BANTEN POS

Kategori: KESEHATAN

  • 2.679 Keluarga Dapat Bantuan Pangan, Usaha Turunkan Angka Stunting Di Ibukota

    2.679 Keluarga Dapat Bantuan Pangan, Usaha Turunkan Angka Stunting Di Ibukota

    SERANG, BANPOS – Dalam menekan angka stunting, masyarakat Kota Serang mendapatkan bantuan pangan dari badan pangan nasional berupa beras, daging ayam dan telor.

    Sebanyak 2.679 keluarga di Kota Serang yang terdampak risiko stunting mendapatkan bantuan pangan yang berupa daging ayam dan juga telur. Bantuan tersebut diberikan untuk program penguatan stunting dan penanggulangan inflasi pangan.

    Dari enam kecamatan yang ada di Kota Serang, terdapat dua kecamatan menjadi daerah yang paling banyak menjadi penerima bantuan tersebut. Dua kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Kasemen dan Taktakan.

    Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Pertanian Kota Serang, Siswati mengatakan dari 2.679 keluarga yang beresiko stunting di Kota Serang paling banyak dari Kecamatan Kasemen dan Taktakan.

    “Kecamatan Kasemen terdapat 798 keluarga risiko stunting, dan Kecamatan Taktakan sebanyak 650 keluarga risiko stunting,” katanya, selasa (23/5).

    Dirinya menerangkan, pemberian bantuan daging ayam dan telur tersebut untuk menurunkan angka stunting dan penangan inflasi yang ada di Kota Serang.

    “Kalo daging ayam dan telur ditujukan kepada keluarga resiko stunting. Jadi jumlahnya Kota Serang mendapatkan alokasi sebanyak 2.679 keluarga risiko stunting,” terangnya.

    Siswati juga menyampaikan, bahwasannya bantuan tersebut akan dialokasikan kepada setiap keluarga yang berisiko stunting dan bantuan tersebut diberikan selama tiga bulan berturut-turut.

    “Per keluarga mendapatkan satu ekor ayam dan 10 butir telur selama 3 bulan, Mei, Juni, Juli. Baru tersalurkan satu bulan ini,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dirinya menuturkan, masyarakat Kota Serang mendapatkan bantuan daging ayam dan telur tersebut dari Badan Pangan Nasional. Distan Kota Serang juga membagikan bantuan beras kepada 31.833 keluarga penerima manfaat (KPM).

    “Jadi Kota Serang mendapatkan bantuan pangan dari badan pangan nasional berupa beras, daging ayam dan telor. Untuk beras, penerima di Kota Serang sebanyak 31.833 KPM,” tandasnya. (MG-02/AZM)

  • Penanganan Stunting Difokuskan Dari Calon Pengantin

    Penanganan Stunting Difokuskan Dari Calon Pengantin

    LEBAK, BANPOS – Penanganan stunting di Kabupaten Lebak terus diperkuat. Saat ini, fokus yang akan dilakukan bukan hanya pada bagian hilir saja yakni intervensi terhadap balita, namun juga dimulai dari hulu, salah satunya kepada pada calon pengantin.

    Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di Aula Bapelitbangda Kabupaten Lebak, Selasa (23/5). Rapat yang dipimpin oleh Wakil Bupati sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Lebak tersebut melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki program langsung dalam pengentasan stunting.

    Dalam arahannya, Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi, mengatakan bahwa setiap OPD yang termasuk kedalam TPPS harus menyampaikan data-data terkait program beserta dokumentasi pendukung pada upaya penurunan stunting di Kabupaten Lebak.

    Ade menjelaskan, semua pihak termasuk OPD harus terlibat secara sungguh-sungguh dalam upaya percepatan penurunan stunting terintegrasi melalui 8 aksi konvergensi. Dari sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan.

    “Insya Allah saya sendiri yang akan memaparkan materi tentang penilaian kinerja penanganan stunting di Kabupaten Lebak,” ujarnya.

    Sekretaris Bapelitbangda Lebak, Widy Ferdian, mengatakan bahwa Rakor tersebut bertujuan untuk mempersiapkan penilaian kinerja penanganan stunting di Kabupaten Lebak. Ia memaparkan, Penilaian ini sebagai bagian dari proses akuntabilitas kinerja Pemda di Tahun 2022.

