BANTEN POS

Kategori: KESEHATAN

  • DBD Menyerang, Puskesmas Lakukan Fogging

    DBD Menyerang, Puskesmas Lakukan Fogging

    Dalam upaya untuk mencegah meningkatnya jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di Kampung Tenjolaya, Kelurahan Kabayan, Kabupaten Pandeglang. Hal tersebut dilakukan setelah sebelumnya sebanyak 6 orang warga terjangkit DBD di wilayah tersebut.

    RT setempat, Sahidin mengatakan, dikampungnya tersebut sekitar 6 orang warga telah terjangkit DBD, oleh karena itu saat ini dilakukan PSN dengan melakukan koordinasi dengan dengan Puskesmas setempat agar tidak terjadi lagi kasus DBD.

    “Ada 6 warga disini yang terkena nyamuk DBD, sekarang Alhamdulillah udah sembuh. Ini sedang dilakukan fogging agar masyarakat sehat dan terhindar dari nyamuk demam berdarah,” katanya saat memantau pelaksanaan fogging, Selasa (5/7).

    Di tempat yang sama, Lurah Kabayan, Imat Rohimat mengungkapkan bahwa fogging harus sesegera mungkin dilakukan untuk mencegah penyebaran DBD di wilayahnya. Selain itu, pihaknya juga melakukan himbauan kepada masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat salah satunya dengan membuang sampah pada tempatnya.

    “Pada kesempatan ini kita sedang melakukan fogging untuk membasmi jentik nyamuk di lingkungan rumah warga, dibantu dari Puskesmas Cikupa Pandeglang, sehingga dengan penyemprotan fogging ini masyarakat terhindar dari nyamuk yang membahayakan,” katanya.

    Sementara itu, Petugas Puskesmas Cikupa, Fikri mengatakan, ada sekitar dua orang warga yang terserang DBD, namun sudah sembuh. Saat ini dilakukan fogging agar warga terhindar dari nyamuk yang membahayakan Kesehatan warga.

    “Saya ucapkan terimakasih kepada Lurah Kabayan yang telah membantu kami dalam penanganan PSN untuk membasmi nyamuk yang mematikan ini. Ada dua korban yang kami terima informasinya, sebagian sudah mulai sembuh,” katanya.(dhe/pbn)

  • SIGMA Dorong Perbaikan Layanan Kesehatan

    LEBAK, BANPOS – Tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi (AKI/ AKB) membutuhkan kolaborasi dari semua pihak serta adanya peningkatan pelayanan kesehatan. Hal ini mengemuka dalam focus group discussion penyampaian hasil community score card (CSC) yang dilaksanakan oleh Simpul Gerakan Madani (SIGMA) di Aula IT Bapelitbangda Lebak, Kamis (30/6).

    Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) Pasoendan Digdaya dalam sambutannya memaparkan bahwa pihaknya telah berupaya untuk turut serta dalam mendorong penurunan AKI/ AKB dengan pembentukan pokja dan satgas KIBBL di dua desa yaitu Desa Cisimeut dan Desa Cisimeut Raya.

    “Selain itu, telah dilakukan pemetaan informasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir, penguatan kapasitas SATGAS, serial diskusi POKJA, pembentukan kelompok komunitas ekonomi lokal, dan pelaksanaan CSC,” ujar Program Coordinator PPSW Pasoendan Digdaya, Roni Pranayuda.

    Roni menyampaikan bahwa Puskesmas Cisimeut menjadi puskesmas piloting program USAID MADANI, dimana hasil dari kegiatan piloting ini akan ditindaklanjuti pada tahun ke 3 dengan mereplikasi di 8 Desa sebagai praktik baik dalam pelaksanaan program.

    Sementara itu, Field Coordinator USAID MADANI Lebak, Solihin menyampaikan bahwa, tujuan dari CSC adalah untuk memantau dan mengevaluasi layanan kesehatan.

    Solihin juga memaparkan, dalam rangkaian kegiatan CSC yaitu, penilaian bersama penyelenggara layanan, penilaian warga/penerima layanan, serta tatap muka bersama penyelenggara layanan dan penerima layanan untuk kesepakatan terkait aspek penilaian yang sudah disepakati.

    “Kemudian menyepakati rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan,” ujar Solihin.

