BANTEN POS

Kategori: KESEHATAN

  • Dinkes Gencarkan Gerakan Setop BAB Sembarangan 

    Dinkes Gencarkan Gerakan Setop BAB Sembarangan 

    LEBAK, BANPOS – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebak gencarkan sosialisasi Setop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Wilayah Kabupaten Lebak. Kegiatan tersebut dilakukan oleh puskesmas di masing-masing kecamatan.

    Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Lebak, Firman Rachmatullah, mengatakan, Sosialisasi Setop BABS ini senantiasa diupayakan oleh Dinkes Lebak guna mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman dan dapat menghindari berbagai penyakit.

    “Buang air sembarangan dapat menimbulkan berbagai penyakit bukan hanya untuk individu, tapi juga untuk masyarakat sekitar,” kata Firman Kepada BANPOS di ruang kerjanya, Senin(3/10).

    Firman menjelaskan, masih banyak ditemui masyarakat di perkampungan yang BAB sembarangan. Hal tersebut dapat mengganggu kenyamanan, kebersihan dan kesehatan di lingkungannya.

    “Banyak dari mereka masih buang air di kebun ataupun sungai, hal itu bisa sangat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat tentunya,” jelas Firman.

    Ia menerangkan, kotoran manusia memiliki miliaran mikroba atau bakteri yang bersemayam, bakteri-bakteri tersebut dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti, diare, demam tifus, kolera, Hepatitis A dan bahkan bisa menyebabkan Polio.

    “Kita lihat jika kotoran manusia ada di kebun, itu bisa mengundang lalat hinggap dan akhirnya berkeliaran di lingkungan masyarakat. Lalat menjadi penghantar bakteri tersebut tanpa disadari,” terangnya.

    Ia mengimbau kepada masyarakat untuk sama-sama sadar akan kebersihan lingkungan sekitarnya guna menghindari berbagai macam penyakit.

    “Pentingnya kesadaran masyarakat dalam menanggapi hal seperti ini, kita sama-sama memperdulikan kesehatan pribadi, keluarga juga lingkungan sekitar,” tandasnya.

    Sementara itu, Camat Kalanganyar, Cece Saputra mengatakan, Sosialisasi stop BABS ini bagus guna meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Menurutnya, masyarakat dapat diberikan pemahaman lebih mendalam setelah adanya sosialisasi ini.

    “Alhamdulillah di Kalanganyar tersisa dua desa yang belum Open Defecation Free (ODF), secara keseluruhan semua sudah disosialisasikan. Insyaallah kami akan mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat,” kata Cece.(MG-01/PBN)

  • SIGMA Serahkan Policy Brief KIBBL

    SIGMA Serahkan Policy Brief KIBBL

    Pemerintah Kabupaten Lebak menerima hasil riset dan advokasi yang dilakukan oleh Simpul Gerakan Madani (SIGMA) Lebak terkait pelayanan dan kebijakan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (KIBBL) di Kabupaten Lebak.

    Direktur Pusat Pemberdayaan Sumberdaya Wanita (PPSW) Pasoendan Digdaya, Viva Saptani Ratu menyampaikan bahwa policy brief ini merupakan rekomendasi kebijakan dari hasil beberapa analisa yang dilakukan oleh SIGMA Lebak.

    “Kami melaksanakan analisa sosial terkait permasalahan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, juga melakukan penilaian pelayanan puskesmas yang dilakukan di Puskesmas Cisimeut. Kemudian kami rangkai dalam policy brief ini,” ujar Viva, Selasa (27/9).

    Selain itu, dalam policy brief ini juga ada hasil analisa terkait anggaran kesehatan, dimana salah satu hasilnya adalah kinerja anggaran kesehatan masih belum berpengaruh terhadap pengurangan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI/AKB).

    Sementara itu, Kepala Bapelitbangda Lebak, Virgojanti mengapresiasi dengan adanya policy brief ini. Menurutnya, masukan dari SIGMA Lebak dengan policy brief ini akan dikaji dan menjadi masukan bagi perbaikan layanan maupun kebijakan.

    “Pemkab Lebak memahami bahwa paradigma pembangunan sudah mulai bergeser dan membutuhkan kolaborasi dalam rangka mendorong good governance. Jadi kita komitmen untuk tetap menerima masukan dan kritik, kita tidak alergi, karena yang mengkritik berarti sayang dan berarti akan terjadi perbaikan,” ujar Virgo.

    Sementara itu, ia berharap kedepannya kolaborasi dengan masyarakat sipil ini dapat berkembang juga dalam isu pelayanan lainnya, agar dapat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Lebak.

