Kategori: INTERNASIONAL

Pemerintah India kabarnya membatalkan rencana impor minyak mentah Rusia. Keputusan tersebut diambil India usai Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi menggelar pertemuan terbatas dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Senin (11/4).

Menurut salah satu pejabat AS yang menghadiri pertemuan tersebut, pembicaraan antar kepala negara ini murni membahas sisi positif maupun negatif dari adanya aktivitas impor minyak dari Rusia ke India.

Dalam rapat yang digelar secara online ini, Biden menyebut, keputusan India untuk memutus kegiatan impor minyak Rusia akan berimbas pada melemahnya roda perekonomian negara Vladimir Putin. Hal ini nantinya akan berdampak pada berkurangnya intensitas operasi militer Rusia ke Ukraina.

Mengingat beberapa hari belakangan ini warga Ukraina kerap menjadi sasaran amuk para militer Rusia. Seperti kasus pembantaian di Bucha yang sempat menghebohkan jejaring media sosial. Meningkatnya kekhawatiran tersebut membuat Biden meminta Modi membatalkan impor minyak dari Rusia.

“Presiden Biden menyampaikan dengan sangat jelas bahwa mereka tidak berkepentingan untuk meningkatkan impor. Biden juga menjelaskan bahwa ia tidak yakin percepatan atau peningkatan impor energi dan komoditas lainnya dari Rusia akan menguntungkan India,” kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dikutip dari Reuters.

Sebagai informasi, India terpikat diskon besar dari Rusia. Hal ini membuat India memborong 13 juta barel minyak mentah dari Rusia, tepatnya pada awal invasi di akhir Februari 2022. Meski India telah memutuskan kontrak impor dengan Rusia, namun  India menegaskan, pihaknya akan tetap bersikap netral dalam perang Rusia di Ukraina.

India hingga saat ini ikut menahan diri untuk tidak menjatuhkan sanksi apapun terhadap Rusia. Sebelumnya, Menteri Energi Rusia Nikolai Shulginov mengatakan kepada surat kabar Izvestia, Moskow siap menjual minyak dan produk minyak ke negara-negara bersahabat dalam kisaran harga 80-150 dolar AS per barel pada prinsipnya mungkin.

Tetapi Shulginov menekankan, Rusia menjual minyak dengan harga teman ini untuk memastikan industri minyak terus berjalan. Sebelumnya, pada awal Maret lalu AS menjatuhkan sanksi terhadap sektor minyak dan gas (migas) Rusia.

Biden mengumumkan, negaranya melarang semua impor minyak, gas alam, dan energi dari Rusia. Biden menggambarkan langkah itu sebagai upaya menargetkan arteri utama ekonomi Rusia. Pengumuman itu berdampak pada terguncangnya harga minyak dunia yang sudah cukup tinggi. Bahkan, sebelum jatuhnya sanksi dari AS.

Sebelum rencana itu diumumkan, harga minyak mentah Brent menyentuh harga 139,12 dolar AS per barel, sedikit lagi mendekati harga tertingginya pada 2008. Sementara, West Texas Intermediate ditutup di harga 130,50 dolar AS. Harga minyak telah melonjak lebih dari 30 persen sejak perang Rusia Ukraina. Ini karena Rusia merupakan salah satu produsen minyak mentah dunia.

Berdasarkan data dari British Petroleum (BP) Statistical Review of World Energy 2021, Rusia memproduksi 10,667 juta barel per hari atau setara 12,6 persen produksi global. Jumlah ini tak jauh di bawah Amerika Serikat (16,476 juta barel per hari) dan di atas produksi Arab Saudi yang sebesar11,039 juta barel per hari.

Sejumlah negara sangat bergantung pada minyak dan gas Rusia. Negara Uni Eropa adalah importir migas Rusia. Sekitar 40 persen dari total konsumsi gas Eropa dipasok Rusia. Jerman, misalnya, mengimpor 55 persen gas alam, 35 persen minyak bumi, dan 50 persen batubara dari Rusia.