    “Dari rencana tindak lanjut sebagai perbaikan layanan, ada kewenangan Puskesmas dan ada kewenangan Dinas Kesehatan, maka dikerucutkan ke dalam 5 rekomendasi sebagai perbaikan layanan tersebut,” jelasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Bapelitbangda, Virgojanti menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas upaya yang dilakukan oleh PPSW Pasoendan Digdaya dan Simpul Belajar SIGMA Lebak dalam peran sertanya mendorong penurunan AKI/ AKB.

    “Sebagai salah satu inovasi di Kabupaten Lebak, Bapelitbangda memasukan JIMAT dalam penanganan stunting karena inovasi ini didorong oleh Pemerintah Daerah (Bupati) yang dilaksanakan oleh seluruh elemen (pemerintah, masyarakat, swasta). Apabila ada masyarakat mempunyai ide inovasi yang bertujuan sebagai partisipasi mendorong pembangunan Kabupaten Lebak maka Bapelitbangda mempersilahkan datang dan membuka ruang komunikasi,” jelasnya.

    Ia juga berpesan, agar OMS yang sudah tergabung ke dalam Simpul Belajar MADANI (SIGMA) bisa menjadi contoh untuk OMS-OMS lain yang berada di wilayah Kabupaten Lebak.

    “Kepada OPD agar membuka ruang komunikasi dan terbuka dalam penyampaian informasi kepada pelaksana program karena bisa membantu percepatan pembangunan di Kabupaten Lebak,” tegasnya.

    Kegiatan penyampaian hasil CSC dilaksanakan oleh Ketua SIGMA Lebak, Nurul Huda yang menyampaikan tahapan CSC dan juga rekomendasi yang perlu dilakukan berdasarkan hasil CSC tersebut.

    Sementara itu, Perwakilan Puskesmas Cisimeut, Iton menyampaikan, 13 aspek penilaian yang dipaparkan untuk tahun 2020 itu sudah ada, tetapi di tahun 2021 karena adanya bangunan baru Puskesmas maka menata ulang kembali.

    “Dari Puskesmas kekurangannya adalah keramahan petugas, untuk mengatasi hal tersebut ada rencana program magang petugas kesehatan supaya memiliki keramahan dan kesopanan seperti pelayanan bank,” jelasnya.

    Menurutnya, bangunan baru ini juga agar pelayanan semakin nyaman, seperti tidak berputar antara ruang pelayanan, pengambilan obat, laboratorium.

    “Terkait dengan angka kematian ibu dan bayi baru lahir ini juga menjadi PR bersama di Puskesmas karena kematian ibu dan bayi baru lahir banyak penyumbang dari Desa Kanekes (warga baduy) yang mana warga baduy dalam bercocok tanam (huma) selalu berpindah pindah (Nomaden),” paparnya.

    Ia juga memberikan masukan, agar bisa menghadirkan 5 Puskesmas terdekat seperti Puskesmas Bojongmanik, Cirinten, Leuwidamar, Sobang, Muncang untuk melakukan komunikasi antar Puskesmas agar kepentingan ketika ada persalinan tidak mesti ke Puskesmas Cisimeut dan keberadaan warga baduy yang hamil  bisa dideteksi keberadaannya.

    “Jangan sampai ada kasus kematian dikarenakan lambat penolongan dan ini terkait SOP komunikasi antar petugas dan Puskesmas,” terang Iton.

    Acara ini dihadiri oleh Bapelitbangda, Dinas Kesehatan, DPMD, Kecamatan Leuwidamar, Puskesmas Cisimeut, Koordinator Bidan Cisimeut, IBI, Desa Cisimeut, Desa Cisimeut Raya, IBI, BPD/Pokja yang difasilitasi oleh FC, LP, dan Simpul Belajar USAID MADANI.(MUF/PBN)

  • Bapelitbangda Lebak Apresiasi Upaya SIGMA dan PPSW Pasoendan Menekan AKI/ AKB

    Bapelitbangda Lebak Apresiasi Upaya SIGMA dan PPSW Pasoendan Menekan AKI/ AKB

    LEBAK, BANPOS – Tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi (AKI/ AKB) membutuhkan kolaborasi dari semua pihak serta adanya peningkatan pelayanan kesehatan. Hal ini mengemuka dalam focus group discussion penyampaian hasil community score card (CSC) yang dilaksanakan oleh Simpul Gerakan Madani (SIGMA) di Aula IT Bapelitbangda Lebak, Kamis (30/6).

    Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) Pasoendan Digdaya dalam sambutannya memaparkan bahwa pihaknya telah berupaya untuk turut serta dalam mendorong penurunan AKI/ AKB dengan pembentukan pokja dan satgas KIBBL di dua desa yaitu Desa Cisimeut dan Desa Cisimeut Raya.

