Kategori: INTERNASIONAL

  • UNICEF: 1 Juta Anak Telah Tinggalkan Ukraina, 37 Tewas, 50 Luka-luka

    UNICEF: 1 Juta Anak Telah Tinggalkan Ukraina, 37 Tewas, 50 Luka-luka

    Organisasi PBB yang memberikan bantuan kemanusiaan dan fokus pada perkembangan kesejahteraan jangka panjang terhadap anak dan ibunya di negara-negara berkembang – melaporkan, lebih dari 1 juta anak telah meninggalkan Ukraina, sejak Rusia menginvasi negara tersebut pada 24 Februari lalu.

    “Sedikitnya 37 anak tewas dan 50 luka-luka dalam serangan tersebut,” kata Direktur Eksekutif UNICEF, Catherine Russell seperti dikutip Reuters, Rabu (9/2).

    Russell mengaku sangat ketakutan, mendengar laporan serangan terhadap rumah sakit anak-anak di Mariupol, Ukraina.

    Serangan udara Rusia disebut telah mengubur pasien di dalam reruntuhan puing-puing. Meski ada gencatan senjata yang disepakati.

    “Serangan ini menggarisbawahi dampak mengerikan perang terhadap anak-anak dan keluarga Ukraina,” ujar Russell.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut aksi serangan Rusia sebagai kekejaman. Meski ada kesepakatan gencatan senjata, yang memungkinkan ribuan warga sipil yang terperangkap di kota melarikan diri.

    Dewan Kota Mariupol mengatakan, rumah sakit anak tersebut telah beberapa kali terkena serangan udara, sehingga mengalami kehancuran “kolosal”.

    Di lain pihak,  Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, pasukan Rusia tidak menembak sasaran sipil.

    Lebih dari 2 juta orang telah meninggalkan Ukraina sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan invasi pada 24 Februari.

    Moskow menyebut tindakannya sebagai “operasi militer khusus” untuk melucuti senjata Ukraina, dan mengusir para pemimpin yang disebutnya neo-Nazi.

    Mayoritas warga yang melarikan diri dari Ukraina adalah wanita dan anak-anak. Karena pemerintah Kiev memerintahkan pria berbadan sehat untuk tetap berada di rumah, membela Tanah Air.

    Situasi perang telah mengucilkan Rusia secara ekonomi, serta menarik kecaman internasional yang hampir universal

    Selasa (8/3) lalu, Amerika Serikat telah melarang impor minyak Rusia. Sementara berbagai perusahaan Barat, dengan cepat menarik diri dari pasar Rusia. [HES]

  • Rakyat Ngantre Di TPS Sebelum Matahari Terbit

    Rakyat Ngantre Di TPS Sebelum Matahari Terbit

    Korea Selatan (Korsel) melaksanakan Pemilu Presiden (Pilpres), kemarin. Pemilu dilaksanakan di tengah melonjaknya kasus Covid-19 di Negeri Ginseng. Bahkan, angka penularan harian selama beberapa hari terakhir selalu memecahkan rekor.

    Pemenang Pemilu kali ini akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Termasuk menghadapi dampak pandemi Covid-19. Yakni, makin lebarnya ketimpangan dan melonjaknya harga rumah yang telah membebani ekonomi terbesar keempat di Asia itu.

    Di hari pelaksanaan Pemilu, kemarin, menurut Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korsel, mencatat angka infeksi harian tertinggi Covid-19 sebanyak 342.446. Yang didominasi varian Omicron. Di hari yang sama, Korsel juga mencatat 158 kematian akibat Covid. Di tengah tingginya angka infeksi Covid-19, para pemilih di negara itu mencari pemimpin yang dapat membasmi korupsi, menyembuhkan bangsa yang terpecah dan politik yang terpolarisasi.

    Selain itu, Presiden baru juga harus memulai negosiasi untuk mengekang ancaman nuklir Korea Utara (Korut) yang terus berkembang.

    Awalnya, ada 14 kandidat yang terdaftar. Tapi, pada prosesnya, Pemilu kali ini hanya diikuti dua kandidat, yaitu Lee Jae-myung dari Partai Demokrat yang berkuasa, serta Yoon Suk-yeol dari oposisi utama konservatif Partai Kekuatan Rakyat. Mereka bersaing untuk menggantikan Presiden Moon Jae-in. Yang secara konstitusional dilarang mencalonkan diri kembali. Pengganti Presiden Moon akan diumumkan pada 10 Mei nanti.