Akibatnya, anggota Uni Eropa akhirnya satu per satu mencari kerja sama dengan negara Timur Tengah terkait pasokan migas. Jerman segera menjajaki kerja sama dengan Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA). Inggris juga berupaya mengamankan minyak di UEA dan Arab Saudi, meskipun gagal. [MEL/RM.ID]

Eks Sekretaris Kota Hong Kong John Lee, secara resmi mendaftarkan diri untuk pencalonan Kepala Eksekutif Hong Kong. Sebagai langkah awal pencalonan dirinya, Lee telah mengundurkan diri sebagai Sekretaris Hong Kong pekan lalu.

Sejauh ini, baru Lee yang telah resmi mendaftarkan diri untuk pemilihan Kepala Eksekutif. Sementara, pemilihan akan digelar pada 8 Mei mendatang.

Lee berhasil mendapatkan 786 dukungan yang merupakan lebih 50 persen dari 1.454 anggota Komite Pemilihan yang akan memilih kepala eksekutif berikutnya.

Kepada awak media di Hong Kong, kemarin, Lee menjelaskan bahwa pencalonannya tidak mudah. Dia mengaku telah bekerja sangat keras untuk meyakinkan anggota pemilihan bahwa dia pantas dipilh.

Di saat yang sama, pencalonan Lee makin memperkuat keyakinan bahwa Beijing akan semakin memperketat kontrolnya atas wilayah tersebut. Sebab Lee mengatakan,  Pasal 23 Undang-Undang (UU) Dasar, yang menetapkan bahwa Hong Kong memberlakukan UU keamanannya sendiri, akan menjadi prioritasnya.

Seperti diketahui, UU Keamanan Hong Kong melarang tindakan makar, pencurian rahasia negara, serta beberapa pelanggaran lainnya. Termasuk pemisahan diri, hasutan, dan subversi.

UU Keamanan Nasional Hong Kong diteken pada 2020. Lee adalah pendukung setia UU yang telah digunakan untuk melawan aktivis, pendukung, dan media pro-demokrasi itu.

Lebih lanjut, Lee menegaskan, dirinya akan fokus pada pendekatan yang berorientasi pada hasil untuk memecahkan masalah. “Menjaga Hong Kong tetap kompetitif dan menetapkan dasar yang kuat untuk pengembangan Hong Kong, ” kata Lee.

Lee merupakan mantan polisi yang kemudian menjadi pegawai negeri. Dia sebelumnya mengatakan, pencalonannya untuk jadi orang nomor satu di Hong Kong merupakan bentuk kesetiaan dan cintanya pada Hong Kong. Dia juga merasa itu sebagai kewajibannya pada rakyat Hong Kong.

Pemimpin Hong Kong dipilih setiap lima tahun. Proses pemilihan telah diatur sedemikian rupa agar tokoh yang menang adalah mereka yang setia kepada China daratan. Empat kepala eksekutif sebelumnya dikenal karena kesetiaan pada Beijing.

Sedangkan Kepala Eksekutif Hong Kong saat ini Carrie Lam, tidak mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Sejak jadi orang nomor satu di Hong Kong lima tahun lalu, Lam telah menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari pandemi Covid-19, tindakan keras terhadap kebebasan politik dan pengaruh Beijing yang cepat dan berkembang di wilayah tersebut. Pemimpin baru Hong Kong akan mulai menjabat pada 1 Juli.[PYB/RM.ID]

Kata genosida akhirnya terlontar dari mulut Presiden AS Joe Biden.

Ini adalah kali pertama Biden menggunakan istilah tersebut, untuk menggambarkan invasi Rusia ke Ukraina, yang telah berlangsung sejak 24 Februari lalu.

Sebelumnya, Biden hanya menggunakan istilah penjahat perang, untuk menggambarkan kelakuan Putin.

Presiden ke-46 AS ini menyebut istilah genosida, saat berpidato di pabrik etanol di Iowa.

“Anggaran keluarga dan kemampuan Anda untuk mengisi tangki, tidak ada yang harus bergantung pada seorang diktator yang menyatakan perang, dan melakukan genosida di belahan dunia lain,” kata Biden dalam sebuah acara di Iowa tentang harga bahan bakar seperti dilansir Reuters, Selasa (12/4).

Istilah genosida kembali disebut Biden, saat akan menaiki Pesawat Kepresidenan AS, Air Force One dari Des Moines International Airport.

