Kategori: INDEPTH

TINGKAT inflasi di Provinsi Banten hingga triwulan ketiga tahun 2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mengalami peningkatan pada bulan September 2022. Dilihat dari data inflasi bulanan, tingkat inflasi di Provinsi Banten sebesar 1,12 persen. Sementara untuk data inflasi kalender, diketahui sebesar 4,85 persen. Adapun inflasi year on year sebesar 5,86 persen.

Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Banten, Awang Pramila, mengatakan bahwa tingkat inflasi yang dipaparkan dalam data BPS merupakan akumulasi perhitungan inflasi pada kota-kota inflasi. Terdapat tiga kota inflasi, yakni Kota Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Serang.

“Nah itu sebagai perwakilan untuk Banten. Nah inflasi harga konsumen (IHK) terbesar itu ternyata transportasi. Transportasi itu 10,44 dan memberikan andil 1,16 lebih dari total. Kalau dia memberikan andil lebih total, maka ada yang turun. Apa yang turun? Ternyata adalah makan dan minuman,” ujarnya, Kamis (13/10).

Berdasarkan kebijakan Bank Indonesia (BI), tingkat inflasi yang baik seharusnya berada pada kisaran dua hingga empat persen. Jika di bawah dua, mengindikasikan permintaan masyarakat yang lesu. Sementara lebih dari empat, menandakan inflasi kurang terkendali.

Terkait dengan resesi ekonomi, menurutnya jika dilihat dari definisi yakni terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi secara dua triwulan berturut-turut, maka sebenarnya Provinsi Banten telah mengalami resesi pada triwulan kedua 2020 hingga triwulan pertama tahun 2021. Sebab pada empat triwulan itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten tumbuh negatif.

“Namun pada triwulan kedua tahun 2021, mengalami pertumbuhan menjadi 8,92. Artinya ini sudah kembali membaik. Sedangkan untuk triwulan kedua pada tahun 2022 ini, kondisi pertumbuhan Provinsi Banten berada pada 5,70 persen,” ungkapnya.

Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada triwulan ketiga masih belum dipublikasikan. Namun berdasarkan informasi, ada beberapa daerah yang mengalami pertumbuhan negatif.

“Kalau melihat seperti ini, kalau nanti di triwulan ketiga tumbuh satu persen saja, insyaAllah nanti year on yearnya bisa di angka 6. Artinya, pertumbuhan ekonominya relatif cepat. Jadi lebih optimistis lah ekonomi kita, ada pertumbuhannya,” tutur dia.

Salah satu usaha yang besar kemungkinan terdampak atas terjadinya resesi ialah usaha ekspor. Berdasarkan data BPS, perkembangan ekspor di Provinsi Banten pada bulan Agustus tumbuh negatif sebesar 8,36 persen dibandingkan tahun lalu.

Usaha ekspor sektor migas pada Agustus tahun 2021 memiliki nilai sebesar 1,34 miliar dolar. Sementara sektor non-migas sebesar 1,22 miliar dolar. Adapun pada Agustus 2022, nilai ekspor migas Provinsi Banten sebesar 43,90 juta dolar, sementara non-migas sebesar 1,07 miliar dolar.(MUF/DZH/ENK)

 

PEREKONOMIAN dunia diprediksi oleh Bank Dunia akan menghadapi ‘musim dingin’ pada 2023 mendatang. Hal itu lantaran adanya perlambatan perekonomian dunia, akibat terjadinya sejumlah hal diantaranya yakni perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, yang membuat terjadinya kenaikan harga minyak dan gas dunia.

Bank Dunia dalam laporannya bertajuk ‘Risk of Global Recession in 2023 Rises Amid Simultaneous Rate Hikes’, disebutkan bahwa tingkat inflasi inti global pada tahun 2023 kemungkinan besar akan berada di angka 5 persen. Sementara pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) global hanya akan sebesar 0,5 persen saja imbas dari penyesuaian bunga acuan demi menekan inflasi.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, kepada BANPOS mengatakan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi triple crisis, yakni krisis ekonomi, krisis lingkungan dan krisis geopolitik. Kombinasi dari tiga krisis tersebut memang menjadi hal yang cukup serius untuk dihadapi.

Bhima mengatakan, krisis ekonomi dapat dilihat dari terjadinya inflasi yang tinggi, krisis pangan dan krisis energi. Kondisi tersebut bahkan bukan hanya membuat banyak negara mengalami inflasi yang tinggi, namun hingga pada stagflasi.

“Stagflasi yaitu kondisi dimana terjadi kenaikan harga-harga barang tapi tidak diimbangi dengan kesempatan kerja dan output dari produksi. Jadi bayangkan harga barang naik, tapi upah minimumnya hanya naik satu persen dan inflasinya hampir 6 persen. Berarti itu ada tanda-tanda stagflasi,” ujar Bhima, Kamis (13/10). Menurutnya, hal itu juga dipengaruhi dengan terganggunya rantai pasok, kenaikan harga BBM dan melonjaknya angka kemiskinan.

Untuk krisis lingkungan, Bhima menuturkan bahwa saat ini sudah banyak negara yang menyadari akan hal tersebut. Pasalnya, frekuensi bencana alam kian hari kian meningkat. Hal itu pun pada akhirnya mempengaruhi perekonomian, lantaran terhambat oleh dampak bencana itu.

Bahkan menurut Bhima, Indonesia dalam melakukan mitigasi bencana akibat dampak dari perubahan iklim saja membutuhkan biaya kurang lebih sebesar Rp5.000 triliun. Namun menurut Bhima, hal itu dapat menjadi peluang positif bagi Indonesia, yakni untuk berpindah dari energi ‘kotor’ menjadi energi bersih dan terbarukan.

“Sehingga disitu bisa menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Nah arah pertumbuhan ekonominya adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini akan menciptakan model bisnis baru mulai dari energi terbarukannya, kemudian sampai ke arah mobil listrik baterai. Itu salah satu cabang-cabang dari transisi ekonomi yang lebih berkelanjutan, merespon krisis iklim,” paparnya.

Krisis ketiga yakni krisis geopolitik. Saat ini, publik melihat krisis geopolitik hanya sekadar peperangan yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina saja. Padahal menurutnya, ada beberapa krisis geopolitik yang juga menjadi ancaman bagi Indonesia.

Seperti ketegangan antara Arab Saudi dengan Amerika Serikat, soal keputusan Arab Saudi untuk memangkas produksi minyak. Lalu ketegangan antara China dengan Taiwan yang juga sebetulnya sangat berpengaruh terhadap Indonesia.

“Apalagi Taiwan adalah penghasil semikonduktor yang paling besar di dunia, jadi bisa berpengaruh tuh kalau semikonduktornya terganggu, maka produksi elektronik dan otomotif di Indonesia juga bisa terganggu,” ungkapnya.

Menurut Bhima, kondisi tersebut dapat disebut sebagai perfect storm atau badai yang sempurna. Sehingga secara historis, keadaan itu akan berbeda dengan situasi krisis yang terjadi pada tahun 1998 maupun tahun 2008. Dia mengatakan, kondisi itu lebih menyerupai krisis yang terjadi pada tahun 1970-an.

“Dimana ada perang, ada hyper inflasi atau inflasi yang sangat tinggi, ada stabilitas politik juga terguncang, harga komoditas naik tidak bisa diperkirakan. Dampak real yang sebenarnya bagi masyarakat adalah mencari kerja lebih susah, pengangguran semakin banyak, angka kemiskinan akan meningkat,” ucapnya.

Lebih jauh lagi, Bhima mengatakan bahwa hal itu bisa mengarah pada krisis biaya hidup lantaran harga-harga barang semakin mahal, hingga pada kondisi yang merebut korban jika akibat dari krisis iklim yang menyebabkan bencana alam yang semakin tinggi frekuensinya.

