Kategori: INTERNASIONAL

Rusia terancam didepak dari keanggotaan G20. Tapi, Presiden Rusia Vladimir Putin mau datang ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, 30-31 Oktober mendatang.

Rencana itu disampaikan Duta Besar (Dubes) Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobieva dalam jumpa pers di kediamannya, di kawasan Kuningan, Jakarta, kemarin.

“Presiden Putin akan datang jika diundang dalam perhelatan G20. Namun, tetap melihat situasi dan kondisi yang terus berkembang,” terangnya seraya menambahkan, sejauh ini Rusia turut diundang dalam agenda tahunan tersebut.

“Akan tergantung pada banyak hal, termasuk situasi Covid yang semakin baik. Sejauh ini, niatnya adalah Presiden Putin ingin datang,” tegasnya.

Ini adalah jumpa pers pertama Dubes Vorobieva sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari lalu. Dia tampak tenang menyampaikan pemaparan. Nada suaranya juga tidak ada bernada kesal. Sesekali tangannya bergerak saat berbicara.

Pagi itu, Dubes Vorobieva tampil keren dengan blazer hitam blus abu-abu. Penampilannya tambah chic dengan kalung bola-bola menghiasi lehernya. Menurutnya, sejauh ini Rusia telah mengikuti berbagai pertemuan dalam rangkaian G20. Baik yang diselenggarakan secara daring maupun tatap muka.

Dia berpendapat, mendepak Rusia dari Forum G20 tidak akan membantu menyelesaikan masalah ekonomi saat ini. Tanpa Rusia, katanya, justru akan membuat situasi jadi lebih sulit.

“Ancaman Barat tidak hanya mengeluarkan Rusia dari keanggotaan G20. Barat juga berniat mengeluarkan Rusia dari keanggotaan organisasi dunia lainnya,” ungkap mantan Dubes Rusia untuk Malaysia itu.

Ke Listrik

Vorobieva menilai, langkah itu sebagai bukti kuat standar ganda yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya. Selain itu, menurutnya, mendepak Rusia dari G20 kontraproduktif dengan tujuan yang digadang-gadang organisasi Group Of Twenty itu.

“Yaitu, tema pemulihan ekonomi dengan slogan Recover Together, Recover Stronger,” ujar Vorobieva.

Dia juga mendesak Indonesia untuk tidak terombang-ambing dengan tekanan dari negara-negara Barat. Menurutnya, tekanan-tekanan semacam itu juga dilakukan Barat terhadap banyak negara lain di dunia.

Selanjutnya, diplomat wanita itu menyindir apa yang dilakukan AS dan para sekutunya di Timur Tengah dan wilayah lain. Terutama aksi Israel di Gaza.

“Apa ada sanksi untuk AS atau NATO atas hal tersebut?” tanya diplomat perempuan berambut blonde itu.

Sebelumnya, sumber internal di G20 menilai, kehadiran Putin di KTT G20 akan bermasalah bagi negara-negara Eropa.

“Sudah sangat jelas bagi Indonesia bahwa kehadiran Rusia pada pertemuan tingkat menteri yang akan datang akan sangat bermasalah bagi negara-negara Eropa,” kata sumber itu.

Tapi nampaknya tekanan untuk mendepak Rusia akan diveto negara anggota lain. Seperti China, India dan Arab Saudi.

Siap Kirim Gandum

Invasi Rusia ke Ukraina membuat pasokan gandum ke Indonesia terganggu. Ukraina merupakan salah satu negara utama pemasok gandum ke Indonesia. Terkait hal itu, Dubes Vorobieva mengatakan, negaranya sudah menawarkan gandum pada Indonesia.

Kata dia, jika memang Indonesia membutuhkan lebih banyak, Rusia bisa menyediakannya. Apalagi, dia bilang, harga yang ditawarkan Rusia cukup kompetitif.

“Kami sudah menawarkan. Pilihannya berada di Pemerintah Indonesia,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, harga gandum naik sebagai imbas perang Rusia-Ukraina. Pasalnya, sekitar 20 persen lebih gandum di Indonesia, berasal dari Ukraina dan Rusia. [PYB/RM.id]

Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Australia Siswo Pramono mendorong kehadiran Bahasa Indonesia di Australia, untuk meningkatkan rasa saling percaya antarmasyarakat kedua negara.