    “Selain itu, telah dilakukan pemetaan informasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir, penguatan kapasitas SATGAS, serial diskusi POKJA, pembentukan kelompok komunitas ekonomi lokal, dan pelaksanaan CSC,” ujar Program Coordinator PPSW Pasoendan Digdaya, Roni Pranayuda.

    Roni menyampaikan bahwa Puskesmas Cisimeut menjadi puskesmas piloting progam USAID MADANI, dimana hasil dari kegiatan piloting ini akan ditindaklanjuti pada itahun ke 3 dengan mereplikasi di 8 Desa sebagai praktik baik dalam pelaksanaan progam.

    Sementara itu, Field Coordinator USAID MADANI Lebak, Solihin menyampaikan bahwa, tujuan dari CSC adalah untuk memantau dan mengevaluasi layanan kesehatan.

    Solihin juga memaparkan, dalam angkaian kegiatan CSC yaitu, penilaian bersama penyelenggara layanan, penilaian warga/penerima layanan, serta tatap muka bersama penyelenggara layanan dan penerima layanan untuk kesepakatan terkait aspek penilaian yang sudah disepakati.

    “Kemudian menyepakati rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan,” ujar Solihin.

    “Dari rencana tindak lanjut sebagai perbaikan layanan, ada kewenangan Puskesmas dan ada kewenangan Dinas Kesehatan, maka dikerucutkan ke dalam 5 rekomendasi sebagai perbaikan layanan tersebut,” jelasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Bapelitbangda, Virgojanti menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas upaya yang dilakukan oleh PPSW Pasoendan Digdaya dan Simpul Belajar SIGMA Lebak dalam peran sertanya mendorong penurunan AKI/ AKB.

    “Sebagai salah satu inovasi di Kabupaten Lebak, Bapelitbangda memasukan JIMAT dalam penanganan stunting karena inovasi ini didorong oleh Pemerintah Daerah (Bupati) yang dilaksanakan oleh seluruh elemen (pemerintah, masyarakat, swasta). Apabila ada masyakarat mempunyai ide inovasi yang bertujuan sebagai partisipasi mendorong pembangunan Kabupaten Lebak maka Bapelitbangda mempersilahkan datang dan membuka ruang komunikasi,” jelasnya.

    Ia juga berpesan, agar OMS yang sudah tergabung ke dalam Simpul Belajar MADANI (SIGMA) bisa menjadi contoh untuk OMS-OMS lain yang berada di wilayah Kabupaten Lebak.

    “Kepada OPD agar membuka ruang komunikasi dan terbuka dalam penyampaian informasi kepada pelaksana program karena bisa membantu percepatan pembangunan di Kabupaten Lebak,” tegasnya.

    Kegiatan penyampaian hasil CSC dilaksanakan oleh Ketua SIGMA Lebak, Nurul Huda yang menyampaikan tahapan CSC dan juga rekomendasi yang perlu dilakukan berdasarkan hasil CSC tersebut.

    Acara ini dihadiri oleh Bapelitbangda, Dinas Kesehatan, DPMD, Kecamatan Leuwidamar, Puskesmas Cisimeut, Koordinator Bidan Cisimeut, IBI, Desa Cisimeut, Desa Cisimeut Raya, IBI, BPD/Pokja yang difasilitasi oleh FC, LP, dan Simpul Belajar USAID MADANI.(MUF/PBN)

  • Bupati Pastikan Program Bantuan Ambulans Desa Dilanjut

    Bupati Pastikan Program Bantuan Ambulans Desa Dilanjut

    SERANG, BANPOS- Pemkab Serang berencana akan melanjutkan program ambulans desa pada tahun depan, karena dari 326 desa baru 100 desa yang mendapatkan bantuan sehingga sebanyak 226 ambulans desa belum disalurkan.

    Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah usai acara Muscab Apdesi ke-4 Kabupaten Serang di Puri Kayana, Rabu (29/6) mengatakan, seharusnya bantuan ambulans desa bisa diselesaikan pada tahun ini, namun terhambat pandemi Covid-19 dan terpaksa melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. 

    “Tahun 2022 anggaran belum stabil dan mudah-mudahan tahun depan anggaran kita mulai pulih,” kata Tatu seperti yang dilansir dari banten.antaranews.com.

    Sebelumnya, pada 2019 Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah resmi meluncurkan bantuan 100 ambulans desa untuk 100 pemerintah desa di Kabupaten Serang. Penyerahan ambulans desa tersebut dilakukan langsung di halaman Pendopo Bupati Serang.

