Kategori: INTERNASIONAL

Lima turis asal Singapura masih mengenang momen lucu mereka, ketika melancong ke Chiang Mai, Thailand. Gara-gara terkendala bahasa, mereka makan dengan lahap di pesta kawinan. Mereka kira, itu adalah restoran tradisional di Thailand.

Kisah ini mulanya viral di media sosial TikTok. Dilansir dari World of Buzz, peristiwa ini terjadi pada Rabu, 30 Maret lalu. Saat itu, para turis yang menaiki motor di wilayah Chiang Mai hendak mencari tempat untuk makan siang.

Menemukan sebuah bangunan dengan kanopi terpasang dan banyak orang yang sedang makan, para wisatawan itu pun berbelok memarkirkan motornya. Salah seorang turis mencoba berbicara dengan warga, tetapi karena terkendala, mereka tak bisa mengungkapkan maksudnya.

Namun, para warga di sana malah menyuguhkan mereka hidangan setelah diarahkan ke salah satu meja yang kosong.

“Sulit berkomunikasi, kami menggunakan gerakan tangan untuk mengatakan bahwa kami sedang mencari restoran,” tutur salah satu turis, Dilan Lau.

Ketika para turis meminta menu kepada warga, barulah mereka tahu, salah tempat. Wisatawan itu ingin meninggalkan hajatan. Tetapi tuan rumah menahan mereka agar tetap tinggal. Mereka lalu disuguhi beberapa mie, minuman, es krim, dan minuman keras yang mereka tolak karena perlu melanjutkan perjalanan.

Sekelompok turis itu akhirnya telah kenyang dan ingin membayar tuan rumah atas kebaikannya. Namun pemilik hajatan menolaknya dan memberi mereka bekal untuk perjalanan.

Kelima turis itu akhirnya sadar, jika mereka baru saja numpang makan di pesta pernikahan, setelah seseorang membalas cerita mereka yang viral di media sosial tersebut.[PYB/RM.ID]

Rusia menyatakan sudah melakukan pembayaran utang luar negeri obligasi berdenominasi dolar dalam mata uang rubel, Rabu (6/4). Ini merupakan pukulan baru bagi upaya Amerika Serikat (AS) dan Barat yang sengaja berupaya membuat Rusia gagal bayar utang atau default, di tengah sanksi Barat atas konflik di Ukraina.

Dilansir Straits Times, Kementerian Keuangan Rusia mengatakan terpaksa membayar 649,2 juta dolar AS kepada pemegang utang luar negeri dalam mata uang rubel. Hal ini dilakukan setelah bank koresponden menolak untuk melaksanakan instruksi pembayaran.

“Sebuah bank koresponden asing menolak untuk mengeksekusi instruksi pembayaran utang dua obligasi pada 4 April,” kata Kementerian Keuangan Rusia.

Kementerian Keuangan belum merinci apakah pembayaran rubel sudah diterima. Banyak analis mengatakan, Rusia menuju ke default, tetapi Kremlin menolak pernyataan itu pada Rabu.

“Rusia memiliki semua sumber daya yang diperlukan untuk membayar utangnya,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan.

Sebelumnya, Departemen Keuangan AS pada Rabu (6/4) mencegah Pemerintah Rusia melakukan pembayaran utang di bank-bank AS dengan dolar AS. Tujuannya, membatasi salah satu strategi yang digunakan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Kremlin sekarang harus memilih antara menguras sisa cadangan dolarnya yang berharga, menggunakan pendapatan baru yang masuk, atau default.

Keputusan Departemen Keuangan AS itu muncul setelah lembaga tersebut mengatakan, sanksi terhadap Rusia ternyata masih mengizinkan Rusia untuk terus melakukan pembayaran utang.

Utang tersebut antara lain berasal dari investor asing dan berasal dari investasi pemerintah yang diduga memacu pertumbuhan ekonomi di Rusia.

