BANTEN POS

Kategori: INDEPTH

  • Realisasi Pembangunan Minim, Helldy-Sanuji Punya Waktu Sempit

    Realisasi Pembangunan Minim, Helldy-Sanuji Punya Waktu Sempit

    AKADEMISI Universitas Bina Bangsa (Uniba), Edi Muhammad Abduh, mengatakan karena usia pasangan Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta hanya 3,5 tahun sehingga masih banyak yang harus dibenahi. Meskipun harus diakui banyak program yang terealisasi.

    “Contoh penambahan sekolah negeri, ada perkembangan kaitan sama dunia pendidikan.

    Kemudian kalau kita lihat di usia 25 tahun ini ada mal pelayanan publik (MPP). Kemudian yang saya lihat banyak penghargaan diterima,” kata Edi kepada BANPOS, Kamis (25/4).

    Ia berharap pelayanan publik bisa terus ditingkatkan seperti bisa drive thru sehingga memudahkan masyarakat apabila tidak bisa datang ke MPP.

    “Harus ada pemberian pelayanan itu tidak lagi dengan cara pilih kasih semua melayani tidak  mesti melihat konstituen,” ujarnya.

    Selain itu, pemerintah harus hadir memberikan fasilitas digital kepada generasi milenial agar melek teknologi. Kemudian penataan infrastruktur harus lebih ditingkatkan lagi.

    “Kemudian hal-hal seperti jalan yang harus dijaga, kualitas dimonitor supaya terjaga karena ini berbicara nya tentang publik,” ucapnya.

    “Harapan kami terus meningkatkan pembangunan nya yang bagus dipertahankan yang belum ditingkatkan yang belum dimaksimalkan dimaksimalkan. Karena Cilegon itu milik masyarakat,” sambungnya.

    Kemudian ia juga berharap Pilkada Cilegon pada 27 November berjalan lancar.

    “Harapan saya di Pilkada serentak ini di tahun politik ini marilah kita sukseskan Pilkada serentak tanpa ada konflik yang berkepanjangan pelaksanaan berjalan dengan baik dan fair play,” ujarnya.

    Selain itu ia menyarankan Walikota Cilegon Helldy Agustian agar lebih bersinergi kepada seluruh lapisan masyarakat dan lembaga lainnya. Atau sinergitas Pentahelix yang wajib dilakukan untuk kemajuan Kota Cilegon.

    “Sinergitas antara pemerintah daerah, akademisi, industri kemudian komunitas dan jurnalis lima itu. Lima elemen itu harus bersinergi karena itu penting,” tuturnya.

    Terpisah, Caleg DPRD Kota Cilegon Terpilih Rahmatullah mengatakan Kota Cilegon di usia ke 25 tahun tidak ada perubahan signifikan karena masih banyak permasalahan di Kota Cilegon.

    “Sepengetahuan saya jadi anggota dewan beberapa kali ini ya berubah tapi tidak terlalu banyak. Karena masih banyak warga masyarakat kita di kota industri tapi masih banyak penganggurannya, angka kemiskinan juga masih ada, tapi korelasinya agak kurang pas ketika kota industri tapi jalannya gelap, tidak memperlihatkan penerangan yang baik sementara mereka industri bisa hidup menggerogoti alam yang ada di Kota Cilegon dan menikmati hasilnya terutama KS Grup,” kata Rahmatullah kepada BANPOS, Kamis (25/4).

    Dikatakan Rahmatullah banyaknya industri di Kota Cilegon belum memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat Cilegon.

    “Tetapi hari ini Cilegon gelap gulita tidak menunjukkan kota industri yang terang benderang ini menjadi tanggung jawab siapa? Antara pemerintah dengan para pelaku industri karena di Purwakarta ada Krakatau Steel yang gelap gulita, jalan hancur dan penerangan juga mati, perumahan juga sudah tidak layak bahkan berbahaya dan tidak nyaman warga. Ini perlu ada sikap ketegasan dari kepala daerah dalam rangka Hari Ulang Tahun ke 25 ini supaya beliau sebagai kepala daerah harus bisa menenangkan dan menyenangkan serta menyamankan warga masyarakatnya,” tuturnya.

    Ia menyarankan Pemkot Cilegon memanggil industri untuk menyelesaikan persoalan yang ada selama ini.

    “Panggil para pelaku industri duduk bersama dengan pemerintah dan DPRD apa yang harus dilakukan secara bersama-sama jangan cuma hanya jalan JLS yang rusak lalu minta bantuan pemerintah pusat, provinsi maupun pelaku industri yang menggunakan fasilitas itu tetapi disisi lain ada kota yang gelap gulita yang tidak diperhatikan hanya jawaban-jawaban yang ngga pernah diterima oleh warga saya, konstituen saya, yang itu justru harus diperjelas dan dipertegas supaya Cilegon makin kedepan makin layak huni, layak pakai, layak hidup, layak mencari pekerjaan dan pendidikan,” paparnya.

    Selain itu, Rahmatullah juga menyinggung APBD Cilegon yang belum terkelola dengan baik.

    “Memang pendapatan dari tahun ke tahun meningkat sekalipun dengan peningkatan APBD nya tidak diimbangi dengan khas daerah sesuai dengan rencana ketika pendapatan nya Rp2,3 triliun yang dibagi dalam per triwulan nya harus sesuai dengan standby flow atau cash flow nya yang pas bahkan di pertengahan semester I cash flow di pemerintah daerah terutama di BPKPAD sempat kehilangan alokasi untuk mengatur kebijakan-kebijakan keuangan, kebijakan moneter nya untuk alokasi-alokasi yang sudah direncanakan dengan DPRD di 2024 ini,” katanya.

    “Kan semestinya dengan kesepakatan APBD Rp2,3 triliun per triwulan nya harus standar cash flow untuk melaksanakan kebijakan moneter nya itu tersedia ini masih bergejolak sehingga mereka kesulitan melakukan kegiatan apalagi serapan-serapan anggaran sehingga sesuai dengan rencana yang mereka lakukan,” tambahnya.

    Menurutnya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh kepala daerah yang saya ini menjabat maupun yang terpilih nanti.

    “Jadi masih banyak PR nya ngga sebatas visi misi yang disampaikan bahwa beliau sudah melaksanakan visi misinya hampir 100 persen apakah itu by data ataupun hanya menghibur masyarakat dalam rangka suksesi kepemimpinan beliau maupun dalam rangka menghadapi Pilkada kedepan sah-sah saja saya kira, ketika kepala daerah menyampaikan visi misinya hampir 100 persen tapi apakah masyarakat DPRD bisa menyambut baik hal-hal yang disampaikan itu, saya kira warga yang bisa menilai,” ungkapnya.

    “Keluhan-keluhan itu harus segera ditanggapi jangan sampai bertahun-tahun kota industri tapi tidak mencerminkan seperti kota industri bagi penghuninya, bagi penduduknya, bagi keluarga masyarakat nya,” ujarnya.

    Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini melihat Pemkot Cilegon saat ini kebingungan dalam menjalankan programnya.

    “Pemerintah kita kebingungan arah kebijakan Pemkot Cilegon ini mau dibawa kemana yang sudah disepakati bersama DPRD,” katanya. (LUK/PBN)

  • Cilegon Semakin Dewasa Semakin Berkembang

    Cilegon Semakin Dewasa Semakin Berkembang

    Helldy Agustian, orang nomor 1 di Kota Cilegon, mengatakan bahwa angka ke-25 menandakan Kota Cilegon sudah dewasa.

    “Artinya (kota Cilegon,-red) sudah dewasa, bertumbuh dan berkembang, sudah tidak lagi muda, kedewasaan ini harus menjadi wawasan yang bertambah,” ujarnya saat ditemui di kantor Kelurahan Jombang Wetan, pada Kamis (25/4).

    Menurut Helldy, keberhasilan seorang pemimpin dalam memimpin kota bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebab, didalamnya mencakup pendidikan, kesehatan dan daya beli menjadi salah satu faktor penilaian.

    “Kota Cilegon ini melebihi Provinsi Banten dalam nasional, provinsi Banten diangka hampir 75 persen, sedangkan kota Cilegon sudah diangka 78 persen, jadi bagus perkembangannya,” ungkapnya.

    Kemudian dari kemiskinan, Helldy mengklaim di Kota Cilegon, saat ini sudah tidak ada lagi kemiskinan ekstrem. Selanjutnya, dari sisi pengangguran, kata Helldy, di Kota Cilegon sudah turun dari peringkat ketujuh selama lima tahun terakhir sejak tahun 2016.

    Kemudian tahun 2017 turun menjadi peringkat keenam, dan hingga saat ini angka pengangguran di Cilegon terus menurun.

    “Dalam waktu dua tahun delapan bulan (selama Helldy menjabat jadi walikota Cilegon,-red), dari angka 12,69 persen turun menjadi 7,25 persen, sehingga berkurang sekitar 5,44 persen,” ungkapnya.

    Selain itu, Helldy juga menyebut sejak masa kepemimpinannya, saat ini sudah ada beasiswa full Sarjana yang telah berlangsung dari tahun 2021 hingga saat ini sudah ada ribuan penerima manfaat.

    “Kemudian kita juga sudah memberikan bpjs ketenagakerjaan kepada unsur-unsur terkait, dan dari sisi kesehatan yang sebelumnya butuh waktu dua minggu, untuk bisa di cover BPJS, kalau sekarang kan cuma satu hari,” katanya.

    Bahkan, dengan adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) semua pelayanan bisa dilakukan di satu tempat dalam waktu yang cukup cepat dan efisien.

    “Kalau di mal pelayanan publik bahkan cuma beberapa menit selesai. Artinya masa ia orang sakit harus nunggu 14 hari dulu baru masuk ke rumah sakit,” katanya.

    “Makanya dengan kedewasaan ini, kami berharap pelayanan kepada masyarakat bisa semakin cepat, intinya kita tidak ingin banyak bicara, yang penting memberikan bukti, bukan janji,” tambah Ketua DPC Partai Gerindra Kota Cilegon ini. (LUK/PBN)

  • Masuki Usia 25 Tahun, Kota Baja Butuh Gebrakan

    Masuki Usia 25 Tahun, Kota Baja Butuh Gebrakan

    PADA tanggal 27 April 1999, Cilegon mengukir sejarah baru dengan menjadi kota otonom, meraih ‘kemerdekaan’ administratifnya. Terletak di tepi Selat Sunda, kota ini mendapatkan julukan Kota Baja berkat keberadaan industri baja terkemuka milik Pemerintah Indonesia, Krakatau Steel.

    Cilegon bukan sekadar kota, melainkan pusat kehidupan metropolitan yang seperti layaknya kota lainnya, memiliki sejumlah potensi, daya tarik, serta dengan permasalahan yang mengiringi.