    Widy menjelaskan, stunting tidak akan terentaskan jika semua pihak hanya fokus pada bagian hilir, yaitu pada usia balita.

    “Penanganan stunting harus dimulai dari calon-calon pengantin yang sehat dan paham dalam mengelola keluarga yang sehat. Untuk itu, diperlukan upaya bersama oleh seluruh pihak dalam mengentaskan stunting di Kabupaten Lebak,” tandasnya.

    Senada, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk KB (DP3AP2KB), Abdul Rohim, mengatakan bahwa penanganan stunting harus dilakukan secara bersama-sama, terkhusus bagi OPD terkait yang memiliki program yang bersentuhan langsung terhadap masyarakat terutama masyarakat kelas bawah.

    “Dikumpulkannya pada rapat kali ini bertujuan untuk kebersamaan. Salah satunya lokus kegiatan penanganan stunting yang dimana Lokus tersebut sudah di SK kan oleh Ketua TPPS,” kata Rohim kepada BANPOS.

    Rohim menjelaskan, latar belakang munculnya stunting di masyarakat dikarenakan oleh berbagai faktor. Salah satunya, asupan gizi dan nutrisi bagi anak. Menurutnya, kampanye akan kesadaran asupan gizi yang cukup bagi anak, balita hingga ibu hamil harus terus digencarkan guna pengentasan stunting secara serius di Lebak.

    “Selain itu pula, faktor lainnya ialah fasilitas layanan kesehatan yang tersanitasi atau tidak, kesediaan pangan mulai dari desa dan lainnya. Maka dari itu, kita harus galakan Program Penanganan Stunting Terpadu yang tentu bersamaan dengan Pemantauan dan Evaluasi,” jelasnya.

    Ia memaparkan, Berdasarkan data dari SSGI, kasus stunting di Lebak mengalami penurunan yang sebelumnya berada di angka 27,3 persen, kini berada di 26,2 persen. Sedangkan berdasarkan EPPGBM yakni 24,27 persen.

    “Tentu keberhasilan ini bukan milik satu pihak saja, namun ini karena komitmen bersama dalam keseriusan pengentasan stunting di Lebak,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • Kondisi Bangunan RSUD Cilograng Disorot      

    Kondisi Bangunan RSUD Cilograng Disorot      

    LEBAK, BANPOS – Bangunan RSUD Cilograng yang baru beberapa bulan selesai dibangun oleh PT PP Urban, kondisinya saat ini disebut memprihatinkan. Hal itu karena bangunan senilai Rp72 miliar itu, disebut dalam kondisi yang kurang bagus.

    Kondisi yang kurang bagus itu lantaran dinding bangunannya banyak tambalan akibat tembok bangunan yang sudah mulai retak. Spesifikasi dan kualitas material yang digunakan pun mendapat sorotan dari masyarakat.

    Masyarakat Peduli Pembanguan (MPP), Dedih, mengatakan bahwa kondisi bangunan seperti itu layak dipertanyakan kualitasnya. Apalagi Kepala Dinkes Provinsi Banten sudah dilaporkan ke Ditkrimsus Polda Banten pada Subdit III Tipikor.

    “Ini kualitasnya perlu dipertanyakan. Bangunan yang baru beberapa bulan selesai malah banyak retak, dan penuh tambalan. Ini anggarannya tidak sedikit kan,” ungkap Dedih, Senin (22/5).

    Pihaknya menduga terjadi kongkalingkong dalam pengerjaan proyek miliaran rupiah tersebut, sehingga perlu ada pengusutan dari aparat penegak hukum (APH).

    Maka dari itu, ia mendorong kepada APH untuk segera menindaklanjuti dugaan kongkalingkong dan indikasi korupsi, pada pembangunan RSUD Cilograng tersebut.

    “Apalagi dalam pelaksanaan pembangunan di gedung utama itu tak dipakai borpile. Mungkin saja retakan tersebut diakibatkan karena tidak pakainya borpile, ditambah pemakaian bata ringan (hebel) jelas juga akan berpengaruh terhadap dinding bangunan. Ini bangunan 2 lantai bebannya berat. Itu pelaksana dan Dinkes Banten harus diperiksa,” ujar Dedih.

    Senada disampaikan oleh pegiat asal Lebak lainnya, Fauzie. Kepada BANPOS, ia mengaku khawatir terkait kondisi bangunan RSUD Cilograng yang hasilnya seperti itu. Ia meminta pihak pelaksana kegiatan untuk memperhatikan kualitas bangunan agar tidak menimbulkan dampak.

