BANTEN POS

Kategori: KESEHATAN

  • Soal 10 Program Pokok PKK, Ade Jumaiyah : Kader Jadi Garda Terdepan

    Soal 10 Program Pokok PKK, Ade Jumaiyah : Kader Jadi Garda Terdepan

    SERANG, BANPOS – Ketua PKK Kota Serang Apresiasi Kelurahan Gelam Zero Stunting dan Gizi Buruk.

    Serang – Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-50, TP PKK Kota Serang mengadakan lomba 10 Program PKK, tingkat Kota Serang.

    Pada hari ke 2 pelaksanaan kegiatan, diadakan di TBM Mawar, Lingkungan Jagar Ayu tepatnya di Kampung KB 2019, Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Senin (2/8/20220).

    Ketua TP PKK Kota Serang, Ade Jumaiyah Syafrudin menuturkan, pada perlombaan kali ini dirinya mengintruksikan agar para kader mempersiapkan dengan matang.

    “Pembinaan ditingkat kecamatan, terhadap para kader juga harus dilakukan secara intensif,” katanya.

    Ade Jumaiah berharap kegiatan pembinaan dan pembenahan administrasi TP PKK di tingkat kecamatan terus berlanjut.

    Lebih lanjut, isteri Walikota Serang Syafrudin ini menekankan, masalah stunting dan gizi buruh harus menjadi perhatian khusus di Kota Serang.

    Untuk itu, dirinya berharap agar para kader TP PKK Kota Serang mampu berada di garda terdepan, khususnya dalam implementasi 10 program pokok.

    “Stunting harus di perhatikan yah. Alhamdulillah di Kelurahan Gelam masalah stunting sudah 0%, dan gizi buruk tidak ada,” katanya.

    “Namun demikian, capaian yang baik ini jangan sampai membuat kita terlena. Justru harus lebih giat dalam memperhatikan masyarakat. Para kader harus mampu menjadi wonder women yang luar biasa,” imbuhnya.

    Kata Ade, setidaknya ada 5 kategori yang akan dinilai oleh TP PKK Kota Serang dalam perlombaan HKG ini.

    Pertama kesekretariatan meliputi lomba tertib administrasi dan dasawisma, kedua Pokja 1 terkait lomba simulasi pola asih anak dan remaja.

    Ketiga pokja 2 lomba UP2K – PKK, keempat lomba pokja 3 yakni terkait lomba aku hatinya anak, dan terakhir pokja 5 yakni terkait lomba perilaku hidup bersih,dan sehat atau PHBS. (red)

  • Gubernur Banten Ajak Mahasiswa UBJ Berperan Tangani Stunting

    Gubernur Banten Ajak Mahasiswa UBJ Berperan Tangani Stunting

    SERANG, BANPOS – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meminta mahasiswa-mahasiswa Universitas Banten Jaya (UBJ) yang akan melakukan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) berperan serta dalam penanganan stunting dan gizi buruk.

    “Mahasiswa dapat menyerap informasi terkait permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, termasuk keberadaan  stunting dan gizi buruk dalam masyarakat,“ kata Al Muktabar dalam sambutannya pada saat melepas KKM UBJ di Halaman Kampus II Unbaja Kota Serang, Senin, (1/8/2022).

    “Kita minta kepada mahasiswa yang sedang KKM, karena mereka ini ada di Desa dan Kelurahan yang akan bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ungkap Al Muktabar.

    “Kita berharap ada informasi yang luas yang dapat diterima, termasuk informasi tentang stunting dan gizi buruk,” ucap Al Muktabar.

    Menurut Al Muktabar, hal tersebut dapat dijadikan sebagai langkah untuk memperbaharui dan validasi suatu data kedepannya.

    Mahasiswa diharapkan dapat bersama-sama berperan dalam penanganan stunting dan gizi buruk di Provinsi Banten.

    “Dengan data yang baik, tentu kita akan tepat dalam melakukan penanganannya,” katanya.

    Dalam penanganan stunting dan gizi buruk, tutur Al Muktabar seluruh stakeholder bisa berperan dalam penanganan stunting dan gizi buruk.

    “Termasuk hari ini kepada mahasiswa, saya pesankan paling tidak dapat menyerap informasi dari masyarakat,” lanjutnya.