AS, Uni Eropa, dan Inggris membatasi kemampuan bank sentral Rusia untuk menarik lebih dari 600 miliar dolar cadangan mata uang asing milik Rusia dan membekukan cadangan emas Rusia di luar negeri. Itu membuat Bank Sentral Rusia hanya memiliki sedikit alat untuk menopang nilai rubel dan mencegahnya runtuh.[RM.ID]

China menuding aliansi keamanan Aukus yang terjalin antara Australia, Inggris Raya, dan Amerika Serikat (AS) bertujuan membentuk NATO versi Asia Pasifik (Indo Pasifik). Setelah memulai program kapal selam bertenaga nuklir yang dipersenjatai secara konvensional untuk Australia, mereka akan membuat senjata hipersonik.

Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, Rabu (6/4). Pernyataan itu disampaikan Zhao usai Aukus mengumumkan bahwa mereka akan bekerja sama mengembangkan persenjataan hipersonik.

Zhao menyebut kerja sama Aukus hanya akan memperganas proliferasi nuklir dan mendestabilisasi upaya non-proliferasi global. Zhao juga menyebut, keberadaan Aukus akan memicu memanasnya persaingan senjata di kawasan Indo Pasifik.

“Kerja sama Aukus adalah komplotan Anglo-Saxon yang tidak bisa mengubah pemikiran ala Perang Dingin dan blok politik,” kata Zhao di Beijing sebagaimana dikutip Associated Press.

“Tujuan akhir mereka adalah membuat NATO versi Asia Pasifik dan melayani hegemoni AS. Negara-negara Asia-Pasifik tentu saja menentang upaya ini,” imbuhnya.

Zhao pun meminta agar Australia, Inggris Raya, dan AS meninggalkan mentalitas Perang Dingin dan zero-sum game dalam pendekatan ke kawasan Indo Pasifik.

“Kami menyarankan AS, Inggris Raya, dan Australia menerima aspirasi negara-negara Asia-Pasifik demi perdamaian dan pembangunan, mempromosikan kerja sama dan win-win solution,” pungkas Zhao.
Sebelumnya, Selasa (5/4), pernyataan Aukus yang ditandatangani Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison, PM Inggris Boris Johnson, dan Presiden AS Joe Biden mengumumkan akan melakukan “kerja sama trilateral baru” dalam pengembangan rudal hipersonik dan inovasi pertahanan lain.

Terkait program senjata hipersonik, AS dan Australia sebenarnya telah memiliki program bersama yang dinamai SCIFiRE, atau Southern Cross Integrated Flight Research Experiment. Meski tidak bergabung dalam program itu, pihak Inggris memastikan bahwa ketiga negara akan bekerja sama dalam penelitian dan pengembangan di wilayah tersebut untuk memperluas program mereka.

AS saat ini telah berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan rudal hipersonik karena invasi Rusia ke Ukraina pada Februari telah meningkatkan kekhawatiran tentang keamanan Eropa.

Dalam pernyataan bersamanya pula, para pemimpin Aukus menyebut invasi Rusia ke Ukraina sebagai alasan bagi mereka untuk menegaskan kembali komitmen teguh kami terhadap sistem internasional. Mereka juga menegaskan kembali komitmennya untuk mewujudkan kawasan Indo Pasifik yang bebas dan terbuka.

Mereka juga mengatakan senang dengan kemajuan program kapal selam bertenaga nuklir yang dipersenjatai secara konvensional untuk Australia.

Aliansi Aukus dibentuk sejak September 2021. Sejumlah pengamat menduga, blok ini dibentuk demi menyaingi pengaruh militer China yang menguat di kawasan Indo Pasifik. [MEL/RM.ID]

Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang Yoshimasa Hayashi mengecam kekerasan terhadap pembunuhan warga sipil di kota Bucha dekat Ibu Kota Ukraina, Kiev. Menurutnya, Jepang menanggapi dengan sangat serius fakta bahwa sejumlah besar warga sipil di Ukraina telah terbunuh akibat  tindakan pasukan Rusia, dan sangat terkejut dengan pengungkapan ini.

“Pembunuhan warga sipil tak berdosa merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional dan tidak dapat diterima dan Jepang sangat menecam tindakan ini,” kata Hayashi dalam keterangannya, Senin (4/4).

