Kategori: INDEPTH

ISU mengenai akan lompatnya Subadri Ushuludin ke Kabupaten Serang untuk nyalon sebagai Bupati dianggap mungkin oleh DPC PPP Kabupaten Serang. Selain it, ada kelompok masyarakat yang menyambut baik opsi tersebut.

Isu mengenai akan pindahnya pencalonan Subadri ke Kabupaten Serang sebenarnya telah didengar oleh masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh salah satu tokoh pemuda di Jawilan, Deden. Ia mengatakan bahwa jika Subadri mencalonkan diri sebagai Bupati Serang, maka menjadi angin segar bagi masyarakat Jawilan.

“Karena beliau putra asli Jawilan. Beliau juga memiliki track record yang cukup baik di Kota Serang, jadi sah-sah saja mencalonkan diri di Kabupaten Serang. Ibaratnya beliau akhirnya bisa kembali ke kampung halaman untuk membangun secara langsung kampung halamannya,” ujar dia.

Kendati demikian, ia tidak mau terburu-buru menyatakan apakah masyarakat akan mendukung Subadri ketika mencalonkan diri sebagai Bupati Serang. Sebab, harus Subadri langsung yang menanyakan kepada masyarakat Jawilan dan Kabupaten Serang.

“Tapi tentunya, akan menjadi kebanggaan bagi warga Jawilan apabila ada putra daerahnya yang maju sebagai calon Bupati Serang. Silakan pak Subadri bersilaturahmi ke sini untuk meminta restu, saya yakin warga mau mendukung demi kebaikan bersama,” terangnya.

Di sisi lain, meski belum resmi, namun DPC PPP Kabupaten Serang mengaku tidak masalah jika Subadri ingin mencalonkan diri di Kabupaten Serang.

Ketua DPC PPP Kabupaten Serang, SM Hartono, mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah memanaskan mesin politik partai untuk menghadapi Pemilu 2024. Berbagai kegiatan pun terus dilakukan guna melancarkan kondolidasi politik.

“PPP Kabupaten Alhamdulillah terus berjalan konsolidasi dan agenda-agenda politik. Seperti biasa, persiapan kami menghadapi Pemilu 2024,” ujarnya saat dihubungi BANPOS melalui sambungan telepon, Rabu (6/7).

Salah satu upaya politik yang telah dilakukan oleh PPP Kabupaten Serang ialah dengan membuka perekrutan bakal calon legislatif (Bacaleg) 2024. Saat ini, persiapan menghadapi Pemilihan Legislatif sudah hampir 100 persen rampung.

“Ya kami sudah melakukan recruitment, kami buka sejak beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar yah. Sudah banyak yang mendaftar sebagai Bacaleg. Insyaallah kami sesuai dengan jumlah daerah pemilihan (Dapil) dan memenuhi keterwakilan perempuan,” terangnya.

Pihaknya pun memasang target yang cukup tinggi untuk Pileg 2024 nanti. Menurut Hartono, PPP Kabupaten Serang menargetkan dua kursi untuk setiap Dapil. Hal itu tentunya untuk mendapatkan tiket kontestasi Pilkada yang digelar 8 bulan setelah Pileg usai.

“Kan tujuan kami berpolitik, tentunya tidak berlebihan jika PPP memiliki harapan kadernya untuk maju dalam Pilkada yang akan datang. Tentunya dengan tolok ukur melalui Pileg ini,” ungkap dia.

Meski berniat untuk bisa mengajukan nama sebagai Calon Bupati Serang, pihaknya tetap menunggu hasil dari Pileg. Karena, dari hasil Pileg juga dapat menentukan apakah masyarakat benar-benar bersimpati terhadap partai berlambang Ka’bah tersebut.

“Ya insyaallah nanti akan kami lihat, bagaimana hasil konsolidasi PPP. Lalu bagaimana hasil dari PPP menghadapi Pileg 2024 yah. Karena bagaimanapun, tolok ukurnya ada di Pileg itu sendiri. Apakah PPP layak, apakah masyarakat menaruh harapan kepada PPP. Bisa dilihat dari hasil Pileg,” terangnya.

Jika memang masyarakat menaruhkan harapan pada PPP, pihaknya telah memiliki sejumlah nama yang bakal diusung sebagai Calon Bupati Serang. Nama-nama tersebut merupakan kader terbaik yang dimiliki oleh PPP.

“Tentunya untuk nama-nama, kami sebagai Partai Politik memiliki nama-nama yang akan diusung dari internal partai. Meskipun memang sampai saat ini masih belum dimunculkan nama-namanya. Kita lihat nanti, sepak terjang para calon ini seperti apa, ini akan menjadi barometer partai untuk merekomendasikan kader tersebut,” ucapnya.

Terkait dengan isu kepindahan Subadri untuk mencalonkan diri di Kabupaten Serang, menurutnya hal itu sangat mungkin terjadi. Pihaknya pun tidak masalah, meskipun secara resmi lompatnya Subadri ke Kabupaten Serang masih belum resmi diperbincangkan di forum-forum resmi.

“Semua serba mungkin kan. Dalam politik kan tidak ada yang tidak mungkin. Tapi sampai sekarang belum muncul secara resmi sih. Pada rapat-rapat internal juga belum muncul, belum ada yang membahas terkait itu. Nanti kalau sudah ada keputusan, saya akan kabarkan,” katanya.

Menurutnya, mungkin saja isu terkait dengan kepindahan Subadri ke Kabupaten Serang berkaitan dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terbentuk di tatanan pusat. Namun kembali lagi, pihaknya akan fokus terlebih dahulu dalam memenangkan Pileg 2024.

“Nanti bisa kita lihat juga kan, karena memang untuk tarikannya di koalisi bisa saja terjadi. Untuk saat ini kami akan fokus untuk bagaimana menjadikan PPP menjadi kontestan yang mendapatkan simpati dari masyarakat,” tandasnya.(DZH/ENK)

 

KONSTELASI politik menjelang Pilkada 2024 semakin memanas. Salah satunya di wilayah Kabupaten Serang. Banpos mengendus sejumlah skenario pelik yang disipakan untuk mencari pengganti Bupati Serang saat ini, Ratu Tatu Chasanah. Ada Nama Andiara Hikmat Tomet yang bakal diperebutkan. Ada juga yang bakal dikorbankan.

