Kategori: INTERNASIONAL

Kebudayaan China bukanlah hal yang asing bagi masyarakat Indonesia. Berbagai perayaan budaya Negeri Tirai Bambu bisa kita lihat di berbagai wilayah di Tanah Air. Kedekatan ini membuat Duta Besar China untuk Indonesia Lu Kang memuji persahabatan kedua negara.

“Persahabatan Indonesia dengan China sangat lekat. Kita sudah mengenal sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu,” ujar Dubes Lu saat mengunjungi Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Jakarta, Rabu (20/4).

Kunjungan perdananya ini untuk menghadiri acara peringatan International Chinese Language Day 2022 yang diselenggarakan Pusat Bahasa Mandarin di Universitas Al Azhar Indonesia.

“Senang sekali bisa ikut berkumpul dan menyaksikan suasana budaya yang dipertunjukkan para akademisi di sini,” pujinya.

Banyak jenis penampilan seni yang disuguhkan para mahasiswa. Ada penampilan paduan suara, tari-tarian, seni opera hingga kemampuan memainka alat musik tradisional Ghuzeng, yang mirip dengan kecapi.

Yang paling mengundang decak kagum Dubes Lu adalah penampilan seni bela diri wushu. Dia bahkan bertanya-tanya dan ngobrol akrab dengan para mahasiswa yang mempertunjukkan wushu.

“Tadi itu bagus sekali. Saya suka, bagus,” puji Dubes Lu sambil sesekali mencontohkan gerakan yang menurut dia sangat memukau.

Dubes Lu makin kagum, karena para peserta antusias mempertunjukkan penampilan terbaik mereka meski di tengah ibadah puasa.

Pada kesempatan itu, dia memaparkan filosofi 20 April. Tanggal itu merupakan masa ketika diciptakannya karakter China oleh tokoh sejarawan legendaris di China, Cangjie.

“PBB menetapkan hari ini (20 April) sebagai Chinese Language Day untuk memperingati kontribusi Cangjie, nenek moyang tulisan China,” ungkap Lu.

Menurutnya, pendidikan bahasa Mandarin di Indonesia juga mengalami perkembangan pesat. Pendidikan bahasa dinilai penting karena dapat mendorong masyarakat kedua negara dapat saling memahami satu sama lain.

Selain tertarik dalam bidang bahasa, siswa-siswi Indonesia juga telah menjadikan China sebagai tujuan populer belajar di luar negeri. Pertukaran pelajar, jelas Lu, mengalami peningkatan yang signifikan.

“Sebelum pandemi, mahasiswa Indonesia yang belajar di China sudah mencapai sekitar 15.000 orang,” beber Dubes yang baru aktif bekerja di Indonesia bulan lalu. [DAY/RM.ID]

Seperti sudah diduga sebelumnya, Amerika Serikat (AS) Cs berulah di acara G20 yang digelar di Washington DC, AS, kemarin.

Di forum itu, pejabat Amerika, Inggris, dan Kanada, melakukan aksi walkout saat pejabat Rusia berbicara.

AS Cs memang ngotot menolak kehadiran Rusia dalam forum G20.

Menanggapi kelakuan AS Cs itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang memimpin sidang acara tersebut, nggak keki.

Sejak Rabu (20/4) lalu, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20, melakukan  pertemuan di Washington. Ini adalah pertemuan lanjutan, sebelum acara puncak KTT G20 digelar di Bali, November nanti.

Pertemuan ini diharapkan menghasilkan kebijakan antar negara, dalam mendukung proses pemulihan ekonomi di tengah lonjakan harga pangan dan migas di banyak negara.

Namun, sehari sebelum acara digelar, sejumlah negara Eropa sudah bikin ulah.

Kementerian Keuangan Prancis misalnya, mengajak negara anggota G7 untuk walkout, setelah mengetahui Indonesia, yang menjadi pemimpin sidang, tetap mengundang pejabat Rusia.

Aksi itu adalah bentuk protes kepada Rusia, karena sudah menyerang Ukraina.

Ancaman serupa pernah dilontarkan Menteri Keuangan AS, Janet Yellen pada awal April lalu. Saat itu, Yellen mengancam, Washington akan absen, jika Indonesia tetap mengundang Rusia.

Ancaman AS Cs itu ternyata beneran. Saat delegasi Rusia berbicara di forum itu, Yellen pergi meninggalkan ruang pertemuan.