    Selain Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, turut hadir dalam Muscab tersebut Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum, Ketua Karang Taruna Provinsi Banten Andika Hazrumy, Kepala Inspektorat Rudy Suhartanto, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang Nanang Supriatna, Ketua Apdesi Provinsi Banten Sutawijaya, Ketua Apdesi Kabupaten Serang Muhamad Santibi dan pengurus Apdesi se provinsi Banten.

    Sementara itu, Kepala Desa Kadugenep, Kecamatan Petir M Aopidi mengatakan, hingga saat ini desanya belum mendapatkan fasilitas ambulans dan berharap program tersebut dilanjutkan.  “Program itu sangat bagus, dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ujarnya.

    Aopidi menuturkan, untuk menjangkau puskesmas, warganyaharus menempuh jarak 15 kilometer.  “Kalau mau ke rumah sakit harus ke Kota Serang,” ujarnya.

    Pihaknya mengaku sudah siap jika difasilitasi ambulans desa oleh Pemkab Serang.  “Untuk kebutuhan operasional, termasuk sopirnya juga kita sudah siap,” katanya.  (LUK/ANT/AZM/NET)

  • Wujudkan Tenaga Kesehatan Profesional, Dinkes Banten Terapkan Penugasan Khusus

    Wujudkan Tenaga Kesehatan Profesional, Dinkes Banten Terapkan Penugasan Khusus

    SERANG, BANPOS – DINKES – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten di bawah kendali dr Ati Pramudji Hastuti terus melakukan inovasi dan terobosan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Banten, salah satunya dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang ada di Provinsi Banten.

    Diketahui, standar pelayanan minimal bidang kesehatan merupakan acuan pemberian pelayanan kesehatan yang efektif dan bermutu, dimana salah satu bagian terpenting di dalamnya adalah tenaga kesehatan yang professional. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan, perlu disusun untuk memenuhi kebutuhan SDM Kesehatan di Fasyankes primer maupun lanjutan, berdasarkan standar ketenagaan minimal dan analisa beban kerja agar pemberian pelayanan kesehatan dapat berkualitas dan paripurna.

    Mengacu Permenkes Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan, diungkapkan Ati, mendukung program Nusantara Sehat dan Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang dirasa sangat penting bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi hadir untuk memenuhi kekurangan tenaga kesehatan yang ada di Fasyankes milik pemerintah.

    Fasyankes, dijelaskan Ati, adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Upaya kesehatan, kata Ati, yaitu setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan pemerintah, Pemerintah Daerah (Pemda), dan/atau masyarakat.

    Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sendiri, lanjut Ati, merupakan pengangkatan tenaga kesehatan yang ditugaskan khusus untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), terutama daerah bermasalah kesehatan, daerah tertinggal, dan atau yang belum memenuhi standar kebutuhan tenaga kesehatan di daerah. Manfaat Penugasan Khusus.

    “Tenaga Kesehatan yaitu sebagai penguatan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Fasyankes milik Pemda dan Puskesmas di wilayah Provinsi Banten yang belum memenuhi standar ketenagaan,” jelas Ati.

    Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sendiri, kata Ati, bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan pada Fasyankes milik Pemda dan Puskesmas di wilayah Provinsi Banten yang belum memenuhi standar ketenagaan; Menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan; Menangani masalah kesehatan sesuai kebutuhan daerah; Memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan; Mewujudkan pelayanan kesehatan terintegrasi; dan Meningkatkan dan melakukan pemerataan pelayanan kesehatan.

    “Pengadaan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus dilakukan dalam rangka mewujudkan visi misi daerah sebagai bentuk komitmen Pemprov Banten terhadap pemerataan SDM kesehatan guna meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan,” tuturnya.

    Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Provinsi Banten juga, kata Ati, melalui penugasan individu. Jenis Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan, disebutkan Ati, terdiri atas sembilan jenis tenaga kesehatan yang harus ada pada Fasyankes primer. Di antaranya Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Ahli Teknologi Laboratorium Medic (ATLM), Tenaga Gizi, Kefarmasian, Terapis Gigi Mulut (TGM), Tenaga Kesehatan Masyarakat dengan Kelompok Masyarakat Promosi Kesehatan (Promkes).

    “Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan juga disesuaikan dengan pemetaan ketenagaan yang ditetapkannya dalam formasi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan,” katanya.