    Selama usia 25 tahun ini, jabatan Walikota Cilegon telah diisi oleh Aat Syafaat, Iman Ariyadi, Edi Ariadi, dan saat ini adalah Helldy Agustian. Selain itu, terdapat juga pejabat sementara, yang diisi oleh Rifa’i Halir, Hidayat Djohari, Suyitno, Edi Ariadi, dan Maman Mauludin.

    Layaknya sebuah Kota Industri, PDRB di Kota Cilegon didominasi oleh Industri Pengolahan, yang pada tahun 2023 berkontribusi sebesar Rp71.617.785,93. Sedangkan, selama empat tahun terakhir, Kota Cilegon mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang beragam.

    Pada tahun 2019, PAD mencapai Rp634.798.056, yang setara dengan 35,93 persen dari total pendapatan. Tahun berikutnya, pendapatan meningkat menjadi Rp717.400.615, yang merupakan 40,73 persen dari total pendapatan pada tahun itu. Namun, tahun 2021 melihat sedikit penurunan dengan PAD sebesar Rp630.935.131, atau 35,33 persen dari total pendapatan.

    Tahun 2022 menjadi tahun puncak dengan PAD mencapai Rp760.514.605, yang setara dengan 42,03 persen dari total pendapatan. Dalam periode empat tahun tersebut, rata-rata persentase PAD Kota Cilegon adalah sebesar 38,50 persen.

    Sedangkan untuk aspek capaian pembangunan, pada tahun 2021, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cilegon mencapai 77,11, yang meningkat menjadi 77,68 pada tahun 2022, dan terus melonjak menjadi 78,24 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan tren positif dalam pembangunan manusia di Kota Cilegon selama periode tersebut.

    Pada saat ini, dibawah kepemimpinan Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta Kota Cilegon bisa dibilang banyak capaian yang patut dibanggakan namun masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan.

    Seperti, terkait kemiskinan, tercatat pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kota Cilegon sebanyak 18,89 ribu orang, yang mengalami penurunan menjadi 16,46 ribu orang pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin kembali meningkat menjadi 18,20 ribu orang.

    Kemudian terkait laju pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan variasi selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,24 persen, yang mengalami penurunan menjadi 4,51 persen pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi kembali mengalami kenaikan menjadi 4,82 persen

    Di usia ke 25 tahun ini kebetulan bersamaan tahun politik yaitu pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 27 November mendatang. Banyak tokoh yang ingin menjadi orang nomor satu di Kota Baja untuk menyelesaikan PR yang saat ini masih menumpuk untuk diselesaikan.

    Bakal Calon Walikota Cilegon yang juga Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj berharap di usia Kota Cilegon ke 25 tahun, Pemerintah Kota Cilegon bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan program yang nyata dan tidak hanya asal mengklaim.

    “Semoga di usia ke 25 tahun ini Kota Cilegon terus berbenah memberikan pelayanan dasar yang baik terhadap masyarakat ditunjukan dengan bentuk program yang real tidak hanya klaim tetapi juga bagaimana masyarakat Kota Cilegon dari seluruh aspek masyarakat bisa terfasilitasi, terlayani dengan baik dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur, karena hakikatnya pemerintahan hanya ada dua tugas pemerintah itu memberikan rasa aman dan mensejahterakan masyarakatnya,” kata Isro kepada BANPOS, Kamis (25/4).

    Isro menginginkan, pemkot jangan hanya mengedepankan kegiatan seremonial namun memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Cilegon.

    “Harapan kami tidak hanya kegiatan seremonial, tetapi bagaimana betul-betul memberikan hasil yang baik pelayanan dari seluruh aspek sumber daya manusia, kesehatan, infrastruktur, dan peluang berwirausaha, peluang bekerja,” ujar Sekretaris DPD II Partai Golkar Kota Cilegon ini.

    Bakal Calon Walikota Cilegon Robinsar mengatakan di momen HUT Kota Cilegon ke 25 berbarengan dengan Pilkada diharapkan agar ada pimpinan baru yang bisa membawa Kota Cilegon ke arah lebih baik.

    “Pada prinsipnya di tahun 2024 ini akan adanya Pilkada, harapannya dengan walikota yang baru bisa membawa perubahan yang lebih baik, lebih sejahtera, baik dari bentuk fisik pendidikan dan lain-lain,” ujarnya ketika ditemui di deklarasi tim pemenangan Yamanan untuk kemenangan Robinsar di Pilkada mendatang.

    Saat disinggung terkait perkembangan Kota Cilegon di masa kepemimpinan Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta, Ketua Askot PSSI Kota Cilegon ini mengaku hampir tidak ada perkembangan.

    “Hampir nggak ada perkembangan, tidak ada pembangunan yang berarti, jadi saya anggap mungkin monoton jadi hanya ada beberapa program yang kita juga harus akui, seperti beasiswa, itu program yang baik dan kedepan pun akan lebih kita masif kan, lebih kembangkan lagi mungkin lebih mempermudah,” papar caleg DPRD Kota Cilegon terpilih dari Dapil Grogol-Pulomerak peraih suara terbanyak di Pileg 2024 ini.

    Selain itu, pria berusia 32 tahun ini menginginkan kedepan kepada pimpinan yang baru agar lebih memperhatikan kualitas SDM.

    “Karena bagaimana caranya sekarang poinnya itu peningkatan SDM, SDM itu ada dua secara pendidikan dan juga secara skill jadi kita menginginkan kedepan itu kuantitas untuk para pemuda pemudi di Cilegon bisa mengenyam bangku kuliah, kita akan permudah karena itu juga dalam rangka peningkatan SDM tadi dan mempermudah ketika SDM nya sudah siap mempermudah untuk mereka untuk mencari kerja. Jadi mengurangi pengangguran juga,” terangnya.

    Menurutnya masih banyak persoalan-persoalan di Kota Cilegon yang harus segera diselesaikan. Bilamana dirinya terpilih sebagai Walikota Cilegon periode selanjutnya akan membenahi Kota Cilegon.

    “Masih banyak PR, intinya tidak ada yang sempurna masih banyak kekurangan. Dan tentunya kita akan coba cari kekurangannya untuk kita sempurnakan di periode yang akan datang,” tegasnya politisi Partai Golkar ini.

    Bakal Calon Walikota Cilegon Dede Rohana Putra mengatakan, di usia Kota Cilegon ke 25 tahun saat ini Kota Cilegon masih tertinggal dalam pengelolaan perkotaannya dan belum ada perubahan yang signifikan.

    “Justru tertinggal kita pengelolaan perkotaannya ngga ada perubahan, infrastruktur juga, kita lihat tertinggal masih banyak jalan-jalannya pada rusak, jalur-jalur arteri itu pada sempit, pada macet, kalau hujan banjir dimana-mana,” tuturnya.

    “Nyari pekerjaan sulit, masih jauh dari harapan disamping itu jadi tantangan bagi pemimpin kedepan,” tambahnya.

    Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) berharap kedepan tata kelola Kota Cilegon jauh lebih baik.

    “Kita berharap Cilegon lebih cantik pengelolaan tata kelolanya, kita ingin Cilegon kedepan masyarakatnya mudah mencari lapangan pekerjaan, kita ingin kedepan Cilegon jalan-jalannya pada lebar, trotoarnya pada cantik, jalan-jalan ke lingkungan pada bagus dan menjadi kota terdepan dalam hal digitalisasi, benar-benar menjadi kota modern dan fasilitas umumnya juga diperhatikan masyarakatnya bahagia,” papar anggota DPRD Provinsi Banten ini.

    Bakal Calon Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta bersyukur Kota Cilegon sudah memasuki usia 25 tahun. “Alhamdulillah ada banyak capaian-capaian, ada perubahan, ada perbaikan, tapi PR kita masih sangat banyak,” katanya.

    Menurut Sanuji APBD Kota Cilegon harus dimaksimalkan dan harus berpihak kepada masyarakat. “Konsen kita terutama APBD, APBD kita harus terus berpihak kepada masyarakat, APBD kita harus terus dipakai sebesar-besarnya untuk masyarakat, APBD kita harus dicegah dari penyimpangan, penyelewengan, korupsi, pemborosan yang tidak penting yang tidak perlu karena masih banyak PR di masyarakat,” ujarnya.

    “Infrastruktur kita ada banyak PR jalan, irigasi, taman, lampu penerangan jalan, sumber daya manusia pun kita masih banyak PR. Kemampuan daya saing pemuda kita, kemampuan daya saing warga kita, kota yang dianggap kota bisnis, kota finansial, kota berprestasi maka sumber daya SDM masyarakat Cilegon harus ditingkatkan akselerasi sehingga punya daya saing level nasional, internasional kemudian tentu pemerintahan kita mesti lebih efisien, lebih efektif, ada banyak aset kita yang belum maksimal ada pelayanan publik yang masih belum maksimal, ditengah rasa syukur itu kita harus memperbaiki dan saya kira masyarakat Cilegon harus fastabiqul khoirot seluruhnya. Baik pemerintahan, pimpinan, aparatur, pejabat, pengusaha, masyarakat, ulama, kiyai harus bersinergi,” sambungnya.

    Dikatakan Sanuji para pejabat harus berlomba-lomba berperan semaksimal mungkin sesuai dengan posisi masing-masing dan saling mengisi, saling menasehati, saling mengingatkan.

    “Ada tantangan-tantangan zaman kepada anak muda harus ada perhatian, memang ini bukan fisik yang mudah diperbaiki, kenakalan remaja, perkelahian, tawuran, seks bebas dikalangan remaja, keretakan rumah tangga, perceraian rumah tangga, ini persoalan-persoalan mental, moral persoalan-persoalan sosial ke masyarakat yang harus ada sisi yang harus kita perbaiki ini harus bermula dari ketulusan kita,” ujarnya.

    “Pembangunan ini ngga bisa hanya mengandalkan fisik kita tapi harus terus sisi rohaninya, sisi ilahiahnya, sisi langitnya, jadi harus kepada memperbaiki hubungan kita dengan ibadah masyarakat harus diperbaiki, pemahaman akhlak, ibadah masyarakat harus dicontohkan oleh kita semua oleh para pimpinan harus dicontohkan. Banyak hal yang harus kita perbaiki,” sambungnya.

    “Jadi masih banyak persoalan-persoalan kita yang harus benahi lebih cepat seluruh pihak bersama-sama terutama masyarakat yang paling bawah, masyarakat dhuafa, masyarakat miskin, masyarakat yang terpinggirkan, masyarakat yang tidak punya pekerjaan, yang rumahnya sudah tidak layak, yang miskin, yang rumahnya tidak layak, masyarakat yang pendidikannya bernilai kompetitif selevel nasional internasional. Masih banyak PR ya kita nggak boleh berpuas diri,” imbuhnya.

    Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan para pejabat harus banyak mendengar masukan dari masyarakat.

    “Mungkin kita pimpinan, pemerintah, aparatur merasa ada banyak yang kita kerjakan artinya mungkin ada ketidakpuasan di masyarakat yang kita harus mendengarkan, keterbukaan menjadi penting kedepan. Jadi APBD ini milik bersama, APBD milik rakyat, kita harus mendengarkan apa yang dianggap tidak perlu oleh masyarakat, mana yang dianggap tidak penting, apa yang menjadi jeritan mereka, apa yang menjadi keluhan itu yang kita jawab. Jadi kita menjadi pendengar yang betul-betul APBD berbasis aspirasi saran keluhan masyarakat,” katanya.

    “Ini kalau kita katakan begitu bukan berarti bahwa pemerintah belum sukses ya, kesuksesan kita berkelanjutan, sukses itu tidak ada batasnya, ada peningkatan, ada hasil, semakin meningkat lagi,” ujarnya.

    Orang nomor dua di Kota Cilegon ini mengatakan kedepan APBD Cilegon perlu lebih terbuka lagi untuk diketahui oleh masyarakat.

    “Mungkin APBD kita perlu lebih terbuka lagi, mereka (masyarakat) tahu kemana uang APBD kita, mungkin daftar kegiatan kita perlu di publish ke publik sehingga semua mengontrol apakah proyek kita berjalan maksimal, apakah speknya terlaksana dengan baik, pekerjaannya sesuai dengan anggaran mencegah penyimpangan. Mencegah penyimpangan penting bukan berarti kita banyak penyimpangan tetapi keterbukaan, kejujuran, kontrol, saran, kritik masyarakat perlu dibuka lebih luas lagi agar sekecil mungkin ada penyimpangan, ada pemborosan, ada ketidakefektifan, ada ketidaktepatan kita dalam membangun bisa diantisipasi,” tandasnya. (LUK/PBN)

  • Antara Gagal atau Tipu Daya

    Antara Gagal atau Tipu Daya

    PERCALOAN yang dilakukan oleh RSD dan rekan-rekannya terlihat cukup rapi dan meyakinkan. Selain membawa nama sejumlah instansi terkait seperti BKN dan pejabat seperti Penjabat Gubernur Banten, RSD juga kerap menyuplai informasi berkaitan dengan PPPK dan CPNS. Bahkan, pertemuan tatap muka juga kerap dilakukan selama periode 2022-2023.

    Dalam pertemuan itu pun tidak tanggung-tanggung, RSD melakukan sosialisasi mengenai seleksi CASN, pembagian kartu ASN hingga pembagian salinan draf SK pengangkatan PPPK kepada para korban secara bertahap. Selain itu, RSD pun menjanjikan bakal ada pembagian SK asli pengangkatan para korban menjadi PPPK dan CPNS, pada 28 November 2023 di Bali.

    Salah satu korban bercerita bahwa ia dan korban lainnya, pernah dikumpulkan di Anyer oleh RSD pada awal Februari 2023. Kumpulan tersebut merupakan agenda pengarahan, sekaligus pemberian salinan draf SK pengangkatan mereka. Di sana, salah satu tim RSD, yakni BG, menjadi pengarah dan pemberi salinan draf SK.

    “Kami dikumpulkan di Anyer, pembagian draf SK-nya dulu. Tapi waktu itu nggak boleh ada dokumentasi, jadi nggak ada bukti,” ujarnya. Akan tetapi, proses itu terekam di grup, karena RSD kerap berkomunikasi soal kegiatan melalui pesan grup.

    Menurutnya, RSD menjanjikan pembagian SK asli dalam beberapa bulan setelahnya. Namun, SK asli tidak kunjung didapat, dan terus diundur. Meski demikian, RSD terus meyakinkan kepada para korban bahwa SK asli pasti akan dibagikan.

    “Seharusnya pembagian SK dilakukan pada 28 November di Bali. Kami sudah dijanjikan akan diberangkatkan dengan tiket yang dibeli oleh RSD. Namun menjelang hari-H, ternyata ada kabar kalau istri dari DH meninggal dunia di Singapura. Akhirnya dibatalkan. Setelah itu, baru lah RSD menghilang karena kami tagih kepastian,” tuturnya.

    Salah satu draf SK yang BANPOS dapatkan ialah draf SK yang disebut dikeluarkan oleh Pemkot Serang. Draf itu dapat dikatakan hampir menyerupai asli, berisikan informasi pihak yang diangkat beserta konsiderannya. Namun, terdapat bidang yang dikosongkan yakni nomor SK, nomor induk PPPK dan tanggal penetapan. Selain itu, tidak ada tanda tangan Walikota Serang yang dibubuhkan di sana.

    Salah satu draf SK yang diberikan oleh RSD melalui BG, kepada korban percaloan. (Dok: BantenPos)

    Salah satu sumber BANPOS di lingkup Pemkot Serang yang juga pernah bekerja di bidang kepegawaian mengatakan, SK tersebut bisa dibilang asli, namun tidak sah. Karena, terdapat bidang kosong dan juga tidak ditandatangani oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

    “Kalau dibilang asli atau palsu, harusnya kan ini logo garudanya juga berwarna. Cuma kan ini salinan draf ya. Lalu enggak ada tanda tangan Walikota selaku PPK. Jadi sulit juga bilang ini asli atau palsu, apalagi bentuk draf sebenarnya bisa dilihat di lampiran peraturan soal pengangkatan pegawai,” ungkapnya.

    Dalam setiap kesempatan, RSD juga selalu memperkenalkan diri sebagai Koordinator Wilayah Serang Seleksi PPPK dan CPNS. Klaim RSD, jabatan itu diberikan oleh BKN, guna mengakomodir mereka-mereka yang ingin jadi abdi negara jalur ‘ordal’. Klaim RSD lagi, ia punya kuota di berbagai instansi.

    Temuan BANPOS di kediaman RSD di Grand Sawarna, Curug, Kota Serang, terdapat karangan bunga yang dikirimkan oleh DH. Karangan bunga itu untuk memperingati ulang tahun RSD yang jatuh setiap tanggal 18 Oktober.

    Pada karangan bunga yang dikirimkan oleh DH, tertulis bahwa RSD merupakan Koordinator Utama PPPK CPNS 2022-2023 Wilayah Serang Banten. Klaim itu dibantah oleh Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Disiplin pada BKD Provinsi Banten, Aan Fauzan Rahman.

    Menurut Aan, tidak ada jabatan seperti itu. Lagipula menurut Aan, saat ini sudah hampir mustahil untuk bisa menjadi ASN jalur ordal. Pasalnya, mekanisme seleksi yang dilakukan, sudah berbasis komputer, dan pemantauan dapat dilakukan secara real time.

    “Saya lihat sirkulasi bagaimana pelaksanaan seleksi melalui CAT sampai dengan penetapan, ruang untuk rekayasa itu nyaris nol. Saya contohkan, ketika orang itu melamar dengan beberapa teknis persyaratan umum di sini dia penuhi, lantas dia dipanggil seleksi. Seleksi CAT itu kan nggak berbarengan semuanya. Saya tes hari ini di sesi pertama, lantas nilai saya dapat 90, itu ditayangkan, real time. Sesi dua orang lain masuk, dapat 95, yang tadinya saya nomor satu jadi nomor dua, real time juga,” ungkapnya.

    Bahkan menurutnya, apa yang dilakukan oleh RSD dan komplotannya, sangat tidak masuk akal. Karena kalau kata dia, sudah tidak ada lagi celah untuk melakukan rekayasa seperti itu.

    “Kalau saya sih, baru dugaan saya ya, kalau melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh RSD serta menjanjikan sesuatu hal sebagai pengangkatan PPPK atau PNS, dan dia seolah-olah memberikan SK tertentu pengangkatan kepada yang bersangkutan, saya pikir juga sudah ngaco, keluar dari norma-normanya,” tutur Aan.

    Oleh karena itu, Aan meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh RSD bukanlah kegagalan, melainkan murni penipuan semata.

    “Jadi saya bisa pastikan nol untuk rekayasa di situ, walaupun ya kadang-kadang ada oknum, entah itu masyarakat dengan asumsi dia sendiri mengatakan ini mungkin kalau misalkan kita masukkan ke server segala rupa atau ada orang dalam. Sampai sekarang saya belum pernah menemukan case yang menjanjikan itu berhasil, dari berbagai oknum itu,” ucapnya.(MUF/DZH/ENK)

  • Diburu Pemprov Hingga Polda Banten

    Diburu Pemprov Hingga Polda Banten

    RSD selaku dalang utama percaloan, keberadaannya saat ini tidak diketahui. Bahkan, RSD diketahui sudah tidak ngantor sejak Oktober 2023 hingga saat ini. Meski demikian, RSD masih sempat-sempatnya mengisi absen, setidaknya sampai akhir tahun 2023. Keberadaan RSD kini tengah dicari, baik oleh Pemprov, maupun Polda Banten.

    Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Disiplin pada BKD Provinsi Banten, Aan Fauzan Rahman, mengatakan bahwa pihaknya sampai saat ini masih belum memeriksa RSD terkait dengan percaloan PPPK itu. Sebab, RSD tidak kunjung hadir meskipun sudah dua kali dilakukan pemanggilan.

    “Kita lakukan pemanggilan dua kali, yang bersangkutan tidak hadir. Karena memang secara kedinasan, yang bersangkutan juga tidak masuk kantor ya,” ujarnya saat diwawancara di ruang kerjanya, Kamis (7/3).

    Meski demikian, pihaknya tetap akan menjatuhi sanksi kepada RSD, meskipun yang bersangkutan tidak hadir. Akan tetapi, sanksi yang akan dijatuhkan hanya pada perkara pelanggaran etika dan norma ASN saja, yakni absen bekerja secara terus menerus tanpa ada kejelasan.

    “Kalau terkait dengan penipuan segala rupa, kita tetap harus lakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan, terlepas bukti-buktinya sudah banyak. Tapi yang kita soroti adalah dari sisi normatif kepegawaiannya bahwa yang bersangkutan tidak masuk kantor sekian hari itu sudah ada pasal yang bertentangan,” katanya.

    Secara status, Aan menuturkan jika RSD masih sebagai ASN aktif di Pemprov Banten. Akan tetapi, gaji RSD sudah tidak dicairkan sejak Januari 2024, meskipun pada Oktober hingga Desember diakui tetap cair.