    Dalam survei pekan lalu menunjukkan, Yoon sedikit unggul dari pesaingnya. Sebuah survei dari Embrain Public, dilansir Channel News Asia, kemarin, memperkirakan tingkat keterpilihan Yoon 47,4 persen. Sedangkan Lee 41,5 persen. Sementara jajak pendapat Ipsos, tingkat keterpilihan Yoon 41,9 persen.

    Sejumlah survei mengindikasikan tingkat partisipasi warga dalam Pemilu kali ini akan relatif tinggi, setelah masa kampanye kemarin dipenuhi aksi saling serang antar-kubu Lee dari Partai Demokratik dan Yoon dari Partai Kekuatan Rakyat. Sekelompok warga terpantau sudah antre di beberapa Tempat Pemungutan Suara (PTS) sejak pagi hari, di saat matahari belum terbit. Mereka berbaris dengan menggunakan masker dan menjaga jarak. Saat ini, Korsel sedang dilanda gelombang Omicron, dengan lebih dari 200 ribu kasus harian sepanjang bulan ini. Lebih dari satu juta warga Korsel diketahui tengah menjalani isolasi mandiri usai dinyatakan positif Covid-19.

    Dalam latihan pemungutan suara selama dua hari pada pekan kemarin, tercatat 37 persen dari 44 juta pemilih terdaftar menggunakan hak suara mereka. Itu adalah angka tertinggi sejak sistem terbaru dikenalkan di Korsel pada 2013.

    Isu dominan dalam Pemilu Korsel kali ini dipenuhi kekhawatiran warga mengenai tingginya harga rumah di Ibu Kota Seoul, ketidaksetaraan domestik, dan pengangguran di usia muda. Saat ini, ada lebih dari 1 juta pasien Covid-19 yang dirawat di rumah. Otoritas pemilihan memperketat prosedur pemungutan suara untuk pasien pada Senin (7/3). Ini dilakukan karena berhembusnya isu penyimpangan pemungutan suara awal selama akhir pekan.

    Selama pemungutan suara awal khusus Sabtu (5/3) yang dilaksanakan bagi pemilih yang terinfeksi Covid-19, beberapa petugas pemilihan mengumpulkan surat suara dan membawanya dalam tas belanja. Atau ember plastik untuk dimasukkan ke dalam kotak suara. Tapi, beberapa pemilih melaporkan menerima kertas yang sudah digunakan. Para pejabat mengklaim, tidak ada bukti kecurangan. Namun, kekacauan itu mengancam akan menodai sejarah demokrasi 35 tahun Korsel dari manajemen pemilihan yang ketat dan relatif transparan, dan sebagian besar perjuangan yang berhasil melawan Covid-19.

    Kontestasi dianggap telah menghadapi sejumlah gangguan. Pemimpin Demokrat mengarahkan kampanye Lee di rumah sakit pada hari Senin setelah serangan langka selama kampanye.

    Bulan lalu, Korsel mengubah Undang-Undang Pemilihan untuk memastikan tiap warga dapat memilih. Orang yang terinfeksi atau dikarantina dapat masuk atau naik taksi atau ambulans yang disediakan oleh kantor lokal ke tempat pemungutan suara. Untuk memberikan suara di bilik yang terisolasi. Mereka diberi waktu satu jam pada akhir hari kedua pemungutan suara awal. Korsel pernah dianggap berhasil menangani lonjakan infeksi Covid-19 dengan melakukan pengujian yang agresif dan pelacakan kontak.

    Meski manajemen pandemi Pemerintah bukan fokus kampanye utama, lonjakan Omicron minggu lalu mempengaruhi pemungutan suara karena mendorong kasus ke rekor tertinggi. [PYB/RM.id]

  • Dubes Heri Akhmadi Optimis Produk Indonesia Makin Ngetop Di Ajang FOODEX

    Dubes Heri Akhmadi Optimis Produk Indonesia Makin Ngetop Di Ajang FOODEX

    Duta Besar Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi optimistis partisipasi produk tanah Air di pameran produk makanan dan minuman berskala internasional, FOODEX 2022, dapat mengakselerasi ekspor.

    Hal itu disampaikan Dubes Heri melalui keterangan tertulisnya, Rabu (9/3), usai meresmikan Paviliun indonesia di FOODEX 2022 di makuhari messe, Chiba, Jepang, Selasa (8/3).

