Kategori: INTERNASIONAL

Vietnam Expo ke-31 sukses digelar pada 13-16 April 2022 di Hanoi, Vietnam. Acara yang dibuka  Menteri Perdagangan dan Industri Vietnam,  Nguyen Hong Dien menghadirkan 410 perusahaan multinasional dan 380 display booths dari 15 negara.

Bagi Indonesia, pameran ini merupakan peluang untuk meningkatkan akses pasar produk dan jasa di Vietnam. Pada Vietnam Expo 2022, Paviliun Indonesia menampilkan berbagai produk dan jasa dari 12 perusahaan Indonesia. Seperti properti, material konstruksi, pakan ternak, pendidikan, farmasi, baterai kering dan hibrida serta makanan dan minuman.

Bagi perusahaan yang sudah cukup lama hadir di Vietnam seperti Citra Westlake City Development Co., Ltd; Thang Long Cement Joint Stock Company – Semen Indonesia Group; Japfa Comfeed Vietnam Co., Ltd, kegiatan ini untuk semakin memantapkan kehadiran mereka di Vietnam.

Bagi sejumlah perusahaan Indonesia lainnya, pameran ini merupakan ajang untuk memperkenalkan produk-produk yang relatif baru, dan menambah jaringan distribusi.

Tak kalah uniknya adalah kehadiran sekolah khusus penerbang yang berhasil meraup perhatian pengunjung selama berlangsungnya Expo. Pertumbuhan sektor penerbangan Vietnam diprediksi tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

“Vietnam Expo 2022 merupakan yang pertama diselenggarakan secara fisik, setelah dua tahun berlangsung secara daring akibat pandemi Covid-19,” jelas Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Vietnam, Denny Abdi, Jumat (15/4).

Selama empat hari pelaksanaan Vietnam Expo 2022, Paviliun Indonesia berhasil membukukan capaian potensi transaksi sebesar 1,65 juta dolar AS atau sekitar Rp 23,7 miliar, serta memperluas jejaring bisnis antara eksportir Indonesia dan mitra potensial Vietnam.

“Keikutsertaan Indonesia di ajang Vietnam Expo 2022 diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal dalam mendorong peningkatan perekonomian Indonesia,” harap Dubes Denny Abdi.[MEL/RM.ID]

Pemerintah Indonesia mengecam aksi pembakaran kitab suci Al Qur’an di Swedia oleh politisi Denmark Rasmus Paludan, yang telah berlangsung selama empat hari berturut-turut di berbagai kota sejak Kamis (14/4).

Terakhir, aksi tersebut dilancarkan Paludan di Norrkoping, Minggu (17/4).

“Menggunakan argumentasi kebebasan berekspresi untuk melecehkan agama dan kepercayaan satu kelompok adalah tindakan tidak bertanggung jawab. Tidak terpuji,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri melalui situs resminya.

Terkait hal tersebut, KBRI Stockholm telah meminta seluruh WNI dan diaspora Indonesia di Swedia, untuk tidak terpancing dan menghindari perbuatan yang berpotensi dapat melanggar hukum dan peraturan.

Dalam aksi pembakaran Al Qur’an yang juga dikutuk Perdana Menteri Magdalena Andersson, insiden Minggu (17/4) telah mengakibatkan 3 orang luka-luka dan 17 orang ditahan.

“Tiga korban luka adalah tersangka pelaku kriminal. Tak ada korban cedera berat yang membahayakan nyawa,” ujar polisi dalam pernyataan online.

Bentrokan 4 Hari

Bentrokan dalam 4 hari terakhir yang dimotori gerakan anti-imigrasi dan anti-Islam Stram Kurs (Garis Keras) pimpinan politisi Denmark-Swedia Rasmus Paludan, bertujuan membakar salinan Al-Qur’an di depan umum.

Tiga polisi terpaksa dilarikan ke rumah sakit, setelah kerusuhan pecah di kota Linkoping, Swedia timur pada 14 April. Dua orang ditangkap dalam kerusuhan tersebut.