    Masa Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan, diungkapkan Ati, berlangsung selama lima tahun. Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus yang sudah menyelesaikan masa baktinya, kata Ati, dapat diperpanjang maksimal tiga kali dengan ketentuan masih ada formasi, berkinerja baik, dan mendapatkan rekomendasi dari pimpinan unit kerja bagi tenaga yang ditempatkan di Fasyankes milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan rekomendasi dari Kepala Dinkes Kabupaten/Kota bagi yang ditempatkan di Puskesmas.

    Lokasi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan difasilitas pelayanan kesehatan milik Pemprov Banten maupun di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinkes Kabupaten/Kota, terutama Puskesmas di wilayah Provinsi Banten yang belum memenuhi standar ketenagaan.

    “Rekrutmen Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Provinsi Banten ini sudah dimulai sejak tahun 2018 sampai 2022, dengan jumlah tenaga kesehatan yang ada saat ini sudah mencapai 470 orang, tersebar di seluruh Fasyankes milik pemerintah se- Provinsi Banten,” pungkasnya. (Advertorial Dinkes Banten)

    Dipersembahkan Oleh: DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

  • Diklaim Lebih Rendah dari Nasional, Angka Stunting Kota Tangerang Turun 

    Diklaim Lebih Rendah dari Nasional, Angka Stunting Kota Tangerang Turun 

    TANGERANG, BANPOS – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang, Selasa (28/6) menggelar rembuk stunting yang diikuti sejumlah organisasi perangkat daerah, puskesmas hingga kader wilayah, di Ruang Akhlakul Kharimah. 

    Kepala Dinkes, Kota Tangerang, dr Dini Anggraeni mengungkapkan, angka stunting di Kota Tangerang dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan. Tercatat angka stunting 2018 diangka 19,1 persen dan turun menjadi 15,3 persen pada 2021. Angka ini lebih rendah dibanding dengan angka stunting Provinsi Banten sebesar 24,5 persen, bahkan juga lebih rendah dari angka nasional yaitu 24,4 persen. 

    “Namun, upaya percepatan penurunan stunting masih perlu terus dilakukan oleh Kota Tangerang, khususnya untuk mencapai target nasional yaitu sebesar 14 persen pada tahun 2024. Dengan itu, dengan rembuk stunting ini kita menyatukan persepsi dan membangun komitmen bersama, untuk sama-sama bergerak menyelesaikan kasus kurang gizi kronis pada anak,” papar dr dini, usai membuka acara. 

    Ia pun menjelaskan, usai rembuk stunting ini Dinkes akan mengirimkan data anak kurang gizi ke kecamatan dan kelurahan berdasarkan data by name by address. Selanjutnya, semua pemangku kepentingan akan berkolaborasi melakukan pemantauan dan penanganan kepada anak tersebut di masing-masing wilayah secara intens. 

    “Harapannya, di akhir 2022 ini angka stunting 15,3 persen tersebut dapat berkurang seperempatnya. Sehingga, angka yang ditargetkan nasional dapat tercapai lebih cepat. Tentu, ini butuh kerjasama dan komitmen semua pihak,” tegasnya. 

    Dini menambahkan, hingga saat ini Pemkot Tangerang telah berusaha meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi.  

    “Strategi tersebut didukung dengan peningkatan peran lintas sektor dan masyarakat mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal inilah yang akan kita tingkatkan,” katanya. 

    Sementara Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, mengajak seluruh jajaran Pemkot Tangerang akan terus berkomitmen dalam hal upaya mengatasi masalah stunting di Kota Tangerang. “Kalau memang mau selesai ya harus kita tuntaskan sama-sama, perlu peran kerjasama kita semua,”katanya.

    “Masalahnya kita tau kok, masalahnya ada di pola asuh. Karena anak yang baru lahir itukan polos, mereka dari lahir sampai balita sangat berharap kepada kemampuan orangtuanya. Jadi harus kita berikan pendampingan dan pelatihan agar tidak salah dalam memberikan gizi kepada anak.” sambungnya. 

    Lebih lanjut Arief meminta OPD terkait untuk mengkaji anggaran untuk penanganan stunting di Kota Tangerang. (MADE/BNN)

  • Kurang Peduli Imunisasi, Belasan Anak Terserang Campak 

    Kurang Peduli Imunisasi, Belasan Anak Terserang Campak 

    CILEGON, BANPOS – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon mencatat sejak Januari-Juni 2022 sebanyak 16 anak terjangkit penyakit campak. Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Cilegon, Ratih Purnamasari mengatakan, temuan tersebut berdasarkan hasil tes darah. Dari belasan anak yang terjangkit campak, kata Ratih, terbanyak ditemukan di wilayah kecamatan Citangkil.