“Ya, saya menyebutnya genosida. Makin hari makin jelas, Putin berupaya menghapus, sekalipun hanya berupa gagasan menjadi orang Ukraina. Bukti-buktinya semakin banyak ,” tegas Biden.

Meski kepastian tentang dugaan genosida itu hanya bisa diputuskan oleh pengadilan internasional, Biden yakin Putin sudah mengarah ke genosida.

Dipuji Zelensky

Tak lama setelah Biden menyebut Putin telah melakukan genosida di negaranya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky langsung melontarkan pujian dan berterima kasih via Twitter.

“Itu adalah kata-kata yang benar dari pemimpin sejati. Menyebut sesuatu dengan nama mereka, sangat penting untuk melawan kejahatan. Kami berterima kasih atas segala bantuan yang diberikan AS di masa perang ini. Kami sangat membutuhkan senjata berat untuk menghadapi kekejaman Rusia,” kicau Zelensky, Selasa (12/4).

Dipakai 7 Kali

Di bawah kaidah hukum internasional, genosida adalah niat untuk menghancurkan, baik secara keseluruhan atau sebagian, yang meliputi kelompok nasional, etnis, ras, atau agama.

Sementara Konvensi PBB menyebut, genosida dapat dilakukan antara lain melalui pembunuhan, hal-hal yang mengakibatkan cedera tubuh atau mental yang serius atau menimbulkan kondisi dan tindakan yang mematikan untuk mencegah kelahiran.

Istilah genosida sebagai pelanggaran internasional paling serius, pertama kali digunakan dunia untuk menggambarkan Holocaust Nazi pada tahun 1948.

Sejak akhir Perang Dingin hingga sebelum ini, Departemen Luar Negeri AS secara resmi telah menggunakan istilah tersebut sebanyak tujuh kali. Dalam menggambarkan pembantaian di Bosnia, Rwanda, Irak, Darfur, serangan ISIS terhadap Yazidi dan minoritas lainnya, perlakuan China terhadap Uighur dan Muslim, serta penganiayaan tentara Myanmar terhadap minoritas Rohingya.

Terkait hal tersebut, China telah membantah klaim genosida Amerika.

Di Departemen Luar Negeri AS, penentuan istilah genosida biasanya mengikuti proses internal yang cermat. Namun, keputusan akhir terserah pada Menteri Luar Negeri, yang mempertimbangkan apakah langkah itu akan memajukan kepentingan Amerika. [HES/RM.ID]

Kepolisian India dikagetkan dengan kasus pencurian yang terbilang jarang terjadi di negara itu. Pencurian jembatan!

Para pencuri berhasil menggondol besi-besi jembatan sepanjang 18,2 meter di Desa Amiyawar, Negara Bagian Bihar.

Untuk menjalankan aksinya, kawanan pencuri itu berpura-pura bekerja di proyek pembongkaran jembatan. Para pencuri itu menggunakan peralatan lengkap, layaknya pekerja proyek resmi.

“Mereka memakai alat berat, dan bekerja selama dua hari untuk membongkar jembatan itu,” kata warga setempat, Gandhi Chaudhary.

Petugas Polisi, Subash Kumar menyebut, warga mengira bahwa Pemerintah setempat memutuskan membongkar jembatan tua yang berada di atas saluran irigasi itu. Sebab, sebelumnya penduduk desa telah mengajukan permohonan untuk membongkar jembatan. Hal itu rupanya dimanfaatkan para pencuri.

Kata Kumar, pihaknya telah mengidentifikasi beberapa anggota kelompok yang diduga sebagai pencuri. “Mereka diduga telah merusak sarana umum, dan mencuri sebuah jembatan,” ucap Kumar, dilansir Reuters, kemarin.

Pencurian besi dari sarana umum di India memang cukup marak terjadi. Karena bisa dijual cepat, dan memberi keuntungan langsung pada para pelaku kejahatan.[PYB/RM.ID]

Amerika Serikat (AS) telah memerintahkan semua staf non-esensial di Konsulat Shanghai, China, angkat kaki dari kota itu, menyusul lockdown ketat untuk menahan penyebaran Covid-19. AS menyatakan kekhawatiran atas keselamatan warganya di sana.