Setelah Yellen pergi, Menteri Keuangan Inggris, dan Kanada mengekor Yellen.

Sri Mulyani yang memimpin sidang, santai saja menanggapi aksi walkout tersebut.

Dalam konferensi pers usai acara, Sri Mulyani mengaku tak kaget dan tak heran dengan ulah AS itu. Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu sudah paham, negara Barat bakal mengancam akan keluar, jika Rusia menghadiri pertemuan.

“Kami memahami, ada beberapa skenario bagaimana negara G7+ akan merespon kehadiran pertama kali Rusia dan pada saat Rusia intervensi atau berbicara. Jadi, ini bukan kejutan bagi kami,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers 2nd FMCBG Meeting, kemarin.

Kata dia, sidang berjalan lancar meski AS dan sekutunya walkout.

Ketidakhadiran AS tidak mengurangi keefektifan forum G20 akibat konflik dan ketidaksepahaman anggota. Sebab, walkout dilakukan tanpa mendisrupsi sidang.

Sri Mulyani memastikan, Indonesia tetap mengundang Rusia dan Ukraina, mengingat pentingnya kehadiran kedua negara itu.

Selain itu, lanjut dia, seluruh negara anggota mempunyai hak untuk menyampaikan pandangan masing-masing, utamanya mengenai risiko ekonomi global dan penanganannya.

Secara keseluruhan, Sri Mulyani puas dengan acara tersebut. Para anggota G20 telah memberikan pandangannya, terkait pentingnya menjaga kerja sama antar forum G20. Meski dihadapkan pada kecaman geopolitik antara Rusia dan Ukraina.

Menurutnya, permasalahan ini juga menjadi tanggung jawab anggota G20 untuk sama-sama mengatasi dan memberikan solusi. Karena geopolitik kedua negara ini sangat berpengaruh kepada ekonomi global.

Menurut dia, forum G20 penting untuk ikut memberikan solusi dampak perang Rusia-Ukraina. Bukan semakin memperburuk proses pemulihan ekonomi.

Kementerian Luar Negeri juga santai saja menanggapi aksi walkout AS Cs itu. Staf Khusus Program Prioritas Kemenlu dan Co-Sherpa G20 Indonesia, Dian Triansyah Djani mengungkapkan, aksi AS Cs itu hal biasa dan sering dilakukan dalam berbagai forum resmi. Bahkan, di sidang PBB atau pertemuan multilateral lainnya.

Dian memastikan, ulah AS Cs tidak mempengaruhi substansi rapat dan diskusi.

“Pembahasan substansi masih berjalan. Diharapkan, semua negara bisa berkontribusi pada agenda tersebut. Isu pembahasan di sektoral kementerian juga masih berjalan,” kata Dian, dalam konferensi pers, kemarin.

Dian mengungkapkan, sebagai bentuk antisipasi agar kejadian serupa tak terulang kembali adalah dengan membangun komunikasi antar Head of Delegate dari masing-masing negara.

Mantan Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa ikutan berkomentar menanggapi kelakuan AS Cs. Dia memberikan jalan tengah, agar kejadian serupa tak terulang di acara puncak G20, November nanti.

Kata dia, forum G20 memang harus digunakan sebagai arena untuk mendorong perdamaian antara Rusia dan Ukraina.

Karena itu, sebagai jalan tengah, sebaiknya Ukraina yang bukan anggota G20, juga diundang dalam forum tersebut.

“Sebagai Ketua G20, adalah kewajiban bagi Indonesia untuk secara persuasif membuat alasan, mengapa KTT mendatang di Bali memberikan kesempatan berharga untuk menempatkan diplomasi di garis depan, dalam mengakhiri konflik di Ukraina dan untuk mengatasi dampak ekonominya,” kata Marty, dikutip dari Sydney Morning Herald, kemarin.

Agar tujuan tersebut tercapai, lanjutnya, semua anggota G20 harus setuju untuk hadir dan menjadi bagian dari solusi.

“Namun, untuk meningkatkan kemungkinan kemajuan dan pada prinsipnya, upaya semacam itu memerlukan penyertaan Ukraina dalam pembicaraan,” ujarnya.

Presiden AS, Joe Biden memang dari jauh-jauh hari ingin Indonesia mengundang Ukraina. Namun, Indonesia belum setuju.