“Kebenaran tentang kekejaman ini harus diungkap dan Rusia harus bertanggung jawab,” tegasnya merujuk kepada langkah Negeri Sakura itu mengajukan tuntutan resmi ke Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC) terhadap Rusia atas kejahatan perang.

Moskow memilih untuk tidak menghadiri sidang pertama ICC pada Senin (7/3). Sementara, Ukraina telah mengajukan kasus genosida terhadap Rusia di International Court of Justice/ICJ).

Sebagai informasi, Mahkamah Internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ada dua. Fungsi utama ICJ ini adalah untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa antarnegara-negara anggota dan memberikan pendapat-pendapat bersifat nasihat kepada organ-organ resmi dan badan khusus PBB.

Contohnya sengketa antara Indonesia dengan Malaysia atas kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan. Pada 2002, Majelis Hakim Internasional Court of Justice (ICJ) di Den Haag akhirnya memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan milik Malaysia. Mereka lebih mendasarkan putusannya tersebut karena Pemerintah kolonial Inggris jauh lebih aktif menggunakan kedua pulau tersebut ketimbang Pemerintah kolonial Belanda.

Sementara kewenangan ICC adalah untuk mengadili kejahatan paling serius yang mendapatkan perhatian internasional yang dilakukan secara individu. Kejahatan yang dimaksud terdiri dari empat jenis, yaitu the crime of genocide (pemusnahan etnis/suku bangsa), crimes against humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan), war crimes (kejahatan perang), dan the crime of aggression (agresi).

Bantah Klaim Rusia

Pemerintah Ukraina dan berbagai laporan media telah mengungkapkan bahwa kekejaman, termasuk pembunuhan massal warga sipil tak berdosa, telah terjadi di Bucha, daerah dekat Kiev yang diduduki Rusia. Foto-foto dan rekaman pembantaian warga sipil di Bucha memicu kemarahan dari berbagai penjuru dunia.

Rusia menyangkal tuduhan bahwa pasukannya membantai warga sipil di Bucha. Temuan pembantaian ini terungkap usai pasukan Rusia mundur dari tempat itu dan jurnalis masuk ke sana. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menuding bukti-bukti pembantaian Bucha sebagai rekayasa provokasi anti Rusia.

Sedangkan juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengklaim, foto dan rekaman yang beredar memuat tanda-tanda pemalsuan video dan berbagai kebohongan. Otoritas Rusia menerbitkan sederet klaim yang menuduh bukti-bukti pembantaian di Bucha sebagai rekayasa Ukraina.

Klaim-klaim tersebut disebarkan ulang akun-akun media sosial pro Rusia. Akan tetapi, klaim-klaim Rusia itu ramai-ramai dibantah media pemeriksa fakta. Juru bicara Maxar Technologies Stephen Wood mengatakan, foto-foto satelit yang dirilis pada Senin (4/4) tampak membantah pernyataan Rusia.

Citra satelit pertengahan Maret dari jalan Bucha tampaknya menunjukkan beberapa mayat warga sipil tergeletak mati di dalam atau di luar jalan.

“Citra satelit Maxar beresolusi tinggi yang dikumpulkan di Bucha Ukraina (barat laut Kiev) memverifikasi dan menguatkan video dan foto media sosial baru-baru ini, yang mengungkapkan mayat tergeletak di jalan-jalan dan ditinggalkan di tempat terbuka selama berminggu-minggu,” kata Wood, Senin (4/4).

The New York Times menerbitkan analisis yang lebih teliti dari jalan Yablonska Bucha, dan menyimpulkan – setelah membandingkannya dengan rekaman video dari 1 dan 2 April, yang menunjukkan mayat di sepanjang jalan. Analis citra satelit dan temuan menunjukkan banyak mayat yang telah ada di sana setidaknya sejak tiga minggu lalu, ketika pasukan Rusia menguasai kota.

Fotografer AFP memasuki Bucha, barat laut Kyiv, pada Sabtu (2/4) dan secara langsung mengonfirmasi keberadaan sekitar 20 mayat. Semuanya berpakaian sipil, beberapa dengan tangan terikat.