    Sementara terkait dengan MIR, Aan mengaku sudah melakukan pemanggilan. Namun, MIR tidak disangkakan perkara yang sama dengan RSD. Pasalnya, keterlibatan MIR dalam percaloan itu, belum bisa dibuktikan. Sedangkan secara kehadiran, MIR selalu hadir, tidak seperti RSD.

    “Kalau pak MIR saat ini masih berdinas, yang bersangkutan masih bekerja. Jadi makanya saya bilang ada dua case (kasus). Case satu ada dugaan tindakan yang tidak sesuai aturan (percaloan) dan yang satu lagi dari sisi normatif kepegawaian (kehadiran),” tuturnya.

    Kepala BKD Provinsi Banten, Nana Supiana, mengatakan bahwa untuk substansi yang berkaitan dengan pidana, hal itu menjadi kewenangan Aparat Penegak Hukum (APH). Sehingga, para korban disarankan untuk melaporkan kasus itu ke Polda Banten.

    “Kalau ranah pidana bukan kewenangan kita. Jadi masyarakat yang merasa sudah dirugikan, bisa dikatakan ditipu, ranah pidananya ke teman-teman APH. Tapi kita sebagai bagian konteks pembinaan dan menjaga marwah kewibawaan pemerintah, ya sudah merespon dengan cepat, sudah memeriksa yang bersangkutan. Maraton ini sudah dalam proses. Tinggal dalam satu atau dua minggu ini prosesnya selesai,” ungkapnya.

    Meski demikian, ia menegaskan bahwa siapa pun yang terlibat dalam kasus pelanggaran-pelanggaran kode etik atau pelanggaran lainnya, BKD akan menindak secara tegas sesuai dengan apa yang menjadi kesalahannya.

    “Kita kan perlu fakta dan data yang punya nilai pembuktian. Itu salah satu nilainya, mencemarkan nama baik, kehormatan sebagai aparatur, berdampak pada organisasi, organisasi ini kan berarti pemprov. Nah itu tentu menjadi objek pemeriksaan, dampaknya apa ni terhadap kehormatan sebagai aparatur kemudian kehormatan kelembagaan (pemprov, red),” ucapnya.

    Beberapa waktu yang lalu, Al Muktabar memerintahkan untuk segera mencari keberadaan RSD, untuk dimintai pertanggungjawaban. “Oh iya, dia lagi saya kejar-kejar itu di mana. Kalau ada yang bisa mengetahui, kasih tau saya. Kita akan punishment berat dia. Karena itu satu hal yang sangat kita larang,” kata Al Muktabar kepada awak media.

    Salah satu korban kepada BANPOS, mengatakan bahwa pihaknya sudah melaporkan dugaan penipuan itu ke Polda Banten. Pelaporan dilakukan pada 21 Februari 2024. Puluhan korban pun telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda Banten.

    “Sudah laporan pak, kami diperiksa sampai malam. Berlembar-lembar itu BAP-nya,” tutur korban.

    Kabid Humas Polda Banten, Didik Hariyanto, membenarkan bahwa pihaknya sudah mendapat laporan terkait dengan penipuan seleksi PPPK dan CPNS tersebut. “Info dari penyidik, (saat ini) masih penyelidikan,” tandasnya. (MPD/MYU/MUF/DZH/ENK)

  • Miliaran Cuan Makelar Abdi Negara

    Miliaran Cuan Makelar Abdi Negara

    RUMAH sederhana dua tingkat itu terlihat sepi Ketika BANPOS mengunjunginya, Kamis (7/3) kemarin. Rumah yang beralamat di Perumahan Grand Sukawana Blok V 59 tersebut milik RSD, seorang pejabat Eselon IV di Satpol PP Provinsi Banten, yang menjadi dalang dugaan penipuan pada praktik percaloan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Banten.

    RSD diketahui terlibat skandal dugaan penipuan kepada 82 orang dari berbagai daerah di Provinsi Banten. Puluhan orang itu diiming-imingi lolos dari seleksi penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik itu PPPK maupun PNS. Masing-masing korban dimintai nominal yang beragam, mulai dari Rp20 juta hingga Rp70 juta. Total kerugian kumulatif mencapai hampir Rp3 miliar.

    RSD menurut keterangan dari para tetangganya, memang sudah tidak ada di rumah sejak Oktober 2023. Para tetangga pun mengetahui jika RSD terlibat dalam kasus penipuan dalam upaya percaloan PPPK dan CPNS. Sejak saat itulah RSD tidak pernah terlihat di rumahnya.

    “Pak RSD nggak pernah ada di rumahnya dan udah lama banget, dari Oktober kalau tidak salah. Pokoknya dari persoalan banyak yang kena tipu, dia menghilang nggak ada kabar. Rumahnya juga informasinya mau dijual, rumahnya sih punya dia (RSD),” ujar salah seorang tetangganya.

    Pada saat BANPOS mendatangi rumah berpagar besi dengan tinggi nyaris dua meter itu memang terlihat kosong. Dari balik pagar berwarna hitam itu terlihat sebuah karangan bunga dengan ucapan selamat ulang tahun dan berisi pesan: ‘Yang Tak Kunjung Ditemui Disini’. Karangan Bunga itu diduga dikirim oleh korban penipuan yang kesulitan menemui RSD.

    Selain karangan bunga, sejumlah barang juga berada di pelataran rumah, seperti tengah disiapkan untuk dipindahkan. Keterangan dari sumber BANPOS, istri dari RSD kedapatan hendak pergi dari rumah tersebut pada Rabu (6/3).

    Namun, para korban penipuan mendengar kabar itu, dan langsung mendatangi rumah RSD bersama dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Istri RSD berhasil diamankan, dan secara persuasif diajak ke Polda Banten. Istri RSD kini telah dipulangkan, namun wajib lapor setiap hari Rabu.

    Kabid Humas Polda Banten, Didik Hariyanto, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp membenarkan hal tersebut. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari penyelidikan kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh RSD. “Itu merupakan salah satu dari upaya penyelidikan,” ujarnya.

    Para korban buru-buru menahan upaya dari istri RSD karena dua alasan. Pertama, sejumlah korban melakukan pembayaran atas biaya percaloan itu, melalui rekening istri RSD. Kedua, RSD hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya dimana. RSD telah menghilang sejak Oktober lalu. Bahkan pimpinannya di Satpol PP Provinsi Banten, tidak bisa menemukan keberadaannya.

    Perkara percaloan ini dimulai sejak 4 Oktober 2022. Pada saat itu, RSD menjaring para korban dengan mengiming-imingi diterima instan sebagai abdi negara, di berbagai instansi baik itu di Provinsi Banten maupun di pusat.

    Para korban yang berjumlah hampir seratus orang itu, ditawarkan ‘paket’ layanan yang berbeda. Harganya pun bervariasi, tergantung penempatan dan status mereka, apakah hanya PPPK atau ambil paket sebagai PNS. Batas bawahnya sebesar Rp20 juta, sementara paket termahal yakni Rp70 juta.

    Para korban yang terjaring, dimasukkan ke dalam satu grup WhatsApp. Grupnya bernama ‘Gel. 8’, yang diduga bermakna Gelombang 8 percaloan ASN. Melalui salah satu korban, BANPOS berkesempatan melihat isi dari grup tersebut.

    Pantauan di dalam grup itu, RSD bertindak sebagai koordinator. Dalam bertindak, ia dibantu oleh sejumlah pihak lainnya. Pihak-pihak tersebut yakni MIR yang diketahui juga merupakan ASN di Satpol PP Provinsi Banten, Romli Rusdiana yang merupakan pejabat di PDAM Tirta Berkah Pandeglang, dan Agusnadi, warga sipil. Mereka didaulat oleh RSD sebagai tim penggerak.

    MIR cukup terlibat aktif di dalam grup itu. Bahkan beberapa informasi yang masuk dalam klasifikasi penting, datang dari dirinya. Namun, BANPOS tidak berhasil mengonfirmasi MIR, lantaran ia tidak berada di kantor dan panggilan telepon ke nomornya tidak kunjung dijawab.

    Sementara Romli Rusdiana saat dikonfirmasi, mengaku bahwa sebenarnya dia pun korban dari RSD. Ia mengaku korban, lantaran anaknya juga telah membayar sejumlah uang kepada RSD, agar bisa menjadi abdi negara.

    “Iya saya kalau tidak salah dapat kabar dari RSD ya, saya daftarin anak saya,” kata Romli saat dihubungi BANPOS melalui panggilan telepon, Rabu (6/3).

    Ia menjelaskan, dirinya tidak mengenal sama sekali dengan beberapa nama yang terlibat dalam proses seleksi tersebut. Sedangkan dengan RSD, ia mengaku hanya sebatas untuk memantau kelolosan anaknya yang mengikuti proses seleksi PPPK tersebut.

    “Saya nggak kenal sama sekali RSD, saya cuma sebagai pengawal (dalam seleksi) anak saya. nggak kenal (RSD), saya di sini (Pandeglang), dia (RSD) di sana (Pemprov),” jelas Romli.

    Ia menerangkan, dirinya dapat berinteraksi dengan RSD lantaran mendapatkan informasi dari temannya terkait proses rekrutmen PPPK tahun 2023 tersebut. Teman yang dimaksud yakni MIR, yang juga merupakan ASN di Satpol PP Banten.

    “Ya gitu aja, dapat info dari teman ada pembukaan ini (PPPK). Akhirnya cobalah ikut,” terangnya.

    Ia memaparkan, dirinya tergiur mengikuti proses yang ditawarkan oleh RSD lantaran diiming-imingi akan mendapat jaminan lolos seleksi PPPK. “Awalnya manislah ya, dijamin bakal lolos. Makanya saya tergiur dan mencoba ikut,” paparnya.

    Sementara soal menjadi penggerak, ia mengaku hanya ditunjuk secara tiba-tiba, dan mengaku tidak tahu mengapa dirinya dijadikan penggerak.

    Senada disampaikan oleh Agusnadi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon. Ia secara kompak mengaku sebagai korban juga, sama seperti Romli. Sebab, ia turut menitipkan saudaranya untuk menjadi PPPK. “Saya juga bayar untuk saudara,” ujarnya.

    Ia pun membantah sebagai bagian dari tim RSD, lantaran dirinya tiba-tiba ditunjuk sebagai penggerak. “Saya juga nggak paham pak (soal tim Penggerak),” tuturnya.

    Agusnadi mengaku jika dirinya mengenal RSD, pada saat RSD masih bertugas di Dindikbud Provinsi Banten. Saat itu, RSD merupakan tim yang mengurusi terkait dengan Dapodik.

    Soal tim penggerak ini, para korban yang diwawancara BANPOS mengaku jika mereka memang aktif terlibat dalam percaloan. Mereka pun memiliki tugas untuk mengutip uang ‘administrasi’ kepada calon korban, untuk bisa ikut dalam seleksi abdi negara jalur ilegal tersebut.