    “Misalkan sektor pendidikan, atau kemiskinan ekstrim. Tapi untuk kesehatan juga memang menjadi prioritas, karena menjadi agenda strategis,” terangnya.(MG-01/PBN)

  • POKJA Wartawan dan PPSW Teken MoU Tentang AKI/AKB 

    POKJA Wartawan dan PPSW Teken MoU Tentang AKI/AKB 

    LEBAK, BANPOS – Dalam rangka turut serta mendorong adanya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI/AKB) Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Lebak menjalin kerjasama dengan PPSW Pasoendan Digdaya.

    Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU oleh Ketua PPSW Pasoendan Digdaya dengan Ketua Pokja Wartawan Lebak di ruang rapat terbatas Sekretariat Daerah Kabupaten Banten, Selasa (27/9).

    Ketua PPSW, Viva Saptani Ratu Mengatakan, Penandatanganan MoU ini dilakukan untuk mempublikasikan segala kegiatan yang dilakukan oleh PPSW Lebak, utamanya terkait upaya menekan AKI/AKB. Ia menjelaskan, pentingnya publikasi tersebut untuk memberikan keterbukaan kepada masyarakat.

    “Kami bekerjasama dengan Pokja Wartawan Lebak selama tiga tahun, hal tersebut bertujuan agar selama periode tersebut bisa menunjukan kerja nyata,” kata Viva kepada BANPOS di Ruang Rapat Setda Lebak.

    Menurutnya, kerjasama ini dapat saling menguntungkan untuk memanfaatkan potensi sumber daya manusia, pengetahuan dan teknologi dari masing-masing pihak, serta meningkatkan potensi daerah.

    “Tentunya kita berfokus kepada permasalahan yang ada ya terkait Kesehatan Ibu dan Anak, sebab hal tersebut lah yang menjadi poros kegiatan kita saat ini,” jelas Viva.

    “Pokja memiliki berbagai SDM baik di media online, sosial maupun kabar harian. Hal tersebutlah yang dapat membantu kinerja kami untuk penyebaran informasi kepada masyarakat,” tandasnya.

    Sementara itu, Ketua Pokja Wartawan Lebak, Mastur Huda mengatakan, Penandatanganan MoU ini dapat memberikan angin segar bagi masyarakat dalam menerima informasi dari PPSW yang pastinya akan sangat berguna bagi masyarakat.

    “Kita tau program-program yang dimiliki oleh PPSW Lebak ini sangat positif, kami sebagai salah satu pilar utama dalam demokrasi tentu akan menjalani tugas dan fungsi sebagaimana mestinya,” kata Mastur.

    Ia menjelaskan, pihaknya sangat menghargai dan mengapresiasi kerjasama tersebut.

    “Semoga kedua belah pihak dapat profesional dan tidak merugikan satu sama lain,” tandasnya.(MG-01/PBN)

  • DPRD Siap Kawal Rekomendasi Policy Brief Forum Sehat Gemilang

    DPRD Siap Kawal Rekomendasi Policy Brief Forum Sehat Gemilang

    TANGERANG, BANPOS-DPRD Kabupaten Tangerang berharap, Forum Sehat Gemilang dapat mempublikasikan kerja-kerjanya kepada semua stakeholder, serta berjanji akan turut mengawal dari segi kebijakan terkait program Kesehatan Ibu dan Anak.

    Demikian yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Tangerang saat menerima Policy Brief terkait Kolaborasi Penanganan Kegawatdaruratan Ibu dan Bayi Baru Lahir dari Tingkat Desa Hingga Kabupaten Guna Mendorong Penurunan AKI dan AKB.

    Policy Brief tersebut diserahkan oleh Forum Sehat Gemilang kepada Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Ahmad Baidowi.

    Ketua Forum Peduli Kesehatan Ibu dan Anak (FOPKIA) Kabupaten Tangerang, Atif menyampaikan, kedatangan pihaknya bersama perwakilan dari 13 CSO yang tergabung dalam Forum Sehat Gemilang ini adalah dalam rangka bersilaturahmi dan juga mendapatkan informasi terkait kebijakan kesehatan ibu dan anak.

    “FOPKIA telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi (AKI/AKB). Kedatangan kali ini adalah dalam rangka silaturahmi dan juga menyampaikan hasil dari kegiatan dan penelitian yang dilakukan oleh FOPKIA bersama dengan Forum Sehat Gemilang,” ujar Atif pada audiensi tersebut, Senin (26/9) di gedung DPRD.

    Selain itu, ia juga memaparkan bahwa FOPKIA saat ini juga sudah masuk ke dalam Peraturan Bupati terkait kegawatdaruratan ibu hamil.

    Terkait policy brief, ia menyampaikan bahwa terdapat beberapa rekomendasi perbaikan kebijakan, salah satunya adalah terkait pola penganggaran untuk Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir.

    Sementara itu, District Coordinator USAID Momentum, Ahmad Salim menyampaikan, salah satu kolaborasi yang dilakukan oleh FOPKIA bersama dengan USAID Momentum adalah dengan terbitnya revisi Peraturan Bupati terkait Kegawatdaruratan.