Akun-akun media sosial pro Rusia menyebarkan versi video itu yang diperlambat, sambil membuat klaim bahwa salah satu jenazah menggerakkan tangan. Akan tetapi, analisis yang lebih hati-hati menunjukkan bahwa mayat itu sama sekali tidak bergerak.

Sekuens video yang menunjukkan mayat seolah bergerak berasal dari noktah di sudut kanan bawah kaca depan kendaraan. Menurut analisis BBC, noktah itu terlihat seperti rintik hujan atau setitik kotoran yang terciprat dari jalan.

Dalam fragmen lain video itu, Rusia mengklaim mayat yang terekam melalui kaca spion bergerak. Namun, penampakan itu hanyalah efek distorsi kaca spion yang juga berdampak ke bayangan rumah-rumah di sekitarnya.

“Kami khususnya khawatir semua mayat yang gambarnya dipublikasikan rezim Kiev tidak kaku setelah setidaknya empat hari,” demikian cuit Kementerian Luar Negeri Rusia.

Moskow berargumen bahwa, jika orang-orang itu terbunuh selama pendudukan Rusia, mengapa mayatnya tidak kaku? Rusia mengklaim, pasukannya meninggalkan Bucha pada 30 Maret 2022. Sedangkan Ukraina mengklaim Rusia mundur pada fajar 31 Maret 2022.

Menurut ahli patologi yang diwawancarai BBC, setelah empat hari, rigor mortis (kaku mayat) biasanya telah berkurang. Pakar ini pernah terlibat dalam investigasi kejahatan perang di Kosovo dan Rwanda, tetapi enggan identitas jelasnya dibuka.

Rusia juga mengklaim, rekaman mayat yang ditampilkan tidak menunjukkan noda mayat (cadaver stains) atau bekas pembunuhan yang jelas. Namun, Moskow enggan mengelaborasi lebih jauh.

Setidaknya 516 warga sipil telah tewas dan 908 lainnya terluka di Ukraina sejauh ini, menurut angka PBB, dengan jumlah korban sebenarnya dikhawatirkan akan lebih tinggi. Lebih dari 2,1 juta orang telah meninggalkan Ukraina ke negara-negara tetangga, menurut Badan Pengungsi PBB. [MEL/RM.ID]

Duta Besar Indonesia untuk Prancis Mohamad Oemar menyerahkan surat kepercayaan untuk Andorra pada Jumat (1/4) lalu. Surat itu diterima Pangeran Andorra Uskup Urgell Joan Enric Vives Sicília dalam upacara kenegaraan di Istana Episkopal La Seu d’Urgell. Acara itu juga dihadiri Menteri Luar Negeri Andorra Maria Ubach Font.

Pada kesempatan itu, Dubes Oemar menyampaikan keinginannya kepada Pangeran Andorra Uskup Urgell untuk menindaklanjuti kesepakatan kedua negara dalam pemberdayaan perempuan dan pemuda untuk pembangunan yang berkelanjutan.

“Sesuai tema peringatan 25 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Andorra tahun lalu, inovasi dan kreasi bersama, generasi muda dari kedua negara dapat menjalin kerja sama ekonomi digital,” ujar Dubes Oemar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/4).

Hal ini juga sejalan dengan salah satu prioritas Presidensi Indonesia di G20 tahun ini. Dubes Oemar menambahkan, pertukaran pelajar dan mahasiswa kedua negara akan membuka wawasan para pemuda, memperkuat ikatan persahabatan, dan menciptakan peluang inovasi bersama.

Hubungan diplomatik Indonesia dan Andorra dimulai pada 26 Maret 1996. Kedua negara secara aktif saling mendukung dan bekerja sama pada tingkat multilateral. Khususnya, berbagai isu global seperti penanggulangan terorisme, perubahan iklim dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Andorra merupakan salah satu negara terkecil di dunia dengan populasi kurang dari 100 ribu orang penduduk, namun dikunjungi lebih dari 10 juta orang wisatawan asing setiap tahunnya. Pariwisata merupakan penyumbang pemasukan utama bagi perekonomian Andorra.