    Ratih menyatakan, tingginya anak yang terjangkit penyakit campak ini karena kurangnya kesadaran atau kepedulian kedua orang tua bayi untuk melakukan imunisasi untuk anaknya sendiri ke posyandu. 

    “Serta masih adanya kekhawatiran dari orang tua adanya pandemi Covid-19,” kata Ratih saat ditemui pada acara Sosialisasi dan Advokasi pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional (BIAN) di Kota Cilegon, Senin (27/6).

    Lebih lanjut Ratih mengatakan beberapa gejala yang ditemukan pada penyakit campak seperti penyakit demam, bercak kemerahan di tubuh, mata merah, timbul ruam di muka dan leher, hingga menyebabkan radang otak, radang paru, dehidrasi dan kematian.

    Selain kurangnya keperdulian orang tua, sambung Ratih, faktor lainya, yaitu, penurunan vaksinasi yang signifikan. Anak-anak harus menerima dua dosis vaksin campak untuk mengindari penyakit yang sangat menular ini.  Untuk menekan tingginya anak yang terserang penyakit campak ini pihaknya meminta agar orang tua bisa memahami pentingnya imunisasi (PD3).

    “Otomatis bayi yang tidak lengkap imunisasi tentu akan lebih rentan sekali terhadap terserang penyakit mulai dari penyakit campak, rubela, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B dan polio,” tuturnya.

    Sementara itu, Walikota Cilegon, Helldy Agustian meminta agar Dinkes Cilegon serius dalam persoalan penyakit campak bagi bayi di Cilegon. “Jadi balita yang belum mendapatkan imunisasi dasar dan lanjutan harus cepat dikejar karena berdasarkan data tingkat imunisasi bayi di Cilegon mengalami penurunan,” ungkapnya.

    “Kalau dari laporan yang saya terima untuk hasil penyakit campak dan rubela badutan mengalami kenaikan dari 23,4 persen pada 2020 sedangkan di 2021 saja mencapai 39,9 persen,” tandasnya. (LUK/RUL)

  • 300 Ribu Posyandu Di Tingkat RT Mau Diaktifkan

    JAKARTA, BANPOS- Pemerintah bakal merombak besar-besaran sistem layanan kesehatan. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) bakal diaktifkan lagi di setiap RT. Para remaja dan lanjut usia (lansia) pun bisa mendapat layanan kesehatan di Posyandu.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, Pemerintah terus melakukan upaya untuk membenahi sistem kesehatan di Indonesia. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah memiliki rencana transformasi layanan kesehatan.

    Ada enam jenis transformasi yang akan dilakukan Kemenkes. Keenamnya yakni transformasi Layanan Kesehatan Primer, Layanan Rujukan, Sistem Ketahanan Kesehatan, Sistem Pembiayaan Kesehatan, SDM Kesehatan, dan Teknologi Kesehatan.

    Ia meminta pelaksanaan transformasi pelayanan kesehatan disesuaikan dengan daerah-daerah yang diterapkan. Dalam mengambil kebijakan ada dua pendekatan yang harus diterapkan. Pertama, pendekatan generik, dan kedua, pendekatan partikularistik atau kekhususan.

    Untuk penerapan kebijakan integrasi layanan primer kesehatan di seluruh Indonesia, dia menilai, pendekatan partikularistik dengan menyesuaikan keadaan di daerah harus dilakukan.

    Menurutnya, apa yang telah dikonsepkan secara nasional, misalnya dalam hal transformasi layanan kesehatan, belum tentu bisa diterapkan dengan sama di lapangan. Misalnya, penerapan kebijakan yang ada di Posyandu yang ada di Jawa Barat, tidak bisa disamakan dengan penerapan kebijakan di Posyandu yang ada di Papua.

    “Namanya posyandu itu di masing-masing daerah punya gaya. Cara pendekatannya harus berbeda. Itu pendekatan partikularistik,” tuturnya.

    Karena itu, kebijakan harus menyesuaikan dengan kekhasan daerah. Juga, kondisi daerah, budaya, dan sebagainya.
    “Antara sistem nasional dengan kearifan lokal itu juga harus dipadukan. Kelihatannya sistemnya sudah nasional tapi juga harus disesuaikan dengan yang ada di lokal. Kalau kita buat kebijakan harus betul bijak,” ucap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu.

    Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, sasaran utama dalam proses transformasi layanan kesehatan primer adalah pembenahan posyandu sebagai sistem kesehatan tingkat dusun, rukun tetangga (RT), dan rukun warga (RW) di seluruh Indonesia.

    Menurutnya, ada tiga hal yang akan dibenahi dalam transformasi layanan primer kesehatan. Pertama, standarisasi layanan kesehatan. Kedua, kelembagaan dan struktur organisasi. Dan ketiga, digitalisasi masif dalam sistem pelayanan.
    “Dalam hal ini, Kemenkes akan mengaktifkan kembali 300 ribu posyandu di seluruh RT. Kemudian, akan ada posyandu prima di sepuluh ribu kelurahan dan 74 ribu desa,” ungkapnya

    Fokus layanan kesehatan yang tersedia akan distandarisasi dan dilengkapi, dari sebelumnya hanya melayani ibu dan bayi, kini menawarkan paket untuk seluruh usia. Mulai dari anak, remaja, hingga lansia.

    Di level posyandu yang datang ke rumah, ada 12 paket layanan kesehatan. Di posyandu prima ada 21 paket. Dan di puskesmas, sekitar 30 paket.

    Hal ini penting, lantaran jumlah puskesmas yang ada belum mencukupi untuk melayani kesehatan masyarakat. Apalagi, puskesmas hanya berada di tingkat kecamatan.

    Kemudian, transformasi layanan primer kesehatan, sistem kelembagaan posyandu hingga puskesmas akan dirapikan. Hal ini meliputi struktur organisasi dan anggaran yang ada di dalamnya.

    Sementara digitalisasi masif, diharapkan mempermudah proses pelayanan dan pelaporan kesehatan masyarakat. Setiap data yang dimasukkan dari fasilitas kesehatan akan masuk juga ke dalam platform digital yang dapat diakses secara real time oleh pihak terkait.

    Selain peran Kemenkes, untuk penerapan transformasi layanan kesehatan primer juga berperan Kementerian Dalam Negeri, Kemendes PDTT, Kemenkeu, Bappenas, BKKBN, beserta Pemerintah Daerah.

    Sebagai informasi, integrasi pelayanan kesehatan primer ini akan diterapkan terlebih dahulu di lokasi uji coba selama tiga bulan, yaitu 9 provinsi yang mewakili 4 setting wilayah di Indonesia yaitu perkotaan, perdesaan, terpencil, dan sangat terpencil.

    Kesembilan lokasi yang menjadi lokasi adalah Kabupaten Rokan Hilir Riau, Kabupaten Garut Jawa Barat, Kota Surabaya Jawa Timur, lalu Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

    Selain itu, ada Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat, Kota Tual, Maluku, dan Kabupaten Keerom, Papua. (DID/ACH/AZM/RMID)

  • Waspadai Hepatitis Anak

    Waspadai Hepatitis Anak

    LEBAK, BANPOS – Dinas kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebak, meminta masyarakat agar mewaspadai penyakit Hepatitis pada anak. Sebagai langkah antisipasi masyarakat diminta membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

    “Kami tidak henti-hentinya mengajak masyarakat agar membudayakan PHBS dan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari,” ungkap Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Lebak, dr. Firman Rahmatullah, Jumat (10/6).

    Menurut Firman, memang hingga saat ini belum ada warga Lebak yang terdeteksi penyakit hepatitis akut dengan menjalani perawatan medis di rumah sakit, puskesmas atau klinik. Kendati demikian, terang Firman, pihaknya tetap meminta masyarakat meningkatkan sistem kewaspadaan dini (SKD), salah satu upaya mengantisipasi penyebaran kasus penyakit tersebut.

    “Selain itu, petugas medis di seluruh Puskesmas, termasuk fasilitas kesehatan yang ada, agar proaktif dan segera melapor jika menemukan kasus hepatitis itu,” kata Firman.

    Adapun ciri-cirinya, Jubir Gugus Covid Lebak ini menjelaskan, gejala yang ditemukan pada pasien dugaan Hepatitis akut pada anak ini misterius, yakni demam, mual, muntah, hilang nafsu makan, diare akut, lemah, nyeri bagian perut, nyeri pada otot dan sendi, kuning di mata dan kulit, gatal-gatal dan urine seperti air teh.

    Dalam hal ini pihaknya juga meminta warga memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika menemukan gejala-gejala hepatitis itu, seperti mata kuning, hingga air kencing coklat tua.

    Dikatakannya, selama ini, penyebaran hepatitis belum diketahui, sehingga masyarakat diimbau untuk membudayakan PHBS dan protokol kesehatan (Prokes) dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan sebelum memegang makanan.