Hari berikutnya, sembilan petugas polisi terluka dalam bentrokan serupa di Orebro di Swedia tengah. Sabtu (16/4), kerusuhan pecah oleh ulah pendukung Paludan.

Setelah serangkaian insiden, Kementerian Luar Negeri Irak mengatakan, pihaknya telah memanggil kuasa usaha Swedia di Baghdad pada Minggu (17/4).

Mereka mengingatkan, kejadian tersebut bisa berdampak serius pada hubungan antara Swedia dan Muslim secara umum. Baik dengan negara-negara Muslim dan Arab, atau komunitas Muslim di Eropa.

Paludan berencana menggelar demonstrasi lebih lanjut di dua kota lain di Swedia. Namun, belum mendapat lampu hijau dari polisi. [HES/RM.ID]

Bentrokan hari keempat yang dipicu pembakaran Al Qur’an oleh kelompok sayap kanan anti imigran, terjadi di Swedia, Minggu (18/4).

Media lokal melaporkan, tiga orang terluka dalam insiden di wilayah timur Norrkoping. Saat polisi melepaskan tembakan peringatan ke arah perusuh.

Selain itu, polisi juga mengamankan 17 orang dalam aksi demo yang diwarnai pembakaran sejumlah kendaraan.

Sehari sebelumnya, aksi bakar-bakar mobil dan bus juga terjadi di Malmo, kota di wilayah selatan Swedia.

Sedikitnya 16 polisi dilaporkan terluka dan beberapa kendaraan polisi hancur dalam kerusuhan tiga hari berturut-turut di sejumlah tempat unjuk rasa. Termasuk, di pinggiran Stockholm, Linkoping, dan Norrkoping.

Pemerintah Iran dan Irak telah memanggil utusan Swedia untuk memprotes aksi pembakaran tersebut.

Rencana Stram Kurs

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, ekstremis Denmark-Swedia Rasmus Paludan yang memimpin gerakan Stram Kurs atau Garis Keras mengaku telah membakar Al Qur’an, teks paling suci umat Islam. Dia bahkan menegaskan akan mengulangi tindakan itu.

Deutsche Welle menyebut, Paludan mengancam akan kembali menggelar rapat umum di Norrkoping pada Minggu (18/4), dan mendorong para demonstran tandingan untuk berkumpul di sana.

Dalam pernyataannya, Kepala Polisi Nasional Swedia Anders Thornberg mengatakan, para demonstran benar-benar terlihat masa bodoh dan tak menghargai polisi.

“Sebelumnya, kami juga pernah melihat kerusuhan dengan kekerasan. Tapi, yang ini beda,” kata Thornberg.

Aksi unjuk rasa membakar Al Qur’an yang digelar Stram Kurs, bukanlah yang pertama di Swedia. Dalam bentrokan di Malmo tahun 2020, demonstran juga banyak membakar mobil dan menghancurkan pertokoan.

Paludan sempat dipenjara selama satu bulan pada tahun 2020, karena melakukan berbagai pelanggaran, termasuk rasisme di Denmark. Dia juga berusaha merencanakan pembakaran Al Qur’an di negara-negara Eropa lainnya, termasuk Prancis dan Belgia. [HES/RM.ID]

Ogah terjebak konflik seperti Rusia dan Ukraina, China dan Vietnam sepakat mempererat hubungan bilateral. Kedua negara komunis ini sepakat bersatu melawan provokasi Amerika Serikat (AS).

Kedua negara sosialis itu menyebut konflik Rusia Vs Ukraina harus menjadi pelajaran berharga di kawasan. Sebagaimana diketahui, Rusia dan Ukraina adalah tetangga dekat. Akibat diprovokasi pihak luar, kedua negara serumpun itu tenggelam dalam perang.

“Masalah Ukraina membuat negara-negara Asia menyadari bahwa menjaga perdamaian dan stabilitas sangat berharga. Terlibat dalam konfrontasi kelompok akan menyebabkan risiko tanpa akhir,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) China Wang Yi kepada Menlu Vietnam Bui Thanh Son, dalam percakapan telepon, Kamis (14/4), dilansir South China Morning Post.