    “Namun, dalam peraturan bupati tersebut masih belum menunjukkan berapa anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk kesehatan ibu dan anak. Jadi saya harap dari legislatif dapat mendorong adanya alokasi anggaran yang tepat,” terang Salim.

    Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Ahmad Baidowi, mengapresiasi dengan adanya audiensi tersebut. Menurutnya, peranan masyarakat sipil sangat penting dalam mendukung capaian kinerja pembangunan daerah, terutama dalam permasalahan kesehatan ibu dan anak.

    “Hal yang terpenting adalah, bagaimana FOPKIA juga dapat menggandeng stakeholder lainnya, agar dapat mengetahui bagaimana kerja-kerja FOPKIA dan learning forum,” ujarnya.

    Ia menyatakan, kedepannya terkait pengalokasian anggaran untuk kesehatan ibu dan anak, dapat juga menggandeng dinas lainnya, walaupun sudah ada kerja sama dengan dinas kesehatan.

    “Diharapkan dapat dilakukan ekspose yang menunjukkan kinerja dari FOPKIA dan juga learning forum kepada masyarakat dan stakeholder lainnya,” ujarnya.

    Ia berharap, adanya kolaborasi dengan stakeholder lainnya dapat mendukung adanya inovasi pelayanan. Sedangkan, terkait kebijakan akan turut dikawal oleh DPRD Kabupaten Tangerang.

    Kegiatan diakhiri dengan pemberian policy brief dan juga Perbup Kegawatdaruratan Kabupaten Tangerang.(PBN)

  •  Tekan Kematian Ibu dan Bayi, BPJS Ujicobakan Skema Pembayaran Baru

     Tekan Kematian Ibu dan Bayi, BPJS Ujicobakan Skema Pembayaran Baru

     

     SERANG, BANPOS – Dalam rangka menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi (AKI AKB), BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Menyusun sebuah strategi. Salah satunya yaitu dengan melakukan uji coba sistem pembayaran dengan skema Belanja Kesehatan Strategis Kesehatan Ibu dan Anak (BKS KIA) di 40 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) wilayah Kabupaten dan Kota Serang.

    Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby mengatakan, skema ini telah dirumuskan sejak tahun 2019 sebagai langkah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan ibu dan anak. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan uji coba skema BKS KIA dimulai September 2022 sampai dengan Agustus 2023.

    “Uji coba ini juga melibatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota dan Kabupaten Serang, FKTP mitra BPJS Kesehatan, United States Agency for International Development (USAID) dan World Bank,” ujar Mahlil, disela-sela konferensi pers di salah satu hotel di Kota Serang, Senin (19/9).

    Ia mengungkapkan bahwa kondisi saat ini, sebanyak 67 persen pemeriksaan kehamilan atau antenatal care (ANC) dilakukan di rumah sakit (RS). Sementara FKTP sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan, justru hanya melayani 33 persen ANC.

    “Kualitas pelayanan ANC juga belum memenuhi standar sehingga kehamilan berisiko tinggi kurang teridentifikasi dengan baik dan menyebabkan tingginya rujukan ke rumah sakit,” ucapnya.

    Mahlil mengatakan bahwa persentase layanan ANC di Indonesia yang memenuhi standar baru 2,7 persen. Tingginya angka persalinan  melalui operasi caesar, salah satunya disebabkan oleh rendahnya kuantitas dan kualitas ANC.

    “Oleh karena itu, BPJS Kesehatan bersama Kemenkes RI dan USAID mengembangkan skema pembayaran  BKS KIA demi meningkatkan efisiensi pembiayaan kesehatan ibu dan anak dengan tetap memperhatikan mutu layanan, sarana dan prasarana,” terangnya.

    Dengan adanya skema pembayaran baru ini, disebut akan mengefisiensikan peserta JKN agar tidak langsung ke FKTL atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Peran FKTP di sini, kata dia, yaitu memonitoring proses persalinan secara menyeluruh.

    “Ditetapkan skema pembayaran baru ini diharapkan bisa jadi model. Kita pilih di Kota dan Kabupaten Serang ini karena sudah jadi lokus yang ditetapkan,” tandasnya.

    Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno mengungkapkan, keberadaan BKS KIA diharapkan bisa mendongkrak kualitas, efisiensi, dan ekuitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. Ia menyebut, melalui pengembangan sistem pembayaran BKS KIA, peserta JKN bisa memperoleh manfaat layanan ultrasonografi (USG) di FKTP,  layanan ANC sebanyak enam kali, dan persalinan yang dibantu oleh satu dokter dan dua bidan atau perawat  di FKTP.