    Dalam kesempatan itu, Al Muktabar juga ungkapkan alasannya mengajak para mahasiswa untuk dapat berperan dalam penanganan stunting dan gizi buruk.

    Menurutnya, para mahasiswa memiliki pemikiran yang kuat, maka diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan solusi dalam suatu permasalahan.

    “Karena mahasiswa ini pembaharu, hampir semua perubahan itu banyak digerakan dan berfilosofikan dengan mahasiswa,” imbuhnya.

    Al Muktabar juga menuturkan pada dasarnya semua komponen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten berkaitan dan bersentuhan dengan penanganan stunting dan gizi buruk. “Semua akan kita kerahkan,“  ungkapnya.

    Sementara itu, Rektor UBJ Prof Muhammad Syadeli Hanafi mengatakan pihaknya mendukung upaya yang dilakukan oleh Pemprov Banten.

    Khususnya dalam penanganan stunting dan gizi buruk, lantaran hal itu berkaitan dengan masa depan anak bangsa.

    Untuk menindaklanjuti arahan Pj Gubernur Al-Muktabar, pihaknya akan memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mendata stunting dan gizi buruk di tempat KKM.

    “Data tersebut selanjutnya akan dijadikan bahan kompilasi data Provinsi dalam penanganan stunting dan gizi buruk,” kata Rektor.

    Rektor menjelaskan, dalam KKM Tematik UBJ Tahun 2022 ini diikuti oleh 367 mahasiswa. KKM tersebut dilaksanakan di 24 Desa yang tersebar di Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Pandeglang.

    Sebelumnya, Rektor juga berpesan kepada peserta KKM supaya bisa memberikan ilmu pengetahuan dan solusi terhadap persoalan masyarakat.

    “Kemudian menjaga nama baik almamater, gali segala potensi-potensi yang ada di mahasiswa agar bisa diterapkan ke masyarakat,” ungkapnya.

    “Misalnya melalui pelatihan-pelatihan guna meningkatkan dan menumbukan ekonomi masyarakat,” ujar Hanafi saat pembekalan peserta KKM beberapa waktu lalu. (Red)

  • Antisipasi Cikungunya dengan PSN dan 3M Plus

     

    Musim pancaroba menyebabkan beberapa penyakit muncul. Salah satunya Virus Cikungunya. Cikungunya sendiri merupakan penyakit tropis yang ditularkan melalui gigitan Aedes Albopictus dan nyamuk Aedes Aegypti.

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang dr Dini Anggraeni, menyampaikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan masyarakat untuk mengantisipasi Virus Cikungunya dengan cara sederhana, yakni 3M plus.

    “Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dilakukan dengan 3M plus. Yakni, menguras atau membersihkan tempat penampungan air, menutup rapat – rapat tempat penampungan air dan memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk,” papar Dini.

    Sedangkan untuk plusnya, lanjut Dini, masyarakat bisa menaruh cairan larvasida atau abate pada tempat penampungan air yang telah dicuci bersih, menggunakan obat ataupun lotion nyamuk, hingga  menggunakan kelambu pada saat tidur.

    “Sejauh ini kami (Dinas Kesehatan) melalui puskesmas telah memberikan obat – obatan. Seperti, obat penurun demam, nyeri sendi, obat lainnya bagi mereka yang suspect, serta obat abate untuk diteteskan di penampungan air. karena yang utama bukan hanya mengusir nyamuk besar dengan fogging tetapi, jentik juga harus diberantas,” lanjutnya.

    Selain itu,  Dini juga meminta agar masyarakat selalu terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan mengonsumsi makanan yang bergizi.

    “Dengan makan – makanan yang bergizi dan olahraga yang cukup, imun akan menjadi kuat. Sehingga, apapun penyakit dan virusnya, imun bisa melawan dan terhindar dari virus ataupun bisa melewati fase penyakit tersebut,” kata Dini.

    Jika ditemukan gejala chikungunya, seperti demam, lemas, mual dan ciri khasnya yakni, nyeri sendi dan ruam kemerahan. Masyarakat dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat.