    “Bahkan Abay (Agusnadi) sempat berantem sama RSD karena uang yang dibayarkan oleh korban, enggak disetorkan ke RSD. Banyak yang transfernya juga ke dia (Abay). Akhirnya Abay dikeluarkan dari grup. Para penggerak memang nggak aktif di grup, tapi aktif ketika di belakang grup,” tutur salah seorang korban.

    RSD dalam bergerak selama satu tahun, kerap juga membawa beberapa nama lainnya. Nama-nama itu muncul dari pengakuan sejumlah korban maupun disebutkan didalam percakapan grup Gel.8.

    Nama-nama itu diantaranya yakni SD yang disebut sebagai Koordinator Tim Badan Kepegawaian Nasional (BKN), DH yang disebut sebagai Ketua Program seleksi PPPK dan CPNS, BG yang mengaku sebagai Asisten Pribadi pejabat di BKN dan Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar.

    Selain BG, tiga nama lainnya juga kerap disebut-sebut oleh RSD, tatkala tengah melakukan ‘pengarahan’ dengan para korban. RSD selalu menyebut nama SD, DH dan Al Muktabar, guna meyakinkan para korban bahwa percaloan itu memang benar adanya.

    BANPOS mencoba melakukan penelusuran terhadap dua nama pertama. Namun dari hasil penelusuran, hanya DH saja yang BANPOS dapati datanya. Disebutkan bahwa DH merupakan pejabat fungsional di BKN, dengan jabatan sebagai Pranata SDM Aparatur Penyelia.

    Saat coba dikonfirmasi oleh BANPOS melalui nomor telepon Humas BKN, tidak kunjung mendapatkan jawaban. Beberapa kali, nomor telepon yang tercantum di situs resmi BKN menyatakan jika telepon tengah sibuk.

    SD beberapa kali disebut oleh RSD, memberikan arahan untuk melakukan sejumlah hal seperti mengumpulkan berkas administrasi dan lain sebagainya. SD juga disebut sebagai penyambung antara RSD dan DH.

    Sementara Al Muktabar, disebut turut ambil andil dalam perkara percaloan ini. Tidak disebutkan secara detail keterlibatannya, namun Al Muktabar disebut telah melakukan beberapa rapat bersama dengan tim percaloan, terkait dengan penempatan mereka.

    “Pembahasan tim dengan Gubernur sudah rampung, tinggal menunggu keputusan ketua tim,” tulis RSD di grup tersebut pada 3 Juni 2023.

    Masih di grup tersebut dan beberapa kesempatan pertemuan dengan para korban, RSD pun menuturkan jika data nama-nama calon ASN jalur ‘orang dalam’ itu sudah disetorkan ke Al Muktabar.

    “Siap bang data sudah dikirim ke pak Al Muktabar ya bang, sudah on proses tinggal nunggu arahan,” tulis RSD di grup tersebut pada 5 Juni 2023. Pesan itu diklaim oleh RSD, dikirimkan oleh SD.

    Salah satu korban kepada BANPOS, mengatakan bahwa RSD ketika sedang melakukan pertemuan, acap kali menyebut nama Al Muktabar sebagai atasannya dalam melakukan percaloan itu. Selain Al, RSD juga mengklaim jika ada pejabat negara lainnya di belakang dia.

    “Saudara RSD pernah menyebutkan kalau banyak petinggi negara dan keterlibatan pak Gubernur secara langsung, ketika kami pernah ada kumpulan,” tuturnya.

    Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, menegaskan bahwa dirinya tidak sama sekali terlibat dalam persoalan percaloan rekrutmen PPPK dan CPNS tahun 2023 di Provinsi Banten. Bahkan, dirinya mengaku saat ini sedang melakukan penyelidikan terhadap masalah tersebut.

    “Oh tidak ada, tidak mungkin (terlibat), justru sekarang saya mengejarnya, harus dipertanggungjawabkan. Kita akan tegakkan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Al kepada BANPOS saat diwawancara di kantor KPU Provinsi Banten.

    Ia menjelaskan bahwa dirinya yang saat ini bertindak sebagai Penjabat Gubernur Banten, tidak memiliki keterlibatan dalam persoalan kepegawaian di lingkup Pemerintahan Provinsi Banten.

    “Saya tegaskan ya, bahwa Gubernur tidak ada keterlibatan dalam persoalan kepegawaian,” tegasnya.

    Ia menerangkan, dirinya telah mengumumkan bahwa di Provinsi Banten tidak ada pola rekrutmen pegawai yang berbayar. “Di Banten tidak ada jabatan yang berbayar, tidak ada pola rekrutmen yang berbayar. Tolong sampaikan itu,” jelasnya.

    Al Muktabar juga membantah tegas adanya informasi bahwa dirinya telah menerima nama-nama calon ASN dari RSD maupun SD, untuk diloloskan dalam seleksi. Menurutnya, hal tersebut merupakan informasi yang tidak benar.

    “Itu tidak benar. Dalam proses seleksi ASN ada SOP-nya, ada norma yang berlakunya,” terangnya.

    Ia memaparkan bahwa saat ini pihaknya telah melakukan proses penyelidikan terkait persoalan tersebut. Dirinya akan tetap memegang peraturan yang telah berlaku dan memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dibuat.

    “Kami sudah berproses, sudah dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait. Untuk sanksinya sendiri sudah jelas bagi ASN. Nanti untuk perkembangannya saya sampaikan ke teman-teman media,” tandasnya.(MYU/MUF/DZH/ENK)

  • Waspada Dini Gangguan Kesehatan Mental

    Waspada Dini Gangguan Kesehatan Mental

    Ketua Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia Wilayah Banten, Sake Pramawisakti, mengatakan bahwa gangguan kesehatan mental bermula dari seseorang yang mengalami rasa cemas, ketakutan dan tidak memiliki keberanian. Menurut dia pada prinsipnya, seseorang yang tidak bahagia sudah mulai terganggu kesehatan mentalnya.

    “Jadi orang yang sehat mentalnya adalah mereka yang bisa beraktivitas, berkarya, bekerja dan berinteraksi sosial tanpa mengalami kecemasan, kekhawatiran, ketakutan berlebih yang mengganggunya,” kata Sake saat dihubungi BANPOS melalui panggilan telepon, Kamis (19/10).

    Ia yang juga sebagai Psikolog RSUD dr Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang ini menjelaskan, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi seseorang mengalami gangguan dalam kesehatan mental, seperti tekanan-tekanan yang didapatkan dalam kehidupan, perubahan kultur bahkan perubahan nilai bisa sangat berdampak kepada kesehatan mental.

    Lanjut Sake, orang dengan kesehatan mental yang baik akan dapat mampu mengatasi segala tekanan-tekanan tersebut, mulai dari tekanan ekonomi, pekerjaan, lingkungan, pertemanan dan lain sebagainya.

    “Kalau mereka tidak bisa menghadapi tekanan tersebut, maka sudah dipastikan kesehatan mentalnya terganggu. Misalnya, saat bercanda bersama teman, padahal mereka menyadari bahwa sedang bercanda. Tapi, karena ditanggapi secara berlebihan akhirnya mengakibatkan tekanan-tekanan yang muncul yang dapat mempengaruhi kesehatan mental,” jelas Sake.

    Ia menerangkan, dengan adanya faktor-faktor tersebutlah bagaimana seseorang bisa menanggapi hal-hal tersebut. Menurutnya, ada yang menghindari tekanan-tekanan tersebut, ada yang melawan agar tidak kalah tekanan tersebut, dan berbagai respon lain sesuai kemampuan dari individunya masing-masing.

    Ia memaparkan, gangguan terhadap kesehatan mental ini awalnya berdampak kepada individu saja. Namun, lambat laun, karena manusia merupakan makhluk sosial maka akan berdampak bagi orang lain. Seperti, keluarga, teman atau bahkan rekan kerja.

    “Awalnya memang untuk diri sendiri, tapi pasti akan berpengaruh bagi orang lain. Maka dari itu, misalkan ada seseorang yang mengalami atau merasakan tanda-tanda mentalnya terganggu, haruslah berani bercerita atau mulai dari keluarga, teman atau sahabat terlebih dahulu. Atau, jika memang dirasa sudah cukup parah, bisa kepada ahlinya,” terang Sake.

    Ia menegaskan, peran penting masyarakat dalam ikut serta memperhatikan orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi penderita.

    “Hal kecilnya saja misalkan dari keluarga, harus peka terhadap perubahan karakter anggota keluarganya. Ketika seseorang mengalami gangguan kesehatan mental atau sedang down, mereka butuh pendampingan. Peran serta masyarakat inilah yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman untuk mereka yang banyak merasakan tekanan,” tandasnya.

    Sementara itu, Psikolog lainnya, Rika Kartika Sari menjelaskan bahwa orang yang terkena gangguan kesehatan mental, ada beberapa ciri yang dapat dilihat dari keseharian orang tersebut yang tidak seperti biasanya.

    “Ciri-ciri orang yang terkena gangguan kesehatan mental itu yang pertama keberfungsian sehari-harinya sudah berkurang, misalnya orang itu biasa kerja, mungkin saat ini dia masih bisa kerja tapi dia melamun saja. Biasanya berhubungan dengan orang lain harmonis dan baik, tapi sekarang emosional, gampang rusuh misalnya, intinya sejak dia keberfungsiannya sehari-hari entah sebagai pribadi atau sebagai makhluk sosial sebagai individu bekerja atau individu sekolah itu sudah mulai tidak optimal dan terganggu itu mulai tanda-tanda awalnya,” kata Rika.

    Penyebab orang terkena gangguan kesehatan mental, lanjut Rika, karena adanya stresor yang cukup berat atau berat sekali, misalnya tiba-tiba kehilangan orang yang disayangi atau akibat bencana alam atau stres biasa tapi tidak dapat tertangani.

    “Misalnya stres karena pekerjaan yang dia anggap berat, pasti awalnya dari situ. Stres yang besar seperti dampak traumatik kejadian tertentu, misalnya seperti yang saya tangani korban pelecehan seksual, kekerasan seksual atau korban KDRT atau anak seperti dipukuli secara berulang oleh keluarganya sampai dia ketakutan. Atau dia pernah jadi korban bullying bisa saja stres seperti itu yang menjadi pemicu,” paparnya.

    Rika menyebutkan, dampak dari gangguan kesehatan mental itu bisa dilihat dari spektrumnya, poinnya dari ringan sampai sangat parah. “Kalau dia misalnya masih ringan, paling keberfungsian sehari-harinya berpengaruh, jadi misalnya karena ada masalah jadi tidak mau masuk kantor. Kemudian ada yang di tengah-tengah, normal bermasalah seperti dia masih normal akan tetapi ada saja masalahnya seperti bikin rusuh atau yang lainnya.