Meski disebut dinamis, namun sejumlah sudah mulai menerka-nerka peta politik yang akan dihadapi, khususnya di sejumlah daerah di Provinsi Banten. Apalagi di tingkatan pusat, sudah berdiri Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang beranggotakan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dengan dibentuknya koalisi tersebut, sejumlah pihak berani berasumsi terkait pertarungan politik yang akanterjadi pada kurang lebih dua tahun mendatang. Salah satunya adalah tersanderanya Partai Golkar di Provinsi Banten oleh PAN maupun PPP.

Asumsi tersebut muncul lantaran Partai Golkar disebut membutuhkan PAN dan PPP agar dapat kembali mengusung Andika Hazrumy untuk mencalonkan diri pada kontestasi Pilgub 2024. Hal itu karena kursi Partai Golkar sempat turun cukup signifikan di tahun 2019. Sehingga, agar bisa mengamankan tiket menuju Pilgub, Partai Golkar perlu mengamankan kursi sebanyak-banyaknya.

Berdasarkan informasi yang diterima BANPOS dari sumber internal Partai Golkar, sejumlah kesepakatan politik tengah dipersiapkan oleh masing-masing anggota Koalisi Indonesia Bersatu. Sebelumnya, BANPOS pada edisi khusus ‘Potensi Duet Jadi Duel’ telah mempublikasikan skenario mendepak salah satu partai untuk keluar dari koalisi di daerah, untuk mengamankan kursi eksekutif Kota Serang.

Namun skenario lain pun dimunculkan. Kali ini, skenario tersebut dianggap lebih menguntungkan bagi seluruh pihak. Skenario tersebut yakni menarik Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, untuk mencalonkan diri di Kabupaten Serang. Sejumlah kandidat pun dimunculkan untuk bisa menemani Subadri, salah satunya yakni Andiara Aprilia Hikmat, anak dari mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.

“Skenario mendistribusikan calon kepala daerah dari koalisi ke Kota dan Kabupaten Serang menjadi skenario paling masuk akal dibandingkan harus mendepak salah satu anggota koalisi. Karena kepentingan yang paling utama adalah Aa (Andika Hazrumy – Red), bisa nyalon lagi di Provinsi Banten,” ujar sumber BANPOS di internal Partai Golkar.

Namun, skenario ini akan ‘memakan korban’ dari internal Partai Golkar sendiri. Korban tersebut yakni Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Serang, Fahmi Hakim. Diketahui, Fahmi Hakim digadang-gadang bakal melanjutkan estafet kepemimpinan Ratu Tatu Chasanah di Kabupaten Serang, meskipun Rapat Kerja Daerah (Rakerda) sebagai mekanisme resmi penentuan calon yang akan diusung, belum digelar hingga saat ini.

Menurutnya, saat ini Partai Golkar mengalami dilema yang sangat berat. Pasalnya, Partai Golkar dihadapkan pada persoalan pemenangan di Pilpres dan juga Pilkada dalam waktu berdekatan. Menurutnya, tidak mungkin Partai Golkar, khususnya di Provinsi Banten, mengorbankan Pilpres demi daerah.

“Memang yang sempat menjadi opsi adalah mendepak salah satu anggota koalisi. Tapi ada opsi lain yaitu mengorbankan Kota Serang agar koalisi tetap utuh hingga di tingkat pusat. Tapi skenario untuk distribusi Kepala Daerah akhirnya menjadi opsi terbaik,” ungkapnya.

Sebenarnya, baik Subadri maupun Syafrudin bisa saja ‘ditransfer’ ke Kabupaten Serang. Sebab, keduanya merupakan putra terbaik dari daerah yang saat ini menjadi wilayah Kabupaten Serang. Subadri merupakan putra daerah kelahiran Jawilan, sementara Syafrudin merupakan putra daerah kelahiran Bojonegara.

Namun, keinginan Subadri untuk bisa menjadi ‘si orang nomor satu’ sangatlah besar. Apalagi setelah hampir satu periode dirinya menjadi ‘ban serep’ dari Walikota Serang, dirinya disebut menginginkan untuk bisa menjadi orang nomor satu.

“Ya ini memang jadi opsi terbaik, meskipun belum resmi. Karena kalau dipasangkan dengan bu Andiara, pak Subadri memang bisa jadi Kabupaten Serang satu. Intinya pembagian wilayah ini sangat dibutuhkan untuk bisa mencalonkan di Provinsi Banten,” ucapnya.

Saat dikonfirmasi BANPOS, Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mengatakan isu mengenai dirinya yang akan lompat ke Kabupaten Serang untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Serang merupakan hal yang wajar. Sebab, dalam politik segala hal dimungkinkan lantaran dinamis.

“Wajar-wajar saja, politik kan dinamis. Mau kemana kita, ya itu hak kita,” ujar Subadri saat diwawancara BANPOS di Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Serang, Rabu (6/7).

Akan tetapi menurutnya, meskipun mencalonkan dan dicalonkan serta dipilih dalam kontestasi politik merupakan hak bagi setiap warga negara, tetap saja pemegang kekuasaan tertinggi adalah masyarakat. Sehingga, dirinya tetap akan berpegang teguh pada keinginan masyarakat, apakah ia akan mencalonkan diri di Kota Serang ataupun Kabupaten Serang.

“Saya ini orang yang selalu menyadari bahwa jadinya saya berangkat dari doanya masyarakat. Dan kenangan itu akan saya ingat sampai akhir hayat. Makanya nanti setelah saya selesai, idealnya, afdolnya, saya pasti akanmeminta restu kepada masyarakat. Saya direstuinya dimana,” kata Ketua DPW PPP Provinsi Banten itu.

Ia mengatakan, dirinya bisa diangkat derajatnya dari masyarakat biasa menjadi orang nomor dua di Kota Serang berkat dukungan dan doa dari masyarakat. Sehingga, tidak mungkin dirinya mengabaikan keinginan dari masyarakat.

“Jadi bukan karena saya malu-malu kucing, bukan karena saya tidak gentle. Tapi itu merupakan ta’dzim saya terhadap masyarakat yang telah mengangkat harkat dan martabat saya,” tuturnya.

Bahkan menurutnya, apabila masyarakat memutuskan agar Subadri tidak lagi menjabat sebagai Wakil Walikota Serang, bahkan mencalonkan diri menjadi Walikota Serang atau Bupati Serang, maka dirinya akan mengikuti kemauan dari masyarakat itu.