Lebih lanjut, Wang Yi mengatakan, krisis Ukraina adalah saat yang penting bagi kedua negara, agar dapat berkontribusi bagi perdamaian regional dalam menghadapi kerusakan yang disebabkan strategi Indo Pasifik AS.

China berada di bawah tekanan AS dan Eropa karena menahan diri untuk tidak menyebut invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai 24 Februari lalu sebagai perang. Sebaliknya, China memahami kekhawatiran keamanan Rusia, dan menuduh AS dan NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara) sebagai pihak yang memicu konflik di kedua negara itu.

Tak ingin tragedi Rusia Vs Ukraina terulang, China mendorong Vietnam untuk memainkan peran konstruktif dalam memelihara stabilitas di kawasan Laut China Selatan (LCS) dalam jangka panjang. Sebagai bukti kemitraan kuat, kedua negara itu sepakat akan melawan upaya destabilisasi AS yang terus menabur perselisihan.

Pembicaraan keduanya menandai 20 tahun penandatanganan Declaration on the Conduct (DOC). DOC mendorong disepakatinya tata perilaku atau Code of Conduct (COC) di Laut China Selatan.

“Kita harus mengambil kesempatan ini untuk mencapai kesepakatan awal COC guna memberikan jaminan yang lebih kokoh bagi perdamaian dan stabilitas jangka panjang di Laut China Selatan,” kata Wang dilansir Global Times.

Menlu Bui Thanh Son menyatakan, Vietnam siap untuk bersama-sama China mengimplementasikan DOC agar tercapai kesepakatan awal COC dalam menjaga stabilitas perdamaian di Laut China Selatan. Selain itu, Wang Yi mengatakan, China akan terus menyediakan vaksin Covid-19 lebih banyak untuk Vietnam.

Sedangkan bagi Vietnam, lewat pernyataan Bui Thanh Son mengatakan, hubungan dengan China sebagai prioritas utama kebijakan luar negeri.

Menurut Profesor di Institute of International Relations, China Foreign Affairs University (CFAU), Li Haidong, China dan Vietnam akhirnya menyadari bahwa hubungan tetangga tak dapat dipisahkan. Untuk itu, kedua negara yang sempat berbeda pendapat terkait perbatasan ini, bersepakat demi memastikan keamanan bersama.

Langkah ini, diharapkan bisa menjaga ketertiban dan stabilitas kawasan, sekaligus terjadi timbal balik ekonomi. Li Haidong juga menyebut, dengan disepakatinya COC, akan melahirkan kerja sama yang lebih lancar untuk menghalau taburan benih perselisihan dari AS.

Mengakhiri analisis, Li menuding AS saat ini sedang berupaya merusak kerja sama anggota ASEAN dengan China. Baik di tingkat ekonomi maupun keamanan. “Ini adalah manifestasi dari mentalitas Perang Dingin, yang telah menyebabkan konflik militer di Eropa,” jelas Li Haidong. [MEL/RM.ID]

Bagi orangtua yang belum menyiapkan nama untuk untuk bayinya yang baru lahir, sepertinya bisa memakai jasa Taylor A Humprey. Pasalnya, wanita asal New York, Amerika Serikat (AS) itu, sangat berpengalaman dalam memberi nama. Bahkan, dia telah mengumpulkan miliaran rupiah dari pekerjaannya tersebut.

Mengutip New York Post, kemarin, wanita AS itu telah membantu memberi nama pada ratusan bayi yang baru lahir. Total, dia telah mengumpulkan lebih dari 150 ribu dolar AS (sekitar Rp 2,15 miliar). Dia bahkan pernah menerima sekitar 10 ribu dolar AS (sekitar Rp 140 juta) dalam satu kesempatan.

“Jika anda melihat nama-nama bayi paling populer, itu adalah tanda nilai budaya dan aspirasi kami,” kata Humphrey.

Humphrey mengaku, dirinya selalu terobsesi dengan namanama bayi. Hingga akhirnya mendirikan jasa memberi nama bayi bernama What’s In a Baby Name pada 2015. Dalam menjalankan profesinya, Humprey selalu menelusuri silsilah sang bayi agar bisa memberi nama yang cocok.

