dengan Agus terjadi sejak tahun 2019 hingga 2020. Saat itu, ia sedang mengerjakan konstruksi bangunan milik Agus.

“Pertengahan 2020 itu melakukan pembangunan. Saya yang disain. Dari rumah yang tidak layak huni, saya bangun menjadi dua lantai. Nilainya itu Rp1 miliar,” katanya.

Ia pun mengaku kecewa dengan tindakan Agus yang membohongi dirinya, dan menjadikan sertifikat kepemilikannya sebagai jaminan atas kasus dugaan korupsi pengadaan masker. Sebab, Agus sama sekali tidak menyinggung hal itu.

“Sama sekali tidak pernah ada (menyinggung jaminan Dinkes). Sayang pak Agus membohongi saya. Katanya lahan mau dijual, tapi ternyata menjadi jaminan. Itu tanah warisan saya, saya akan melakukan gugatan,” tandasnya.(DZH/ENK)

CILEGON, BANPOS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon telah memeriksa 20 saksi dan akan menetapkan tersangka terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindakan korupsi pada salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon. Rencananya, tersangka bakal diumumkan pekan depan.

Seperti diketahui Kejari Cilegon telah menandatangani penetapan peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan kasus yang tengah ditangani oleh Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) tersebut, pada Kamis (22/8/2021) lalu, tepat di Hari Bhakti Adhyaksa Ke-61. Kepala Kejari (Kajari) Cilegon Ely Kusumastuti mengatakan akan menetapkan tersangka minggu depan melalui konferensi pers khusus.

“Kita rencana ada penetapan tersangkanya dan sebagainya. Insya Allah minggu depan sudah langsung ke penetapan tersangka,” kata Ely kepada awak media saat kegiatan vaksinasi di Kantor Kejari Cilegon, Kamis (12/8).

Ely mengatakan tahap progres penyidikan sampai saat ini sudah mencapai 90 persen. “Tapi kami sengaja tidak memblow up dulu karena situasi juga, supaya menjaga situasi kondusif. Kami juga tidak ingin ada kegaduhan pada saat tahap penyidikan dan progressnya sudah 90 persen,” terangnya.

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengatakan sudah memeriksa 20 saksi baik dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Cilegon dan pihak swasta.

“Ada kurang lebih 20-an. Pihak swasta iya, dari dalam (pemerintahan, red) iya, tapi yang jelas nanti temen-teman juga kami undang pada saat penetapan tersangka,” ujarnya.

Saat disinggung terkait kasus apa, kerugian negara berapa dan OPD mana yang sedang dilakukan penyidikan, Ely belum bisa membuka kepada publik.

“Tidak berani sebut dulu, karena sifatnya masih rahasia kan menjaga supaya menghindari kegaduhan. Yang jelas kami hanya memberikan yang terbaik mendukung upaya reformasi di tubuh Pemerintahan Kota Cilegon. Mohon doanya kita bisa memberikan yang terbaik,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Ely mengatakan terkait penindakan hukum di Kota Cilegon, pihaknya konsisten dan komitmen melakukan penegakan hukum terhadap pejabat-pejabat yang menyimpang.

Seperti sebelumnya, Kejari Cilegon melakukan pencegahan, pendampingan sampai dengan pengembalian aset-aset Pemda, BUMN, kemudian penindakan bagi pejabat negara yang korup. Selain itu, kata Ely pihaknya juga memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Cilegon.

“Yang jelas Kejari Cilegon konsisten dan komitmen melakukan penegakan hukum itu dari sisi pencegahan kami juga mendampingi, dari sisi penindakan kalau melakukan tidak pidana korupsi kami juga tindak,” ungkapnya.

“Jadi kami melakukan pencegahan, pendampingan, penindakan sampai dengan pengembalian aset-aset Pemda, BUMN, kami juga tindak pejabat negara yang korup,” sambungnya.

Di sisi lain, Kejari Cilegon mengingatkan kepada para pejabat di lingkungan Pemkot Cilegon agar tidak main-main terhadap uang negara.

“Bulan ini kami target satu pejabat, tetapi tidak menutup kemungkinan pejabat-pejabat yang lain jika ada indikasi korupsi ya kami sikat,” tuturnya.

“Tidak boleh main-main sama uang rakyat apalagi situasi pandemi seperti ini kok malah main-main uang rakyat nuraninya dimana,” tegasnya.

Ely menambahkan jabatan merupakan amanah bukan alat untuk memanfaatkan dan mencari keuntungan sendiri dan harus dipertanggungjawabkan.

“Kalau kalian niat jadi pejabat jangan berpikir mindsetnya kaya, kalau mau kaya jadi pengusaha jangan jadi pejabat,” tandasnya.

Diketahui sebelumnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon mendesak Kejari Cilegon untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi di salah satu OPD yang masih dirahasiakan tersebut.

“Kami minta Kejari Cilegon untuk mengungkap secara terang benderang dugaan korupsinya apa?, siapa tersangkanya?, dan berapa kerugian uang negara yang disalahgunakan,” tegasnya.

Kendati demikian, HMI mendukung langkah Kejari Cilegon untuk mengusut tuntas segala bentuk tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Supaya bersih dan terbebas dari korupsi.

“Menurut kami karena sudah masuk ke dalam ranah penyidikan, sudah saatnya dibuka ke publik, supaya jelas dan terang-benderang, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi,” tutupnya.(LUK/ENK)