Dorongan tersebut disampaikan Dubes Siswo Pramono saat menyampaikan kuliah umum bertema The Rise of Asia: In the Context of Indonesia-Australia Relations di Monash University dalam kunjungan kerjanya ke Victoria, Australia, Selasa (22/3).

“Dengan mempertahankan Program Studi Indonesia dan Bahasa Indonesia, Monash University telah berperan penting dalam penguatan hubungan Indonesia dan Australia,” ujar Siswo, dalam keterangan KBRI Canberra yang diterima Rakyat Merdeka, kemarin.

Sekitar 90 orang yang terdiri dari dosen, peneliti dan mahasiswa hadir dalam kuliah umum tersebut. Dalam momen itu, Siswo menyampaikan apresiasi pada Monash University, sebagai salah satu universitas di Australia yang masih berkomitmen tinggi mempertahankan Program Studi Indonesia dan Bahasa Indonesia.

Selanjutnya, mantan Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri itu menyampaikan, kebangkitan Asia merupakan fakta yang tak terbantahkan. Asia, khususnya kawasan ASEAN, menurut dia, saat ini berperan penting dalam perdagangan internasional.

Siswo menyebutkan, negaranegara di kawasan ASEAN telah berhasil mengembangkan kekuatan manufaktur untuk produk-produk tertentu. Dalam hal investasi luar negeri, katanya, ASEAN merupakan wilayah yang paling prospektif dibanding wilayah lainnya.

“Di antara negara ASEAN tentunya Indonesia adalah yang paling menarik. Sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia perlu mendapat perhatian khusus dari Australia. Terlebih saat ini Indonesia sedang memegang Presidensi G20,” tuturnya.

Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di wilayah Indo Pasifik, lanjut Siswo, Indonesia memberikan peluang yang sangat besar bagi para pebisnis Australia. “Penguasaan yang baik terhadap Bahasa Indonesia akan membantu masyarakat dan para pebisnis Australia memahami masyarakat Indonesia dengan lebih baik,” terangnya.

Bahasa Indonesia, jelas Siswo, sangat strategis dipelajari masyarakat Negeri Kanguru, mengingat intensitas hubungan Indonesia dan Australia yang semakin meningkat di masa depan.

Selama ini, hubungan Indonesia Australia sangat erat. Kedua negara telah menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA). Perjanjian itu menjadi katalisator yang dapat mempercepat penguatan hubungan ekonomi kedua negara. [DAY/RM.id]

Sebagai usaha membangun kesadaran untuk menyelamatkan tanah, Sadhguru, seorang yogi dan visioner, rela melakukan perjalanan sendirian selama 100 hari melintasi 27 negara dengan sepeda motor.

Perjalanan yang dimulai di Trafalgar Square yang ikonik di London, kemarin, dilakukan sebagai bentuk gerakan untuk menyelamatkan tanah dari degradasi.

Dalam upaya mendesak untuk membalikkan dan menghentikan degradasi tanah, Sadhguru telah meluncurkan gerakan “Conscious Planet: Save Soil (Planet yang Sadar: Selamatkan Tanah)”.

Ia memulai perjalanan dengan sepeda motor sendirian sejauh 30.000 kilometer, melewati Inggris, Eropa, Timur Tengah dan India selama beberapa bulan ke depan.

Dia akan mengajak para pemimpin dunia, media dan pakar terkemuka di seluruh dunia dan menekankan kebutuhan mendesak untuk bertindak bersama demi menyelamatkan tanah.

Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Memerangi Penggurunan (UNCCD), lebih dari 90 persen tanah bumi dapat terdegradasi pada tahun 2050 yang akan menyebabkan krisis bencana di seluruh dunia.

Termasuk, kelangkaan pangan dan air, kekeringan dan kelaparan, perubahan iklim yang merugikan, migrasi massal dan tingkat kepunahan spesies yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Kepunahan tanah ini adalah ancaman terbesar bagi Umat Manusia saat ini, karena planet kita sedang kehilangan kemampuan untuk menumbuhkan makanan akibat degradasi tanah yang cepat.