Dilansir dari kantor berita Agence France-Presse (AFP), Selasa (12/4), China telah berpegang teguh pada kebijakan “nol Covid”, demi menghilangkan kasus penularan virus Corona melalui lockdown ketat, pengujian massal, dan pembatasan perjalanan.

Namun, kebijakan itu mendapat tekanan sejak Maret. Pasalnya, lebih dari 100.000 kasus di Shanghai telah menyebabkan lockdown sekitar 25 juta penduduk kota itu.

Hal ini telah memicu kemarahan publik yang meluas atas kekurangan makanan dan kebijakan yang tidak fleksibel untuk mengirim siapapun yang hasil tesnya positif Corona ke pusat karantina. Bahkan, China melakukan cara ekstrem, seperti memisahkan anak yang positif Covid-19 dari orang tuanya. Saat ini, kebijakan itu telah diperlunak.

“Departemen Luar Negeri AS memerintahkan keberangkatan tersebut karena wabah Covid yang sedang berlangsung,” jelas pernyataan Juru Bicara Kedutaan Besar AS di Beijing.

“Diplomat-diplomat Amerika juga telah menyampaikan kekhawatiran atas keselamatan dan kesejahteraan warga AS kepada pejabat Republik Rakyat China,” tambah pernyataan itu.

Kota terbesar di China itu melaporkan adanya lebih dari 23.000 kasus penularan virus Corona baru pada Selasa (12/4) waktu setempat. Sebagian besar penduduknya tetap berada di bawah lockdown ketat, meski beberapa lingkungan yang dianggap berisiko rendah terkena Corona telah diizinkan keluar rumah.

Sementara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terus mengamati secara detail kasus Covid-19 yang terjadi di China, khususnya di Shanghai. Pasalnya, jumlah kasus di negara itu tiba-tiba meledak dan varian Omicron BA.2 dianggap sebagai penyebabnya.

Direktur Program Imunisasi dan Vaksin WHO Kate O’Brien mengatakan, WHO telah menghubungi otoritas kesehatan terkait untuk mendapatkan data lengkap terkait vaksinasi di negara itu.

“Kami akan terus mengikuti situasi itu karena kasus terus muncul sehingga kami dapat memahami sifat kasus, status vaksinasi yang mendasari dan komponen lain di sana,” kata O’Brien, saat konferensi pers, di Jenewa, Swiss, kemarin.

Sedangkan Ketua Kelompok Penasehat Strategis WHO untuk Imunisasi Alejandro Cravioto mengatakan, penting untuk melihat apakah lockdown tersebut efektif. Termasuk juga vaksin Covid-19 yang digunakan China dalam menahan wabah terbaru Omicron BA.2.

“Sampai kami benar-benar melihat data yang keluar, kami tidak akan dapat memberikan komentar lebih lanjut,” jelasnya.

China tengah berjuang melawan wabah Covid terburuk sejak virus itu ditemukan di Wuhan lebih dari dua tahun lalu. Meskipun rendah berdasarkan beban kasus global, ini merupakan salah satu rekor kasus tertinggi yang dialami negara itu.

Sejumlah wilayah menjadi pusat penyebaran, termasuk pusat keuangan Shanghai. Kemarin, China juga memperketat pembatasan Covid-19 di Kota Guangzhou, Ibu Kota Provinsi Guangdong, wilayah padat pusat industri manufaktur.

Langkah ini dilakukan setelah kota itu melaporkan 27 kasus Covid-19 baru, termasuk 9 tanpa gejala, Minggu (10/4). Kota itu juga menutup kelas tatap muka untuk sekolah dasar dan menengah pada Senin (11/4). Hal itu akan diberlakukan selama sepekan.

Vaksin Covid yang sudah diberikan di China telah diperbarui untuk memerangi Omicron dan strain lainnya. Rata-rata vaksin yang dibuat dan digunakan negara itu seperti Sinovac, Sinopharm dan CanSino. Menurut Our World In Data, per 5 April 2022, 88,5 persen populasi China telah menerima setidaknya satu dosis vaksin Covid. [DAY/RM.ID]

UNHCR (Badan PBB untuk urusan Pengungsi) bekerja sama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk merilis Laporan Tahunan Filantropi Islam lewat live virtual Zoom, Rabu (23/3/22).