Jubir Kemenlu Teuku Faizasyah mengatakan, keputusan tidak akan dibuat, sampai konsultasi diselesaikan dengan anggota lain.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi pekan ini berada di Eropa untuk menjajaki rekan-rekan G20 tentang keterlibatan Rusia dan Ukraina.

Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva mengatakan, tidak ada gunanya mengundang Ukraina ke KTT G20. [BCG/RM.ID]

Amerika Serikat (AS) dan sekutunya memenuhi janji mereka untuk walkout (keluar) dari event G20 yang melibatkan perwakilan Rusia. Walkout ini sebagai respons AS dan rekan-rekan negara Barat atas operasi militer Rusia ke Ukraina.

Negara barat seperti AS, Kanada, Prancis, dan Inggris keluar dari pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20. Pertemuan kedua itu berlangsung di Washington DC, Rabu (20/4) waktu setempat.

Negara-negara tersebut keluar saat perwakilan Rusia sedang berbicara di forum tersebut. Hadir Wakil Menkeu Rusia Timur Maksimov secara fisik. Sementara Menkeu Rusia Anton Siluanov dan Gubernur Bank Sentral Rusia Elvira Nabiullina bergabung secara virtual.

Pertemuan tersebut merupakan satu dari berbagai rangkaian event G20, yang akan berakhir dengan pertemuan pucak di Nusa Dua, Bali pada November mendatang.

Indonesia sebagai Presidensi G20 tidak ambil pusing dengan aksi AS dan kawan-kawan. Indonesia menilai sikap AS dan kawan-kawan adalah wajar.

“Kami memahami bahwa ada beberapa skenario bagaimana negara G7+ akan merespons kehadiran pertama kali Rusia dan pada saat Rusia intervensi atau berbicara. Jadi ini bukan kejutan bagi kami,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers 2nd FMCBG Meeting.

Terpisah, Duta Besar Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dubes RI untuk PBB) Dian Triansyah Djani mengatakan, Indonesia tidak akan adil jika mengucilkan satu negara atas desakan beberapa pihak.

“Dalam Presidensi G20, kita ini mau menunjukkan sikap transparan. Kita ingin mendengarkan semua pendapat dari negara anggota G20, kita ingin semua anggota terlibat,” kata Dian dalam press briefing virtual Kementerian Luar Negeri, Kamis (21/4).

“Indonesia akan berupaya memberi kesempatan semua pihak untuk berkontribusi sesuai keanggotannya,” imbuhnya.

Menyinggung walkout perwakilan AS Cs, Dian mengatakan bahwa hal itu merupakan sikap yang wajar dalam setiap rapat.

“Walkout itu merupakan refleksi, pandangan atau sikap tertentu. Dan ini banyak dilakukan di berbagai pertemuan. Ini bukan khusus dilakukan di G20. Ini suatu hal yang sudah kita antisipasi dan ini adalah hal lumrah,” ujarnya.

Dia melanjutkan, agenda tetap berjalan lancar, acara harus tetap dijalankan sesuai rencana. “Karena forum G20 merupakan acara yang penting,” sambungnya.

Mengenai desakan pemboikotan dari beberapa negara apabila Indonesia nekat tetap mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin, Dian menekankan bahwa tindakan seperti itu justru sangat disayangkan.

“Menurut kami, forum G20 ini sangat berperan penting bagi masalah-masalah yang terjadi di global terutama masalah ekonomi,” lanjutnya.

“Sangat disayangkan apabila mengambil tindakan seperti itu, G20 sangat penting dan kita semua mengakui ini,” pungkasnya. [DAY/RM.ID]

Pemimpin gerakan independen dan penerima Nobel, Jose Ramos Horta mendeklarasikan kemenangannya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) Timor Leste, Kamis (21/4).

Sebagaimana diberitakan Reuters, dari 100 persen suara, sebanyak 62,09 persen memilih Ramos Horta. Sementara presiden saat ini, Francisco Guterres (Lu Olo) memperoleh 37,91 persen suara.

Ini adalah hasil pilpres putaran kedua yang digelar 19 April lalu. Angka kemenangan tersebut membuat Horta bakal ditetapkan sebagai Presiden Timor Leste selanjutnya.

“Saya telah menerima mandat ini dari rakyat Timor Leste, atas komitmen rakyat terhadap demokrasi,” kata Horta dikutip Reuters di Dili, Kamis (21/4).

