Kategori: INTERNASIONAL

Umat Muslim diprediksi akan menjalani dua kali puasa Ramadan pada tahun 2030. Ramadan 1451 dan 1452 Hijriyah diyakini jatuh pada tahun yang sama.

Pada tahun 1451 H, awal Ramadan diramal jatuh pada tanggal 5 Januari 2030. Sedangkan pada tahun 1452 H, awal Ramadan diyakini jatuh sekitar tanggal 26 Desember 2030.

Hal tersebut diungkap Astronom Saudi Khaled al-Zaqaq, seperti dikutip Al Arabiya.

Khaled menyebut, kemungkinan ini dapat terjadi, karena perhitungan dalam kalender Hijriyah berpedoman pada pergerakan bulan terhadap bumi.

Beda dengan kalender Gregorian atau Masehi, yang perhitungannya berbasis pergerakan matahari terhadap bumi.

“Perbedaan metode perhitungan ini memungkinkan Ramadan datang dua kali dalam satu tahun Gregorian. Kira-kira, setiap 30 tahun,” kata Khaled dalam sebuah video yang diposting di akun Twitter-nya.

Ramadan dua kali dalam setahun, terakhir kali terjadi pada tahun 1997. Sebelumnya, tahun 1965.

Setelah tahun 2030, fenomena serupa diperkirakan terjadi lagi pada tahun 2063.

“Ini akan mengakibatkan umat Islam menjalani ibadah puasa Ramadan selama total sekitar 36 hari, pada tahun 2030. Satu bulan penuh selama 30 hari untuk tahun 1451 H, dan sekitar enam hari untuk tahun 1452,” jelas Khaled.

Tahun lunar Hijriah berlangsung selama 354 atau 355 hari, Tidak sejalan persis dengan kalender Masehi yang 365 hari. Ini berarti, setiap tahun, Ramadan jatuh di musim yang berbeda. Berlangsung dalam siklus sekitar 32 tahun. Begitu kata Khaled.

Ramadan 1449 H yang jatuh pada tahun 2028, diperkirakan berlangsung pada pertengahan musim dingin.

Sementara pada tahun 1466 H, bertepatan dengan tahun 2044, awal Ramadan diramal jatuh pada puncak musim panas.

Mengingat puasa Ramadan dilaksanakan dari terbit fajar hingga terbenam matahari, puasa terlama Ramadan jatuh pada musim panas, dan terpendek pada musim dingin. [HES/RM.ID]

Sekelompok kiai muda dan tokoh lintas iman mengadakan soft launching Yayasan Rahim: The Ibrahim Heritage Study Center For Peace, sebuah lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan kajian perdamaian dan resolusi konflik baik bersekala global maupun lokal, Minggu (10/4).

KH Asnawi Ridwan, selaku pembina Yayasan Rahim, menyatakan bahwa peran agama dalam mengatasi konflik dapat dilakukan dengan dialog antar kelompok agama yang berbeda. Menurutnya, perbedaan adalah cara Tuhan memberikan pesan-pesan kepada manusia agar saling menghargai dan menghormati. Sebab, semua agama mengajarkan kebaikan, cinta kasih, dan keadilan bagi semua umat manusia.

“Agama seharusnya dijadikan sebagai pemersatu, bukan pemecah belah. Apa pun agamanya, kita masih sama-sama manusia yang saling membutuhkan manusia lain,” ucapnya, dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis (14/4).

Ketua Umum Yayasan Rahim KH Mukti Ali Qusyairi menekankan, Rahim merupakan lembaga penelitian dan kajian perdamaian dan resolusi konflik. Bukan lembaga politik atau pun konspirasi.

“Tim peneliti Rahim adalah dokter peradaban, yang hendak mendiagnosa penyakit peradaban berupa konflik dan perang serta meneliti penyebab-penyebabnya. Lalu, memberikan resep dan obat sebagai solusi yang dapat menyembuhkan. Sebab, visi Rahim adalah berikhtiar mewujudkan perdamaian dunia, dan misinya adalah mewujudkan perdamaian dengan melalui riset dan kajian perdamaian serta berkontribusi positif dalam rekonsiliasi konflik,” terangnya.