    Paling akhirnya dia kena gangguan mental, misal ada yang menjadi gila istilah medisnya skizofrenia atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), atau misalnya gangguan depresi atau Post Traumatik Sindrom Disorder (PTSD, seperti habis terkena bencana tsunami dia takut melihat air dan lainnya. Jadi spektrumnya berbeda-beda, tergantung orangnya juga,” ucapnya.

    “Lalu gangguan kecemasan menyeluruh, jadi dia kalau di tempat umum panik, deg-degan sampai pingsan. Misalnya dia pernah dipukuli, itu spektrumnya biasanya berbeda-beda tergantung karakter orangnya juga. Tapi ada orang normal cenderung cepat kena dibanding orang lain, contoh dia karakternya pencemas banget, misalkan kalau kata saya telat sekolah biasa saja, tapi bagi orang ini telat sekolah itu sudah masalah besar sampai dia takut bahkan ada yang sampai bunuh diri. Stressornya terlalu berat buat dia,” sambungnya.

    Untuk mencegah gangguan kesehatan mental, Rika menyebutkan dapat dengan melakukan upaya menjaga kesehatan mental, salah satunya dengan menjaga gizi dan tidak berlebihan.

    “Misalnya kita terlalu banyak memakan daging, kita menjadi responsif terhadap masalah tertentu. Jadi ini kolaborasi antara psikolog dengan kedokteran. Kemudian menjaga kesehatan dengan berolahraga, karena olahraga itu respiratori oksigennya itu bekerja, sehingga otak lebih mudah memikirkan hal positif daripada hal negatif. Namun kadang-kadang orang yang sudah dengan pola hidup sehat ternyata tetap saja gampang stres, itu bisa jadi karena dia tidak terlatih untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi ketika ada tanda seperti itu, dia butuh manajemen problem solving atau manajemen penyelesaian masalah,” ungkapnya.

    Saat ditanya terkait peran masyarakat untuk mencegah gangguan mental dan pelarian yang kerap terjadi seperti bunuh diri dan narkoba bagi pengidapnya, Rika mengatakan bahwa peran masyarakat harus mendukung orang tersebut untuk berbuat lebih baik.

    “Jadi sebenarnya masyarakat ketika punya masalah tapi ketika di luar tidak menunjukan, tiba-tiba gantung diri. Kalau seperti itu harus dibantu oleh masyarakat, berikan support dan hilangkan sifat seperti netizen ketika orang punya masalah bukannya dibantu malah dihakimi. Jadi masyarakat itu harus menjadi support sistem pendukung bagi orang-orang yang terkena masalah, bukan malah melabel negatif orang yang sedang kena masalah,” tandasnya.(MYU/LUK/DZH)

  • ‘Generasi Lemah’ Rentan Depresi

    ‘Generasi Lemah’ Rentan Depresi

    BERDASARKAN data World Health Organization (WHO), pada tahun 2019 terdapat sebanyak 800 ribu kasus bunuh diri di seluruh dunia. Angka tersebut didominasi oleh kalangan remaja. Pada tahun tersebut, Asia Tenggara menyumbang cukup banyak kasus. Indonesia sendiri menyumbang sebanyak rerata 3,7 kasus per 100 ribu populasi, menempati urutan kelima dari seluruh negara di Asia Tenggara.

    Gangguan kesehatan mental seperti depresi, menyumbang sekitar 55 persen dorongan seseorang untuk melakukan bunuh diri. Di sisi lain, praktik copycat suicide atau peniruan bunuh diri pun menjadi latar belakang maraknya kasus bunuh diri. Berdasarkan data dari Kepolisian RI, pada tahun 2022 terjadi kasus bunuh diri sebanyak 826 kasus. Jumlah itu meningkat dari tahun 2021 yang berjumlah 613 kasus.

    Seorang mantan mahasiswa salah satu universitas di Kota Serang, sebut saja Farqi, pada saat aktif berkuliah sempat berupaya mengakhiri hidupnya sendiri. Mulai dari pembiaran terhadap kesehatan dirinya dengan tidak makan dalam kurun waktu lama, membiarkan dirinya hampir dibunuh oleh kelompok bersenjata tajam, hingga mencoba menembak dirinya sendiri dengan pistol.

    Peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, yakni kisaran 2013 hingga 2021. Farqi seperti itu lantaran dirinya tengah mengalami permasalahan gangguan mental. Bisa dikatakan, dirinya mengalami depresi akut dalam kurun waktu tersebut.

    Kepada BANPOS, pria yang berasal dari Tangerang itu mengatakan bahwa gangguan kesehatan mental tersebut dialami akibat adanya permasalahan keluarga. Orang tuanya berpisah pada saat dirinya duduk di bangku SMA. Semenjak itu, ia meluapkan masalahnya dengan bertawuran. Sempat di-Drop Out karena masalah tawuran, sosialisasi dirinya semakin sempit setelah dirinya disekolahkan dengan metode homeschooling.

    Keinginan untuk mengakhiri hidupnya semakin tinggi saat ia duduk di bangku kuliah. Ia yang pada dasarnya merupakan anak dari kalangan ekonomi menengah ke atas, semakin terguncang di perantauan dengan menurunnya perekonomian ibunya. Usai bercerai, ia memang memilih untuk tinggal dengan ibunya.

    Namun, semua itu berhasil dilewati olehnya. Ia kembali bangkit, dan menjalani kehidupan seperti halnya dulu, sebelum kedua orang tuanya berpisah. Kini, Farqi bekerja sebagai seorang akuntan di salah satu perusahaan di Jakarta. Bahkan, ia mengaku tengah berjuang untuk membentuk keluarga kecilnya sendiri.

    Kepada BANPOS, Farqi pun menceritakan, bagaimana dirinya bisa melalui kondisi ‘neraka’ tersebut. Menurutnya, ada dua hal yang menjadi alasan dia keluar dari gangguan kesehatan mental dan mengurungkan niat untuk mengakhiri hidupnya: agama dan teman sebagai support system.

    “Jadi ketika pisau sudah dipegang, atau pistol sudah di dagu (pada saat itu), saya teringat ‘bagaimana nanti saya pada saat afterlife atau di akhirat?’. Alhamdulillah itu terus teringat, karena mungkin saya sudah dibekali pemahaman agama sejak kecil,” ujarnya kepada BANPOS.

    Ketika situasi sudah sangat tidak dapat dikendalikan, dan tidak ada yang dapat dijadikan sebagai tempat bercerita, Farqi menuturkan bahwa dirinya ‘memaksakan’ diri untuk salat. Di sana, ia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, pada saat sedang salat itu.

    Lingkungan dirinya ketika tengah berkuliah pun cukup membantu dirinya keluar dari kondisi depresi. Teman-teman kuliah dirinya, dengan senang hati mendengarkan pelbagai masalah yang dirinya hadapi. Meskipun terkadang teman-temannya bercanda dalam menanggapi permasalahan yang ia ceritakan, bahkan ketika dirinya mengungkapkan keinginan untuk mengakhiri hidup, teman-temannya tidak ada yang menghakimi.

    Ia pun berpesan kepada mereka yang saat ini tengah berjuang menghadapi situasi depresi hingga mengarah kepada keinginan untuk menyakiti diri sendiri bahkan mengakhiri hidup, untuk berpikir lebih jauh. Ia pun meminta kepada mereka, untuk tidak kehilangan harapan, dan terus berpikir bahwa akan ada hal keren yang mungkin mereka temui di hari esok.

    “Karena perjalanan hidup belum selesai, kalian belum lihat secara keseluruhan. I Don’t Know, mungkin kalau saya dulu benar-benar mengakhiri hidup, saya gak bakal menjalani hidup saat ini, gak ada di sini (tempat kerja), gak akan ketemu orang-orang yang menurut saya keren,” ungkapnya.

    Ps. Kaur Identifikasi Sat Reskrim Polres Pandeglang, Bripka Bayu Kurniawan, mengatakan bahwa berdasarkan data yang dilaporkan ke Polres Pandeglang, jumlah kasus kematian yang telah ditangani sepanjang tahun 2023 sebanyak 50 kasus.

    “Data yang di register atau data yang dilaporkan ke kita selama tahun 2023, sebanyak 50 kasus kematian. Di antaranya gantung diri 6 kasus, meninggal biasa atau sakit 40 kasus dan pembunuhan sebanyak 4 kasus. Untuk data tahun 2022, arsipnya ada namun belum kita benahi di gudang karena bertumpuk dengan arsip yang lain,” kata Bripka Bayu Kurniawan kepada BANPOS, Kamis (19/10).

    Dari sebanyak kasus bunuh diri yang ditangani, lanjut Bayu Kurniawan, berdasarkan hasil penyelidikan dan penanganan yang telah dilakukan, rata-rata kasus kematian faktor penyebabnya adalah ekonomi.

    “Sekitar 75 persen kasus kematiannya permasalahan ekonomi dan 25 persen permasalahannya itu seperti yang bosan hidup dan seperti ada kelainan jiwa atau bunuh diri. Jadi rata-rata itu faktor ekonomi, menurut saksi yang kita wawancara itu karena dia punya hutang dan yang bunuh diri karena suaminya yang tidak mau kerja, dan yang 25 persen itu karena depresi kejiwaannya terganggu,” terangnya.

    Sementara itu di Kota Cilegon, Polres Cilegon mencatat pada tahun 2022 terdapat tiga kasus mengakhiri hidup dengan gantung diri yang ditangani. Ketiga kasus tersebut motifnya berbeda. Kasus pertama diduga motifnya adalah masalah keluarga. Kemudian kasus yang kedua diduga motifnya adalah gangguan jiwa. Kasus yang ketiga diduga motifnya adalah masalah keluarga.

    Kemudian pada tahun 2023, Polres Cilegon menangani dua kasus gantung diri. Yang pertama diduga motifnya adalah masalah keluarga. Kemudian kasus kedua diduga motifnya adalah masalah asmara.

    Seperti yang disampaikan oleh Farqi, support system yang baik dapat menjadi jalan keluar bagi mereka yang tengah berjuang menghadapi permasalahan gangguan kesehatan mental. Hal itu yang membuat Dompet Dhuafa Banten membentuk lembaga bernama Aku Temanmu.

    Diketahui, Aku Temanmu merupakan layanan konseling gratis, yang dapat dilaksanakan secara daring maupun luring. Berlokasi di Kota Serang, Aku Temanmu dibentuk berangkat dari kepedulian dan keprihatinan akan masalah sosial remaja yang marak terjadi.