Tingginya ketidakpastian ekonomi pada tahun 2023 membuat pemerintah harus memutar otak menghadapi apapun yang akan terjadi di tahun tersebut. Tak terkecuali pemerintah daerah yang harus berjibaku menekan laju inflasi di daerah masing-masing.

Presiden Bank Dunia, David Malpass, dalam keterangannya menyampaikan bahwa untuk menghadapi resesi global, pemerintah harus bisa mempersiapkan kebijakan yang dapat mengantisipasinya. Kebijakan tersebut berkaitan dengan peningkatan investasi, peningkatan produktivitas dan alokasi modal.

Penekanan laju inflasi juga dapat dilakukan dengan dikeluarkannya kebijakan untuk mengurangi konsumsi dan mengalihkannya untuk peningkatan produksi. Bhima menyampaikan bahwa setidaknya terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya Provinsi Banten, untuk bertahan menghadapi musim dingin ekonomi global tersebut.

Pertama, pemerintah daerah harus membangun koordinasi dan kerjasama yang baik antar pemerintah daerah lainnya, guna menjaga stabilitas pangan dan inflasi daerah. Tentunya, hal itu untuk saling mengisi kekurangan dari kekuatan masing-masing daerah.

Kedua, pemerintah daerah harus memaksimalkan keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), untuk melakukan intervensi ekonomi, seperti melaksanakan operasi pasar atau melakukan pembelian langsung kepada petani dengan harga wajar, untuk memotong rantai distribusi.

“Kalau dari sisi anggaran APBD, pencairan anggaran harus dipercepat. Sehingga, realisasi dari anggaran tadi bisa memicu serapan tenaga kerja, terutama bagi swasta yang bergantung pada pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah,” ujarnya.

Selain itu, Bhima menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh melupakan keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurutnya, dukungan untuk UMKM di level daerah, mulai dari pendampingan hingga pemberdayaan, harus juga dilakukan. Hal itu juga dapat memicu UMKM untuk bisa segera masuk ke dalam ekosistem digital dalam pelaksanaan usahanya.

“Ada lagi cara yang bisa dilakukan oleh Pemda, untuk mendorong peningkatan alokasi untuk perlindungan sosial. Karena bagaimanapun juga perlindungan sosial sekarang masih cukup rendah. Tentu dengan catatan perlindungan sosial, bansos, harus disalurkan hati-hati, kemudian tertib administrasi dan datanya valid serta tepat sasaran,” tegasnya.

Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar, mengatakan bahwa ancaman resesi global tersebut memang menjadi hal yang perlu disikapi juga oleh pemerintah daerah. Menurutnya, ada tiga hal yang akan terdampak dari resesi tersebut yakni aspek pangan, energi dan keuangan.

“Dengan perkembangan terakhir ini, sepertinya kita memiliki kemampuan lebih dari aspek pangan. Kalau kita lihat dari cakupan pangan yang ada dan adanya penghargaan dari lembaga internasional kepada kita terkait ketahanan pangan Indonesia, ini bisa menjadikan kita optimistis kuat dalam menghadapi persoalan itu,” ujar Al di gedung DPRD Provinsi Banten.

Sementara terkait dengan energi, Al menuturkan bahwa pusat telah membuat kebijakan mengenai tarif yang cukup berimbangan. Menurutnya, hal itu dapat menjadi penjaga kestabilan di daerah. Adapun untuk keuangan atau ekonomi, Al mengaku percaya diri bahwa inflasi di Provinsi Banten relatif cukup terkendali.

Akan tetapi, Al mengaku bahwa bukan berarti pihaknya diam begitu saja menghadapi ancaman resesi global. Menurut dia, setidaknya Pemprov Banten telah menyediakan puluhan miliar belanja tidak terduga (BTT) pada APBD 2023, guna menghadapi berbagai krisis yang mungkin saja terjadi di tahun depan.

Al mengatakan, penggunaan BTT itu pun dapat lebih fleksibel, selama mendapatkan izin dari pusat dalam penggunaannya. “Misalkan dalam kondisi dispute (permasalahan) transportasi dalam rangka memindahkan faktor produksi atau produksi lainnya, maka pemerintah daerah dibolehkan untuk mengintervensi ongkos dalam rangka transportasinya,” ucap dia.

Langkah-langkah lainnya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong penurunan harga kebutuhan pun menurutnya sudah dipersiapkan oleh Pemprov Banten. Sehingga, pihaknya mengaku optimistis menghadapi gelapnya ekonomi global 2023 nanti.

“Termasuk juga percepatan APBD harus dibelanjakan. Dan kami capaiannya memadai dari segi aspek pendapatan dan belanja yang berimbang. Maka dari itu kami cukup optimistis menghadapinya. Kalau bukan kita, siapa lagi,” tegasnya. (DZH/ENK)

 

 

ANCAMAN resesi ekonomi global membuat masyarakat harus bersiap mengencangkan ikat pinggangnya, terutama bagi mereka yang terbiasa menggunakan kredit untuk kebutuhan konsumtif. Sebab, kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) membuat berutang untuk kebutuhan konsumtif menjadi hal yang perlu dihindari.

Di sisi lain, pemerintah pun harus memutar otak untuk menjaga kestabilan ekonominya. Apalagi pemerintah daerah, yang menjadi tonggak dalam menjaga kestabilan perekonomian di masing-masing daerahnya.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, sebelumnya menyampaikan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, guna meminimalisir dampak resesi global. Salah satunya yakni memaksimalkan peran BUMD, termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) di masing-masing daerah.

Di Provinsi Banten, pemerintah provinsi telah memiliki BPD sendiri yakni Bank Banten. Meskipun masih berada di bawah naungan Banten Global Development (BGD), BUMD milik Pemprov Banten, Bank Banten disebut dapat menjadi salah satu senjata andalan dalam menghadapi ancaman resesi global tersebut.

Menurut Bhima, BPD dalam hal ini Bank Banten, memiliki andil yang cukup besar pula. Salah satunya dengan mengucurkan kredit usaha bagi UMKM, guna menyuplai modal ke sektor-sektor yang menjadi kunci di tengah resesi. “BPD bisa perbesar porsi penyaluran kredit ke sektor UMKM dan pertanian,” ujar Bhima, Kamis (13/10).

Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar, juga menaruh harapan kepada Bank Banten untuk dapat menjadi instrumen yang terdepan dalam membantu pemerintah menghadapi ancaman resesi ekonomi global.

“Instrumen keuangan, perbankan itu tentu punya peran dalam rangka meminimalisir apa yang disebut dengan krisis keuangan. Ini berlaku juga terhadap Bank Banten. Maka tentu kami Pemprov Banten selaku pemilik, mendorong Bank Banten untuk bisa memformulasikan baik dalam indikator makro maupun mikro dalam menghadapi itu,” ujarnya.

Menurut Al, manajemen Bank Banten harus bisa memikirkan segala peluang dan potensi, yang mungkin saja terjadi di masyarakat.

“Tentu manajemen Bank Banten harus tanggap terhadap itu, mereka harus bisa memiliki inovasi dan konsep yang kuat untuk bisa menjadikan Bank Banten responsif terhadap kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat. Kita harus bisa melihat peluang di setiap kondisi,” ucapnya.

Namun, apakah Bank Banten sudah siap untuk menjadi ‘senjata utama’ Pemprov Banten dalam menghadapi ancaman resesi global 2023?

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten sepertinya telah mengendus potensi resesi yang semakin berat, jika Bank Banten dalam kondisi yang tidak sehat. Bahkan, Kejati sampai mau ‘direpotkan’ untuk membantu menyehatkan Bank Banten dengan menagih ratusan miliar kredit macet dan tunggakan yang terjadi sejak 2017 lalu. Kepala Kejati Banten bahkan blak-blakan menyatakan bahwa upaya yang pihaknya lakukan, merupakan untuk menambah pemasukan modal Bank Banten.