“Kalaupun masyarakat tidak menghendaki saya, saya jelek (dalam memimpin), saya tidak baik. Udahlah haji Badri tidak usah nyalon lagi, saya akan turuti. Tapi sebaliknya, jika masyarakat meminta saya (untuk mencalonkan diri), arep gajah geh pasti tak lawan (Gajah sekalipun akan saya lawan, Red),” ungkapnya.

Bahkan menurutnya, jika memang masyarakat menginginkan dirinya mencalonkan diri sebagai Bupati Serang dan dipasangkan dengan Anggota DPD RI, Andiara Aprilia Hikmat, maka dirinya akan mengikuti. Sebab kembali lagi ia tegaskan bahwa politik itu dinamis.

“Politik itu dinamis, namun politik juga itu kompromi. Tapi yang saya maknai secara pribadi, politik itu juga tidak bisa dipisahkan dari yang namanya momentum. Momennya pas enggak kita di Kabupaten, momennya pas enggak di Provinsi, momennya pas enggak kita di Kota. Seperti itu,” tandasnya.

Di sisi lain, meski Subadri siap bertarung di Kabupaten Serang, skenario ‘mengawinkan’ Subadri dengan Andiara masih harus menempuh jalan berliku. Karena di sisi lain, di tubuh Partai Golkar pun masih ada kader potensial yang mungkin bisa mengganjal ‘perkawinan’ itu.

Karena saat ini, nama ketua DPD Golkar Kabupaten Serang, Fahmi Hakim menjadi figur yang sebelumnya digadang-gadang bakal meneruskan estafet kekuasaan Golkar di Kabupaten Serang. Selain itu, ada juga nama Bahrul Ulum, Sekjen DPD Golkar Provinsi Banten yang dinilai punya kedekatan dengan Bupati Serang saat ini sekaligus Ketua DPD Golkar Provinsi Banten, Ratu Tatu Chasanah.

Jalan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Serang, Fahmi Hakim, untuk bisa menduduki kursi Kabupaten Serang satu agaknya bakal jauh dari kata mulus. Selain harus dihadapkan pada kandidat dari pemilik ‘darah penguasa’ yakni Andiara Aprilia Hikmat pada skenario penyelamatan Koalisi Indonesia Bersatu, Fahmi Hakim juga dihadapkan pada persoalan saling sikut di dalam tubuh Partai Golkar sendiri.

Bagaimana tidak, Fahmi Hakim juga disebut akanberhadapan dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD I Partai Golkar Provinsi Banten yang juga merupakan Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum. Potensi tersebut pun dianggap tak berlebihan, mengingat Partai Golkar sampai saat ini belum menentukan siapa yang benar-benar akan dicalonkan pada Pilkada. Penentuan tersebut akan dilakukan pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda).

Nama Fahmi Hakim mulai naik kepermukaan dan dianggap sebagai calon pewaris ‘tahta’ Ratu Tatu Chasanah setelah adanya buka bersama sekaligus konsolidasi struktural Partai Golkar Kabupaten Serang, di kediaman Fahmi Hakim pada Senin (11/4) lalu. Pada saat itu, Andika Hazrumy yang merupakan Wasekjen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa I DPP Partai Golkar, mempersilahkan Fahmi untuk maju dalam kontestasi Pilbub.

Namun, Andika memberikan syarat kepada Fahmi jika ingin dicalonkan sebagai Bupati Serang. Syarat tersebut yakni Fahmi selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Serang, harus bisa membawa Partai Golkar untuk menduduki 30 persen kursi DPRD Kabupaten Serang.

“Pak Fahmi saya tugasin dulu 30 persen. Kalau sanggup, bisa maju sebagai Calon Bupati. Jadi jangan punya cita-cita ini itu, kalau perahu kitanya tidak siap,” kata Andika pada saat menyampaikan sambutan pada kegiatan konsolidasi tersebut.

Andika juga menegaskan bahwa mesin Partai Golkar harus segera dipersiapkan dengan matang untuk menghadapi Pemilu 2024, khususnya di Kabupaten Serang. Hal itu guna menarik simpati dari masyarakat agar memilih Golkar di tahun 2024.

Namun untuk saat ini, Andika meminta agar seluruh struktural Partai Golkar, kader hingga simpatisan, agar berfokus memenangkan Pemilihan Legislatif terlebih dahulu. Sebab, kursi legislatif menjadi tiket bagi Partai Golkar untuk bisa mencalonkan Bupati.

“Jadi kita harus fokus dulu di Pileg. Kemudian, kita juga sekarang sedang menggodok dengan Pak Ketua, untuk menyusun strategi di setiap kader partai Golkar, yang akan dimajukan di setiap daerah,” tutur Andika pada saat itu.

Hasrat Fahmi Hakim untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Serang pun ditunjukkan secara serius. Dirinya pun sudah memiliki tagline sendiri yakni ‘Fahmi Hakim Bersama Kita’. Bahkan tak tanggung-tanggung, Fahmi Hakim pada situs resmi miliknya yaitu fahmihakim.com menyebutkan bahwa iamerupakan ‘Calon Bupati Serang Potensial’.

Dalam beberapa kesempatan pun, Fahmi Hakim terlihat terus merapatkan diri kepada Andika Hazrumy. Kemesraannya kerap kali dipublikasikan oleh sejumlah media massa. Seperti pada reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Serang Dapil Waringinkurung, Ratu Julmi Hayati dan Anggota DPRD Kabupaten Serang Dapil Kramatwatu, Mawardi.

Dalam reses tersebut, Andika Hazrumy turun ke lapangan untuk memantau kinerja dua anggota legislatif dari partai berlambang pohon beringi tersebut. Fahmi Hakim pun turut mendampingi Andika Hazrumy dalam memantau reses.

Salah satu sumber BANPOS di internal Partai Golkar mengatakan bahwa sebenarnya banyak dari kader Partai Golkar yang enggan memilih Fahmi Hakim untuk maju di Pemilihan Bupati Serang nanti. Pasalnya, Fahmi dianggap kurang layak untuk maju sebagai pengganti Ratu Tatu Chasanah.

Menurut sumber tersebut, jika memang pengganti Ratu Tatu harus orang eksternal keluarga besar Chasan Sohib, maka mayoritas dari para kader akan memilih Bahrul Ulum ketimbang memilih Fahmi Hakim.