Dalam live virtual ini, ada beberapa narasumber yaitu Ventje Rahardjo, Executive Director, KNEKS, Khaled Kahlifa, UNHCR Senior Advisor, Bernard Doyle, The Deputy Director, UNHCR, Dr. Ahmad Juwaini, Director of Islamic Social Finance, KNEKS, dan Nala Amirah, Youth Activist & CEO of Green Welfare Indonesia.

pemaparan pada live virtual zoom ini, Bernard Doyle selaku Deputy Director dari UNHCR memaparkan beberapa negara yang dibantu oleh UNHCR untuk menanggulangi masalah kemanusiaan. Tercatat negara seperti Afgganistan, beberapa negara di benua Afrika.

Masalah kemanusiaan seperti kemiskinan dan pengungsian menjadi salah satu poin utama yang di highlight UNHCR. Tercatat pada pertengahan tahun 2021 adalah rekor tertinggi orang-orang yang mengungsi dari negara asalnya.

Pada pertengahan tahun tersebut, ada sekitar 84 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka (internally displaced people (IDPs), dan mungkin saat ini akan bertambah dengan permasalahan yang terjadi di Ukraina dan Rusia. Ada 26,6 juta mengungsi.

Sampai saat ini, negara yang memiliki banyak pengungsi adalah Bangladesh, yang merupakan rumah bagi para pengungsi. “Bangladesh menjadi tuan rumah bagi begitu banyak pengungsi, tercatat lebih dari 900 ribu pengungsi dan berada di kampung-kampung yang ada di Bangladesh,” ucap Doyle pada saat sesi virtual zoom, Rabu (23/3).

Para pengungsi yang berada di Bangladesh memiliki akses yang sangat terbatas di sektor kesehatan, pendidikan, bahkan pekerjaan.

Bukan hanya Bangladesh, Doyle juga memperkirakan jika ada sekitar 3,4 juta orang terlantar di Afghanistan sejak awal 2022. Ada 2,2 juta pengungsi di negara tetangga dari Afghanistan. Dengan banyaknya pengungsi dan terbatasnya akses kesehatan dan lainnya, UNHCR hadir sebagai salah satu organisasi untuk membantu para pengungsi tersebut.

“Hal yang kita lakukan adalah memberikan bantuan segera serta solusi untuk menyediakan kehidupan yang penuh martabat bagi para pengungsi yang ada,” tutur Doyle.

Pada 2021, dana zakat pengungsi UNHCR yang diterima dari para mitra global mencapai total lebih dari 23,6 juta dolar AS atau Rp 338,9 milliar dalam bentuk sumbangan zakat.

Lebih dari 11,7 juta dolar AS atau Rp 168 miliar dalam bentuk sumbangan sedekah, termasuk lebih dari 270 ribu dolar AS atau Rp 3,9 miliar sebagai sedekah jariyah. Lebih dari 66% dari keseluruhan sumbangan adalah zakat, sedangkan sisanya adalah sedekah.

Selama setahun terakhir, UNHCR menyalurkan zakat dalam bentuk bantuan tunai kepada para pengungsi Rohingya di Indonesia dan Malaysia, pengungsi Suriah di Yordania, Lebanon, Irak, dan Mesir, serta pengungsi Mali di Mauritania, termasuk juga para pengungsi di Irak dan Yaman.

Distribusi zakat non-tunai juga mencakup perlengkapan tempat tinggal untuk para pengungsi Rohingya di Bangladesh; barang-barang bantuan kebutuhan primer untuk pengungsi di Afghanistan dan Nigerial; sumber mata pencaharian (barang-barang penting seperti mesin jahit, ternak, dan sebagainya) untuk pengungsi Afghanistan di Pakistan, dan makanan untuk pengungsi Rohingya di India.

“Kini saatnya kita bersatu karena kita memiliki tanggung jawab kolektif untuk mendukung mereka yang terkena dampak krisis pengungsian global. KNEKS berkomitmen untuk mendukung upaya UNHCR membantu jutaan pengungsi yang rentan, yang sejalanddengan visi keuangan sosial Islam Indonesia,” tutur Ventje Rahardjo, Direktur Eksekutif KNEKS.

Total kontribusi yang diterima dari para mitra melalui program filantropi Islam UNHCR telah membantu memberikan bantuan penyelamatan jiwa terhadap lebih dari 1,2 juta individu yang rentan pada 2021.

“Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada mitra kami, baik lembaga berbasis agama maupun keuangan, yang kedermawanannya memungkinkan kami untuk membantu jutaan orang yang kehilangan tempat tinggal,” ujar Khaled Khalifa, Penasihat Senior dan Perwakilan UNHCR untuk Negara-negara Dewan Kerjasama Teluk.

“Dukungan yang berkelanjutan sangat penting dalam membantu UNHCR. Sumbangan zakat dan sumbangan sedekah adalah penegasan dari kepercayaan yang telah diberikan kepada UNHCR untuk membantu mereka yang membutuhkan,” sambungnya.

UNHCR  merupakan Badan Pengungsi PBB, memimpin aksi internasional untuk melindungi masyarakat yang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat konflik dan penganiayaan. UNHCR memberikan bantuan penyelamatan jiwa yang mencakup tempat tinggal, makanan dan minuman, serta membantu hak asasi manusia yang paling dasar.

UNHCR juga mengembangkan solusi yang memastikan masyarakat memiliki tempat yang aman agar dapat membangun masa depan lebih baik, dan memastikan orang tanpa kewarganegaraan berhak mendapat kewarganegaraan.[MEL/RM.ID]

Menteri Urusan Keluarga Jerman, Anne Spiegel mengundurkan diri gara-gara dikecam karena liburan musim panas bersama keluarganya tahun lalu. Usai wilayah yang pernah dipimpinnya dilanda banjir parah.

“Saya melakukan ini untuk mencegah kerusakan pada kementerian, yang tengah menghadapi tantangan politik yang besar,” ucap Spiegel saat mengumumkan pengunduran dirinya pada Senin (11/4) waktu setempat, dilansir kantor berita Agence France-Presse (AFP), Selasa (12/4).

Spiegel (41) mulai menjabat Menteri Urusan Keluarga pada Desember lalu. Dia dari kubu Partai Hijau yang bergabung dalam koalisi pemerintahan baru yang dipimpin Kanselir Olaf Scholz dari Partai Sosial Demokrat.

Sehari sebelum mundur, Spiegel menyampaikan pernyataan emosional. Dia meminta maaf karena pergi berlibur selama empat pekan di Prancis bersama keluarganya pada Juli tahun lalu.

Spiegel pergi berlibur selama 10 hari setelah wilayah Rhineland-Palatinate dan North Rhine-Westphalia dilanda banjir parah yang menewaskan lebih dari 180 orang. Spiegel sebelumnya menjabat Deputy Minister-President of Rhineland-Palatinate. Liburan itu terungkap ke publik baru-baru ini dalam laporan media setempat.

Sembari menangis, Spiegel berusaha menjelaskan liburannya dengan menyatakan suaminya menderita stroke sejak 2019 dan perlu menghindari stres. Sementara pandemi virus Corona (Covid-19) dan beban pekerjaannya sangat berdampak pada empat anaknya yang masih kecil.

“Saya memutuskan saya harus ada untuk keluarga saya,” ucapnya pada Minggu (10/4) waktu setempat.

Ditambahkan Spiegel, dirinya bekerja tanpa lelah selama berhari-hari sebelum melakukan liburan untuk membantu area-area terdampak banjir dan bahwa dia tetap bisa dihubungi selama liburan. Dia juga menyempatkan diri berkunjung ke wilayah terdampak paling parah di Lembah Ahr, saat masih berlibur di Prancis.

Spiegel juga mengakui dirinya tidak ikut rapat kabinet selama liburan, meskipun sebelumnya mengatakan sebaliknya.

Para politikus oposisi memimpin seruan agar Spiegel mengundurkan diri. Pemimpin Partai CDU, Friedrich Merz, menuduh Spiegel lebih mempedulikan liburan dan citranya sendiri daripada nasib orang-orang di wilayah Ahr yang dilanda banjir parah.

Dalam tanggapannya, Kanselir Scholz menyatakan sangat menghormati keputusan Spiegel untuk mundur. Dirinya juga terharu mendengar pernyataan pribadi Spiegel.