Pada Senin (10/10) lalu, Kejati Banten berhasil menagih sebesar Rp9.443.667.738 tunggakan dari perusahaan asuransi yang menjadi debitur Bank Banten. Nilai tunggakan yang akan ditagih oleh Kejati Banten dari klaim asuransi, akan terus bertambah, karena tersisa sebesar Rp48.874.998.700,55 klaim asuransi yang masih macet. Sisa tunggakan itu bakal dikebut penagihannya oleh Kejati, maksimal pekan depan.

Selain tunggakan klaim asuransi, Kejati Banten juga tengah menyelamatkan kredit macet yang juga terjadi pada pemberian fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja. Nilainya mencapai Rp199.522.651.983. Kejati bergerak menagih ratusan miliar kredit macet tersebut berdasarkan surat kuasa khusus (SKK) yang diberikan oleh Bank Banten, kepada Kejati Banten.

Kredit macet tersebut menurut Kepala Kejati Banten, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, disepakati oleh para debitur akan dibayarkan paling lambat pada akhir bulan Oktober ini. Jikapun tidak dapat dibayar, maka Bank Banten akan melelang sertifikat hak milik (SHM) aset milik debitur, yang dijadikan hak atas tanggungan senilai Rp60.907.736.398.

Secara kumulatif dari tunggakan klaim asuransi maupun kredit komersial, saat ini Kejati Banten tengah berupaya menyelamatkan uang Bank Banten sebesar Rp257.841.318.421, yang nantinya akan menjadi modal tambahan bagi Bank Banten. Menurut Leo, nilai itu akan kembali bertambah seiring dengan adanya rencana Bank Banten memberikan SKK lainnya, untuk menagih kredit macet di sejumlah kantor cabang Bank Banten sebesar Rp21.673.193.757.

Menurut Leo, apa yang pihaknya lakukan merupakan salah satu upaya untuk menyehatkan Bank Banten, agar bank milik Pemprov itu dapat menjadi tulang punggung perekonomian Banten, bahkan nasional. Termasuk dalam mengupayakan pemisahan Bank Banten dari BGD.

“Terhadap pemisahan Bank Banten dari BGD, dalam waktu dekat Tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Banten akan segera menerbitkan pendapat hukum terkait pemisahan Bank Banten guna mendukung restrukturisasi Bank Banten, dengan terlebih dahulu akan dilakukan rapat/ekspose dengan pihak Bank Banten, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian dalam Negeri (Kemendagri),” ungkapnya.(RUS/DZH/ENK)

 

TOKOH masyarakat Banten, Embay Mulya Syarif, mengatakan bahwa saat ini, infrastruktur di Provinsi Banten sudah sangat baik. Menurutnya, hal itu terbukti dari jalan tempuh menuju Bayah. Ia mengatakan, pada saat jalan masih rusak, dibutuhkan waktu hingga 9 jam perjalanan. Namun saat ini, cukup ditempuh dengan tiga jam. “Jalan adalah urat nadi ekonomi, bisa mengakibatkan ongkos angkutan menjadi mahal,” ujarnya.

Sebagai masyarakat, Embay berharap agar kondisi jalan yang sudah dibangun bisa bertahan lama. Sebaiknya perawatan jalan dan saluran airnya diserahkan kepada desa yang dilalui oleh jalan Provinsi atau jalan Kabupaten. “Agar biayanya lebih efisien dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar,” imbuhnya.

Dan yang terpenting lagi, pembangunan harus dilakukan menyeluruh yaitu bukan hanya membangun fisik, tapi juga harus dimulai dengan membangun spiritual atau jiwa melalui pemahaman agama sesuai dengan motto Iman Taqwa.

“Sehingga para ASN dapat bekerja dengan baik, pembinaan mental spiritual agar jiwanya menjadi kuat serta tahan godaan yang menyesatkan. Dan saat ini yang harus dilakukan rotasi, mutasi dan promosi bagi yang sudah memenuhi syarat bukan atas dasar suka dan tidak suka,” jelasnya.

Mantan Rektor Untirta, Profesor Soleh Hidayat, kepada BANPOS menyebut bahwa pembangunan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan di wilayah Lebak Selatan yang menjadi tanggung jawab provinsi sudah dirasakan masyarakat di selatan.

“Seperti keberadaan Jalan Saketi Malingping. Jalan Nasional Simpang-Bayah hingga ke perbatasan Jawa Barat. Itu cukup memuaskan. Dan bukan hanya jalan, termasuk Rumah Sakit Malingping dan kini sedang dibangun RS Cilograng untuk melayani masyarakat perbatasan dengan Sukabumi,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Banten Selatan, sudah sangat terasa dalam lima tahun terakhir. Namun, ia meminta agar Pemprov Banten tidak puas begitu saja, dan tetap melakukan pembangunan sehingga daerah-daerah menjadi semakin maju.

“Anggota DPRD Banten Dapil Lebak Pandeglang jangan lelah untuk terus memperjuangkan aspirasi pembangunan Banten Selatan. Namun itu justru perlu pengawasan. Karena laju industri, ekonomi dan pariwisata di selatan kini mulai bangkit, tinggal perkuat dengan fasilitas akses jalan yang mudah,” tutur Mantan Rektor Untirta Dua Periode ini.(WDO/ENK)

 

ANGGOTA Komisi IV bidang pembangunan DPRD Provinsi Banten, Ali Nurdin A Gani, mengungkap peran infrastruktur dalam menuntaskan disparitas antara wilayah utara dan selatan, dikaitkan dengan kinerja Pemprov Banten selama 22 tahun berdiri masih ada perbedaan. Hal itu disebabkan adanya perbedaan dari sisi kebutuhan dan beberapa hal lainnya, termasuk kepadatan penduduk yang juga mempengaruhi adanya perbedaan tersebut.

“Soal pembangunan infrastruktur, kalau terjadi perbedaan itu sudah pasti. Pertama, di wilayah Banten Utara, selain penduduknya banyak, juga kebutuhannya berbeda dengan wilayah Banten Selatan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur wilayah Banten Utara lebih didominasi oleh pembangunan industri. Dengan kepadatan penduduk yang tinggi, hal ini juga menjadi sebuah kebutuhan infrastruktur yang lebih baik.

“Wilayah Banten Utara itu banyak daerah-daerah industri yang dibangun. Kemudian kepadatan penduduk, sehingga kebutuhan akan infrastruktur pasti lebih banyak,” terangnya.

Meskipun demikian, Pemprov Banten tidak meninggalkan pembangunan lainnya di wilayah Banten Selatan. Hal in dikarenakan Banten Selatan menjadi salah satu konsentrasi pembangunan untuk membantu mewujudkan agar masyarakat di wilayah dengan alam yang penuh tantangan itu juga merasakan pembangunan khususnya infrastruktur.

“Konsentrasi Pemprov kepada daerah yang tertinggal sudah pasti itu harus dilakukan. Yang tertinggal selama ini pasti adalah wilayah selatan dan selalu selatan, karena kemampuan APBD-nya belum memadai, kemudian wilayah jangkauannya juga luas dan kondisi alamnya juga penuh tantangan, hal-hal seperti harus ditangani,” jelasnya.

Menurutnya, kebutuhan terhadap infrastruktur sama-sama mengalami kekurangan atau membutuhkan perhatian yang maksimal dari Pemprov Banten. Sebab, berbicara infrastruktur baik di wilayah Selatan, Utara, Barat dan Timur memiliki kebutuhan yang secara spesifik harus dipenuhi, dan itu beragam.