Setelah bertahun-tahun terjadi ketegangan politik antara partai-partai besar di Timor Leste, pemilihan ini dipandang penting bagi stabilitas negara.

Horta menegaskan, dia akan bekerja mengatasi perpecahan di Timor Leste. Dia akan melakukan apa yang sebelumnya sudah dilakukan sepanjang hidupnya: menggelar dialog dengan sabar dan tanpa henti.

“Untuk mendapatkan titik temu dan solusi atas tantangan yang dihadapi negara ini,” katanya.

Horta mengaku belum berbicara dengan Lu Olo. Tapi telah menerima undangan dari Kantor Presiden untuk membahas penyerahan kekuasaan.

Horta menambahkan, dia juga akan berjuang membawa Negara Timor Lorosa’e menjadi anggota ke-11 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Secepatnya tahun ini, atau paling lambat tahun depan. Saat ini, Timor Leste menyandang status pengamat di ASEAN.

Timor Leste merupakan rumah bagi 1,3 juta warga. Selama bertahun-tahun, negara yang memisahkan diri dari Indonesia itu bergulat dengan ketidakstabilan politik dan tantangan ekonomi. Timor Leste mengandalkan ekonominya pada minyak dan gas.

Horta (72) dan Guterres (67) masih mendominasi politik setelah dua dekade berlalu, meskipun tokoh-tokoh yang lebih muda juga bermunculan. Lebih dari 76 persen suara bulan lalu direbut  kedua tokoh itu.

Pemenang pemilu putaran kedua akan mulai menjabat pada 20 Mei, bertepatan dengan peringatan 20 tahun pemisahan Timor Leste dari Indonesia.

Horta pernah menjabat sebagai Perdana Menteri, kemudian sebagai presiden negara itu dari 2007 hingga 2012. Pada pilpres putaran pertama pemilihan 19 Maret lalu, Horta tidak mendapatkan lebih 50 persen suara, sehingga pemilu putaran kedua harus dilaksanakan. Namun kini, dia sudah menang jauh dari pesaingnya.[PYB/RM.ID]

Prosedur penambalan gigi yang dilakukan dokter terhadap Tom Jozsi, berujung bencana. Mata bor yang digunakan untuk menambal gigi Jozsi terlepas, dan terhirup hingga masuk ke paru-parunya.

Dilansir United Press International (UPI) kemarin, Jozsi mengatakan, dirinya sedang menjalani prosedur penambalan gigi di sebuah klinik di Illinois, Amerika Serikat (AS), saat insiden itu terjadi.

Jozsi mengaku, awalnya tak merasakan jika bor itu terhirup. Semuanya terlihat saat dia melakukan CT Scan. “Yang saya rasakan hanyalah batuk. Kata dokter, saya tidak menelannya, tapi menghirupnya,” jelas Jozsi.

Kemudian, dokter di Aurora Medical Center-Kenosha, Wisconsin, AS, menjelaskan, untuk mengatasi masalah itu memerlukan operasi besar. Kendati demikian, dokter yang menangani Jozsi akhirnya berhasil mengeluarkan mata bor dari paru-paru tanpa operasi.

“Saya tidak pernah begitu bahagia seperti ketika saya membuka mata usai benda itu diangkat,” kata Jozsi.[PYB/RM.ID]

Marine Le Pen, rival berat incumbent Emmanuel Macron dalam Pilpres Prancis menilai, embargo minyak dan gas Rusia tak ubahnya seperti perbuatan hara-kiri alias ritual bunuh diri demi kehormatan ala Jepang, bagi Eropa.

Aksi blokir yang diberikan kepada Rusia lantaran telah melancarkan serangan militer ke Ukraina, disebutnya tidak menimbulkan kerugian bagi Rusia. Namun, justru merugikan Prancis.

“Tentu, kita tidak dapat melakukan hara-kiri, dengan harapan menyakiti Rusia,” ujar penantang dari kelompok sayap kanan itu, dalam debat yang disiarkan televisi dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Rabu (20/4), seperti dilansir Kantor Berita Rusia, TASS.

Le Pen menegaskan, pengenaan embargo pada pasokan gas dan minyak Rusia hanya akan membahayakan warga Prancis.

“Satu-satunya sanksi yang saya tidak setuju adalah pemblokiran impor minyak dan gas Rusia. Karena faktanya, itu hanya akan sangat merugikan rakyat Prancis. Sama sekali tidak merugikan Rusia,” jelas Le Pen.