    “RSUD Cilograng ini akan digunakan oleh masyarakat luas, jadi bangunannya harus kuat. Kita khawatir dengan kondisi bangunan yang seperti itu, dinding bisa ambruk atau jebol. Ini juga harus jadi perhatian bagi pelaksana kegiatan tahap dua penyelesaian pembanguan RSUD ini. Katanya akan segera menyelesaikan lahan parkir, jalan, taman, turap dan pagar. Kami minta agar melaksanakan pembanguan yang sesuai, berkualitas dan bisa bertahan lama,” harap Fauzie.

    Terpisah, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, Yeremia Mendrofa, kepada wartawan mengaku sudah memberitahukan kondisi bangunan retak termasuk dilaporkannya Dinkes Banten ke Polda, dan menyerahkan persoalan tersebut ke APH.

    “Terkait Rumah Sakit Cilograng biarkan APH bekerja selajutnya,” katanya singkat. (WDO/DZH)

  • Alami Penurunan, AKI/AKB Masih Tertinggi

    Alami Penurunan, AKI/AKB Masih Tertinggi

    PANDEGLANG, BANPOS-Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten bersama Dinkes Kabupaten Pandeglang, menggelar kegiatan sosialisasi peningkatan Kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Selasa (16/5).

    Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinkes Pandeglang, Encep Hermawan mengatakan, angka kematian ibu yang terjadi di Kabupaten Pandeglang turun.

    “Pada tahun 2021, angka kematian ibu sebanyak 41 orang dan termasuk tertinggi di kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Kemudian tahun 2022 turun 10 orang, Alhamdulilah bisa turun 10 jadi 31 angka kematian ibu  di tahun 2022 kemarin,” kata Encep kepada wartawan.

    Sementara itu, anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten, Anda Suhanda mengatakan, dengan adanya kegiatan sosialisasi Peningkatan Kesehatan ibu  dan anak, acara ini diprakarsai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten, pihaknya memberikan apresiasi.

    “Pada kesempatan ini tentu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Banten yang telah memprakarsai acara ini,” katanya.

    Menurutnya, pada acara sosialisasi peningkatan Kesehatan ibu dan anak ini seperti diketahui bersama bahwa kesehatan itu adalah pelayanan dasar dan wajib di dalam pemerintahan yang sifatnya kongruen.

    “Kongruen itu dikerjakan secara bersama. Baik pusat, provinsi dan kabupaten. Semua tingkatan dikasih tanggung jawab dan dikasih target, berbeda urusannya dengan pemerintahan yang sentralistik atau vertikal, misal tentang fiskal,” terangnya.

    Dijelaskannya, angka kematian ibu dan anak masih merupakan indikator daripada derajat kesehatan masyarakat. Itu secara global baik WHO, Kementerian Kesehatan, sampai pemerintah daerah.

    “Lalu apakah kondisi kesehatan ibu dan bayi di Indonesia sudah membaik. Kalau dibandingkan negara tetangga ASEAN, itu masih sangat ketinggalan, kita lihat indeks misalnya pada tahun 2007 angka kematian Ibu di Indonesia masih sangat tinggi yakni mencapai 228 per seratus ribu ibu,” jelasnya

    Jadi, lanjut Anda, artinya ada tiga sampai enam kali lebih besar dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Ini adalah angka sangat memprihatinkan harus menjadi perhatian bersama.

    “Lalu angka kematian ibu dan bayi itu juga di Indonesia masih sangat tinggi. Namun secara keseluruhan angka kematian ibu dan balita  memang menurun,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Kodim Berikan Pelayanan Kesehatan Gratis Pada Masyarakat Bentola

    Kodim Berikan Pelayanan Kesehatan Gratis Pada Masyarakat Bentola

    CILEGON, BANPOS – Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-116 Kodim 0623/Cilegon mulai melaksanakan kegiatan sasaran non fisik.

    Di hari keenam, usai dilakukan upacara pembukaan TMMD, Selasa (16/5), dilaksanakan penyuluhan kesehatan dan pelayanan posyandu.

    Kegiatan tersebut digelar di Kampung Bentola, Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon dan dihadiri oleh 30 ibu-ibu yang membawa anak balitanya.