    Menurutnya, manfaat dari skema bari ini bukan hanya untuk peserta saja. Bagi FKTP yang menerapkan BKS KIA, akan ada kenaikan besaran tarif sesuai harga keekonomian kesehatan ibu dan anak, misalnya untuk layanan ANC, persalinan, layanan pasca-persalinan (post natal care/PNC), dan layanan KB.

    “Pemberian layanan ANC dan PNC lengkap di FKTP akan dipantau dan dievaluasi secara ketat. Kami juga akan menambah fitur Aplikasi P-Care untuk mempermudah proses memverifikasi penagihan klaim KIA dan memantau implementasinya di FKTP uji coba,” katanya.

    Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Kemenkes RI, Yuli  Farianti, mengungkapkan bahwa pihaknya siap memulai sistem ‘belanja strategis’ dalam layanan kesehatan ibu di Puskesmas dan klinik. Ia menegaskan, kepatuhan fasilitas kesehatan dalam memberikan layanan ibu yang terstandar akan dipantau Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

    Yuli mengatakan, penguatan pemastian mutu menjadi salah satu kunci sistem BKS KIA. Klaim yang dibayarkan akan diverifikasi dengan layanan terstandar.

    “Pemastian kualitas layanan ini akan berimbas pada peningkatan pelayanan ibu hamil dan persalinan yang merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang harus dicapai oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

    Ia menjelaskan bahwa AKI AKB merupakan salah satu indikator dalam RPJMN, sebab di Indonesia masih tinggi. Dengan program ini diharapkan dapat menekan AKI AKB khususnya di Kota dan Kabupaten Serang yang baru saja diujicobakan skema pembayaran baru oleh BPJS Kesehatan.

    “AKI AKB akan menjadi salah satu indikator dalam RPJMN, karena di Indonesia masih tinggi. Dengan program ini diharapkan dapat AKI AKB, sebab kematian satu ibu akan berdampak pada kebahagiaan seluruh anggota keluarga,” tandasnya.

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang, Agus Sukmayadi mengatakan, pihaknya siap mendukung penuh uji coba sistem BKS KIA di 4 Puskesmas dan 11 klinik swasta di Kabupaten Serang. Ia berharap, program tersebut juga mampu menurunkan angka kematian ibu yang melahirkan dan bayi baru lahir.

    Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Serang, Ahmad Hasanuddin, juga mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut baik dan berkomitmen mendukung kelancaran uji coba BKS KIA di 8 Puskesmas dan 17 klinik swasta wilayah Kota Serang. Menurutnya, BKS KIA bertujuan untuk menciptakan layanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan. (MUF/AZM)

  • Tekan Kematian Ibu dan Bayi, BPJS Ujicobakan Skema Pembayaran Baru

    Tekan Kematian Ibu dan Bayi, BPJS Ujicobakan Skema Pembayaran Baru

    SERANG, BANPOS – Dalam rangka menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi (AKI AKB), BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Menyusun sebuah strategi. Salah satunya yaitu dengan melakukan uji coba sistem pembayaran dengan skema Belanja Kesehatan Strategis Kesehatan Ibu dan Anak (BKS KIA) di 40 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) wilayah Kabupaten dan Kota Serang.

    Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby mengatakan, skema ini telah dirumuskan sejak tahun 2019 sebagai langkah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan ibu dan anak. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan uji coba skema BKS KIA dimulai September 2022 sampai dengan Agustus 2023.
    “Uji coba ini juga melibatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota dan Kabupaten Serang, FKTP mitra BPJS Kesehatan, United States Agency for International Development (USAID) dan World Bank,” ujar Mahlil, disela-sela konferensi pers di salah satu hotel di Kota Serang, Senin (19/9).

    Ia mengungkapkan bahwa kondisi saat ini, sebanyak 67 persen pemeriksaan kehamilan atau antenatal care (ANC) dilakukan di rumah sakit (RS). Sementara FKTP sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan, justru hanya melayani 33 persen ANC.

    “Kualitas pelayanan ANC juga belum memenuhi standar sehingga kehamilan berisiko tinggi kurang teridentifikasi dengan baik dan menyebabkan tingginya rujukan ke rumah sakit,” ucapnya.

    Mahlil mengatakan bahwa persentase layanan ANC di Indonesia yang memenuhi standar baru 2,7 persen. Tingginya angka persalinan melalui operasi caesar, salah satunya disebabkan oleh rendahnya kuantitas dan kualitas ANC.

    “Oleh karena itu, BPJS Kesehatan bersama Kemenkes RI dan USAID mengembangkan skema pembayaran BKS KIA demi meningkatkan efisiensi pembiayaan kesehatan ibu dan anak dengan tetap memperhatikan mutu layanan, sarana dan prasarana,” terangnya.

    Dengan adanya skema pembayaran baru ini, disebut akan mengefisiensikan peserta JKN agar tidak langsung ke FKTL atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Peran FKTP di sini, kata dia, yaitu memonitoring proses persalinan secara menyeluruh.