    “Kami optimistis dengan membudayakan PHBS dan Prokes itu upaya preventif yang dapat mencegah penyebaran virus mematikan tadi, ” jelas Firman.

    Ia mengatakan selama ini penularan hepatitis A, B, C, D dan E masih bersifat endemis, juga sesekali bisa menimbulkan kasus kejadian luar biasa (KLB), khusunya Hepatitis A.

    Hanya saja, tambahnya, jika masyarakat membudayakan PHBS dan menerapkan protokol kesehatan tidak akan muncul kasus hepatitis, apalagi KLB.

    “Kami berharap semua elemen agar menjaga kebersihan lingkungan dengan menghidupkan gotong royong guna mengantisipasi berbagai penyakit,” terang Firman.

    Diketahui, beberapa gejala awal Hepatitis akut misterius pada anak yang perlu diwaspadai di antaranya, sering buang air besar (BAB), atau BAB lebih dari tiga kali sehari dengan kotoran berupa ampas sampai jadi lebih cair sakit perut, mual, muntah dan demam ringan.

    Apabila gejala awal Hepatitis akut misterius tersebut tidak segera ditangani, penderita bisa mengalami gejala berat yang ditandai dengan kulit dan bagian putih mata terlihat menguning, urine jadi lebih pekat dan coklat, kotoran BAB pucat atau keabu-abuan dan tingkat kesadaran menurun.

    “Begitu memasuki fase hepatitis akut berat, sel hati atau liver bisa rusak. Akibat paling berat adalah hati tidak bisa berfungsi lagi dan tidak bisa kembali normal,” papar Firman. (WDO)

  • Dinkes Diminta Kendalikan Penyakit Menular

    CILEGON, BANPOS – Dinas Kesehatan Kota Cilegon mengevaluasi program pencegahan dan pengendalian penyakit menular yang berlokasi di Aula Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Rabu (18/5).

    Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian mengajak untuk meningkatkan upaya dalam mencegah dan mengendalikan penyakit menular di Kota Cilegon. “Saya minta kepada seluruh pihak khususnya Dinas Kesehatan agar terus meningkatkan upayanya dalam mencegah dan mengendalikan penyakit – penyakit yang menular agar supaya dapat diminimalisir,” ucapnya.

    Menurut Helldy, penyakit menular merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus, jamur, bakteri dan parasit. “Penyakit menular merupakan penyakit yang dapat disebut juga infeksi yang dapat menular ke manusia yang biasanya disebabkan oleh agen biologi antara lain virus, bakteri, jamur dan parasit bukan disebabkan oleh faktor fisik dan kimia,” katanya.

    Lebih lanjut, Helldy menghimbau untuk merubah pola pikir dalam bekerja, yaitu dengan melayani masyarakat bukan dilayani masyarakat. “Perlu saya ingatkan kembali bahwa kita sebagai pelayanan masyarakat harus memiliki mindset atau pola pikir yang baik, yaitu dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat bukan untuk dilayani masyarakat oleh sebab itu saya minta kepada seluruh Nakes dan ASN agar dapat merubah mindsetnya dalam bekerja yaitu dengan melayani bukan dilayani,” terangnya.

    Selain itu, Helldy juga menerangkan bahwa dalam bekerja harus memiliki jiwa kreatif, komitmen, konsentrasi, konsisten dan konsekuen. “Ada 5 hal yang harus dipegang agar supaya kita itu berhasil dalam menjalani pekerjaan kita, dimana kita itu harus memiliki jiwa yang kreatif, komitmen, konsentrasi, konsisten dan konsekuen oleh karena itu saya ingin agar seluruh pegawai di Pemerintah Kota Cilegon ini bisa menanamkan 5 hal tersebut dimana hal ini ditujukan agar supaya Kota Cilegon dapat lebih maju dan berkembang menjadi lebih baik lagi,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Ratih Purnamasari menyampaikan jika kegiatan ini bertujuan sebagai solusi untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Cilegon. “Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pencegahan dan pengendalian penyakit dan mengetahui capaian target ataupun sasaran program serta untuk mengetahui kendala yang dialami dan sebagai salah satu solusi untuk mencapai target maupun sasaran yang telah ditetapkan,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, peserta kegiatan Evaluasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular ini diikuti oleh seluruh program kesehatan yang ada di Kota Cilegon dan Calon PNS di Dinas Kesehatan Kota Cilegon. (LUK/RUL)