    Wafiq Ajizah, mahasiswa BK Untirta yang juga menjadi volunteer Aku Temanmu, mengatakan bahwa terdapat banyak program yang disiapkan oleh Aku Temanmu terkait dengan konseling kesehatan mental.

    “Kegiatannya ada pelatihan konselor sebaya, kajian tentang kesehatan mental, pendampingan konselor sebaya ke sekolah-sekolah, kampanye kesehatan mental di berbagai tempat seperti Alun-alun Kota Serang, Kota Cilegon di CFD dan di kampus kolaborasi dengan mahasiswa,” ujarnya.

    Ia mengatakan, pendaftaran konseling tersebut dibuka setiap hari Senin pada pukul 09.00 WIB hingga 16.00 WIB. “Hari Senin khusus untuk pendaftarannya, proses layanan konsultasi dilakukan setiap hari Selasa hingga Jumat dari pukul 09.00-15.00 WIB,” tuturnya.

    Selain itu, pihaknya juga kerap melaksanakan sosialisasi terbuka berkaitan dengan kesehatan mental. Dalam waktu dekat, pihaknya pun akan menggelar Festival Kesehatan Mental yang puncaknya akan dilaksanakan pada 29 Oktober 2023.

    “Ada event besar Festival Kesehatan Mental Aku Temanmu, puncak kegiatannya tanggal 29 Oktober, untuk panitianya kolaborasi dengan HMJ BK Untirta, oprek relawan juga untuk kegiatan festival kesehatan mental,” terangnya. (LUK/DHE/MUF/DZH)

  • Gangguan Mental Ancam Banten

    Gangguan Mental Ancam Banten

    Berdasarkan penelitian Kemenkes RI melalui publikasi Riset Kesehatan Daerah (Riskesda) tahun 2018, Provinsi Banten menempati urutan keenam secara nasional tingkat depresi tertinggi dengan persentase 8,67 persen. Sementara berdasarkan riset Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS), 15 juta remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental dalam satu tahun terakhir.

    SEJAK tahun 1992, setiap tanggal 10 Oktober seluruh negara memperingati Hari Kesehatan Mental Se-Dunia. Hari tersebut menjadi penanda bahwa kesehatan mental merupakan hak asasi dari setiap manusia, yang untuk mendapatkannya diperlukan fasilitasi dari berbagai pihak.

    Berdasarkan riset Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS), didapati bahwa satu dari tiga remaja Indonesia (34,9 persen) mengalami gangguan kesehatan mental dalam setahun terakhir. Jumlah itu setara dengan 15,5 juta jiwa remaja. Selain itu dari hasil riset yang sama, didapati bahwa satu dari 20 remaja Indonesia (5,5 persen), mengalami gangguan kesehatan mental dalam satu tahun terakhir.

    Usia remaja menjadi usia yang produktif dan merupakan masa keemasan atas fisik manusia. Namun dari data yang dimiliki Kemenkes, justru terjadi paradoks atas hal tersebut. Pasalnya, meskipun dalam kondisi yang paling prima, angka kesakitan dan kematian kelompok remaja meningkat hingga 200 persen. Tidak sehatnya mental para remaja, menjadi penyumbang terbesar peningkatan kesakitan dan kematian kelompok remaja itu.

    Di Banten, tidak ada data terbaru yang dapat menggambarkan kondisi kesehatan mental warganya. Namun berdasarkan data Riset Kesehatan Daerah (Riskesda) tahun 2018, sebanyak 8,67 persen warga Provinsi Banten mengalami depresi. Nilai tersebut menempatkan Provinsi Banten dengan persentase warga mengalami depresi tertinggi ke 6 se-Indonesia. Sementara data untuk Gangguan Mental Emosional (GME), persentasenya sebesar 13,96 persen.

    Kepala Dinkes Kabupaten Serang, Agus Sukmayadi, mengatakan bahwa kesehatan mental ini tidak hanya berhubungan dengan orang gila, tapi kesehatan mental ini juga berhubungan dengan kesehatan pada umumnya.

    “Kita juga sedang mengupayakan bebas pasung dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk keluarga, atau masyarakat yang ada anggota keluarga menderita sakit jiwa berat untuk bisa langsung menghubungi puskesmas,” ujarnya.

    Selain itu, dirinya juga menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan sosialisasi kepada para tenaga pendidik untuk mengedukasi terkait dengan kesehatan mental.

    “Kemudian yang berhubungan sosial, kita sudah mensosialisasikan kepada tenaga pendidik yang disosialisasikan oleh dokter spesialis jiwa. Kemudian, sosialisasi kepada para kader kesehatan jiwa melalui kader kesehatan, salah satunya untuk memberikan edukasi kesehatan jiwa dan mental kepada masyarakat,” terangnya.

    Dirinya juga mengatakan bahwa saat ini di Provinsi Banten masih terkendala dengan tidak adanya Rumah Sakit Jiwa (RSJ). Oleh karenanya, saat ini pihaknya dalam menangani masyarakat yang mengalami gangguan mental masih di rujuk ke Rumah Sakit yang ada di luar kota.

    “Karena Provinsi Banten belum mempunyai RSJ, kita bekerjasama dengan Rumah Sakit di Jakarta. Jadi, bila ada pasien yang pasca pelepasan pasung memerlukan perawatan kita kirim ke RSJ di jakarta,” katanya.

    “Kemudian, terhadap tenaga dokter dan perawat yang ada di puskesmas, kita lakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam peningkatan pelayanan,” tambahnya.

    Dirinya menuturkan, bahwa salah satu penyebab yang sering mempengaruhi kesehatan jiwa ini berasal dari interaksi sosial yang kurang baik.

    “Kesehatan jiwa ini penyebab pertama tentunya karena adanya gangguan interaksi sosial. Ini perlu melibatkan peran orang tua dan masyarakat sekitar. Kalau usia sekolah atau usia produktif tentunya dengan sebaya, dengan teman-teman sebaya dan melibatkan guru. Dinas pendidikan juga dilibatkan dalam sosialisasi tentang kesehatan mental dan jiwa di lingkungan sekolah,”katanya.

    “Jadi ini cenderung mengalami tekanan sosial, atau stres. Sehingga menimbulkan penyakit yang berkelanjutan, ini perlu adanya pengobatan yang lebih lanjut,” lanjutnya.

    Dirinya mengaku bahwa penanganan awal di Kabupaten Serang dilakukan oleh dokter dan perawat puskesmas dibawah bimbingan dari dokter yang berasal dari RS Dr.Drajat.

    “Penanganan awal kita sudah melakukan pelatihan kepada 31 dokter di puskesmas dan kurang-lebih sekitar 60 perawat yang sudah memperoleh pelatihan penanganan awal kesehatan jiwa. Untuk konsultan di RS Dr.Drajat itu ada dua. Kalau dihitung dengan banyaknya kasus jiwa, dokter yang menangani kesehatan jiwa di Kabupaten Serang masih minim,” jelasnya.

    Kepala Bidang Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinkes Kota Cilegon Febri Naldo mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang pihaknya miliki, jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kota Cilegon pada tahun ini mencapai 548 orang, terdiri dari laki-laki 375 dan perempuan 173. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari depresi, masalah keluarga, ekonomi, masalah penggunaan narkoba hingga putus cinta.

    Diketahui pada tahun 2021 Dinkes mencatat ada 580 dan 2022 ada 588 kasus. “Kalau usia yang paling banyak mengalami gangguan jiwa di usia produktif dan mayoritas penderitanya adalah pria,” katanya.

    Febri menambahkan, salah satu langkah yang dilakukan Dinkes Cilegon dalam menyelesaikan persoalan gangguan jiwa di Kota Cilegon, yakni terus melakukan skrining ke setiap puskesmas serta pengobatan gratis dengan menghadirkan dokter spesialis jiwa.

    “Untuk pelayanan jiwa di puskesmas itu sudah berjalan, ada program jiwa di setiap puskesmas. Kan setiap bulan itu ada pelayanan dari dokter spesialis jiwa, kita kerjasama dengan persatuan spesialis jiwa Banten. Jadi keliling seperti bulan ini di Puskesmas Jombang bulan besoknya di Puskesmas Purwakarta ada jadwalnya,” kata Febri kepada BANPOS, Kamis (19/10).

    Sejauh ini kata dia, program tersebut tidak ada kendala karena pihaknya menggandeng dokter spesialis jiwa. “Pelayanan kesehatan jiwanya seperti ODGJ yang ringan, yang sedang yang berat. Itu semua dilayani dan ngambil obatnya juga di puskesmas gratis. Program ini Ini merupakan SPM juga, alhamdulillah nggak ada kendala. Karena kita kerjasama dengan dokter persatuan jiwa Banten,” paparnya.

    Selain itu, kata dia di RSUD Cilegon juga sudah ada dokter spesialis jiwa dan juga ada poli jiwa. “Untuk di RSUD dokter spesialis jiwa sudah ada, poli jiwa juga ada jadwalnya. Tinggal rawat inap yang belum ada,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Serang Tata mengungkapkan bahwa kasus gangguan mental yang terjadi di Kota Serang, jika dilihat dari kasus yang ada pada tahun 2023 mengalami peningkatan. “Kalau lihat dari kasus, ada peningkatan,” ungkapnya.

    Dalam upaya penanganan kasus kesehatan mental, Tata mengatakan bahwa pihaknya telah membuat program yang untuk menanganinya. Selain itu, pihaknya juga bekerjasama dengan rumah sakit di luar Kota Serang sebagai rujukan jika terdapat pasien yang perlu dilakukan perawatan yang lebih lanjut.

    “Kita ada 16 puskesmas, itu ada program jiwa di setiap puskesmas. Termasuk juga kita ada kerjasama dengan Rumah Sakit rujukan. Jika ada kasus gangguan jiwa, kalau sampai ada yang harus dirujuk maka kita rujuk ke rumah sakit,” katanya.

    Dalam menangani kesehatan mental, dirinya mengungkapkan bahwa peran pihak keluarga sangat penting. “Memang harus sama-sama untuk bagaimana mensupport, seperti rutin memberikan obat untuk yang gangguan mental berat,” ucapnya.

    “Kita berkoordinasi dengan OPD terkait termasuk juga kecamatan dan kelurahan. Secara program tertangani, alurnya ini dari puskesmas atau klinik nanti ke RSUD Kota Serang, kalau harus ditangani lebih lanjut kita rujuk ke rumah sakit di Bogor, dan Grogol Jakarta,” tandasnya.

    Tingginya angka gangguan kesehatan mental di kalangan remaja disebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya terjadinya kekerasan terhadap mereka, maupun perundungan yang kerap terjadi di kalangan remaja. Menurut United Nations Children’s Fund (UNICEF), dua dari tiga anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah merasakan kekerasan setidaknya satu kali. Selain itu, dua dari lima anak berusia 15 tahun, mengalami tindak perundungan beberapa kali dalam sebulan.