“Misalkan kebutuhan wilayah Utara saat ini bukan hanya sekedar infrastruktur saja, tetapi upaya untuk mengurai kepadatan kendaraan, kemacetan dan lain sebagainya. Bahkan wilayah ini juga membutuhkan penunjang lalu lintas, dan ini sudah banyak (diadakan),” terangnya.

Ali Nurdin mengatakan, apabila Pemprov hanya menyelesaikan panjang jalan yang menjadi kewenangan provinsi diselesaikan skala mantap di wilayah Utara, maka kondisi sebagian wilayah perkotaan kebutuhannya sudah baik. Akan tetapi, di wilayah ini membutuhkan sejumlah pembangunan infrastruktur lainnya seperti fly over, pelebaran jalan, penanganan lalu lintas, penanganan rambu-rambu, hingga penanganan berat kendaraan yang melintas.

“Dan itu menjadi kebutuhan-kebutuhan tambahan yang juga di wilayah utara sebetulnya belum tertangani secara maksimal,” ucapnya.

Dengan begitu, pihaknya mendorong Pemprov Banten agar dapat menyelesaikan semua persoalan infrastruktur yang belum terselesaikan dengan anggaran yang ada. Pihaknya juga meminta kepada Pemprov Banten untuk menyelesaikan sisa 14 Kilometer jalan mantap yang menjadi kewenangan provinsi.

“Meski hanya tersisa 14 Kilometer jalan yang menjadi kewenangan Pemprov, kami meminta agar segera diselesaikan. Akan tetapi, jangan hanya berpaku sampai di situ saja, sebab ada beberapa hal lainnya berkaitan dengan infrastruktur yang harus segera diselesaikan,” katanya.

Ali Nurdin juga menyinggung perihal pembangunan infrastruktur yang memadai khusus di Ibukota Provinsi Banten, yaitu Kota Serang. Menurutnya, Kota Serang merupakan bentuk perwajahan Provinsi Banten dan menjadi Landscape Pusat Pemerintahan Provinsi Banten.

“Kita harus menyelesaikan persoalan Landscape di pusat pemerintahan Provinsi Banten yang dalam hal ini adalah Kota Serang, mukanya Provinsi Banten. Kita harus membangun jalan-jalan yang bagus, indah dan tertata, dan itu menjadi kewenangan provinsi,” tegasnya.

Politisi Nasdem ini meminta agar Pemprov Banten sepenuhnya turun tangan dalam mengelola dan menata perwajahan Kota Serang dengan baik. Hal itu menjadi kewajiban yang harus segera dirampungkan, mengingat Kota dengan julukan madani ini masih harus dilakukan sejumlah pembangunan tidak hanya soal infrastrukturnya.

“Wajah Kota Serang harus ditata, mengingat Ibukota Provinsi Banten adalah Kota Serang, maka Pemprov memiliki kewajiban untuk menata sebagai daerah yang ramah, asri, daerah yang tampak sebagai Ibukota Provinsi dan itu berbeda kebutuhannya,” ucap Ali Nurdin.

Di sisi lain, untuk menunjang pembangunan dan peningkatan ekonomi di wilayah Banten Selatan, jalan tol hingga ke ujung wilayah Panimbang dapat segera diselesaikan. Hal ini juga disebut akan membantu percepatan perputaran roda perekonomian.

“Ketika ada jalan tol, Insyaallah kendaraan juga banyak sehingga pendapatan provinsi juga akan tumbuh melalui pajak-pajak kendaraan bermotor. Kemudian pendanaan kita konsentrasikan sebagian wilayah untuk mulai tumbuh wilayah ekonomi baru,” ujarnya.

Melalui misi menumbuhkan wilayah ekonomi baru, pihaknya mendorong Pemprov Banten agar terus melakukan perbaikan plafon-plafon pembangunan dari sejumlah sektor. Kemudian mendorong daerah-daerah untuk menjadi pusat ekonomi baru, sehingga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan infrastruktur baik di wilayah Banten Utara, Barat, Timur dan Selatan.

“Kita juga akan memperbaiki plafon-plafon pembangunan baik itu pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, industri manufaktur hingga pengembangan garmen dan sebagainya,” ungkapnya.

Menurut Ali Nurdin, kinerja Pemprov Banten dalam soal pemerataan pembangunan, terutama di bidang infrastruktur, secara komprehensif telah memberikan perhatian yang bagus. Meski masih perlu ditingkatkan, namun ia optimistis dengan visi misi pembangunan yang dibawa dari pemerintah pusat akan membawa dampak yang besar bagi Banten.

“Saya lihat sih perhatiannya bagus, baik. Saya kira melihat secara komprehensif yang sudah ada, tapi perlu ditingkatkan nanti masa-masa berikutnya,” katanya.

Meski saat ini Pemprov Banten tengah dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur dan sedang tidak memiliki RPJMD, tetapi menurutnya Pj boleh melanjutkan visi misi Presiden terhadap infrastruktur. Sehingga visi misi tersebut menjadi rujukan untuk melanjutkan pembangunan dan pemerataan infrastruktur di Provinsi Banten.

“Visi misi gubernur sebelumnya kan sudah habis, sudah selesai. Tapi boleh mengacu pada visi misi Presiden hari ini, karena yang namanya pemerintah harus membantu, dan kita akan membangun infrastruktur secara merata di seluruh wilayah Provinsi Banten,” tegasnya.

Ali Nurdin menyebut manfaat dari infrastruktur yang dibangun dalam menggerakkan ekonomi masyarakat sangat dirasakan secara langsung dan berefek pada peningkatan pendapatan. Ia menegaskan, infrastruktur yang baik sudah pasti sudah pasti akan mendorong kepada peningkatan ekonomi dan membuat gairah pada masyarakat.

“Ketika infrastrukturnya baik, masyarakat semakin bersemangat untuk bekerja dan meningkatkan perekonomian. Hal itu sudah pasti, karena ketika dibangun akses jalan menjadi bagus, otomatis waktu tempuh akan lebih cepat kemudian masyarakat akan merasa nyaman melakukan aktivitas di wilayahnya,” kata Ali.

Dengan infrastruktur yang bagus dan memadai, maka akan hadir investor dan pengembang baik perumahan, cluster, hingga pertokoan. Tak hanya itu, pengantaran terhadap hasil bumi akan menjadi lebih cepat dan memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan Kesehatan yang baik pula.

“Kalau jalan becek apalagi rusak, itu akan membuat masyarakat kesulitan. Bawa bonteng (timun suri, red) jadi rusak, bawa timun jadi hancur, lalu kendaraan akan menjadi cepat rusak,” katanya.

Ia percaya, apabila infrastruktur sudah mulus, jangankan warga sekitar, dari luar daerah pun akan berbondong-bondong membuka peluang memajukan wilayah Banten. Ia memastikan masyarakat juga akan mendapatkan imbas terhadap efek dari pembangunan tersebut.

“Dimana-mana yang namanya pembangunan itu salah satu parameternya adalah infrastruktur. Kalau akses jalannya sudah bagus, jangankan warga sekitar, orang luar pun akan sengaja datang karena ini prospek, bisa bikin pabrik, membuka pertanian, perkebunan, peternakan, maka dari hal itu akan tumbuh ekonomi baru, maka akan tumbuh ekonomi kita,” jelasnya.

Sebagai anggota legislatif bidang pembangunan, pihaknya terus mendorong pembangunan infrastruktur, terutama yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan demi penuntasan disparitas. Seringkali dalam setiap rapat pembahasan anggaran, setiap anggota yang mewakili masing-masing wilayahnya akan mengupayakan perbaikan dengan melakukan peningkatan infrastruktur.