“Banyak dari kader yang lebih memilih Bahrul Ulum ketimbang Fahmi Hakim. Karena dari segi kualitas menurut kami lebih mumpuni Bahrul Ulum,” ujar sumber BANPOS.

Selain kualitas yang dianggap lebih baik, Bahrul Ulum juga dianggap lebih memahami arah pembangunan Kabupaten Serang ketimbang Fahmi Hakim. Sebab, Bahrul Ulum merupakan Ketua DPRD Kabupaten Serang.

“Dari segi struktural juga Bahrul Ulum lebih dekat dengan Ibu Tatu. Karena beliau ini merupakan Sekjennya bu Tatu di Provinsi Banten. Jadi menurut kami, Bahrul Ulum lebih layak untuk maju sebagai calon Bupati Serang,” tuturnya.

Informasi yang didapat, gesekan antara kubu Fahmi Hakim dan kubu Bahrul Ulum sudah sering terjadi di berbagai agenda kegiatan internal Partai Golkar. Terkadang, kedua kubu saling mengirimkan orang mereka ke agenda internal partai, mewakili Kabupaten Serang.

Seperti pada agenda internal Partai Golkar yang diselenggarakan di salah satu hotel di Anyer. Pada kegiatan tersebut, seharusnya masing-masing DPD II mengirimkan delegasi sebanyak antara empat sampai lima orang.

Namun, DPD II Partai Golkar Kabupaten Serang justru mengirimkan sebanyak 9 orang delegasi. Usut punya usut, sembilan orang delegasi itu merupakan gabungan dari delegasi Fahmi Hakim dan Bahrul Ulum. Mulanya, delegasi dari Fahmi Hakim terlebih dahulu yang hadir. Namun ternyata, delegasi Bahrul Ulum turut hadir di sana.

“Jadi memang ada semacam perselisihan antara mereka. Ibaratnya kalau ditempatkan di satu tempat, kedua orang itu akan selalu berada di kutub yang berbeda. Toh sekarang ini kan belum ada nama resmi yang akan diusung. Apalagi partai sampai saat ini baru sebatas menyatakan akan mengusung kader terbaiknya. Pertanyaannya, siapa kader terbaiknya?” tegas dia.

BANPOS mencoba melakukan konfirmasi kepada Fahmi Hakim dan Bahrul Ulum terkait dengan isu tersebut. Namun, BANPOS tidak berhasil mengonfirmasi Fahmi Hakim. Sementara Bahrul Ulum saat dikonfirmasi, mengatakan bahwa saat ini Partai Golkar tengah berfokus pada Pileg dan Pilpres terlebih dahulu.

“Bahwa konsentrasi Golkar saat ini adalah pemilu legislatif dan Pilpres. Karena hasil Pemilu menjadi tolok ukur dan kunci dalam menghadapi Pilkada,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (7/7).

Sementara terkait dengan sejumlah nama yang muncul dan digadang-gadang bakal dicalonkan sebagai Bupati Serang pada kontestasi Pilkada 2024, Bahrul Ulum menegaskan bahwa hal itu menjadi bukti Partai Golkar memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dan berintegritas dalam membangun daerah.

“Dan semua kader Golkar, apalagi yang memiliki kapasitas, tentu menuju Pemilu 2024, harus semakin dekat dengan masyarakat. Maka seluruh kader Golkar harus konsentrasi memenangkan pemilu legislatif menuju sukses Pilkada,” terangnya.

Selain itu, saat ini Partai Golkar masih belum berani menyampaikan dan menyosialisasikan nama-nama calon kepala daerah yang akan mereka usung. Yang saat ini berani dan tegas pihaknya lakukan adalah menyosialisasikan Airlangga Hartanto sebagai Calon Presiden Republik Indonesia.

“Konsentrasi penuh saat ini, salah satunya juga bagi kami adalah menyosialisasikan Ketua Umum Partai Golkar, bapak Airlangga Hartarto sebagai kandidat Calon Presiden dari Partai Golkar sesuai amanat Rapimnas dan Munas,” katanya.

Ia menegaskan bahwa Partai Golkar serius dalam memenangkan Pemilihan Legislatif 2024 nanti. Pasalnya, jika Partai Golkar tidak bisa memenangkan legislatif, maka Partai Golkar akan kehilangan tiket untuk mencalonkan kader terbaiknya menjadi Bupati Serang.

“Sekarang semua fungsionaris dan kader harus konsentrasi memenangkan Pemilu Legislatif. Sebab tiket Pilkada ada pada suara Pileg. Maka memenangkan Partai Golkar di semua tingkatan Pileg adalah tugas utama agar menang mudah di Pilkada. Tentu menang pilpres juga wajib dilakukan, karena itu, sosialisasi pak Airlangga harus masif dilakukan oleh kader di daerah,” tuturnya.

Jika hasil Pileg sudah didapatkan, barulah pihaknya membicarakan siapa saja yang akan diusung menjadi calon kepala daerah dengan menggelar Rakerda. “Rakerda digelar menjelang Pilkada dimulai, setelah Pemilu Legislatif dan Pilpres,” tandasnya.(DZH/ENK)

PETA politik Pilkada Kota Serang mendatang sedikit demi sedikit mulai terungkap. Sejumlah pihak mulai berani untuk membuka gambaran peta tersebut. Dalam peta politik tersebut, skema muncul memanglah duel Aje Kendor. Diantara duel tersebut, muncul sejumlah nama yakni Ketua DPD II Partai Golkar Kota Serang, Ratu Ria Maryana dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin.

Nama Ratu Ria Maryana muncul selain karena adanya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang partainya Ria yakni Partai Golkar merupakan anggotanya, juga karena tradisi yang kerap digunakan oleh keluarga Trah Rau. Tradisi tersebut yaitu mengambil birokrat sebagai pasangan dalam kontestasi politik.

Tradisi itu dapat dilihat dari pencalonan Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten dengan menggandeng Mohammad Masduki sebagai wakilnya. Masduki diketahui merupakan birokrat di Provinsi Jawa Barat. Jabatan terakhirnya yakni Kepala Dinsos Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, tradisi menggandeng birokrat pun dapat dilihat pada pencalonan Ratu Tatu Chasanah sebagai Bupati Serang dengan menggandeng Pandji Tirtayasa dan pencalonan Tb. Haerul Jaman sebagai Walikota Serang dengan menggandeng mantan Sekda Kota Serang, Sulhi Choir.