Yohannes Ellias Dewanto selaku salah satu pendiri Yayasan Rahim menyatakan, berharap yayasan ini akan menjadi pusat penelitian, informasi dan edukasi terhadap setiap isu-isu perdamaian dan kemanusiaan bagi seluruh masyarakat tanpa memandang ras, agama, etnis maupun budaya. “Langkah kecil ini mudah-mudahan akan terus bergulir seperti bola salju yang membawa cita-cita kita bersama, penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan perdamaian dunia akan selalu terpelihara,” ujarnya.

Dalam soft launching ini, juga menyampaikan resume singkat dua buku yang masih dalam proses penerbitan disampaikan Leo Agustinus Yuwono, Abigail dan KH Roland Gunawan.

Soft launching Rahim mendapatkan dukungan dan testimoni dari berbagai kalangan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kiai Mukti memaparkan, dari dalam negeri, yaitu KH Samsul Ma’arif (Ketua PWNU DKI Jakarta), KH Taufik Damas (Wakil Katib PWNU DKI Jakarta), Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta), KH Mulawarman Hannase (Dosen Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia), KH Jamaluddin Mohammad (Pengasuh Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon), Taufik Hidayat (Dosen Universitas Paramadina), KH Achmat Hilmi (MUI Jakarta Timur), Ustadz Ahmad Nurcholish (Direktur Program ICRP), dan KH Agus Khudori (Sekpri Wagub DKI).

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengucapkan selamat dan berharap Rahim semakin sukses dalam memberikan kontribusi hasil penelitian dan kajian perdamaian kepada dunia. “Serta konsisten menyuarakan pentingnya hidup rukun dan damai bagi kehidupan manusia,” ucapnya. [USU/RM.ID]

Mantan Direktur WHO Asis Tenggara Prof. Tjandra Yoga Aditama angkat bicara soal persiapan petugas kesehatan haji di era pandemi Covid-19. Menyusul telah disepakatinya biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) reguler tahun 1443H/2022M sebesar Rp 39,8 juta oleh Komisi VIII dan Kementerian Agama, Rabu (13/4).

“Meski jumlah kuota jemaah haji kita memang belum dipastikan, tetapi berbagai berita menyebut angka sekitar 100 ribu orang, dan diberitakan akan dilayani oleh sekitar 1000 petugas kesehatan,” kata Prof. Tjandra dalam keterangannya, Kamis (14/4).

Sejauh ini, ada tiga kelompok besar petugas kesehatan haji. Pertama, Tenaga Kesehatan Haji indonesia (TKHI) yang bertugas mendampingi jemaah di setiap kloter.

Kedua, tim kesehatan di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), yang bertugas di RS Indonesia di Mekkah dan Madinah. Ketiga, Tim Kesehatan Lapangan yang bertugas memberikan pelayanan jemaah. Terutama, saat jemaah melakukan prosesi ritual haji.

Kegiatan tim kesehatan Indonesia di lapangan antara lain meliputi surveilans, penanganan gawat darurat, promosi kesehatan, sanitarian, dan keamanan pangan, dukungan logistik kesehatan serta tim pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) penyakit menular.

Tim Kesehatan Haji dari Indonesia dalam kegiatan sehari-hari akan dibantu oleh Tim Pendukung Kesehatan (TPK), yang direkrut dari WNI yang ada di Arab Saudi.

“Petugas Kesehatan Haji yang akan menangani masalah kesehatan jemaah tahun ini, harus punya perhatian khusus pada aspek Covid. Di samping pengetahuan dan keterampilan kesehatan pada umumnya,” ujar mantan Kepala Klinik Haji Indonesia di Mekkah ini.

Aspek Covid-19

Perhatian khusus pada aspek Covid-19 ini, setidaknya dijabarkan dalam tiga aspek. Pertama, aspek pencegahan.

Menurut Prof. Tjandra yang juga mantan Ketua Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Haji Indonesia, hal tersebut perlu disiapkan dalam tiga hal. Seperti bagaimana mengatur dan mengarahkan jemaah, agar tetap menjalankan protokol kesehatan. Sesuai situasi dan keadaan yang ada.