    “Jangan sungkan untuk laporkan ke puskesmas, sehingga kami bisa mengetahui sedini mungkin dan masyarakat mendapatkan obat – obatan yang diperlukan,” tutupnya. (MADE/BNN)

  • Warga Diminta Tingkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Dinkes Beri Peringatan Waspada Cacar Monyet

    Warga Diminta Tingkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Dinkes Beri Peringatan Waspada Cacar Monyet

     

    TANGERANG, BANPOS – Dunia internasional kembali dihebohkan virus berbahaya Monkeypox setelah meredupnya Covid-19. Namun, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang, menyatakan hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya warga di daerah yang terjangkit kasus penyebaran cacar monyet (Monkeypox).

    Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Sumihar Sihaloho mengatakan, sejauh ini di Kabupaten Tangerang sendiri masih terbilang aman dan tidak ada kasus penemuan warga yang terjangkit virus Monkeypox atau cacar monyet.

    “Dari hasil data surveilan kita selama ini belum ada ditemukan (kasus cacar monyet atau Monkeypox),” kata Sumihar Sihaloho, Selasa (26/7).

    Ia mengatakan, terkait dengan adanya isu penyakit cacar monyet yang telah menyebar di sejumlah negara Eropa dan Asia ini, telah membuat pemerintah setempat bersiaga dalam mengantisipasinya, meski kasus tersebut belum ditemukan di Kabupaten Tangerang.

    “Dari awal kita sudah keluarkan surat edaran ke faskes-faskes baik di RS maupun Puskesmas dalam pencegahan dan deteksi dini dengan penguatan surveilan kasus cacar monyet ini,” katanya.

    Menurut dia, upaya pencegahan penyebaran virus cacar monyet ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah saja. Namun, peran aktif masyarakat juga sangatlah penting dalam pencegahan adanya kasus tersebut.

    Dalam hal ini, pihaknya pun telah menginstrusikan kepada seluruh kepala puskesmas, rumah sakit serta laboratorium untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bagaimana penyebaran virus itu serta pencegahannya.

    “Yang utamanya dalam pencegahaan penyakit cacar monyet ini tidak lain adalah dengan tetap menjaga pola hidup sehat,” ujarnya.

    Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Muchlis menambahkan, bahwa tingkat kematian dari cacar monyet terbilang rendah. Namun, virus tersebut dapat merusak jaringan otak manusia. Maka dari itu, masyarakat Kabupaten Tangerang khususnya harus tetap waspada.

    “Memang dari tingkat kematian akibat virus ini rendah, tetapi ini bisa merusak atau terjadi infeksi otak. Sehingga kami menyarankan kepada masyarakat untuk tetap menjaga pola hidup sehat dan kebersihan lingkungan sekitar,” ungkap dia. (ALFIAN/BNN)

  • Pemkot Tangerang Kejar Vaksinasi di Lingkungan Sekolah

    Pemkot Tangerang Kejar Vaksinasi di Lingkungan Sekolah

     

    TANGERANG, BANPOS – Tahun ajaran baru telah berlangsung, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang gerak cepat melakukan pendampingan. Selain menggelar tes ucap secara acak untuk keamanan berlangsungnya pembelajaran tatap muka (PTM).

    Minggu ini, Dinkes juga tengah menyisir seluruh siswa baru yang belum tervaksinasi, untuk segera mengikuti vaksinasi Covid-19.

    Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinkes Kota Tangerang, Harmayani mengungkapkan dengan masuknya siswa baru pada tahun ajaran baru, bisa dipastikan akan  banyak sasaran baru vaksinasi Covid-19 pada kategori anak umur 6-12 tahun.

    “Dengan ini, Dinkes mengerahkan seluruh Puskesmas untuk menyisir seluruh sekolah di wilayahnya, untuk menjadwalkan pelaksanaan vaksinasi. Sehingga, siswa baru yang belum mengikuti vaksinasi, bisa segera divaksin. Tak terkecuali mereka anak-anak lama yang terlewat belum mengikuti vaksinasi,” jelas Harmayani saat dihubungi, Selasa (26/7).

    Ia pun menjelaskan, aksi penyisiran siswa baru belum tervaksinasi ini, juga sebagai tindak lanjut akan syarat yang dilayangkan saat pelaksanaan PPDB kemarin. “Berdasarkan data yang masuk saat PPDB berlangsung, cukup banyak siswa-siswi baru ini belum mengikuti vaksinasi Covid-19. Maka, kami rasa aksi penyisiran ini harus segara dilaksanakan secara masif,” jelasnya.