Nama yang disarankannya memang tidak selalu menjadi nama utama untuk seorang bayi. Tapi setidaknya, nama yang direkomendasikannya bisa dijadikan nama tengah.

Dia bercerita, ada orangtua yang menolak sarannya untuk memberi nama “Brave” pada anaknya. “Tapi pada akhirnya, nama itu bisa jadi nama tengah,” kisahnya.[PYB/RM.ID]

Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Cairo bersama Dewan Pemuda Mesir menyelenggarakan forum bisnis dalam rangkaian peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Mesir.

Forum bisnis yang digelar di Grand Nile Tower, Cairo, Jumat (15/4), itu dihadiri kalangan Pemerintah maupun pelaku usaha Mesir.

“Dalam 75 tahun hubungan bilateral Indonesia dan Mesir, ada banyak hasil kerja sama yang manfaatnya telah dirasakan kedua negara,” ujar Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Mesir Lutfi Rauf dalam keterangannya, Sabtu (16/4).

Pertemuan bisnis tersebut, kata dia, merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kerja sama perdagangan Indonesia dan Mesir. Terutama kerja sama di bidang pertanian, manufaktur dan produk peralatan elektrik bebas emisi.

Dalam forum, Executive Vice President Modena Michael Jizhar, memaparkan keunggulan produk Modena yang dirancang dan dikembangkan di Indonesia. Menurutnya, Modena mengusung konsep energi ramah lingkungan dalam menyediakan solusi mobilitas yang inovatif, seperti skuter listrik dan mobil listrik, serta peralatan rumah tangga.

Selain itu, salah seorang pengusaha wanita sukses asal Kalimantan, Fatma Julia Azzahra, yang juga merupakan Direktur PT Ameera Mentaya Indah, mempromosikan kopi, turunan sawit, beras, pupuk dan kerajinan tangan khas Kalimantan.

Dalam forum bisnis tersebut juga digelar pameran mini produk asal Indonesia. Ada produk minuman kesehatan dari PT Kalbe Internasional, produk sepeda motor listrik Gesits dari Wika Industri Manufaktur (WIMA), produk hasil pertanian dan kerajinan tangan dari PT Ameera Kalimantan dan produk makanan minuman ringan dari PT Mayora Indah.

Forum bisnis itu diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman antara perusahaan Indonesia, PT Ameera Mentaya Indah dengan perusahaan Mesir Egyptian Mediterranean Service Company. Isi MoU tersebut mengenai kesepakatan dagang untuk sektor produk perkebunan.

Pada forum itu, turut dipromosikan agenda Trade Expo Indonesia ke-37 yang akan digelar pada 19-24 Oktober 2022 di ICE BSD Tangerang.[DAY/RM.ID]

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dikabarkan bakal bertemu para pemimpin negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) pada pertengahan Mei nanti. Pertemuan ini bertujuan untuk menunjukkan besarnya komitmen Paman Sam di Asia serta mengendalikan pengaruh China di wilayah tersebut.

“Kawasan Asia adalah prioritas utama bagi pemerintahan Joe Biden-Kamala Harris untuk menjadi mitra yang kuat dan dapat diandalkan di Asia Tenggara,” jelas Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki dikutip AFP, kemarin.

Konferensi tingkat tinggi ini awalnya bakal diadakan pada 28-29 Maret lalu. Namun, pertemuan tersebut diundur dan diputuskan bakal diadakan pada 12-13 Mei mendatang.

Pertemuan itu ditunda di tengah laporan bahwa para pemimpin beberapa anggota ASEAN memiliki masalah penjadwalan, dan karena perang Rusia Vs Ukraina semakin mencekam.

Pada 29 Maret lalu, Biden sudah bertemu Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Gedung Putih. Pada pertemuan itu, Biden mengatakan, dia ingin memastikan bahwa kawasan itu tetap bebas dan terbuka.

Biden juga berpartisipasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN secara virtual pada Oktober tahun lalu. Menurut Jen Psaki, dalam KTT itu, Biden mengumumkan inisiatif untuk memperluas keterlibatan AS dengan ASEAN mengenai Covid-19, perubahan iklim, hingga pertumbuhan ekonomi.