“Itu bukan hal yang mudah, tetapi perlu dilakukan dan disiapkan berbagai kemungkinannya sejak sekarang,” ucapnya.

Dalam aspek pencegahan ini, perlu juga dipahami, bagaimana prosedur mencegah penularan. Bila ada jamaah yang sakit atau kemungkinan tertular. Mulai dari bagaimana isolasi dan karantina harus dilakukan, pengaturan kamar dan tempat tidur di penginapan dan sebagainya.

“Situasi komorbid para jemaah harus diawasi ekstra ketat. Agar tidak menjadi faktor risiko tertular Covid-19, dan atau menjadi faktor risiko memberatnya penyakit,” jelas Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI/Guru Besar FKUI ini.

Kedua, aspek tentang bagaimana mendeteksi atau mendiagnosis Covid-19 di kalangan jemaah.

Karena ini akan dilakukan di Arab Saudi, maka tentu harus mengikuti prosedur di sana. Baik tentang pemeriksaan PCR, ataupun mungkin pemeriksaan genome sequencing.

“Kita ketahui, pada 9 Maret 2022, WHO sudah memberikan rekomendasi penggunaan tes mandiri Covid-19 dengan menggunakan rapid tes antigen, tentu dengan persyaratan dan kondisi yang jelas,” tutur Prof. Tjandra.

“Dalam hal ini, perlu sejak sekarang dipersiapkan, bagaimana kemungkinan penggunaan tes mandiri ini pada jemaah haji kita di tahun ini,” lanjutnya.

Ketiga, aspek persiapan penanganan pasien. Terutama, yang terkait perawatan dan pengobatan jamaah yang terkena Covid-19.

Prof. Tjandra yakin, pemerintah Arab Saudi sudah melakukan persiapan dan sarana, serta prasarana kesehatan yang amat memadai terkait hal tersebut.

Menurutnya, dalam hal ini, Petugas Kesehatan Haji kita tentu perlu berkoordinasi secara amat erat, dengan sistem kesehatan di Arab Saudi. Agar jemaah kita nyaman dalam pelayanan kesehatan.

“Dari pengalaman tahun-tahun yang lalu, seringkali yang menjadi tantangan bukanlah aspek medis teknis semata. Tetapi, hambatan lain seperti bahasa, makanan, dan perbedaan sosial budaya lain. Yang bukan tidak mungkin, dapat menyulitkan situasi kesehatan jemaah kita. Apalagi, kalau kasus Covid-19 yang harus isolasi terpisah di RS,” beber Prof. Tjandra.

Data Epidemiologi

Pengumuman pemerintah Arab Saudi untuk menerima hingga 1 juta jemaah haji, tentu antara lain didasari data epidemiologi yang kuat.

Jumlah kasus Covid-19 di Arab Saudi memang sudah terkendali amat rendah. Data per 14 April menunjukkan, jumlah kasus sehari adalah 135 orang, dengan rata-rata 112 orang per hari dalam seminggu

Angka ini turun jauh dari kasus harian sebanyak 5.928 pada 19 Januari 2022. Jumlah yang meninggal pada 12 April 2022, juga hanya 2 orang.

Tetapi, tentu saja yang akan ditemui jemaah haji Indonesia bukanlah masyarakat Arab Saudi saja. Melainkan dari berbagai negara di dunia, yang bukan tidak mungkin berbeda-beda situasi Covid-19 nya.

“Karena itu, walaupun situasi di Arab Saudi sudah dapat terkendali, maka jemaah haji kita perlu amat waspada untuk mencegah penularan Covid-19. Ketika sedang berada di Arab Saudi,” imbau Prof. Tjandra.

Cakupan Vaksinasi

Kalau kita lihat data vaksinasi, berdasarkan laman Our World in Data per 4 April 2022, cakupan vaksinasi lengkap di Arab Saudi mencapai 69,6 persen dari total penduduk.

Sementara angka rata-rata dunia pada 13 April tembus 58,4 persen. Sedangkan cakupan vaksinasi di Indonesia mencapai 58,5 persen dari total penduduk.