    “Ditetapkan skema pembayaran baru ini diharapkan bisa jadi model. Kita pilih di Kota dan Kabupaten Serang ini karena sudah jadi lokus yang ditetapkan,” tandasnya.

    Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno mengungkapkan, keberadaan BKS KIA diharapkan bisa mendongkrak kualitas, efisiensi, dan ekuitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. Ia menyebut, melalui pengembangan sistem pembayaran BKS KIA, peserta JKN bisa memperoleh manfaat layanan ultrasonografi (USG) di FKTP, layanan ANC sebanyak enam kali, dan persalinan yang dibantu oleh satu dokter dan dua bidan atau perawat di FKTP.

    Menurutnya, manfaat dari skema bari ini bukan hanya untuk peserta saja. Bagi FKTP yang menerapkan BKS KIA, akan ada kenaikan besaran tarif sesuai harga keekonomian kesehatan ibu dan anak, misalnya untuk layanan ANC, persalinan, layanan pasca-persalinan (post natal care/PNC), dan layanan KB.

    “Pemberian layanan ANC dan PNC lengkap di FKTP akan dipantau dan dievaluasi secara ketat. Kami juga akan menambah fitur Aplikasi P-Care untuk mempermudah proses memverifikasi penagihan klaim KIA dan memantau implementasinya di FKTP uji coba,” katanya.

    Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Kemenkes RI, Yuli Farianti, mengungkapkan bahwa pihaknya siap memulai sistem ‘belanja strategis’ dalam layanan kesehatan ibu di Puskesmas dan klinik. Ia menegaskan, kepatuhan fasilitas kesehatan dalam memberikan layanan ibu yang terstandar akan dipantau Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

    Yuli mengatakan, penguatan pemastian mutu menjadi salah satu kunci sistem BKS KIA. Klaim yang dibayarkan akan diverifikasi dengan layanan terstandar.

    “Pemastian kualitas layanan ini akan berimbas pada peningkatan pelayanan ibu hamil dan persalinan yang merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang harus dicapai oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

    Ia menjelaskan bahwa AKI AKB merupakan salah satu indikator dalam RPJMN, sebab di Indonesia masih tinggi. Dengan program ini diharapkan dapat menekan AKI AKB khususnya di Kota dan Kabupaten Serang yang baru saja diujicobakan skema pembayaran baru oleh BPJS Kesehatan.

    “AKI AKB akan menjadi salah satu indikator dalam RPJMN, karena di Indonesia masih tinggi. Dengan program ini diharapkan dapat AKI AKB, sebab kematian satu ibu akan berdampak pada kebahagiaan seluruh anggota keluarga,” tandasnya. (MUF)

  • Pengurus IDI Banten dan IDI Tangerang Raya Periode 2022-2025 Resmi Dilantik

    Pengurus IDI Banten dan IDI Tangerang Raya Periode 2022-2025 Resmi Dilantik

    TANGERANG, BANPOS – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengapresiasi atas kinerja dan dedikasi para dokter yang telah berjuang dalam penanganan pandemi Covid-19. Dirinyapun Mengajak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menaungi para dokter untuk tingkatkan sinergi dan kolaborasi.

    “Apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya, utamanya kepada dedikasi para dokter. Kita dua tahun setengah belakangan ini mengalami pandemi Covid-19. Dengan output kinerja para dokter membuat semakin melandainya pandemi saat ini,” ungkap Al Muktabar usai menghadiri Pelantikan Pengurus IDI Wilayah Banten dan Pengurus IDI Cabang Tangerang dan Tangerang Selatan Periode 2022-2025, di Nusantara Hall, ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Senin (29/8).

    Al Muktabar juga mengimbau kepada masyarakat untuk dapat melakukan vaksinasi Covid-19, terutama dalam hal ini vaksinasi tahap tiga atau booster.

    “Saya juga mengimbau kepada masyarakat bahwa pentingnya masyarakat untuk melakukan vaksinasi bagi yang belum pada tingkatan booster untuk segera melakukan vaksinasi,” katanya.

    Pada kesempatan itu, Al Muktabar juga berharap sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Banten dapat terus ditingkatkan ke depannya. Diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat.

    “Bagi Pemerintah Daerah itu menjadi satu kesatuan untuk kita bisa optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan, sehingga kita dapat menghadirkan masyarakat yang sehat,” jelasnya.

    Menurutnya, bidang kesehatan menjadi salah satu hal yang mendasar dalam sebuah agenda kerja, sehingga hal itu menunjukan bahwa pemerintahan hadir ditengah masyarakat.