    Lanjut Harmayani, penyisiran vaksinasi pada siswa baru sudah berlangsung sejak minggu lalu. Namun, minggu ini pelaksanaannya lebih masif dan terjadwalkan dan dihari pertama Dinkes berhasil menyisir 1.000 siswa tervaksinasi.

    “Ini masih akan berlangsung hingga Jumat mendatang, diberbagai sekolah yang sudah terjadwalkan. Semoga ribuan siswa bisa terjaring setiap harinya. Sehingga, capaian vaksinasi pada umur 6-12 tahun bisa kian maksimal,” harapnya.

    Sebagai informasi, capaian vaksinasi per Selasa (26/7) pada kategori anak-anak umur 6-12 tahun sudah 171.649 anak atau 92,3 persen pada dosis satu dan 138.727 anak atau 74,6 persen pada dosis dua. (MADE/BNN)

  • 7 Puskesmas Butuh Pembenahan

    7 Puskesmas Butuh Pembenahan

    Selain fokus terhadap program Jalan Kabupaten Mantap Betul (Jakamantul), Bupati Pandeglang Irna Narulita, memastikan fokus juga terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat Pandeglang.

    Kata Irna, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tentu saja dibutuhkan fasilitas yang mumpuni di bidang kesehatan terutama di tiap-tiap Puskesmas di Kabupaten Pandeglang.

    Maka dari itu ditegaskannya, Pemerintah Daerah (Pemda) Pandeglang berkomitmen akan terus meningkatkan pelayanan, dan memperbaiki fasilitas kesehatan agar kebutuhan dasar masyarakat terutama kesehatan bisa terpenuhi.

    “Apabila sarana dan prasarana kesehatan bagus, ditambah sumber daya manusia yang mumpuni, tentu saja akan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga derajat kesehatan masyarakat Pandeglang meningkat,” kata Irna, saat dihubungi via WhatsApp (WA), Minggu (24/7).

    Dinilainya, sangat penting sekali pihaknya memfokuskan untuk membenahi semua fasilitas yang ada di Puskesmas terutama bangunan gedung berikut alat kesehatannya. “Saat ini saja, kami sudah membenahi 27 Puskesmas yang tersebar di Pandeglang. Alhamdulillah, sudah ibu (Irna menyebut dirinya) resmikan juga 27 Puskesmas itu,” katanya.

    Ia mengaku, saat ini masih tersisa 7 Puskesmas lagi yang belum dibenahi oleh pihaknya. Namun ia berjanji bakal segera membenahinya. “Tinggal 7 Puskesmas lagi yang belum tersentuh renovasi. Akan tetapi kita terus upayakan untuk secepatnya dibangun, supaya semua pelayanan kesehatan di Pandeglang memiliki sarana dan prasarana yang representatif,” janjinya.

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pandeglang, Raden Dewi Setiani menambahkan, selain pembangunan gedung Puskesmas, ada 11 sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada tahun 2021 yang berhasil dibangun.

    “Ada 11 sarana IPAL pada tahun 2021 ke Pemerintah Pusat, dan alhamdulilah usulan tersebut disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Saat ini sudah selesai dibangun dan diresmikan oleh Ibu Bupati,” katanya.(PBN/BNN)

  • Banyak Yang Sepelekan Stunting, Perempuan HKTI Turun Tangan

    Banyak Yang Sepelekan Stunting, Perempuan HKTI Turun Tangan

     

    SERANG, BANPOS – Perempuan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Banten turun tangan menekan angka stunting di Provinsi Banten. Penyakit ini sudah begitu meresahkan sehingga tidak boleh disepelekan, karena bisa menyebabkan kematian bagi ibu hamil.

    Ketua Perempuan Tani HKTI Provinsi Banten, Lindra Octora, mengatakan bahwa pihaknya menjadikan permasalahan stunting sebagai permasalahan utama, yang hendak diselesaikan oleh pihaknya.

    “Kami kerjasama dengan petani dan peternak ayam petelur, kami bagikan itu kepada masyarakat untuk membantu menyelesaikan masalah stunting,” ujarnya saat diwawancara awak media, kemarin.