Jadi, Arab Saudi memang sudah lebih baik.

“Memang, kalau kita lihat data Kementerian Kesehatan kitan, cakupan vaksinasi lengkap telah mencapai 77,8 persen. Tapi, ini adalah berdasar angka target yang 208 juta, bukan dari total penduduk kita yang lebih dari 270 juta orang,” pungkas Prof. Tjandra. [HES/RM.ID]

Pemerintah mengizinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) mudik ke kampung halaman saat Lebaran. Namun Kementerian Pendaygunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mewanti-wanti ASN yang mudik tidak menggunakan mobil dinas.

“Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah agar memastikan seluruh pejabat dan atau pegawai di lingkungan instansinya tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lainnya di luar kepentingan dinas,” ditegaskan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo di dalam Surat Edaran (SE) yang ditandatangani 13 April 2022

Tjahjo menyampaikan, PPK dapat memberikan cuti tahunan kepada ASN di instansinya pada saat sebelum dan sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah.

“Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik, pemberian cuti tahunan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, dan jumlah pegawai dari masing-masing instansi pemerintah,” ujar Tjahjo dalam SE.

Di dalam SE juga ditegaskan bahwa pemberian cuti tahunan dilakukan secara akuntabel sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Nomor 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Selain itu, Tjahjo juga mengingatkan bagi para ASN yang akan melaksanakan mudik, perjalanan ke luar daerah, maupun bepergian ke luar negeri untuk memperhatikan status risiko persebaran Covid-19 di wilayah tujuan.

Dia juga minta ASN memperhatikan peraturan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

“Pegawai ASN agar selalu memperhatikan dan mematuhi kriteria persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Kementerian Perhubungan, dan instansi terkait lainnya, serta protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, serta penggunaan platform PeduliLindungi,” tandas Menteri PANRB.

Di akhir SE, Menteri PANRB juga meminta PPK untuk menetapkan pengaturan teknis serta langkah-langkah yang diperlukan bagi instansi masing-masing, dan memberikan hukuman disiplin kepada ASN yang melanggar. “Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,” tandasnya. [IPL/RM.ID]

Tak bisa melihat, bukan berarti tidak bisa berbuat apapun. Pria asal Amerika Serikat (AS) bernama Dan Parker membuktikannya. Ia bahkan berhasil memecahkan Rekor Dunia Guinness mengendarai mobil dengan kecepatan 399,6 kilometer per jam (kpj).

Dilansir United Press International, kemarin, kondisi mata Parker tadinya normal. Tapi, sebuah kecelakaan dalam ajang balap mobil 10 tahun lalu, membuatnya kehilangan penglihatan. Namun, kondisi itu tak membuat Parker tidak bisa nyetir.

Ia mengendarai mobil berkecepatan tinggi di track Spaceport America di Truth or Consequences, New Mexico, AS. Ia mengendarai mobil yang disesuaikan dengan kondisinya. Dia berhasil memecahkan rekor bagi orang buta yang sebelumnya pada kecepatan 322,6 kpj.

Pemecahan rekor itu sekaligus peringatan 10 tahun dirinya mengalami kebutaan. Untuk membantunya mengendalikan mobil, Parker menggunakan sistem panduan audio.

“Kami tidak hanya menunjukkan bahwa orang buta dapat mengoperasikan kendaraan dengan aman. Tapi kami bisa melakukannya dengan kecepatan sangat tinggi,” kata Parker.

Dia berharap, keberhasilannya jadi inspirasi orang-orang yang mengalami kondisi sepertinya. Serta menunjukkan pada dunia, tentang potensi teknologi modern seperti mobil self-driving.

“Untuk membantu kaum tunanetra memecahkan hambatan dalam mobilitas sehari-hari,” tandasnya. [PYB/RM.ID]

Presiden AS Joe Biden mengumumkan bantuan militer untuk Ukraina sebesar 800 juta dolar AS (Rp 11,42 triliun). Sehingga, total bantuan militer AS untuk Ukraina telah mencapai 2,5 miliar dolar AS atau Rp 35,65 triliun.