    Lebih lanjut, kata Al Muktabar, Pemprov Banten sangat menyambut baik dan akan merespon apa yang menjadi gagasan IDI Wilayah Provinsi Banten. “Tadi banyak hal-hal yang akan dirumuskan dalam rangka Provinsi Banten untuk mengedepankan pelayanan kesehatan, dan termasuk gagasan medical and health tourism at Banten,” tuturnya.

    Selain itu, Al Muktabar menyampaikan dalam bidang kesehatan setidaknya terdapat tiga hal yang harus menjadi perhatian utama, diantaranya kuratif, preventif dan promotif kepada masyarakat untuk dapat menerapkan pola hidup yang sehat. “Jadi tiga hal utama itu benar-benar menjadi prinsip kerja dalam penanganan kesehatan, itu yang kita sampaikan kepada Bapak/Ibu Dokter. Karena pada dasarnya dengan masyarakat yang sehat kita dapat menjadi bangsa yang maju,” tandasnya.

    Diketahui dalam kegiatan tersebut, Al Muktabar diberikan cendramata oleh Ketua Umum PB IDI Dr. Adib Khumaidi.

    Ditempat yang sama, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, Hari ini ada pelantikan pengurus IDI Tangerang Raya, dan juga ada program dari IDI untuk membangun health medical tourism di Provinsi Banten di wilayah Tangerang Raya, kami dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang medukung program ini dan juga kita ingin bekerjasama dengan IDI, dalam rangka meningkatakan Sumber Daya Manusia (SDM)

    “Kemudian juga dari proses perizinannya, yang nanti akan di sederhanakan dan digunakan tapi tetap detail, karena ini menyangkut masalah kesehatan,” ucapnya.

    Kami dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, mendukung program IDI, serta mengucapkan selamat dan sukses kepada IDI Tangerang Raya yang sudah dilantik.

    Sementara itu, Ketua Pelaksana Pelantikan IDI Provinsi Banten Dan Tangerang Raya dr.Hj.Corah Usman menambahkan, Alhamdulillah hari ini pelantikannya sudah berlangsung, yaitu pelantikan pengurus IDI wilayah Provinsi Banten, ditambah dengan IDI Tangerang Selatan dan IDI Tangerang, yaitu gabungan antara Kabupaten Tangerang Dan Kota Tangerang. Kemudian dihadiri juga oleh cabang IDI lain, yaitu Cabang Serang yang sudah duluan dilantik, kemudian IDI Cabang Cilegon, IDI Lebak Serta IDI Pandeglang.

    “IDI Banten adalah satu, kita semua bersama sama disini, menyaksikan pelantikan dan para panelis untuk berbicara tentang upaya upaya, dan prospek kedepannya setelah dilantik, untuk pengembanga di masing masing kota kabupaten, jadi temanya kita hari ini adalah “Health Medical Tourism”, kemudian kita melihat para panelis memaparkan, serta turut hadir Bapak PJ.Gubernur Banten, Walikota Tangerang Selatan, Bupati Tangerang, dan kita juga kedatangan Ibu Sadiaga Uno,” ucapnya.

    Dirinya mengucapkan terimakasih kepada seluruh narasumber yang hadir, dan tadi juga ada paparan dari Ketua PB IDI, dengan menyampaikan, bagaimana upaya upaya kita untuk mengembangkan Medical Tourism, yaitu perjalanan wisata sekaligus untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

    “Yang dilantik sebanyak 267 orang, dan tamu undangan 587 peserta, sesuai dengan tema setelah pelantikan kita bersama sama untuk bagaimana mengembangkan Medical Tourism ini, dan juga di dukung oleh Pemerintah Daerah, termasuk bapak PJ Gubernur sangat mendukung acara ini, semoga kedepanya bisa berbuat lebih banyak dan bisa membantu masyarakat,” ujar dr.hj. Corah Usman yang juga menjabat sebagai Direktur RSUD Pakuhaji ini. (RUL)

  • RS Hermina Dituding Abai Keselamatan

    RS Hermina Dituding Abai Keselamatan

    SERANG, BANPOS – Manajemen Rumah Sakit (RS) Hermina Ciruas diduga telah mengabaikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Hal itu lantaran RS Hermina Ciruas dituding membiarkan tembok yang dekat dengan pemukiman warga, yang kondisinya disebut sudah rapuh.

    Hal itu disampaikan oleh Peneliti Saung Hijau Indonesia (SAHID), Walinegara. Ia mengatakan bahwa seharusnya rumah sakit merupakan kawasan yang steril dan dengan melakukan penerapan SMK3 secara ketat.

    “Dengan mengutamakan kenyamanan maupun keamanan pengunjung, pasien maupun karyawan. Kondisi tersebut justru diduga telah diabaikan oleh Manajemen RS Hermina Ciruas,” ujar Walinegara, Selasa (16/8).