    Dandim 0623/Cilegon melalui Dan SSK Satgas TMMD Kodim 0623/Cilegon, Kapten Inf Ahmad Yani mengatakan bahwa sasaran non fisik tidak kalah pentingnya dengan sasaran fisik.

    “Apalagi dalam kegiatan hari ini kan sasarannya adalah ibu dan anak balita di mana kesehatan mereka sangat penting karena anak yang lahir merupakan calon-calon penerus bangsa,” katanya, Selasa (16/5).

    Pria yang juga menjabat Danramil 2306/Mancak tersebut mengungkapkan dalam kegiatan itu dihadirkan dua orang Bidan dari Puskesmas Cibeber, 3 orang kader di wilayah Kelurahan Bulakan dan tim kesehatan Satgas TMMD.

    “Alhamdulillah sangat bersyukur kegiatan hari ini berjalan lancar. Harapan kami tentu kegiatan yang kami laksanakan ini dapat bermanfaat langsung untuk masyarakat,” tandasnya.

    Diketahui, kegiatan Posyandu dan penyuluhan kesehatan itu ditutup dengan pembagian sembako dari Baznas Kota Cilegon.(LUK/PBN

  • Waspadai Virus LSD

    Waspadai Virus LSD

    Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Lebak mengimbau kepada para Peternak di Kabupaten Lebak untuk mengantisipasi Virus Lumpy Skin Disease (LSD) bagi hewan ternak.

    Diketahui, Virus LSD tersebut umumnya menginfeksi hewan ternak seperti Sapi dan Kerbau melalui serangga penghisap darah yakni Nyamuk atau Lalat.

    “Iya benar (LSD) sudah terkonfirmasi di Indonesia. Karena pemaparannya cepat jadi kami himbau peternak untuk mengantisipasi agar hewan ternaknya tidak terpapar,” ujar Kepala Bidang Keswan Kesmavet, Hanik Malichatin saat dikonfirmasi BANPOS, Selasa (9/5).

    Hanik mengatakan, pihaknya juga mengantisipasi penyebaran melalui jarak jauh. Salah satunya jual-beli hewan ternak dari luar kota yang rentan membawa LSD tersebut.

    “Kami juga memberikan Himbauan untuk peternak agar tetap patuhi  persyaratan lalu lintas hewan antar Kabupaten hingga Provinsi,” kata Hanik.

    Ia menjelaskan, kebersihan kandang dan kesehatan hewan ternak juga menjadi faktor utama yang tetap diperhatikan. Bila ditemukan adanya ciri-ciri hewan ternak yang terpapar LSD, Peternak diharap segera melaporkan kepada petugas ternak sakit.

    “Laksanakan biosecurity, desinfeksi kandang dan peralatan peternakan. Selain itu juga harus disiapkan karantina ternak baru dan karantina ternak sakit dan sehat, serta tingkatkan stamina ternak,” jelasnya.

    Hanik menerangkan, terkait vaksinasi yang akan dilakukan, pihaknya masih menunggu supply vaksin dari kementerian. Saat ini, Vaksinasi PMK masih digencarkan oleh Petugas Disnakeswan kepada hewan ternak di Lebak.

    “Karena masih terbatas, kami masih menunggu alokasi vaksin dari Kementerian. Sedangkan untuk (Vaksin) PMK masih terus berlanjut,” tandasnya.(MY/PBN)

  •  Kemenkes Cek Fasilitas Kesehatan untuk Pemudik  

     Kemenkes Cek Fasilitas Kesehatan untuk Pemudik  

    CILEGON, BANPOS – Guna mendukung kelancaran arus Mudik Lebaran tahun 2023. Kementerian Kesehatan datang ke Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Banten melakukan pengecekan terhadap fasilitas dan sumber daya manusia (SDM) yang disiapkan untuk melayani para pemudik, Rabu (12/3). Selain itu, KKP Banten diminta tetap menjalankan vaksinasi sesuai aturan yang berlaku karena status masih pandemi.

    Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dirjen P2P) pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Maxi Rein Rondonuwu mengatakan sebelum mengecek posko kesehatan di pelabuhan, pihaknya terlebih dahulu memberikan pengarahan kepada petugas KKP Banten. 

    Selain itu, Maxi turut mengecek fasilitas yang disiapkan baik ambulans mobil, ambulan motor, dan berbagai peralatan kesehatan lainnya.