Gerakan Selamatkan Tanah (Save Soil) berusaha mengaktifkan dan menunjukkan dukungan warga di seluruh dunia, dan memberdayakan pemerintah untuk memulai tindakan yang didorong oleh kebijakan untuk merevitalisasi tanah dan menghentikan degradasi lebih lanjut.

Untuk ini, Gerakan Selamatkan Tanah bertujuan menjangkau 3,5 miliar orang-60 persen dari pemilih dunia. Dalam seminggu terakhir, enam negara Karibia telah mengambil langkah pertama yang bersejarah dengan menandatangani memorandum kesepahaman dengan Conscious Planet, sebagai ekspresi komitmen penuh terhadap gerakan Selamatkan Tanah.

Gerakan ini didukung para pemimpin global seperti ahli konservasi terkenal Dr. Jane Goodall, Yang Mulia Dalai Lama dan Klaus Schwab, Ketua Eksekutif Forum Ekonomi Dunia (WEF).

Gerakan ini juga didukung oleh beberapa artis selebriti terkenal, olahragawan, kepala perusahaan dan pakar dari berbagai bidang, seperti Marc Benioff (Salesforce), Deepak Chopra, Tony Robbins, Raline Shah, Aura Kasih, Matthew Hayden, Chris Gayle, Juhi Chawla, dan banyak lagi.

Sekadar informasi, Conscious Planet: Save Soil (Planet yang Sadar: Selamatkan Tanah), adalah gerakan global untuk menginspirasi pendekatan secara sadar dalam menyelamatkan tanah dan bumi. Ini, yang pertama dan terutama, adalah gerakan rakyat.

Tujuannya adalah untuk menunjukkan dukungan lebih dari 3,5 miliar orang (lebih dari 60 persen populasi pemilih dunia) di seluruh dunia.

Para pemimpin dunia, influencer, seniman, pakar, petani, pemimpin spiritual, LSM dan warga secara vokal mendukung gerakan ini untuk membangun kembali hubungan Umat Manusia dengan Tanah. [JAR/RM.id]

Ancaman negara-negara Barat mendepak Rusia dari G20 tak mempan. Duta Besar (Dubes) Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobieva mengatakan, Presiden Vladimir Putin bakal tetap menyambangi Bali untuk menghadiri pertemuan tersebut.

Pendiri Lembaga Penelitian & Consulting Independen Synergy Policies Dinna Prapto Raharja menyebut, wajar jika Putin hadir. Karena, Indonesia mengundang semua negara untuk hadir di gelaran tersebut.

“Jadi yang kita pikirkan bukan dampak bagi Rusia, tapi kemajuan agenda G20 itu sendiri,” ujar Dinna, pada RM.id, Rabu (23/3).

Menurutnya, Indonesia sebagai tuan rumah dan Presiden G20 tahun 2022 perlu mengagendakan pembahasan bentuk kerja sama antar negara G20. Terutama untuk penanganan global atas krisis yang berlarut-larut di Ukraina yang mengganggu stabilitas ekonomi global.

Selain itu, lanjutnya, krisis tersebut juga menimbulkan rangkaian krisis non-ekonomi. Mulai dari krisis kemanusiaan, pengungsi, energi, hingga krisis pangan. “Serta makin nampaknya potensi resesi di sejumlah kawasan,” katanya.

Indonesia, kata Dinna, perlu meyakinkan seluruh negara anggota G20 bahwa organisasi itu dituntut berperan aktif mencegah perluasan krisis. Terutama yang jelas-jelas mengganggu perekonomian global.

“Justru kalau Putin hadir, Indonesia bisa membicarakan langsung dengan pihak yang berkepentingan,” katanya.

Lebih lanjut, hal itu justru jadi momen bagus buat Indonesia. Menunjukkan keaktifan Indonesia menjaga ketertiban dan perdamaian dunia lewat forum internasional.

Dia menekankan, semua negara anggota G20 wajib diundang. “Pendekatan ke semua negara untuk hadir perlu dilakukan agar terbangun pemahaman akan agenda yang akan diangkat,” ucapnya.