    Pasalnya menurut dia, berdasarkan laporan dari masyarakat, puluhan pegawai dan pengunjung RS Hermina Ciruas dapat dengan mudah keluar masuk kawasan tersebut melalui pintu belakang rumah sakit.

    “Tentunya ini dapat mengganggu kenyamanan masyarakat. Karena aktivitas lalu lalang tersebut sudah pasti mengganggu warga. Sedangkan sebenarnya pintu masuk RS Hermina Ciruas itu berada di depan, di jalan utama Serang-Jakarta,” ucapnya.

    Yang lebih mengkhawatirkan lagi menurut Walinegara, kondisi tembok yang membatasi kawasan rumah sakit dengan pemukiman warga dinilai telah rapuh. Ia mengatakan, tembok itu setiap waktu dapat roboh karena kondisi fisiknya yang sudah harus diperbaiki.

    “Disekitaran pintu akses belakang tersebut terdapat tembok sepanjang kurang lebih belasan meter dengan tinggi tiga meter, yang secara fisik sudah rapuh dan kapan saja tembok tersebut bisa roboh dan menimpa pengunjung maupun pegawai yang lalu lalang,” ungkapnya.

    Padahal menurutnya, RS Hermina Ciruas mengklaim telah mematuhi SMK3 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, yang merupakan pelaksanaan dari pasal 87 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

    Selain itu, Walinegara juga menuturkan jika tembok yang membatasi rumah sakit dengan pemukiman warga, terdapat rembesan air yang diduga berasal dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Menurutnya, hal itu berbahaya mengingat IPAL itu berasal dari rumah sakit.

    “Pasal 1 Permenkes Nomor 7 tahun 2019 pasal 1 secara tegas mengamanatkan rumah sakit untuk memperhatikan kesehatan lingkungan. Mewujudkan lingkungan rumah sakit yang ramah lingkungan baik dari segi fisik maupun lainnya,” tuturnya.

    Manajemen RS Hermina Ciruas pun disebut telah mengabaikan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh pihak manajemen. “Permenkes tersebut pada pasal 3 mewajibkan pihak rumah sakit untuk melakukan pengawasan, salah satunya berkaitan dengan kegiatan konstruksi atau renovasi rumah sakit. Ini yang kami anggap diabaikan oleh pihak manajemen,” tegasnya.

    Sementara itu, BANPOS mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak RS Hermina Ciruas. BANPOS mendatangi RS Hermina Ciruas pada Selasa (16/7) sekitar pukul 14.30 WIB. Penjaga di sana mulanya mengarahkan BANPOS kepada Hendro. Namun, Hendro kembali mengarahkan BANPOS untuk konfirmasi kepada Roni Albert Wijaya, yang disebut sebagai Direktur RS Hermina Ciruas.

    Sekitar 10 menit BANPOS menunggu Albert. Hingga akhirnya, Albert datang menghampiri BANPOS. Sayangnya, ia justru enggan memberikan konfirmasi kepada BANPOS, lantaran hanya ingin melakukan konfirmasi langsung kepada Redaktur BANPOS.(DZH/PBN)

  •  Diduga Suspek Cacar Monyet, Sampel Lansia Y Dikirim ke Litbangkes Kemenkes 

     Diduga Suspek Cacar Monyet, Sampel Lansia Y Dikirim ke Litbangkes Kemenkes 

     

    CILEGON, BANPOS – Adanya lansia berinisial Y berusia 60 tahun asal Kecamatan Pulomerak yang memiliki keluhan mirip dengan cacar monyet yang datang ke Puskesmas Pulomerak, Senin (8/8) lalu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon telah mengirimkan sampel swab orofaring, swab krustalesi dan serum darah ke Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

    Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Cilegon, Ratih Purnamasari menyatakan, pihaknya telah mengirimkan hasil sampel warga asal Kota Cilegon yang berstatus suspek cacar monyet (monkey pox) ke Litbangkes Jakarta.

    “Tim surveilence Puskesmas Pulomerak bersama dengan Tim surveilence Dinas Kesehatan telah melakukan investigasi dan pelacakan kontak erat kepada pasien dan keluarga pasien yang diduga terinfeksi cacar monyet. Dari analisis Lab Puskesmas telah mengambil sampel swab orofaring, swab krustalesi dan serum darah dan telah mengirimkan ketiga hasil sampel ke Labkesda Kota Cilegon pada, Rabu (10/8) kemarin. Dan pada Kamis (11/8) pagi tadi, Labkesda Kota Cilegon mengirimkan kembali hasil lab ke Litbangkes Jakarta untuk mengetahui diagnosa,” kata Ratih kepada awak media saat konferensi pres di Kantor Dinkes Cilegon, Kamis (11/8). 