    Paviliun Indonesia berpartisipasi dalam FOODEX 2022 yang diselenggarakan pada 8-11 Maret 2022.Partisipasi Indonesia merupakan kolaborasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo, Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia Tokyo, BNI Cabang Tokyo, Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Osaka dan ASEAN Japan Centre. “Partisipasi Indonesia FOODEX 2022 untuk mengakselerasi peningkatan ekspor non-migas Indonesia, khususnya produk makanan minuman di pasar Jepang,” ujar Dubes Heri.

    Menurutnya, tren ekspor makanan olahan Indonesia ke Jepang terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Karenanya, dia berharap dengan keikutsertaan produk indonesia di FOODEX 2022, bisa makin mendongkrak popularitas produk buatan indonesia.

    Dubes Heri menegaskan, FOODEX 2022 adalah ajang pameran makanan dan minuman paling bergengsi dan terbesar di Asia. Acara prestisius ini menjadi momentum untuk memperkuat promosi produk-produk indonesia. Salah satu produk primadona indonesia adalah udang black tiger asal Papua.

    “Jepang merupakan negara dengan konsumsi per kapita udang tertinggi dunia, mencapai 3,28 kilogram. Udang beku tetap menjadi produk seafood yang paling banyak diimpor oleh Jepang, dengan pangsa sebesar 13,3 persen dari total impor perikanan Jepang,” jelas Dubes Heri.

    Salah seorang importir di Tokyo, Sawaguchi Takayuki, tertarik dengan produk makanan yang dipromosikan di Paviliun Indonesia.

    “Kami khusus hadir di FOODEX 2022 untuk datang ke Paviliun Indonesia karena tertarik dengan udang asal Papua, kualitasnya sangat baik,” kata Takayuki.

    FOODEX yang diselenggarakan tahun ini merupakan ajang yang ke-47. Paviliun Indonesia diwakili oleh 36 produsen dan eksportir makanan minuman dengan skala besar dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari berbagai provinsi di Indonesia. Antara lain Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung dan Papua. Terdapat empat kategori produk makanan dan minuman yang dipamerkan di Paviliun Indonesia. Yaitu produk rempah-rempah, pertanian dan hortikultura, produk perikanan dan akuakultur serta produk makanan-minuman olahan, organik dan halal.

    Pameran FOODEX 2022 di Jepang diikuti lebih dari 1.487 peserta dari 43 negara. Antara lain, Inggris, Italia, Australia, Belgia, Brazil, Swiss, China, Thailand, Amerika Serikat dan Vietnam. [DAY/RM.id]

  • Ukraina Dikadalin Amerika Cs

    Ukraina Dikadalin Amerika Cs

    Harapan Ukraina untuk gabung dalam keanggotaan Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO) sudah pupus. NATO yang awalnya diharapkan bisa jadi beking, ternyata tidak banyak menolong Ukraina dari serangan Rusia. Ukraina dinilai mulai nyadar telah dikadalin Amerika cs dan siap terima syarat dari Rusia.

    Salah satu pemicu Rusia memutuskan melakukan serangan, tak lepas dari upaya Ukraina untuk bergabung dalam keanggotaan NATO. Bahkan saat perang dengan Rusia sedang berkecamuk, Ukraina terus mendesak NATO agar proses keanggotaannya bisa segera dipercepat. Namun hingga sekarang, permohonan keanggotaan bagi Ukraina tidak juga dikabulkan NATO. Padahal selama serangan berlangsung, sejumlah wilayah di Ukraina hancur lebur akibat tembakan rudal Rusia.

    NATO juga tidak berbuat banyak untuk meredam keganasan Rusia. Pasukan tentara NATO hanya berjaga-jaga di daerah perbatasan Ukraina, tanpa ikut masuk dalam medan pertempuran. Forum dialog yang dilakukan Rusia dan Ukraina juga belum menghasilkan keputusan memuaskan. Padahal sudah 3 kali perwakilan dari Rusia dan Ukraina melakukan perundingan. Terakhir, perundingan yang digelar di Belarus, Senin (7/3) malam, juga gagal. Rusia tetap saja menggempur sejumlah wilayah di Ukraina.

    Rusia menolak menghentikan gempurannya ke Ukraina, bila 4 syarat yang diajukan tidak juga dipenuhi. Salah satu syaratnya, yakni meminta Ukraina bersikap netral dan tidak memihak Barat apalagi bergabung dengan NATO. Kemarin, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali meminta Rusia untuk bertemu di meja perundingan. Presiden berlatar belakang komedian itu berjanji, kali ini, Ukraina siap memenuhi syarat yang diajukan Rusia, termasuk tidak bergabung dengan NATO. Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi ABC News, Zelensky menyatakan kesediaannya untuk mempertimbangkan tuntutan-tuntutan yang diberikan Moskow.