Kalaupun kemudian ada negara yang tidak hadir, itu justru menunjukkan posisi negara tersebut. Dan di saat yang sama, akan memperkuat pesan Indonesia. Bahwa G20 tidak berkepentingan untuk berpihak pada kubu manapun yang sedang berkonflik.

Dia bilang, G20 bertugas menjaga stabilitas keuangan dan moneter. Serta mencegah dampak-dampak terburuk dari krisis non-ekonomi. Jadi, siapapun yang nantinya bersepakat untuk mendukung agenda Indonesia harusnya didorong untuk membuat pernyataan bersama.

“Serta secara aktif menjembatani diplomasi demi penyelesaian konflik yang berlarut-larut di Ukraina,” tegasnya.

Sebelumnya, Dubes Vorobieva, Rabu (23/3) menyebut, jika diundang, Putin bakal datang ke Indonesia menghadiri KTT G20. Namun, semuanya tergantung pada perkembangan situasi. Termasuk Covid-19, yang belakangan mulai melandai.[PYB/RM.id]

Russia Today (RT) dan Sputnik, merupakan di antara media massa yang diberi sanksi Uni Eropa pekan lalu. YouTube juga mengambil langkah serupa memblokir secara global media-media yang berafiliasi dengan negara Rusia tidak hanya di Eropa.

YouTube mengumumkan, Jumat (12/3), mereka telah mengambil langkah pemblokiran media Rusia. YouTube mengumumkan langkah itu di sebuah postingan Twitter. Namun, YouTube menolak untuk menentukan saluran mana dan berapa banyak yang telah diblokir secara global, atau apakah saluran tersebut akan dipulihkan.

Mereka menuding media massa Rusia menyebarkan narasi palsu tentang kepemimpinan Ukraina dan kematian warga sipil selama perang.

Media Pemerintah Rusia menyebut pembatasan tidak dapat dibenarkan. “Pemblokiran oleh YouTube tidak lain adalah serangan baru yang mengerikan terhadap salah satu prinsip dasar masyarakat demokratis yaitu kebebasan pers,” kata Sputnik.

Tak hanya itu, YouTube mengumumkan akan memblokir saluran Rusia tertentu dari memonetisasi video mereka, karena invasi Moskow ke Ukraina.

“Mengingat keadaan luar biasa di Ukraina, kami mengambil sejumlah tindakan,” kata juru bicara anak perusahaan Google dalam sebuah pernyataan, Sabtu (19/3), dilansir rfi.fr.

“Tim kami telah mulai menghentikan kemampuan saluran tertentu untuk menghasilkan uang di YouTube, termasuk saluran YouTube RT secara global,” kata juru bicara itu, merujuk pada outlet berita yang didanai negara Rusia.

Facebook juga mengumumkan, melarang media Pemerintah Rusia menjalankan iklan dan memonetisasi melalui platform-nya. Negara-negara di seluruh dunia mengeluarkan sanksi luas terhadap bisnis, bank, dan pejabat Rusia setelah Moskow menginvasi Ukraina pada 24 Februari lalu.

“Seperti biasa, tim kami terus memantau dengan cermat perkembangan baru, termasuk mengevaluasi apa arti sanksi baru dan kontrol ekspor bagi YouTube,” kata juru bicara platform tersebut.

Informasi Di Telegram

Mensiasati kebijakan YouTube dan kawan-kawan, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, menyampaikan informasi lewat Telegram.

“Kami merasa perlu menyampaikan ini secara terbuka karena apa yang dilakukan Meta, yaitu Facebook dan Instagram, terhadap kami sama sekali tidak adil,” pernyataan Kedubes Rusia.

“Selain itu, setiap konten kami yang hendak anda bagikan, misalnya di Twitter, akan ada peringatan bahwa konten tersebut dikatakan sebagai konten yang berada di bawah kendali Pemerintah Rusia. Kami berpendapat bahwa yang dilakukan para pemilik medsos Barat dalam konteks situasi di Ukraina adalah terorisme informasi (informational terrorism),” imbuh pernyataan itu.