    Ia menegaskan bahwa stunting merupakan permasalahan yang tidak bisa disepelekan. Kendati demikian, banyak pihak yang justru menyepelekan, dengan tidak memperhatikan gizi bagi anak maupun ibu yang tengah mengandung.

    “Stunting itu berbahaya. Mungkin kita banyak yang menganggap sepele, tapi sebenarnya sangat berbahaya. Apalagi bisa mengakibatkan kematian bagi ibu hamil. Maka kami sebagai perempuan tani lebih fokus ke arah stunting,” terangnya.

    Menurutnya, pembagian bantuan bagi masyarakat untuk mencegah stunting, telah dilakukan oleh pihaknya di beberapa daerah. Akan tetapi, ia mengakui bahwa yang pihaknya lakukan masih belum maksimal.

    “Kami maunya merata sih ya di sejumlah daerah di Provinsi Banten. Tapi karena ada Covid, kami sempat berhenti, jadi kami maksimalkan di tim-tim yang ada di kabupaten kota untuk menyalurkan bantuan,” katanya.

    Salah satu daerah yang dilakukan intervensi secara khusus ialah Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon dan Kabupaten Tangerang. Nantinya, seluruh daerah akan turut diintervensi oleh pihaknya.

    “Harapannya sih kami bisa berkesinambungan dengan pemerintah Provinsi Banten, baik di bidang pertanian maupun lainnya, agar dapat melakukan pencegahan stunting,” tandasnya.(DZH/ENK)

     

  • Forum Sehat Gemilang Harap Pemkab Tangerang Lebih Transparan

    Forum Sehat Gemilang Harap Pemkab Tangerang Lebih Transparan

    TANGERANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang harus tetap memaksimalkan implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) walaupun pada tahun 2021 mendapatkan peringkat ke 2 dalam pemeringkatan Badan Publik yang digelar oleh Komisi Informasi Provinsi Banten.

    Demikian yang terungkap dalam diskusi tematik yang dilaksanakan oleh Perekat Demokrasi bersama Forum Sehat Gemilang dengan tema implementasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tangerang di Waroeng Sunda, Jumat (15/7). Diskusi ini menghadirkan pemateri dari Komisi Informasi dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tangerang.

    Direktur Perekat Demokrasi, Khoerun Huda, menyampaikan bahwa masyarakat Kabupaten Tangerang seharusnya dapat turut serta mengawal proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan yang didanai oleh APBD. Salah satu prasyarat dalam pengawalan tersebut adalah dengan adanya transparansi.

    “Banyak masyarakat yang tidak mengetahui alokasi dan penggunaan anggaran. Sehingga saat ini, banyak target pembangunan yang tidak tercapai, namun tidak ada partisipasi masyarakat dalam proses pengawalannya,” ungkap Huda.

    Huda memberikan contoh terkait masih tingginya SILPA dalam APBD Kabupaten Tangerang. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada kegagalan dalam perencanaan yang dilakukan oleh Pemkab Tangerang, sehingga seharusnya masyarakat diikutsertakan dalam proses perencanaan agar program pembangunan lebih tepat ke masyarakat.

    “Sebab itu, diskusi seperti ini menjadi penting, agar masyarakat dapat melakukan advokasi dengan adanya UU KIP. Selama ini Perekat Demokrasi sudah melakukan advokasi yang sama, namun masih terhambat dari komitmen para stakeholder,” terang Huda.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, Hilman, menyampaikan, jika menggunakan alat ukur pemeringkatan keterbukaan badan publik yang dimiliki oleh Komisi Informasi, sebenarnya Pemkab Tangerang sudah informatif.

    “Namun, semua ini juga tergantung dari masyarakat sebagai pengguna layanan informasi, apakah selama ini pelayanan informasi sudah baik atau belum,” terangnya.

    Selain itu Hilman juga menyampaikan terkait keterbukaan informasi di desa. Menurutnya, desa-desa yang ada di Kabupaten Tangerang sudah hampir seluruhnya memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang merupakan penanggung jawab pelayanan informasi di badan publik.