Selain Spiegel, Menteri Lingkungan wilayah North Rhine-Westphalia Ursula Heinen-Esser mengundurkan diri pekan lalu usai terungkap dia merayakan ulang tahun suaminya di Mallorca hanya beberapa hari usai banjir. Dua pengunduran diri itu terjadi di tengah ketidakpuasan publik terhadap cara pemerintah menangani banjir.[MEL/RM.ID]

Penembakan dilaporkan terjadi di sebuah stasiun kereta bawah tanah di Brooklyn, New York City, Amerika Serikat, Selasa (12/4) pukul 08.30 pagi waktu setempat.

CNN International menyebut, sedikitnya 13 orang terluka dalam insiden tersebut dan telah dibawa ke rumah sakit terdekat.

Sementara Departemen Pemadam Kebakaran New York menemukan sejumlah alat yang belum meledak, dalam modus kekerasan terbaru sistem transit ibu kota.

Penyelidikan pun masih terus dilakukan di area tersebut, untuk memastikan jumlah korban penembakan.

“Hindari area 36th Street dan 4th Avenue di Brookyn, karena penyelidikan sedang belangsung,” cuit Dinas Pemadam Kebakaran via Twitter.

Otoritas Transit Metropolitan (MTA) yang mengoperasikan kereta bawah tanah mengatakan, pihaknya juga sedang menyelidiki.

“Kereta D/N/R tertahan di stasiun di kedua arah di Brooklyn karena adanya penyelidikan NYPD di 36 St,” cuit MTA.

Laporan awal menyebut, seorang pria yang mengenakan masker gas dan rompi konstruksi oranye, melarikan diri dari tempat kejadian ke lokasi yang tidak diketahui.

Penyidik masih belum yakin, jenis perangkat apa yang diledakkan. Kemungkinan, bom asap. [HES/RM.ID]

Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly tengah melakukan tur di kawasa Asia. Selain membahas kerja sama ekonomi bilateral dan G20, Menlu Joly juga membawa agenda lain. Yaitu memperkenalkan strategi Indo-Pasifik yang dibawa Kanada.

“Kanada sedang dalam pengembangan strategi Indo-Pasifik pertamanya,” ujarnya dalam diskusi bersama Dr Dino Patti Djalal, Pendiri dan Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Senin petang (11/4/2022).

Joly mengatakan, pengembangan strategi Indo-Pasifik yang ditawarkan Kanada adalah agenda utama yang dibawanya dalam tur Asianya kali ini. “Ini ada di mandat saya, saat disumpah Perdana Menteri Justin Trudeau,” ujarnya.

Bagi Kanada, kawasan Indo-Pasifik adalah wilayah ekonomi kritis dan memiliki kepentingan strategis yang meluas, jauh melampaui wilayah itu sendiri yang diakui Kanada. Kawasan ini juga sebagian besar mengalami pertumbuhan ekonomi dan kekuatan politik, sementara banyak populasi dunia berada di wilayah ini.

Mantan Menteri Warisan Kanada (2015–2018) ini menyampaikan, Kanada berniat untuk menjalin kemitraan di bidang perdagangan dan ekonomi dengan negara di kawasan, termasuk Indonesia.

Bagi Kanada, jelasnya, kawasan Indo-Pasifik penting untuk investasi dan produksi perdagangan, lantaran rantai pasokan penting berasal dan mengalir melalui wilayah ini.

“Kanada, sedang bekerja keras memperdalam kemitraan perdagangan dan ekonomi kami untuk keuntungan bersama, mengingat skala ikatan kami dengan kawasan ini. Kita harus memastikan, keterlibatan kita komprehensif dan sangat terintegrasi,” jelas mantan Anggota Parlemen Kanada untuk wilayah Ahuntsic-Cartierville, Kanada.

Selain itu, ia juga menyampaikan, kerja sama dengan Indonesia penting dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), pembangunan kembali setelah pasca pandemi Covid-19, dan perubahan iklim di usia hubungan bilateral yang sudah mencapai 70 tahun.

“Tidak ada wilayah yang lebih penting daripada Indo-Pasifik dalam memenuhi komitmen, perubahan iklim dunia,” tambah Joly.

Kanada menurutnya juga berupaya mewujudkan hubungan kemitraan yang strategis, inklusif dan terbuka. Terutama di tengah panasnya isu dunia akibat perang Rusia dan Ukraina.