    Maxi mengatakan, ada sejumlah arahan yang disampaikannya kepada KKP Banten dalam mendukung kelancaran arus Mudik Lebaran tahun ini.  “Karena pandemi masih belum dicabut, kami masih melakukan protokol kesehatan dan menjalankan surat edaran satgas soal vaksinasi. Itu tentu tetap dilakukan,” kata Maxi kepada awak media usai memimpin apel kesiapsiagaan di KKP Banten, Rabu (12/4).

    “Kami juga menyediakan posko vaksinasi. Jadi kalau (pemudik) yang belum vaksin bisa di vaksin di tempat (di pelabuhan) dan mereka bisa melanjutkan (perjalanan),” sambungnya.

    Dikatakan Maxi, KKP Banten juga diminta betul-betul sudah mempersiapkan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pemudik dengan matang. Selain itu, KKP Banten juga telah menyiapkan 3 Posko Pelayanan Kesehatan yang didirikan di Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Bojonegara.

    Bahkan, kata Maxi, pihaknya begitu kagum dengan terobosan yang dilakukan KKP Banten dengan menyiapkan ambulans motor. 

    Menurutnya, ambulans motor sangat perlu untuk disediakan. Manakala pemudik mengalami kedaruratan kesehatan ditengah kemacetan, KKP bisa langsung pro aktif memberikan pelayanan kesehatan dengan ambulans motor itu.

    “Jadi bukan hanya di posko (pelayanan kesehatan diberikan), tetapi kita proaktif kalau nanti ada laporan di macet, kemudian ada orang sakit. Seperti kejadian lalu, karena kehausan, ga mau, persiapan banyak, sudah dehidrasi, dan ada yang serangan, itu kan tidak boleh ditunda. Sehingga ambulans motor ini menurut saya sangat baik,” tuturnya.

    Ditempat yang sama, Kepala KKP Kelas II Banten, Ongky Sedya Dwi Sasangka menjelaskan, sebanyak 18 tim medis dipersiapkan untuk penjagaan pos kesehatan. Kedelapan belas tim kesehatan terdiri dari, 7 orang dokter, 15 orang perawat, 18 orang sanitarian, 15 orang surveilans, 1 orang apoteker, 4 orang driver ambulan, 4 orang MMER dan 18 orang teknis lainnya.

    “Untuk mengantisipasi kekurangan personel, kita bekerjasama dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, PMI, Pramuka untuk arus mudik lebaran tahun ini. Nantinya mereka tidak terpecah-pecah semua harus bekerja sama,” tandasnya. (LUK/RUL) 

  • Kader Posyandu Diminta Aktif Cegah Stunting 

    CILEGON, BANPOS – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengadakan kegiatan edukasi Germas pada masyarakat dalam rangka pencegahan stunting melalui Posyandu kepada 100 kader Posyandu yang berlangsung di Greenotel, Kota Cilegon, Senin (6/3).

    Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Rully Kusumawardhany, menjelaskan selain puluhan kader Posyandu, kegiatan ini juga diikuti pengurus tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (TP PKK) dari kecamatan dan kelurahan. 

    Selain itu, ada pula kepala Puskesmas se Kota Cilegon dan juga penanggung jawab promosi kesehatan, dan petugas gizi Kota Cilegon.

    Dikatakan Rully, edukasi Germas pencegahan stunting kepada para kader Posyandu ini, digelar dalam rangka menindaklanjuti instruksi  Kementrian Kesehatan agar dilaksanakan kota kabupaten se Indonesia, berkaitan dengan promosi kesehatan yaitu gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas. Adapun tema yang diambil menurut Rully, edukasi Germas terkait peran dari kader posyandu yaitu pencegahan stunting melalui Posyandu aktif.

    Lebih lanjut, Rully mengatakan saat ini dari ratusan Posyandu di Kota Cilegon, beberapa diantaranya belum bisa dikatakan Posyandu aktif. Karena Kementerian Kesehatan mempersyaratkan tiga kriteria untuk bisa menjadikan Posyandu terstandar menjadi Posyandu aktif.

    “Ini memang yang sekarang lagi gencar dilaksanakan oleh Kementrian Kesehatan. Karena yang diharapkan Posyandu yang ada sekarang ini bisa terstandar. Nah untuk menstandarkan nya, Posyandu aktif itu harus memenuhi minimal 3 kriteria, yaitu memiliki pengurus Posyandu nya itu minimal 5 orang di setiap Posyandu, kemudian melaksanakan kegiatan minimal 8 kali dalam setahun dan juga melaksanakan kegiatan pelayanan baik untuk ibu hamil, bayi balita, pra usia sekolah, remaja dan usia lanjut,” kata Rully.