Sebagian besar kebutuhan utama masyarakat Andorra harus diimpor. Hal ini dapat menjadi peluang bagi peningkatan ekspor produk unggulan Indonesia ke Andorra. (DAY/RM.ID)

Australia mempercepat rencana pembelian rudal serang jarak jauh. Ini merupakan upaya Negeri Kanguru berjaga-jaga terhadap ancaman China dan Rusia.

Menteri Pertahanan Australia, Peter Dutton mengatakan, percepatan mempersenjatai kembali jet-jet tempur dan kapal perang mereka, akan menelan biaya 2,6 miliar dolar Amerika Serikat (AS), atau sekitar Rp 37 triliun.

“Ada asumsi akan ada agresi China terhadap Taiwan pada tahun 2040-an. Melihat yang terjadi di Ukraina, Rusia bisa saja menyerang Polandia atau tempat lain di Eropa. Kita mesti cegah hal ini terjadi,” terang Dutton kepada stasiun TV Seven Network, dilansir Associated Press, kemarin.

Pasca pembelian rudal itu, jet tempur FA-18F Super Hornet Australia akan dipersenjatai dengan rudal udara ke permukaan buatan AS pada 2024, tiga tahun lebih awal dari yang direncanakan. Rudal jenis JASSM-ER itu, memungkinkan tentara mereka menyerang target pada jarak 900 kilometer (km).

Berikutnya, kapal Fregat Kelas ANZAC dan kapal perusak Kelas Hobart Australia, akan dilengkapi dengan rudal Kongsberg NSM buatan Norwegia pada 2024, lima tahun lebih cepat dari jadwal. Rudal itu dua kali lipat jangkauan serangan kapal perang.

Percepatan persenjataan itu juga merupakan respons Australia setelah Kepulauan Solomon mengumumkan draft Pakta Keamanan dengan China. Kesepakatan itu telah menimbulkan spekulasi tentang kemungkinan berdirinya pangkalan Angkatan Laut China di sana. Tudingan itu telah dibantah China.

Namun berdasarkan pakta itu, China bisa saja mengirim personel militer ke negara pulau di Pasifik Selatan, untuk membantu menjaga ketertiban serta alasan lain. Negeri Tirai Bambu itu juga bisa mengirim kapal perang ke Kepulauan Solomon, untuk transit dan mengisi kembali persediaan.

Menyikapi kesepakatan itu, dari Washington DC, Komandan Armada Pasifik AS Samuel Paparo mengatakan, Pakta Solomon China sangat mengkhawatirkannya.

“Ini akan jadi perhatian semua mitra kami di seluruh Pasifik barat, terutama Australia dan Selandia Baru,” katanya.

Sementara peneliti di Woodrow Wilson Center di Washington, AS, yang juga profesor politik di University of Canterbury, Selandia Baru, Anne-Marie Brady mengatakan, kekuatan musuh yang mengendalikan Kepulauan Solomon akan berdampak langsung pada jalur laut yang menghubungkan negara-negara Pasifik Selatan.

Menurutnya, tidak ada pembenaran bagi China untuk membangun pangkalan militer di Kepulauan Solomon. Menurut Brady, langkah itu untuk memutuskan Australia dan Selandia Baru dari dukungan militer AS. “Ini ancaman langsung dan jangka panjang,” pungkasnya. [PYB/RM.ID]

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia, meresmikan kegiatan Promosi Terpadu di Malaka pada Minggu (3/4). Acara ini berlangsung selama sebulan penuh, untuk mempromosikan potensi dan produk Indonesia, meliputi bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata.

Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Malaysia, Hermono berharap, acara ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Kegiatan berlangsung di Hotel LaCrista, Malaka. Lokasi ini merupakan salah satu kota pusat wisata terkenal di Semenanjung Malaysia.