Pernyataan itu juga menyebut, sumber-sumber informasi Rusia diblokir atau dibatasi aksesnya sehingga masyarakat setempat tidak bisa memahami sudut pandang Negeri Beruang Putih itu.

“Bukankah hal ini adalah pelanggaran terhadap hak untuk mengakses informasi. Lagi pula, situasi ini semakin mengkhwatirkan mengingat penyebaran informasi oleh pihak Ukraina mengandung banyak hoax dan ujaran kebencian serta melakukan kekerasan terhadap para prajurit Rusia yang justru diperbolehkan Meta,” terangnya.

Kebijakan ini, menurut pernyataan itu membuktikan russophobia yang luar biasa di negara-negara Barat. Akibatnya, kini konten kami dibatasi. Konten-konten kami tidak terdistribusikan secara luas.

“Artinya, konten-konten kami belum tentu muncul pada feed pengikut kami. Sekarang, selain dibatasi, selalu ada kemungkinan akun kami diblokir. Konten-konten kami dianggap “mengancam” dan itu aneh,” pungkasnya.[MEL/RM.id]

TotalEnergies, perusahaan raksasa energi asal Prancis mengumumkan rencananya untuk berhenti membeli minyak dan produk minyak Rusia, selambatnya pada akhir tahun ini.

“Mengingat situasi Ukraina yang terus memburuk dan adanya sumber pasokan alternatif untuk Eropa, TotalEnergeis memutuskan secara sepihak, untuk tidak menandatangani atau memperbarui kontrak apa pun, terkait pembelian minyak dan produk minyak Rusia. Hal ini kami lakukan sesegera mungkin, selambatnya pada akhir tahun 2022,” demikian rilis resmi TotalEnergies, seperti dikutip CNN, Rabu (23/3).

Namun, TotalEnergies menyebut, pihaknya akan tetap membeli gas alam dari Rusia. “Tak seperti pasokan minyak, kami masih membutuhkan pasokan gas Rusia hingga 2-3 tahun ke depan,” sebutnya.

Untuk memenuhi kebutuhan minyaknya, TotalEnergies akan memobilisasi dari negara lain. Terutama solar, yang diproduksi oleh kilang Satorp di Saudi Arabia.

Kontrak TotalEnergies terhadap minyak Rusia, dilaporkan setara dengan 12 persen dari impor solar Rusia ke Uni Eropa pada tahun 2021. [HES/RM.id]

Warga China menunjukkan rasa frustrasi atas upaya negara menangani pandemi Covid-19. Itu terlihat di media sosial, yang menunjukkan aksi protes sejumlah warga yang menolak tes massal Covid di Kota Shenyang, timur laut China.

Warga menuntut agar berbagai kebijakan pembatasan, terutama karantina dihapuskan. “Ini sebenarnya sudah berakhir,” kata seorang warganet di WeChat dilansir Reuters, Selasa (22/3).

Warga lainnya menyebut, bahwa flu musiman sebenarnya lebih berbahaya. “Badan pengujian ingin ini terus berlanjut. Perusahaan vaksin ingin menyuntik selamanya,” celetuk warga lain.

Sebuah video tentang sekelompok warga kota Shenyang, memecahkan jendela pasar pakaian sambil berteriak menentang kewajiban tes Covid-19 ulang, viral di media sosial pekan lalu.

Komentar tersebut menggambarkan rasa frustasi yang berkembang di China. Karena pihak berwenang setempat menggunakan segala cara untuk menekan penyebaran Covid-19.

Masyarakat juga meragukan kebijakan “nol Covid” masih berfungsi di tengah penyebaran varian Omicron yang lebih menular.

Pekan lalu, Wakil Kepala Komisi Kesehatan Nasional China Wang Hesheng mengatakan, cara Pemerintah China menekan laju infeksi sebenarnya sederhana. Menurutnya, dengan mengorbankan aktivitas sebagian kecil warga, akan memberikan dampak yang baik.

“Sebagai gantinya, kehidupan normal untuk masyarakat yang lebih luas bisa dicapai,” tutur Wang.

Namun warga menilai, kebijakan Pemerintah tidak jelas dan inkonsisten. Ditambah lagi tim sensor media sosial China telah bekerja lembur untuk mencoba menghapus gelombang keluhan netizen.