Bantuan ini memperluas cakupan sistem untuk memasukkan artileri berat, menjelang serangan Rusia yang lebih luas, yang diperkirakan akan terjadi di wilayah timur Ukraina.

“Ini mencakup sistem artileri, peluru artileri, pengangkut personel lapis baja, dan kapal pertahanan pantai tak berawak,” kata Biden dalam pernyataannya, usai pembicaraan telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Biden menambahkan, pihaknya juga telah menyetujui transfer helikopter tambahan, untuk mempersenjatai Ukraina.

“Kita tidak bisa beristirahat sekarang. Saat saya meyakinkan Presiden Zelensky, rakyat Amerika akan terus berdiri bersama rakyat Ukraina yang berani, dalam perjuangan mereka untuk kebebasan,” kata Biden dalam sebuah pernyataan tertulis, seperti dikutip Reuters, Rabu (13/4).

Paket bantuan baru untuk Ukraina ini mencakup 11 helikopter Mi-17, yang sebetulnya telah dialokasikan untuk Afghanistan, sebelum pemerintah yang didukung AS runtuh tahun lalu.

Selain itu, juga ada 18 howitzer 155 mm, bersama dengan 40 ribu peluru artileri, radar kontra-artileri, 200 pengangkut personel lapis baja dan 300 drone switchblade tambahan.

Ini adalah pertama kalinya AS memberikan howitzer diberikan ke Ukraina.

Terkait hal ini, Juru Bicara Pentagon John Kirby mengatakan, beberapa sistem seperti howitzer dan radar, membutuhkan pelatihan tambahan untuk pasukan Ukraina, yang tidak terbiasa menggunakan peralatan militer Amerika.

Bantuan baru yang pertama kali dilaporkan Reuters pada Selasa (12/4) ini, didanai dengan menggunakan Otoritas Penarikan Dana Oleh Presiden (PDA).

Dalam hal ini, Presiden dapat mengizinkan transfer dan layanan dari saham AS, tanpa persetujuan kongres dalam menanggapi keadaan darurat.

John Spencer, pensiunan mayor Angkatan Darat AS dan ahli perang kota di Forum Kebijakan Madison, mengaku senang dengan kebijakan Biden mengirim artileri dan peluru artileri.

“Anda membutuhkan senjata yang lebih besar dan lebih kuat, untuk menyamai apa yang dibawa Rusia untuk merebut wilayah timur Ukraina,” kata Spencer.

Bersamaan dengan meluncurnya bantuan perang untuk Ukraina, para eksekutif pembuat senjata AS bertemu dengan pejabat Pentagon, untuk membahas tantangan industri. Terutama, bila konflik Ukraina terus berkepanjangan.

Eksekutif BAE Systems, General Dynamics, Lockheed Martin, Huntington Ingalls Industries, L3Harris Technologies, Boeing, Raytheon Technologies dan Northrop Grumman hadir dalam pertemuan tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Pentagon Eric Pahon mengatakan diskusi itu

iskusi ini berfokus pada upaya percepatan produksi dan pembangunan lebih banyak kapasitas di seluruh basis industri, untuk senjata dan peralatan yang dapat diekspor dengan cepat, dikerahkan dengan pelatihan minimal, dan terbukti efektif di medan perang.” papar Juru Bicara Pentagon, Eric Pahon.

Sebelumnya, Zelensky telah memohon kepada para pemimpin AS dan Eropa, untuk menyediakan senjata dan peralatan yang lebih berat. Agar bisa menang melawan Rusia.

Ribuan orang tewas dan jutaan mengungsi dalam invasi Rusia ke Ukraina, yang telah berlangsung sejak 24 Februari lalu.

Dalam serangan tersebut, Rusia tidak dapat mencapai sebagian besar tujuan militernya. Karena Ukraina telah melakukan perlawanan yang lebih sengit dari yang diperkirakan.

Rusia menyebut tindakannya di Ukraina sebagai “operasi khusus” untuk menghancurkan kemampuan militer Ukraina, dan apa yang dilihatnya sebagai nasionalis berbahaya.

Namun, Ukraina dan negara-negara Barat mengatakan, Rusia memulai perang agresi yang tidak beralasan.