Tradisi tersebut digadang-gadang akan kembali diterapkan pada pencalonan Ratu Ria Maryana. Dengan tradisi itu, maka terdapat dua orang yang disebut dapat berpasangan dengan Ratu Ria Maryana. Keduanya yakni Syafrudin dan juga Nanang Saefudin.

“Pilihannya jika mau jadi Walikota, Ratu Ria bisa menggandeng Nanang. Kalau cukup jadi Wakil Walikota, bisa berpasangan dengan Syafrudin. Karena Syafrudin tetap dianggap birokrat dengan pengalaman kerjanya yang cukup lama,” ujar salah satu sumber BANPOS di lingkungan DPRD Kota Serang.

Sumber BANPOS tersebut juga mengatakan bahwa Nanang saat ini tengah didekati oleh sejumlah Partai Politik. Meskipun belum pasti, namun tidak menutup kemungkinan Nanang memang akan dipinang untuk maju dalam kontestasi Pilwalkot mendatang.

Hal itu diperkuat oleh sumber BANPOS di lingkungan Pemkot Serang. Sumber BANPOS yang merupakan pejabat Eselon itu mengaku bahwa Nanang saat ini sudah mulai berani ‘membangkang’ terhadap Syafrudin. Disebutkan bahwa hal itu akibat kedekatannya dengan salah satu Parpol.

“Pak Syafrudin jadi pusing sendiri sebenarnya, karena seharusnya pak Nanang itu kan mengikuti arahan dari pak Syafrudin. Bagaimanapun eksekutor pembangunan harusnya Sekda, tapi sekarang malah lebih sering tidak dilakukan,” tutur dia.

Nanang pun digadang-gadang memiliki keinginan untuk maju sebagai calon Wakil Walikota Serang. Namun belum diketahui siapa yang akan mengambil dirinya sebagai pasangan pada Pilwalkot 2024 mendatang.

Saat dikonfirmasi, Nanang mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak pernah kepikiran untuk maju dalam kontestasi Pilkada. Bahkan menurutnya, ia sendiri tidak pernah memimpikan untuk diberi amanah sebagai Sekda Kota Serang.

“Memimpikannya aja belom pernah. Sementara ini saya mengabdikan diri sebagai ASN terlebih dahulu saja,” ujar Nanang ketika diwawancara BANPOS.

Nanang menuturkan bahwa sampai saat ini, dirinya belum pernah diajak berkomunikasi oleh Partai Politik manapun untuk membicarakan Pilwalkot Serang.

“Tapi sampai saat ini masih belum ada tuh Partai Politik yang melirik saya. Belum, dari dewan juga belum. Itu juga baru bercanda-bercanda saja, kan berbeda tuh bercanda dengan serius,” tuturnya sembari tertawa.

Ia menegaskan bahwa sampai saat ini dirinya masih taat dan patuh terhadap perintah pimpinan, yakni Syafrudin selaku Walikota dan Subadri Ushuludin selaku Wakil Walikota. Kendati demikian, ia pun tidak menutup kemungkinan bahwa dirinya akan terjun ke dunia politik.

“Yah hidup itu kan ke depan goib, kita kan tidak tahu yah ke depan seperti apa. Saya pun menjadi Sekda tidak tahu kan,” tandasnya. (DZH/ENK)

 

PERKONGSIAN antara Syafrudin dan Subadri di bawah slogan Aje Kendor diyakini telah retak dan mendekati perpecahan. Hal itu setelah PPP menunjukkan gelagat untuk pecah kongsi dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) maupun koalisi Aje Kendor.

Partai berlambang Ka’bah tersebut sudah mempersiapkan diri untuk mencalonkan Walikota Serang dari kader internalnya. Bahkan, mereka lebih memilih membangkang perintah pusat ketimbang harus membuat cita-cita mereka untuk menjadikan kader mereka sebagai Walikota Serang.

Ketua DPC PPP Kota Serang, Uhen Zuhaeni, saat dihubungi BANPOS mengatakan bahwa pihaknya telah memanaskan mesin politik mereka, untuk bisa memenangkan Pemilu Legislatif (Pileg) di tahun 2024 mendatang. Sebab, Pileg merupakan kendaraan untuk bisa maju di kontestasi Pemilihan Walikota (Pilwalkot).

“Jadi terkait dengan Pilwalkot, tentu yang harus dibereskan adalah Pilegnya dulu. Karena itu merupakan kendaraan. Karena kendaraan Pilwalkot adalah kursi Pileg, maka saat ini yang harus dilakukan adalah mengusahakan satu dapil satu kursi. Sehingga target untuk mengusung Walikota itu dapat terpenuhi. Jadi sekarang sedang melakukan pemetaan dapil untuk orang-orang yang berpotensi menang,” ujarnya.

Ia mengaku bahwa DPC PPP Kota Serang telah membuka pendaftaran bagi para bakal calon legislatif (Bacaleg) yang akan maju pada Pileg 2024. Ia pun mengklaim jika pendaftaran tersebut telah dibanjiri banyak Bacaleg yang akan bertarung nanti.

“Pileg kami sudah buka pendaftaran. Bahkan hampir semua dapil sudah terisi, tinggal 20 persen lagi yang belum full. Bahkan ada dapil tertentu yang jumlahnya overload. Itu juga pengaruh dari rencana kami mendorong ke Walikota. Jadi ada semangat dan tujuan yang sama untuk mendorong untuk maju di Pilwalkot,” terangnya.

Uhen pun secara terang-terangan menegaskan bahwa Subadri Ushuludin lah calon Walikota Serang yang akan diusung oleh PPP. Uhen mengaku bahwa Subadri pada Pilwalkot lalu terpaksa diposisikan menjadi Wakil Walikota Serang, meskipun telah ditargetkan sebagai Walikota.

“Sudah dong, sudah ada (Calon Walikota), ini tidak perlu diumpet-umpetin lagi. Kami punya kader yang saat ini sudah menjadi Wakil Walikota. Karena kan beliau (Subadri) sebenarnya diusung menjadi Walikota. Berhubungan bahwa pada saat itu kursi kami kurang, maka kami harus legowo untuk menjadi Wakil Walikota,” ucapnya.

Kepastian Subadri untuk dicalonkan sebagai Walikota Serang menurutnya memang masih belum resmi. Karena, belum diselenggarakan musyawarah terkait dengan hal itu. Akan tetapi, di setiap agenda-agenda besar, nama Subadri kerap dielukan untuk maju sebagai Calon Walikota Serang oleh para kadernya.