Terkait invasi ke Ukraina yang dilancarkan sejak 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, serangan tersebut merupakan bentuk tanggapan atas permintaan kepala Republik Donbass. Membela milisi pro Moskow, yang berniat memisahkan wilayah tersebut dari Ukraina.

Putin menegaskan, Moskow tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina.

Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan sejumlah negara lain menanggapi tindakan otoritas Rusia, dengan memberikan aneka sanksi terhadap negara tersebut. [HES/RM.ID]

Angka kematian akibat Covid-19 di Shanghai, China, bertambah tujuh, kemarin. Dengan demikian, total terdapat 10 kasus kematian.

Total 10 kasus kematian dalam dua hari berturut-turut, telah memberikan peringatan kepada penduduk di kota setingkat provinsi di China itu. Pasalnya, tingkat cakupan vaksinasi di sana masih rendah.

Tujuh tambahan kasus kematian di Shanghai pada Selasa (19/4) berasal dari pasien positif Covid-19 yang berusia 60 hingga 101 tahun.

“Mereka semua tidak divaksinasi dan penyebab langsung kematian adalah penyakit bawaan,” kata pejabat otoritas kesehatan Kota Shanghai, Wu Qianyu, dilansir Reuters.

Total 10 kasus itu terjadi selama gelombang terakhir Covid-19 yang hingga kini telah menginfeksi lebih dari 300.000 warga di kota tersebut. Pemerintah Kota Shanghai menyebut, hanya 62 persen dari 3,6 juta lansia di Shanghai yang menjalani vaksinasi lengkap.

Cakupan vaksinasi lansia di Shanghai sangat rendah dibandingkan dengan di Kota Beijing, di mana 80 persen lansia sudah mendapatkan suntikan dosis vaksin lengkap.

Di Provinsi Jiangxi, Provinsi Anhui dan Provinsi Shandong, cakupan vaksinasi lengkap untuk lansia bahkan telah mencapai 90 persen. Sedangkan di Kota Chongqing, Provinsi Henan, dan Provinsi Hubei telah mencapai 85 persen.

Data Komisi Kesehatan Nasional China (NHC) menyebutkan, warga berusia di atas 60 tahun yang mendapatkan vaksin dosis lengkap secara nasional mencapai 79 persen.

Sampai saat ini, Kota Shanghai masih menjalani lockdown, meski beberapa industri sudah mulai beroperasi secara terbatas. Pemerintah pun meminta kerja sama masyarakat agar mau melakukan tes kesehatan ke sebagian besar populasi. Ini upaya ketika kota itu menurunkan transmisi komunitas ke nol setelah lebih tiga pekan menjalani lockdown.

Permintaan itu datang karena beberapa orang menolak untuk bergabung dalam tes PCR karena kelelahan dan takut bahwa di dalam antrean justru menempatkan mereka pada risiko infeksi yang lebih besar.

Warga berbagi cerita di media sosial tentang bus yang membawa warga positif Covid ke karantina, termasuk bayi dan orang tua. Hal ini memicu kecemasan di masyarakat tentang tindakan kejam yang dirancang untuk sepenuhnya menghentikan penyebaran virus.

China, tempat virus Corona pertama kali diidentifikasi di pusat Kota Wuhan pada akhir 2019, telah memilih kebijakan nol Covid dengan menekankan untuk mencegah penularan.

“Dengan melakukan beberapa putaran pengujian PCR berturut-turut, kami akan dinamis mendeteksi kasus positif sedini mungkin. Ini akan membantu kami mencapai nol Covid di tingkat komunitas lebih cepat,” kata pejabat kesehatan Kota Hu Xiaobo.

Sumber mengatakan kepada Reuters bahwa Shanghai bertujuan menghentikan penyebaran Covid-19 di luar area karantina. Varian Omicron yang menyebar cepat telah mendorong lonjakan besar dalam kasus infeksi di kota metropolitan berpenduduk 25 juta orang tersebut.

Pemerintah telah memberlakukan pembatasan pergerakan yang ketat dan beberapa putaran pengujian massal untuk memerangi wabah tersebut.

“Mereka sakit parah setelah masuk ke rumah sakit, dan meninggal setelah upaya penyelamatan tidak efektif. Penyebab langsung kematian adalah penyakit penyerta,” kata Pemerintah Shanghai dalam sebuah pernyataan. [DAY/RM.ID]

Acara buka puasa bersama (bukber) yang digelar Duta Besar (Dubes) India untuk Indonesia Manoj Kumar Bharti tahun ini, terasa lebih syahdu.