“Dalam rapat-rapat sering terjadi dinamika dan masing-masing anggota pun pasti mengajukan infrastruktur mewakili wilayahnya. Pokoknya infrastruktur di Banten harus segera terselesaikan,” tegasnya.

Sebagai anggota DPRD, tentu menghadapi tantangan dalam penuntasan disparitas melalui pemerataan infrastruktur. Salah satunya yaitu perbedaan antara kemampuan ekonomi dan kebutuhan pembangunan infrastruktur.

“Padahal di infrastruktur didalamnya ada Pendidikan, ini juga diminta adanya skala prioritas. jelas ada amanat 20 persen, bahkan mereka bisa minta lebih, karena infrastruktur dan sarana pendidikan belum memadai,” katanya.

Mengingat skala prioritas, pihaknya tidak bisa menghilangkan kebutuhan akan pemenuhan pada bidang kesehatan. Oleh sebab itu, baik Legislatif maupun eksekutif, harus pandai-pandai mengukur skala prioritas secara bersama-sama agar dapat memacu setiap sektor meningkatkan pendapatan dan terus menggali potensi pendapatan yang ada di wilayah Provinsi Banten.

“HUT ke-22 ini, kami berharap Pemprov dapat melihat persoalan provinsi banten kemudian mengimplementasikan gagasan-gagasan pembangunan di Provinsi Banten secara komprehensif, melibatkan stakeholder dan seluruh elemen masyarakat dan melihat kebutuhan prioritas yang paling mendesak, terutama harus menjadi kebijakan bersama, prioritas bersama dalam hal ini ketua DPRD dan Pj Gubernur Banten,” tandasnya.(MUF/ENK)

 

SELAIN faktor kultural, tujuan utama dari pembentukan Provinsi Banten adalah mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat pertumbuhan ekonomi demi menghapus kesenjangan atau disparitas wilayah. Maka diperlukan infrastruktur yang memadai untuk menjembatani tujuan-tujuan itu agar tak terlantar menjadi cita-cita semu.

PADA awal berdirinya Provinsi Banten, disparitas antara wilayah utara dan selatan Banten menjadi sering menjadi sorotan. Tak jarang kecemburuan dari masyarakat Banten yang berada di bagian selatan muncul karena pesatnya pembangunan di bagian utara, sejak masih bergabung dengan Jawa Barat.

Kelengkapan sarana maupun prasarana publik dalam bentuk infrastruktur kerap menjadi pembeda antara wilayah utara dan selatan. Kondisi itu juga menyebabkan jarak masyarakat di wilayah selatan seolah bertambah jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah utara, karena perbedaan kualitas dan kuantitas infrastruktur di wilayah itu.

Namun, seiring berjalannya waktu, Provinsi Banten sudah berjalan selama 22 tahun sejak resmi diundangkan melalui Undang-undang Pembentukan Provinsi Banten pada 4 Oktober 2000. Masalah disparitas kini telah menjadi kenangan seiring dengan maraknya pembangunan di berbagai wilayah di Provinsi Banten.

Pembangunan infrastruktur pun menjadi salah satu elemen kunci dalam pertumbuhan yang terjadi di wilayah Provinsi Banten. Jalan yang dihamparkan, jembatan yang dibentangkan, saluran irigasi yang dideraskan telah menggerakkan masyarakat menuju kemajuan.

Warga semakin dekat ke pusat-pusat pelayanan, petani yang tak takut sawahnya kekeringan makin mudah mengangkut hasil bumi ke pasar. Demikian juga anak-anak yang bisa menjemput ilmu pengetahuan di sekolah-sekolah melalui jalan yang layak dilalui.

Semua kondisi itu tentu bukan hasil kerja Bandung Bondowoso yang bisa menciptakan Candi Prambanan dalam semalam. Butuh pemikiran, komitmen dan perjuangan untuk mewujudkannya. Tak sedikit juga tantangan yang harus dihadapi untuk tiba di kondisi ini. Dan tantangan lain bakal terus muncul untuk terus mengembangkan kondisi saat ini agar lebih baik kedepannya.

Berdasarkan data yang dimiliki BANPOS, hingga tahun 2022 ini, kondisi jalan di Provinsi Banten sudah dalam kondisi 98 persen mantap. Sebab, sepanjang 762.026 kilometer jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Banten, sudah mulus untuk dilalui.

Sisanya berdasarkan program pembangunan yang telah dicanangkan, akan diselesaikan hingga akhir tahun ini. Terdapat tiga ruas jalan yang akan dibangun oleh Pemprov Banten hingga akhir tahun ini, termasuk ruas di Banten Selatan yaitu Cipanas – Warung Banten. Dua ruas lain adalah jalan Palima – Baros dan Banten Lama – Tonjong,.

Sementara untuk pelebaran jalan, Pemprov Banten akan melakukan pelebaran yang cukup ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yakni pelebaran ruas jalan Pakupatan – Palima. Selain ruas jalan tersebut, Pemprov juga akan melakukan pelebaran jalan Sempu Dukupaung dan Simpang Gondrong di Kota Tangerang.

Selain pembangunan dan pelebaran jalan, Pemprov Banten pun melakukan rehabilitasi jalan Ahmad Yani, Kota Serang; Jalan Mandalawangi-Caringin, Pandeglang; Jalan Serang-Pandeglang, saluran dan penataan Jalan Hasyim Ashari, Kota Tangerang; dan penanganan longsor Jalan Tanjung Lesung-Sumur.

Sedangkan untuk pembangunan jembatan ada dua titik. Pertama jembatan Cisoka, Tangerang yang kondisinya sudah rusak dari 2020. Kedua, pembangunan jembatan Jatipulo, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang.

Sasaran pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemprov Banten, bukan hanya menyasar kepada infrastruktur penunjang mobilitas masyarakat saja. Pemprov Banten juga memperhatikan penguatan swasembada pangan melalui rehabilitasi empat jaringan daerah irigasi.

Keempat daerah irigasi yang tengah dibangun oleh Pemprov Banten, keseluruhannya berada di Kabupaten Lebak. Keempatnya yakni daerah irigasi Cibanten senilai Rp1.937.956.000, Cikoneng senilai Rp9.778.919.000, Cilangkahan senilai Rp9.780.895.000 dan Cibinuangeun senilai Rp7.501.645.000. Keempatnya ditarget rampung akhir tahun 2022.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, Arlan Marzan, mengatakan bahwa sebenarnya dua persen sisa jalan yang belum mantap di tahun 2022, merupakan jalan Cipanas – Warung Banten. Menurutnya, jika jalan itu sudah selesai dibangun, maka seluruh jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Banten telah 100 persen mantap.

“Pekerjaan ini untuk mendukung capaian pembangunan yang sudah tercantum dalam RPJMD, salah satunya yakni pembangunan jalan provinsi yang menjadi kewenangan Pemprov Banten, yakni berada di Cipanas-Warung Banten, yang tinggal tersisa dua persen. Kalau pembangunan Banten Lama-Tonjong itu untuk penunjang wisata ke Banten Lama, agar tidak terjadi penumpukan kendaraan ketika di Banten Lama ada kegiatan religi,” ujarnya, Senin (3/10).

Menurut Arlan, pihaknya juga tengah menggenjot pekerjaan konstruksi rehabilitasi jaringan irigasi. Arlan mengatakan, rehabilitasi empat jaringan daerah irigasi tersebut menunjukkan progres yang positif sejauh ini.

“Alhamdulillah, semuanya on progress, rata-rata sudah mencapai 30 persen untuk fisiknya. Tentu kami berharap pekerjaan ini selesai tepat waktu sesuai kontrak yakni akhir tahun 2022,” kata Arlan.

Arlan menjelaskan, konstruksi rehabilitasi jaringan irigasi DI tersebut penting dilakukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan air di area persawahan daerah sekitar. “Daerah Irigasi ini juga sedikit banyak berkontribusi terhadap penanggulangan banjir, karena ada di beberapa titik itu melewati permukiman warga,” ucap Arlan.