    “Capaian ini sangat baik, dan seharusnya dapat juga untuk mendorong terkait pengalokasian anggaran yang lebih tepat sasaran. Misalnya tentang stunting dan kesehatan ibu dan anak. Walaupun PPID ini sebenarnya bukan bukti desa sudah transparan, tapi dengan adanya PPID maka jadi jelas penanggung jawab untuk pelayanan informasinya,” ujar Hilman.

    Di tempat yang sama, Wakil Ketua PWI Kabupaten Tangerang, Ahmad Syarifudin, menyampaikan, peran pers cukup penting dalam mendorong keterbukaan informasi dikarenakan tugasnya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

    “Namun tetap saja, dalam menjalankan fungsi tersebut kami harus menjaga kode etik jurnalis sesuai dengan UU Pers. Selain itu, memang UU KIP sedikit berbenturan dengan tugas pers pada pasal 17 tentang informasi yang dikecualikan, sehingga narasumber dari pemerintah bisa menolak. Namun sudah ada MoU antara Komisi Informasi dengan Dewan Pers yang memastikan bahwa tidak boleh ada penghalangan kerja-kerja jurnalistik,” terang Ahmad.

    Di sisi lainnya, ia menyampaikan bahwa pers juga dapat mendorong agar permasalahan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Tangerang dapat diselesaikan. Salah satu caranya adalah dengan mempublikasikan harapan masyarakat dalam berita.

    “Misalnya ada tokoh masyarakat yang mau menjadi narasumber untuk mengungkapkan harapannya tentang anggaran kesehatan ibu dan anak, kami dapat mempublikasikannya dalam bentuk berita,” tandasnya.

    Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Forum Sehat Gemilang yang bekerjasama dengan FHI 360 dan USAID MADANI.(PBN)

  • Tertinggi Kedua Stunting, Kasemen Massifkan Dapur Gizi

    Tertinggi Kedua Stunting, Kasemen Massifkan Dapur Gizi

    SERANG, BANPOS – Kecamatan Kasemen berada di posisi kedua kasus stunting tertinggi di Kota Serang dengan jumlah 439 kasus. Data yang bersumber dari Dinkes Provinsi Banten itu menunjukkan Kelurahan Banten terbanyak kasus stunting yaitu 134 kasus, dan paling sedikit kasus Kelurahan Bendung dengan satu kasus stunting.

    Berdasarkan rincian, disebutkan bahwa Kelurahan Sawah Luhur sebanyak 74 kasus, Kelurahan Kasemen 73 kasus, Kelurahan Kasunyatan 54 kasus, Kelurahan Margaluyu 47 kasus, Kelurahan Kilasah 40 kasus, Kelurahan Warungjaud 9 kasus, Kelurahan Masjid Priyayi 4 kasus, dan Kelurahan Terumbu 3 kasus stunting.

    Camat Kasemen, Ahmad Nuri, mengaku telah melakukan konsolidasi dengan Walikota Serang, Syafrudin dalam rangka menekan angka stunting di wilayahnya. Pihaknya telah melakukan pemetaan dan meminta kepada para lurah agar mengetahui secara persis kasus stunting di kelurahannya.

    Tak sampai disitu, pihaknya akan menyiapkan dapur gizi sekaligus dengan perangkat-perangkatnya, bekerja sama dengan Puskesmas-Puskesmas yang ada. Untuk teknisnya, para lurah memberikan gambaran bahwa di kampungnya ada kasus stunting dengan melakukan cek data, kemudian membuat dapur gizi.

    “Cek data yang sesungguhnya dengan pihak Puskesmas, menyiapkan dapur gizi itu untuk masyarakat yang ada di sekitar. Di kelurahan-kelurahan sudah menyiapkan, jadi kita ngedrop perangkat-perangkatnya seperti dapur timbang, susu, nanti kita siapkan bekerjasama dengan Puskesmas,” ungkapnya, Selasa (12/7).

    Nuri mengatakan bahwa dapur gizi disiapkan pada pekan terakhir di bulan Juli. Langkah awal, pihaknya bekerja sama dengan semua stakeholder dan pada lurah wajib untuk menyiapkan dapur gizi.