    Menanggapi seluruh tuntutan Rusia itu, Zelensky menegaskan, yang harus dilakukan Putin saat ini adalah memulai kembali pembicaraan. Soal tuntutan tidak bergabung NATO, Zelensky mengatakan, Ukraina sudah kehilangan minat lagi bergabung dengan NATO. Ia sadar, ini masalah sensitif dan menjadi alasan Rusia menyerang Ukraina. Apalagi ia kini sadar, ternyata Amerika Serikat dan sekutunya tidak siap menerima Ukraina. Bahkan membiarkan saat Ukraina digempur Rusia habis-habisan.

    Zalensky menegaskan, sebagai presiden, dirinya tak akan mengemis keanggotaan pada NATO. “Aliansi (NATO) ternyata takut akan hal-hal kontroversial, dan berhadapan dengan Rusia,” kata Zelensky, seperti dikutip dari AFP, kemarin. Namun soal tuntutan pengakuan kemerdekaan wilayah separatis Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, Zelensky tidak langsung menyanggupinya.

    Menurut dia, kedua wilayah itu sebagai republik semu karena hanya diakui Rusia. Meski begitu, Ia menegaskan, Ukraina terbuka untuk berkompromi. “Kita bisa mendiskusikannya dan mencari solusi soal bagaimana orang-orang di wilayah-wilayah ini bisa terus hidup,” cetus Zelensky.

    Ia menambahkan, tak ingin mengambil keputusan gegabah sebelum menjalani diskusi dengan pihak-pihak terkait. Tapi yang terpenting, kata dia, Rusia harus mulai kembali ke meja perundingan. [BCG/RM.id]

  • Di Mata Putin, Kita Masih Bersahabat

    Di Mata Putin, Kita Masih Bersahabat

    Buntut perang dengan Ukraina, Rusia merilis negara-negara mana saja yang saat ini menjadi sahabatnya, juga menjadi musuhnya. Ada 20 negara yang dianggap Rusia sebagai musuhnya. Lalu, di mana posisi negara kita? Di mata Presiden Rusia, Vladimir Putin, Indonesia masih sahabat. menyerang Ukraina, Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Eropa menjatuhkan serentetan sanksi ekonomi sebagai bentuk protes ke Rusia. Mulai dari pembekuan aset, larangan perjalanan, sampai pembekuan di pasar keuangan. Tujuan utama sanksi itu hanya satu, bikin rakyat Rusia menderita karena resesi, dan diharapkan bisa menekan

    Sejak Rusia presidennya untuk menghentikan perang.

    Sanksi yang dijatuhkan tersebut, terbukti ampuh. Dalam sepekan sanksi dijatuhkan, ekonomi Rusia mulai oleng. Bursa saham milik negara Beruang Merah itu, terus anjlok hingga 30 persen. Tidak hanya harga saham-saham Rusia yang jatuh, harga obligasi pemerintahnya juga, ikut terjun bebas.

    Nilai Rubel, mata uang Rusia juga anjlok hampir 60 persen. Bahkan, nilai Rubel ini hanya dihargai lebih rendah dari 1 sen dolar AS. Tidak sampai di situ saja, kondisi keuangan yang carut marut juga membuat warga Rusia lebih pilih uang tunai dibanding menyimpan di bank. Di sejumlah tempat, warga antre panjang di mesin ATM, demi menguras isi tabungannya.

    Akibatnya, kini banyak warga Rusia yang tak bisa lagi bayar cicilan kredit rumah karena suku bunga naik tajam. Sebagian lagi, mulai kerepotan karena tak bisa lagi melakukan pembayaran via Visa, Mastercard, Apple Pay dan Google Pay yang sudah diblokir Barat.

    Tak hanya memberikan sanksi ekonomi ke Rusia, AS kembali menyerukan kepada negara sekutunya agar tak mengimpor lagi minyak dari Rusia. Sebagian sekutu AS, sudah manut dengan arahan tersebut. Sebagian lagi masih pikir-pikir. Jerman misalnya, menolak ajakan AS itu, karena khawatir mendapat sanksi balasan dari Rusia.

    Bagi Rusia, ajakan dari AS itu sudah benar-benar mengancam ekonominya. Soalnya, minyak menjadi sumber pendapatan penting setelah negara itu dibekukan dari pasar keuangan Barat.