Hujan yang mengguyur dan lantunan shalawat, mengiringi bukber yang digelar di kediaman Dubes Bharti, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/4).

Hujan tak memberatkan langkah para tamu untuk datang ke acara itu. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, sejumlah diplomat asing yang bertugas di Indonesia, hingga pejabat sipil dan militer Tanah Air, tampak hadir. Mereka kompak berbatik. Sedangkan beberapa diplomat wanita dari Kedubes India di Jakarta, mengenakan sari.

Sore itu, Dubes Bharti menjamu para tamu yang datang dengan beberapa hidangan khas yang berasal dari beberapa negara bagian di India. Mulai dari Punjab hingga Hyderabad. Hidangannya, antara lain nasi briyani, ayam tandoori, rajma masala, roti naan, hingga pani puri. Kurma dan es buah juga melengkapi sajian sebagai takjil.

Sambil menunggu adzan maghrib berkumandang, Dubes Bharti bercerita soal Ramadan dan Idul Fitri di negara asalnya. Dubes Bharti menjelaskan, populasi Muslim di India terus bertambah setiap tahunnya. “Selama 34 tahun terakhir, populasi Muslim bertambah dari 130 juta menjadi 190 juta,” kata Dubes Bharti, yang mengenakan batik nuansa gelap dan berpeci hitam khas Nusantara.

Menurut Dubes Bharti, beberapa negara bagian memiliki jumlah umat Muslim dalam jumlah besar seperti Karala, Kashmir, hingga Gujarat. Menurut Pew Research Center, jumlah umat Muslim India pada 2020 sebanyak 15,5 persen dari total penduduk India (1,3 miliar), yaitu sekitar 213 juta jiwa.

Karena banyaknya populasi Muslim di India, Ramadan dan Idul Fitri dirayakan besar-besaran. Seperti halnya Festival Diwali bagi umat Hindu. Bahkan, umat Hindu di India, kerap mencontoh tradisi yang dijalankan saat Ramadan maupun Idul Fitri.

“Kenapa? Karena ketika Idul Fitri, teman-teman Hindu bisa pergi ke rumah teman-teman Muslim,” kata Dubes yang bertugas di Jakarta sejak 2021.

Menurutnya, meski memiliki agama yang beragam, India yang mayoritas Hindu, memiliki toleransi yang tinggi. Itu lantaran ajaran filosofi yang sudah berkembang di masyarakat untuk waktu yang sangat lama. Bahkan sebelum munculnya agama. Dubes Bharti bilang, di balik Hinduisme, terdapat diktum bahwa “seluruh dunia adalah satu keluarga”.

Meski memiliki metode yang berbeda, baik itu melalui Kristen, Islam, Yahudi, Budha, atau Hindu, namun pada dasarnya manusia berusaha mencari Tuhan.

“Dalam filosofi kami, itu adalah toleransi. Kita ada di perjalanan yang sama, meski jalannya berbeda,” ucapnya. Dalam kesempatan itu, Yahya Cholil Staquf menyatakan, warga NU ingin menjalin persahabatan dengan rakyat India di berbagai bidang. [PYB/RM.ID]

Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat panas dingin setelah China masuk Kepulauan Salomon di Pasifik dilandasi pakta keamanan.

Selasa (19/4), juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin hanya mengatakan, kerangka kerja pakta kerangka kerja telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Kepulauan Solomon Jeremiah Manele dan Penasihat Negara dan Menlu China Wang Yi. Namun, dia tidak merinci tempat dan waktu penandatanganan itu terjadi.

“Izinkan saya mengatakan ini lagi. Menteri luar negeri China dan Kepulauan Solomon secara resmi menandatangani perjanjian kerangka kerja antar-pemerintah tentang kerja sama keamanan antara kedua negara tempo hari. Saya tidak mendengar adanya kunjungan Menteri Luar Negeri China ke Kepulauan Solomon,” terangnya dilansir Xinhua.

Perdana Menteri (PM) Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare di Parlemen, Rabu (20/4) mengkonfirmasi pakta tersebut telah ditandatangani Menlu kedua negara, namun dia juga tidak memberi rinciannya. Sogavare lebih menekankan, kesepakatan dilakukan dengan mata terbuka tentunya menjunjung tinggi kepentingan nasional Solomon.