    “Kecamatan Kasemen akan menyiapkan dapur gizi dan akan kita dorong kepada masyarakat melalui sosialisasi secara intens. Menjelaskan apa saja yang menyebabkan stunting, dipastikan masyarakat yang anaknya mengalami stunting, dilakukan penanganan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

    Menurutnya, penanganan dan pencegahan stunting lebih efektif dimulai sejak proses pernikahan. Dilihat dari usia calon pengantin saat akan menikah, memberikan pemahaman agar menjaga gizi dan Kesehatan serta kebersihan, kemudian melibatkan para ulama untuk memberikan pemahaman tersebut kepada masyarakat luas.

    “Melibatkan para ulama bahwa menjaga gizi, memelihara proses kehamilan, dari proses pra rumah tangga juga harus disiapkan. Terakhir adalah sama-sama menjaga kebersihan, agar kehidupan masyarakat sehat,” terangnya.

    Pihaknya juga menggalakkan program orangtua asuh. Nuri menekankan kepada semua ASN se-Kecamatan Kasemen dan Muspika mulai dari dirinya sebagai camat, sekretaris kecamatan, para lurah dan jajarannya akan menjadi orangtua asuh bagi balita dengan kasus stunting.

    “Orang tua asuh kita akan galakkan, semua lurah, seklurnya, semua PNS-PNS akan jadi orangtua asuh di sini. Jadi misalkan Camat punya anak asuh berapa untuk stunting, lurah berapa dan itu semua selesai termasuk dengan Muspika semua akan kami kerahkan,” tandasnya.

    Walikota Serang, Syafrudin, memberikan dukungan dalam rangka menekan angka stunting di Kota Serang khususnya Kecamatan Kasemen. Pihaknya akan menambah anggaran untuk penanganan stunting di setiap kelurahan dengan jumlah yang beragam sesuai dengan kasus stunting yang ada di wilayah tersebut. 

    “Kami akan memberikan anggaran untuk penanganan stunting kelurahan, di semua kelurahan yang ada di Kota Serang dalam rangka menekan angka stunting. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini akan selesai,” ujarnya.

    Penambahan anggaran saat ini sedang dalam pembahasan dan akan terealisasi pada tahun anggaran 2023 di masing-masing kelurahan.

    “Anggarannya berbeda-beda sesuai dengan jumlah angka stunting yang di Kota Serang (masing-masing kelurahan),” tandasnya. (MUF/AZM) 

  • 13.733 Pasien Covid Dinyatakan Sembuh

    Pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh di Kabupaten Lebak, sampai 5 Juni 2022 mencapai 13.733 orang. Mereka dinyatakan sembuh setelah menjalani perawatan medis di sejumlah rumah sakit, isolasi mandiri maupun isolasi di lokasi yang disediakan pemerintah daerah.

    “Kita mengapresiasi angka kesembuhan pasien Covid-19 cukup besar dan saat ini sembilan orang masih menjalani isolasi,” kata Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, dr Firman Rahmatullah kepada BANPOS, Jumat (8/7).

    Menurut Firman, yang juga Jubir Percepatan dan Penanganan Covid-19 Lebak, hingga kini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak tetap mengimbau masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan, meski angka kesembuhan pasien Covid-19 cukup tinggi.

    Dikatakannya, penyebaran virus korona masih ada karena hingga saat ini dilaporkan sembilan orang masih menjalani isolasi dan dirawat di RSUD Adjidarmo Rangkasbitung.

    Firman menjelaskan, masyarakat Lebak yang terpapar Covid-19 tercatat 13.969 orang dan di antaranya sebanyak 13.733 orang dinyatakan sembuh dan 227 orang meninggal dunia.

    “Kami minta warga tetap waspada dan disiplin prokes juga selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilisasi dan menghindari kerumunan,” jelas Firman.

    Sementara, Humas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Adjidarmo Rangkasbitung, dr Jauhari Asyukri mengatakan, saat ini jumlah pasien Covid-19 yang masih menjalani perawatan medis tersisa dua orang dan mereka diisolasi di ruangan Anggur guna mencegah penyebaran kepada pasien lain maupun pengunjung.

    Kata dia, kedua pasien Covid-19 itu kondisinya sudah membaik dan tinggal menunggu pemulihan kesehatannya.

    “Kami berharap kedua pasien COVID-19 segera sembuh dan bisa berkumpul bersama anggota keluarga,” paparnya. (WDO/PBN)