    Untuk itu, Posyandu aktif harus memenuhi 3 kriteria tersebut. Dan apabila tidak memenuhi salah satu nya, Posyandu tidak bisa dikategorikan menjadi posyandu aktif.

    Dilibatkan nya para kader Posyandu juga dilakukan dalam rangka persiapan, mengingat kedepannya Posyandu tidak hanya ditargetkan sampai di Posyandu aktif, akan menuju ke Posyandu Prima.

    “Untuk Posyandu Prima ini aturan hukumnya kemudian peraturan-peraturan yang terkait dengan operasional Posyandu Prima sedang digodok oleh Kementrian Kesehatan tapi semua turut berproses,” katanya. 

    Sehingga diharapkan para kader yang terlibat aktif di dalam Posyandu memahami betul syarat-syarat yang telah ditetapkan Kementrian Kesehatan, sehingga para kader memiliki peran dalam pencegahan stunting.

    Karena pencegahan stunting ini termasuk tema utama yang digencarkan oleh Kementrian Kesehatan, sehingga menurutnya banyak faktor yang harus dipahami dan dilakukan. Tidak hanya kader Posyandu, Tim penggerak PKK juga turut dilibatkan, karena PKK  termasuk pembina dari pada Posyandu agar semuanya saling bersinergi.

    “Jadi nanti dipastikan dulu seluruh kader itu tau kriteria apa, supaya Posyandu nya itu masuk dalam kategori syaratnya masuk Posyandu aktif. Jangan sampai salah satu syaratnya belum terpenuhi. Supaya capaian-capaian atau target-target yang dibebankan oleh Kementrian Kesehatan ke kabupaten kota bisa diakui sah,” tambah Rully.

    Kalau sampai saat ini kader sudah mencukupi, tapi saya tidak menutup mata ada 14 Posyandu yang kadernya masih belum 5.

    Sementara itu, Wakilkota Cilegon Helldy Agustian yang hadir dalam kegiatan tersebut, juga meminta para kader Posyandu bisa membantu pemerintah dalam menekan angka stunting di Kota Cilegon.

    “Saya berharap kader-kader Posyandu aktif membantu pemerintah. Mengkampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat, memberikan edukasi tentang gizi, sehingga ibu hamil, bayi, balita itu bisa sehat dan tercukupi gizinya. Jadi InsyaAllah angka kematian ibu dan bayi bisa ditekan, dan angka stunting juga semakin menurun,” kata Helldy. (LUK)

  • Pemkab Butuh Tambahan Dokter Spesialis

    Pemkab Butuh Tambahan Dokter Spesialis

    SERANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten Serang, Provinsi Banten berupaya mengajukan penambahan dokter spesialis dalam rancangan kebutuhan dokter spesialis ke Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Kesehatan RI untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Drajat Prawiranegara.
    “Kalau sekarang dilihat dari angka dokter spesialis yang ada, tentunya itu belum optimal atau masih kurang,” kata Staf Ahli Bupati Serang Bidang SDM dan Kesra dr. H Rahmat Fitriadi saat mendampingi Wakil Bupati Pandji Tirtayasa di Serang, Provinsi Banten, Kamis.
    Ia menjelaskan, Pemkab Serang berupaya selalu mengajukan dokter spesialis ke BPPSDM Kemenkes atau perguruan tinggi atas tidak seimbang-nya antara tenaga medis yang ada dengan pasien. Sehingga perlu adanya penambahan serta dibutuhkan oleh RSDP Kabupaten Serang guna memenuhi kebutuhan pelayanan rumah sakit secara optimal.
    Menurut dia, seperti saat ini dokter spesialis kulit hanya ada satu dan perlu adanya penambahan satu dokter lagi. Dokter Rehabilitasi Medik juga dalam waktu dekat akan pensiun, sehingga perlu adanya penambahan atau pergantian.
    Selain itu, dokter spesialis kanker onkologi saat ini hanya ada satu dan perlu penambahan satu orang dokter.
    Selanjutnya, pada dokter spesialis syaraf hanya ada dua orang dokter, sehingga perlu adanya tambahan satu orang untuk memaksimalkan pelayanan rumah sakit tersebut.
    “Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan rumah sakit yang optimal kepada pasien atau masyarakat, tentunya kita perlu adanya penambahan pada dokter spesialis,” kata Rahmat.
    Rahmat juga mengatakan, upaya memenuhi kebutuhan dan mengoptimalkan pelayanan terhadap pasien dokter spesialis, Pemkab Serang mengupayakan untuk melakukan kerjasama antar rumah sakit.
    Menurutnya, guna memenuhi kebutuhan dokter spesialis yang kurang, sehingga perlu adanya kerja sama dengan rumah sakit lain yang terdapat dokter spesialis itu untuk melakukan penangan pasien.
    “Harapan kita semoga Kemenkes memberikan fasilitas dan bisa memenuhi kebutuhan dokter spesialis yang ada di Kabupaten Serang,” kata Rahmat. (ANT/AZM)
  •  IRT Dukung Pencegahan Stunting Di Cilegon