Arlan juga menuturkan bahwa pekerjaan konstruksi tersebut sebagai salah satu dukungan terhadap program prioritas pembangunan bidang ketahanan pangan, sesuai arahan Pj Gubernur dalam menekan angka stunting dan gizi buruk di Provinsi Banten.

“Dimana salah satu unsur penting dalam pembangunan ketahanan pangan adalah ketersediaan infrastruktur sumber daya air yang menjadi tugas dan fungsi Dinas PUPR Provinsi Banten,” terangnya.

Pj Gubernur Banten, Al Muktabar ditemui usai melakukan ziarah ke Banten Lama, Senin (3/10) mengungkapkapkan, seiring waktu berjalan, dna Banten berusia 22 tahun, sudah tidak ada lagi kesenjangan atau disparitas antara Utara dan Selatan.

“Sebenarnya kalau melihat perkembangan dari potensi. Sebenarnya saya lihat bukan sebuah disparitas tapi harus saling mengisi,” kata Al Muktabar.

Ia menjelaskan, karakteristik wilayah Provinsi Banten merupakan keunggulan daerah tersendiri. Satu sama lain saling menunjang.  “Wilayah Utara kita industri dan jasa, selatan agro yang kuat. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan  utara dan dijadikan sebagai satu kesatuan,” terangnya.

Apa lagi untuk daerah selatan lanjut Al Muktabar sudah ada proyek strategis nasional, Tol Serang Panimbang.

“Sekarang kita sudah difasilitasi oleh suatu pembangunan, kita punya proyek strategis nasional. Ada Tol Serang Panimbang, dan program strategis lainnya. Kita ingin membantu itu saling mengisi Utara dan Selatan. Selatan (wilayah) barang dan jasa tentu ditopang oleh sumber sumber daya alam. Yang terhormat Bapak Presiden,  menekankan ketahanan pangan, dan energi. Complicated, kita punya kawasan. Saya ingin memaknai itu suatu yang rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam semesta),” ujarnya.

Menurutnya, Pemprov Banten memprioritaskan pemerataan pembangunan infrastruktur pedesaan melalui Kabupaten/Kota sebagai upaya menciptakan produksi kelancaran perhubungan dan memudah akses bagi masyarakat itu.

“Infrastruktur ini kan padat kapital atau modal pembiayaan dalam hal ini, ada beberapa yang masih kita perlukan, utamanya akses jalan pedesaan,” katanya.

Ia juga menambahkan, Pemprov Banten bersama Pemerintah Kabupaten/Kota bekerjasama dalam aspek kewenangan untuk langsung meninjau terhadap titik-titik tertentu.

“Atas kewenangan itu, ya tentu kita lakukan support dalam bentuk pembiayaan keuangan kabupaten/kota untuk merespon teknis internalnya,” ucapnya.

Dengan begitu pemerintah daerah juga sudah mengupayakan perawatan beberapa fasilitas tempat serta memberikan pengelolaan secara khusus.

Selain itu, bukan hanya infrastruktur pedesaan saja yang diprioritaskan. Pemprov Banten juga mendukung serta mendorong peningkatan jalan tol Serang-Panimbang.

“Salah satunya Dinas Pariwisata bisa terdefinisikan oleh ke akses Infrastruktur dan itu satu bagian,” katanya

Perencanaan penyusunan anggaran sendiri akan disusun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanjaan Daerah (APBD). “APBD itu uang dari Rakyat, dikelola Pemerintah. Jadi, dari Rakyat oleh Rakyat untuk Rakyat,” tegasnya. (DZH/RUS/ENK)

 

 

PENDATAAN terhadap pegawai honorer di lingkungan pemerintah, baik kota/kabupaten maupun provinsi, tengah dikebut oleh pemerintah daerah setempat. Jika mengacu pada surat edaran Menpan-RB Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022, hari ini Jumat (30/9) seharusnya menjadi hari terakhir pendataan honorer.

Pada Senin (26/9) lalu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Nana Supiana, kepada awak media mengatakan bahwa setidaknya terjadi penyusutan jumlah pegawai honorer yang disetorkan ke BKN. Jumlah tersebut tak tanggung-tanggung, disebutkan mencapai seribuan data honorer yang dicoret.

Menurut Nana, dari seribuan data honorer yang dicoret itu, mayoritas merupakan data guru honorer. Alasannya banyak, mulai dari diangkat PPPK, meninggal dunia, berhenti karena ada pekerjaan yang lebih menjanjikan, atau ada namanya namun orangnya tidak ada.

“Seperti halnya guru sifatnya dinamis, dia bisa melamar pekerjaan di tempat lain kemudian pindah. Begitu pun guru menjadi formasi yang paling banyak datanya dihapus,” terangnya.

Dari seribuan data itu pula, termasuk diantaranya penghapusan nama NF dan AAS dari database honorer Pemprov Banten. Hal itu dibenarkan oleh Kasi PTK SMK Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan pada Dindikbud Banten, Siti Nengsih. Menurutnya, dua nama tersebut sudah dicoret pada pelaksanaan verifikasi dan validasi (Verval) kemarin.

“Hasil sinkron kemarin itu kami keluarkan dari SK. Seharusnya, kalau mereka memang ingin menjadi PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan), harusnya lapor dong ke sekolah. Nah itu sebenarnya yang membuat gaduh. Sedangkan kami di sini tidak tahu menahu,” ujarnya.

Namun saat BANPOS konfirmasi terkait dengan pernyataan NF bahwa sebetulnya dia melamar di SMK Negeri Padarincang, namun ternyata dipentalkan ke SMK Negeri 5 Kota Serang sehingga dia tidak sempat melapor ke sekolah karena tidak tahu, Nengsih mengaku bahwa hal itu tidak mungkin karena seharusnya data dalam SK harus berasal dari usulan sekolah.

Namun saat BANPOS meminta untuk menunjukkan surat usulan dari SMK Negeri 5 Kota Serang maupun SMK Negeri 1 Kota Serang, Nengsih enggan memperlihatkan. Menurutnya, persoalan dua orang tersebut sebetulnya sudah selesai dengan dicoretnya NF dan AAS dari SK. Selain itu, ia beranggapan bahwa tidak ada kerugian negara akibat adanya dua orang nama ‘siluman’ tersebut.

Nengsih pun menyatakan bahwa mungkin saja masuknya dua orang itu ke dalam SK, merupakan kesalahan penulisan atau human error. Sebab, pihaknya saja harus mengurus ribuan orang pada Bidang SMK, yang memungkinkan terjadinya kesalahan.

Salah satu sumber BANPOS mengatakan, patut menjadi pertanyaan ketika AAS bisa masuk ke dalam SK. Sebab jika dipikirkan secara logika, nama NF sangat mungkin untuk masuk ke dalam SK karena ada surat lamaran yang dikirimkan ke Dindikbud Provinsi Banten.

“Nah sebetulnya yang menjadi pertanyaan, kenapa AAS bisa masuk? Padahal tidak ada surat lamaran yang dikirimkan. Kalaupun ini human error, seharusnya berbicara data yang salah itu ya yang dimiliki Dindik. Sedangkan Dindik tidak memiliki data apapun terkait AAS, sehingga apa yang jadi landasan error tersebut,” kata sumber BANPOS.

Di sisi lain, ia menuturkan bahwa jika memang klaim Dindikbud bahwa kedua nama tersebut tidak dikeluarkan gajinya, seharusnya mereka berani untuk membuka data pembayaran honorer di dua sekolah tersebut.