“Kanada berkomitmen meningkatkan keterlibatan diplomatik, keamanan, perdagangan dan ekonomi kami di kawasan ini, untuk memastikan kami dapat memperoleh kesempatan bagi warga Kanada dan memajukan prioritas bersama kami,” bebernya.

Di samping pesisir Pasifik dan kedekatan geografis, lanjut Joly, Kanada dan kawasan Indo-Pasifik berbagi sejarah, kebudayaan dan hubungan antar-warga yang signifikan. “

Hari ini dan di tahun-tahun yang akan datang, kemakmuran, keamanan dan kesejahteraan warga Kanada akan semakin terkait dengan perkembangan ekonomi, sosial dan politik kawasan Indo-Pasifik,” pungkasnya. [DAY/RM.ID]

Belakangan Indonesia tengah dipusingkan oleh desakan Barat. Yaitu agar memboikot Presiden Rusia, Vladimir Putin, dalam konferensi tingkat tinggi Group of Twenty, G20, di Nusa Dua, Bali pada 23 hingga 24 Oktober nanti.

Presiden Amerika Serikat dan beberapa pemimpin negara Barat lain bahkan mengancam, tidak akan menghadiri acara puncak G20, jika Putin tetap hadir di acara tersebut.

Terkait hal ini, Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly mengakui, Indonesia sedang dalam tekanan dan tanggung jawab besar. Hal ini dia sampaikan dalam diskusi virtual bersama Dr Dino Patti Djalal, Pendiri dan Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Senin petang (11/4/2022).

“Ini tanggung jawab besar dan Indonesia menjalaninya dengan baik sejauh ini. Indonesia tidak pernah memperkirakan hal ini (invasi Rusia) bakal terjadi di masa keketuaannya,” ujar mantan Menteri yang bertanggung jawab atas Inisiatif Pembangunan Ekonomi Federal untuk Ontario Utara (2019–2021) ini.

Joly pun menyarankan, agar Indonesia mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk hadir di KTT G20. “Sebagai jalan tengah, Indonesia sebaiknya undang Presiden Zelensky,” ujarnya.

Menurut Joly, invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari telah mengubah dunia, dan isu ini sudah sepatutnya dibahas dalam berbagai kesempatan. “Pesan-pesan yang disampaikan Presiden Zelensky telah bergaung di seluruh dunia. Dampak dari pesan-pesannya harus terus dilanjutkan,” terangnya.

Perempuan yang juga pernah menjadi Menteri Pariwisata, Bahasa Resmi dan La Francophonie (2018–2019) ini menyatakan, invasi Rusia ke Ukraina telah membajak agenda-agenda penting, yang akan disampaikan Indonesia dalam KTT G20 2022.

“Sebelumnya saya bersama (Menlu) Retno telah membahas masalah ini, dalam mencari cara, bagaimana masalah ini bisa ditangani dengan baik,” ungkapnya, yang menilai agenda Rusia-Ukraina sebaiknya turut dibahas dalam KTT G20 nanti.

Mengenai ketegangan Rusia-Ukraina saat ini, Joly menekankan, sikap Kanada tidak berubah. Kanada terus memberikan tekanan maksimal kepada Rusia. Sikap ini terus disuarakan kepada semua negara mitra, termasuk Indonesia. “Kami tidak bisa melakukan business as usual dengan Rusia. Perang ini harus diakhiri dulu,” tegasnya, di kantor FPCI.

FPCI adalah organisasi politik luar negeri non partisan, non politik dan independen, yang didirikan untuk membahas dan memperkenalkan isu-isu hubungan internasional kepada banyak pihak terkait di Indonesia, seperti diplomat, duta besar, pejabat pemerintah, akademisi, peneliti, bisnis, media, dosen, think tank, mahasiswa dan media.

Didirikan pada 2014 oleh Dino Patti Djalal (Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat periode Agustus 2010 hingga 17 September 2013 dan Wakil Menteri Luar Negeri hingga Juli hingga Oktober 2014), juga dikutip dari laman resminya, FPCI dibentuk untuk mengembangkan internasionalisme Indonesia, agar lebih mengakar di seluruh nusantara dan memproyeksikan dirinya ke seluruh dunia. [DAY/RM.ID]