     

  • Kurang Dua Pekan, Rusia Jadi Negara Penerima Sanksi Terbanyak Di Dunia

    Kurang Dua Pekan, Rusia Jadi Negara Penerima Sanksi Terbanyak Di Dunia

    ke Ukraina telah membuat banyak pihak marah. Amerika Serikat (AS) dan sekutunya pun kompak menjatuhkan sanksi untuk Presiden Vladimir Putin hingga individu dan organisasi di Negeri Beruang Putih tersebut.

    Mulai 24 Februari lalu hingga Selasa, 8 Maret 2022, Rusia sudah mengumpulkan total 2.778 sanksi. Angka ini menjadikan Rusia sebagai negara penerima sanksi terbanyak di dunia mengalahkan Korea Utara dan Iran.

    Castellum.AI, organisasi yang mendata sanksi global, mencatat, 2.754 sanksi dijatuhkan terhadap Rusia sebelum 22 Februari 2022. Kemudian, mulai 24 Februari hingga 8 Maret, sanksi pun bertambah 2.778.

    Dengan total 5.532 sanksi, Rusia kini menempati posisi teratas daftar negara yang dikenakan sanksi global. Iran menyusul di posisi kedua dengan 3.616 sanksi, dilanjutkan Korut dengan 2.077.

    Ini adalah perang nuklir finansial dan peristiwa sanksi terbesar dalam sejarah,” ujar co-founder Castellum.AI Peter Piatetsky dikutip Newsmax, Selasa (8/3).

    “Rusia berubah dari pemain ekonomi global menjadi sasaran terbesar sanksi global dan pengucilan finansial dalam kurun waktu kurang dari dua pekan,” imbuh Piatetsky.

    Sebagian besar sanksi yang diterima Rusia sebelum invasi ke Ukraina berkenaan dengan dugaan campur tangan Moskow dalam Pilpres AS dan penyerangan terhadap oposisi politik Sanksi-sanksi terbaru terhadap Rusia kini menargetkan sejumlah individu, termasuk para pejabat tinggi dan orang-orang kaya yang memiliki hubungan dengan Putin. Beberapa perusahaan swasta internasional juga menangguhkan operasinya di Rusia dan Belarus, negara Sebagaimana disinggung Bloomberg, Swiss merupakan negara terbanyak menjatuhkan 568 sanksi untuk Rusia. Setelahnya ada Uni Eropa dengan 518, Prancis 512 dan AS 243 sanksi. [DAY]

  • Inggris Minta Sekutu Tidak Gegabah Respons Ancaman Putin

    Inggris Minta Sekutu Tidak Gegabah Respons Ancaman Putin

    Kepala Staf Pertahanan Inggris Laksamana Tony Radakin meminta pemerintah Inggris dan sekutunya untuk berhati-hati terhadap ancaman Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia juga meminta para sekutu tetap dan tidak gegabah merespons ancaman pemimpin Rusia menyusul sanksi Barat terhadap Moskow.

    “Kita harus menjaga ketenangan dan tanggung jawab sehingga (agar) kita tidak hanya bereaksi gegabah terhadap apa pun yang terbaru, terus terang, komentar aneh atau konyol dari Presiden Putin,” kata Radakin dalam sebuah wawancara dengan BBC News, Minggu (6/3).

    “Kami siap, kami juga akan sangat percaya diri dengan kemampuan kami untuk menghadapi Presiden Putin,” tambah Radakin yang menekankan keanggotaan Inggris di NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara).

    Radakin mengatakan, ia belum mengetahui apakah Putin akan menggunakan senjata nuklir di Ukraina. Namun dia berpendapat “tanda-tanda peringatan” dari kemungkinan konflik nuklir akan muncul

    Menurut Radakin, Pemerintah Inggris berkomunikasi dengan Moskow. Downing Street (Kantor PM Inggris) memiliki jalur terbuka dan langsung ke markas operasional Kremlin. Radakin menggunakan saluran tersebut untuk meminta pertemuan dengan mitranya dari Rusia Valery Gerasimov, namun belum ada respons.

    Menurut data PBB, setidaknya 364 warga sipil telah tewas dan 759 lainnya terluka di Ukraina sejak Rusia melancarkan serangan ke Ukraina, 24 Februari lalu. Jumlah korban sebenarnya dikhawatirkan lebih tinggi. Selain itu, lebih dari 1,5 juta orang telah meninggalkan Ukraina ke negara-negara tetangga.

    Invasi Rusia ke Ukraina telah mendapat protes dari komunitas internasional di mana Uni Eropa, Inggris dan AS memberlakukan berbagai sanksi ekonomi di Moskow.[MEL]