“Belum kalau itu, tapi pada kesempatan atau event-event besar, seperti di Muscab, itu dihadiri oleh Waketum dan Majelis Pertimbangan bahwa kami sampaikan, tahun depan PPP akan mencalonkan Walikota. Saya ulang lagi di Musangcab, kami sampaikan bahwa kami akan memiliki target tersebut. Maka harus memenuhi target yang telah ditentukan,” tegasnya.

Terkait dengan KIB yang membuat posisi Subadri terancam lantaran kehadiran Partai Golkar yang juga berpotensi mengusung kader internalnya, Uhen mengaku tidak masalah. Sebab meskipun dalam kesepakatan koalisi di nasional mengamanatkan koalisi juga dibentuk di daerah, tidak menjadi tabu dalam dunia politik untuk keluar dari koalisi.

“Kalau dari Memorandum of Understanding (MoU) yang dibuat pada saat launching KIB, koalisi itu harus sampai ke daerah. Tapikan saya orang yang agak sedikit nyeleneh. Koalisi itu yang dicari adalah menang, bukan hanya bersama-sama. Dalam koalisi itu kan tidak tabu ketika harus keluar dari koalisi,” ungkapnya.

Ia menuturkan, koalisi yang dibentuk oleh pengurus pusat memang merupakan zona nyaman yang dapat memperbesar potensi kemenangan dalam kontestasi politik. Akan tetapi menurutnya, zona nyaman yang dianggap oleh orang lain, belum tentu zona nyaman bagi pihaknya.

Sehingga, keluar dari zona yang orang lain sebut nyaman untuk pergi ke zona yang memang pihaknya anggap nyaman, sangat memungkinkan. Apalagi jika tetap mempertahankan diri berada di dalam zona nyaman tersebut, akan membuat target Pilwalkot mereka tidak akan tercapai.

“Ada kondisi bahwa kami harus berada di posisi kedua (jika dalam koalisi). Padahal kami harus memiliki target untuk berada di posisi ke satu (Walikota). Maka dari itu, tidak salah dong ketika kami mengambil langkah sedikit berbeda dengan keluar dari zona nyaman, dan menemukan zona nyaman kami sendiri. Pokoknya di Pilwalkot, tidak ada pilihan Subadri Ushuludin menjadi Wakil Walikota. Yang ada kami mengusung Subadri Ushuludin sebagai Walikota Serang,” tegasnya. (DZH)

PERHELATAN Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 semakin dekat. Tensi politik pun perlahan mulai meningkat seiring mesin partai politik yang menggerakkan motor politiknya. Di Kota Serang, ada potensi perpecahan kongsi antara Walikota Syafrudin dan Wakil Walikota Subadri Ushuludin yang saat ini menjadi duet. Pasangan ini pun berpotensi menjalani duel demi memenangi tahta kepemimpinan Kota Serang periode 2024-2029.

Di tataran elit politik di jajaran nasional telah melakukan sejumlah manuver politik guna menghadapi agenda lima tahunan, yang digelar perdana secara serentak pada tahun 2024 nanti.

Otak-atik kursi dewan agar bisa lolos ambang batas pencalonan Presiden atau dikenal dengan Presidential Treshold sudah mulai dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Parpol yang ingin mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden diharuskan memiliki kursi di DPR RI minimal 20 persen.

Dengan jumlah kursi sebanyak 575, maka Parpol tersebut minimal harus mengantongi sebanyak kurang lebih 115 kursi. Dengan demikian, hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saja yang bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

Mereka yang memiliki kursi kurang dari 20 persen, dipersilakan untuk membentuk koalisi guna memenuhi ambang batas tersebut. Sejumlah Partai Politik (Parpol) pun membentuk koalisi di tingkat pusat. Koalisi di tingkat pusat memang lebih mudah terbentuk, mengingat perhitungan kursi legislatif yang digunakan pada gelaran Pilpres adalah kursi periode sebelumnya.

Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di tingkat pusat telah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Jika diakumulasikan, koalisi tersebut telah mengantongi sebanyak 148 kursi, dengan rincian Partai Golkar sebanyak 85, PAN sebanyak 44 dan PPP sebanyak 19.

Koalisi tersebut pun diperintahkan agar dapat ditarik ke masing-masing daerah. Begitu juga dengan Kota Serang. Akan tetapi, pembentukan KIB di tingkat daerah, khususnya Kota Serang, dianggap sulit untuk dilakukan. Pasalnya, masing-masing daerah dipastikan bakal terjadi konflik kepentingan antar partai anggota koalisi. Terlebih, tiket untuk mencalonkan Kepala Daerah merupakan tiket baru hasil Pileg 2024, berbeda dengan Pilpres yang menggunakan perhitungan kursi periode sebelumnya.

Persoalan lain yang muncul di Kota Serang jika KIB dipaksa berdiri di ibukota Provinsi Banten tersebut yakni seluruh partai anggota koalisi memiliki jagoan masing-masing yang akan diusung di Pilwalkot Serang 2024. Partai Golkar digadang-gadang akan mencalonkan Wakil Ketua DPRD Kota Serang yang juga merupakan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Serang, Ratu Ria Maryana. Sedangkan PAN memiliki Walikota petahana, Syafrudin. Begitu juga dengan PPP yang memiliki Wakil Walikota petahana, Subadri Ushuludin.

Kondisi politik tersebut pun membuat dua opsi terpaksa muncul. Opsi pertama ialah mempertahankan duet petahana yang pada saat pencalonannya menggunakan jargon ‘Aje Kendor’ dan ‘menendang’ Partai Golkar keluar dari koalisi di daerah, atau merubah ‘duet’ Aje Kendor menjadi ‘duel’ Aje Kendor dengan ‘menendang’ salah satu petahana keluar dari koalisi, dan merangkul Partai Golkar.

Akademisi, Pengamat Politik sekaligus Peneliti Senior Populi Center, Usep S. Ahyar, mengatakan bahwa koalisi yang telah dibentuk di tingkat nasional menurutnya masih belum permanen. Begitu pula di daerah. Sebab, kondisi politik masih dinamis dan masih bisa berubah-ubah.

“Saya kira juga kalau menurut pengalaman, maka akan berbeda-beda (koalisi pusat dengan koalisi daerah). Ini juga terjadi di daerah-daerah, poros koalisi terbentuk baru sebagaimana dinamika politik yang ada,” ujarnya kepada BANPOS, Kamis (30/6).

Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia pun menurutnya, sangat jarang koalisi pusat selaras dengan koalisi di daerah. Karena, kerap terjadi Parpol yang berkoalisi di pusat, justru saling berlawanan ketiga gelaran Pilkada dihelat.

Akan tetapi, Usep menuturkan bahwa bisa saja koalisi yang berada di Pusat dengan di daerah dapat linier. Pasalnya, pada 2024 mendatang seluruh kontestasi politik akan berlangsung dalam waktu yang berdekatan.

“Tapi karena ini sangat dekat dengan Pilkada, ada kemungkinan besar (akan linier). Namun mungkin tidak seluruh daerah akan sama dengan pusat, karena kan dinamika daerah itu berbeda. Lalu hasil Pileg di daerah juga kadang tidak sama,” ucapnya.

Sebagai contoh, jika di Pileg nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapat menempati posisi pertama perolehan suara, belum tentu di daerah-daerah juga terjadi demikian. Karena, hal itu tetap mengacu pada dinamika politik daerah, dan karakteristik pemilih.

“Karena dominasinya, karakter pemilihnya juga berbeda. Nah itu sangat menentukan juga dalam membangun koalisi. Misalkan karakternya itu nasionalis, maka Partai-partai nasionalis yang akan memenangkan di daerah,” tuturnya.

Potensi KIB dapat ditarik ke daerah, khususnya di Kota Serang, menurutnya tetap ada. Namun melihat peta politik di Kota Serang yang petahananya merupakan bagian dari KIB, namun Partai Golkar yang juga tetap mau memajukan calon dari kadernya sendiri, memungkinkan terjadinya ‘perpecahan’ koalisi dengan ‘menendang’ salah satu partai.

“Kemungkinan (ditendang) ada. Tapi tetap dinamika mengikuti daerah juga. Apalagi ini kan masanya otonomi daerah, pusat pun akan melihat di daerah seperti apa kepentingannya. Tidak akan selalu daerah mengikuti pusat. Jadi Kota Serang juga bisa jadi berbeda koalisinya dengan di nasional,” ucapnya.

Namun Usep mengingatkan bahwa yang perlu diperhatikan saat ini bukanlah siapa yang akan maju sebagai Calon Walikota, namun siapa yang akan memenangkan tiket untuk melaju dalam kontestasi politik tersebut. Sebab jika kalah dalam Pileg, secara otomatis tiket untuk maju pun hilang.

“Jadi memang itu menentukan juga koalisi dengan siapa, partai mana dengan partai mana. Tidak melulu akan mempertimbangkan hasil koalisi di nasional. Maka dari itu, hasil Pileg itu akan menentukan siapa yang akan menjadi pimpinan koalisi, siapa yang akan dicalonkan,” tegasnya.

Walikota Serang, Syafrudin, saat dikonfirmasi BANPOS mengaku bahwa dirinya masih belum kepikiran untuk Pilkada 2024. Begitu pula dengan siapa yang akan berpasangan dengan dia pada Pilkada 2024 nanti.

“Kayaknya belum sih. Sekarang ini kami masih berfokus untuk bekerja sampai akhir 2023 nanti. Kalau urusan cocok-cocokan (untuk berpasangan dalam Pilwalkot), yah itu mah urusan nanti lah,” ujar Syafrudin.

Diakui oleh mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang itu, saat ini kepemimpinan dirinya masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan, agar dapat merealisasikan visi-misi yang dulu diusung.

“Kami masih punya PR-PR yang harus diselesaikan. Jadi tujuan kami agar selesaikan dulu deh visi-misi kami, kami tuntaskan dulu semuanya,” ucap pria yang juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Provinsi Banten tersebut.

Kendati demikian, Syafrudin mengaku tidak masalah apabila pada kontestasi Pilwalkot 2024 nanti dirinya harus berlawanan dengan Subadri Ushuludin. Menurutnya, hal itu merupakan hal yang lumrah di negara demokrasi.

“Setelah itu bagaimana rencana ke depan, nanti kami akan bicarakan mungkin di 2024. (Apakah dengan Subadri atau tidak) itu relatif sih. Mudah-mudahan masih bareng. Tapi kalaupun tidak, ya itu kan namanya demokrasi,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menyatakan diri akan maju kembali dalam kontestasi Pilwalkot nanti ataupun tidak. Sebab, hal itu menjadi kewenangan masyarakat yang memilihnya.

“Kemana pun saya, dimana pun saya, kembali lagi kepada masyarakat. Lebih enaknya masyarakat yang menentukan saya harus dimana. Tapi kalau dari saya belum (menentukan),” ujarnya.

Begitu pula dengan dorongan dari partainya sendiri yakni PPP. Menurutnya sampai saat ini, PPP belum memberikan sikap apakah akan mengusung dirinya lagi untuk maju dalam Pilwalkot mendatang atau tidak.

“Politik itu kan dinamis. Yang lebih signifikan lagi masyarakat. Kalau partai kan memang perahu kita, kendaraan kita, yang namanya A, B, C, D pasti akan muncul. Tapi itu tadi, kemanapun saya, nyalon dimanapun, silakan nanya ke masyarakat maunya dimana,” ucapnya.

Menurut dia, dukungan dari masyarakat yang paling utama. Sebab, apabila dirinya maju mencalonkan diri ataupun dicalonkan, namun tidak memiliki dukungan dari masyarakat, maka tidak akan bisa memenangkan kontestasi Pilwalkot.

“Politik itu kompromi, politik itu juga dinamis. Kami masih fokus ngurusin masa akhir kami, dari sekarang sampai satu setengah tahun ke depan. Makanya saya bilang, tanya ke masyarakat lagi. Kalaupun masyarakat menginginkan kami bareng-bareng lagi (dengan Syafrudin), maka akan kami ikuti,” terangnya. (DZH/ENK)

 

 

SUDAH satu tahun lebih Kecamatan Walantaka dan Kecamatan Kasemen ditetapkan dan terus dipromosikan sebagai kawasan industri. Berbagai kemudahan investasi ditawarkan oleh Pemerintah Kota Serang untuk bisa merayu para investor, agar menanamkan investasinya di Kota Serang.