Persaingan yang tegang dengan China menjadi salah satu tantangan kebijakan luar negeri terbesar bagi AS. Anggota ASEAN, yaitu Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Beberapa dari negara itu telah mengalami gesekan dengan Beijing. [DAY/RM.ID]

Indonesia merespons tegas laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia menyebut bahwa tidak ada negara yang sempurna dalam menerapkan prinsip HAM.

“Begitu pula dengan AS. Mereka juga tidak sempurna. Serius? Apakah mereka lupa dengan kasus pelanggaran yang terjadi di sana?” ujar juru bicara Kemlu Teuku Faizasyah, kemarin.

Dalam laporan Deplu AS berjudul Laporan Praktik HAM di Negara-Negara tahun 2021, disebut bahwa, ada pelanggaran privasi di aplikasi PeduliLindungi. Laporan tahunan itu juga menyoroti pembunuhan di luar hukum dan bermotif politik, menyoroti kasus Wakil Ketua KPK Lili Pintauli, hingga soal kebebasan berinternet berikut fenomena buzzer.

Menurut Faizasyah, AS juga bukan negara yang sempurna dalam penerapan prinsip HAM. “Kasus George Floyd menjadi salah satu contohnya,” sebutnya.

Pembunuhan pria kulit hitam oleh polisi pada 25 Mei 2020 itu memicu protes besar-besaran di Negeri Paman Sam dan global. Itu adalah salah satu bukti bahwa perkara HAM di AS juga sama-sama belum sempurna.

“Masih ingat kasus terbunuhnya George Floyd oleh polisi AS serta gerakan Black Lives Matter (BLM) sesudahnya?” sindir Faizasyah.

Faizasyah memaparkan, pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah menyampaikan penjelasan lebih lanjut soal tudingan potensi pelanggaran HAM dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Laporan praktik HAM di Tanah Air tersebut dikeluarkan Biro Demokrasi, HAM, dan Tenaga Kerja, Departemen Luar Negeri AS, yang diterbitkan pada 12 April lalu.

Laporan HAM mencakup hak-hak individu, sipil, politik, dan pekerja yang diakui secara internasional, seperti yang tertuang dalam Deklarasi Universal HAM dan kesepakatan internasional lainnya.

Departemen Luar Negeri AS menyerahkan laporan terkait negara-negara yang mendapatkan bantuan dan semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada Kongres AS, sesuai mandat Undang-Undang Bantuan Luar Negeri tahun 1961 dan Undang-Undang Perdagangan tahun 1974. [DAY/RM.ID]

Lima warga negara Indonesia (WNI) selamat dari insiden ledakan dan kebakaran kapal tanker Chuang Yi di wilayah perairan 300 kilometer dari Hong Kong, China,16 April 2022.

“Kondisi para ABK tersebut dalam kondisi selamat namun memerlukan perawatan,” kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha, Minggu (17/4).

Sebelumnya di beritakan, kapal tanker pengangkut bahan bakar minyak meledak di wilayah perairan timur Hong Kong. Ledakan ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan 7 orang lainnya terluka. Judha memastikan satu korban meninggal dunia bukanlah ABK asal Indonesia.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sedang berkoordinasi dengan otoritas di Hong Kong dan Indonesia untuk memberikan layanan kepada ABK.

“Konsulat Jenderal RI (KJRI) Hong Kong segera berkoordinasi dengan otoritas keselamatan maritim Hong Kong (The Hong Kong Maritime Rescue Coordination Center) dan diinformasikan terdapat lima kru kapal berkewarganegaraan Indonesia,” terang Judha.

“Seluruh kru korban ledakan kapal Chuang Yi telah dibawa ke Queen Marry Hospital dan Pamela Youde Hospital Hongkong, termasuk lima WNI berinisial JA,AS,BS,MM,dan RS,” imbuhnya.

Menurut informasi KJRI Hong Kong, para WNI mengalami luka bakar yang bervariasi dari ringan hingga cukup berat. Pihak KJRI telah menemui JJ, BS, M, dan RS, sementara AS belum dapat ditemui karena kondisi kesehatan yang belum stabil.