“Jangan-jangan keduanya memang tidak menerima gaji, tapi masuknya ke rekening lain. Siapa bilang enggak bisa? SIPD itu tidak mengharuskan rekening bank harus sama dengan nama yang dibayarkan. Memang nanti akan dilakukan rekonsiliasi atau validasi, tapi mengingat mekanisme pengusulan nama saja bisa digocek, yang seperti ini seharusnya juga bisa dilakukan,” tuturnya.

Hampir selama dua minggu BANPOS mencoba untuk mendapatkan data pembayaran gaji honorer di Bidang SMK. Namun, upaya tersebut tidak menemukan hasil. Hingga akhirnya pada Rabu (28/9) lalu, BANPOS bertemu dengan Kasi Kesiswaan yang juga merupakan pengatur penggajian honorer SMK, Roihatul Jannah.

Kepada BANPOS, ia menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan pencairan gaji kepada honorer, apabila tidak ada usulan dari sekolah. Ia pun memastikan bahwa NF maupun AAS, tidak dibayarkan gajinya.

Ia juga menuturkan bahwa apabila dalam data rekening bank dengan nama pegawai yang akan digaji tidak sesuai, maka seharusnya tidak bisa dibayarkan. “Ya tidak nyambung. NF dan AAS itu tidak ada rekeningnya,” ucap dia.

Saat BANPOS meminta untuk dapat melihat Surat Perintah Membayar (SPM) maupun usulan penggajian lainnya yang diserahkan oleh Bidang SMK untuk membayar gaji honorer, ia mengatakan bahwa pihaknya tidak mengeluarkan SPM. Namun, ia menjanjikan akan mencari Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) SMK Negeri 1 Kota Serang.

SPTJM tersebut sebetulnya bukan yang diharapkan oleh BANPOS. Pasalnya, SPTJM dikeluarkan oleh pihak sekolah, sementara BANPOS meminta dokumen pengusulan pembayaran yang dikeluarkan oleh Dindikbud Provinsi Banten. Bahkan, SPTJM yang diperlihatkan merupakan SPTJM bulan Agustus, setelah ramainya persoalan dugaan honorer siluman.

Ketua Bidang Kajian Strategis dan Advokasi pada HMI MPO Komisariat Untirta Ciwaru, M. Abdul Aziz, mengatakan bahwa seharusnya Dindikbud Provinsi Banten berani membuka kepada publik terkait dengan dugaan honorer siluman tersebut. Jika memang tidak benar, maka menurutnya Dindikbud harus secara jelas mengumumkan kepada publik.

“Karena selama kami mengikuti perkembangan pemberitaan, selalu mengambang dan tidak pernah ada kejelasan yang pasti. Sebenarnya kami sebagai publik, menunggu pernyataan tegas dari Dindikbud, benar tidak sih ada honorer siluman? Kalau tidak ada, maka jawab dong temuan-temuan dari teman-teman media,” ujarnya melalui sambungan telepon.

Ia menuturkan, publik saat ini sudah sangat melek terhadap media. Menurut dia, jika dugaan honorer siluman yang diungkap oleh BANPOS diibaratkan sebagai pertarungan dua kubu, maka baru kubu BANPOS saja yang sudah terbuka terkait dengan data-data temuan mereka.

“Dindik dengan segala informasi dan data yang dimiliki, lucunya kan tidak bisa menemukan tiga nama yang disebut oleh BANPOS. Sedangkan BANPOS bisa menemukan, meski dari hasil penelusuran pustaka saja, dari SK yang mereka punya. Artinya, keseriusan Dindikbud patut dipertanyakan terkait dengan dugaan ini,” ucapnya.

Di sisi lain, langkah pendataan ulang serta verifikasi dan validasi (Verval) tiga lapis bersama dengan BKD dan Inspektorat, menurutnya sangat tepat dilakukan. Namun menurutnya, jika hasil dari pendataan dan verval itu hanya sekadar penghapusan data dari SK, rasanya sangat tidak memuaskan.

“Kalau hanya menghapus, itu reaksioner saja. Kenapa Inspektorat sebagai pengendali internal pemerintahan, tidak mencari tahu asal muasal tiga nama ini? Siapa yang salah di sini? Kan sampai saat ini kita tidak menemukan adanya statemen dari Inspektorat terkait dengan itu. Lucunya, Inspektorat menyatakan tidak ada honorer siluman, tapi BANPOS justru menemukan. Masa kalah hebat sih?” tegasnya.

Oleh karena itu, keterbukaan dari Dindikbud Provinsi Banten maupun BKD dan Inspektorat, menjadi kunci utama dalam menjawab persoalan dugaan adanya honorer siluman di lingkungan Dindikbud Provinsi Banten. Termasuk dugaan adanya honorer yang dibayarkan gajinya, meskipun belum bekerja.

“Ya kan lagi-lagi ini poin plus untuk media, bisa menemukan adanya dugaan penyimpangan tersebut. Kalau enggak kerja, kenapa dibayar. Mana prinsip penganggaran berbasis kinerjanya? Katanya mau reformasi birokrasi, katanya mau menjalankan good and clean governance?” tandas dia. (DZH/ENK)

GURU ‘siluman’, itulah yang melekat pada diri NF, seorang perempuan asal Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Ibu dua anak kelahiran 1995 ini merupakan sarjana salah satu universitas swasta di Jakarta, jurusan broadcasting.

Saat ini, NF tinggal di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang. Hanya beberapa menit dari SMK Negeri 5 Kota Serang, sekolah yang ‘ketempelan’ namanya sebagai seorang pendidik Bimbingan Konseling (BK).

BANPOS berhasil membuka komunikasi dengan NF sejak Jumat (23/9) lalu. Pertemuan BANPOS dengan NF bisa dikatakan cukup sulit. Sekolah yang mengaku tidak tahu apa-apa terkait identitas NF, maupun dinas yang juga mengaku tidak tahu menahu mengenai hal itu, membuat BANPOS mulanya sulit melakukan konfirmasi.

Namun berbekal data NIK yang ada pada dokumen pendataan guru/pegawai honorer yang sebelumnya telah didapat BANPOS dari situs nonasn.abiva.my.id, BANPOS mengetahui bahwa dirinya tinggal di Padarincang.

Data tersebut juga menguat setelah BANPOS mendapatkan tugas akhir perkuliahan miliknya, dari salah satu universitas swasta di Jakarta. Dari situlah BANPOS menemukan kediamannya di Padarincang, setelah mengonfirmasi nama ibu dan kakak-kakaknya.

Pada Jumat (23/9), BANPOS mendatangi kediamannya. Namun ternyata, NF sudah pindah ke Gunung Sari. Di sana, hanya ada ibunya saja, yang akhirnya memberikan nomor handphone NF.

NF terbuka kepada BANPOS. Ia siap menemui BANPOS untuk dikonfirmasi. Melalui sambungan telepon, sebetulnya ia mengaku kaget bahwa namanya tercatat di SMK Negeri 5 Kota Serang. Sebab, ia sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan SMK Negeri 5 Kota Serang.

Pertemuan tatap muka dilakukan pada Senin (26/9) lalu. Pertemuan dilakukan di kediamannya yang berada di Kecamatan Gunung Sari. NF tidak sendiri saat ditemui BANPOS, ia bersama dengan anaknya yang berusia kisaran 7 tahun.

Kepada BANPOS, NF mengaku sempat kepikiran mengapa namanya bisa tercatut sebagai seorang pengajar di SMK Negeri 5 Kota Serang. Selama tiga hari sampai pertemuan dengan BANPOS, ia bahkan mendiskusikan segala kemungkinannya bersama dengan suaminya.

“Sebetulnya saya kepikiran, sampai didiskusikan dengan suami ‘kok aku bisa yah tercatat di SMKN 5, padahal enggak pernah ngelamar ke sana’. Itu sampai kemarin (Minggu 25 September) loh didiskusikan. Suami juga nyerah buat mikirinnya,” ujar dia saat membuka perbincangan dengan BANPOS.