Namun sejak disahkan pada Oktober 2020, hingga saat ini tercatat baru sejumlah investor saja yang melirik Kota Serang untuk berinvestasi di dua kecamatan tersebut. Sedangkan investor yang telah merealisasikan investasinya masih terhitung jari.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Serang, Tb. A.Teguh Prihadi, mengatakan bahwa berdasarkan data yang pihaknya miliki, setidaknya baru terdapat dua investor saja yang sudah menanamkan modal di Kota Serang dengan mendirikan industri di Kecamatan Kasemen dan Walantaka. Sementara itu, terdapat sebanyak tiga investor yang sudah mendapatkan izin lokasi dari Pemkot Serang.

“Data yang ada di DPMPTSP tentang para calon investor dan investor yang telah menanamkan investasi di wilayah industri, yaitu di Kecamatan Kasemen dan Walantaka yah. Di Kecamatan Kasemen itu ada PT Jaya Marine, itu sudah keluar izin lokasinya. Lalu PT HBLA Industri Pengolahan sudah beroperasi. Lalu PT Borisindo Industri Banten itu sudah sampai izin lokasi. Sedangkan di Kecamatan Walantaka, ada dua perusahaan. Yang satu PT Gooyang Industri sudah beroperasi di sana. Lalu CV Adi Sakti Chemical baru izin lokasi. Jadi memang sudah ada yang melirik dan beroperasi,” ujarnya saat diwawancara melalui sambungan telepon.

Sejumlah perusahaan yang sudah beroperasi dan sudah mengantongi izin lokasi itu menurutnya bergerak di bidang yang berbeda. Seperti PT Jaya Marine yang bergerak di bidang galangan kapal, PT HBLA bergerak di bidang pengolahan limbah, PT Borisindo bergerak di bidang Green Industry dan PT Gooyang Industri bergerak di bidang pengolahan plastik.

Menurut Teguh, sudah pasti jumlah industri yang telah berdiri maupun yang telah mengantongi izin untuk dibangun tersebut masih jauh dari target Pemkot Serang. Pasalnya, luasan wilayah yang disediakan oleh Pemkot Serang untuk dibangun industri sangatlah luas.

“Total keseluruhan di RTRW terkait dengan kawasan industri itu seluas 1.850 hektare. 350 hektare di Kecamatan Kasemen, 1.500 hektare di Kecamatan Walantaka,” ungkapnya.

Terkait dengan masih minimnya investor yang ingin berinvestasi dan telah mengoperasikan industrinya di dua kecamatan tersebut diklaim oleh Teguh akibat adanya kebijakan baru dari Pemerintah Pusat. Kebijakan itu membuat mereka kesulitan dalam mengembangkan kawasan industri yang telah ditetapkan pada RTRW.

“Pada tahun 2022 ini, ada kebijakan dari pusat yang memang jadinya menghambat kami. Ada aturan baru dari pusat yang pada akhirnya menghambat kami dalam mengembangkan RTRW kami dalam kawasan industri. Terkait dengan lahan sawah dilindungi,” ucapnya.

Untuk menyelesaikan persoalan itu, Teguh mengatakan bahwa Pemkot Serang melalui Dinas PUTR telah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat yakni Kementerian ATR/BPN, terkait dengan persoalan tersebut.

“Jadi mungkin ada saja investor yang sudah melirik tapi tidak terpantau oleh kami, namun terganjal oleh aturan itu. Sehingga saat ini mungkin mereka masih menunggu kepastian terkait dengan aturan tersebut,” katanya.

Sementara itu, Teguh menjabarkan bahwa hingga Mei 2022, Pemkot Serang telah berhasil merealisasikan nilai investasi di Kota Serang sebesar Rp5,232 triliun dengan jumlah investor sebanyak 1.263.

“Untuk targetnya Rp6,450 triliun untuk nilai investasi. Sedangkan target jumlah investor itu 1.291 investor. Sehingga sampai dengan bulan Mei, realisasi nilai investasi itu sudah mencapai 81 persen,” terangnya.

Persoalan minimnya investor yang melirik Kota Serang, khususnya kawasan industri untuk ditanamkan modal sebenarnya sudah sejak awal tahun 2022 disuarakan oleh DPRD Kota Serang. Pada saat itu, DPRD Kota Serang melalui Komisi III mendorong agar Pemkot Serang segera membuat portofolio investasi Kota Serang, untuk mempermudah para investor masuk ke Kota Serang.

Ketua Komisi III pada DPRD Kota Serang, Tb. Ridwan Akhmad, mengatakan bahwa tahun lalu, realisasi investasi di Kota Serang mencapai nilai Rp6 triliun. Akan tetapi menurutnya, hal itu masih kurang untuk mendongkrak ekonomi di Kota Serang.

“Kami sih inginnya bisa digenjot hingga 5 kali lipat. Jadi memang untuk optimalnya itu sekitar Rp30 triliun. Itu kan sebesar Rp6 triliun belum termasuk dengan penanaman modal asing (PMA),” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon beberapa waktu yang lalu.

Ia menuturkan bahwa sebenarnya sudah banyak investor asing yang melirik Kota Serang, untuk dapat berinvestasi di Kota Serang. Namun menurutnya, para investor asing tersebut bingung, mereka dapat berinvestasi pada sektor apa di Kota Serang.

“Hanya tinggal bagaimana pemerintah ini membuat salurannya. Jadi maksudnya seperti ini, bagaimana investor asing mau melirik Kota Serang, kalau mereka tidak tahu portofolio potensi investasi di Kota Serang. Bagaimana profilingnya,” ucap Ridwan.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar Pemkot Serang dapat membuat portofolio potensi investasi di Kota Serang, baik dalam bentuk aplikasi maupun situs web. Sehingga setiap orang, termasuk para investor dalam negeri dan asing, dapat tertarik ke Kota Serang.

“Ini yang menjadi salah satu fokus kami yah di Komisi III. Karena jika tidak dilakukan, maka akan sulit untuk membuat para investor dapat tertarik untuk berinvestasi di Kota Serang,” jelasnya.

Menurutnya, akan sulit apabila Pemkot Serang hanya menunggu para investor datang ke Kota Serang, tanpa bersolek dan mempromosikan berbagai potensi yang dapat dikerjasamakan dengan para investor.

“Jangan hanya menunggu saja. Kita bisa lihat bagaimana Kota Bandung memiliki situs kerjasama.bandung.go.id dan Jawa Barat yang memiliki situs bernama wisj.com (West Java Investment Summit). Kita juga harus bisa mencontoh mereka,” ungkapnya.(DZH/PBN)