“Sudah tiga tahun sejak wabah dan pemerintah masih sangat tidak efektif dalam menanganinya,” kata seorang netizen di Weibo dengan nama Aobei.

Kebijakan-kebijakan itu juga membuat kesulitan ekonomi warga meningkat. Seorang kurir bermarga Mao di kota Changchun mengatakan, 90 persen wilayah itu ditutup.

Kondisi tersebut Membuat Mao tidak bisa lagi bekerja. Mao bilang, dirinya tak lagi punya pilihan. Selain menunggu Pemerintah membuka karantina. “Saya tidak punya harapan lagi,” kata Mao.

Kontrol Sewenang-wenang

Warga juga mengeluhkan aturan yang sewenang-wenang. Di Beijing, satu keluarga mengatakan komite perumahan memasang alat pemantau di pintu apartemen mereka. Untuk memastikan mereka mematuhi perintah “di rumah saja” selama dua pekan. Perintah itu datang setelah seorang anggota keluarganya masuk ke supermarket yang telah dikunjungi warga yang terkonfirmasi Covid-19.

Di Shanghai, penduduk juga dibingungkan oleh standar pengujian yang tidak merata. Kota itu juga di ambang karantina ketat yang diberlakukan blok apartemen dan kompleks di seluruh kota.

Kebijakan ini membuat warganet tak bisa diam saja. Sebuah postingan di platform media sosial China Weibo, pekan lalu melaporkan, bahwa seorang pasien yang menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Kanker Shanghai meninggal.

Pasien itu disebut “dikurung” di penginapannya di sebelah rumah sakit. Postingan itu kini telah dihapus. Tapi, warga keburu membagikannya secara luas.

Postingan lainnya bercerita, ayahnya meninggal karena stroke pada akhir tahun lalu. Dia bilang, ada harapan untuk pengobatan. Namun karena karantina ketat, ayahnya harus menunggu laporan tes asam nukleat.

“Ayah melewatkan waktu pengobatan terbaik,” tulis warga itu. [PYB/RM.id]

Gempa bermagnitudo 6,6 menggoyang wilayah lepas pantai Taiwan pada Rabu (23/3) dini hari waktu setempat.

Gempa tersebut mengguncang sejumlah bangunan, dan membuat warga terjaga dari tidurnya. Namun, hingga kini, belum ada laporan korban cedera atau kerusakan besar yang diakibatkan oleh gempa tersebut.

Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) mengatakan, gempa yang telah dimutakhirkan skalanya dari semula M6,9 itu memiliki kedalaman 10 km dan berjarak 70 km arah utara Kota Hualien.

Getaran gempa ini turut dirasakan oleh seorang jurnalis AFP. Bangunan tempat tinggalnya di distrik Zhongshan, Taipei bergoyang selama beberapa menit, pada pukul 01.40 waktu setempat.

BMKG Taiwan melaporkan, gempa awal bermagnitudo 5,4 terjadi pada pukul 01.06. Disusul gempa M6,6 pada pukul 01.41, dan gempa M6,1 pada pukul 01.08.

Taiwan termasuk negara langganan gempa, mengingat letaknya yang berada di dekat persimpangan dua lempeng tektonik.

Negara ini tidak menerbitkan peringatan tsunami, untuk gempa di bawah M7,0.

Gempa bermagnitudo 6.0 ke atas, juga terbukti dapat mematikan. Meski level bahaya yang ditimbulkan, sangat dipengaruhi oleh lokasi gempa dan kedalamannya. Namun, USGS telah memberikan peringkat hijau terhadap gempa yang baru saja terjadi di Taiwan.

Gempa tersebut diprediksi tidak menelan korban dalam jumlah banyak, atau hanya menimbulkan kerusakan ringan.

Terakhir kali, Taiwan mengalami gempa dengan kekuatan serupa pada Januari 2022. Ketika itu, gempa bermagnitudo 6,2 melanda wilayah pantai timur Taiwan. Namun, tak ada laporan kerusakan atau korban cedera dalam jumlah besar, yang diakibatkan oleh gempa tersebut.