Rabu (13/4) kemarin, Rusia mengumumkan telah menguasai pelabuhan Mariupol di tenggara Ukrain. Lebih dari 1.000 marinir Ukraina disebut telah menyerah. [HES/RM.ID]

Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson meminta maaf dan membayar denda setelah dinyatakan melanggar aturan karantina wilayah atau lockdown Covid-19. Namun, dia menolak mengundurkan diri.

Selain Johnson, Menteri Keuangan Rishi Sunak juga dinyatakan melakukan pelanggaran serupa. Johnson berdalih menolak mundur karena ingin fokus menjalankan pekerjaannya.

Johnson dinyatakan melanggar lockdown karena menghadiri pertemuan di kantornya untuk merayakan ulang tahunnya, Mei 2020. Isu partygate ini membuat oposisi mendesak Johnson dan kroninya agar segera mundur. Mereka beralasan, Johnson dan kaki tangannya dengan sadar berbohong kepada publik dan tidak lagi bisa dipercaya menjalani pemerintahan.

“Saya tidak menyangka melanggar aturan. Sekarang saya dengan rendah hati menerima bahwa saya telah melanggarnya,” kata Johnson seperti dilansir dari Reuters, kemarin.

ga meminta maaf karena melanggar aturan pada pertemuan ulang tahun yang sama. Dia mengaku menghormati keputusan itu dan telah membayar denda.

“Saya sangat menyesali frustrasi dan kemarahan yang ditimbulkan dan saya minta maaf,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Johnson menerima surat denda, Selasa (12/4). Rincian denda itu tidak dibeberkan polisi ke publik. Kasus ini diyakini jadi pelanggaran pertama kalinya dilakukan pemimpin Inggris.

Jajak pendapat YouGov menunjukkan, 57 persen pemilih berpikir Johnson harus mengundurkan diri. Dan, 75 persen percaya dia sengaja berbohong. Dalam survei Savanta ComRes, 61 persen mengatakan dia harus berhenti.

Setelah menerima sanksi, Johnson berharap, kasus ini segera berlalu. Sebab, dia ingin fokus menuntaskan pekerjaannya. Dalam wawancara yang disiarkan televisi dari kediamannya di luar kota, Cheques, Johnson mengatakan bahwa dia memahami kemarahan yang dirasakan masyarakat Inggris. Sebab, dia sendiri gagal mematuhinya.

Akan tetapi, Johnson menolak untuk mundur sebagai PM Inggris dan akan terus melanjutkan mandat konstitusional yang dia emban. “Saya ingin melanjutkan dan meneruskan tanggung jawab yang saya miliki,” katanya.

Sebelumnya, Pemimpin Partai Buruh Oposisi Keir Starmer meminta Johnson segera mengundurkan diri. “Boris Johnson harus mengundurkan diri. Dia melanggar hukum dan berulang kali berbohong kepada parlemen tentang hal itu. Atas nilai-nilai dasar integritas dan kesopanan kami minta dia mundur,” desak Starmer.

Pada awal tahun ini, sejumlah anggota parlemen dari Partai Konservatif memintanya turun karena rendahnya kepercayaan publik atas skandal yang dikenal sebagai partygate. Namun, Johnson berhasil lolos setelah Rusia menginvasi Ukraina. Dia tiba-tiba mengambil peran besar dalam upaya negara-negara Barat mengecam serangan tersebut. [DAY/RM.ID]

Duta Besar (Dubes) China untuk Indonesia Lu Kang melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di kantor Menko, Jakarta, Selasa (12/4). Dalam pertemuan itu, keduanya membahas soal peluang investasi hingga isu geopolitik menjelang Konferensi Tingkat Tinggi Group of Twenty atau KTT G20.

Kerja sama dagang antara Indonesia China telah terjalin dengan erat dalam rentang waktu yang lama. Ditambah lagi, besaran investasi dari Negeri Tirai Bambu juga terus meningkat.

Dalam kesempatan tersebut, Dubes Lu dan Menko Airlangga juga membahas terkait program-program di bidang ekonomi, infrastruktur, pangan, nilai tambah industri, hilirisasi dan metal yang memiliki kesamaan dengan China.