Promosi Terpadu ini juga dihadiri Exco Pelancongan dan Warisan Kebudayaan Malaka, Muhammad Jailani Bin Khamis, serta para Duta Besar dari Perwakilan negara-negara anggota ASEAN dan para pelaku usaha di Malaysia.

“Kegiatan digelar untuk mengantisipasi perubahan dari pandemi menjadi endemi saat ini, dengan semakin meningkatnya upaya pemulihan ekonomi di kedua negara,” ujar Hermono, dalam keterangan KBRI Kuala Lumpur, Senin (4/4).

Dia menambahkan, rangkaian kegiatan promosi dirancang untuk dapat menarik minat para tamu undangan yang mencakup promosi kuliner, penampilan seni budaya dan promosi pariwisata, serta pameran produk-produk barang ekspor Indonesia.

Selain itu, kegiatan promosi juga menggelar CEO Forum, berupa seminar yang melibatkan CEO perusahaan Malaysia, untuk dapat mengeksplorasi peluang bisnis dan investasi di Indonesia.

Kegiatan promosi ini merupakan bagian upaya Pemerintah RI untuk mendorong diplomasi ekonomi, guna memulihkan perekonomian kedua negara melalui kerja sama riil di sektor ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata.

Hermono berharap, forum Promosi Terpadu di bidang ekonomi perdagangan, investasi dan pariwisata dapat menjadi momentum untuk mendorong nilai ekspor non migas Indonesia ke Malaysia. Dia menyebut, nilai perdagangan total Indonesia Malaysia pada 2021 meningkat sebesar 42,78 persen dibanding 2020. [DAY/RM.ID]

Demi eksistensi nama belakangnya dalam keluarga, sepasang suami-istri (pasutri) di Jepang memutuskan bercerai dan menikah setiap tiga tahun dengan orang yang sama.

Sebagai informasi, Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki aturan satu nama belakang untuk tiap keluarga. Tapi, pasangan yang berasal dari Hachioji, pinggiran Kota Tokyo itu, tak sepakat akan hal tersebut. Keduanya terus berdebat.

Hingga akhirnya mereka sepakat akan bercerai dan menikah tiap tiga tahun. Sehingga, mereka bisa gantian memakai nama belakang. Mereka menikah pertama kali pada 2016. Di pernikahan pertama ini, pasutri itu memakai nama belakang sang suami.

Pada 2019 mereka bercerai dan langsung menikah lagi. Kali ini, nama keluarga mereka mengikuti nama belakang sang istri. Juli nanti, mereka dijadwalkan bercerai, dan menikah lagi, dengan memakai nama belakang suami.

Kendati mereka telah bersepakat, saat ini sang suami ternyata masih memakai nama belakangnya sendiri di beberapa kesempatan, seperti di tempat kerja.

“Tapi saya selalu mengingatkan diri sendiri, bahwa saya membawa nama belakang istri saya,” kata pria itu, dikutip Oddity Central, kemarin. [PYB/RM.ID]

Sejoli Ukraina, Anastasia Grachova dan Anton Sokolov yang selama ini aktif mendistribusikan obat pada orang yang membutuhkan di Kharkiv, mengikat janji di tengah situasi perang yang masih terus berlangsung hingga kini.

Reuters melaporkan, keduanya merayakan hari bersejarah dalam hidup, di stasiun metro bawah tanah Kota Kharkiv. Di tengah reruntuhan kota terbesar kedua di negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky.

Seperti dilansir BBC, pasukan Rusia telah mundur dari beberapa wilayah Ukraina dalam beberapa hari terakhir. Namun, Kota Kharkiv yang berada di wilayah timur laut, masih kerap dihujani tembakan.

Momen pernikahan Anastasia dan Anton, turut dihadiri Maria Avdeeva, warga lokal yang juga Direktur Penelitian di Asosiasi Ahli Eropa.