    Ratih menambahkan, saat ini pasien tengah menjalani isolasi mandiri di rumahnya dalam keadaan sehat dengan dipantau terus oleh Tim Kesehatan dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas Pulomerak. “Pasien saat ini masih menjalani isoman dengan dipantau oleh puskesmas setempat,” tambahnya.

    Ratih pun belum bisa memastikan kapan keluar hasil laboratoriumnya. “Belum tahu kapan hasilnya keluar. Karena baru hari ini kami kirim ke Jakarta. Karena belum pernah ada. Karena di Banten belum ada,” ujarnya.

    Mantan Kabid Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon ini menghimbau kepada masyarakat untuk tidak resah dan selalu menjaga perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara mencuci tangan dengan menggunakan sabun dibawah air yang mengalir dan selalu memakai masker dan menjaga jarak. 

    “Kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak perlu resah tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir, memakai masker, menjaga jarak. Kemudian ketika kita makan daging yang sudah dimasak sampai matang. Untuk mencari info kesehatan silahkan menghubungi puskesmas terdekat agar tidak terjadi berita yg simpang siur atau hoax,” himbaunya.

    Salah satu dokter fungsional Puskesmas Pulomerak, Galuh Kinanti Kusuma Ayu menuturkan, penularan penyakit tersebut tertular dari hewan, yakni monyet hanya dengan satu gigitan. 

    “Jadi ketika sudah tertular ke manusia, manusia juga menularkan juga ke manusia lainnya virus tersebut. Jadi, perlu diwaspadai apakah ada monyet yang memiliki gejala agresif. Tapi, yang jelas, pasien ini tidak digigit monyet,” katanya.

    Di tempat  yang sama, Kepala Puskesmas Pulomerak, Isnayati mengatakan, jika pasien tidak memiliki riwayat berpergian ke luar negeri. “Untuk ke luar negeri tidak ada. Tapi sempat ke luar daerah. Tapi bukan daerah transmisi lokal monkey pox. Saya takut sebutkan daerahnya khawatir disebut jadi transmisi lokal di daerah tersebut. Tapi di Indonesia sendiri sudah diketahui tidak ada daerah yang menjadi transmisi lokal monkeypox karena 17 kasus yang ada di Indonesia itu semua hasil tes swabnya negatif. Dan kita harap yang disini juga negatif,” tandasnya. (LUK/RUL)

  • DBD Alami Peningkatan

    DBD Alami Peningkatan

    Lebak, BANPOS. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebak meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran demam berdarah dengue (DBD).

    Tingginya Penyebaran kasus DBD di kabupaten Lebak mendapat sorotan dari Dinkes lebak, pasalnya selama 2022 saja sudah tercatat 436 kasus DBD yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten lebak, terdapat 25 kecamatan yang tercatat memiliki kasus DBD salah satunya kecamatan Rangkasbitung dan cibadak.

    “Untuk kasus DBD di lebak ini selama 2022 terdapat 436 kasus dan 4 orang meninggal, tertinggi ada di kecamatan Rangkasbitung dengan 165 orang, kemudian tertinggi kedua di kecamatan cibadak dengan 56 penderita. Sementara untuk yang lainnya masih tersebar,” jelas Kasie Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular (P3M) Dinkes Lebak, Rochmat Pujiraharjo, Senin (8/8).

    Menurutnya, Kasus DBD tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan di bandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.

    “Kita ada data yang terekam untuk kasus dengue ini, biasanya kita pantau 3 sampai 5 tahun terakhir. Dan untuk tahun ini angka kenaikan kasus di Kabupaten Lebak sangat terlihat jelas,” paparnya.

    Rochmat menjelaskan salah satu faktor tingginya kasus DBD adalah lalainya masyarakat untuk mengantisipasi genangan air pasca-hujan yang dapat menjadikan tempat tumbuhnya jentik nyamuk.

    “Karena curah hujan yang tak menentu inilah yang mengakibatkan mudahnya jentik nyamuk tumbuh, sebab masyarakat suka tidak sadar kalau ada genangan air setelahnya, Sekecil apapun genangannya jentik nyamuk bisa berkembang.” Tegasnya.

    Dinkes Lebak beserta puskesmas setempat senantiasa melakukan sosialisasi tentang pencegahan perkembangbiakan jentik nyamuk Aedes guna menekan angka kenaikan kasus DBD di Lebak.

    “Kami beserta puskesmas selalu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar sama sama sadar bahwa ini pencegahan haruslah dibarengi dengan kekompakan masyarakat, sebab nyamuk tidak memilih golongan , bisa jadi kita yang pola hidup bersih tergigit nyamuk aedes karena tetangga kita yang kurang memperhatikan lingkungan,” kata Rochmat.

    “Masyarakat haruslah menjaga 3M (menguras, menutup dan mengubur) mulai dari skala kecil, harus sama sama sadar untuk kepentingan pribadi dan bersama,” tandasnya.(MG-01/PBN)