“Biarkan saya meyakinkan orang-orang Kepulauan Solomon bahwa kami membuat perjanjian dengan China dengan mata terbuka lebar dipandu kepentingan nasional kami,” kata Sogavare.

Sogavare mengatakan kepada parlemen bahwa merupakan kehormatan dan hak istimewa untuk mengumumkan bahwa kesepakatan itu telah ditandatangani oleh pejabat di Honiara dan Beijing “beberapa hari yang lalu”. Namun dia menolak memberi tahu pemimpin oposisi kapan versi pakta yang ditandatangani itu akan dipublikasikan. Sementara kesepakatan keamanan bilateral dengan Australia diterbitkan beberapa tahun lalu.

“Saya meminta semua tetangga, teman, dan mitra kami untuk menghormati kepentingan kedaulatan Kepulauan Solomon dengan jaminan bahwa keputusan itu tidak akan berdampak buruk atau merusak perdamaian dan keharmonisan kawasan kami,” ucap Sogavare lagi.

Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat pun menyuarakan keprihatinan tentang keamanan di Pasifik. Pakta keamanan itu dikhawatirkan akan memicu China mungkin berusaha membangun pangkalan angkatan laut di negara Pasifik itu.

Kepulauan Solomon telah menolak upaya terakhir oleh Australia – donor bantuan terbesarnya – untuk menghentikan kesepakatan itu. Sogavare mengatakan, pakta itu tidak akan “merusak perdamaian dan harmoni” di kawasan itu.

Rancangan perjanjian yang bocor, yang diverifikasi  pemerintah Australia, mengatakan kapal perang China akan diizinkan berlabuh di pulau-pulau itu dan bahwa Beijing dapat mengirim pasukan keamanan untuk membantu menjaga ketertiban sosial.

Kepulauan Solomon mengalami kerusuhan sosial dalam beberapa tahun terakhir. Pada November 2021, Pemerintah Australia mengirim personel dari pasukan pertahanannya untuk membantu memadamkan kerusuhan mematikan di Ibu Kota Solomon, Honiara. Kerusuhan itu dipicu pengunjuk rasa menyerbu parlemen dalam upaya untuk menggulingkan Sogavare.

Kegagalan terburuk Australia

Menlu  Australia Marise Payne dan Menteri Pasifik Zed Seselja menyebut kesepakatan yang baru ditandatangani itu sangat mengecewakan. Ini khususnya menyangkut Australia, yang hanya 2000km (1.400 mil) selatan Kepulauan Solomon.

“Pandangan kami yang secara konsisten dinyatakan, termasuk dari perspektif kepentingan nasional Australia, tetap bahwa keluarga Pasifik berada di tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan keamanan kawasan,” kata mereka dalam sebuah pernyataan bersama.

Oposisi Partai Buruh Australia menyebut kejadian ini sebagai “kegagalan terburuk kebijakan luar negeri Australia di Pasifik” dalam 80 tahun.

PM Scott Morrison yang saat ini berkampanye untuk pemilihan kembali, membantah bahwa pakta itu adalah bukti bahwa pemerintahnya telah ceroboh dalam diplomasi dengan Kepulauan Solomon. Morrison membela diri.

“Tidak bisa berkeliling memberi tahu para pemimpin di pulau-pulau Pasifik apa yang harus dan tidak boleh mereka lakukan,” katanya.

Namun Morrison mengatakan, negaranya tidak akan memiliki hubungan yang tunduk dengan China, yang menurutnya telah membuat “segala macam janji” kepada negara-negara Pasifik.

Menlu  Selandia Baru Nanaia Mahuta, juga mengatakan bahwa negara itu sedih karena Kepulauan Solomon telah membuat perjanjian itu. Kepulauan Solomon awal bulan lalu mengkonfirmasi sedang menyusun kesepakatan keamanan dengan China.

Kepulauan Solomon akan meningkatkan kapasitas kepolisiannya sehingga pasukannya sendiri dapat menangani insiden seperti kerusuhan pada November lalu. Sogavare mengatakan, kerusuhan tersebut mengakibatkan gedung-gedung dibakar dan nyawa melayang.

Gedung Putih akan mengirim delegasi tingkat tinggi ke Ibu Kota Solomon, Honiara, pekan ini. AS prihatin dengan kurangnya transparansi dan sifat tidak spesifik dari pakta perjanjian keamanan tersebut. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih (NSC) mengatakan, penandatanganan yang dilaporkan mengikuti pola China yang menawarkan kesepakatan yang tidak jelas.