NF mengatakan, memang dia pernah mengirimkan surat lamaran kerja ke SMK Negeri Padarincang. Menurutnya, lamaran itu dia sampaikan pada pertengahan 2021 yang lalu. Ia melamar untuk posisi guru yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, yakni untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital.

“Saya sih pernah mengirimkan lamaran untuk menjadi guru, tapi ke SMKN Padarincang. Karena memang lokasinya dekat dengan rumah orang tua. Jadi sepertinya enggak masalah juga kalau nanti diterima di sana. Tapi kemarin-kemarin enggak ada panggilan kerja,” ucapnya.

Namun, ia pun akhirnya mengingat pula bahwa dia juga mengirimkan surat lamaran ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten. Surat lamaran tersebut pun ia tunjukkan kepada BANPOS. Surat itu ditujukan kepada Kepala Bidang SMA/SMK pada Dindikbud Provinsi Banten, tertanggal 30 April 2021.

Dalam surat itu, NF menuliskan secara lengkap identitas dirinya, hingga melampirkan beberapa dokumen pendukung seperti Curriculum Vitae (CV), fotocopy transkrip nilai yang sudah dilegalisir, fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir, hingga fotocopy KTP. Dalam surat lamaran itu, tertera pula nomor telepon dirinya yang dapat dihubungi.

Meski demikian, tetap saja dirinya tidak mendapatkan panggilan kerja. Bahkan ia sempat terlihat kesal ketika ternyata dirinya masuk ke dalam daftar pengajar di SMK Negeri 5 Kota Serang, namun sama sekali tidak mendapatkan kabar. Apalagi sekolah itu hanya berjarak beberapa menit saja dari rumahnya.

“Kalau saya tahu terdaftar di SMK 5 sebagai pengajar, saya pasti datang lah ke sana. Ibaratnya tinggal ngegelosor geh sampai dari sini ke SMK 5. Tapi kan enggak ada pemberitahuan kalau saya terdaftar sebagai pengajar di sana. Padahal kan nomor telepon saya ada, kalau memang saya diterima di sana,” ungkapnya.

Ia menuturkan, untuk apa dirinya membuang sia-sia kesempatan untuk bekerja sebagai guru di SMK Negeri 5 Kota Serang, padahal dirinya memang sangat membutuhkan pekerjaan. Bahkan, lamaran pun dia kirimkan ke perusahaan-perusahaan, termasuk ke beberapa perusahaan media.

“Saya mah kalau memang diterima kerja, pasti bekerja. Karena emang saya butuh banget pekerjaan kan. Makanya saya kirim lamaran kemana-mana. Bukan hanya ke sekolah, ke beberapa perusahaan juga saya kirim, cuma enggak ada panggilan aja,” katanya sambil tertawa getir.

Ia juga sempat menyampaikan bahwa jika memang nama dan data diri dia digunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab, untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dirinya sangat tidak terima. Karena sampai saat ini, dirinya tidak pernah mendapatkan apapun dari pencantuman namanya di SMK Negeri 5 Kota Serang.

Sebetulnya, ia mengaku ingin tahu secara detail mengapa dirinya bisa tercatat sebagai pengajar di SMK Negeri 5 Kota Serang, tanpa adanya pemberitahuan. Sebab, nama dia menjadi tercoreng di kalangan SMK Negeri 5 Kota Serang, karena tidak pernah hadir untuk bekerja.

“Tapi saya juga tetap berharap bisa mengajar. Dua hari sebelum BANPOS hubungi, sebenarnya saya sudah dihubungi sama SMK Negeri Padarincang. Saya diminta NPWP, katanya untuk pengajuan sebagai guru honorer di tahun 2023. Semoga saja saya benar diterima di sana, dan diterima karena memang saya memenuhi kualifikasi sebagai guru,” ucapnya.

Di akhir perbincangan, NF meminta kepada BANPOS agar bisa menyamarkan namanya. Karena lagi-lagi ia tegaskan, dia sangat membutuhkan pekerjaan yang saat ini mungkin bisa diberikan oleh SMK Negeri Padarincang, seperti yang dia harapkan.

Sementara itu, di hari yang sama saat menemui NF, BANPOS juga berupaya untuk bisa mengonfirmasi AAS, salah satu nama yang diduga siluman yang ada di SMK Negeri 1 Kota Serang. Dari hasil penelusuran BANPOS, didapati bahwa AAS merupakan mantan staf di Komisi I DPRD Provinsi Banten.

BANPOS juga mendapatkan dokumen yang menggambarkan bahwa AAS sempat melamar sebagai CPNS di Pemkab Serang. Pada dokumen tersebut, AAS sempat dinyatakan lulus seleksi administrasi pada penerimaan CPNS tahun 2019. AAS pada saat itu mengikuti seleksi untuk jabatan Pengelola Teknologi Informasi pada BKPSDM Kabupaten Serang.

BANPOS juga mendapatkan informasi jika AAS merupakan istri dari salah satu pegawai di Komisi I juga. Dari beberapa informasi tersebut, BANPOS berhasil mendapatkan alamat rumah AAS. Sekitar pukul 13.30 WIB, BANPOS mendatangi rumah dari AAS.

Saat itu, BANPOS langsung disambut oleh AAS sendiri. Ketika BANPOS tanya terkait dengan namanya yang terdata sebagai Tata Usaha di SMK Negeri 1 Kota Serang, ia merespon dengan kalimat ‘oh, iya gimana teh?’. Akan tetapi ketika diminta untuk berbincang sedikit terkait dengan itu, ia meminta BANPOS untuk datang kembali pada saat suaminya sudah pulang. Ia meminta BANPOS datang kembali pada sore hari.

Sekitar pukul 16.00 WIB, BANPOS kembali datang ke rumah AAS. Namun beberapa kali BANPOS mengucapkan salam maupun memencet bel yang tersedia di sana, tidak kunjung ada respon dari dalam rumah. Menurut tetangga sekitar, AAS sempat keluar dari rumahnya di siang hari, dan mereka tidak tahu apakah AAS sudah pulang atau belum.

BANPOS pun mencoba menunggu kedatangan AAS maupun suaminya. Sekitar satu jam BANPOS menunggu, suami dari AAS pun datang. Dari pantauan BANPOS, AAS juga keluar dari rumahnya untuk menyambut kedatangan sang suami.

Beberapa saat kemudian, sang suami pun memanggil awak BANPOS untuk datang ke rumahnya. Di sana, meskipun tidak ditanyakan BANPOS terkait tidak keluarnya AAS dari rumah meskipun beberapa kali BANPOS mengucapkan salam maupun memencet bel, sang suami menyampaikan bahwa memang dirinya mengajarkan kepada AAS untuk tidak menerima tamu yang bukan mahramnya, tanpa ada dia di sisinya.

Ia pun menanyakan kepada BANPOS perihal kedatangan ke rumahnya. Saat BANPOS menjelaskan terkait dengan adanya nama AAS di dalam SK guru/pegawai honorer di SMK Negeri 1 Kota Serang, sang suami mengaku tidak tahu menahu terkait dengan hal itu.

Menurutnya, AAS tidak pernah melamar ke sekolah manapun. Namun saat BANPOS coba mengonfirmasi respon awal AAS yang menunjukkan seperti dirinya sudah tahu jika nama dia tercantum dalam SK di SMK Negeri 1, BANPOS tidak berhasil mendapatkan jawaban yang jelas. Selain karena perbincangan yang kerap diulang-ulang, kondisi rumah AAS pun kurang kondusif akibat dua anak AAS yang tengah aktif bermain di depan BANPOS dan AAS serta suaminya.(DZH/ENK)