Petugas medis di Queen Marry Hospital menyampaikan, mereka mengupayakan perawatan medis yang optimal bagi para WNI, sehingga dapat pulih dengan cepat.

KJRI Hong Kong juga telah melakukan komunikasi dengan pihak agensi Kapal Chuang Yi di Hong Kong guna memastikan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan maupun kesehatan para ABK WNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemlu RI juga berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk penelusuran data keluarga dan manning agency yang memberangkatkan para ABK WNI.

Kapal tanker Chuang Yi diketahui adalah kapal berbendera Panama yang pengangkut minyak dan bahan kimia berbobot 5.500 ton. Kapal sedang menuju ke Taiwan saat terjadi peristiwa ledakan.[MEL/RM.ID]

Menteri Urusan Minoritas India Mukhtar Abbas Naqvi membantah adanya peningkatan kasus intoleransi antar agama di negaranya. Ia menekankan, masyarakat Negeri Bollywood itu memiliki kebebasan untuk menjalankan keyakinan mereka, dan tidak ada intoleransi yang tumbuh di antara komunitas agama.

Hal itu diungkapkan Naqvi dalam wawancara The Economic Times yang diterbitkan, Minggu (17/4), di tengah maraknya kerusuhan dengan alasan agama di berbagai daerah.

“Elemen pinggiran, yang tidak dapat mencerna perdamaian dan kemakmuran di negara ini, mencoba mencemarkan nama baik budaya dan komitmen inklusif India,” kata Naqvi, bagian dari pemerintah nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi, yang dilansir Reuters.

Bentrokan agama pecah selama prosesi keagamaan Hindu di New Delhi, Sabtu (16/4). Insiden itu dikabarkan melukai beberapa orang, termasuk enam polisi. Itu terjadi beberapa hari setelah kekerasan serupa di tiga negara bagian India lainnya.

Dalam beberapa pekan terakhir, kerusuhan agama skala kecil telah pecah antara mayoritas Hindu dan komunitas Muslim di beberapa bagian negara.

Sementara itu beberapa mahasiswa di Ibu Kota India, New Delhi terlibat pertengkaran di kampus atas makanan non-vegetarian yang disajikan di asrama selama sepekan. Suguhan itu dianggap menguntungkan umat Hindu.

“Bukan tugas pemerintah untuk memberi tahu orang-orang apa yang harus dimakan atau tidak. Setiap warga negara memiliki kebebasan di negara ini untuk makan makanan pilihan mereka,” ujar Naqvi.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintahan Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata yang dipimpin Modi telah mendorong kelompok-kelompok agama garis keras untuk mengambil tindakan yang mereka katakan membela agama Hindu.

Awal bulan ini, sebuah kontroversi meletus atas mahasiswa Muslim yang mengenakan jilbab ke sekolah di negara bagian Karnataka selatan, Bengaluru. Partai-partai oposisi India secara terbuka menyuarakan keprihatinannya atas kejadian tersebut.

Mereka menilai, India, yang didominasi oleh umat Hindu tetapi dengan minoritas yang cukup besar termasuk lebih dari 200 juta Muslim, menjadi kurang toleran di bawah rezim Modi.

“Tidak ada larangan hijab di India. Seseorang bisa memakai hijab di pasar dan tempat lain. Tapi setiap perguruan tinggi atau institusi memiliki aturan berpakaian, disiplin dan sopan santun. Kami harus menerima ini. Jika Anda tidak menyukainya, Anda bisa melakukannya. pilih lembaga yang berbeda,” cetus Naqvi.

Ia menambahkan, Kementerian Urusan Minoritas bukanlah Kementerian Urusan Muslim. Ada Islam, Jain, Kristen, Sikh, Parsis (Zoroaster), dan Buddha. “Di India, Hindu, Muslim, Sikh, Kristen setiap komunitas hidup berdampingan secara damai. Keyakinan dan keyakinan setiap komunitas harus dihormati,”  tandasnya. [MEL/RM.ID]