“China berupaya mengatasi kemiskinan saat ini. Pemerintah China tertarik untuk terlibat dalam investasi, terutama perumahan di Kalimantan untuk industri,” ungkap Dubes Lu dikutip rilis Kemenko Perekonomian, Selasa (12/4).

Selain itu, dia juga menekankan agar industri tidak bersifat follow others atau mengekor, melainkan dapat mengembangkan gagasan-gagasan baru seperti pemanfaatan teknologi digital.

Sementara itu, Menko Airlangga berharap, China melakukan alih teknologi untuk produktivitas komoditi pangan dalam rangka mendorong produksi pertanian di luar Jawa seperti di Kalimantan dan Bangka Belitung. Hal tersebut penting untuk meningkatkan cadangan pangan di tengah situasi saat ini.

Untuk isu G20, Lu mengaku khawatir, pembahasan isu geopolitik dalam acara G20 menjadi lebih dominan. Berupaya meredam kekhawatiran itu, Airlangga mengatakan, pembahasan tersebut bisa dilakukan secara terpisah. Ditegaskannya, Indonesia tidak berencana mengeluarkan keanggotaan satu negara pun karena dalam forum G20 tidak ada aturan seperti halnya pada forum-forum yang lain.

“Saya berharap Presidensi G20 Indonesia berjalan lancar dan hubungan kemitraan Indonesia dengan China dapat semakin kuat,” harap Lu.

Ia juga menyatakan kesiapan Pemerintah China dalam mendukung Indonesia dalam KTT G20. “Kami selalu mendukung Indonesia yang berusaha bersikap netral, namun tetap mencari solusi atas beragam masalah,” pungkasnya. [DAY/RM.ID]

Israel dan Palestina kembali memanas. Korban terus berjatuhan. Pasukan Israel menembak mati seorang warga Palestina di Kota Nablus pada hari kelima operasi militer di Tepi Barat yang diduduki. Hal itu diungkap Kementerian Kesehatan Palestina pada Rabu (13/4).

“Pemuda itu, Muhammad Hassan Muhammad Assaf (34) meninggal setelah ditembak di dada oleh tentara pendudukan Israel selama agresi di kota Nablus,” kata Kementerian itu.

Dilansir dari AFP, tentara Israel tidak segera berkomentar, tetapi telah mengatakan sebelumnya tengah melakukan operasi kontrateroris di Nablus dan kota-kota Tepi Barat lainnya.

Sebelumnya, tentara Israel juga dilaporkan telah menembak seorang remaja Palestina di Kota Jenin di Tepi Barat, Minggu (10/4). Remaja itu meninggal, Senin (11/4), menjadikannya orang Palestina keempat yang dibunuh tentara Israel dalam dua hari.

Pemuda itu bernama Mohammed Zakarneh (17 tahun) ditembak ketika pasukan Israel menargetkan kerabat Raad Hazem, setelah pria berusia 28 tahun dari Jenin itu diduga telah membunuh tiga orang Israel di sebuah bar di Tel Aviv pada Kamis (7/4).

Raad Hazem ditembak mati setelah perburuan besar-besaran. Pada insiden terbaru kali ini, Layanan Medis Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan 31 orang terluka di lokasi kejadian dan di desa terdekat, termasuk 10 orang terkena tembakan langsung.

Militer Israel telah meningkatkan serangan dan penangkapan di Tepi Barat. Aksi itu menyusul empat serangan di Israel dalam tiga minggu terakhir yang menewaskan 14 orang. Termasuk dalam penembakan pada pekan lalu di jantung kota metropolitan pesisir Tel Aviv.

Berdasarkan perhitungan AFP, pasukan Israel sedikitnya telah membunuh 16 warga Palestina, termasuk para penyerang, dalam periode yang sama atau tiga minggu terakhir. Sementara itu Klub Tahanan Palestina melaporkan 14 penangkapan baru terjadi semalam di seluruh Tepi Barat.

Radio publik Israel mengatakan, pasukan memasuki Nablus untuk mengawal para pekerja Israel yang akan memperbaiki kerusakan yang dilakukan warga Palestina beberapa hari lalu ke sebuah situs yang dipuja orang Yahudi sebagai makam Yusuf.