“Anton dan Anastasia tak memiliki rencana untuk pergi berbulan madu dalam waktu dekat. Mereka hanya ingin pergi ke suatu tempat, yang ada pantai dan pohon palem. Namun, sebelum itu terjadi, ada perang yang harus kita menangkan. Hari-hari brutal menanti. Tapi kemarin, ada harapan, dan keindahan, dan cinta di dalam keburukan,” beber Maria melalui akun Twitter-nya. [HES/RM.ID]

Pemerintah Singapura akhirnya mengubah UU Ekstradisi, Senin (4/4). Langkah ini membuat para buronan yang lari ke Negeri Merlion bisa diuber dan dipulangin ke negara asalnya.

“Mekanisme ini akan menghemat sumber daya negara dan mencegah buronan ditahan lebih lama dari yang diperlukan di sini,” terang Menteri Hukum Singapura Edwin Tong di hadapan Parlemen, dikutip Channel News Asia, kemarin.

Tong mengatakan, tujuan dari amandemen adalah untuk memodernisasi rezim ekstradisi Singapura. Dia menambahkan, perubahan UU tersebut diharapkan dapat menciptakan keseimbangan yang tepat antara kerja sama hukum di skala internasional.

Berdasarkan UU ini, suatu pelanggaran dapat diekstradisi jika mengarah ke hukuman maksimum lebih dari dua tahun penjara. Meski demikian, ada pengecualian bagi sejumlah pelanggaran. Daftar pelanggaran yang masuk pengecualian ada di dalam Pasal pertama UU Ekstradisi.

“Kami tidak mengharapkan amandemen ini menghasilkan peningkatan permintaan ekstradisi,” ujar Tong.

Dia mencatat, sejauh ini, negara-negara yang minta melakukan ekstradisi biasanya karena ada individu terlibat pelanggaran yang terbilang serius.

“Langkah ini akan meningkatkan kredibilitas Singapura sebagai warga negara internasional yang bertanggung jawab, untuk memperkuat kemampuan kita memerangi kejahatan melalui kerja sama internasional,” terang Tong.

Beberapa pengamanan juga diperkenalkan untuk meningkatkan kemampuan Singapura untuk memfasilitasi permintaan ekstradisi dan melindungi individu yang diinginkan yurisdiksi asing.

Singapura memiliki perjanjian ekstradisi dengan Jerman, Amerika Serikat (AS) dan Hong Kong, dan juga merupakan bagian dari perjanjian ekstradisi dengan 40 Negara Persemakmuran, termasuk Australia, Inggris dan Kanada. Ada juga pengaturan timbal balik dengan Brunei dan Malaysia untuk pengesahan surat perintah penangkapan.

Tong mengatakan, Singapura juga telah menandatangani perjanjian dengan Indonesia, yang bila berlaku, akan memungkinkan buronan diekstradisi ke dan dari Indonesia. Kesepakatan ekstradisi Singapura dengan Indonesia sudah diteken akhir Januari lalu di Pulau Bintan, Kepulauan Riau.

Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, di The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada 25 Januari lalu. Sejumlah kerja sama penting diteken kedua negara, salah satunya perjanjian ekstradisi.

“Untuk perjanjian ekstradisi yang baru, masa retroaktif diperpanjang yang semula 15 tahun, menjadi 18 tahun sesuai dengan pasal 78 KUHP,” tutur Jokowi dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Atas pencapaian kerja sama perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura, Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menyampaikan apresiasi kepada kedua negara.

Ke depannya, MAKI berharap akan semakin banyak orang-orang Indonesia atau Singapura yang dapat dipulangkan ke kedua negara masing-masing terkait extraordinary crime.

Amandemen tersebut juga mengatur ekstradisi dapat ditolak. Ini termasuk menolak permintaan jika buronan dihukum karena ketidakhadirannya (absen), sedang dituntut karena pelanggaran militer, hanya memiliki sisa masa hukuman yang singkat, atau jika penuntutan buronan di negara peminta dilarang karena periode pembatasan.

Selain itu, mekanisme yang memungkinkan Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinggi untuk meninjau keputusan hakim untuk tidak melakukan ekstradisi buronan juga telah diperkenalkan.

Dengan amandemen ini, Tong menambahkan, Singapura dapat meningkatkan kemampuannya untuk memerangi kejahatan melalui kerja sama internasional. [DAY/RM.ID]