    Kepala DP3AKB Kota Serang, Anthon Gunawan, mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya terus membantu para anak dan remaja yang mengalami kekerasan baik secara fisik maupun mental. Bagi korban yang mengalami tekanan maupun depresi, pihaknya membantu dengan memberikan pelayanan langsung dari psikolog, agar bisa menangani korban yang mengalami kekerasan mental supaya segera pulih.

    “Semua jenis kekerasan verbal, bagi yang mengalami tekanan maupun depresi, kita menyediakan psikolog untuk menanganinya. Sampai dia kembali lagi sembuh,” katanya.

    Selain itu, pihaknya juga bekerjasama dengan beberapa rumah sakit jika diharuskan melakukan pengobatan secara medis.

    “Prinsipnya kita menyediakan, kalaupun harus melalui pengobatan medis, kita bekerjasama dengan beberapa rumah sakit untuk menanganinya,” ucapnya.

    Dalam upaya mengembalikan mental para korban, pihaknya juga menyediakan tempat-tempat untuk mereka mengadu dan menceritakan permasalahan yang mereka dalam hal ini para korban alami.

    “Kita menyediakan pertama di kantor, di UPT dan juga rumah aman. Jadi bagi yang mau curhat itu kita sediakan tempatnya, dan jika mau privasi, kalau perlu kita samperin ke rumahnya. Itu langkah yang selalu kita lakukan,” ucapnya.

    Anthon menuturkan, pada tahun 2023 ini, kasus yang pihaknya bantu sudah sebanyak 60 kasus, hampir mencapai banyaknya kasus pada tahun 2022 sebanyak 65 kasus. Padahal, saat ini baru sampai bulan Oktober dan masih ada rentang waktu dua setengah bulanan lagi untuk sampai akhir tahun.

    “Dari 2022 hingga 2023, ada peningkatan kasus. Dari semester pertama saja sudah terlihat. Kalau dari jumlah angka, ini sudah meningkat. Dari semester satu kemarin sudah lebih dari 2022. Tahun 2023 ini, untuk satu semester sudah lebih tinggi dari sebelumnya sebesar 10 sampai 15 persen,” tuturnya.

    Dirinya berharap, di tahun 2023 ini tidak lagi ada kasus-kasus yang membuat mental masyarakat Kota Serang terganggu. Selain itu, Anthon menuturkan bahwa peran dari semua pihak sangat dibutuhkan.

    “Kita berusaha mengembalikan psikis korban karena banyak yang depresi karena adanya kekerasan seksual juga. Kalau kita pilah dari jenis kelamin paling banyak dari perempuan, malah kalau laki-laki kita belum menemukan anak laki-laki yang depresi karena dia jadi korban. Tingkat depresinya tidak sampai seperti perempuan yang sampai mengkhawatirkan. Tidak mau ketemu dengan orang luar, tidak mau sekolah dan melamun,” terangnya.

    “Saya harap dengan upaya yang kita lakukan baik dari pemkot dan lembaga lainnya, kasus ini tidak bertambah dan pegiat lapangan juga bisa meminimalisir kasus-kasus kekerasan ini. Peran orang tua juga sangat dibutuhkan untuk mengontrol kegiatan anaknya,” lanjutnya.

    JFT Bidang PA DP3AP2KB Lebak, Nina Septiana, mengatakan bahwa pihaknya melalui UPTD PPA memberikan layanan pengaduan dan curhat melalui hotline yang telah disediakan. Hal tersebut merujuk kepada tugas dan fungsinya masing-masing, dimana Dinas sebagai pencegahan dan UPTD PPA sebagai penanganan kasus.

    Menurut Nina, banyak kasus bully yang harus berakhir dengan bunuh diri. Hal tersebut dikarenakan kurang matangnya mental mereka menghadapi tekanan. Apalagi, usia-usia remaja yang secara psikologis mereka masih sangat labil.

    “Berkaitan dengan gangguan mental inilah yang mengakibatkan banyaknya kekerasan hingga perilaku hidup menyimpang. Mengapa? Karena biasanya korban kekerasan akan merekam apa yang mereka dapatkan. Ketika dewasa atau suatu hari ada pemicu, mereka akan mengingat kembali dan inilah yang disebut dengan trauma,” jelasnya.

    Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Lebak senantiasa melakukan sosialisasi baik kepada sekolah maupun masyarakat terkait berbagai hal seperti pencegahan bullying, berbagai jenis kekerasan hingga penyalahgunaan Napza.

    “Kalau dari kami memang senantiasa memberikan sosialisasi ke tiap-tiap sekolah. Kalau dari Kesbangpol ada yang namanya Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dan di Dinkes Satpol PP ada sosialisasi Kesehatan Jiwa,” kata Nina.

    Plt Kepala DP3AP2KB Kota Cilegon, Agus Zulkarnain mengatakan untuk korban gangguan kesehatan mental terjadi karena adanya tindak kekerasan maupun perundungan yang dialami saat masih anak-anak dan remaja, pihaknya mengaku sudah menyiapkan program tersebut.

    “Kita punya program psikoedukasi dan terapi kelompok yang dilakukan di sekolah apabila ada siswa yang menjadi korban kekerasan baik bullying maupun kekerasan lainnya. Atau di lingkungan masyarakat apabila ada masyarakat yang menjadi korban kekerasan,” ujarnya Agus kepada BANPOS, Kamis (19/10).

    Kemudian saat ditanya terkait program atau saluran yang disediakan oleh DP3AP2KB, bagi mereka yang mengalami gangguan mental untuk ‘curhat’ mengungkapkan permasalahannya, Agus mengaku program tersebut ada.

    “Sebetulnya kita ada Puspaga (pusat pembelajaran keluarga), nah itu adalah tempat untuk konseling atau konsultasi berkaitan dengan permasalahan keluarga yang lebih fokus kepada permasalahan anak sebetulnya tapi keluarga juga bisa,” ungkapnya.

    Diketahui berdasarkan data dari DP3AP2KB Kota Cilegon dari Januari sampai September 2023, untuk kasus kekerasan anak dan perempuan mencapai 180 kasus. Meliputi psikis 90, fisik 34, seksual 35, penelantaran 15, TPPO 6.

    “Yang masuk kategori psikis itu sebetulnya gangguan kejiwaan, gangguan mental yah. Kalau yang fisik gangguan secara badan, yang seksual kekerasan seksual, yang TPPO adalah tindak pidana perdagangan orang sama penelantaran,” tandasnya. (CR-01/MYU/LUK/DHE/DZH)

  • Siapa ‘Penguasa’ Pulau Lima?

    Siapa ‘Penguasa’ Pulau Lima?

    PULAU Lima sebagai bagian dari gugusan pulau di Teluk Banten, mengalami ‘krisis identitas’. Bagaimana tidak, pulau yang hanya berjarak kisaran 15 menit dari Pelabuhan Karangantu itu, diklaim melalui Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Serang, sebagai wilayah dari Kabupaten Serang. Hal itu pun sesuai dengan dokumen Laporan Kunjungan Lapangan Tim Komisi II DPR-RI ke Kabupaten Serang, Provinsi Banten (Rencana Pembentukan Kota Serang) tanggal 14 Maret 2007.

    Meski demikian, terdapat beberapa klaim berbeda yang terjadi terhadap Pulau Lima, termasuk sejumlah pulau lainnya di Teluk Banten seperti Pulau Tiga dan Pulau Empat. Klaim tersebut lantaran SPPT PBB terhadap pulau-pulau itu, masih masuk ke dalam administratif Kota Serang. Bentrok kewenangan itulah yang membuat pengelolaan terhadap sejumlah pulau itu menjadi ‘acak adut’.

    Plh Kepala BPKAD Kabupaten Serang, Roni Rohani, saat dikonfirmasi BANPOS mengatakan bahwa Pulau Lima merupakan aset negara. Namun, ia tidak tahu pasti masuk ke dalam administrasi mana Pulau Lima, apakah Kota Serang ataupun Kabupaten Serang.

    “Info dari aset, itu tanah milik negara. Saya kurang begitu tahu pak (untuk administratif wilayah Pulau Lima), batas wilayah adanya di bagian tapem,” tuturnya.

    Sementara itu, Lurah Banten, Acep, mengatakan bahwa memang dulunya Pulau Lima masuk ke wilayah administratif Kecamatan Kasemen, khususnya Kelurahan Banten. Namun, Pulau Lima telah lepas dari genggaman Kota Serang, setelah adanya Perda RZWP3K Kabupaten Serang.

    “Udah enggak kalau sekarang mah. Dulunya iya. Terus ada Perda dari Kabupaten Serang yang memasukkan Pulau Lima, jadinya masuk ke wilayah Kabupaten Serang,” ujarnya.

    Ia menuturkan, setelah adanya Perda RZWP3K Kabupaten Serang, maka Pemkot Serang sudah tidak lagi mengurusi persoalan di Pulau Lima. Kendati demikian, masih timbul permasalahan yakni ‘nyantolnya’ SPPT PBB pulau tersebut, ke Kota Serang.

    “Memang itu masalahnya, pajaknya masih belum pindah, masih ada di kota. Tapi enggak tau itu, sekarang mah masuk kabupaten dari Kemendagri mah. Itu kalau untuk wilayah, tapi emang masalahnya itu pajaknya masih nyangkol ke kota,” ucapnya.

    Salah satu sumber BANPOS di internal Pemkab Serang menuturkan, Pulau Lima memang tidak terpantau oleh Pemkab Serang. Alasannya, pulau tersebut dikuasai oleh pihak Kejaksaan Agung (Kejagung).

    “Bagaimana kita mau mengelola, orang yang menguasainya itu orang Kejaksaan Agung,” ujar salah satu sumber BANPOS saat tengah berdiskusi mengenai pengelolaan pulau-pulau di Kabupaten Serang.

    Selain karena ‘dikuasai’ oleh pihak Kejaksaan, Pemkab Serang juga merasa malas mengurusi Pulau Lima, lantaran Pemkot Serang sempat main klaim mengenai kepemilikan pulau tersebut.

    “Waktu Perda RZWP3K disahkan saja, mereka (Pemkot Serang) koar-koar mengenai kepemilikan pulau. Makanya kami juga malah mengurusinya,” tandas sumber BANPOS tersebut.

    Kasubid Humas pada Kejaksaan Agung RI, Andrie Wahyu Setiawan, saat dimintai tanggapan oleh BANPOS melalui pesan WhatsApp, tidak memberikan respon mengenai hal tersebut. (MUF/DZH/ENK)