Perdana Menteri (PM) Israel Naftali Bennett telah bersumpah bahwa pihaknya tidak akan membiarkan serangan seperti itu terjadi di tempat yang suci bagi penduduk Israel.

Operasi militer Israel digelar setelah seorang penyerang yang diduga dari Palestina pada pekan lalu menembak dan membunuh tiga warga Israel di sebuah bar di Tel Aviv dalam serentetan serangan terbaru yang mengejutkan negara Yahudi itu. Hal itu sontak membuat berang Pemerintah Israel.

Meningkatnya kekerasan terjadi selama bulan puasa Ramadan dan hari-hari sebelum perayaan Paskah Yahudi dan Paskah Kristen. Tahun lalu selama Ramadan, ketegangan di Yerusalem berkobar menjadi 11 hari perang antara Israel dan kelompok militan Hamas yang berkuasa di Jalur Gaza.[MEL/RM.ID]

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken meluncurkan Laporan Tahunan Praktik Hak Asasi Manusia di Negara-Negara 2021. Laporan tersebut mencakup hak-hak individu, sipil, politik, dan pekerja yang diakui secara internasional, seperti yang tertuang dalam Deklarasi Universal HAM dan kesepakatan internasional lainnya.

Departemen Luar Negeri AS menyerahkan laporan terkait negara-negara yang mendapatkan bantuan dan semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada Kongres AS sesuai mandat Undang-Undang Bantuan Luar Negeri tahun 1961 dan Undang-Undang Perdagangan tahun 1974.

“Ini kedua kalinya saya turut meluncurkan laporan ini saat menjabat sebagai Menteri, karena laporan ini penting bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat; penting bagi departemen; penting bagi saya secara pribadi,” katanya, 12 Maret 2022.

“Selama bertahun-tahun, kita melihat resesi yang mengkhawatirkan dari demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di banyak negara di dunia. Sejak laporan ini terakhir diluncurkan, sayangnya kemunduran terus berlanjut,” sambung diplomat utama AS itu.

Ia mencatat kemunduran terhadap perikemanusiaan sangat mencolok, akibat serangan Rusia ke Ukraina.

“Seperti dalam perang brutal yang dilancarkan pemerintah Rusia terhadap Ukraina. Kebenaran ini sangat nyata dalam beberapa minggu terakhir, ketika pasukan Rusia didorong mundur dari daerah-daerah dan kota-kota yang mereka duduki atau kepung, bukti-bukti kekejaman mereka yang tersebar luas semakin menggunung,” tuturnya.

“Kita melihat apa tubuh-tubuh, tangan-tangan terikat, ditelantarkan di jalanan; teater, stasiun kereta api, gedung apartemen menjadi puing-puing dengan penduduk sipil di dalamnya. Kita mendengar kesaksian para perempuan dan anak perempuan yang diperkosa serta para warga sipil yang terkepung dilanda kelaparan dan mati kedinginan,” lanjut diplomat itunya lagi.

Selama hampir lima dekade, Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan laporan HAM tahunan. Laporan tahun 2021 itu meliputi praktik HAM di 200 negara dan teritorial, dan setiap bab mengetengahkan informasi faktual, objektif, dan menyeluruh terkait data hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

“Apakah suatu negara adalah teman atau memiliki perbedaan nyata dengan kami, tolok ukur yang digunakan adalah sama. Hal ini mencerminkan prinsip pokok hak asasi manusia: HAM bersifat universal. Setiap bangsa, ras, jenis kelamin, disabilitas, dan usia berhak atas hak-hak ini, terlepas dari apa yang mereka yakini, siapa yang mereka cintai, atau karakteristik lainnya,” terangnya.

“Hal ini sangat penting karena sejumlah pemerintah terus mengklaim secara keliru, bahwa hak asasi manusia perlu diterapkan berdasarkan konteks lokal. Secara kebetulan, banyak pemerintah seperti ini lah yang merupakan pelanggar HAM terburuk,” tegasnya.[MEL/RM.ID]