     IRT Dukung Pencegahan Stunting Di Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota Cilegon menerapkan beragam kebijakan untuk mencegah stunting sebagai salah satu fokus pembangunan wilayah.  Mengingat, prevalensi balita stunting di kota Cilegon masih tinggi, yakni disekitar 19% berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022.  Pencegahan stunting, karenanya menjadi hal rutin yang perlu dilakukan. 

    Dukungan terhadap upaya ini dilakukan pula oleh PT Indo Raya Tenaga (IRT) di Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon.  Pemilik Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ultra Super Critical (PLTU USC) Jawa 9 & 10 itu menyalurkan bantuan uang Rp18.900.000 untuk membantu penanganan tujuh anak yang mengalami stunting selama enam bulan ke depan lewat program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).

    Lurah Lebakgede, Fatoni, Senin (6/2) menguraikan, dari seluruh Posyandu di kelurahan itu, ada 37 anak balita mengalami tengkes atau stunting karena pertumbuhan mereka di bawah kurva pertumbuhan balita. “Kelurahan lalu memberikan gizi tambahan kepada balita tersebut,” kata Fatoni.

    Dia melanjutkan, pada pertengahan Februari 2023, Kelurahan Lebakgede bakal meluncurkan program Kemitraan Bapak Angkat dari perusahaan untuk anak-anak yang rentan kurang gizi. “Perusahaan saya jadikan mitra Bapak Angkat untuk anak-anak stunting, IRT memberikan mitra pendamping Bapak Angkat selama enam bulan untuk tujuh anak. Yang sudah meng-cover tujuh anak itu untuk dibiayai selama 6 bulan itu,” terang dia.

    Fatoni sebutkan, bantuan uang dari IRT nantinya akan dibelanjakan oleh Kelurahan Lebakgede untuk membeli bahan makanan seperti susu, vitamin dan biskuit balita. Kemudian, akan diberikan kepada anak-anak yang menjadi sasaran program ini. Selanjutnya dibagikan kepada yang sudah didata para kader Posyandu.

    Menurut Fatoni, bantuan dari IRT akan bermanfaat untuk membantu meningkatkan gizi anak yang rentan kurang gizi dan tentu saja akan bermanfaat bagi masa depan mereka. “Dengan adanya bantuan ini menurut kami sangat baik, artinya anak bangsa ini bisa terselamatkan masa depannya, bagaimanapun gizi itu memengaruhi perkembangan dan kesehatan anak,” ujar Fatoni.

    Terhadap program ini, Steve Adrianto, GM Development Project PT IRT menuturkan bahwa pengelola PLTU USC Jawa 9 & 10 merasa turut berkepentingan, untuk berkontribusi mengurangi kondisi kurang gizi pada anak-anak bayi dan balita di lingkungan sekitar proyek. Menurut dia, anak-anak, khususnya di wilayah operasional PLTU USC Jawa 9 & 10 adalah generasi yang harus dirawat untuk agar dapat menjalani masa depan yang lebih baik. 

    “IRT merasa perlu berkontribusi dengan membantu memenuhi asupan gizi bagi bayi dan balita di lingkungan ini, dengan pemenuhan gizi tambahan dan program kemitraan Bapak Angkat Anak Stunting. Semoga hal ini dapat membantu memperbaiki masa depan mereka,” ujar Steve. (RUL)