Sedangkan Australia mengatakan, China tampaknya ingin mendahului kedatangan delegasi AS di Honiara.***[RM.ID]

Komisi Pemilihan Umum Filipina (Comelec), menolak gugatan diskualifikasi terhadap calon presiden (capres) Ferdinand Marcos Jr. Putra mantan diktator Filipina Ferdinand Marcos itu, sebelumnya diduga telah melakukan penggelapan pajak.

Dalam putusannya, Comelec menyatakan, gugatan diskualifikasi Marcos Jr. tidak diterima. Pasalnya, pria yang biasa disapa Bongbong itu, tidak melakukan penipuan pajak secara sengaja, yang merugikan negara kendati hal tersebut terjadi berulangkali.

“Tidak ada pajak yang secara sengaja dihindari. Tidak ada penipuan pajak,” pernyataan Comelec, dilansir Straits Times, Rabu (20/4).

Comelec menambahkan, Bongbong tidak melakukan perbuatan tercela, kendati saat dia menjabat sebagai Wakil Gubernur, dan juga Gubernur Ilocos Norte. Comelec menganggap, Bongbong “hanya” lalai dalam hal itu “Namun, itu tidak mencerminkan kebejatan moral,” jelas Comelec.

Menanggapi putusan itu, Bongbong mengaku lega. Dia menilai, bahwa proses telah berjalan baik. “Sekali lagi, hukum dengan berbagai bukti dan alasan telah menang,” ujar Bongbong.

Sementara juru bicaranya Vic Rodriguez mengatakan, keputusan Comelec menunjukkan pemilihan memang harus diselesaikan lewat penghitungañ surat suara. Bukan melalui proses peradilan seperti yang Marcos Jr alami. Rodriguez bilang, Comelec telah menegaskan dan menyelesaikan kesimpulan terakhir untuk diskualifikasi.

“Capres Bongbong Marcos Jr memiliki semua kualifikasi yang dibutuhkan untuk bercita-cita, berkampanye, dan menjabat sebagai Presiden Republik Filipina,” tegas Rodriguez.

Selain penipuan pajak, ada sekitar lima kasus yang dilaporkan pada komisi pemilihan, dengan tujuan mendiskualifikasi Bongbong. Semuanya telah ditolak. Dan pelapor bisa mengajukan banding ke Mahkamah Agung.

Bongbong hingga saat ini masih memimpin dalam berbagai survei. Saingannya adalah Wakil Presiden petahana Leni Robredo. Dalam survei terbaru, Bongbong unggul lebih dari 30 poin persentase. Dia diprediksi bakal memenangkan pilpres yang aman berlangsung pada 9 Mei nanti.

Sejumlah pengamat memperingatkan, dengan keunggulannya tiga pekan jelang pilpres, berpotensi menyebabkan masalah. Mulai dari proses hukum yang diprediksi akan panjang, hingga aksi kekerasan. Terutama jika Bongbong kalah.

Carmel Abao, asisten profesor di Universitas Ateneo de Manila, Filipina mengatakan, ini adalah masalah integritas pemilu. Dan itu tergantung pada bagaimana para pemimpin, aktor politik, akan melunakkan pendukungnya.

“Itu tergantung pada siapa yang akan melewati tantangan ini. Apakah akan ada kerusuhan? Saya tidak yakin,” kata Abao.

Dia menambahkan, mungkin akan ada rasa frustrasi yang sangat mendalam. “Tapi, apakah itu akan mengarah ke sana, tergantung pada pelaksanaan pemilihan itu sendiri,” jelasnya.

Jika Bongbong menang, itu akan dipandang sebagai kebangkitan politik keluarga Marcos setelah lebih dari 30 tahun, gerakan People Power yang didukung militer memaksa mereka  melarikan diri pada tahun 1986.

Sejak kembali dari pengasingan pada tahun 1992, keluarga Marcos telah menggambarkan diri mereka sebagai korban ketidakadilan. Mereka mengklaim, bahwa pemerintahan brutal selama dua dekade dari Marcos Sr adalah zaman keemasan perdamaian dan kemakmuran. Selama enam tahun terakhir, narasi itu terus digembar-gemborkan di media sosial. [PYB/RM.ID]