Gempa bermagnitudo 6,5 yang mengguncang wilayah timur laut Yilan pada Oktober 2021, juga hanya menimbulkan dampak minimal.

Namun, gempa bermagnitudo 6,4 yang menggetarkan daerah wisata Hualien, telah mengakibatkan 17 korban jiwa dan 300 luka-luka. [HES/RM.id]

Duta Besar (Dubes) Jerman untuk Indonesia, Ina Lepel terkesan dengan Nahdlatul Ulama (NU). Pasalnya, struktural kepemimpinan organisasi Islam itu banyak melibatkan tokoh perempuan.

Hal itu disampaikan Lepel saat mengunjungi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, pada Senin (21/3).

“Saya sangat terkesan kepada NU. Apalagi setelah mengetahui, dalam struktural kepemimpinan PBNU banyak melibatkan tokoh perempuan,” puji sang Dubes di Twitter.

Lepel mengaku senang dapat bertukar pikiran dengan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Mulai dari pemberdayaan perempuan, tradisi hingga isu internasional.

“Pertemuan ini menjadi sangat menarik. Banyak yang kami berdua diskusikan, seperti peran kepemimpinan perempuan, kebudayaan dan sivilisasi,” terang Dubes Lepel.

Mengamini hal ini, Gus Yahya mengatakan, hal tersebut diakuinya banyak jadi perhatian publik.

“Saat ini, kami (PBNU) memiliki ketua-ketua perempuan yang menarik perhatian banyak orang, tentunya,” ungkapnya dikutip laman web PBNU, Selasa (22/3).

Gus Yahya menerangkan, PBNU sejak awal memang tidak ada larangan melibatkan perempuan di kepengurusan. Pada momen itu, menanggapi ajakan kerja sama PBNU dengan Jerman, dia mengatakan, dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang serius untuk mempermudah implementasi ke depannya.

“Kami bersepakat, perlu komunikasi yang serius antara Jerman dan PBNU untuk berbagai kerja sama ke depannya,” pungkas Dubes Lepel. [DAY/RM.id]

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menegaskan pentingnya pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin demi mencapai kata damai. Zepensky menilai, pertemuan empat matanya dengan Putin dapat menemukan jalan keluar dari konflik yang sudah hampir sebulan berjalan.

“Saya percaya bahwa sebelum kami mengadakan pertemuan dengan Presiden Rusia (Vladimir Putin), kita tidak dapat benar-benar memahami apa langkah mereka,” ujar Zelensky dengan yakin, dikutip Reuters, Selasa (22/3).

“Saya siap bertemu dengan Presiden Rusia untuk mengangkat masalah wilayah pendudukan, tapi saya yakin bahwa solusi tidak akan muncul pada pertemuan ini,” tegasnya.

Zelensky bahkan bersedia untuk berkomitmen tidak akan menjadi anggota NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara) dengan imbalan gencatan senjata, penarikan pasukan Rusia dan jaminan keamanan Ukraina.

Serangan Rusia di Ukraina telah menewaskan ribuan orang dan memaksa hampir seperempat dari 44 juta penduduknya mengungsi. Jerman memperkirakan jumlah pengungsi bisa mencapai 10 juta dalam beberapa pekan mendatang.

Menanggapi harapan Zelensky, juru bicara Pemerintah Rusia Dmitry Peskov mengatakan, terlalu dini untuk membicarakan pertemuan antara kedua presiden. Pasalnya, dialog damai antar kedua kubu belum mencapai terobosan.

“Untuk bisa mendiskusikan kemungkinan pertemuan antar kedua presiden, anda harus melakukan pekerjaan rumah Anda terlebih dahulu, yaitu menyepakati hasil dari negosiasi (damai),” kata Peskov, dikutip Xinhua.

“Sejauh ini, tidak ada kemajuan dalam proses negosiasi damai. Kedua presiden belum memiliki kesepakatan untuk disetujui,” sambungnya.

Delegasi Ukraina dan Rusia menggelar negosiasi secara tatap muka di Belarus mulai 28 Februari lalu demi mencari solusi dari konflik terkini. Putaran keempat telah digelar secara virtual pada 14 Maret lalu. [DAY/RM.id]